Buku Digital Panduan Dalam Bekerja

BUKU DIGITAL
PANDUAN DALAM BEKERJA

“BUDI KERJA”
PADA UNIT KERJA BAGIAN KEUANGAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA TANGERANG SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan Aksi Perubahan
melalui BUku DIgital panduan dalam beKERJA “BUDI KERJA”. Tidak lupa juga
penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut
memberikan kontribusi dalam penyusunan buku panduan ini. Tentunya buku
panduan ini tidak akan bisa maksimal jika tidak mendapat dukungan dari berbagai
pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Mursinah, S.H.,M.Si, selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Tangerang Selatan yang telah memberikan dukungan dan arahan untuk
menggunakan fasilitas kantor.

2. H. Oki Rudianto, S.IP.,M.Si, selaku mentor sekaligus sebagai Sekretaris
Satuan Polisi Pamong Praja yang telah memberikan dukungan dan saran
kepada penulis.

3. Ibu Euis Mulyaningsih, S.T.,M.T, selaku coach dan widyaiswara yang telah
memberikan bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan BUku
DIgital panduan dalam beKERJA “BUDI KERJA”.

4. Para stakeholder baik internal maupun internal yang tidak dapat disebutkan
satu persatu, tim kerja efektif dan kepada semua pihak yang telah turut
memberikan kontribusi dalam menyelesaikan penyusunan Buku Panduan ini.

Sebagai penyusun, penulis menyadari bahwa buku panduan yang disusun ini
masih belum sempurna dan masih terdapat kekurangan baik dari isi materi hingga
tata bahasa penyampaian. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima
saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki
dan menyempurnakan buku panduan ini.

Tangerang Selatan, 31 Mei 2021
Ilham Rizky

TIM PENYUSUN

Pengarah

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Tangerang Selatan
Mursinah, SH., M.Si

Pengawas

Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Tangerang Selatan
H. Oki Rudianto, S.Ip., M.Si

Ketua Tim

Kasubag Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Tangerang Selatan
Ilham Rizky, SE

Editor

Tb. Khaeril Anwar
Suryatmaji

Anggota Tim

Zefanya Lea Dyafra
Risma Destiana

ii

DAFTAR ISI

Hal.

Halaman Judul

Kata Pengantar i

Tim Penyusun ii

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 1

1.3 Dasar Hukum 2

BAB II PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN APBD 3

2.1 Persiapan 3

2.2 Pelaksanaan 3

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN 7

3.1 Tahapan Pertanggungjawaban Anggaran 7

3.2 Kelengkapan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) 8

Ketentuan Kwitansi Dan Dukomen Administrasi Keuangan
3.3 13

Lainnya

BAB IV TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK 14

4.1 Pajak Penghasilan Pasal 21 14

4.2 Pajak Penghasilan Pasal 22 14

4.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 16

4.4 Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 17

4.5 Pajak Pertambahan Nilai 17

4.6 Bea Materai 18

4.7 Mekanisme Penyetoran Pajak 19

BAB V INFORMASI JABATAN PELAKSANA PADA SUB BAGIAN 20
KEUANGAN

5.1 Bendahara Pengeluaran 21

iii

5.2 Verifikator Keuangan 23
5.3 Pengolah Daftar Gaji 24
5.4 Pengadministrasi Keuangan 25
BAB VI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 26
6.1 SOP Penyusunan Laporan Keuangan 27
6.2 SOP Penerbitan SPP/SPM Gaji dan Tunjangan 31
6.3 SOP Penerbian SPP/SPM Ganti Uang (GU) 36
6.4 SOP Penerbitan SPP/SPM LS (LANGSUNG) 42
BAB VII PENUTUP 47

iv

BAB I
PENDAHUALUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengelola keuangan pada SKPD Satpol PP mulai dari staf maupun pejabat
pengelola keuangan harus memahami aturan mengenai mekanisme dan teknis
pelaksanaan anggaran, tata cara pengajuan pembayaran dana APBD, tata cara
pelaporan, tata cara pembukuan, tata cara penghitungan pajak, tata cara
pengadaan barang dan jasa, dan tata cara surat pertanggungjawaban (SPJ)
keuangan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menyelesaikan
suatu pekerjaan.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Pengelolaan keuangan
daerah diharapkan dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggungjawab dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
BUku Digital panduan dalam beKERJA “BUDI KERJA” menjelaskan

secara teknis penatausahaan keuangan agar dimaksudkan sebagai acuan

dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan bagi pegawai pelaksana

administrasi sub bagian keuangan di lingkungan SKPD Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Tangerang Selatan. Makna kata Digital dari buku ini

yaitu buku ini hanya dipublikasikan dan di akses secara online serta dapat

di unduh berupa file berformat Pdf. Sehingga penulis tidak mencetak fisik

atau memperbanyak fisik buku ini, melainkan hanya copy paste file.

2. Tujuan

Penyusunan buku panduan dalam bekerja pada Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Tangerang Selatan bertujuan untuk :

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 1

a. Memberi pemahaman tentang tata cara pengajuan pembayaran dana
APBD;

b. Memberi pemahaman tentang tata cara pertanggungjawaban
keuangan;

c. Memberi pemahamanan dan petunjuk tata cara pembukuan dan
pelaporan, pelaporan SPJ serta penghitungan pajak.

1.3 DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas perpres
Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 38 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Tangerang Selatan;
9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satpol PP;
10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2021.

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 2

BAB II
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN APBD

2.1 PERSIAPAN
Sebelum pelaksanaan APBD ada beberapa hal yang harus dipersiapkan

diantaranya :
1. Surat usulan Bendahara Pengeluaran yang di buat sebelum tahun

anggaran berkenaan yang dilaksanakan, sehingga Surat Keputusan (SK)
Kepala Daerah tentang Nama Bendahara Pengeluaran dan Pengguna
Anggaran (PA) terbit pada awal tahun anggaran berkenaan;
2. SK Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat/Panitia Pengadaan
Barang/Jasa (PPBJ) dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)
diterbitkan pada awal tahun anggaran;
3. Proses Pengajuan Uang Persediaan (UP) dilakukan apabila telah dihitung
besaran UP yang akan di ajukan dan setelah itu, besaran UP tersebut di
tetapkan oleh Kepala Daerah dan pengajuannya di sertai dengan
pernyataan pengguna anggaran bahwa uang persediaan akan di gunakan
sesuai dengan peruntukannya.

2.2 PELAKSANAAN

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD,

bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

kepada PA melalui PPK-SKPD. SPP terdiri dari : SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU

dan SPP-LS.

