MODUL UAS KEWARGANEGARAAN

SOAL & JAWABAN

1.Sebutkan Demokrasi Menurut Aristoteles !
Demokrasi menurut Aristoteles mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi
ialah kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi
kekuasaan didalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa
kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak.

2. Sebutkan Demokrasi Menurut International Comission of Juris !
Demokrasi menurut International Commission of Juris tadalah bentuk pemerintahan dimana hak
dalam membuat suatu keputusan politik harus
diselenggarakan oleh rakyat melalui para wakil yang terpilih dalam suatu
proses pemilu.

3.Apa Itu Demokrasi Langsung?
Merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada
seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah
kebijakan umum dari negara atau undang-undang.

4.Apa Itu Demokrasi Pancasila?
Merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilainilai sosial budaya bangsa
serta berazaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh msyarakat
atau warga negara.
Demokrasi pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani
rakyat. Sampai saat ini Indonesia menganut demokrasi pancasila yang
bersumber pada falsafah pancasila.

5.Sebutkan Jenis-Jenis Demokrasi
Jenis-Jenis Demokrasi
• Demokrasi Langsung
Contoh : Ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada, dan memilih secara
langsung ketua kelas.
• Demokrasi Perwakilan
Contoh : Pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR

95

BAB IX

KONSTITUSI & RULE OF LAW

A. Pengertian dan Definisi Konstitusi

1. Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian
istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan
menyatakan aturan suatu negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar (UUD) merupakan
terjemahan istilah dari bahasa Belanda Gronwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia undang-undang dasar, dan grond berarti tanah atau dasar.

Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris dipakai istilah Constitution yang
diindonesiakan menjadi konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat diartikan lebih luas
daripada pengertian undang-undang dasar. Dalam ilmu politik, Constitution merupakan suatu
yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak
tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan
diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cume dan statuere.
Cume adalah sebuah presposisi yang berarti „bersama-sama dengan./sedangkan statuere
mempunyai arti berdiri. Atas dasar itu, kata statuere mempunyai arti “membuat sesuatu agar
berdiri atau mendirikan/menetapkan.” Dengan demikian bentuk tunggal dari konstitusi adalah
menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak dari konstitusi berarti segala yang
ditetapkan.

2. Definisi Konstitusi (UUD)

Para ahli hukum adayang membedakan arti konstitusi dengan undan undang dasar dan ada juga
yang menyamakan arti keduanya. Persamaan dan perbedaannya adalah sebagai berikut:

a. L J. Van Apetdoorn membedakan konstitusi dengan UUD. Menurutnya Konstitusi adalah
memuat peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar
(gronwet) adalah bagian tertulis dari konstitusi.

b. Sri Sumantri menyamakan arti keduanya sesuai dengan praktik ketatanegaraan di sebagian
besar negara-negara dunia termasuk Indonesia .

c. E.C.S Wade mengartikan undang-undang dasar adalah naskah yang memberikan rangka dan
tugas pokok dari badan-badan pemerintah, suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja
badan-badan tersebut. Apabila negara dipandang sebagai kekuasaan atau organise „ kekuasaan,
maka undang-undang dasar dapat dipandang sebagai lembga atau kumpulan asas yang
menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara

96

badan legislalatif, eksekutif, dan yudikatif. Undang-undang dasar menetapkan cara-cara
bagaimana pusat-pusat kekuasaan ini bekerja sama dan menyesuaikan diri satu sama lain,
merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu negara.

d. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi tiga, yaitu:

1) Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan
(mengandung arti politis dan sosiologis).

2) Konstitusi adalah suatu kesatuan kaidah yang hid up dalam masyai kat (mengandung arti
hukum atau yuridis).

3) Konstitusi adalah kesepakatan yang ditulis dalam suatu naskah : bagai undang-undang yang
tertinggi yang berlaku dalam suatu r

e. C.F. Strong memberikan pengertian konstitusi suatu kumpulan asas-asas yang
menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan (arti luas), hak-hak dari pemerintah dan hubungan
antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut hak-hak asasi manusia).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa konstitusi meliputi peraturan
tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang dasar merupakan konstitusi yang tertulis. Dengan
demikian konstitusi dapat diartikan sebagai berikut:

a. Suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan kekuasaan kepada para
penguasa.

b. Suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik.

c. Suatu gambaran dari lembaga-lembaga negara.

d. Suatu gambaran yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia.

B. Hakikat dan Fungsi Konstitusi (UUD)

1. Hakikat Isi Konstitusi (UUD)

Pada hakikatnya konstitusi (UUD) itu berisi tiga hal pokok, yaitu:

a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya,

b. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat funda-mental

c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Sedangkan menurut Budiardjo (1996), setiap undang-undang dasar memuat ketentuan- ketentuan
mengenai:

97

a. Organisasi Negara

Dalam konteks organisasi negara, konstitusi (UUD) berisi hal-hal:

1) Pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

2) Pembagian kekuasan antara pemerintah pusat atau federal dengan pemerintahan daerah atau
negara bagian.

3) Prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran hukum oleh salah satu badan pemerintah dan
sebagainya.

4) Bangunan hukum dan semua organ isasi-organisasi yang ada dalam negara.

5) Bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan dari negara tersebut.

b. Hak dan Kewajiban Warga Negara, Hak dan Kewajiban Negara, dan Hubungan Keduanya

Ketentuan pada butir b di atas, ditujukan untuk memberi jaminan yang pasti kepada warga
negara dan negara sehingga kehidupan tata negara dapat berjalan tertib dan damai, dan untuk
menghindari adanya pelanggaran oleh pihak-pihak yang memegang kekuasaan. (Hak dan
kewajiban warga negara dan negara) dapat dilihat pada uraian bab hak dan kewa¬jiban warga
negara).

c. Prosedur Mengubah Undang-Undang Dasar

Konstitusi suatu negara dibuat berdasarkan pengalaman dan kondisi sosial politik masyarakat
dalam kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perubahan akibat dari pembangunan,
modernisasi, dan munculnya perkembangan-perkembangan baru dalam ketatanegaraan.

2. Fungsi Konstitusi (UUD)

Konstitusi (UUD) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara memiliki arti dan
makna yang sangat penting. Hal ini berarti bahwa konstitusi (UUD) menjadi tali pengikat setiap
warga negara dan lembaga negara dalam kehidupan negara. Dalam kerangka kehidupan negara,
konsti¬tusi (UUD) secara umum memiliki fungsi sebagai:

a. Tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen (lembaga suprastruktur dan
infrastruktur politik).

b. Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain.

c. Sumber hukum dasar yang tertinggi. Artinya bahwa seluruh peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi (UUD).

Secara khusus, fungsi konstitusi (UUD) dalam negara demokrasi dan negara komunis adalah:

98

a. Fungsi Konstitusi (UUD) dalam Negara Demokrasi Konstitusional

1) Membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan
tidak bersifat sewenang-wenang (absolut).

2) Sebagai cara yang efektif dalam membagi kekuasaan.

3) Sebagai perwujudan dari hukum yang tertinggi (supremasi hukum) yang harus ditaati oleh
rakyat dan penguasanya.

b. Fungsi Konstitusi (UUD) dalam Negara Komunis

1) Sebagai cerminan kemenangan-kemenangan yang telah dicapai dalam perjuangan ke arah
masyarakat komunis.

2) Sebagai pencatatan formal (legal) dari perjuangan yang telah dica¬pai.

3) Sebagai dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-citakan dan dapat diubah setiap
kali ada pencapaian kemajuan dalam masyarakat komunis.

C.Dinamika Pelaksanaan Konstitusi (UUD1945)

Dalam gerak pelaksanaannya, konstitusi (UUD 1945) banyak mengalami perubahan mengikuti
perubahan sistem politik negara Indonesia. Peristiwa perubahan ini berlangsung dalam beberapa
kali dengan periode waktu tertentu. Perubahan tersebut secara sistematis dapat dikemukakan
sebagai berikut:

1. UUD 1945, Berlaku 18 Agustus 1945 Sampai 27 Desember 1949

Dalam kurun waktu di atas, pelaksanaan UUD tidak dapat dilaksanakan dengan baik, karena
bangsa Indonesia sedang dalam masa pancaroba, artinya dalam masa upaya membela dan
mempertahankan kemerdekaan yang baru diproklamasikan, sedangkan pihak kolonial Belanda
masih ingin menjajah kembali negara Indonesia.

2. Konstitusi RIS, Berlaku 27 Desember 1949 Sampai 17 Agustus 1950

Rancangan Konstitusi (UUD) ini disepakati bersama di Negara Belan¬da antara wakil-wakil
pemerintah Rl dengan wakil-wakil pemerintah negara (Bijeenkomst Voor Federaal Overleg),
yaitu negara-negara buatan Be¬landa di luar negera Rl. Peristiwa ini terjadi di Kota Pantai
Scheveningen, tanggal 29 Oktober 1949, pada saat berlangsungnya KMB (Konferensi Meja
Bundar), Rancangan Konstitusi RIS ini disetujui pada tanggal 14 Desember 1949 di Jakarta oleh
wakil-wakil pemerintah dan KNIP Rl dan wakil masing-masing pemerintah serta DPR negara-
negara BFO. Namun demikian, konstitusi RIS ini tidak dapat berlangsung dalam waktu yang
cukup lama, melainkan hanya lebih kurang delapan bulan (27 Desember 1949 sampai 17
Agustus 1950). Hal ini terjadi karena adanya tuntutan masyarakat dari berbagai daerah untuk

99

kembali ke bentuk negara kesatuan dan meninggalkan bentuk negara RIS sangat tinggi.
Kenyataan ini membuat negara RIS bubar dan kembali bergabung ke bentuk negara kesatuan
yang ibu kotanya di Yogyakarta. Pada tahun 1950, negara RIS yang belum bergabung dengan
NKRI adalah negara bagian Indonesia Timur dan negara bagian Sumatra Timur, namun dalam
jangka waktu yang tidak lama dicapai kesepakatan antara NKRI dengan kedua negara bagian
tersebut. Dengan kesepakatan itu, maka pada tanggal 17 Agustus 1950, negara RIS resmi
kembali bergabung dengan NKRI.

Mekanisme Pembuatan Konstitusi

UU, PERPU, PP, dan PERDA

1. Institusi Legislasi

Institusi (lembaga) yang bertugas untuk membuat konstitusi (UUD 1945) dan peraturan
perundang-undangan yang ada di bawahnya meliputi dua (2) institusi (lembaga) yaitu, Badan
Legislatif (DPR) dan Badan Eksekutif (presiden). Kedua institusi ini bertugas untuk membuat
undang-undang, sedangkan untuk tingkat I dan II yang bertugas adalah masing-masing gubernur
bersama DPRD tingkat I dan bupati/walikota bersama DPRD tingkat II. Institusi lain di luar
kedua institusi (lembaga) di atas, baik yang bersifat infrastruktur maupun suprastruktur politik
memiliki tugas memberi dukungan sesuai dengan peran kompetensinya. Bentuk produk
peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh institusi di atas, adalah berupa UUD, UU,
PERPU, PERDA, dan PP.

2. Mekanisme Amandemen Konstitusi (UUD), dan Pembuatan UU, PER-PU, PP, dan PERDA

Proses pembuatan peraturan perundang-undangan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Amandemen Konstitusi (UUD 1945)

Sebagai usaha untuk mengembalikan kehidupan negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan
UUD 1945, salah satu aspirasi yang terkandung di dalam semangat reformasi adalah melakukan
amandemen terhadap UUD 1945, maka pada awal reformasi, MPR telah mengeluarkan seper
angkat ketatapan sebagai landasan konstitusionalnya,

Disahkannya Perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat UUD 1945 dalam Sidang Umum
MPR tahun 2002 menandai sebuah lompatan besar ke depan bagi bangsa Indonesia, karena
bangsa Indonesia telah mempunyai sebuah UUD yang lebih sempurna dibandingkan de¬ngan
UUD 1945 sebelumnya. Namun demikian, MPR tetap menyadari Ri bahwa konstitusi (UUD)
yang di amandemen belum sempurna. Untuk itu MPR membentuk Komisi Konstitusi akan
bertugas untuk menyempur-nakan perubahan konstitusi (UUD) itu. Dengan pengesahan
Perubahan UUD 1945 MPR telah menuntaskan reformasi konstitusi sebagai suatu langkah
demokrasi dalam upaya menyempurnakan UUD 1945 menjadi konstitusi yang demokratis.

