buku profil anak 2018

Jumlah Kematian ANAK BALITA
Kecamatan, dan Puskesmas

Kabupaten Lamongan tahun 2018

NO KECAMATAN PUSKESMAS Jumlah Kematian
BALITA

12 3 12
1 Sukorame Sukorame 1
2 Bluluk Bluluk 3
3 Ngimbang Ngimbang 2
4 Sambeng Sambeng 4
5 Mantup Mantup 0
6 Kembangbahu Kembangbahu 5
7 Sugio Sugio 2
8 Kedungpring Kedungpring 4
Dradah 0
9 Modo Modo 2
Karangpilang 0
10 Babat Babat 2
Moropelang 0
11 Pucuk Karangkembang 1
12 Sukodadi Pucuk 7
Sukodadi 1
13 Lamongan Sumberaji 2
14 Tikung Lamongan 4
15 Dermolemahbang Tikung 6
16 Deket Dermolemahbang 2
17 Glagah Deket 5
18 Karangbinangun Glagah 7
19 Kalitengah Karangbinangun 2
20 Turi Kalitengah 4
21 Karanggeneng Turi 2
22 Sekaran Karanggeneng 5
23 Maduran Sekaran 4
24 Laren Maduran 3
25 Solokuro Laren 5
26 Paciran Payaman 3
Paciran 7
27 Brondong Tlogosadang 0
Brondong 1

JUMLAH (Kab. Lamongan) 96
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Lamongan

44

6.3 Persentase Cakupan Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) Usia di Bawah 2
Tahun Asi Eksklusif
ASI Eksklusif adalah pemberian ASI saja selama enam bulan pertama tanpa
minuman atau makanan tambahan lain. Setelah 6 bulan, pemberian ASI dengan makanan
pendamping ASI, lalu ASI dilanjutkan sampai dengan dua tahun atau lebih. Berikut
Jumlah Bayi yang diberi Asi Eksklusif Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan
Puskesmas Air Susu Ibu (ASI) merupakan susu yang diproduksi oleh ibu untuk konsumsi
bayi dan merupakan sumber gizi utama bagi bayi yang belum dapat mencerna makanan
padat. Bayi yang disusui dengan ASI akan mendapatkan gizi terbaik yang tidak
tergantikan bahkan oleh susu formula yang terbaik sekalipun. Hal ini dikarenakan ASI
mengandung banyak immunoglobulin A (IgA) yang baik untuk pertahanan tubuh dalam
melawan penyakit.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ASI adalah satu-satunya makanan bayi
dengan kandungan gizi terlengkap dan terbaik dibandingkan makanan bayi lainnya.
Untuk itu pemerintah telah mensosialisasikan program pentingya pemberian ASI kepada
balita usia 0-6 bulan. Sosialisasi kearah tersebut telah lama dan banyak dilakukan
pemerintah, baik langsung melalui penyuluhan pada pertemuan-pertemuan antara bidan
desa dengan ibu-ibu yang memiliki bayi di posyandu desa maupun himbauan langsung
melalui media televisi. Dengan himbauan ini diharapkan kepada masyarakat, khususnya
ibu-ibu yang memiliki bayi berusia 0-6 bulan agar lebih banyak memberikan ASI kepada
bayinya. Berikut Jumlah Bayi Yang Diberi Asi Eksklusif Menurut Jenis Kelamin,
Kecamatan, Dan Puskesmas :

45

Tabel.6.3
Jumlah Bayi Yang Diberi Asi Eksklusif Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, Dan

PuskesmasKabupaten Lamongan
Tahun 2018

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Lamongan

46

 Imunisasi
Imunisasi merupakan upaya preventif seseorang dengan tujuan pengendalian

penyakit dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit
berbahaya. Ada beberapa jenis penyakit yang dipandang cukup berbahaya dan paling
banyak mempengaruhi tingkat kecacatan dan atau bahkan kematian balita, diantaranya
adalah TBC, Difteri, Pertusis, Tetanus, Polio, dan Campak/morbili.