1. SPP-Uang Persediaan (UP)

a. Uang persediaan adalah uang kas dalam jumlah tertentu yang dikelola

bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional atau

pengeluaran yang sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui

mekanisme pembayaran langsung (LS). Bendahara pengeluaran

melakukan pengajuan SPP-UP kepada PA melalui PPK- SKPD setiap

awal tahun anggaran. SPP-UP dipergunakan untuk mengisi uang

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 3

persediaan pada SKPD. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam
setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu. Besaran
Uang Persediaan diatur 1/12 x (jumlah pagu belanja langsung setelah
dikurangi belanja LS). UP dapat diberikan untuk pengeluaran-
pengeluaran Belanja Barang Jasa, dan Belanja Modal;
Formulasi UP :
b. Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan
sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-UP, selain dari dokumen SPP-
UP itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain :
 Salinan SPD;
 Salinan DPA atau RKA apabila APBD belum ditetapkan;
 Salinan Keputusan PA, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara

Pengeluaran Pembantu;
 Surat Pernyataan PA; dan
 Lampiran lain yang diperlukan.
2. SPP-Ganti Uang (GU) Persediaan
a. Pada saat uang persediaan telah terpakai, bendahara pengeluaran
dapat mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) setelah Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) belanja dicatat/dibukukan ke dalam
pencatatan Buku Kas Umum (BKU) bendahara pengeluaran;
b. Bendahara pengeluaran mempersiapkan dokumen-dokumen yang
diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-GU, selain dari
dokumen SPP-GU itu sendiri. Lampiran tersebut antara lain :
 Salinan SPD;
 Surat Pernyataan PA;
 Surat pengesahan pertanggungjawaban Uang Persediaan;
 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
 Lampiran lain yang diperlukan.
3. SPP-Tambahan Uang Persediaan (TU)
a. Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak dan uang
persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran tidak mencukupi

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 4

karena sudah direncanakan untuk kegiatan yang lain, maka bendahara
pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU. Batas jumlah pengajuan
SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan
memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan. Jumlah
dana yang diajukan dalam SPP-TU ini harus dipertanggungjawabkan
tersediri;
b. Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu)
bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum
daerah. Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan uang
dikecualikan untuk :
 Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
 Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah

ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna
Anggaran.
c. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), harus dilengkapi
dengan surat pernyataan Pengguna Anggaran.
d. Bendahara pengeluaran mempersiapkan dokumen-dokumen yang
diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP-TU, SPP-TU tidak
diperkenankan mendahului tanggal surat persetujuan besaran TU dari
PPKD. Selain dari dokumen SPP-TU itu sendiri, lampiran lainnya
adalah :
 Salinan SPD;
 Surat Pernyataan Pengguna Anggaran;
 Surat keterangan penjelasan keperluan pengisian TU;
 Surat persetujuan besaran TU dari PPKD;
 Lampiran lain yang diperlukan.
4. Langsung (LS)
SPP Langsung (SPP-LS) yang dipergunakan untuk pembayaran langsung
pada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPP LS dapat
dikelompokkan menjadi :
a. SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan;

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 5

b. SPP-LS untuk pengadaan barang/jasa

Dokumen untuk SPP-LS barang/jasa terdiri dari :

 Salinan SPD;

 Surat Pernyataan Pengguna Anggaran;

 Dokumen-dokumen terkait kegiatan (disiapkan oleh PPTK) yang

terdiri atas :

- Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara PA/KPA dengan pihak

ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;

- Berita acara penyelesaian pekerjaan;

- Berita acara serah terima barang/jasa yang ditandatangani oleh

pihak ketiga/rekanan, Pengguna Anggaran, PPTK serta

penyimpan barang;

- Berita acara pembayaran;

- Kwitansi bermaterai cukup, nota/faktur/invoice yang

ditandatangani pihak ketiga, PPTK, Bendahara Pengeluaran serta

disetujui oleh PA/KPA;

- e-faktur pajak (PPN) yang telah ditandatangani wajib pajak atau

wajib pungut;

- Foto copy NPWP Pihak Ketiga;

- Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan

oleh bank atau lembaga keuangan non bank (asli/legalisir);

- Referensi Bank yang masih berlaku;

- Foto copy Giro/Tabungan/Rekening Koran pihak ketiga;

- Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak

ketiga/rekanan serta unsur panitia penerima hasil pekerjaan

berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;

- Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya

menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi

kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga

konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti

penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran

lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 6

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ANGGARAN

3.1 TAHAPAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
Dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran ada beberapa hal

yang harus diperhatikan :
1. Pencatatan dan pengarsipan oleh PPTK

a. PPTK agar membuat rincian pembayaran non tunai dan diserahkan
kepada Bendahara Pengeluaran agar dapat segera memproses
pembayaran;

b. PPTK agar melaksanakan pengendalian anggaran kegiatan dengan
melakukan pencatatan realisasi anggaran pada masing-masing lingkup
sub kegiatan yang dijalankannya;

c. Surat Pertanggungjawaban cukup 1 rangkap, setelah di verifikasi,
diinput dan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pengguna
Anggaran agar dapat di copy¸dan diserahkan 2 rangkap ke bag
Keuangan ( asli dan foto copy @1 rangkap ) dengan dilampiri dengan
bukti bayar pajak dan foto copy SP2D;

d. PPTK agar mengarsipkan fotocopy SP2D berikut SPJ kegiatannya;
e. Melaksanakan rekapitulasi belanja baik UP, TU, GU maupun LS sesuai

kegiatannya masing-masing;
f. PPTK harus memiliki arsip SPJ keuangan seluruh transaksi baik yang

dilaksanakan sendiri maupun yang dilaksanakan oleh pemborong/pihak
ketiga sebagai penyedia/penyelenggara acara rapat atau even tertentu,
serta laporan baik fisik maupun administrasi yang menjadi
tanggungjawabnya, sebagaimana tertuang dalam kontrak/SPK atau
perjanjian lainnya yang telah disepakati bersama dengan mitranya;
g. PPTK agar melakukan rekonsiliasi realisasi belanja setiap bulannya
maksimal tanggal 5 dengan bendahara pengeluaran.

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 7

2. Mekanisme Pengajuan dan Pembayaran Belanja Ganti Uang (GU)
PPTK dapat mengajukan permohonan pembayaran belanja kegiatan yang
telah dilaksanakan kepada bendahara pengeluaran dengan ketentuan :
a. Telah terbit SP2D UP/TU/GU dari belanja kegiatan SPJ (GU) yang
pernah diajukan atau dibayarkan sebelumnya;
b. Membuat Nota Dinas Permohonan Ganti Uang (GU) dan telah
mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran yang dituangkan
dalam sebuah surat perintah bayar serta dilengkapi dengan SPJ yang
telah di validasi (diparaf dan ditandatangani);
c. Dokumen SPJ yang telah di validasi dan lengkap dapat diserahkan
kepada verifikatur pada sub bagian keuangan;
d. Apabila dalam verifikasi SPJ terdapat kesalahan dan kekurangan agar
segera diselesaikan maksimal pada hari berkenaan. Apabila perbaikan
belum bisa dipenuhi SPJ tersebut akan dikembalikan kepada PPTK;
e. Setiap alat bukti pembayaran (kwitansi) ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), PPTK,
Bendahara Pengeluaran dan pihak ketiga/penyedia barang dan jasa
disertai dengan stempel pihak ketiga/toko/penyedia barang dan jasa;
f. SPJ Kegiatan GU yang sudah lolos validasi dan verifikasi akan
dibayarkan secara non tunai oleh bendahara keuangan melalui aplikasi
IBC (Internet Banking Coorporation) dan dibukukan ke dalam aplikasi
pencatatan Buku Kas Umum (BKU) untuk dilanjutkan ke pembuatan
SPP Ganti Uang dari SPJ kegiatan yang telah di bayarkan.

