pdf-evaluasi-akademik-latsar-cpns_compress

LAPORAN AKTUALISASI DAN HABITUASI

NILAI-NILAI DASAR, PERAN DAN KEDUDUKAN PNS
“OPTIMALISASI PEMAHAMAN PASIEN DAN KELUARGA PASIEN

TENTANG TRIAGE MELALUI BUKU SAKU TRIAGE (BUSATRI)
DI INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN BUTON”

Oleh:
dr. WA ODE NUR INTAN OCTINA

NDH: 22

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III
ANGKATAN LVIII TAHUN 2020

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
BEKERJASAMA DENGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KENDARI
2020
LEMBAR PERSETUJUAN

i

LAPORAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III

Nama : dr. WA ODE NUR INTAN OCTINA

NIP. : 19901009 201903 2 019

Instansi : RSUD Kab.Buton
Jabatan : Dokter Ahli Pertama
NDH : 022

JUDUL

OPTIMALISASI PEMAHAMAN PASIEN DAN KELUARGA PASIEN
TENTANG TRIAGE MELALUI BUKU SAKU TRIAGE (BUSATRI)
DI INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KABUPATEN BUTON

Telah disetujui untuk diseminarkan tanggal: 16 Juni 2020

COACH, MENTOR,

Hj. Putri Mase, S.Ikom La Gune, SKM
NIP. 19630225 198303 2 014 NIP. 19681231 198803 1 022

ii

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AKTUALISASI DAN HABITUASI
NILAI-NILAI DASAR, PERAN DAN KEDUDUKAN PNS

Judul : OPTIMALISASI PEMAHAMAN PASIEN DAN KELUARGA PASIEN
TENTANG TRIASE MELALUI BUKU SAKU TRIAGE (BUSATRI) DI
Nama INSTALASI GAWAT DARURAT RSUD KABUPATEN BUTON
NIP.
Instansi : dr. WA ODE NUR INTAN OCTINA
Jabatan
NDH : 19901009 201903 2 019

: RSUD Kab.Buton

: Dokter Ahli Pertama

: 022

Telah diterima dan diperbaiki sesuai saran Penguji, Coach dan Mentor
pada Seminar/ Evaluasi pelaksanaan Aktualisasi yang dilaksanakan pada tanggal, 16 Juni 2020

PENGUJI, COACH, Kendari, 16 Juni 2020
MENTOR,

Ardin, S.E., M.M Hj. Putri Mase, S.Ikom La Gune, SKM
NIP. 19660220 198610 1 004 NIP. 19630225 198303 2 014 NIP. 19681231 198803 1 022

Mengetahui :
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Dr. Hj. NUR ENDANG ABBAS, SE., M.Si
NIP. 19620407 198103 2 002
iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya,
sehingga penulis dapat menyelesaaikan tugas laporan aktualisasi “Optimalisasi Pemahaman
Pasien Dan Keluarga Pasien Tentang Triase Melalui BUSATRI Di Instalasi Gawat Darurat
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton”. Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan
laporan aktualisasi ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas aktualisasi Pendidikan dan
Pelatihan Dasar CPNS Angkatan LVIII Gol.III tahun 2020.

Penyusunan laporan aktualisasi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh
karena itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada
kepala BPSDM Ibu Dr. Hj. Nur Endang Abbas, SE.,M.Si, Ibu Hj Putri Mase, S.Ikom selaku
Coach, Bapak La Gune, SKM selaku Mentor, serta semua pihak terkait yang tidak dapat
penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya laporan aktualisasi ini.

Penulis sadar bahwa laporan aktualisasi ini masih jauh dai kesempurnaan. Oleh karena
itu, penulis berharap masukan dari berbagai pihak membuat laporan menjadi lebih baik.
Demikian, semoga penyusunan laporan aktualisasi ini berguna dan menjadi salah satu
referensi bagi pembaca semua. Terima Kasih.

Kendari, 16 Juni 2020

Penulis

iv

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………………………. i
LEMBAR PERSETUJUAN ………………………………………………………………. ii
LEMBAR PENGESAHAN ………………………………………………………………..iii
KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………. iv
DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………. v
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ………………………………………………………………… 1
B. Tujuan

a. Umum ……………………………………………………………………… 2
b. Khusus …………………………………………………………………….. 2
C. Manfaat
a. Manfaat Untuk Penulis …………………………………………………… 2
b. Manfaat Untuk Organisasi ………………………………………………. 2
c. Manfaat Untuk Masyarakat ……………………………………………… 3
D. Ruang Lingkup Kegiatan Aktualisasi………………………………………… 3
BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI, KONSEP NILAI-NILAI DASAR
DAN KEDUDUKAN PERAN ASN DAN PENETAPAN ISU
A. Gambaran Umum Organisasi
a. Profil Organisasi ………………………………………………………….. 4
b. Struktur Organisasi…………………………………………………………. 5
c. Visi, Misi dan Nilai Organisasi …………………………………………… 5
d. Tupoksi Organisasi ……………………………………………………….. 6
B. Nilai-Nilai Dasar ASN ………………………………………………………...10
C. Kedudukan dan Peran ASN ………………………………………………….18
D. Penetapan Isu dan Dampaknya ……………………………………………..23
E. RANCANGAN AKTUALISASI

BAB III CAPAIAN AKTUALISASI
A. Kendala dan Antisipasi ……………………………………………………….33
B. Hasil Aktualisasi……………………………………………………………… 34
C. Analisis Dampak……………………………………………………………… 56

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan …………………………………………………………………… 57
B. Saran …………………………………………………………………………..57
C. Rencana Tindak Lanjut……………………………………………………… 57

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………………………..58
LAMPIRAN-LAMPIRAN ……………………………………………………………… 59

v

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia No.12 Tahun 2018 menjelaskan Pelatihan dasar CPNS adalah
pendidikan dan pelatihan dalam masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi
untuk membangun integrasi moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme
dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan
memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

Sebagai penyelenggara Negara, semestinya Pegawai Negeri Sipil (PNS)
menjelaskan seluruh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam nilai akuntabilitas,
nasionalisme, etika public, komitmen mutu, dan anti korupsi.

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instantasi pemerintah. Pegawai
ASN memiliki fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta
perekat dan pemersatu bangsa. Peran PNS di bidang kesehatan adalah mewujudkan
pelayanan kesehatan yang berkualitas prima di pusat-pusat pelayanan kesehatan yang
ada seperti rumah sakit milik pemerintah dan pusaat kesehatan masyarakat
(PUSKESMAS) meliputi pelayanan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitative.

Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit mempunyai tugas
menyelenggarakan pelayanan asuhan medis dan asuhan keperawatan sementara serta
pelayanan pembedahan darurat, bagi pasien yang dating dengan gawat darurat medis.
Hak pasien sebagaimana tercantum dalam UU no. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit
salah satunya adalah pasien berhak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu
seesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional dan memperoleh
layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan
materi.

1

Pelayanan IGD mengacu pada konsep triase dimana pasien akan dilayani
berdasarkan tingkat kegawatdaruratannya mengacu pada “time saving is life and limb
saving”. Secepat apapun pasien datang ke IGD, namun masih ada kondisi pasien yang
lebih gawat, maka IGD akan memprioritaskan pasien yang kondisinya lebih gawat
daripada pasien yang datang dahulu tersebut. Pasien dengan prioritas rendah akan
menunggu lebih lama untuk penilaian dan pengobatan.

Dalam system triase IGD, ada 4 kategori warna yang memiliki arti masing-
masing yang disesuaikan dengan kondisi pasien, yaitu: 1) Kategori Merah, adalah
pasien prioritas pertama yang mengalami kondisi kritis dan memerlukan pertolongan
medis segera. 2) Kategori Kuning merupakan prioritas kedua yang juga
membutuhkan pertolongan segera tapi pasien ini tidak dalam kondisi kritis. 3)
Kategori Hijau, merupakan prioritas ketiga dimana pasien dalam kategori ini
biasanya sakit ringan dan masih mampu berjalan atau mencari pertolongan sendiri. 4)
Kategori Hitam diperuntukkan untuk pasien yang sudah tidak mungkin ditolong lagi
atau sudah meninggal.

Rata-rata Rumah Sakit terakreditasi sudah melaksanakan system triase dengan
baik, namun belum disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat atau pasien dan
keluarga pasien seperti halnya yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Buton. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat tema rancangan aktualisasi yaitu
optimalisasi pemahaman pasien dan keluarga pasien tentang triase melalui buku saku
triase (BUSATRI) di Instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten Buton.

Diharapkan dengan adanya aktualisaasi nilai dasar profesi PNS antara lain
Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, Anti Korupsi (ANEKA)
yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

B. TUJUAN
1. Tujuan Umum
Teraktualisasinya nilai-nilai dasar PNS adalah membentuk PNS yang professional
sehingga mampu melaksanakan perannya sebagai pelayan masyarakat, pelaksaana
kebijakan publik, serta perakat dan pemersatu bangsa dalam pelaksanaan tugas
sebagai dokter umum di RSUD Kab. Buton.

2

2. Tujuan Khusus
Mengoptimalkan pemahaman pasien dan keluarga pasien tentang triase melalui
Buku Saku Triase (BUSATRI) di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Buton.

C. MANFAAT
1. Manfaat Untuk Penulis
Terwujudnya karakter PNS sesuai dengan nilai-nilai dasar PNS.
2. Manfaat Untuk Organisasi
 Tercapainya visi dan misi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton
 Peningkatan kualitas mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Buton.

3. Manfaat Untuk Masyarakat
Tercapainya kepuasan dan kenyamanan masyarakat khususnya pasien dan
keluarga pasien di Instalasi Gawat Darurat Kabupaten Buton.

D. RUANG LINGKUP KEGIATAN AKTUALISASI
Ruang lingkup kegiatan aktualisasi ini adalah ruangan Instalasi Gawat Darurat di
Rumah Sakit Kabupaten Buton dengan akan diterapkannya nilai-nilai Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi sebagai Aparatur Sipil
Negara (ASN). Aktualisasi berlangsung dari tanggal 13 Maret – 18 April 2020.

3

BAB II
GAMBARAN UMUM ORGANISASI, KONSEP NILAI-NILAI DASAR DAN

KEDUDUKAN PERAN ASN DAN PENETAPAN ISU

A. Gambaran Umum Organisasi
1. Profil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton
a. Letak Geografis
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton terletak di Desa Laburunci,
Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton. Pada posisi 5,520 Lintang Selatan dan
122,840 Bujur Timur. Posisinya sangat strategis yang mudah dijangkau oleh seluruh
kenderaan karena berada pada jalan utama yakni jalan Balai Kota. Jalan utama ini
menghubungkan kantor-kantor dan pemukiman penduduk.
b. Lingkungan Fisik
Lingkungan fisik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton berada pada
lembah dengan permukaan tanah yang agak rata, walaupun struktur dan topografi
pulau Buton yang berbukit.
c. Status
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi
Tenggara No. 858/2799/XII/05 Tentang Pemberian Izin Sementara Status Type C
RSUD Kabupaten Buton Kab. Buton. Pada Tahun 2012 RSUD Kabupaten Buton
telah terakreditasi dengan 5 pelayanan.
d. Organsasi dan Manajemen
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton merupakan perangkat
Pemerintah Daerah Kabupaten Buton yang mempunyai tugas pokok melaksanakan
kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di
bidang kesehatan dengan struktur organisasi berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun
2011, sebagaimana tertera pada diagram halaman berikut :

4

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
BUTON

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

DIREKTUR

BIDANG BIDANG BIDANG BAGIAN
PENUNJANG MEDIK BINA PROGRAM TATA USAHA
PERAWATAN DAN
PELAYANAN

SEKS I SEKSI S EKS I SEKSI S EKS I SEKSI SUB BAGIAN SUB BAGIAN
KEPERAWATAN PELAYANAN MEDIK LABORATORIUM, GIZI DAN LAUNDRY PERENCANAAN DAN DATA DAN REKAM UMUM KEUANGAN

FARMASI DAN EVALUASI MEDIK & PERLENGKAPAN
LABORATORIUMM
SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN

DAN DIKLAT

2. Visi dan Misi Organisasi
a. Visi
Dalam mengemban tugas dan fungsinya, maka Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Buton menetapkan suatu visi yang merupakan suatu cita-cita bersama
yang ingin di capai dimasa depan. Rumusan visi dan misi Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Buton mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupeten Buton
dan Departemen Kesehatan RI sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang
kesehatan, dengan fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah
ditetapkan, maka visi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton ditetapkan
sebagai berikut :

“Menjadi Rumah Sakit Terakreditasi yang Peka Budaya
dan Terjangkau”

5

Visi tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dalam
membangun komitmen bagi setiap aparatur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Buton baik itu Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Non PNS yang ada dalam
lingkup RSUD dimana dalam era otonomi daerah dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang
optimal.