100

Perubahan itu merupakan suatu lembaran sejarah lanjutan setelah Bung Karno dan Bung Hatta
dan rekan-rekannya berhasil menegaskan UUD 1945 dalam rapat-rapat BPUPKI dan PPKI.

b. Mekanisme Amandemen Konstitusi (UUD) 1945. Dalam pelaksanaan Amandemen Konstitusi
(UUD) 1945, MPR menggunakan mekanisme sebagai berikut: , :

1) MPR mengadakan rapat konsultasi dengan seluruh badan kelengkapan MPR dan anggotanya
yaitu, DPR 1945 dan DPD.

2) Mendapat persetujuan 2/3 anggota DPR/MPR atas rencana amande¬men UUD 45 tersebut.

3) MPR membentuk Panitia Perumus Badan Pekerja (BP-MPR) yang bertugas merumuskan
RUUD 1945. Dalam pembahasan panitia perumus mengadakan rapat dengar pendapat (hearing)
dengan elemen-elemen yang meliputi pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM,
ormas, OKP, tokoh masyarakat, dan unsur-unsur lain yang terkait.

4) Hasil perumusan Panitia Badan Pekerja MPR Rl menyerahkan hasil perumusan RUU kepada
pimpinan MPR Rl.

5) Pimpinan MPR menyelenggarakan Sidang Umum MPR Rl Tahunan untuk mendengarkan
pandangan umum fraksi-fraksi yang ada di MPR Rl guna menetapkan Rancangan UUD 1945
(Konstitusi)

Amandemen menjadi UUD 1945 Amandemen.

c. Mekanisme Pembuatan Undang-Undang dan PERPU Pembuatan undang-undang dilakukan
secara bersama-sama oleh Pre siden (Eksekutif) dengan DPR Rl (Legislatif) dengan mekanisme
sebagai berikut:

1) Pemerintah mengajukan RUU melalui Menteri Sekretariat Negara kepada Setjen DPR Rl.

2) Setjen DPR Rl mengirimkan RUU kepada pimpinan DPR Rl.

3) Pimpinan DPR Rl mengirimkan RUU tersebut kepada komisi yang terkait.

4) Pimpinan Komisi membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas RUU usulan
pemerintah atau usulan inisiatif DPR Rl.

5) Panitia khusus mengadakan rapat dengar pendapat (hearing) dengan elemen-elemen yang
meliputi, pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh
masyarakat, dan unsur-unsur lain yang terkait.

6) DPR mengadakan Sidang Paripurna untuk mendengarkan pandang¬an umum dari fraksi-
fraksi yang selanjutnya menetapkan RUU menjadi UU. Mekanisme Pembuatan Undang-Undang
atas Usul Inisiatif DPR Rl. Pembuatan UU dilakukan oleh DPR Rl (Legislatif) dengan
mekanisme sebagai berikut

101

e. Mekanisme Pembuatan PERDA

Pembuatan PERDA dilakukan secara bersama-sama oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan
DPRD Tingkat I dan II. Mekanisme pembuatannya adalah sebagai berikut:

1) Pertama, Pemerintah daerah tingkat I atau II mengajukan Rancangan PERDA kepada DPRD
melalui Sekretaris DPRD I atau II.

2) Kedua, Sekretaris DPRD mengirim Rancangan Perda kepada pimpirnan DPRD tingkat I atau
II. .

3) Ketiga, Pimpinan DPRD tingkat I atau II mengirimkan Rancangan Perda tersebut kepada
komisi yang terkait.

4) Keempat, Pimpinan komisi membentuk panitia khusus (pansus) un¬tuk membahas Rancangan
Perda usulan pemerintah atau inisiatif DPRD I atau II.

5) Kelima, Panitia khusus mengadakan dengar pendapat (hearing) de¬ngan elemen-elemen yang
meliputi, unsur pemerintah, profesional, pengusaha, partai politik, LSM, ormas, OKP, tokoh
masyarakat, dan unsur lain yang terkait di daerah.

6) Keenam, DPRD tingkat I atau II mengadakan sidang paripuma untuk mendengarkan
pandangan umum dari fraksi-fraksi yang selanjutnya menetapkan Rancangan Perda menjadi
Perda.

f. Mekanisme Pembuatan Peraturan Pemerintah (PP)

Pembuatan PP adalah sepenuhnya dtlakukan oleh Pemerintah (Eksekutif). PP berfungsi sebagai
peraturan mengenai pelaksanaan undang-undang atau PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang).

g. Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Menurut Ketetapan MPR Rl Nomor lll/MPR/2000, tentang sumber hukum dan tata urutan
perundang-undangan Negara Republik Indonesia adalah:

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Ketetapan MPR Rl.

3) Undang-undang.

4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU).

5) Peraturan Pemerintah (PP).

6) Keputusan Presiden (Kepres).

102

7) Peraturan Daerah (Perda). ^~

Banyak peristiwa pada saat ini yang menjadi dasar perlunya rule of law atau penegakan hukum.
Indonesia pada saat ini, mengalami permasalahan yang besar dalam hal Illegal logging atau
pencurian kayu dan hasil hutan. Pencurian hasil hutan ini mengakibatkan kerugian negara lebih
Rp 100 triiiun dalam empat tahun terakhir. Mengapa hal ini terjadi? Lemahnya penegakan
hukum menjadi jawabannya. Hutan memang dalam wewenang Departemen Kehutanan, namun
luasnya hutan tidak mungkin ditangani departemen ini sendiri, dibutuhkan bantuan kepolisian,
bahkan TNI. Pencuri hasil hutan ini juga tidak jera, karena hukuman yang ringan, atau sulitnya
mencari bukti. Dalam hal ini peranan kejaksaan, dan lembaga peradilan menjadi penting.

D. Pengertian Rule of Law

Penegakan hukum atau rule of law merupakan suatu doktrin dalam hukum yang mulai muncul
pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran negara berdasar hukum (konstitusi) dan
demokrasi. Kehadiran rule of law boleh disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara
absolut (kekuasaan di tangan penguasa) yang telah berkembang sebelumnya.

Berdasarkan pengertiannya, Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi 2 (dua), yaitu
pengertian secara formal (in the formal sense) dan pengertian secara hakiki/materiil (ideological
sense). Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi
(organized publie power), hal ini dapat diartikan bahwa setiap negara mempunyai aparat penegak
hukum. Sedangkan secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan hukum yang menyangkut
ukuran hukum yaitu: baik dan buruk (fust and unjust law).

E. Latar Belakang Rule of Law

Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19, bersamaan dengan
kelahiran negara konstitusi dan demokrasi. la lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi
dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara dan sebagai reaksi terhadap
negara absolut yang berkembang sebelumnya. Rule of law merupakan konsep tentang common
law, di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya
menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule
of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. la lahir mengambil alih dominasi yang
dimiliki kaum gereja, ningrat, dan kerajaan, menggeser negara kerajaan dan memunculkan
negara konstitusi yang pada gilirannya melahirkan doktrin rule of law.

Paham rule of law di Inggris diletakkan pada hubungan antara hukum dan keadilan, di Amerika
diletakkan pada hak-hak asasi manusia, dan di Belanda paham rule of law lahir dari paham
kedaulatan negara, melalui paham kedaulatan hukum untuk mengawasi pelaksanaan tugas
kekuatan pemerintah. Di Indonesia, inti dari rule of iaw adalah jaminan adanya keadilan bagi
masyarakatnya, khususnya keadilan sosial. Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip-prinsip rule
of law, yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi

103

rakyat Indonesia. Dengan kata lain, pembukaan UUD 1945 memberi jaminan adanya rule of law
dan sekaligus rule of justice. Prinsip-prinsip rule of law di dalam pembukaan UUD 1945 bersifat
tetap dan instruktif bagi penyelenggara negara, karena pembukaan UUD 1945 merupakan pokok
kaidah fundamental Negara Kesatuan Repu-blik Indonesia.

F. Fungsi Rule of Law

Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan”
bagi rakyat Indonesia dan juga “keadilan sosial”, sehingga diatur pada Pembukaan UUD 1945,
bersifat tetap dan instruk¬tif bagi penyelenggaraan negara. Dengan demikian, inti dari Rule of
law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Prinsip-prinsip di
atas merupakan dasar hukum pengambilan kebijakan bagi penyelenggara negara/pemerintahan,
baik di tingkat pusat maupun (taerah, yang berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan, terutama
keadilan sosial.

G. Dinamika Pelaksanaan Rule of Law

Pelaksanaan the rule of law mengandung keinginan untuk terciptanya negara hukum, yang
membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Penegakan rule of law harus diartikan seeara hakiki
(materiil), yaitu dalam arti “pelaksanaan dari just law.” Prinsip-prinsip rule of law seeara hakiki
(materiil) sangat erat kaitannya dengan “the enforcement of the rules of law” dalam
penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip-
prinsip rule of law.

Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan “the
enforcement of the rules of law” tergantung kepada kepribadian nasional masing-masing bangsa
(Sunarjati Hartono, 1982). Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa rule of law merupakan inti
situasi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan mempunyai akar budayanya yang
khas pula. Rule of law ini juga merupakan legalisme, suatu aliran pemikiran hukum yang di
dalamnya terkandung wawasan so¬sial, gagasan tentang hubungan antarmanusia, masyarakat,
dan negara, yang dengan demikian memuat nilai-nilai tertentu dan memiliki struktur
sosiologisnya sendiri. Legalisme tersebut mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani
melalui pembuatan sistem peraturan dan prosedur yang sengaja bersifat objektif, tidak memihak,
tidak personal, dan otonom. Seeara kuantitatif, peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan rule of law telah banyak dihasilkan di negara kita, namun implementasi/penegakannya
belum mencapai hasil yang optimal, sehingga rasa keadilan sebagai perwu-judan pelaksanaan
rule of law bejum dirasakan sebagian besar masyarakat.

104

KESIMPULAN
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian
istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan
menyatakan aturan suatu negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar (UUD) merupakan
terjemahan istilah dari bahasa Belanda Gronwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia undang-undang dasar, dan grond berarti tanah atau dasar.
Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris dipakai istilah Constitution yang
diindonesiakan menjadi konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat diartikan lebih luas
daripada pengertian undang-undang dasar. Dalam ilmu politik, Constitution merupakan suatu
yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun tidak
tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan
diselenggarakan dalam suatu masyarakat.
Penegakan hukum atau rule of law merupakan suatu doktrin dalam hukum yang mulai muncul
pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran negara berdasar hukum (konstitusi) dan
demokrasi. Kehadiran rule of law boleh disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara
absolut (kekuasaan di tangan penguasa) yang telah berkembang sebelumnya.
Berdasarkan pengertiannya, Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi 2 (dua), yaitu
pengertian secara formal (in the formal sense) dan pengertian secara hakiki/materiil (ideological
sense). Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi
(organized publie power), hal ini dapat diartikan bahwa setiap negara mempunyai aparat penegak
hukum. Sedangkan secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan hukum yang menyangkut
ukuran hukum yaitu: baik dan buruk (fust and unjust law).

105

SOAL & JAWABAN

1.Jelaskan Pengertian Konstitusi
Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian
istilah konstitusi yang dimaksud ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan
menyatakan aturan suatu negara. Sedangkan istilah undang-undang dasar (UUD) merupakan
terjemahan istilah dari bahasa Belanda Gronwet. Perkataan wet diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia undang-undang dasar, dan grond berarti tanah atau dasar

2.Sebutkan Hakikat Isi Konstitusi (UUD)
Pada hakikatnya konstitusi (UUD) itu berisi tiga hal pokok, yaitu:
a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya,
b. Ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat funda-mental
c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

3.Sebutkan Fungsi Konstitusi (UUD)
a. Tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga yang permanen (lembaga suprastruktur dan
infrastruktur politik).
b. Tata aturan dalam hubungan negara dengan warga negara serta dengan negara lain.
c. Sumber hukum dasar yang tertinggi. Artinya bahwa seluruh peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku harus mengacu pada konstitusi (UUD).