Dengan pemberian imunisasi dasar lengkap pada saat bayi diharapkan dapat
melindungi bayi yang kadar imunitas tubuhnya masih sangat rentan dari penyakit yang
bisa menyebabkan kesakitan, kecacaran, ataupun bahkan kematian bayi. Untuk
menyikapi keadaan tersebut, pemerintah telah membuat kebijakan pembangunan di
bidang kesehatan balita dengan cara menghimbau dan melakukan langkah antisipatif
melalui upaya penyediaan dan pendistribusian bahan imunisasi atau vaksin-vaksin yang
dibutuhkan untuk pencegahan penyakit tersebut. Penyediaan dan pendistribusiannya
telah dilakukan pemerintah ke berbagai rumah sakit bahkan hingga ke tingkat puskesmas
di desa. Berikut Cakupan Imunisasi Dpt-Hb/Dpt-Hb-Hib, Polio, Campak, Dan Imunisasi
Dasar Lengkap Pada Bayi Menurut Jenis Kelamin, Kecamatan,DanPuskesmas:

47

Tabel
Cakupan Imunisasi Dpt-Hb/Dpt-Hb-Hib, Polio, C

Menurut Jenis Kelamin, K
Kabupaten Lamo

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

l.6.3.a
Campak, Dan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi
Kecamatan, Dan Puskesmas
ongan Tahun 2018

48

6.4 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Ramah Anak

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun

rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang baik, diperlukan Fasilitas Pelayanan

Kesehatan yang dapat menyediakan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh

lapisan masyarakat dalam rangka peningkatan kesehatan, pemeliharaan kesehatan,

pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan Pelayanan Yang Ramah Anak sangat diperlukan
guna untuk memberikan kenyamanan bagi anak – anak. Berikut Fasilitas layanan kesehatan

yang ada di kabupaten Lamongan :

Tabel.6.4
Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Kepemilikan

Kabupaten Lamongan Tahun 2018

SARANA KESEHATAN

NO FASILITAS KESEHATAN PEM.KAB
/KOTA SWASTA JUMLAH

12 5 89
RUMAH SAKIT
2 68
1 RUMAH SAKIT UMUM 33
2 RUMAH SAKIT KHUSUS 32
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA 5121 32
1 PUSKESMAS RAWAT INAP 5121
1
- JUMLAH TEMPAT TIDUR 33 1
2 PUSKESMAS NON RAWAT INAP 109 33
3 PUSKESMAS KELILING 109
4 PUSKESMAS PEMBANTU

49

SARANA PELAYANAN LAIN

1 RUMAH BERSALIN -

2 BALAI PENGOBATAN/KLINIK 60 60

3 PRAKTIK DOKTER BERSAMA -

4 PRAKTIK DOKTER PERORANGAN -

5 PRAKTIK PENGOBATAN TRADISIONAL 861 861

6 BANK DARAH RUMAH SAKIT 1 12

7 UNIT TRANSFUSI DARAH 1 1

SARANA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI KEFARMASIAN

1 INDUSTRI FARMASI -

2 INDUSTRI OBAT TRADISIONAL 0-

3 USAHA KECIL OBAT TRADISIONAL 0-

4 PRODUKSI ALAT KESEHATAN 0 0-

5 PEDAGANG BESAR FARMASI 11

6 APOTEK 99 99

7 TOKO OBAT 66

8 PENYALUR ALAT KESEHATAN 0 11

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Lamongan

6.5 Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak
Pemerintah Kabupaten Lamongan menganggarkan untuk program perluasan cakupan

sanitasi dan air bersih, lewat program itu dibangun jaringan sanitasi dan air bersih di
pedesaan hingga 60.000 sambungan rumah. Himpuan Penduduk Pemakai Air Minum dan
Sanitasi (HIPPAMS) mencapai 229 lembaga turut membantu program tersebut, terutama
terkait keberlanjutan program pasca pembangunan proyek sanitasi.

