Buku Digital Panduan Dalam Bekerja

Langkah Utama pada rekening bank
Langkah Akhir 4 Kepala OPD/Pengguna Anggaran menandatangani dokumen SPJ

belanja kegiatan dan Surat Perintah Bayar
5 Kasubag Keuangan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan

dokumen SPJ belanja Kegiatan dan berkas pendukungnya
6 Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran belanja kegiatan

berdasarkan Surat Perintah Bayar terverifikasi dan membuat Surat
Permohonan Pembayaran Ganti Uang ( SPP-GU )

7 Kasubag Keuangan memverifikasi dan memparaf SPP-GU serta
membuat Surat Perintah Membayar (SPM)

8 Kepala Satpol PP / Pengguna Anggaran (P.A) menandatangani
SPP/SPM GU (Ganti Uang) yang telah di paraf dan di verifikasi

9 Bendahara Pengeluaran menyerahkan dokumen SPP/SPM GU (Ganti
Uang) yang telah lengkap ke BPKAD lalu mengarsipkan Dokumen
SPJ belanja kegiatan dan SPP/SPM GU tersebut

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 41

8.4 SOP PENERBITAN SPP/SPM LS (LANGSUNG)

Nomor SOP : /SATPOLPP-Sekret/2021

Tanggal Buat : April 2021

Tanggal Revisi : April 2021

Tanggal Efektif : Januari 2022

Di sahkan oleh :

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KEPALA

SUB BAGIAN KEUANGAN NIP.

Nama SOP : Penerbitan SPP/SPM LS (LANGSUNG)

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 1. Memiliki kemampuan di bidang Perbendaharaan dan Keuangan
Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 2. Pemahaman tentang prosedur dan peraturan
Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara serta 3. Mengetahui dan memahami mekanisme anggaran
Penyampaiaannya

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penyusunan Satndar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Komputer, Printer dan Kelengkapannya

2. Lembar Kerja, DPA Organisasi Perangkat Daerah

3. SPJ, Dokumen LS (Resume Kontrak)

4. Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku

KETERKAITAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila perhitungan kebutuhan Uang Di simpan sebagai data arsip elektronik dan arsip
Persediaan belum di selesaikan maka akan manual
menghambat penertiban SPP/SPM UP (Uang
Persediaan) yang akan di terbitkan pada sub

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 42

bagian keuangan pada OPD Satuan Polisi
pamong praja

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 43

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI

PEAKSANA

No KEGIATAN PELAKSANA / VERIFIKATOR BENDAHARA KA

PPTK KEUANGAN PENGELUARAN KEU

1 Permohonan Pembayaran Belanja Langsung
dengan melampirkan kontrak (kegiatan fisik)
dan SPJ (kegiatan honorarium)

2 Memverifikasi lampiran permohonan belanja
langsung (kontrak dan SPJ)

3 meneliti dan memeriksa dokumen belanja
langsung yang terverifikasi dan membuatkan
SPP LS

4 Menandatangani SPP yang telah di terbitkan

5 Memverifikasi kelengkapan dan keabsahan
dokumen SPJ belanja langsung dan SPP serta
menerbitkan SPM

6 Menandatangani SPP/SPM LS yang telah
terverifikasi

7 Menyerahkan Dokumen SPP/SPM LS yang
telah lengkap ke BPKAD lalu mengarsipkan
Dokumen SPJ belanja langsung dan SPP/SPM
LS tersebut

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja

PENERBITAN SPP/SPM LS (LANGSUNG)
I PAMONG PRAJA

MUTU BAKU KET

ASUBAG KEPALA OPD PERSYARATAN WAKTU OUTPUT

UANGAN (P.A)

Bukti Dokumen 30 Bukti Dokumen
kontrak dan SPJ Menit kontrak dan SPJ
Belanja Langsung Belanja Langsung

Bukti Dokumen 30 Bukti Dokumen kontrak Dokumen tidak
kontrak dan SPJ Menit
Belanja Langsung dan SPJ Belanja lengkap / salah dapat

Langsung terverifikasi dikembalikan

Bukti Dokumen kontrak 60 Dokumen SPP LS yang
telah di verifikasi
dan SPJ Belanja Menit