3.2 KELENGKAPAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ)

1. Belanja Pegawai

Seluruh belanja pegawai dibayarkan secara non tunai baik dengan

mekanisme Langsung (LS) yaitu melalui PPKD selaku BUD atau dengan

mekanisme transfer dari Rekening Satpol PP/Bendahara Pengeluaran ke

rekening penerima. Dalam kelengkapan SPJ pada setiap kegiatan agar

membuat Surat Ketetapan sekretariat Pelaksana Kegiatan Tim Internal dan

dilampirkan pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Pada Standar Harga

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 8

Satuan anggaran tahun 2021, honorarium Sekretariat tim panitia pelaksana
kegiatan dapat diberikan apabila seseorang yang diangkat dalam suatu tim
pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan
Keputusan Walikota atau Sekretaris Daerah.
2. Belanja Barang dan Jasa

Pelaksanaan pembayaran belanja barang dan jasa juga dibayarkan
secara non tunai, baik dibayarkan transfer dari Bendahara Pengeluaran
(Rekening Satpol PP) ke Rekening Penyedia Barang dan Jasa ataupun
dapat dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS) dari RKUD ke
Rekening Penyedia Barang dan Jasa. Batasan maksimal nilai transaksi
pembayaran non tunai belanja barang dan jasa melalui transfer bendahara
pengeluaran (rekening Satpol PP) adalah Rp. 50.000.000,-, sedangkan
apabila melalui mekanisme LS RKUD adalah Rp. 0,- s/d tidak terhingga
(sesuai dengan kebutuhan yang akan di bayarkan berdasarkan Daftar Pagu
Anggaran/DPA).

Kelengkapan dokumen SPJ dari jenis-jenis belanja yang sering di
jumpai pada kegiatan satpol pp, antara lain :
a. Belanja Jasa Narasumber dan Tenaga Ahli :

 Biodata narasumber/tenaga ahli;
 Daftar penerima honor yang sudah ditandatangani dilengkapi dengan

nomor rekening bank;
 Bukti potong pajak ( e – billing );
 Daftar Hadir;
 Copy buku rekening bank penerima;
 Copy NPWP (jika ada)
 Surat permohonan narasumber/tenaga ahli;
 Foto copy materi.
b. Belanja Uang Saku :
 Tanda Terima Uang Saku;
 Daftar Hadir;
 Bukti potong pajak ( e-billing );

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 9

 Copy buku rekening bank penerima;
 Surat Undangan.
c. Pembayaran Jasa pertunjukan/tampilan percontohan seni : suara,
drama, tari, bela diri, olah raga, dan sejenisnya harus dilengkapi
dengan :
 Surat permintaan dari PA kepada calon peserta/penyaji;
 Surat jawaban atau pengajuan dari calon peserta/penyaji;
 Data pribadi calon peserta/penyaji;
 Surat Penetapan sebagai peserta perorangan/ tim pelaksanaan

acara oleh PA;
 Daftar Penerimaan Uang / Honor dilengkapi nomor rekening bank
 Copy buku rekening bank penerima;
 Copy NPWP (jika ada)
 Dokumentasi.
d. Belanja Bahan Pakai Habis ( ATK, Perlengkapan Peserta, dsb) :
 Kwitansi pembayaran (bermaterai cukup dan bertanda tangan

lengkap serta stempel/cap pihak penyedia);
 Nota Rincian barang yang dibeli yang sudah ditandatangani oleh

penyedia;
 Surat pernyataan kepemilikan usaha;
 Copy buku rekening bank
 Copy NPWP (jika ada)
 Kewajiban Pajak / e-billing penyedia;
 Tanda terima bila diberikan kepada peserta;
 Berita acara serah terima barang/persediaan;
e. Belanja Dokumentasi
 Kwitansi pembayaran (bermaterai cukup dan bertanda tangan

lengkap serta stempel/cap pihak penyedia);
 Nota Rincian barang yang dibeli yang sudah ditandatangani oleh

penyedia;
 Surat pernyataan kepemilikan usaha;

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 10

 Copy buku rekening bank
 COPY NPWP (jika ada)
 Kewajiban Pajak / e-billing penyedia
 Bukti fisik dokumentasi (foto/album/CD);
 Berita acara serah terima barang/persediaan.
f. Kelengkapan SPJ Makan minum acara rapat :
 Kwitansi pembayaran dari Toko/Penyedia (bermaterai cukup dan

bertanda tangan lengkap serta stempel/cap pihak penyedia);;
 Nota rincian barang yang dibeli;
 Surat pernyataan kepemilikan usaha;
 Copy buku rekening bank
 COPY NPWP (jika ada)
 Kewajiban Pajak / e-billing toko/penyedia
 Surat Undangan;
 Daftar Hadir dan tanda terima makan minum;
 Notulensi;
 Dokumentasi.
g. Untuk setiap belanja aset agar mendapatkan lembar surat validasi aset
dari bidang aset BPKAD Kota Tangerang Selatan dan melampirkan :
 Resume Kontrak (bila melalui mekanisme LS);
 Kwitansi;
 Berita Acara Pembayaran (bila melalui mekanisme LS);
 SPK/ Surat Pesanan;
 Nomor Rekening Bank
 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (bila melalui mekanisme LS);
 Berita Acara Provisinal Hand Over (PHO) untuk belanja Modal

Konstruksi.
h. Belanja Perjalanan Dinas :

 Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan
semula baik yang dilakukan didalam atau luar wilayah negara

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 11

kesatuan republik indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah;

 Biaya perjalanan dinas terdiri dari :

- Uang harian

- Biaya penginapan

- biaya tranportasi

- uang representasi perjalanan dinas

 Perjalanan dinas dilakukan secara selektif, yaitu hanya untuk

kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan jumlah hari diatur

sebagai berikut:

- Jabatan Tinggi Pratama / Staf Khusus / Jabatan Administrator /

Jabatan Pengawas / Pelaksana ASN dengan maksimal jumlah

hari perjalanan dinas dalam setahun sebanyak 108 hari;

- Pelaksana Non ASN dengan maksimal jumlah hari perjalanan

dinas dalam setahun sebanyak 96 hari.

 Kelengkapan dokumen administrasi pertanggungjawaban (SPJ)

antara lain sebagai berikut :

- SPT;

- Visum;

- Laporan Hasil Perjalanan Dinas;

- Surat Perintah Bayar;

- Rincian Perjalanan Dinas;

- Kuitansi/Tanda Terima Uang harian (Lumpsum);

- Daftar Rekapitulasi Penerima Pembayaran Transfer Perjalanan

dinas;

- Surat undangan untuk perjalanan dinas dalam rangka menghadiri

undangan.

3. Belanja Modal

Pembayaran transaksi belanja modal pada prinsipnya sama dengan belanja

barang dan jasa yaitu dibayarkan secara non tunai melalui mekanisme LS

maupun Transfer Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu.