Komitmen ini diharapkan mampu direfleksikan dan disenjawatakan dalam
setiap tindakan dan perilaku pegawai Rumah Sakit Umum Daerah kepada
masyarakat baik sebagai pasien maupun keluarga pasien dan tamu RSUD yang
dilandasi azas kemanusiaan dan etika profesi yang tinggi disertai dengan prinsip
keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas.
b. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut di atas, maka RSUD Kabupaten Buton
telah menetapkan misi yang mengambarkan hal yang harus dilaksanakan sebagai
berikut :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan memberikan layanan yang

paripurna.
2. Meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM rumah sakit yang tangguh dan

profesional .
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sesuai standar rumah

sakit.
4. Meningkatkan ketersediaan peralatan penunjang pelayanan kesehatan baik

peralatan medis maupun non medis.
5. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh karyawan rumah sakit.
6. Meningkatkan manajemen yang efektif dan efisien.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton adalah merupakan instansi teknis

Pemerintah Kabupaten Buton yang menyelenggarakan pembangunan kesehatan di
Kabupaten Buton, yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang
seoptimal mungkin.

6

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang kedudukan Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Buton mempunyai tugas
pokok :

Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam
rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi
dibidang kesehatan

a. Tugas Pokok
Tugas pokok tersebut di atas, lebih lanjut dijabarkan ke dalam tugas pokok

bidang-bidang dan bagian tata usaha Rumah Sakit Umum Kabupaten Buton, yaitu
sebagai berikut :
1. Bagian Tata Usaha :

Mempunyai tugas pokok yaitu pelayanan administrasi dan ketatausahaan
kepada semua satuan kerja di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah yang
meliputi urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, urusan keuangan dan
perlengkapan serta urusan umum dan hukum.
2. Bidang Perawatan dan Pelayanan :
Mempunyai togas pokok yaitu melaksanakan sebahagian tugas Rumah Sakit
Umum Daerah untuk menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis
penyelenggaraan kegiatan perawatan dan pelayanan medik bagi pasien
emergency, pasien rawat jalan, pasien rawat inap dan rujukan dan
melaksanakan kegiatan perawatan dan pelayanan medik bagi pasien
emergency, pasien rawat jalan, pasien rawat inap dan rujukan.
3. Bidang Penunjang Medik :
Mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebahagian tugas Rumah Sakit
Umum Daerah dalam menyiapkan bahan pedoman petunjuk teknis,
menyelenggarakan kegiatan penunjang medik yang meliputi Pelayanan
Laboratorium, Farmasi, Radiologi dan Pelayanan Gizi dan Laundry.
4. Bidang Bina Program
Mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan bahan pedoman petunjuk tehnis
penyelenggaraan kegiatan bidang Bina program yang meliputi perencanaan dan

7

evaluasi program, pengolahan data dan rekam medik, penyediaan dan
pengembangan system informasi kesehatan serta pelaporan hasil kegiatan.

b. Tugas Pokok Dan Fungsi Dokter Ahli Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi Dokter Ahli Pertama sesuai rumpun jabatan dokter

umum tercantum dalam KepMenPAN No 139/KEP/MPAN/11/2003 sebagai
berikut:
1. Melakukan pelayanan medik umum rawat jalan tingkat pertama;
2. Melakukan pelayanan spesialistik rawat jalan tingkat pertama;
3. Melakukan tindakan khusus tingkat sederhana oleh Dokter Umum;
4. Melakukan tindakan khusus tingkat sedang oleh Dokter Umum;
5. Melakukan tindakan spesialistik tingkat sederhana;
6. Melakukan tindakan spesialistik tingkat sedang;
7. Melakukan tindakan darurat medik/ pertolongan pertama pada kecelakaan

(P3K) tingkat sederhana;
8. Melakukan kunjungan (visite) kepada pasien rawat inap;
9. Melakukan pemulihan mental tingkat sederhana;
10. Melakukan pemulihan mental kompleks tingkat I;
11. Melakukan pemulihan fisik tingkat sederhana;
12. Melakukan pemulihan fisik kompleks tingkat I;
13. Melakukan pemeliharaan kesehatan ibu;
14. Melakukan pemeliharaan kesehatan bayi dan balita;
15. Melakukan pemeliharaan kesehatan anak;
16. Melakukan pelayanan keluarga berencana;
17. Melakukan pelayanan imunisasi;
18. Melakukan pelayanan gizi;
19. Mengumpulkan data dalam rangka pengamatan epidemiologi penyakit;
20. Melakukan penyuluhan medik;
21. Membuat catatan medik rawat jalan;
22. Membuat catatan medik rawat inap;
23. Melayani atau menerima konsultasi dari luar atau keluar;
24. Melayani atau menerima konsultasi dari dalam;
25. Menguji kesehatan individu;

8

26. Menjadi Tim Penguji Kesehatan;
27. Melakukan visum et repertum tingkat sederhana
28. Melakukan visum et repertum kompleks tingkat I
29. Menjadi saksi ahli;
30. Mengawasi penggalian mayat untuk pemeriksaan;
31. Melakukan otopsi dengan pemeriksaan laboratorium
32. Melakukan tugas jaga panggilan/ on call;
33. Melakukan tugas jaga di tempat/ rumah sakit;
34. Melakukan tugas jaga di tempat sepi pasien;
35. Melakukan kaderisasi masyarakat dalam bidang kesehatan tingkat sederhana.

c. Fungsi RSUD Kabupaten Buton
Selanjutnya, fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton No. 4 tahun 2011 tentang
Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Buton, mempunyai fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis Rumah Sakit Umum Daerah;
2. Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional;
3. Pengelolaan urusan ketatausahaan Rumah Sakit Umum Daerah;
4. Pembinaan pelaksanaan dan peningkatan Mutu Perawatan dan Pelayanan

Kesehatan ;
5. Peningkatan mutu Pelayanan Medik;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

4. Motto Rumah Sakit
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton Kab.Buton memiliki Motto:

Kami Berikhtiar ALLAH Yang Menyembuhkan. Seluruh staf RSUD Kabupaten
Buton berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh masyarakat.
Berkomitmen untuk selalu berusaha memberikan layanan yang PRIMA kepada
masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.