Langsung terverifikasi

Dokumen SPP LS yang 30 Dokumen SPP LS
telah di verifikasi Menit yang telah di tanda
tangani

Dokumen SPP LS 30 Verifikasi Dokumen Dokumen tidak
yang telah di tanda Menit SPP dan membuat lengkap / salah dapat
tangani SPM LS dikembalikan

Dokumen SPP dan 20 Dokumen SPP dan
membuat SPM LS Menit SPM LS yang sudah
terverifikasi ditanda tangani

Dokumen SPP dan 2 Dokumen SP2D LS
SPM LS yang sudah hari
ditanda tangani

44

FORMULIR LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN / AKTIVITAS
G. DATA KEGIATAN

1 Nama SOP Penertiban SPP/SPM LS (Langsung)
2 Jenis Kegiatan Rutin
3 Penanggung
Kepala Satuan / Pengguna Anggaran
Jawab Kepala Sub Bagian Keuangan
a. Produk Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang Selatan
b. Kegiatan
4 Ruang Lingkup

H. IDENTIFIKASI KEGIATAN

Nama Kegiatan Penertiban SPP/SPM LS (Langsung)
Langkah Awal
PPTK/Pelaksana mengajukan permohonan pembayaran belanja langsung
Langkah Utama kegiatan yang telah dilaksanakan dengan melampirkan bukti atau
Langkah Akhir dokumen kontrak dan SPJ

Bendahara Pengeluaran membuat SPP LS (Langsung)

Menyerahkan Dokumen SPP/SPM LS (Langsung) yang telah lengkap ke
BPKAD lalu mengarsipkan Dokumen SPJ belanja kegiatan dan SPP/SPM
GU tersebut

I. IDENTIFIKASI LANGKAH

Langkah Awal 1 PPTK/Pelaksana mengajukan permohonan pembayaran belanja
Langkah Utama langsung kegiatan yang telah dilaksanakan dengan melampirkan
bukti-bukti atau dokumen kontrak dan SPJ

2 Verifikator Keuangan memverifikasi bukti-bukti atau dokumen kontrak
dan SPJ dengan menyesuaikan rekening anggaran pada DPA dan
memeriksa kelengkapan berkas SPJ Belanja Kegiatan. Apabila tidak
sesuai DPA atau tidak lengkap dapat di kembalikan kepada pemohon
dan jika sudah lengkap dapat diserahkan ke bendahara pengeluaran

3 Bendahara Pengeluaran memverifikasi dokumen kontrak dan SPJ
serta membuatkan SPP LS

4 PPTK menandatangani SPP LS yang telah terbit

5 Kasubag Keuangan memverifikasi kelengkapan dan keabsahan
dokumen SPP dan SPJ serta menerbitkan SPM

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 45

Langkah Akhir 6 Kepala Satpol PP / Pengguna Anggaran (P.A) menandatangani
SPP/SPM LS (Langsung) yang telah di paraf dan di verifikasi

7 Bendahara Pengeluaran menyerahkan dokumen SPP/SPM LS
(Langsung) yang telah lengkap ke BPKAD lalu mengarsipkan
Dokumen kontrak dan SPJ serta SPP/SPM LS tersebut

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 46

BAB VII
PENUTUP

BUku DIgital panduan dalam beKERJA “BUDI KERJA” disusun sebagai
bagian dari implementasi aksi perubahan. Buku ini diharapkan tersampainya
informasi tentang aturan dan cara dalam pelayanan administrasi keuangan yang
efektif dan efisien, sehingga tujuan dan target capaian kinerja pegawai dapat
tercapai dan terlaksana dengan baik agar terhindar berbagai masalah dalam
penyelesaian pertanggungjawaban keuangan.

Penulis sadar bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu,
akan dilakukan revisi apabila mendatang terdapat kekurangan maupun
perubahan. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran serta memohon maaf
apabila ada kesalahan kata-kata dan pengetikan karena penulis masih dalam
tahap pembelajaran.

PENULIS

ILHAM RIZKY
Kasubag Keuangan
NIP. 19850906 201101 1 001

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 47

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja 48

KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 49
JL. RAYA PUSPIPTEK, No.1
KECAMATAN SETU
KOTA TANGERANG SELATAN – BANTEN
15312

Buku Digital Panduan Dalam Bekerja