50

Untuk mencapai target MDGs itulah ada kerja sama dengan IUWASH untuk
merumuskan strategi lima tahun ke depan tentang pembangunan air bersih dan sanitasi di
Lamongan. IUWASD didanai Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID).

Perwakilan dari Program Air, Sanitasi dan Kebersihan Perkotaan atau Indonesia Urban
Water, Sanitation and Hygiene (IUWASH) Krisna Budi Darsono mengatakan mengatakan
konsultasi publik merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman sebelumnya. “Ini bagian
dari komitmen kami bersama daerah untuk mewujudkan perluasan cakupan sanitasi dan air
bersih,” ujar Krisna.

Pemerintah Daerah berharap nantinya ada strategi aspiratif dan berkelanjutan mengingat
lemahnya pemeliharaan pasca proyek dari program yang dilaksanakan pemerintah selama
ini, agar sumber air bersih di pedesaan dijaga keberadaannya. Pohon peghijauan di sekitar
sumber air banyak yang ditebang tanpa penanaman kembali. “Padahal pohon itulah yang
selama ini menjaga kelangsungan sumber air bersih,”

Berikut data Penduduk dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi yang Layak :

51

Tabe
Penduduk Dengan Akses Terhadap Fasil

Menurut Jenis Jamban, K
Kab. Lamonga

Sumber: Dinas Keseha

el.6.5
litas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)
Kecamatan, Dan Puskesmas
an Tahun 2018

atan Kab. Lamongan

52

6.6 Tersedia Kawasan Tanpa Rokok

Kawasan Tanpa Rokok di Alun-alun Kab. Lamongan

Kawasan Tanpa Rokok di Taman Telaga Bandung Kab. Lamongan
53

Kawasan Tanpa Rokok di RSUD. Dr. Soegiri Kab. Lamongan
Komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan dari bahaya

asap rokok, baik bagi perokok aktif maupun pasif. diharapkan dengan penetapan
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa
Rokok dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang
Pengendalian Iklan Produk Tembakau di Media Luar Ruang di Lamongan bisa
memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat serta mencegah
tumbuhnya perokok pemula.

Apresiasi ini diberikan karena Yayasan Lentera Anak menilai Bupati
Lamongan memiliki komitmen dan keberanian untuk melindungi anak dari zat
adiktif rokok.

54

Foto Penghargaan Kepala Daerah Sebagai Sahabat Ramah Anak
55

BAB VII
PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG,

DAN KEGIATAN SENI BUDAYA
7.1 Persentase Wajib Belajar 12 Tahun

 Partisipasi Sekolah
Untuk melihat seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat

memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari persentase
penduduk yang masih bersekolah pada usia tertentu yang juga disebut Angka
Partisipasi Sekolah. Partisipasi sekolah yang dimaksud disini adalah yang
berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal maupun nonformal seseorang,
apakah orang tersebut tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah atau tidak
bersekolah lagi.

Partisipasi sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk
melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Dengan
indikator ini dapat dilihat seberapa besar akses penduduk pada kegiatan sekolah
antara lain ditunjukkan oleh persentase penduduk yang tidak pernah sekolah
terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase
penduduk usia sekolah yang tidak pernah sekolah menunjukkan akses penduduk
pada kegiatan sekolah yang semakin rendah, dan sebaliknya.

Salah satu faktor penunjang keberhasilan pembangunan adalah memiliki
sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Salah satu jalan untuk
meningkatkan SDM tersebut melalui pendidikan. Upaya pemerintah untuk
meningkatkan mutu pendidikan dimulai dengan memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya kepada penduduk terutama usia sekolah agar dapat mengakses

56

pendidikan. Selain itu pemerintah juga meningkatkan kualitas dan kuantitas
sarana dan prasarana pendidikan.