4.Pengertian Rule Of Law
Berdasarkan pengertiannya, Friedman (1959) membedakan rule of law menjadi 2 (dua), yaitu
pengertian secara formal (in the formal sense) dan pengertian secara hakiki/materiil (ideological
sense). Secara formal, rule of law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi
(organized publie power), hal ini dapat diartikan bahwa setiap negara mempunyai aparat penegak
hukum. Sedangkan secara hakiki, rule of law terkait dengan penegakan hukum yang menyangkut
ukuran hukum yaitu: baik dan buruk (fust and unjust law).

5.Sebutkan Fungsi Dari Rule Of Law
Rule of law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Prinsip-
prinsip di atas merupakan dasar hukum pengambilan kebijakan bagi penyelenggara
negara/pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun (taerah, yang berkaitan dengan jaminan atas
rasa keadilan, terutama keadilan sosial

106

BAB X

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

A.Pengertian Sistem Ketatanegaraan
Istilah Sistem Ketatanegaraan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu: “Sistem” dan
“Ketatanegaraan”. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang
mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan
fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu
ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja
dengan baik akan mempengaruhi keseluruhnya itu.Dan Ketatanegaraan menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tata negara yang artinya seperangkat prinsip
dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah , bentuk negara, dan sebagainya
yang menjadi dasar peraturan suatu negara. Sedangkan menurut hukumnya, tata negara
adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut
sifat, bentuk , tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga
terhadap pemerintah atau sebaliknya. Jadi dapat disimpulkan Ketatanegaran adalah segala
sesuatu mengenai tata negara.
Dari pengertian itu, maka secara harfiah Sistem Ketatanegaraan dapat diartikan sebagai
suatu bentuk hubungan antar lembaga negara dalam mengatur kehidupan bernegara.

B.Sistem Ketatanegaraan di Republik Indonesia
a. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945

Sistem Ketatanegaran sebelum Amandemen UUD 1945 Pelaksanaan kekuasaan
Negaranya dilakukan dengan pembagian (bukan pemisahan) tugas atau fungsi dari
masing-masing penyelenggara Negara.
Secara konstitusional sistem ketatanegaraan Indonesia pada masa pemerintahan orde baru
menggunakan UUD 1945. Secara prinsip terdapat lima kekuasaan pemerintah Negara
Republik Indonesia menurut UUD 1945, yaitu:
1) Kekuasaan menjalankan perundang-undangan Negara , disebut juga kekuasaan
eksekutif dilakukan oleh pemerintah ( dalam hal ini adalah Presiden)
2) Kekuasaan memberikan pertimbangan kenegaraan kepada pemerintah , disebut juga
kekuasaan konsultatif dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung
3) Kekuasaan membentuk Perundang-undangan Negara atau kekuasaan legislative
dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden
4) Kekuasaan mengadakan pemeriksaan keuangan Negara , disebut kekuasaan
eksaminatif atau kekuasaan inspektif, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
5) Kekuasaan mempertahankan perudang-undangan Negara atau kekuasaan Yudikatif,
dilakukan oleh Mahkamah Agung (C.S.T Kansil : 1978,83).

107

Pada masa ini lembaga tertingginya adalah MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat),
kemudian Presiden, DPA (Dewan Pertimbangan Agung), DPR (Dewan Perwakilan
Rakyat), BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), dan MA (Mahkamah Agung).

a. MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia
yang dimana MPR-lah pemegang kekuasaan tertinggi Negara dan pelaksana kedaulatan
rakyat sedangkan keanggotaan MPR diisi oleh fraksi-fraksi seperti Fraksi ABRI, Fraksi
Karya Pembangunan dan lain-lain. MPR memiliki kewenangan untuk :
1) Memilih dan mengangkat

presiden/mandatris dan wakil presiden untuk membantu presiden.
2) Memberikan mandate kepada presiden untuk
melaksanakan Garis-Garis Besar Halauan Negara (GBHN) dan putusan-putusan MPR
lainnya.
3) Memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya.
4) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan Mengubah Undang-Undang Dasar,
5) Meminta dan menilai pertanggung jawaban Presiden.

b. Presiden ialah penyelenggara kekuasaan pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR,
yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang wakil presiden ( pasal 4
UUD 1945). Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR dan pada akhir masa
jabatannya (5 tahun) memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan GBHN yang
ditetapkan UUD 1945 dan MPR di hadapan sidang MPR.

c.DPA (Dewan Pertimbangan Agung) adalah badan penasehat pemerintah yang
berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden. Disamping itu DPA berhak
mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada presiden.

d.DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR
berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam rangka
pelaksanaan halauan Negara. Apabila DPR menganggap Presiden sungguh melanggar
halauan Negara, maka DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden.
Selain itu DPR memiliki kewenangan membentuk Undang-Undang termasuk menetapkan
Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama-sama
dengan Presiden.

e.BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) adalah badan yang memeriksa tanggung jawab
tentang keuangan negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah, namun tidak berdiri di atas pemerintah. BPK memeriksa semua
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan hasil pemeriksaannya
diberitahukan kepada DPR.

108

f.MA (Mahkamah Agung) ialah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang
dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-
pengaruh lainnya. Tugas Mahkamah Agung adalah memberikan pertimbangan-
pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga-lembaga
tinggi negara, juga memberikan nasehat hukum kepada presiden/kepala negara untuk
pemberian/penolakan grasi. Disamping itu Mahkamah Agung mempunyai wewenang
menguji seorang menteri hanya terhadap peraturan-peraturan perundangan di bawah.

b. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945
Salah satu agenda penting dari gerakan reformasi adalah amandemen terhadap UUD
1945 yang kemudian berhasil dilaksanakan selama 4 tahun berturut-turut melalui Sidang
Tahunan MPR yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan tahun 2002.
Adapun Latar Belakang pelaksanaan Amandemen UUD 1945 :
1.Undang-Undang Dasar 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada
kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat.
Hal ini berakibat pada tidak terjadinya checks and balances pada institusi-institusi
ketatanegaraan.
2.Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada
pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut UUD 1945
adalah executive heavy yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dilengkapi
dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak prerogatif (antara lain:
memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki
kekuasan membentuk Undang-undang.
3.UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu “luwes” dan “fleksibel” sehingga
dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran (multitafsir), misalnya Pasal 7 UUD 1945
(sebelum di amandemen).
4.UUD 1945 terlalu banyak memberi kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk
mengatur hal-hal penting dengan Undang-undang. Presiden juga memegang kekuasaan
legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai kehendaknya
dalam Undang-undang.
Perubahan pada UUD 1945 setelah amandemen membawa perubahan pula pada Sistem
Ketatanegaraan yang dimana sebelumnya MPR memiliki kekuasaan yang tidak terbatas
dirubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang
Undang Dasar.
a. Kewenangan MPR setelah Amandemen UUD 1945 :
1.Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-
undang Dasar.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3. Majelis permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau
Wakil Presiden dalam masa jabatanya menurut Undang-Undang Dasar.

109

Amandemen juga mencabut kekuasaan untuk membuat Undang - Undang dari tangan
Presiden dan memberikan kekuasaan untuk membuat Undang - Undang tersebut kepada
DPR. Sehingga jelas bahwa amandemen ingin mempertegas posisi check and balances
antara presiden sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif.
b. Kewenangan DPR setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan
persetujuan bersama.
2. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti undang-
undang.
3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan
bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
4. Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan DPD.
5. Melaksanakan pengawasan terhadap UU, APBN, serta kebijakan pemerintah, dan
sebagainya.
Pergeseran lain adalah terbentuknya lembaga perwakilan Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia sebagai utusan daerah yang dipilih secara langsung melalui pemilihan
umum.
c. Kewenangan DPD :
1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dapat mengajukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas
Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan Rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
d. Kewenangan MA setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di
bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya
yang diberikan oleh undang-undang.
2. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
3. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.
e. Kewenangan MK setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang
putusannya bersifat final.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
Dalam masa pasca amandemen terdapat lembaga baru yakni KY (Komisi Yudisial).
f. Kewenangan KY :
1. Melakukan pengawasan terhadap Hakim agung di Mahkamah Agung.

110

2. Melakukan pengawasan terhadap Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan
peradilan yang berada di bawah MA.

Dan Pasca Amandemen Anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dipilih DPR dengan
memperhatikan pertimbangan DPD.
g. Kewenangan BPK setelah Amandemen UUD 1945 :
1. Mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD)
2. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh
aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di
setiap provinsi.
Setelah amandemen kewenangan dan tugas Presiden lebih dipertegas lagi tidak sama
halnya pada masa sebelum amandemen.
h. Kewenangan Presiden setelah Amandemen UUD 1945 :

1. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan rakyat
2. Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya.
3. Dalam hal ihwal kegentingan yang memmaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan
Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.
4. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam
persidangan berikut.
5. Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut.

C.Kondisi Republik Indonesia dalam Menjalankan Sistem Ketatanegaraannya pada saat ini

Menurut Bapak Sulardi (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Malang) arah
pembangunan ini mulai tak terarah sejak GBHN hilang dari peredarannya meskipun sudah
terdapat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Visi pembanguan nasional
2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Visi itulah yang hingga saat
ini belum ditemukan wujudnya. Alih-alih terwujud, keresahan dan ketidakpastian masa depan
bangsa justru ada di depan mata dan bahkan menjauh dari nilai-nilai Pancasila. Sistem
presidensial, yang berlaku sekarang, membawa konsekuansi bahwa presiden dipilih oleh rakyat.
Karena presiden dipilih oleh rakyat, dia bertanggung jawab kepada rakyat dan konstitusi. Dengan
demikian, konsekuensi ketatanegaraan berkaitan dengan arah pembanguan nasional ditentukan
oleh presiden dengan mewujudkan janji-janji yang dia kampanyekan menjelang pemilihan
presiden. Janji-janji itulah yang semestinya diwujudkan dalam visi dan misi RPJPN, yang dapat
diurai menjadi pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.
Hasrat untuk kembali menghadirkan GBHN yang disusun oleh MPR sebagai pedoman
pembangun nasional secara konstitusional telah tertutup. Bangsa ini sebaiknya menghormati dan
melaksanakan kesepakatan yang diwujudkan dari hasil perubahan UUD 1945. Kini presiden

111

bukan lagi bawahan MPR dan MPR bukan lagi pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat,
sehingga tidak mungkinlah memaksa MPR menyusun GBHN dan menyodorkan kepada presiden
untuk melaksanakan. Inilah konsekuensi dari perubahan.
Kesimpulan
Sistem Ketatanegaraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk hubungan antar lembaga negara
dalam mengatur kehidupan bernegara. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pada masa
sebelum Amandemen UUD 1945 memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari system
ketatanegaraan sebelum Amandemen ialah sistem ketatanegaraannya lebih terarah dan
pemerintah hanya fokus pada target yang telah ditentukan sebelumnya serta Kekurangannya
ialah tidak ada campur tangan rakyat dalam menentukan kebijakan sehingga dalam pembuatan
system ketatanegaraan hanya menguntungkan pihak-pihak yang berkuasa.
Sedangkan sesudah Amandemen UUD 1945 sistem ketatanegaraan Republik Indonesia lebih
mengutamakan aspirasi rakyat daripada pihak-pihak yang berkuasa. Namun di balik itu, tidak
terarahnya system ketatanegaraan tersebut karena terlalu banyak yang ditargetkan.
Pada intinya, sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah melalui alur waktu yang panjang.
Alur waktu yang lambat laun menyeret Republik Indonesia untuk melakukan penyesuaian dan
perubahan-perubahan baru dalam sistem ketatanegaraannya. Perubahan-perubahan ini
mempunyai landasan hukum yang jelas yang tertuang dalam Amandemen-amandemen UUD
1945. Dalam setiap perubahan-perubahan, Negara Republik Indonesia selalu berusaha menjadi
lebih baik yang meskipun pada kenyataannya masih saja terdapat kekurangan-kekurangan pada
setiap perubahan tersebut.