9

5. Falsafah Rumah Sakit
Rumah Sakit Umum Kabupaten Buton mempuyai Falsafah: “ 3 P “ Pomaasi

(saling menyayangi), Pobantu-bantu (tolong menolong) dan Pouumela (memberikan
yang terbaik ).

B. Konsepsi Nilai Dasar ASN (Aparatur Sipil Negara)

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai.
Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk
memenuhi tanggung jawab yang menjadiamanahnya (LAN,2015).

Aspek-aspek Akuntabilitas meliputi beberapa hal sebagai berikut (LAN,2015):
a. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship);
b. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results- oriented);
c. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires reporting);
d. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless without

consequences);
e. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance).

Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama, yaitu (LAN,2015):
a. Untuk menyediakan kontrol demokratis (peran demokrasi), dengan membangun

suatu sistem yang melibatkan stakeholders dan users yang lebih luas (termasuk
masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif dan di lingkungan pemerintah itu
sendiri baik di tingkat kementrian, lembaga maupun daerah)
b. Untuk mencegah korupsi dan penyalagunaan kekuasaaan (peran konstitusional)
c. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar)

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: akuntabilitas vertical (vertical
accountability), dan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability). Akuntabilitas
vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih
tinggi. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas
(LAN,2015).

Terdapat lima tingkatan akuntabilitas sebagai berikut (LAN,2015):
1. Akuntabilitas Personal (Personal Accountability)

10

2. Akuntabilitas Individu
3. Akuntabilitas Kelompok
4. Akuntabilitas Organisasi
5. Akuntabilitas Stakeholder

Indikator nilai-nilai dasar akuntabilitas antara lain (LAN,2015):
1) Kepemimpinan: pimpinan memberi contoh pada orang lain, adanya komitmen

yang tinggi dalam melakukan pekerjaan.
2) Transparansi: keterbukaan informasi akan mendorong tercapainya akuntabilitas
3) Integritas: mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku
4) Responsibilitas: kewajiban bagi setiap individu dan lembaga, bahwa ada suatu

konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan
untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat
5) Keadilan: landasan utama dari akuntabilitas yang harus dipelihara dan
dipromosikan karena ketidakadilan dapat menghancurkan kepercayaan dan
kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja tidak optimal.
6) Kepercayaan: rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan
7) Keseimbangan: keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian yang yang
dimiliki
8) Kejelasan: mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi organisasi,
kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja.
9) Konsistensi: menjamin stabilitas untuk mencapai lingkungan yang akuntabel.

2. Nasionalisme

Dalam arti luas,nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang
wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Prinsip
nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar
bangsa Indonesia senantiasa, menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan dan
keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan
(LAN,2015).

Nilai-nilai Nasionalisme sesuai dengan lima sila Pancasila, yaitu (LAN,2015):
1. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

a) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya
11

terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
b) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab.
c) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara
pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
d) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
e) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah
yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha
Esa.
f) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan
ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
g) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa kepada orang lain.
2. Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap
manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan,
jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
d. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepaselira.
e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
f. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
g. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
h. Berani membela kebenaran dan keadilan.
i. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
j. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan
bangsa lain.
3. Sila ketiga: Persatuan Indonesia
a) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan

12

keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan.
b) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila
diperlukan.
c) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
d) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air
Indonesia.
e) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial.
f) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
g) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuanbangsa.

4. Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan Perwakilan
a) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia
mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
b) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
c) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama.
d) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat
kekeluargaan.
e) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai
sebagai hasil musyawarah.
f) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan
melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
g) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan.
h) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani
yang luhur.
i) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral
kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan
kesatuan demi kepentingan bersama.

13

j) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk
melaksanakan pemusyawaratan.

5. Sila kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
a) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan
suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
b) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
c) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
d) Menghormati hak orang lain.
e) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
f) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan
terhadap orang lain.
g) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan
gaya hidup mewah.
h) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan
kepentingan umum.
i) Suka bekerja keras.
j) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan
kesejahteraan bersama.
k) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata
dan berkeadilan social.

3. Etika Publik

Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik/buruk, benar/salah yang harus
dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu
pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam
kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau
norma yang menentukan baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan keputusan
untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab
pelayanan publik (LAN RI,2015) .

Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang
ASN, yakni sebagai berikut (LAN RI,2015):
a. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Pancasila
b. Setia dalam mempertahankan UUD 1945

14

c. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak
d. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian
e. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif
f. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur
g. Mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerja publik
h. Memiliki kemampuan menjalankan kebijakan pemerintah
i. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat,

berdaya guna, berhasil guna, dan santun
j. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi
k. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama
l. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai
m. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan
n. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat

sistem karir.

Pada prinsipnya ada 3 (tiga) dimensi etika publik :
1. Dimensi Kualitas PelayananPublik
2. Dimensi Modalitas
3. Dimensi Tindakan Integritas Publik Indikator etika publik meliputi:

a. Adanya kode etik, yang merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah
laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada
hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis.

b. Keramahan dalam bersikap akan membuat orang lain merasa dihargai dan
dihormati.

c. Sopan santun, merupakan sikap yang berdasarkan pada aspek nilai dan
norma saat melayani publik sehingga meningkatkan kualitas pelayanan
publik

d. Empati dan simpati, sikap seakan merasakan apa yang dirasakan orang lain.
Simpati akan berlangsung ketika ada sikap saling pengertian dan saling
percaya sehingga memudahkan dalam berkomunikasi.

e. Netralitas.

15

4. Komitmen Mutu

Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain yang
tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Komitmen mutu
merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil,
dipersepsikan oleh individu terhadap produk/ jasa berupa ukuran baik/buruk. Bidang
apapun yang menjadi tanggung jawab pegawai negeri sipil semua mesti dilaksanakan
secara optimal agar dapat memberi kepuasan kepada stakeholder (LAN RI,2015).

Indikator komitmen mutu antara lain (LAN RI,2015):
1. Orientasi mutu, berkomitmen untuk senantiasa melakukan pekerjaan dengan

arah dan tujuan untuk kualitas pelayanan
2. Efisien adalah berdaya guna, dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil

tanpa pemborosan sumber daya dan hemat waktu
3. Efektif adalah berhasil guna, menunjukkan tingkat ketercapaian target yang

telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja.
4. Inovatif adalah suatu yang baru sebagai perwujudan ide kreativitas untuk

meningkatkan mutu pelayanan.