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 12

3.3 KETENTUAN KWITANSI DAN DUKOMEN ADMINISTRASI KEUANGAN
LAINNYA

1. Kwitansi Swakelola dari pedagang/toko sbb:
2. Kwitansi LS definitif, harus tertulis rujukan uraian belanja, nama dan Status

jabatan penerima uang, nilai nominal harus sesuai dengan huruf, tidak
boleh terdapat coretan, tanggal, nomor kwitansi, NPWP, Rekening Bank,
serta ditanda tangani Bendahara Pengeluaran, Pengguna Anggaran, PPTK
dan Pejabat Pengadaan barang jasa;
3. Materi dokumen yang terkait dengan SPJ keuangan yang lembar/halaman
lebih dari satu setiap lembar/halaman tersebut harus diparaf oleh yang
menandatanganinya Dokumen :
a. Surat Keputusan
b. Surat Perintah Tugas
c. Surat Perintah Kerja
d. Dokumen Kontrak
e. Surat Perintah Mulai Kerja
f. Surat Perjanjian Kerjasama
g. Nota Kesepahaman (MoU)
h. Berita Acara Pemeriksaan
i. Berita Acara Serah Terima
j. Berita Acara Pembayaran
4. Dalam rangka kerjasama/kemitraan harus dituangkan kedalam surat
perjanjian kerjasama secara rinci, lengkap dan mengikat.
5. Pembukuan dan Pelaporan
Setiap kegiatan harus memiliki pembukuan atas pembelanjaan anggaran
kegiatan tersendiri minimal :
a. Buku Kas Umum Kegiatan
b. Kartu Kendali Anggaran per Kode Rekening
c. Kartu Kendali Anggaran pertolok ukur
d. Daftar Pembelian asset lancar dan tidak lancar.

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 13

BAB IV
TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang
dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung yang hasilnya digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan negara.
Macam-macam pajak yang digunakan dalam urusan sehari-hari :

4.1 PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan berupa gaji,

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau
diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan, terdiri dari :
1. Honorarium PNS Gol IV dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 15%
2. Honorarium PNS Gol III dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 5%
3. Honorarium Pegawai Honorer tidak dikenakan Pajak, kecuali untuk

penerimaan insentif dan diluar Gaji dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 5%
4. Bagi pegawai yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif +20%

4.2 PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh :

1. Bendaharawan Pemerintah Pusat/Daerah, instansi atau lembaga
pemerintah barang dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan
dengan pembayaran atas pembelian barang;

2. Pembelian belanja barang diatas Rp. 1.000.000,- dikenakan PPn 10 %, dan
diatas Rp. 2.000.000,- dikenakan PPN 10 % dan PPh 22 sebesar 1.5 %;

3. Belanja makanan dan minuman di restoran. rumah makan dan warung nasi
di atas Rp. 2.000.000,- dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% tanpa PPN

4. Apabila rekanan tidak memiliki NPWP tarif dikenakan 100 % lebih tinggi;
5. Badan-badan tertentu, baik badan Pemerintah maupun swasta berkenaan

dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 14

Dikecualikan dari pemungutan PPh Psl. 22, antara lain :
1. Pembayaran atas pembelian barang yang jumlahnya paling banyak Rp.

2.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah –pecah
dalam beberapa faktur;
2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air
minum/pdam, dan benda benda pos;
3. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan
dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
4. Pembayaran atas penyerahan barang sehubungan dengan pekerjaan
pemerintah yang dibiayai dengan hibah / pinjaman luar negeri.

Contoh :
1. Pengadaan barang Rp. 2.000.000,00 keatas dikenakan PPh Pasal 22

sebesar 1.5% dan PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak.
2. Pembelian ATK keperluan Kantor sebesar Rp. 2.600.000,00 (sudah

termasuk pajak PPN dan PPh)
Cara perhitungannya :
Untuk mengetahui berapa jumlah PPh yang wajib dipungut/dipotong maka
harus mengetahui nilai PPN terlebih dahulu.
a. menghitung PPN

= Nilai Pembelian : 1,1 x 10%
= Rp. 2.600.000 : 1,1 x
= Rp. 236.363
b. Menhitung PPh 22
= ( Nilai pembelian – PPN ) x tarif PPh 22
= ( 2.600.000 – 236.363 ) x 1,5 %
= Rp. 35.455
Jika tidak memiliki NPWP maka PPH 22 dikenakan 3% yaitu Rp. 35.455 x 2
= Rp. 70.910

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 15

4.3 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan

yang berasal dari royalti, hadiah/penghargaan, penyerahan jasa sewa dan

penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan

sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan dan jasa lain.

Besarnya pemotongan PPh Pasal 23 adalah:

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas royalti dan

hadiah/penghargaan;

2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:

a) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

b) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa

konsultan dan jasa lain.

Untuk sewa kendaraan yang dibebankan pada kode rekening perjalanan

dinas tidak dipungut pajak.

Adapun jenis jasa lain yang terkena PPh Pasal 23, yaitu seperti :

1. Jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan,

2. Jasa Lainnya : Jasa penilai, jasa aktuaris, jasa akuntansi, jasa perancang,

jasa pengeboran migas, jasa penunjang di bidang penerbangan, jasa

penebangan hutan, jasa pengolahan limbah, jasa penyedia tenaga kerja,

jasa perantara, jasa instalasi, jasa pemeliharaan, jasa maklon, jasa

penyelidikan dan keamanan, jasa penyelenggaraan kegiatan, jasa

pengepakan, jasa media masa, jasa pembasmian hama, jasa kebersihan,

jasa catering.

Contoh :

Pembelian makanan dan minuman pada CV. Catering dengan total

pemesaan sebesar Rp. 5.000.000,-

Cara penghitungannya :

Untuk mengetahui berapa jumlah PPh yang wajib dipungut/dipotong maka

perhitungannya yaitu :

PPh 23 = Nilai x tarif PPh 23

PPh 23 = Rp. 5.000.000,- x 2 %

PPh 23 = Rp. 100.000,-

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 16

Jika tidak memiliki NPWP maka PPh 23 dikenakan 4% yaitu Rp. 100.000,-
x 2 = 200.000,-
Khusus belanja makanan dan minuman menggunakan jasa catering,
berapapun jumlahnya itu hanya dikenakan PPh 23 (final) tanpa PPN.

4.4 PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)
Adalah cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan antara lain melalui

pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan
tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Penghasilan tertentu
yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagai berikut:
1. Sewa tanah dan/atau bangunan tarif 10%;
2. Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tarif 2,5%
3. Jasa Kontruksi (Perencanaan, Pengawasan dan Pelaksanaan) Tarif

Berdasarkan Kualifikasi;
4. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang

memiliki peredaran bruto tertentu.

4.5 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pelunasan pajak yang

dikenakan atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari

pihak ketiga, misal pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk

keperluan dinas, pembelian komputer, pembelian mesin absensi Pegawai,

perolehan jasa konstruksi, perolehan jasa pemasangan mesin absensi,

perolehan jasa perawatan AC kantor, dan perolehan jasa atas tenaga

keamanan.

Secara umum, atas setiap transaksi pembelian barang dan perolehan jasa

dari pihak ketiga/rekanan yang dibayar oleh bendahara harus dipungut PPN.

Namun demikian, terdapat beberapa transaksi pembelian barang dan

perolehan jasa dari pihak ketiga yang tidak perlu dipungut PPN oleh bendahara

yaitu:

1. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta

rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 17

2. pembayaran untuk pembebasan tanah, kecuali pembayaran atas
penyerahan tanah oleh real estate atau industrial estate;

3. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena
Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut dan/atau
dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;

4. pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan
Bakar Minyak oleh PT Pertamina (Persero);

5. pembayaran atas rekening telepon;
6. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan

penerbangan;
7. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut

ketentuan perundang- undangan yang berlaku tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.