112

SOAL & JAWABAN

1.Jelaskan Pengertian Sistem Ketatanegaraan !
Sistem Ketatanegaraan merupakan gabungan dari dua kata, yaitu: “Sistem” dan
“Ketatanegaraan”. Sistem berarti keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai
hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap
keseluruhannya, sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-
bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi
keseluruhnya itu.Dan Ketatanegaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata
tata negara yang artinya seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan pemerintah
, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu Negara

2.Sebutkan Kewenangan MPR setelah Amandemen UUD 1945
-Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-undang
Dasar.
-Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
-Majelis permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatanya menurut Undang-Undang Dasar.
Amandemen juga mencabut kekuasaan untuk membuat Undang - Undang dari tangan Presiden
dan memberikan kekuasaan untuk membuat Undang - Undang tersebut kepada DPR. Sehingga
jelas bahwa amandemen ingin mempertegas posisi check and balances antara presiden sebagai
lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislative

3.Sebutkan Kewenangan DPR setelah Amandemen UUD 1945
-Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan
bersama.
-Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang.
-Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang
tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan.
-Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan DPD.
-Melaksanakan pengawasan terhadap UU, APBN, serta kebijakan pemerintah

4.Sebutkan Kewenangan MA&MK Setelah Amandemen
Kewenangan MA setelah Amandemen UUD 1945
-Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundangundangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan
oleh undang-undang.
-Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.
-Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.

Kewenangan MK setelah Amandemen UUD 1945 :
-Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final.
-Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden menurut UUD 1945.Dalam masa pasca amandemen terdapat lembaga baru yakni
KY (Komisi Yudisial).

113

5.Sebutkan Kewenangan Presiden setelah Amandemen UUD 1945
-Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
-Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
sebagaimana mestinya.
-Dalam hal ihwal kegentingan yang memmaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan
Pemerintah sebagai Pengganti Undang-undang.
-Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam
persidangan berikut.
-Jika tidak mendapat persetujuan maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut

114

BAB XI

WAWASAN NUSANTARA

A. Wawasan Nusantara
1. Pengertian Wawasan Nusantara

Secara etimologis, wawasan nusantara berasal dari kata wawasan dan nusantara. Wawasan
berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan
indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan
berarti pula cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa
artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur.
Jadi nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia
dan Australia, dan dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian
modern, kata “nusantara” digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.

Sedangkan terminologi, wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Menurut Prof. Wan Usman, “wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa
Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua
aspek kehidupan yang beragam.”

2. Menurut GBHN 1998, wawasan nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa
Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Menurut kelompok kerja wawasan nusantara untuk diusulkan menjadi Tap MPR, yang
dibuat Lemhanas tahun 1999, yaitu “cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan
mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk
mencapai tujuan nasional.”

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, secara sederhana wawasan nusantara berarti cara
pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan nusantara sebagai
wawasan nasional Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kepulauan
nusantara.

Sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Selain itu juga, wawasan nusantara
merupakan pencerminan dari kepentingan yang sama, tujuan yang sama terpeliharanya
persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah Indonesia. Dengan kata lain sebagai
wawasan nasionalnya, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir,
bersikap dan bertindak dalam rangka menangani permasalahan yang menyangkut kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Hakikat Wawasan Nusantara
Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian cara pandang yang
selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut
berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan
bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.
Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi

115

kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti
kepentingan daerah, golongan, dan perorangan.

Kita memandang bangsa Indonesia dengan nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi,
hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata
lain, hakikat wawasan nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam
GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan nusantara diwujudkan dengan menyatakan
kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan
keamanan.

3. Asas Wawasan Nusantara
Asas wawasan nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati,
dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa
Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan nusantara diabaikan, komponen
pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut yang berarti
tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia. Adapun, asas wawasan nusantara tersebut
adalah sebagai berikut.

a. Kepentingan yang Sama
Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah
menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sekarang, bangsa Indonesia harus
menghadapi penjajahan yang berbeda. Misalnya, dengan cara “adu domba” dan “memecah
belah” bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Padahal,
tujuan kepentingannya sama yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik
daripada sebelumnya.

b. Keadilan
Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongn,
kelompok maupun daerah.

c. Kejujuran
Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realitas serta ketentuan yang benar biar pun
realitas atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan kemajuan
bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan.

d. Solidaritas
Diperlukan kerja sama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri
dan karakter budaya masing-masing.

e. Kerja Sama
Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja
kelompok, baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik.

f. Kesetiaan
Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara
Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Boedi Oetomo tahun 1908, Sumpah
Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap
kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan
dalam kebinekaan. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan
hancur berantakan.

116

B. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi
bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan
konsep wawasan nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan
utuh pula. Kedudukan wawasan nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan
Republik Indonesia.

1. Kedudukan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang
diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau
penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian,
wawasan nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.

2. Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu
dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi
penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek
kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada
kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan-
kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang
demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa,
paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan
penghayatan wawasan nusantara.

C. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam Wawasan Nusantara
Konsepsi wawasan nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan
yang mencakup segenap kehidupan bangsa yang dinamakan astagatra, yang meliputi aspek
alamiah (trigatra) dan aspek sosial (pancagatra). Trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis
negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Pancagatra
merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya,
dan pertahanan keamanan (Ipoleksosbudhankam). Antara gatra yang satu dengan yang lain
terdapat hubungan yang bersifat timbal balik dengan hubungan yang erat yang saling
interdependensi, demikian juga antara trigatra dan pancagatra.

1. Aspek-aspek Trigatra
a. Letak dan Bentuk Geografis

Jikalau kita melihat letak geografis wilayah Indonesia dalam peta dunia, maka akan nampak
jelas bahwa wilayah negara tersebut merupakan suatu kepulauan, yang menurut wujud ke
dalam, terdiri dari daerah air dengan ribuan pulau-pulau di dalamnya. Dalam bahasa asing bisa
disebut sebagai suatu archipelago kelvar, kepulauan itu merupakan suatu archipelago yang
terletak antara Benua Asia di sebelah utara dan Benua Australia di sebelah selatan serta
Samudra Indonesia di sebelah barat dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Letak geografis
antara dua benua dan samudra yang penting itu, maka dikatakan bahwa Indonesia mempunyai
suatu kedudukan geografis di tengah-tengah jalan lalu lintas silang dunia.

117

Karena kedudukannya yang strategis itu, dipandang dari tiga segi kesejahteraan di bidang
politik, ekonomi, dan sosial budaya, Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan
pengaruh pihak asing (akulturasi). Indonesia terletak pada 6 LU–11 LS, 95 BT–141 BT,
dilalui garis khatulistiwa yang di tengah-tengahnya terbentang garis ekuator sehingga
Indonesia mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau.

b. Keadaan dan Kemampuan Penduduk
Penduduk adalah sekelompok manusia yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Adapun
faktor penduduk yang mempengaruhi ketahanan nasional adalah sebagai berikut.

1) Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk berubah karena kematian, kelahiran, pendatang baru, dan orang yang
meninggalkan wilayahnya. Segi positif dari pertambahan penduduk ialah
pertambahan angkatan kerja (man power) dan pertambahan tenaga kerja (labour force). Segi
negatifnya, apabila pertumbuhan penduduk tidak seimbang dengan tingkat pertumbuhan
ekonomi yang tidak diikuti dengan usaha peningkatan kualitas penduduk.

2) Faktor yang Mempengaruhi Komposisi Penduduk
Komposisi adalah susunan penduduk menurut umur, kelamin, agama, suku bangsa, tingkat
pendidikan, dan sebagainya. Susunan penduduk itu dipengaruhi oleh mortalitas, fertilitas, dan
migrasi. Fertilitas sangat berpengaruh besar terhadap umur dan jenis penduduk golongan
muda yang dapat menimbulkan persoalan penyediaan fasilitas pendidikan, perluasan lapangan
kerja, dan sebagainya.

3) Faktor yang Mempengaruhi Distribusi Penduduk
Distribusi penduduk yang ideal adalah distribusi yang dapat memenuhi persyaratan
kesejahteraan dan keamanan yaitu penyebaran merata. Oleh karena itu, pemerintah perlu
memberikan kebijakan yang mengatur penyebaran penduduk, misalnya dengan cara
transmigrasi, mendirikan pusat-pusat pengembangan (growth centers), pusat-pusat industri,
dan sebagainya. Kemampuan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk
dapat menimbulkan ancaman di bidang pertahanan keamanan.

c. Keadaan dan Kekayaan Alam
Kekayaan sumber-sumber alam sebenarnya terdapat di atmosfer, di permukaan bumi, di laut,
di perairan, dan di dalam bumi. Sumber-sumber alam sesungguhnya mempunyai arti yang
sangat luas di mana Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai sumber-sumber alam
yang berlimpah ruah. Sebagai gambaran umum, sumber-sumber alam termasuk sumber-
sumber pelican atau mineral, sumber-sumber nabati atau flora, dan sumber-sumber hewani
atau fauna. Untuk memulai dengan sumber-sumber pelican atau mineral dapat diutarakan,
bahwa negara Indonesia mempunyai sumber-sumber mineral yang meliputi bahan-bahan
galian, biji-bijian maupun bahan-bahan galian industri di samping sumber-sumber tenaga lain.

Sifat unik kekayaan alam yaitu jumlahnya yang terbatas dan penyebarannya tidak merata.
Sehingga menimbulkan ketergantungan dari dan oleh negara dan bangsa lain. Bentuk sumber
daya alam ada 2 (dua), yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat
diperbarui. Sumber daya alam harus diolah atau dimanfaatkan dengan berprinsip atau asas
maksimal, lestari, dan berdaya saing.

1) Asas Maksimal

118

Artinya sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

2) Asas Lestari
Artinya pengolahan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan,
menjaga keseimbangan alam.

3) Asas Berdaya Saing
Artinya bahwa hasil-hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam
negara lain.

2. Aspek–aspek Pancagatra
Pancagatra adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan
pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-
aturan dan norma-norma tertentu. Hal-hal yang termasuk aspek pancagatra adalah sebagai
berikut.

a. Ideologi

Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principles atau prinsip yang dijadikan dasar

suatu bangsa. Ideologi adalah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep

yang mendalam mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diperjuangkan

dalam kehidupan nyata. Ideologi dapat dijabarkan ke dalam sistem nilai kehidupan, yaitu

serangkaian nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan ajaran dan doktrin.

Dalam strategi pembinaan ideologi berikut adalah beberapa prinsip yang harus diperhatikan.

1)Ideologi harus diaktualisasikan dalam bidang kenegaraan oleh WNI.

2)Ideologi sebagai perekat pemersatu harus ditanamkan pada seluruh WNI.

3)Ideologi harus dijadikan panglima ,bukan sebaliknya.

4)Aktualisasi ideologi dikembangkan ke arah keterbukaan dan kedinamisan.

5) Ideologi Pancasila mengakui keanekaragaman dalam hidup berbangsa dan dijadikan alat

untuk menyejahterakan dan mempersatukan masyarakat.

6) Kalangan elite eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus mewujudkan cita-cita bangsa

dengan melaksanakan GBHN dengan mengedepankan kepentingan bangsa.

7) Menyosialisasikan Pancasila sebagai ideologi humanis, religius, demokratis, nasionalis, dan

berkeadilan. Menumbuhkan sikap positif terhadap warga negara dengan meningkatkan

motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

b. Politik
Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kebijaksanaan yang digunakan untuk mencapai
tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik dapat dibagi ke dalam dua sektor yaitu sektor
masyarakat yang memberikan input dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output.
Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat menentukan kehidupan politik di
negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang
politik adalah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan
berdasarkan Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila.

c. Ekonomi
Kegiatan ekonomi adalah seluruh kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam mengelola
faktor produksi dan distribusi industri dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya
meningkatkan ketahanan ekonomi adalah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan
kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk

119

menciptakan ketahanan ekonomi adalah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk
kemakmuran rakyat.