Beberapa indikator yang dapat disajikan untuk menilai pencapaian
pembangunan di bidang pendidikan adalah dengan mengetahui partisipasi
penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan berdasarkan jenjang dan
umur melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM)
dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

a. Angka partisipasi sekolah (APS)
Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap

sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai
indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan
khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS merupakan persentase
penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. Indikator
ini tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun
kualitas pendidikan yang sedang ditempuh. Kegiatan bersekolah tidak
saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di
jalur non formal seperti Paket A setara SD/MI, paket B setara
SMP/MTs dan paket C setara SM/MA.

Persentase penduduk yang masih sekolah menunjukkan tingkat
perluasan kesempatan bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan di
sekolah. Semakin tinggi persentase penduduk yang masih bersekolah
menunjukkan semakin luasnya kesempatan penduduk memperoleh
pendidikan, dan sebaliknya. Demikian pula halnya dengan tidak
bersekolah lagi, semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang

57

tidak sekolah, menunjukkan bahwa besarnya akses dan kesempatan

penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan belum cukup

berarti. Meningkatnya angka patisipasi sekolah menunjukkan adanya

keberhasilan di bidang pendidikan terutama yang berkaitan dengan

upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan.

APS dikelompokan menjadi 3, yaitu APS 7-12 tahun, APS 13-15

tahun, dan APS 16-18 tahun. APS 7-12 tahun menunjukkan angka

partisipasi penduduk berumur 7-12 yang saat ini masih bersekolah pada

jenjang pendidikan SD/MI/Paket A dan seterusnya. Berikut tabel

Persentase Angka Partisipasi Sekolah TK/RA, SD/MI, SMP/MTS

Kabupaten Lamongan Tahun 2018 :

Tabel 7.1.1.a

Persentase Angka Partisipasi Sekolah TK/RA, SD/MI, SMP/MTS

Kabupaten Lamongan Tahun 2018

NO IKK RUMUS PERHITUN PERHITUNGAN CAPAIA
GAN LP N

KINERJA

APS Jumlah siswa 27.5 25.9
03 67
1. Pendi pada jenjang X 53.470 XXX 98.52 %
dikan TK/RA/ 100 54.273 100 100 100
Anak Penitipan anak % % 28.0 % 26.2 %
Usia Jumlah Anak 18 55
Dini Usia 4-6 Tahun
(PAU

D)

58

APS Jumlah siswa usia

SD/ 7-12 tahun 113.807 58.6 55.1
MI/ dijenjang X 81 X 26 X
X
2. PA SD/MI/Paket A
KET 100 100 100 100 98.15 %
A
Jumlah Penduduk % %%%
kelompok usia 7- 59.8 56.1
12 tahun 115.953
38 15

APS Jumlah siswa usia

SM 13-15 tahun 60.170 31.0 29.0
P/M dijenjang X 97 X 73 X
TS/ SMP/MTS/Paket X

3. PA C 100 100 100 100 99.88 %

KET % %%%

C Jumlah Penduduk 60.242 31.1 29.0
kelompok usia 14- 43 99

15 tahun

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2018

b. Angka Partisipasi Murni (APM)
Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk

kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang
pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah penduduk pada
kelompok usia sekolah tersebut.

APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan
penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya,
atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah pada jenjang
pendidikan yang sesuai usianya. Sebagai gambaran misalnya APM SD
adalah proporsi jumlah murid SD/Sederajat yang berusia 7 – 12 tahun
terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun.