Cara Penghitungan PPN yaitu Rumus PPN = Nilai pembelian : 11
Contoh :
Pembelian ATK di Toko Andhika sebesar Rp. 1.000.000,- maka
PPN = Rp. 1.000.000,- : 11
PPN = Rp. 90,909;-

4.6 BEA MATERAI

Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang

menurut Undang-undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Pada

prinsipnya, dokumen yang harus dikenakan bea meterai adalah dokumen yang

menyatakan nilai nominal sampai jumlah tertentu, dokumen yang bersifat

perdata, dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan. Mulai tahun 2021,

diberlakukan tarif bea materai tunggal yaitu hanya Rp. 10.000,- dengan masa

transisi satu tahun atau hingga akhir desember 2021. Pada masa transisi,

materai Rp. 3.000,- dan Rp. 6.000,- masih bisa digunakan untuk menggantikan

materai Rp. 10.000, tetapi dengan minimal Rp. 9.000,- yaitu dengan ditempel

secara berdampingan dalam satu dokumen.

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 18

4.7 MEKANISME PENYETORAN PAJAK

Kewajiban bendahara pengeluaran selanjutnya adalah menyetorkan PPh

dan/atau PPN melalui sistem pembayaran pajak elektronik (e-billing) dan/atau

layanan pada loket/teller pada Kantor Pos, bank devisa, atau bank penerima

pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan ketentuan:

1. Pembayaran diutamakan melalui e-billing dengan login ke website

sse.pajak.go.id dan djponline.pajak.go.id denan mengisi form SSP melalui

website tersebut;

2. Semua SSP ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran baik itu yang

menggunakan NPWP Dinas maupun NPWP rekanan;

3. Setiap penyetoran pajak harus dilampiri dengan NTPN ( Nota Tanda

Penerimaan Negara ) jika tidak dilampirkan NTPN maka pajak dianggap

belum disetorkan;

4. PPh Pasal 4 ayat (2) harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan

berikutnya setelah Masa Pajak;

5. PPh Pasal 21 disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya

setelah Masa Pajak berakhir;

6. PPh pasal 23 harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan

berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;

7. PPh Pasal 22 harus disetor paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan

pembayaran;

8. PPN atau PPN dan PPnBM harus disetor paling lama tanggal 7 (tujuh) hari

setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan pemerintah

melalui KPPN;

9. PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat

Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus

disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada

Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan

Pembendaharaan Negara (LS);

10. Setiap bulan agar Pengadministrasi SPJ membuat laporan Pajak bulanan

dan diserahkan ke Subbag Keuangan paling lambat tanggal 5 setiap

bulannya.

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 19

BAB V
INFORMASI JABATAN PELAKSANA PADA SUB BAGIAN KEUANGAN

SATPOL PP

Informasi jabatan memuat tentang nama jabatan, kelas jabatan, kualifikasi
pendidikan, unit kerja, ikhtisar jabatan, uraian tugas dan wewenang. Setiap
kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan pada tugas dan
fungsi, wewenang, tanggungjawab, dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). Untuk itu, mungkin perlu dalam buku
ini, dilengkapi dengan uraian tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing pegawai.
Berikut beberapa manfaat uraian tupoksi yang diterima organisasi dan pegawai
saat menerapkan tupoksi yang baik dalam pekerjaan :
1. memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas tugas-

tugas dalam organisasi;
2. membantu pegawai memahami tugas dan tanggung jawabnya;
3. memberikan informasi tentang pengetahuan, pelatihan, pendidikan, dan

keterampilan yang dituntut untuk melaksanakan tiap-tiap pekerjaan secara
lengkap dan objektif.
4. dan lain-lain

Untuk lebih jelasnya, dibawah ini merupakan informasi jabatan yang ada di
unit kerja Sub Bagian Keuangan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang
Selatan Tahun 2021.

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 20

7.1 BENDAHARA PENGELUARAN

1. Nama Jabatan : Bendahara pengeluaran

2. Kelas Jabatan : 7 ( Tujuh )

3. Kualifikasi Pendidikan : D-3 (Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/
manajemen atau bidang lain yang relevan
dengan tugas jabatan

4. Unit Kerja : Sub Bagian Keuangan

5. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi

6. Ikhtisar Jabatan

Melakukan kegiatan pengelolaan uang persediaan,

pengeluaran/pembayaran belanja dan pembukuan serta pertanggung

jawaban terkait transaksi keuangan.

7. Uraian Tugas dan Wewenang

a. menerima, menyimpan uang persediaan/surat berharga/barang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan
pertanggungjawaban;

b. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) menggunakan
SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;

c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

d. mencatat penerimaan dan pengeluaran uang di dalam Buku Kas
Umum (BKU) atau pembukuan daftar penerimaan dan pengeluaran

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 21

yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan
lampiran laporan;

e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

f. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal

g. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala
Daerah

h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada
pengguna anggaran (PA) dan laporan pertanggung jawaban secara
fungsional kepada BUD secara periodik;

i. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan dan perundang-undangan;

j. membantu mengkoordinasikan Laporan Keuangan dan Catatan
Atas Laporan Keuangan kepada unit kerja/perangkat daerah terkait

k. mengikuti Pembinaan dan Bimbingan Teknis dalam Pengelolaan
Keuangan dan Menerima Tugas Kedinasan lain dari Pimpinan;

l. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 22

7.2 VERIFIKATOR KEUANGAN

1. Nama Jabatan : Verifikator Keuangan

2. Kelas Jabatan : 6 ( enam )

3. Kualifikasi Pendidikan : D-3(Diploma-Tiga) bidang Akuntasi/

Manajeman/Administrasi Perkantoran atau

bidang lain yang relevan dengan tugas

jabatan

4. Unit Kerja : Sub Bagian Keuangan

5. Kedudukan Dalam Struktur :
Organisasi

6. Ikhtisar Jabatan

Melakukan kegiatan verifikasi terhadap dokumen usulan pencairan
anggaran

7. Uraian Tugas

a. membantu menghimpun / menyusun / menganalisa / merumuskan /
dokumen pelaporan keuangan bulanan, triwulanan, semester dan
tahunan di lingkup Dinas;

b. membantu meneliti kebenaran dan kelengkapan dokumen
pembayaran administrasi keuangan;

c. membantu menghimpun / menyusun / menganalisa / merumuskan /
dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan;

d. mengikuti Pembinaan dan Bimbingan Teknis dalam Pengelolaan
Keuangan;

e. menerima dan melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 23

7.3 PENGOLAH DAFTAR GAJI

1. Nama Jabatan : Pengolah Daftar Gaji

2. Kelas Jabatan : 6 ( enam )

3. Kualifikasi Pendidikan : D-3(Diploma-Tiga) bidang Akuntansi/

Manajemen/Administrasi /Teknik

Informatika/Manajemen Teknik Informatika

atau bidang lain yang relevan dengan tugas

jabatan

4. Unit Kerja : Sub bagian Keuangan

5. Kedudukan Dalam Struktur :
Organisasi

6. Ikhtisar Jabatan

Melakukan kegiatan pengelolaan dan penyusunan laporan realisasi Gaji
dan Tunjangan

7. Uraian Tugas

a. membantu menyelenggarakan pengelolaan gaji dan tunjangan di
lingkup Sub Bagian Keuangan Satpol PP

b. membantu Bendahara pengeluaran dalam melakukan pemotongan
dan pembayaran gaji dan tunjangan

c. membantu menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan
program, kegiatan dan anggaran pada sub bagian keuangan;

d. mengikuti Pembinaan dan Bimbingan Teknis dalam Pengelolaan
Keuangan;

e. menerima dan melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 24

7.4 PENGADMINISTRASI KEUANGAN

1. Nama Jabatan : Pengadministrasi Keuangan

2. Kelas Jabatan : 5 ( Lima )

3. Kulifikasi Pendidikan : SLTA/DI/ D-2 (Diploma-Dua)/D-3 (Diploma-
Tiga) bidang Manajemen Perkantoran/
Administrasi perkantoran/ Tata Perkantoran
atau bidang lain yang relevan dengan tugas
jabatan