5. Anti Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin "corruption dan "corruptus" yang berarti
kerusakan atau kebobrokan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan
sebagai kejahatan luar biasa, salah satu alasannya adalah karena dampaknya yang
luar biasa menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga,
masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan tersebut tidak hanya terjadi
dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat berdampak secara jangka panjang
(LAN RI,2015).

Kesadaran Anti korupsi yang telah mencapi puncak tertinggi akan menyentuh
spiritual accountability, apalagi ketika menyadari bahwa dampak korupsi itu tidak
sekedar kerugian keuangan negara, namun ada kaitannya dengan kerusakan
kehidupan. Kualitas spiritual accountability yang baik secara otomatis membuat
manusia berhati-hati atas akibat perbuatannya kepada manusia dan alam pada
umumnya (menjadi manusia yang amanah, berempati, dan santun), dan dengan
sendirinya mendorong manusia berusaha sebaik mungkin dalam bekerja, bersabar,
dan mensyukuri nikmat Tuhan dan mewujudkannya dalam setiap langkah dan

16

tingkah laku (LAN RI,2015).
Manusia sebagai faktor kunci perubahan, dan pendekatan yang seutuhnya

terkait manusia sebagai makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan
lingkungannya, maka pembangunan integritas perlu dimulai dari upaya membangun
integritas individu yang selaras dengan integritas organisasi dan bangsa. Pembenahan
akhlak/moral berarti membangun integritas individu dan budaya anti korupsi serta
membangun sistem yang berintegritas (LAN RI,2015).

Kelman dan Brigham menyebutkan adanya tiga proses sosial yang berperan
dalam proses perubahan sikap dan perilaku yaitu kesediaan, identifikasi, dan
internalisasi. Integritas sebagai suatu proses sosial yang ditujukan untuk mengatasi
korupsi di Indonesia, dengan demikian salah satu upaya perubahannya dapat
dilakukan melalui tiga proses perubahan sosial dari Brigham tersebut (LAN
RI,2015).

Adapun Nilai-nilai dasar anti korupsi adalah meliputi (LAN RI,2015):
1. Jujur

Jujur adalah sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara
pengetahuan, perkataan, dan perbuatan. Jujur berarti mengetahui apa yang
benar, mengatakan dan melakukan yang benar. Orang yang jujur adalah orang
yang dapat dipercaya, lurus hati, tidak berbohong, dan tidak melakukan
kecurangan.
2. Disiplin
Disiplin adalah kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala
bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Disiplin berarti patuh pada
aturan.
3. Tanggungjawab
Tanggungjawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan
tugas dan kewajibannya baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial,
masyarakat, bangsa dan negara maupun agama.
4. Kerja keras
Kerja keras adalah sungguh-sungguh berusaha ketika menyelesaikan berbagai
tugas permasalahan, ekerjaan, dan lain-lain dengan sebaik-baiknya. Kerja
keras berarti pantang menyerah, terus berjuang, dan berusaha.
5. Adil

17

Adil berarti tiak berat sebelah, tidak memihak pada salah satu. Adil juga
berarti perlakuan yang sama untuk semua tanpa membeda-bedakan
berdasarkan golongan atau kelas tertentu
6. Mandiri
Mandiri adalah dapat berdiri sendiri tidak bergantung pada orang lain.
Mandiri juga berarti kemampuan menyelesaikan, mencari, dan menemukan
solusi dari masalah yang dihadapi.
7. Berani
Berani adalah hati yang mantap, rasa percaya diri yang besar dalam
menghadapi ancaman atau hal yang dianggap sebagai bahaya dan kesulitan.
Berani berarti tidak takut atau gentar
8. Sederhana
Sederhana adalah bersahaja. Sederhana berarti menggunakan sesuatu
secukupnya tidak berlebih-lebihan.
9. Peduli
Peduli adalah sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang
lain, masyarakat yang membutuhkan, dan lingkungan sekitar.

C. Kedudukan dan Peran ASN (Aparatur Sipil Negara)

1. Manajemen ASN
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan Pegawai

ASN yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih
menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu
tersedia sumber daya aparatur sipil Negara yang unggul selaras dengan
perkembangan jaman (LAN RI,2015).

Adapun asas-asas manajemen ASN berdasaarkan Undang-Undang Republik
Indonesia No. 5 Tahun 2014, antara lain (LAN RI,2015:

1. Kepastian hukum;
2. Profesionalitas;
3. Proporsionalitas;
4. Keterpaduan;
5. Delegasi;

18

6. Netralitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efektif dan efisien;
9. Keterbukaan;
10. Non diskriminatif;
11. Persatuan;
12. Kesetaraan;
13. Keadilan;
14. Kesejahteraan.

2. Pelayanan Publik
Pelayanan Publik menurut Lembaga Administrasi Negara adalah segala bentuk

pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah di pusat dan daerah dan
di lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang atau jasa baik dalam pemenuhan
kebutuhan masyarakat (LAN RI,2015).

Adapun prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan
prima adalah (LAN RI,2015):
a. Partisipatif

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat pemerintah
perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi hasilnya.
b. Transparan
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara
pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui
segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut.
c. Responsif
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik pemerintah wajib mendengar dan
memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya terkait dengan bentuk dan jenis
pelayanan publik yang mereka butuhkan, mekanisme penyelenggaraan layanan,
jam pelayanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan.
d. Tidak Diskriminatif

19

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan
antara satu warga negara dengan warga negara yang lain atas dasar perbedaan
identitas warga negara.
e. Mudah dan Murah
Penyelenggaraan pelayanan publik dimana masyarakat harus memenuhi berbagai
persyaratan dan membayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan
harus diterapkan prinsip mudah dan murah. Hal ini perlu ditekankan karena
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk
mencari keuntungan melainkan untuk memenuhi mandat konstitusi.
f. Efektif dan Efisien
Penyelenggaraan pelayan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang
hendak dicapainya dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan
prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah.
g. Aksesibel
Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau
oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan dapat dijangkau dalam
arti non-fisik yang terkait dengan biaya dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh
masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut.
h. Akuntabel
Semua bentuk penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat
dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat. Pertanggungjawaban
di sini tidak hanya secara formal kepada atasan akan tetapi yang lebih penting
harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas melalui
media publik.
i. Berkeadilan
Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat melindungi
kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah
ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat.