59

Tabel 7.1.1.b

Persentase Angka Partisipasi Murni Tahun 2018

N IKK RUMUS PERHITUN PERHITUNGAN CAPAIAN
O GAN LP KINERJA

APM Jumlah siswa usia 7- 113.807 58.6 55.12
SD/MI 12 tahun dijenjang X 81 X 6
/PAK SD/MI/Paket A X X
1. ET A
100 100 100 100 98.15 %
Jumlah Penduduk
kelompok usia 7-12 % % 59.8 % 56.11 %
tahun 38 5
115.953

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2018

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Angka partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai proporsi

penduduk yang masih sekolah pada kelompok jenjang pendidikan
tertentu terhadap jumlah keseluruhan penduduk pada kelompok umur
jenjang pendidikan tersebut.APK melihat murid yang bersekolah
disuatu jenjang pendidikan tanpa memperhatikan umur.Nilai APK bisa
lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu
jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada
jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD
berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). APK SD adalah
persentase jumlah penduduk

60

Tabel 7.1.1.c

Persentase Angka Partisipasi Kasar Tahun 2018

NO IKK RUMUS PERHITUN PERHITUNGAN CAPAIAN
GAN LP KINERJA

APK Jumlah siswa usia 7- 113.807 58.6 55.1
SD/M 12 tahun dijenjang 81 26
I/PA X X X X
SD/MI/Paket A

1. KET 100 100 100 100 98.15 %

A Jumlah Penduduk % % 59.8 % 56.1 %
kelompok usia 7-12 38 15
115.953
tahun

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2018

d. Angka Melek Huruf
UNESCO membedakan kemampuan keaksaraan dengan

keaksaraan fungsional. Melek aksara (literate) sebagai kemampuan
seseorang untuk membaca dan menulis kalimat sederhana dalam
kehidupan sehari-hari, sedangkan kemapuan keaksaraan fungsional
(functionalliteracy) adalah kemampuan seseorang untuk terlibat dalam
aktivitas di mana kemampuan keaksaraan merupakan prasyarat sebagai
effective function kelompok atau masyarakatnya dan sebagai dasar
dirinya untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan
berhitungnya sendiri.

Melek huruf merupakan dasar pengetahuan bagi manusia. Dengan
membaca manusia dapat meningkatkan kualitas dirinya, yang berujung
pada tingginya intelektualitas seseorang. Terlebih saat ini manusia telah
memasuki era informasi dimana fenomena globalisasi yang terjadi saat
ini mengalami akselerasi yang begitu cepat, sebagai dampak dari

61

penerapan Hi-tech society (masyarakat berteknologi tinggi), yang

menyebabkan manusia tergiring pada pola interaksi yang sangat cepat.

Kondisi yang demikian menuntut terciptanya individu-individu

yang tidak hanya mampu beradaptasi, akan tetapi juga dapat berperan

penting di dalamnya. World Health Organization (WHO) menekankan

bahwa pendidikan keaksaraan harus menjadi bagian yang terintegrasi

dalam reformasi ekonomi. Ini disebabkan karena kebutaaksaraan dapat

menimbulkan efek negatif terhadap generasi kedua, lantaran seorang ibu

yang buta aksara cenderung tidak mempunyai pengetahuan yang

memadai terhadap kebutuhan anaknya, sehingga mempengaruhi

perkembangan anak termasuk intelektualnya.

Tabel 7.1.1.d

Persentase penduduk berumur 15 tahun keatas yang melek huruf kabupaten Lamongan
tahun 2018

NO IKK RUMUS PERHITUNG PERHITUNGAN CAPAIAN
AN KINERJA
LP

Pendu Jumlah 1.067.585 529.8 537.6
duk penduduk usia 92 93
yang 15 tahun ke atas
berusi dapat baca tulis

a > 15 X XX

1. tahun 100 100 100 X 100 % 100 %

melek Jumlah % %%
huruf Penduduk 15
(tidak tahun keatas 1.067.585 529.8 537.6
buta 92 93

aksar)

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2018

62

e. Putus Sekolah
Kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar yang layak

merupakan hak setiap warga negara. Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar 9 Tahun yang didasari konsep ‚Pendidikan Dasar Untuk Semua‛
(universal basic education), yang pada hakekatnya berarti penyediaan
akses yang sama untuk setiap warga negara. Program ini mewajibkan
setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama sembilan tahun
pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas satu SD/sederajat
hingga kelas sembilan SMP/sederajat.