3. Unit Kerja : Sub bagian Keuangan

4. Kedudukan Dalam Struktur :
Organisasi

5. Ikhtisar Jabatan

Melakukan kegiatan pencatatan dan pengadministrasian di sub bagian
keuangan

6. Uraian Tugas

a. membantu menyiapkan dokumen pendukung pelaksanaan
program, kegiatan dan angaran sub bagian keuangan satpol pp;

b. melakukan kegiatan administrasi keuangan di lingkup sub bagian
keuangan ;

c. menyimpan dan mendokumentasikan transaksi administrasi
keuangan;

d. mengikuti Pembinaan dan Bimbingan Teknis dalam Pengelolaan
Keuangan;

e. menerima dan melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 25

BAB VI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya di sebut SOP adalah
serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses
penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan,
dimana dan oleh siapa dilakukan. Sebagaimana tertuang dalam Permenpan&RB
nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional
prosedur administrasi pemerintahan. Pada hakekatnya, tujuan SOP yaitu sebagai
pedoman dalam melaksanakan dan menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif
dan efisien sesuai dengan ketentuan dan peraturan. Oleh karena itu, untuk
mewujudkan pelaksanaan pekerjaan yang efektif dan efisien, perlu adanya acuan
dalam bentuk dokumen SOP dalam unit kerja keuangan pada Satuan Polisi
Pamong Praja (Satpol PP).

Adapun SOP mempunyai manfaat, diantaranya adalah :
1. sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan

pekerjaan yang menjadi tugasnya;
2. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;
3. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
4. membantu aparatur menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada

intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan
dalam pelaksanaan proses sehari-hari;
5. sebagai panduan dan acuan kepada pegawai baru dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya.

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 26

8.1 SOP PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Nomor SOP : /SATPOLPP-Sekret/2021

Tanggal Buat : April 2021

Tanggal Revisi : April 2021

Tanggal Efektif : Januari 2021

Di sahkan oleh :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KEPALA

SUB BAGIAN KEUANGAN NIP.

Nama SOP : Penyusunan Laporan Keuangan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 1. Memiliki kemampuan di bidang Akuntansi dan Keuangan
Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 2. Pemahaman tentang prosedur dan peraturan
Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta 3. Mengetahui dan memahami mekanisme anggaran
Penyampaiaannya

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Satndar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer, Printer dan Kelengkapannya

2. Lembar Kerja, DPA Organisasi Perangkat Daerah

3. Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
Laporan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan

4. Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku

KETERKAITAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Laporan Pertanggung jawaban Di simpan sebagai data elektronik dan manual
keuangan tidak dilaksanakan dengan benar dan
tepat waktu maka akan menghambat dalam

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 27

pembuatan dan penyusunan Laporan
Keuangan pada OPD Satuan Polisi pamong
praja

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 28

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MEMB
SATUAN POLISI

PEAKSANA

No. KEGIATAN KEPALA DINAS SEKRETARIS KASUBA

KEUANGA

1 Mengintruksikan sekretaris Satpol PP
agar memerintahkan Kasubag Keuangan
untuk menyusun Laporan Keuangan

2 Memerintahkan kepada Kasubag
Keuangan untuk membuat dan menyusun
Laporan Keuangan

3 Menugaskan Kepada Pelaksana penyusun
laporan keuangan untuk menyusun
Laporan Keuangan

4 Melaksanakan penyusunan Laporan
Keuangan

5 Meneliti, memeriksa dan memaraf
Laporan Keuangan untuk dilanjutkan
paraf sekretaris

6 Meneliti, memeriksa dan memaraf
Laporan Keuangan untuk dilanjutkan
tanda tangan kepala Satpol PP

7 Meneliti, memeriksa dan

menandatangani Laporan Keuangan

8 Menyerahkan laporan keuangan ke
Inspektorat dan BPKAD serta di arsipkan
pada SKPD/OPD

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja

BUAT DAN MENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
I PAMONG PRAJA

MUTU BAKU KET

AG PELAKSANA PERSYARATAN WAKTU OUTPUT
AN /PENYUSUN

Surat Edaran 10 Menit Disposisi Surat
Sekretaris Daerah Perintah Kepala
Satpol PP

Disposisi Surat 10 Menit Disposisi Surat
Perintah Kepala Perintah Sekretaris
Satpol PP Satpol PP

Disposisi Surat 10 Menit Disposisi Surat
Perintah Sekretaris Tugas Kasubag
Satpol PP Keuangan

Disposisi Surat 120 Hari LRA, NERACA, LO,
Tugas Kasubag LPE dan CaLK
Keuangan

LRA, NERACA, LO, 5 Hari Draf Laporan Dokumen tidak
LPE dan CaLK Keuangan Satuan lengkap / salah
Polisi Pamong Praja dapat dikembalikan

Draf Laporan 60 Menit Laporan Keuangan Dokumen tidak
Keuangan Satuan yang telah diperiksa lengkap / salah
Polisi Pamong Praja dan di paraf dapat dikembalikan

Laporan Keuangan 30 Menit Laporan Keuangan Dokumen tidak
yang telah diperiksa yang telah disetujui lengkap / salah
dan di paraf dan di tanda tangani dapat dikembalikan

Laporan Keuangan 1 Hari Laporan Keuangan
yang telah disetujui Satuan Polisi
dan di tanda tangani Pamong Praja

29

FORMULIR LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / AKTIVITAS

A. DATA KEGIATAN

1 Nama SOP Membuat dan Menyusun Laporan Keuangan

2 Jenis Kegiatan Rutin

3 Penanggung Jawab

a. Produk Kepala Satpol PP / Pengguna Anggaran

b. Kegiatan Kepala Sub Bagian Keuangan

4 Ruang Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Nama Kegiatan Membuat dan Menyusun Laporan Keuangan

Langkah Awal Kepala Satuan memerintahkan kepada Sekretaris Satuan untuk
membuat / menyusun Laporan Keuangan

Langkah Utama Sub Bagian Keuangan melakukan penyusunan Laporan Keuangan

Langkah Akhir Dokumen Laporan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal 1 Kepala Satuan mengintruksikan kepada Sekretaris untuk

memerintahkan Kasubag Keuangan menyusun Laporan Keuangan

Langkah Utama 2 Sekretaris Satuan memerintahkan kepada Kasubag Keuangan untuk
membuat dan menyusun Laporan Keuangan

3 Kasubag Keuangan menugaskan pelaksana penyusun untuk
membuat dan menyusun Laporan Keuangan

4 Pelaksana penyusun laporan melaksanakan pembuatan dan
penyusunan Laporan Keuangan

5 Kepala Sub bagian Keuangan meneliti, memeriksa dan memaraf
Laporan Keuangan sebelum diparaf Sekretaris Satpol PP

6 Sekretaris Satpol PP meneliti, memeriksa dan memaraf Laporan
Keuangan sebelum di tanda tangani oleh Kepala Satpol PP

7 Kepala Satpol PP meneliti, memeriksa dan menandatangani Laporan
Keuangan

Langkah Akhir 8 Kasubag Keuangan menyerahkan Laporan keuangan ke Inspektorat
dan BPKAD serta diarsipkan di Satpol PP

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 30

8.2 SOP PENERBITAN SPP/SPM GAJI DAN TUNJANGAN

Nomor SOP : /SATPOLPP-Sekret/2021

Tanggal Buat : April 2021

Tanggal Revisi : April 2021

Tanggal Efektif : Januari 2022

Di sahkan oleh :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KEPALA

SUB BAGIAN KEUANGAN NIP.