Ekonomi kerakyatan harus menghindari free fight liberalism, etatisme, dan tidak dibenarkan
adanya monopoli. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang dan selaras antar
sektor. Pembangunan ekonomi dilaksanakan bersama atas dasar kekeluargaan. Pemerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya harus dilaksanakan secara selaras dan seimbang antarwilayah
dan antar sektor. Kemampuan bersaing harus ditumbuhkan dalam meningkatkan kemandirian
ekonomi. Ketahanan di bidang ekonomi dapat ditingkatkan melalui pembangunan nasional
yang berhasil, namun tidak dapat dilupakan faktor-faktor non-teknis dapat mempengaruhi
karena saling terkait dan berhubungan.

d. Sosial Budaya
Sosial budaya dapat diartikan sebagai kondisi dinamik budaya bangsa yang berisi keuletan
untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman,
tantangan, halangan, dan gangguan (ATHG). Gangguan dapat datang dari dalam maupun dari
luar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup
sosial NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Esensi ketahanan budaya adalah
pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan
pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat dapat mengembangkan
kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

e. Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan
dan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung
kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG
yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Ketahanan di bidang keamanan adalah ketangguhan suatu bangsa
dalam upaya bela negara, di mana seluruh Ipoleksosbudhankam disusun, dikerahkan secara
terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya Sistem Ketahanan
Nasional. Prinsip-prinsip Sistem Ketahanan Nasional antara lain adalah sebagai berikut.
1) Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan.
2) Pertahanan keamanan berlandasan pada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional
UUD 1945, dan landasan visional wawasan nusantara.
3) Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi
dan kekuatan nasional.
4) Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan
nasional (Sishankamnas) dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta
(Sishankamrata).

3. Hubungan Antargatra
Antara trigatra dan pancagatra serta antargatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang
erat yang dinamakan korelasi dan interdependensi yang artinya adalah sebagai berikut.

 Ketahanan nasional pada hakikatnya bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di
dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah (trigatra) sebagai modal dasar untuk
penciptaan kondisi dinamis yang merupakan kekuatan dalam penyelenggaraan kehidupan
nasional (pancagatra).

120

 Ketahanan nasional adalah suatu pengertian holistik, yaitu suatu tatanan yang utuh,
menyeluruh dan terpadu, di mana terdapat saling hubungan antar gatra di dalam
keseluruhan kehidupan nasional (astagatra).

 Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan di gatra lain dan
mempengaruhi kondisi secara keseluruhan sebaliknya kekuatan dari salah satu atau
beberapa gatra dapat didayagunakan untuk memperkuat gatra lainnya yang lemah, dan
mempengaruhi kondisi secara keseluruhan.

 Ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap
gatranya, melainkan suatu resultan keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamik
kehidupan bangsa di bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan
dan keamanan.
Selanjutnya hubungan antar gatra, dikemukakan seperti uraian berikut.

 Gatra geografi, karakter geografi sangat mempengaruhi jenis, kualitas dan persebaran
kekayaan alam dan sebaliknya kekayaan alam dapat mempengaruhi karakter geografi.

 Antara gatra geografi dan gatra kependudukan; bentuk-bentuk kehidupan dan penghidupan
serta persebaran penduduk sangat erat kaitannya dengan karakter geografi dan sebaliknya
karakter geografi mempengaruhi kehidupan dari penduduknya.

 Antara gatra kependudukan dan gatra kekayaan alam; kehidupan dan penghidupan
pendudukan dipengaruhi oleh jenis, kualitas, kuantitas dan persebaran kekayaan alam,
demikian pula sebaliknya jenis, kualitas, kuantitas dan persebaran kekayaan alam
dipengaruhi oleh faktor-faktor kependudukan khususnya kekayaan alam yang dapat
diperbaharui. Kekayaan alam mempunyai manfaat nyata jika telah diolah oleh penduduk
yang memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

 Hubungan antargatra dalam pancagatra; setiap gatra dalam pancagatra memberikan
kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain dan sebaliknya setiap gatra menerima kontribusi
dari gatra-gatra lain secara terintegrasi.

 Antaragatra ideologi dengan gatra politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan, maka arti ideologi adalah sebagai falsafah bangsa dan landasan ideologi negara.
Selain itu ideologi merupakan nilai penentu bagi kehidupan nasional yang meliputi seluruh
gatra dalam pancagatra dalam memelihara kelangsungan hidup bangsa dan pencapaian
tujuan nasional.

 Antara gatra politik dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan; berarti kehidupan politik yang mantap dan dinamis menjalankan kebenaran
ideologi, memberikan iklim yang kondusif untuk pengembangan ekonomi, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan. Kehidupan politik bangsa dipengaruhi oleh bermacam hal yang
satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Ia dipengaruhi oleh tingkat kecerdasan dan
kesadaran politik, tingkat kemakmuran ekonomi, ketaatan beragama, keakraban sosial, dan
rasa keamanannya.

 Antara gatra ekonomi dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan; berarti kehidupan ekonomi yang tumbuh mantap dan merata, akan meyakinkan
kebenaran ideologi yang dianut, mendinamisir kehidupan politik dan perkembangan sosial
budaya serta mendukung pengembangan pertahanan dan keamanan. Keadaan ekonomi
yang stabil, maju dan merata menunjang stabilitas dan peningkatan ketahanan aspek lain.

121

 Antara gatra sosial budaya dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan
keamanan; dalam arti kehidupan sosial budaya yang serasi, stabil, dinamis, berbudaya dan
berkepribadian, akan meyakinkan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif
untuk kehidupan politik yang berbudaya, kehidupan ekonomi yang tetap mementingkan
kebersamaan serta kehidupan pertahanan dan keamanan yang menghormati hak-hak
individu. Keadaan sosial yang terintegrasi secara serasi, stabil, dinamis, berbudaya dan
berkepribadian hanya dapat berkembang di dalam suasana aman dan damai. Kebesaran dan
keseluruhan nilai sosial budaya bangsa mencerminkan tingkat kesejahteraan dan keamanan
nasional baik fisik material maupun mental spiritual. Keadaan sosial yang timpang dengan
kontradiksi di berbagai bidang kehidupan memungkinkan timbulnya ketegangan sosial
yang dapat berkembang menjadi gejolak sosial.

 Antara gatra pertahanan dan keamanan dengan gatra ideologi, ekonomi, sosial budaya,
pertahanan dan keamanan; dalam arti kondisi kehidupan pertahanan dan keamanan yang
stabil dan dinamis akan meyakinkan kebenaran ideologi, memberikan iklim yang kondusif
untuk pengembangan kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Keadaan pertahanan
dan keamanan yang stabil, dinamis, maju dan berkembang di seluruh aspek kehidupan
akan memperkukuh dan menunjang kehidupan ideologi, politik, ekonomi, dan sosial
budaya.
Astagatra dalam pendekatan kesejahteraan dan keamanan mempunyai
peranan tergantung dari sifat setiap gatra.

 Gatra alamiah mempunyai peranan sama besar baik untuk kesejahteraan maupun untuk
keamanan.

 Gatra ideologi, politik dan sosial budaya mempunyai peranan sama besar untuk
kesejahteraan dan keamanan.

 Gatra ekonomi relatif mempunyai peranan lebih besar untuk kesejahteraan daripada
peranan untuk keamanan.

 Gatra pertahanan dan keamanan relatif mempunyai peranan lebih besar untuk keamanan
daripada peranan untuk kesejahteraan.

D. Peran Serta Warga Negara Mendukung Implementasi Wawasan Kebangsaan
Wawasan nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap warga
negara Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus
tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan
kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dengan kata lain, wawasan
nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka
menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi wawasan nusantara senantiasa
berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh
sebagai berikut.

1. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim
penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud

122

pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan
kedaulatan rakyat.
2. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan
ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, implementasi wawasan
nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang
memperhatikan kebutuhan masyarakat antardaerah secara timbal balik serta kelestarian
sumber daya alam itu sendiri.
3. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan
sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk
perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta.
Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun
dan bersatu tanpa membeda-bedakan suku, asal usul daerah, agama atau kepercayaan,
serta golongan berdasarkan status sosialnya.
4. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan
menumbuhkembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan
membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan
sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini akan menjadi modal utama yang
akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi
setiap bentuk ancaman, seberapa pun kecilnya dan dari manapun datangnya, atau
setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara.
5. Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan di atas,
implementasi wawasan nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan
perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Di samping
itu, wawasan nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap pranata sosial yang
berlaku di masyarakat dalam nuansa kebinekaan sehingga menciptakan kehidupan
yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap,
paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau
jati diri bangsa Indonesia.
6. Untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan pendekatan dengan program yang
teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan implementasi
Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengukuhan wawasan nusantara.
Adapun peran serta dalam penerapan asas-asas wawasan nusantara dalam tata
kehidupan nasional memerlukan kesamaan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak
dalam seluruh proses penyelenggaraan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam
mengisi pembangunan. Peranan siswa dalam mendukung implementasi wawasan
nusantara adalah sebagai berikut.

1. Mendukung persatuan bangsa.
2. Berkemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan

individu atau golongan.
4. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat.

123

5. Mempunyai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas
sebagai intelektual.

6. Mempunyai wawasan kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membela negara yang
dilandasi oleh rasa cinta tanah air.

7. Berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8. Memanfaatkan secara aktif ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan

kemanusiaan, berbangsa dan bernegara.
9. Mewujudkan kepentingan nasional.
10. Memelihara dan memperbaiki demokrasi.
11. Mengembangkan IPTEK yang dilandasi iman dan takwa.
12. Menciptakan kerukunan umat beragama.
13. Memiliki informasi dan perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
14. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan.
15. Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitar.
16. Merubah budaya negatif yang dapat menciptakan perselisihan.
17. Mengembangkan kehidupan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik.
18. Memelihara nilai-nilai positif (hidup rukun, gotong-royong, dll) dalam masyarakat.

KESIMPULAN:
Wawasan Nusantara dalam konteks NKRI dapat kita simpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa,
sejarah serta berpemerintahan sendiri. Adapun berbangsa adalah manusia yang
mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap
mewujudkan makna sosial dan adil.

2. Negara adalah suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok atau beberapa kelompok
manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya
satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau
beberapa kelompok manusia tersebut. Adapun, bernegara adalah manusia yang
mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta
berproses di dalam satu wilayah Indonesia dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan
niat untuk bersatu secara emosional dan rasional dalam membangun rasa nasionalisme
secara selektif ke dalam sikap dan perilaku antar sesama yang berbeda ras, agama, asal
keturunan, adat, bahasa, dan sejarah.

3. Kesadaran adalah sikap menyadari bahwa kita berbeda dengan yang lain. Artinya,
menyadari bahwa bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain, khususnya dalam
sejarah berdirinya bangsa Indonesia.

4. Berdasarkan sejarah kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia, kesadaran
berbangsa dan bernegara merupakan modal awal dalam membangun dan
memperjuangkannya. Hal ini membutuhkan konsistensi yang berlanjut guna menjaga
kesatuan nasional, bangsa, dan negara.

124

SOAL & JAWABAN

1.Apa Pengertian dari Wawasan Nusantara
Secara etimologis, wawasan nusantara berasal dari kata wawasan dan nusantara. Wawasan
berasal dari kata wawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan indrawi.
Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. Wawasan berarti pula
cara pandang dan cara melihat. Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau
atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi nusantara
adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan
dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata
“nusantara” digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.
2.Apa Tujuan Dari Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan
rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu,
kelompok golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap
dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau
kepentingan masyarakat. Nasionalisme yang tinggi di segala bidang demi tercapainya tujuan
nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat
kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan
nusantara.
3.Apa itu Hakikat Wawasan Nusantara, Jelaskan ?
Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian cara pandang yang
selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti
bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak
secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk
yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan
negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah,
golongan, dan perorangan.
Kita memandang bangsa Indonesia dengan nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat
wawasan nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat
wawasan nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan
bahwa hakikat wawasan nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai
satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
4.Apa itu Esensi Ketahanan Budaya
Esensi ketahanan budaya adalah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya.
Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana setiap warga masyarakat
dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai
Pancasila
5.Sebutkan Prinsip Prinsip Sistem Ketahanan Nasional ?
1) Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan.
2) Pertahanan keamanan berlandasan pada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional
UUD 1945, dan landasan visional wawasan nusantara.
3) Pertahanan keamanan negara merupakan upaya terpadu yang melibatkan segenap potensi dan
kekuatan nasional.
4) Pertahanan dan keamanan diselenggarakan dengan sistem pertahanan dan keamanan nasional
(Sishankamnas) dan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

125

BAB XII

KONSEP KETAHANAN NASIONAL

A.Pengertian Kesatuan Nasional

Sebagai konsepsi, Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keulatan
dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam
menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang
datang dari dalam maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan
integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan
perjuangan nasionalnya.