Melalui program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
diharapkan dapat mengembangkan sikap pengetahuan, dan ketrampilan
dasar yang perlu dimiliki semua warga negara sebagai bekal untuk dapat
hidup dengan layak di masyarakat dan dapat melanjutkan
pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi.

Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak,
namun tidaklah mudah untuk merealisasikan pendidikan khususnya
menuntaskan wajib belajar 9 tahun, karena pada kenyataannya masih
banyak dijumpai anak-anak putus sekolah. Sutiasnah (2015)
menyatakan putus sekolah ialah predikat yang diberikan kepada mantan
peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang
pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang
pendidikan berikutnya.

63

f. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah (berhenti

sekolah sebelum menamatkan pendidikan) di suatu jenjang pendidikan

yang dinyatakan dalam persen. Angka putus sekolah anak yang paling

tinggi terdapat pada jenjang pendidikan SMP/sederajat. Sementara itu,

angka putus sekolah anak pada tingkat SM/sederajat dan SD/sederajat

Pola yang serupa juga terlihat baik di daerah perkotaan maupun

perdesaan serta pada anak laki-laki maupun perempuan.

Apabila diperhatikan menurut daerah tempat tinggal, angka putus

sekolah anak di daerah perdesaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan

daerah perkotaan. Lebih tingginya angka putus sekolah anak di daerah

perdesaan dibanding anak di daerah perkotaan terlihat pada setiap

jenjang pendidikan baik SD/sederajat, SMP/sederajat, maupun

SMA/sederajat.

Tabel 7.1.2.a

Persentase Angka Putus Sekolah SD/MI Menurut Jenis Kelamin

Tahun 2018

NO IKK RUMUS PERHIT PERHITUNGAN CAPAIA
UNGAN LP N

KINERJ
A

Angka Jumlah putus sekolah pd 000

Putus tingkat & jenjang SD/MI XXXX

1. Sekolah 100 100 100 100 0.00 %
(APS) Jumlah siswa pd tingkat
% 113. % 58.6 % 55.1 %
SD/MI dan jenjang SD/MI pd
807 81 26
tahun ajaran sebelumnya

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2018

64

Tabel 7.1.2.b

Persentase Angka Putus Sekolah SMP/MTs Menurut Jenis Kelamin

Tahun 2018

NO IKK RUMUS PERHITUN PERHITUNGAN CAPAIAN
GAN LP KINERJA

Angk Jumlah putus

a sekolah pd tingkat 0 0 0

1. Putus & jenjang SMP/MTs X X X X 100 0.00 %
Sekol 100 100 100 %
ah Jumlah siswa pd % % %
(APS) tingkat dan jenjang 31.0 29.0
SMP/ SMP/MTs pd tahun 60.170
97 73

MTs ajaran sebelumnya

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan 2018

g. Alasan tidak Sekolah
Pendidikan yang diupayakan oleh pemerintah sebagai usaha untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilihat dari Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Program tersebut menegaskan
bahwa anak-anak Indonesia harus sekolah minimal sampai sembilan
tahun atau lulus SMP. Akan tetapi, program tersebut dirasakan masih
belum optimal jika melihat masih banyak anak yang putus sekolah.
Pendidikan murah atau gratis yang banyak diwacanakan dan diinginkan
kalangan masyarakat memang akan menolong jika ditinjau secara faktor
ekonomi.

Akan tetapi, kebijakan ini harus juga ditunjang dengan kebijakan
lain untuk menuntaskan berbagai faktor penyebab putus sekolah yang
lainnya. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi bukanlah penyebab satu-
satunya putus sekolah. Selain faktor ekonomi, putus sekolah juga dapat
disebabkan oleh faktor psikologis, geografis, serta lingkungan sosial.