Nama SOP : Penerbitan SPP/SPM Gaji & Tunjangan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 1. Memiliki kemampuan di bidang Perbendaharaan dan Keuangan
Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 2. Pemahaman tentang prosedur dan peraturan
Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta 3. Mengetahui dan memahami mekanisme anggaran
Penyampaiaannya

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Satndar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer, Printer dan Kelengkapannya

2. Lembar Kerja, DPA Organisasi Perangkat Daerah

3. Leger gaji/Daftar gaji pegawai
4. Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku

KETERKAITAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila validasi Leger Gaji atau Daftar Gaji Pegawai yang Di simpan sebagai data arsip elektronik dan arsip manual
diterbitkan oleh BPKAD tidak tepat waktu maka akan
menghambat penertiban SPP/SPM Gaji dan Tunjangan
yang akan di terbitkan pada sub bagian keuangan pada
OPD Satuan Polisi pamong praja

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 31

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PE
SATUAN POLISI

PEAKSANA

No KEGIATAN KEPALA SEKRETARIS KASUBAG PENGE
SATUAN
1 Mengintruksikan Sekretaris Satpol PP agar KEUANGAN GA
memerintahkan Kasubag Keuangan untuk
membuat SPP/SPM Gaji & Tunjangan

2 Memerintahkan Kasubag Keuangan untuk
membuat penerbitan SPP/SPM Gaji &
Tunjangan

3 Menugaskan Pengelola Gaji untuk membuat
kelengkapan dokumen pendukung
penerbitan SPP/SPM Gaji dan Tunjangan

4 Verifikasi leger gaji dan membuat
kelengkapan dokumen pendukung untuk
penerbitan SPP/SPM Gaji dan Tunjangan

5 Memverifikasi dokumen pendukung serta
membuat SPP Gaji & Tunjangan

6 Memverifikasi kelengkapan dokumen SPP
Gaji & Tunjangan dengan membuatkan
daftar cek list

7 Memverifikasi dan memparaf dokumen
pendukung dan SPP untuk di dibuatkan Surat
Perintah Membayar (SPM)

8 Meneliti, memeriksa dan memparaf
dokumen SPP/SPM Gaji & Tunjangan

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja

ENERBITAN SPP/SPM GAJI & TUNJANGAN
I PAMONG PRAJA

MUTU BAKU KET

ELOLA BENDAHARA PERSYARATAN WAKTU OUTPUT
AJI PENGELUARAN

Leger atau daftar gaji 10 Surat Perintah Kepala
yang telah terbitkan Menit Satpol PP
BPKAD

Surat perintah Kepala 10 Surat Perintah

Satpol PP Menit Sekretaris satpol PP

Surat Perintah 10 Surat Tugas Kasubag
Sekretaris satpol PP Menit Keuangan dan Leger
Gaji
Surat Tugas Kasubag 60
Keuangan dan Leger Menit Leger Gaji
Gaji terverifikasi dan
30 dokumen pendukung
Leger Gaji terverifikasi Menit
dan dokumen Dokumen terverifikasi
pendukung 10 dan Surat Permintaan
Menit Pembayaran (SPP)
Dokumen terverifikasi
dan Surat Permintaan 30 Dokumen pendukung Dokumen tidak
Pembayaran (SPP) Menit dan SPP Yang Telah di lengkap / salah dapat
Verifikasi dikembalikan
Dokumen SPP Gaji & 20
Tunjangan Yang Telah Menit Dokumen SPP Valid Dokumen tidak
di Verifikasi dan Surat Perintah lengkap / salah dapat
Membayar (SPM) dikembalikan
Dokumen SPP Valid
dan Surat Perintah Dokumen SPP/SPM Dokumen tidak
Membayar (SPM)
Gaji & Tunjangan valid lengkap / salah dapat

dan telah di paraf dikembalikan

32

No KEGIATAN KEPALA SEKRETARIS PEAKSANA
SATUAN KASUBAG PENGE

GA

9 Menandatangani SPP/SPM Gaji & Tunjangan
yang telah di paraf dan di validasi

10 Menyerahkan Dokumen SPP/SPM Gaji &
Tunjangan Pegawai yang telah lengkap ke
BPKAD dan di arsipkan

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja

MUTU BAKU KET
WAKTU
ELOLA BENDAHARA PERSYARATAN OUTPUT
AJI PENGELUARAN

Dokumen SPP/SPM 20 Dokumen SPP/SPM
Gaji & Tunjangan valid Menit Gaji & Tunjangan yang
dan telah di paraf telah di tanda tangani
3
Dokumen SPP/SPM hari Dokumen SP2D Gaji &
Gaji & Tunjangan yang Tunjangan
telah di tanda tangani

33

FORMULIR LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / AKTIVITAS
A. DATA KEGIATAN

1 Nama SOP Penertiban SPP/SPM Gaji dan Tunjangan

2 Jenis Kegiatan Rutin

3 Penanggung Jawab

a. Produk Kepala Satuan / Pengguna Anggaran

b. Kegiatan Kepala Sub Bagian Keuangan

4 Ruang Lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan

B. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Nama Kegiatan Penertiban SPP/SPM Gaji dan Tunjangan
Langkah Awal Kepala Satuan mengintruksikan Sekretaris untuk memerintahkan
Kasubag Keuangan untuk membuat SPP/SPM Gaji dan Tunjangan
Langkah Utama Sub Bagian Keuangan Membuat SPP/SPM Gaji dan Tunjangan
Langkah Akhir Dokumen SPP/SPM Gaji & Tunjangan pada Satuan Polisi Pamong Praja

C. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal 1 Kepala Satpol PP mengintruksikan sekretaris agar memerintahkan
Langkah Utama Kasubag Keuangan untuk menerbitkan SPP/SPM Gaji dan Tujangan

2 Sekretaris Satpol PP memerintahkan Kasubag Keuangan untuk
membuat SPP/SPM Gaji dan Tunjangan

3 Kasubag Keuangan menugaskan Pengolah Daftar Gaji dan
Bendahara Pengeluaran untuk membuat SPP Gaji dan Tunjangan

4 Pengelola Gaji Verifikasi leger gaji dan membuat kelengkapan
dokumen pendukung untuk penerbitan SPP/SPM Gaji dan Tunjangan

5 Bendahara Pengeluaran Meneliti dan memeriksa dokumen pendukung
serta membuat SPP Gaji & Tunjangan

6 Pengelola Gaji meneliti dan memeriksa kelengkapan dokumen SPP
Gaji & Tunjangan dengan membuatkan daftar cek list

7 Kasubag Keuangan memverifikasi dan memparaf dokumen SPP dan
menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM)

8 Sekretaris Satpol PP memeriksa dan memparaf dokumen SPP/SPM
Gaji & Tunjangan sebelum di tanda tangani oleh Kepala Satpol PP

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 34

Langkah Akhir 9 Kepala Satpol PP menandatangani SPP/SPM Gaji & Tunjangan yang
telah di paraf dan di validasi

10 Pegelola Gaji menyerahkan Dokumen SPP/SPM Gaji & Tunjangan
Pegawai yang telah lengkap ke BPKAD dan di arsipkan

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 35

8.3 SOP PENERBIAN SPP/SPM GANTI UANG (GU)

Nomor SOP : /SATPOLPP-Sekret/2021

Tanggal Buat : April 2021

Tanggal Revisi : April 2021

Tanggal Efektif : Januari 2022

Di sahkan oleh :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KEPALA

SUB BAGIAN KEUANGAN NIP.