3. Whole Of Goverment (WoG)
Whole of Goverment (WoG) adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan

pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari
keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai

20

tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan pelayanan publik.
Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu pendekatan
yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang
relevan (LAN RI,2015).

Pendekatan WoG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-
negara Anglo-Saxon seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Terdapat beberapa
alasan yang menyebabkan mengapa WoG menjadi penting dan tumbuh sebagai
pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah (LAN RI,2015).

Pertama, adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam
mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta
penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, perkembangan teknologi
informasi situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong
pentingnya WoG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara
kebijakan dan layanan publik (LAN RI,2015).

Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan aadanya fenomena ketimpangan
kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam
pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain atau
masing-masing sektor namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru
kontraproduktif atau “saling membunuh”. Sementara di sisi lain sektor pertambangan
memandang bahwa pembangunan memerlukan modal besar dan hanya tambanglah
yang bisa menyediakan. Kedua sektor sangat penting, tetapi nampak ada perbedaan
tajam atau bahkan saling bertabrakan dalam perumusan tujuan masing-masing (LAN
RI,2015).

Perbedaan orientasi sektor dalam pembangunan bisa menyebabkan tumbuhnya ego
sektoral (mentalitas sila) yang mendorong perilaku dan nilai individu maupun
kelompok yang menyempit pada kepentingan sektornya (LAN RI,2015).

Ketiga, khususnya dalam konteks indonesia keberagaman latar belakang nilai,
budaya, adat istiadat serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi
disitegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong
tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-
elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI (LAN RI,2015).

Dalam hal ini, WoG menjadi penting, karena diperlukan sebuah upaya untuk
memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan

21

bersama. Sikap, perilaku dan nilai yang berorientasi sektor harus dicairkan dan
dibangun dalam fondasi kebangsaan yang lebih mendasar, yang mendorong adanya
semangat persatuan dan kesatuan (LAN RI,2015).

D. Penetapan Isu dan Dampaknya

Secara umum isu diartikan sebagai suatu fenomena/ kejadian yang diartikan sebagai
masalah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Isu adalah masalah yang
dikedepankan untuk ditanggapi, kabar yang tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin
kebenarannya.

Melalui orientasi dalam pelaksanaan tugas sebagai dokter umum di RSUD Kab.
Buton, terdapat isu yang ditemukan di Instalasi Gawat Darurat yaitu:
1. Belum optimalnya pemahaman pasien dan pendamping pasien tentang triage di IGD

RSUD Kab. Buton
2. Belum optimalnya penerapan pemisahan sampah medis dan non medis di kalangan

petugas medis IGD RSUD Kab. Buton.
3. Belum optimalnya proses serah terima jaga antara petugas medis di IGD RSUD Kab.

Buton.

Dari ketiga isu di atas, isu pertama yaitu kurangnya pemahaman pasien dan keluarga
pasien tentang triage di IGD RSUD Kabupaten Buton merupakan isu yang paling penting
untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan system triase pasien akan dilayani sesuai dengan
tingkat kegawatdaruratan dengan memprioritaskan pelayanan pada pasien yang kondisinya
lebih gawat namun akibat kurangnya sosialisasi tentang konsep triase ini maka sering
adanya keluhan pasien dan atau keluarga pasien tentang pelayanan rumah sakit terutama
pelayanan di instalasi gawat darurat yang dapat mengakibatkan menurunnya mutu
pelayanan rumah sakit kabupaten Buton. Berkembangnya stigma negatif tentang rumah
sakit. berpotensi timbulnya kekacauan pada saat pelayanan.

Gagasan pemecahan isu dari dampak yang ditimbulkan dari isu diatas sekaligus
menjadi judul aktualisasi yakni “Optimalisasi Pemahaman Pasien dan Keluarga Pasien
tentang Triase melalui Buku Saku Triase (BUSATRI) di IGD RSUD Kabupaten Buton”.

22

E. Kaitan Isu Dengan Agenda Kedudukan dan Peran ASN
1. Whole of Goverment
Salah satu aspek penunjang tingkat keberhasilan dalam suatu kegiatan yang ingin
diterapkan yaitu dengan adanya koordinasi serta kolaborasi yang efektif dan efisien.
Dalam isu ini, diperlukan adanya koordinasi yang baik, efektif dan efisien dengan
dokter jaga, dan perawat yang bertugas di dalamnya sehingga pelaksanaan pelayanan
triase dapat berjalan secara optimal.
2. Pelayanan Publik
a. Adil dan Tidak diskriminatif, dimana semua pasien dan keluarga pasien di triase
instalasi gawat darurat mendapatkan penyuluhan dan pemeriksaan sesuai kebutuhan
pasien.
b. Efektif dan efisien, dimana pelayanan diberikan sesuai dengan kebutuhan pasien.
3. Manajemen ASN
a. Setiap PNS di unit kerja bekerja sama sesuai dengan bidang kerja masing-masing
sehingga program ini dapat berlangsung dengan baik
b. PNS dapat melakukan fungsinya yaitu pelayanan publik yang profesional,
berkualitas dan berintegritas.

23

Rancangan Aktualisasi RSUD Kab. Buton
Unit Kerja Belum optimalnya pemahaman pasien
Isu Aktual yang diangkat Optimalisasi Pemahaman Pasien dan
Gagasan Pemecahan Isu Instalasi Gawat Darurat RSUD Kabup
Aktual

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil

12 3 4

1. Melakukan 1.1 Menemui atasan Hasil : Atasan menger

konsultasi dan Menjelaskan rancangan kegiatan

rencana kegiatan maksud dan tujuan yang akan serta

aktualisasi dengan memberikan izin untu

dengan atasan menunjukan melakukan rancangan

rancangan kegiatan di IGD

kegiatan

n dan keluarga pasien tentang triage di IGD RSUD Kab. Buton
Keluarga Pasien tentang Triage Melalui Buku Saku Triase (BUSATRI) di
paten Buton.

Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
Mata Pelatihan Visi Misi Organisasi Organisasi

5 6 7

rti Akuntabilitas: Terkait visi organisasi:
Kepemimpinan- adanya “Menjadi Rumah Sakit
kejelasan wewenang dan Terakreditasi yang
Peka Budaya dan
uk tanggungjawab antara Terjangkau”
n bawahan dan pimpinan
Terkait Misi
unit kerja. organisasi:
“Meningkatkan
Nasionalisme: manajemen yang
Munculnya sikap hormat efektif dan efisien”
menghormati antara
bawahan dan pimpinan.

Etika Publik: -Sopan-
Berkomunikasi dengan
pimpinan dengan
menggunakan bahasa yang
santun.

Komitmen Mutu:

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil

1.2 Meminta arahan Adanya arahan dan
dan masukan atau masukkan ide dar
mengenai atasan.
rancangan
kegiatan.

Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
Mata Pelatihan Visi Misi Organisasi Organisasi

Memberikan akurasi
informasi yang diperoleh.

Anti Korupsi:
Dapat memunculkan rasa
peduli terhadap pelayanan
di IGD RSUD Kab.Buton.

Akuntabilitas:
ri Bersikap transparan dalam

memberikan penjelasan,
konsisten dengan tujuan
aktualisasi.

Nasionalisme:
Jujur dan berintegritas

Etika Publik:
Menghargai komunikasi
dan konsultasi kepada
pimpinan

Komitmen Mutu:
Menunjukkan
ketercapaian target yang
direncanakan.

Anti Korupsi:
Menunjukkan sikap Berani
dan tetap terus bekerja
keras

25

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil

1.3 Meminta izin Adanya izin oleh
kepada penanggungjawab IGD
penanggung jawab untuk melakukan
IGD untuk sosialisasi di IGD.
melakukan
sosialisasi tentang
triage di IGD.

2. Mempersiapkan 2.1 Mencari referensi Tersedianya desain

media dan mendesain buku saku triage

sosialisasi buku saku triage (BUSATRI)
berupa buku (BUSATRI)
saku triage

(BUSATRI)

Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
Mata Pelatihan Visi Misi Organisasi Organisasi

Akuntabilitas:
D Terbentuknya sikap

transparansi saat meminta
izin kepada atasan.

Nasionalisme:
Bersikap hormat kepada
pimpinan dan tidak
memaksakan kehendak.

Etika Publik:
Mernghargai komunikasi,
konsultasi dan kerjasama.

Komitmen Mutu:
Dapat mengefisiensikan
waktu

Anti Korupsi: Terkait visi organisasi:
Bersikap jujur dan disiplin “Menjadi Rumah Sakit
dalam meminta izin. Terakreditasi yang
Akuntabilitas: Peka Budaya dan
Menujukkan kejelasan dari Terjangkau”
tujuan yang diharapkan
Terkait Misi
Nasionalisme: organisasi:
Menggunakan bahasa “Meningkatkan
Indonesia yang baik dan kualitas pelayanan
benar. kesehatan dengan

Etika Publik:
Menjalankan secara

26

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil

2.2 Melakukan Mendapat persetujuan
konsultasi kepada tentang konsep buku.
pimpinan tentang Output: Buku Saku
buku saku triage Triage.
dan mencetak
buku saku triage.

2.3 Membagikan dan Dokumentasi
menjelaskan
BUSATRI kepada
pasien dan
keluarga pasien

Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
Mata Pelatihan Visi Misi Organisasi Organisasi

profesional memberikan layanan
yang paripurna.”
Komitmen Mutu:
Inovatif

Anti Korupsi:
Selalu bekerja keras
n Akuntabilitas:
Menunjukkan sikap
tanggung jawab, kejelasan
dan konsisten.

Nasionalisme:
Mendengarkan pendapat
pimpinan,

Etika Publik:
Menghargai komunikasim
dan konsultasi.

Komitmen Mutu:
Efektif dan efisien.

Anti Korupsi:
Bekerja keras

Akuntabilitas:
Menerapkan nilai
konsistensi, kejelasan, dan
tanggung jawab.

Nasionalisme:
Bersikap sopan, adil dan

27

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil

3. Mempersiapkan 3.1 Mencari referensi Adanya desain banner

media tentang isi banner yang akan dipajang di

sosialisasi dan mendesain IGD RSUD Kab.

Berupa banner banner Buton

Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
Mata Pelatihan Visi Misi Organisasi Organisasi

menghormati hak pasien.

Etika Publik:
Menjalankan tugas secarar
professional, dan
mempertanggungjawabkan
kepada public.

Komitmen Mutu:
Inovatif – dengan

memberikan edukasi

kepada pasien dan

keluarganyad.

Anti Korupsi:

Jujur dan

Bertanggungjawab

r Akuntabilitas: Terkait visi organisasi:

i Menujukkan kejelasan dari “Menjadi Rumah Sakit

tujuan yang diharapkan Terakreditasi yang

Nasionalisme: Peka Budaya dan
Terjangkau”

Menggunakan bahasa

Indonesia yang baik dan Terkait Misi

benar. organisasi:
“Meningkatkan

Etika Publik: kualitas pelayanan

Menjalankan secara kesehatan dengan

profesional memberikan layanan
yang paripurna.”

Komitmen Mutu:

Berpikir Inovatif

28

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil

3.2 Melakukan Persetujuan dari
konsultasi kepada pimpinan.
pimpinan tentang Banner yang siap
banner dan dipajang.
mencetak Banner

Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai

Mata Pelatihan Visi Misi Organisasi Organisasi

Anti Korupsi:
Selalu bekerja keras
Akuntabilitas:
Menunjukkan sikap
tanggung jawab, kejelasan,
dan konsistensi.

Nasionalisme:
Mendengarkan pendapat
pimpinan.

Etika Publik:
Bersikap menghargai
komunikasi, konsultasi,
dan kerjasama.

Komitmen Mutu:
Efektif dan efisien.

Anti Korupsi:
Bekerja keras, adil dan
bertanggungjawab.

29

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil

3.3 Melakukan Dokumentasi
sosialisasi kepada
pasien dan
keluarga pasien
tentang triage di
IGD RSUD Kab.
Buton

Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
Mata Pelatihan Visi Misi Organisasi Organisasi

Akuntabilitas:
Tanggungjawab dan
kejelasan dalam
memberikan sosialisasi

Nasionalisme:
Menggunakan Bahasa
Indonesia yang baik dan
mudah dimengerti

Etika Publik:
Bersikap ramah.

Komitmen Mutu:
Efektif dan efisien dalam
memberikan sosialisasi

Anti Korupsi:
Bertanggungjawab
memberikan informasi
yang jelas.