Dari defenisi tersebut ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan artinya agar tidak menimbulkan
perbedaan penafsiran. Isitlah-istilah tersebut adalah :

1. Daya tahan : Kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan, kuat
menderita, atau kuat menanggung beban.

2. Keulatan : Suatu usaha yang terus-menerus secara giat dengan kemauan keras di dalam
menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan dan cita-cita

3. Identitas : ciri khas suatu negara sebagai suatu totalitas yaitu negara yang dibatasi oleh
wilayah, penduduk, sejarah, pemerintahan dan tujuan nasional

4. Integritas : kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan bangsa baik sosial maupun
alamiah, potensial maupun real.

5. Tantangan, Ancaman, Hambatan dan Gangguan : Tantangan merupakan usaha yang bersifat
menggugah kemampuan, Ancaman

merupakan usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan secara konsepsional, dari
sudut kriminal atau politis. Hambatan merupakan usaha yang bersifat atau bertujuan
melemahkan kebijakankebijakan yang tidak bersifat konsepsional.

Persatuan dan Kesatuan merupakan perpaduan yang sangat erat untuk menggambarkan makna
yang tergantung dalam keberagaman yang ada di indonesia. Indonesia salah satu

negara yang kaya, kaya akan budaya,suku dan agama.persatuan berarti perkumpulan dari
berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan hasil perkumpulan
tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Sehingga kesatuan erat hubungannya dengan
keutuhan

Prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dari keberagaman di Indonesia adalah sebagai berikut:

a.Prinsip Bhinneka Tunggal Ika

126

Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri
dari berbagai suku, bahasa agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita
bersatu sebagai bangsa Indonesia

b. Prinsip Nasionalisme Indonesia

Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagungagungkan bangsa kita sendiri.
Nasionalisme Indonesia tdak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita
tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya
mencelakakan kita.

c. Prinsip kebangsaan yang Bertanggung Jawab

Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan
bertanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya dan dalam hubungannya
dengan Tuhan Yang Maha Esa.

d. Prinsip Wawasan Nusantara

Melalui wawasan nusantara, kedudukan manusia ditempatkan dalam rangka kesatuan politik,
sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Melalui wawasan nusantara manusia
Indonesia menjadi satu, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai
cita-cita pembangunan nasional.

e. Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-cita Reformasi Melalui semangat
persatuan Indonesia kita harus dapat mengisi Kemedekaan serta melanjutkan pembangunan
menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Ketahanan Nasional pada hakikatnya merupakan suatu konsepsi dalam pengaturan dan
penyelenggaraannya kesejahteraan dan kemakmuran serta pertahannan dan keamanan dalam
kehidupan Nasional. Untuk dapat mencapai tujuan Nasionalnya suatu bangsa harus memiliki
kekuatan, kemampuan, dayatahan dan keulatan. Inilah yang dinamakan Ketahanan Nasional.

B. Sifat-Sifat Ketahanan Nasional

1. Sifat-sifat Manunggal.

Setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak dapat lepas dari segenap aspek
kehidupan Nasionalya, baik alamiah maupun yang sosial. Setiap aspek kehidupan tadi saling
pengaruhmempengaruhi dan saling berkaitan, sehingga dengan sendirinya terdapat hubungan
interdepensi dan korelasi.

Dari uraian di atas, maka sifat manunggang di dalam ketahanan Nasional itu adalah tepat, karena
sifat integrati/ kemanunggalan merupakan syarat bagi terbentuknya kekuatan Nasional.

127

2. Sifat Mawas kedalam

Mawas kedalam bararti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan kedalam dirinya
daripada keluar, oleh karena Ketahanan Nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa negara
itu sendiri dengan tujuan mewudjukkan hakekat dan sifat nasionalnya sendiri.

Jadi mawas ke dalam merupakan kemampuan dan sanggupan untuk terus-menerus meneliti
kekuatan dan kemampuannya yang kongkrit selanjutnya bersedia/berusaha untuk menghilangkan
atau setidaknya-tidaknya mengurangi kelemahan-kelemahan atau kerawanan-kerawanan yang
ada serta memanfaatkan dan meningkatkan kekuatannya demi Ketahanan Nasionalnya.

3.Sifat Berwibawa

Seperti diuraikan di atas, bahwa Ketahanan Nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat
mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya yang mencakup

aspek alamiah maupun sosial, menjadi suatu kesatuan yang bulat. Ketahanan Nasional suatu
bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan
gangguan, baik yang datang dari maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak
langsung,akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut.

4. Sifat Berubah Menurut Waktu

Konsepsi Ketahanan Nasional adalah bersifat objektif umum, maka secara teoritis konsepsi
tersebut harus dapat diterapkan dinegara manapun saja. Bagi bangsa-bangsa yang dalam
pengetranan Konsepsi Ketahanan Nasional mempunyai salah satu sifat/ciri yang cukup kenyal dn
dinamis di dalam menghadapi perubahan-perubahan situasi dan kondisi baik yang berasal dari
dalam maupun luar, maka bangsabangsa tersebut akan dapat mempertahankan eksistensinya.

C. Asas-Asas Ketahanan Nasional

a. Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Kesejahteraan dan Ketahanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan
merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun
kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian
kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan
nilai intrinsik yang ada padanya.

b. Asas komprenshif integral atau menyeluruh terpadu

Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh
dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan
selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

128

c. Asas Mawas ke dalam dan ke luar

Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling
berinteraksi.

d. Asas Kekeluargaan

Asas Kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong,
tenggang rasa, dan tanggung jawab, dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Dalam asas ini diakui adanya perbedaan yang harus dikembangkan
secara serasi dalam hubungan kemitraan serta dijaga agar tidak berkembang menjadi konflik
yang bersifat antagonistik yang saling menghancurkan.

D. Filsafah Ketahanan Nasional

Filsafah Ketahanan Nasional adalah menjadi pokok pikiran. Hal ini tampak pada pembukaan
UUD 1945 yang berbunyi:

a.Alinea Pertama : “ bahwa sesungguhnya kehidupan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab
itu, maka penjajahan di atas dunia

harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusian dan peri keadilan”. Maknanya : “
kemerdekaan indonesia itu adalah hak asasi manusia.

b. Alinea Kedua : “ dan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat indonesia itu kedalam gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia yang Merdeka, berdaulat, Adil dan Makmur”. Maknanya : “
adanya masa depan yang harus diraih (di citacitakan).

c. Alinea Ketiga : “ atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat indonesia dengan ini
menyatakan kemerdekaannya” Maknanya : “ bila Negara ingin mencapai cita-cita maka
kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridho allah yang maha kuasa yang
merupakan dorongan spiritual

d. Alinea Keempat : “ kemudian dari pada itu untuk memebentuk suatu pemerintahan negara
indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan
Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat
berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebujaksanaan dal permusyawaratan
perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat indonesia

129

E. Mengembangkan Sikap Persatuan dan Kesatuan dalam Kehidupan sehari-hari
Bebarapa sikap persatuan dan kesatuan yang harus kita kembangkan dalam kehidupan
sehari-hari, seperti

a. Dengan menanamkan sikap saling menghargai sesama Bangsa Indonesia Melalui pasal 17
UUD 1945, kita harus memahami mengapa harus saling menghargai. Contohnya : menghargai
prestasi seseorang, menghargai pendapat

seseorang, menghargai suku dan agama seseorang, serta menghargai pemimpin kita sendiri, dll

b. Mengakui Indonesia sebagai tanah air bersama

Disebutkan dalam pasal 26 UUD 1945 bahwa yang menjadi warga negara Indonesia ialah orang-
orang asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan undang-undang sebagai warga negara.

c. Sebagai warga Negara Indonesia harus menggunakan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa
Nasional dengan baik dan benar

Kalau kita benar-benar betul merasa berbangsa dan bertanah air Indonesia, kita sangat
menanamkan betapa pentingnya menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar tersebut.

d. Kita harus menggalakkan integrasi golongan dalam masyarakat

Integrasi adalah pembauran, penyatuan, atau penggabungan satu wadah, yaitu negara, guna
mencapai tujuan yang sama demi kesejahteraan.

Kesimpulan :

Ketahanan Nasional (Tannas) Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indnonesia yang meliputi
segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi. Ketahanan nasional berisi keuletan dan
ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam
menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang
datang dari luar maupun dari dalam dan untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan
hidup bangsa dan Negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

Konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan

penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras dalam seluruh
aspek kehidupan secara utuh dan terpadu berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dan wawasan
nusantara dengan kata lain konsepsi ketahanan nasional merupakan pedoman untuk
meningkatkan keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan
mengembangkan kekuatan nasional dengan pendekatan kesejahteraan dan keamanan. Asas
ketahanan Nasional Indonesia adalah tata laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan
Wawasan Nusantara yang terdiri dari:

130

1. Asas Kesejahteraan dan Keamanan
2. Asas Komprehensif Integral atau Menyeluruh Terpadu
3. Asas Mawas ke Dalam dan Mawas Keluar
4. Asas kekeluargaan

Soal & Jawaban
1.Apa Itu Ketahanan Nasional !
Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keulatan dan ketangguhan,
yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan
mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam
maupun dari luar, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas,
kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya
2.Sebutkan Prinsip-Prinsip Persatuan Dan Kesatuan Dari Keberagaman Indonesia !
● Prinsip Bhinneka Tunggal Ika
Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri
dari berbagai suku, bahasa agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita
bersatu sebagai bangsa Indonesia
●Prinsip Nasionalisme Indonesia
Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagungagungkan bangsa kita sendiri.
Nasionalisme Indonesia tdak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita

131

tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya
mencelakakan kita.

●Prinsip kebangsaan yang Bertanggung Jawab

Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan
bertanggung jawab tertentu terhadap dirinya, terhadap sesamanya dan dalam hubungannya
dengan Tuhan Yang Maha Esa.

●Prinsip Wawasan Nusantara

Melalui wawasan nusantara, kedudukan manusia ditempatkan dalam rangka kesatuan politik,
sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Melalui wawasan nusantara manusia
Indonesia menjadi satu, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai
cita-cita pembangunan nasional.

Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-cita Reformasi Melalui semangat
persatuan Indonesia kita harus dapat mengisi Kemedekaan serta melanjutkan pembangunan
menuju masyarakat yang adil dan makmur.

3.Sebutkan Sifat-Sifat Ketahanan Nasional !

●.Sifat-sifat Manunggal.

Setiap bangsa yang berusaha mencapai cita-citanya tidak dapat lepas dari segenap aspek
kehidupan Nasionalya, baik alamiah maupun yang sosial. Setiap aspek kehidupan tadi saling
pengaruhmempengaruhi dan saling berkaitan, sehingga dengan sendirinya terdapat hubungan
interdepensi dan korelasi. Dari uraian di atas, maka sifat manunggang di dalam ketahanan
Nasional itu adalah tepat, karena sifat integrati/ kemanunggalan merupakan syarat bagi
terbentuknya kekuatan Nasional.

●Sifat Mawas kedalam

Mawas kedalam bararti bahwa suatu bangsa harus lebih memperhatikan kedalam dirinya
daripada keluar, oleh karena Ketahanan Nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa negara
itu sendiri dengan tujuan mewudjukkan hakekat dan sifat nasionalnya sendiri.

Jadi mawas ke dalam merupakan kemampuan dan sanggupan untuk terus-menerus meneliti
kekuatan dan kemampuannya yang kongkrit selanjutnya bersedia/berusaha untuk menghilangkan
atau setidaknya-tidaknya mengurangi kelemahan-kelemahan atau kerawanan-kerawanan yang
ada serta memanfaatkan dan meningkatkan kekuatannya demi Ketahanan Nasionalnya.

●Sifat Berwibawa

132

Seperti diuraikan di atas, bahwa Ketahanan Nasional akan terwujud apabila suatu bangsa dapat
mengembangkan semua unsur kekuatan nasionalnya yang mencakup aspek alamiah maupun
sosial, menjadi suatu kesatuan yang bulat. Ketahanan Nasional suatu bangsa yang mampu
menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang
datang dari maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung,akan menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut.