Nama SOP : Penerbitan SPP/SPM Ganti Uang (GU)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 1. Memiliki kemampuan di bidang Perbendaharaan dan Keuangan
Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 2. Pemahaman tentang prosedur dan peraturan
Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta 3. Mengetahui dan memahami mekanisme anggaran
Penyampaiaannya

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Satndar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer, Printer dan Kelengkapannya

2. Lembar Kerja, DPA Organisasi Perangkat Daerah

3. SPJ belanja kegiatan

4. Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku

KETERKAITAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Di simpan sebagai data arsip elektronik dan arsip
belanja kegiatan belum terverifikasi manual
kelengkapan dan keabsahannya maka akan
menghambat penertiban SPP/SPM GU (Ganti

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 36

Uang) yang akan di terbitkan pada sub bagian
keuangan pada OPD Satuan Polisi pamong
praja

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 37

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR P
SATUAN POLISI

PEAKSANA

No KEGIATAN PELAKSANA / VERIFIKATOR BENDAHARA KA

PPTK KEUANGAN PENGELUARAN KEU

1 Permohonan Pembayaran Belanja kegiatan
yang telah dilaksanakan dengan membuat
Nota Dinas permohonan Ganti Uang (GU)

2 Memverifikasi Nota Dinas Permohonan Ganti
Uang (GU) dan berkas SPJ Belanja Kegiatan
serta membuat surat perintah bayar

3 Memverifikasi dan menandatangani dokumen
SPJ Belanja kegiatan, memeriksa ketersediaan
uang persediaan pada rekening bank

4 Menandatangani dokumen SPJ Belanja
kegiatan dan Surat perintah bayar

5 Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan
dokumen SPJ belanja Kegiatan dan berkas
pendukungnya

6 Melakukan pembayaran belanja kegiatan
berdasarkan dokumen terverifikasi dan
membuat SPP GU (Ganti Uang)

7 Memverifikasi dan memparaf SPP GU serta
membuat Surat Perintah Membayar (SPM)

8 Menandatangani SPP/SPM GU (Ganti Uang)
yang telah di paraf dan di verifikasi

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja

PENERBITAN SPP/SPM GU (GANTI UANG)
I PAMONG PRAJA

MUTU BAKU KET

ASUBAG KEPALA OPD PERSYARATAN WAKTU OUTPUT

UANGAN (P.A)

Dokumen SPJ Belanja 30 SPJ belanja dan Nota
Kegiatan Menit dinas permohonan
Ganti Uang (GU)

SPJ belanja dan Nota 30 SPJ belanja, Nota Dinas Dokumen tidak
dinas permohonan Menit
Ganti Uang (GU) terverifikasi dan Surat lengkap / salah dapat

Perintah bayar dikembalikan

SPJ belanja, Nota Dinas 30 SPJ belanja, Nota Dinas Dokumen tidak
terverifikasi dan Surat Menit
Perintah bayar dan Surat Perintah lengkap / salah dapat

bayar terverifikasi dikembalikan

SPJ belanja, Nota Dinas 30 SPJ belanja, Nota Dinas
serta Surat Perintah
dan Surat Perintah Menit bayar tertanda tangani

bayar terverifikasi

SPJ dan Nota Dinas 60 Terverifikasi Dokumen Dokumen tidak
SPJ belanja kegiatan lengkap / salah dapat
serta Surat Perintah Menit dan berkas pendukung dikembalikan

bayar tertanda tangani

Terverifikasi Dokumen 20 Dokumen SPJ valid
SPJ belanja kegiatan Menit dan Surat Permintaan
dan berkas pendukung Pembayaran (SPP)

Dokumen SPJ valid 10 Dokumen SPJ valid dan Dokumen tidak
dan Surat Permintaan Menit
Pembayaran (SPP) SPP/SPM yang telah di lengkap / salah dapat

Verifikasi dikembalikan

Dokumen SPJ valid dan 30 Dokumen SPJ valid dan .
SPP/SPM yang telah di Menit SPP/SPM yang telah di
Verifikasi tanda tangani

38

PEAKSANA

No KEGIATAN PELAKSANA / VERIFIKATOR BENDAHARA KA

PPTK KEUANGAN PENGELUARAN KEU

9 Menyerahkan Dokumen SPP/SPM GU (Ganti
Uang) yang telah lengkap ke BPKAD lalu
mengarsipkan Dokumen SPJ belanja kegiatan
dan SPP/SPM GU tersebut

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja

MUTU BAKU KET
WAKTU
ASUBAG KEPALA OPD PERSYARATAN OUTPUT

UANGAN (P.A)

Dokumen SPJ valid dan 3 Dokumen SP2D GU
SPP/SPM yang telah di hari
tanda tangani

39

FORMULIR LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / AKTIVITAS
D. DATA KEGIATAN

1 Nama SOP Penertiban SPP/SPM GU (Ganti Uang)
2 Jenis Kegiatan Rutin
3 Penanggung
Kepala Satuan / Pengguna Anggaran
Jawab Kepala Sub Bagian Keuangan
a. Produk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan
b. Kegiatan
4 Ruang Lingkup

E. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Nama Kegiatan Penertiban SPP/SPM GU (Ganti Uang)
Langkah Awal
PPTK/Pelaksana mengajukan permohonan pembayaran belanja kegiatan
Langkah Utama yang telah dilaksanakan dengan membuat Nota Dinas permohonan Ganti
Langkah Akhir Uang (GU)

Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran belanja kegiatan
berdasarkan dokumen terverifikasi dan membuat SPP GU (Ganti Uang)

Menyerahkan Dokumen SPP/SPM GU (Ganti Uang) yang telah lengkap
ke BPKAD lalu mengarsipkan Dokumen SPJ belanja kegiatan dan
SPP/SPM GU tersebut

F. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal 1 PPTK/Pelaksana mengajukan permohonan pembayaran belanja
kegiatan yang telah dilaksanakan dengan membuat Nota Dinas
permohonan Ganti Uang (GU) yang di lengkapi dengan dokumen SPJ
belanja kegiatan

2 Verifikator Keuangan memverifikasi Nota Dinas Permohonan Ganti
Uang (GU) dengan menyesuaikan rekening anggaran pada DPA dan
memeriksa kelengkapan berkas SPJ Belanja Kegiatan. Apabila tidak
sesuai DPA atau tidak lengkap dapat di kembalikan kepada pemohon
dan jika sudah lengkap dapat dibuatkan surat perintah bayar atau
standing intrukstion

3 Bendahara Pengeluaran menandatangani dan memverifikasi dokumen
SPJ Belanja kegiatan serta memeriksa ketersediaan uang persediaan

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 40