30

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil

4. Memberi Label 4.1 Mempersiapkan Adanya label triage
Triage kepada Label Triage berupa pita berwarna
pasien di IGD berupa pita Merah, Kuning, Hijau
RSUD Kab. berwarna Merah, dan Hitam.
Buton Kuning, Hijau,
dan Hitam.

4.2 Memberikan Dokumentasi.

penjelasan kepada

pasien dan

keluarga pasien

tentang

pemasangan label

triage

Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
Mata Pelatihan Visi Misi Organisasi Organisasi

Akuntabilitas: Terkait visi organisasi:
Menunjukkan sikap “Menjadi Rumah Sakit
u, Tanggungjawab Terakreditasi yang
Peka Budaya dan
Nasionalisme: Terjangkau”
Bersikap adil
Terkait Misi
Etika Publik: organisasi:
Melaksanakan sesuai “Meningkatkan
aturan manajemen yang
efektif dan efisien”
Komitmen Mutu: dan
Hasil yang Inovatif. “Meningkatkan
kualitas pelayanan
Anti Korupsi: kesehatan dengan
Bekerja keras memberikan layanan
Akuntabilitas: yang paripurna.”
Bersikap transparan, dan
adil.

Nasionalisme:
Menggunakan bahasa
Indonesia yang baik dan
mudah dimengerti

Etika Publik:
Menunjukkan sopan dan
ramah.

Komitmen Mutu:
Memfokuskan kegiatan
untuk kepuasan pasien dan

31

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil

4.3 Memakaikan label Terpasangnya label
triage kepada pasien sesuai dengan
pasien. kategori triase, dan di
dokumentasikan.

Menyetujui,
COACH,

Hj. Putri Mase, S.Ikom

NIP. 19630225 198303 2 014

Keterkaitan Substansi Kontribusi Terhadap Penguatan Nilai
Mata Pelatihan Visi Misi Organisasi Organisasi

keluarga pasien.

Anti Korupsi:
Bersikap jujur dan peduli.
Akuntabilitas:
Bersikap konsisten.

Nasionalisme:
Memperlakukan pasien
secara adil.

Etika Publik:
Memberikan pelayanan
secara jujur.

Komitmen Mutu:
Tercapainya target secara
Efektif, efisien, inovatif
sesuai dengan yang
direncanakan.

Anti Korupsi:
Bersikap bertanggung
jawab.

Kendari, 16 Juni 2020

Peserta,

dr. Wa Ode Nur Intan Octina

NIP. 19901009 201903 2 019

32

BAB III

CAPAIAN AKTUALISASI

A. Kendala dan Antisipasi

Dalam kegiatan aktualisasi ada kendala yang menghadapi dalam pelaksanaanya.

Adapun kendala yang dimaksud adalah sebagai berikut:

No Kegiatan/ Tahap Kendala yang ditemui Upaya Antisipasi
. Kegiatan

Menjelaskan

Melakukan konsultasi Pimpinan belum sepenuhnya rencana kegiatan
belum mengerti tentang dan jadwal kegiatan
1. rencana kegiatan
rencana aktualisasi yang yang
aktualisasi dengan atasan. akan dilakukan. akan

dilaksanakan.

Pelaksanaan kegiatan Melakukan

Mempersiapkan media sosialisasi ini dilakukan saat kegiatan sosialisasi
sosialisasi berupa buku
2. terjadinya pandemic covid- beberapa kali saat
19, sehingga sosialisasi tidak pasien masuk satu

saku triage (BUSATRI) dapat mengumpulkan semua per satu saat jadwal

pasien dan keluarga pasien. dinas penulis

Pelaksanaan kegiatan Melakukan

sosialisasi ini dilakukan saat kegiatan sosialisasi

3. Mempersiapkan media terjadinya pandemic covid- beberapa kali saat
sosialisasi berupa banner. 19, sehingga sosialisasi tidak pasien masuk satu

dapat mengumpulkan semua per satu saat jadwal

pasien dan keluarga pasien. dinas penulis

Pemasangan label triase

kepada pasien tidak dapat

Memberi Label Triage langsung dipasangkan saat Pemasangan label
pasien sedang berada diruang
4. kepada pasien di IGD triase karena tempat tidur di dilakukan diruang
RSUD Kab. Buton. observasi.

ruang triase hanya 1, dan

terkadang pasien masuk

secara bersamaan.

B. Hasil Aktualisasi
Jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi dilaksanakan sejak tan
yang dilakukan terdapat empat kegiatan yang masing-masing
nilai-nilai ANEKA dan kontribusi terhadap visi, misi serta mem

Capaian Pelaksanaan Aktualisasi

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil K

12 3 4

1. Melakukan 1.4 Menemui atasan Hasil : Atasan A

konsultasi dan Menjelaskan mengerti rancangan K

rencana kegiatan maksud dan kegiatan yang akan ke

aktualisasi tujuan dengan serta memberikan ta

dengan atasan menunjukan izin untuk melakukan ba

rancangan rancangan kegiatan un

kegiatan di IGD.

N

M

m

ba

E
B
pi
m
sa

K
M
in

nggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020. Dalam kegiatan
memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaannya yang berdasarkan pada
muat penguatan terhadap nilai-nilai organisasi, antara lain:

Keterkaitan Substansi Kontribusi Penguatan Kegiatan
Mata Pelatihan Terhadap Visi Nilai tambahan/
Misi Organisasi substitusi
5 Organisasi
6 8
Akuntabilitas: 7
Kepemimpinan- adanya Terkait visi
ejelasan wewenang dan organisasi:
anggungjawab antara “Menjadi Rumah
awahan dan pimpinan Sakit Terakreditasi
nit kerja. yang Peka Budaya
dan Terjangkau”

Nasionalisme: Terkait Misi
Munculnya sikap hormat
menghormati antara organisasi:
awahan dan pimpinan. “Meningkatkan

Etika Publik: -Sopan- manajemen yang
Berkomunikasi dengan efektif dan efisien”
impinan dengan
menggunakan bahasa yang
antun.

Komitmen Mutu:
Memberikan akurasi
nformasi yang diperoleh.

No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil K

A
D
pe
di

1.5 Meminta arahan Adanya arahan dan A
dan masukan atau masukkan ide B
mengenai dari atasan. m
rancangan ko
kegiatan. ak

N
Ju

E
M
da
pi

K
M
ke
di

A
M
da
ke