●Sifat Berubah Menurut Waktu

Konsepsi Ketahanan Nasional adalah bersifat objektif umum, maka secara teoritis konsepsi
tersebut harus dapat diterapkan dinegara manapun saja. Bagi bangsa-bangsa yang dalam
pengetranan Konsepsi Ketahanan Nasional mempunyai salah satu sifat/ciri yang cukup kenyal dn
dinamis di dalam menghadapi perubahan-perubahan situasi dan kondisi baik yang berasal dari
dalam maupun luar, maka bangsabangsa tersebut akan dapat mempertahankan eksistensinya

4.Sebutkan Asas-Asas Ketahanan Nasional !

●Asas Kesejahteraan dan Keamanan

Kesejahteraan dan Ketahanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan dan merupakan
merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun
kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian
kesejahteraan dan keamanan merupakan asas dalam sistem kehidupan nasional dan merupakan
nilai intrinsik yang ada padanya.

●Asas komprenshif integral atau menyeluruh terpadu

Sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh menyeluruh
dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan
selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

● Asas Mawas ke dalam dan ke luar

Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling
berinteraksi.

● Asas Kekeluargaan

Asas Kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong,
tenggang rasa, dan tanggung jawab, dalam kehidupan

5.Filsafah Ketahanan Nasional adalah menjadi pokok pikiran Hal ini tampak pada pembukaan
UUD 1945,sebutkan !

133

●Alinea Pertama : “ bahwa sesungguhnya kehidupan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab
itu, maka penjajahan di atas dunia
harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusian dan peri keadilan”. Maknanya : “
kemerdekaan indonesia itu adalah hak asasi manusia.
●Alinea Kedua : “ dan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat indonesia itu kedalam gerbang
kemerdekaan Negara Indonesia yang Merdeka, berdaulat, Adil dan Makmur”. Maknanya : “
adanya masa depan yang harus diraih (di citacitakan).
●Alinea Ketiga : “ atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh
keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat indonesia dengan ini
menyatakan kemerdekaannya” Maknanya : “ bila Negara ingin mencapai cita-cita maka
kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridho allah yang maha kuasa yang
merupakan dorongan spiritual
●Alinea Keempat : “ kemudian dari pada itu untuk memebentuk suatu pemerintahan negara
indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusian yang adil
dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebujaksanaan dal
permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat
indonesia.

134

BAB XIII

HUBUNGAN NEGARA DENGAN AGAMA

A. Definisi Agama dan Negara

1. Definisi Agama

Menurut Bahrun Rangkuti, seorang muslim cendekiawan sekaligus seorang linguis, mengatakan
bahwa definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sansekerta; a-ga-ma. A (panjang)
artinya adalah cara, jalan, The Way, dan gama adalah bahasa Indo Germania; bahasa Inggris
Togo artinya jalan, cara-cara berjalan, cara-cara sampai kepada keridhaan kepada Tuhan.

Selain definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sansekerta, agama dalam bahasa Latin
disebut Religion, dalam bahasa-bahasa barat sekarang bisa

disebut Religion dan Religious, dan dalam bahasa Arab disebut Din atau juga.

Dari pendapat tersebut, definisi dan pengertian agama memiliki perbedaan-perbedaan pokok dan
luas antara maksud-maksud agama pada kata „agama‟ dalam bahasa Sansekerta, dengan kata
„religio‟ bahasa latin, dan kata „din‟ dalam bahasa Arab. Namun secara terminologis, ketiganya
memiliki inti yang sama, yaitu suatu gerakan di segala bidang menurut kepercayaan kepada
Tuhan dan suatu rasa tanggung jawab batin untuk perbaikan pemikiran dan keyakinan, untuk
mengangkat prinsip-prinsip tinggi moralitas manusia, untuk menegakkan hubungan baik antar
anggota masyarakat serta melenyapkan setiap bentuk diskriminasi buruk.

Agama adalah kekuatan ghaib yang diyakini berada di atas kekuatan manusia didorong oleh
kelemahan dan keterbatasannya. Manusia merasa berhajat akan pertolongan dengan

cara menjaga dan membina hubungan baik dengan kekuatan ghaib tersebut. Sebagai realisasinya
adalah sikap patuh terhadap perintah dan larangan kekuatan ghaib tersebut

Eka Darmaputera mendefinisikan negara sebagai realitas sosial dan sebuah kenyataan manusiawi
yang dapat difungsikan sebagai ideal type. Ketika agama terperangkap kepada institusionalisme,
yakni terjadinya penekanan dan pemusatan kepada dimensi kelembagaan atau institusional suatu
agama, sehingga upaya penguatan dan pengembangan institusional menjadikan agama semakin
kuat, semakin berkuasa, dengan demikian, maka agama akan mudah sekali terjebak dalam
sindrom mayoritas maupun minoritas.

R.R. Marett, seorang ahli antropologi Inggris mengatakan bahwa definisi dan pengertian agama
itu menyangkut lebih dari pada hanya pikiran, yaitu perasaan dan kemauan juga, dan dapat
memanifestasikan dirinya menurut segi-segi emosionilnya walaupun idenya kabur.

135

J. G. Frazer, megatakan agama adalah suatu ketundukan atau penyerahan diri kepada kekuatan
yang lebih tinggi dari pada manusia yang dipercayai mengatur dan mengendalikan jalannya alam
dan kehidupan manusia.

Eden Sheffield Brigtman, memberikan definisi dan pengertian agama, yaitu bahwa

agama merupakan suatu unsur pengalaman-pengalaman yang dipandang mempunyai nilai yang
tinggi; pengabdian kepada suatu kekuasaan-kekuasaan yang dipercayai sebagai

sesuatu yang menjadi asal mula, yang menambah dan melestarikan nilai-nilai ini; dan

sejumlah ungkapan yang sesuai tentang urusan serta pengabdian tersebut baik dengan cara
melakukan upacaraupacara yang simbolis maupun melaui perbuatan-perbuatan yang lain yang
bersifat perseorangan serta yang bersifat kemasyarakatan.

Harun Nasution mengatakan bahwa agama dilihat dari sudut muatan atau isi yang terkandung di
dalamnya merupakan suatu kumpulan tentang tata cara mengabdi kepada Tuhan yang terhimpun
dalam suatu kitab, selain itu beliau mengatakan bahwa agama merupakan suatu ikatan yang
harus dipegang dan dipatuhi.

Beberapa definisi dan pengertian agama, memperlihatkan betapa luasnya cakupan

agama dan sekaligus menunjukkan betapa pengertian agama itu cukup banyak. Hal ini di
samping menunjukkan adanya perhatian besar dari para ahli terhadap agama, juga menunjukkan
bahwa merumuskan pengertian agama itu sangat sulit sehingga tidak cukup satu pengertian saja.

2. Definisi Negara

a. Pengertian dan Tujuan Negara

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing,

yakni state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), dan etat (Perancis). Kata – kata tersebut berasal
dari bahasa latin status atau statum yang memiliki pengertian tentang keadaan yang tegak dan
tetap. Pengertian status atau station (kedudukan). Istilah ini sering pula

dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup antar manusia yang disebut dengan istilah
status republicae. Dari pengertian yang terakhir inilah kata status selanjutnya dikaitkan dengan
kata negara.

Sedangkan secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di

antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita cita – cita untuk bersatu, hidup di suatu
kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai
konstitutif dari sebuah negara yang pada hakikatnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat, yaitu
masyarakat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.

136

Beberapa tokoh mendefinisikan pengertian negara sebagai berikut :

1. Roger H. Soultau: negara didefinisikan sebagai agency (alat) atau authority (wewenang)
yang mengatur atau mengendalikan persoalan – persoalan bersama, atas nama masyarakat.

2. Harold J. Laski mengemukakan menurutnya negara merupakan suatu masyarakat yang
diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih
agung daripada individu atau manusia yang hidup bekerjasama untuk mencapai terkabulnya
keinginan – keinginan mereka bersama.

3. Max Weber mendefinisikan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang memiliki
monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial
yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntut dari warga negaranya
untuk taat pada peraturan perundang – undangan melalui penguasaan

monopolistis dari kekuasaan yang sah. Dalam konsep ajaran Plato, tujuan adanya negara adalah
untuk memajukan kesusilaan manusia, sebagai perseorangan dan sebagai makhluk sosial.
b. Bentuk – Bentuk Negara

1. Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal. Tidak ada negara dalam negara.

Pemerintah pusat mempunyai wewenang tertinggi dalam pemerintahan atau mengatur seluruh
daerah. Ciri – ciri dari negara kesatuan antara lain :
• Satu UUD / konstitusi
• Satu kepala negara
• Satu dewan menteri/kabinet
• Satu lemabga perwakilan

2. Negara Serikat

Negara serikat adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri.
Negara – negara itu mengadakan kerjasama yang efektif. Sebagian urusan
diserahkan kepada pemerintah federal, sebagian urusan ditangani negara bagian masing –
masing. Ciri – ciri negara serikat antara lain :
• Ada negara dalam negara

137

• Ada beberapa UUD/konstitusi
• Ada beberapa kepala negara
• Ada beberapa dewan dan lembaga perwakilan
C. Bentuk – Bentuk Pemerintahan

1. Ajaran Klasik
Ajaran klasik yang diwakili oleh Plato, Aristoteles, dan Polybius menyebutkan bahwa bentuk –
bentuk pemerintahan antara lain :
• Monarki : pemerintahan yang dipegang oleh satu orang dam dijalankan untuk kepentingan
umum.
• Tirani : pemerintahan yang dipegang oleh satu orang dan dijalankan untuk kepentingan diri
sendiri.
• Aristokrasi : pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang dan dijalankan untuk
kepentingan umum.
• Oligarki : pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang dan dijalankan untuk kepentingan
diri sendiri
• Demokrasi pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan untuk kepentingan umum.
• Anarkhi : pemerintahan yang dipegang oleh banyak orang yang tidak berhasil menjalankan
kekuasaan dan kepentingan umum.

2. Ajaran Modern
• Monarki (Kerajaan) yang mempunyai ciri – ciri :
• Kepala negara disebut raja
•Kepala negara menjabat secara turun temurun
•Masa jabatan kepala negara seumur hidup
•Republik dengan ciri – ciri :
•Kepala negara disebut presiden
•Pengangkatan kepala negara berdasarkan hasil pemilu
•Masa jabatan kepala negara terbatas sesuai dengan undang – undang.

138

B. Hubungan Negara dan Agama dalam Tinjauan Politik Islam

Pendapat para pakar berkenaan dengan relasi agama dan negara dalam Islam dapat dibagi atas
tiga pendapat yakni paradigma integralistik, paradigma simbiotik, dan paradigma sekularistik:

a. Paradigma Integralistik

Menurut paradigma integralistik, konsep hubungan agama dan negara merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu (integrated). Ini
memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga
agama. Konsep ini menegaskan bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan
politik (negara). Paradigma integralistik ini dianut oleh kelompok Islam Syi‟ah.

b. Paradigma Simbiotik

Menurut paradigma simbiotik, hubungan agama dan negara dipahami saling membutuhkan dan
bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan
mengembangkan agama. Begitu juga sebaliknya, negara memerlukan agama, karena

agama juga membantu negara dalam pembinaan moral, etika, dan spiritualitas.

c. Paradigma sekularistik

Menurut paradigma sekularistik, ada pemisahan (disparitas) antara agama dan negara. Agama
dan negara merupakan dua (2) bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan
bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu

sama lain melakukan intervensi (campur tangan).

Dalam Islam, hubungan agama dan negara menjadi perdebatan yang cukup panjang di antara
para pakar Islam hingga kini. Bahkan menurut Azyumardi Azra, perdebatan ini telah belangsung
sejak hampir satu abad, dan berlangsung hingga dewasa ini. lebih lanjut Azra mengatakan bahwa
ketegangan perdebatan tentang hubungan agama dan negara diilhami oleh hubungan yang agak
canggung dalam Islam sebagai agama dan negara. Berbagai eksperimen dilakukan dalam
menyelaraskan antara din dan konsep kultur politik masyarakat muslm, dan eksperimen tersebut
dalam banyak hal sangat beragam.

Samir Amin mengungkapkan bahwa selayaknya dunia Islam melakukan diferensiasi antara
utopia – utopia yang muncul di masa lalai dan mengekspresikan konflik sosial antarkalangan
yang dieksploitir, penguasa yang dizalimi, dan kalangan yang menyeru pada gerakan – gerakan
kontemporer untuk mendirikan Negara Islam. Hanya saja menurut Amir, sejarah yang benar
membukktikan bahwa penyatuan agama dan kekuasaan tidak terwujud kecuali pada masa – masa
belakangan dari perkembangan masyarakat Islam.

139

C. Hubungan Negara dan Agama dalam Tinjauan Politik Barat

Politik bangsa barat tidak terlepas dari peradaban Kristiani. Sebelumnya, peradaban bangsa barat
mengalami fase kelam. Fase ini dikenal dengan abad kegelapan di Eropa yang dipenuhi
pertumpahan darah karena perang saudara-agama, pengekangan kebebasan,

anti-intelektualisme, daan maraknya takhayul serta paham itasionalisme. Namun demikian,
berkat para pemuka agama kristen yang reformis, keadaan menjadi berbalik arah, dan masa
pencerahan segera tiba.

Puncak sumbangan Kristiani terhadap peradaban Barat adalah peranan agama ini dalam
melahirkan gerakan reformasi protestan. Dengan tokohnya antara lain Luther, Zwingli, dan

calvin. Reformasi iini kemudian menjadi tonggok penting sejara pemikiran dan peradaban Barat.
Sejarah membuktikan doktrin reformasi Protestan ini berdampak pada perilaku

ekonomi orang – orang kristen di barat.

Peradaban romawi juga mempengaruhi perkembangan politik barat. Gagasan barat mengenai
negara, kekuasaan politik, keadilan dan demokrasi secara intelektual bisa dilacak dari tradisi
politik Yunani Klasik yang dinamakan polis atau city states. Sumbangan terbesar peradaban
Romawi terhadap Barat yaitu pada bidang hukum dan lembaga-lembaga politik. Tradisi
keilmuan Yunani-Romawi telah memberikan Barat metode-metode eksperimental dan

spekulatif yang peranannya sangat fundamental empirisme dan rasionalisme. Ada tiga bentuk
pemikiran hukum Romawi yang mempengaruhi pemikiran hukum Barat Ius Civile, Ius

Gentium dan Ius Naturale. Romawi membuat pemikiran spekulatif Yunani yang bisa diterapkan.
Dari segi pemikiran politik, Romawi membrikan pemahaman kepada Barat tentang teori
imperium. Berupa kekuasaan dan otoritas negara, equal rights (hak persamaan politik),
governmental contract (kontrak pemerintah)

D. Hubungan Negara dan Agama di Indonesia

Berbicara mengenai hubungan agama dan negara di Indonesia merupakan persoalan yang
menarik untuk dibahas, penyebabnya bukan karena penduduk Indonesia mayoritas islam tetapi
karena persoalan yang muncul sehingga menjadi perdebatan di kalangan beberapa ahli. Untuk
mengkaji lebih dalam mengenai hal tersebut maka hubungan agama dan negara dapat
digolongkan menjadi 2 :

Hubungan Agama dan Negara yang Bersifat Antagonistik . Maksud hubungan

antagonistik adalah sifat hubungan yang mencirikan adanya ketegangan antar negara dengan
islam sebagai sebuah agama. Sebagai contohnya adalah Pada masa kemedekaan dan sampai pada
masa revolusi politik islam pernah dianggap sebagai pesaing kekuasaan yang dapat mengusik

140

basis kebangsaan negara. Sehingga pesepsi tersebut membawa implikasi keinginan negara untuk
berusaha menghalangi dan melakukan domestika terhadap idiologi politik islam. Hail itu
disebabkan pada tahun 1945 dan dekade 1950-an ada 2 kubu ideologi yang memperebutka
Negara Indonesia, yaitu gerakan islam dan nasionalis.

Gerakan nasionalis dimulai dengan pembentukan sejumlah kelompok belajar yang bersekolah di
Belanda.Mahasiswa hasil didikan belanda ini sangat berbakat dan merasa terkesan dengan
kemajuan teknis di Barat.Pada waktu itu pengetahuan agama sangat dangkal sehingga mahasiswa
cenderung menganggap bahwa agama tidak mampu menyelesaikan berbagai persoalan.Sehingga
untuk menuju kemerdekaan, nasionalis mengambil jalan tengah dengan mengikuti tren sekuler
barat dan membatasi peran agama dalam wilayah kepercayaan dan agama individu.Akibatnya,
aktivispolitik Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai ideologi atau agama negara pada 1945
serta pada dekade 1950-an, mereka juga sering disebut sebagai kelompok yang secara politik
“minoritas” atau “outsider.”

Di Indonesia, akar antagonisme hubungan politik antara Islam dan negara tak dapat dilepaskan
dari konteks kecenderungan pemahaman keagamaan yang berbeda. Awal hubungan yang
antagonistik ini dapat ditelusuri dari masa pergerakan kebangsaan ketika elit politik nasional
terlibat dalam perdebatan tentang kedudukan Islam di alam Indonesia merdeka.

Upaya untuk menciptakan sebuah sintesis yang memungkinkan antara Islam dan negara terus
bergulir hingga periode kemerdekaan dan pasca-revolusi. Kendatipun ada upaya-upaya untuk
mencarikan jalan keluar dari ketegangan ini pada awal tahun 1970-an, kecenderungan legalistik,
formalistik dan simbolistik itu masih berkembang pada sebagian aktivis Islam pada dua
dasawarsa pertama pemerintahan Orde Baru ( kurang lebih pada 1967-1987). Hubungan agama
dan negara pada masa ini dikenal dengan antagonistik, di mana negara betul-betul

mencurigai Islam sebagai kekuatan potensial dalam menandingi eksistensi negara. Di sisi lain,
umat Islam sendiri pada masa itu memiliki ghirah atau semangat yang tinggi untuk mewujudkan
Islam sebagai sumber ideologi dalam menjalankan pemerintahan

Hubungan Agama dan Negara yang bersifat Akomodatif

Maksud hubungan akomodatif adalah sifat hubungan dimana negara dan agama satu sama lain
saling mengisi bahkan ada kecenderungan memiliki kesamaan untuk mengurangi konflik( M.
imam Aziz et.al.,1993: 105). Pemerintah menyadari bahwa umat islam merupakan kekuatan
politik yang potensial, sehingga Negara mengakomodasi islam. Jika islam ditempatkan sebagai
out-side Negara maka konflik akan sulit dihindari yang akhirnya akan mempengaruhi NKRI.

Sejak pertengahan tahun 1980-an, ada indikasi bahwa hubungan antara Islam dan negara mulai
mencair, menjadi lebih akomodatif dan integratif. Hal ini ditandai dengan semakin
dilonggarkannya wacana politik Islam serta dirumuskannya sejumlah kebijakan yang dianggap

141

positif oleh sebagian (besar) masyarakat Islam.Kebijakan-kebijakan itu berspektrum luas, ada
yang bersifat:

1. Struktura, yaitu dengan semakin terbukanya kesempatan bagi para aktivis Islam untuk
terintegrasikan ke dalam Negara.

2. Legislatif , misalnya disahkannya sejumlah undang-undang yang dinilai akomodatif terhadap
kepentingan Islam.

3. Infrastructural, yaitu dengan semakin tersedianya infrastruktur-infrastruktur yang diperlukan
umat Islam dalam menjalankan “tugas-tugas” keagamaan.

4. Kultural, misalnya menyangkut akomodasi Negara terhadap islam yaitu menggunakan idiom-
idiom perbendaharaan bahasa pranata ideologis maupun politik negara.

Melihat sejarah di masa orde baru, hubungan Soeharto dengan Islam politik mengalami dinamika
dan pasang surut dari waktu ke waktu. Namun, harus diakui Pak Harto dan kebijakannya sangat
berpengaruh dalam menentukan corak hubungan negara dan Islam politik di Indonesia.

Alasan Negara berakomodasi dengan islam pertama, karena Islam merupakan kekuatan yang
tidak dapat diabaikan jika hal ini dilakukan akan menumbulkan masalah politik yang cukup
rumit. Kedua, di kalangan pemerintahan sendiri terdapat sejumlah figur yang tidak terlalu fobia
terhadap Islam, bahkan mempunyai dasar keislaman yang sangat kuat sebagai

akibat dari latar belakangnya. Ketiga, adanya perubahan persepsi, sikap, dan orientasi politik di
kalangan Islam tahun terakhir, umat Islam mengalami proses

mobilisasi-sosial-ekonomi-politik yang berarti dan ditambah adanya transformasi pemikiran dan
tingkah politik generasi baru Islam.

Hubungan islam dan negara berawal dari hubungan antagonistik yang lambat laun menjadi
akomodatif. Adanya sikap akomodatif ini muncul ketika umat Islam Indonesia ketika itu dinilai
telah semakin memahami kebijakan negara, terutama dalam masalah ideologi Pancasila.

Dewasa ini sering muncul konflik yang mengatasnamakan agama. Untuk dapat mengakhiri hal
tersebut, kewajiban kita adalah menciptakan kehidupan beragama yang penuh dengan
perdamaian, saling menghargai, menghormati, dan mencintai sebagai umat manusia yang
beradab.

Pancasila telah memberikan dasar – dasar nilai yang fundamental bagi umat bangsa Indonesia
untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama. Dalam hal ini, negara memberikan
jaminan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk suatu agama dan menjalankan
ibadah sesuai dengan kepercayaannya itu. Setiap agama memiliki keyakinan dan ajaran yang
berbeda satu sama lain, namun pada dasarnya setiap agama mengajarkan sikap saling
menghormati, menghargai, serta hidup berdampingan secara damai.

142

KESIMPULAN
Definisi Agama
Menurut Bahrun Rangkuti, seorang muslim cendekiawan sekaligus seorang linguis, mengatakan
bahwa definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sansekerta; a-ga-ma. A (panjang)
artinya adalah cara, jalan, The Way, dan gama adalah bahasa Indo Germania; bahasa Inggris
Togo artinya jalan, cara-cara berjalan, cara-cara sampai kepada keridhaan kepada Tuhan.
Selain definisi dan pengertian agama berasal dari bahasa Sansekerta, agama dalam bahasa Latin
disebut Religion, dalam bahasa-bahasa barat sekarang bisa
disebut Religion dan Religious, dan dalam bahasa Arab disebut Din atau juga
Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing,
yakni state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), dan etat (Perancis). Kata – kata tersebut berasal
dari bahasa latin status atau statum yang memiliki pengertian tentang keadaan yang tegak dan
tetap. Pengertian status atau station (kedudukan). Istilah ini sering pula
dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup antar manusia yang disebut dengan istilah
status republicae. Dari pengertian yang terakhir inilah kata status selanjutnya dikaitkan dengan
kata negara.
Sedangkan secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di
antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita cita – cita untuk bersatu, hidup di suatu
kawasan dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai
konstitutif dari sebuah negara yang pada hakikatnya dimiliki oleh suatu negara berdaulat, yaitu
masyarakat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat.

143

Soal & Jawaban

1. Sebutkan Pengertian Negara Menurut Para Ahli !

● Roger H. Soultau: negara didefinisikan sebagai agency (alat) atau authority (wewenang) yang
mengatur atau mengendalikan persoalan – persoalan bersama, atas nama masyarakat.

● Harold J. Laski mengemukakan menurutnya negara merupakan suatu masyarakat yang
diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih
agung daripada individu atau manusia yang hidup bekerjasama untuk mencapai terkabulnya
keinginan – keinginan mereka bersama.

● Max Weber mendefinisikan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang memiliki monopoli
dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

2. Sebutkan Bentuk-Bentuk Negara !

● Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal. Tidak ada negara dalam negara.
Pemerintah pusat mempunyai wewenang tertinggi dalam pemerintahan atau mengatur seluruh
daerah. Ciri – ciri dari negara kesatuan antara lain :

• Satu UUD / konstitusi

• Satu kepala negara

• Satu dewan menteri/kabinet

• Satu lemabga perwakilan

● Negara Serikat

Negara serikat adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri.
Negara

– negara itu mengadakan kerjasama yang efektif. Sebagian urusan diserahkan kepada pemerintah
federal, sebagian urusan ditangani negara bagian masing – masing. Ciri – ciri negara serikat
antara lain :

• Ada negara dalam negara

• Ada beberapa UUD/konstitusi

• Ada beberapa kepala negara

• Ada beberapa dewan dan lembaga perwakilan

144