65

Faktor ketidakmampuan membiayai sekolah atau faktor ekonomi
menjadi faktor penyebab yang paling dominan dari tidak/belum pernah
sekolah atau tidak sekolah lagi.
7.2 Sekolah Ramah Anak (SRA)
Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah satuan pendidikan formal, nonformal dan informal
yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin,
memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi
dan perlakuan salah lainya serta mendukung partisipasi anak tertuma dalam perencanaan,
kebijakan, pembelajaran, pengawaasan dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak
dan perlindungan anak di pendidikan.
Dalam usaha mewujudkan Sekolah Ramah Anak perlu didukung oleh berbagai pihak
antara lain keluarga dan masyarakat yang sebenarnya merupakan pusat pendidikan terdekat
anak. Lingkungan yang mendukung, melindungi memberi rasa aman dan nyaman bagi anak
akan sangat membantu proses mencari jati diri. Kebiasaan anak memiliki kecenderungan
meniru, mencoba dan mencari pengakuan akan eksistensinya pada lingkungan tempat
mereka tinggal. Peran aktif berbagai unsur diperlukan untuk mendukung terciptanya
Sekolah Ramah Anak. Berikut data sekolah yang sudah deklarasi sekolah ramah anak di
tingkat kabupaten lamongan Tahun 2018 :

66

Tabel 7.2

Jumlah sekolah yang sudah Deklarasi Sekolah Ramah Anak
Kabupaten Lamongan Tahun 2018

NO TINGKAT SEKOLAH JUMLAH

1 TK 100

2 RA 75

3 SD 100

4 MI 100

5 SMP 48

6 MTS 25

7 SMA/SMK 19

8 MA 5

TOTAL 472

Sumber Data : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7.3 Tersedia fasilitas untuk Kegiatan Budaya, Kreativitas, dan Rekreatif
yang Ramah Anak.
Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas, pemanfaatan waktu luang
(beristirahat, bermain, rekreasi) dan berkegiatan budaya. Berikut Jumlah Fasilitas untuk
Kegiatan Kreatif dan Rekreatif di Kabupaten Lamongan :

67

Tabel 7.3
Fasilitas untuk Kreativitas, dan
Rekreatif di Kawasan Pendidikan yang Ramah Anak.
Kabupaten Lamongan Tahun 2018

NO Tingkat Pendidikan Lapangan

Luar Ruangan Dalam Ruangan

1 SD/MI Negeri 377 -

2 SD/MI Swasta 471 -

3 SMP/MTS Negeri 3 -

4 SMP/MTS Swasta 42 -

5 SMA/SMK/MA Negeri 3 -

Total 896 -

Sumber Data : Dinas Pemuda Olah Raga

68

Tabel 7.3.a
Fasilitas untuk Kreativitas dan Rekreatif yang Ramah Anak

Kabupaten Lamongan Tahun 2018

NO Jenis Saarana Klasifikasi Jumlah

Olahraga Daerah Nasional 1
354
1 Stadion -1 12
18
2 Lapangan Sepak Bola 354 - 14
632
3 Hall Serba Guna 12 - 303
30
4 Kolam Renang 18 - 490
41
5 Padepokan 14 - 176
10
6 Telaga/Waduk 632 - 6
14
7 Tenis Meja 303 - 56
2.157
8 Lapangan Bola Basket 30 -

9 Lapangan Bola Voli 490 -

10 Gedung Senam 41 -

11 Lapangan Bulu Tangkis 176 -

12 Lapangan Tenis 91

13 Panjat Tebing 6-

14 Lapangan Sepak Takraw 14 -

15 Lapangan Futsal 56 -

Total 2.155 2

Sumber Data : Dinas Pemuda Olah Raga

69

BAB VIII

PERLINDUNGAN KHUSUS
8.1 Anak Korban Kekerasan dan Penelantaran yang Terlayani

Pasal 1 Angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan
perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi
darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan
terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan,
anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak
korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuhkembang, perlindungan dan partisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak terutama dalam aspek keagamaan, kesehatan, pendidikan dan
sosial, penyelenggaraan perlindungan anak juga mencakup perlindungan khusus yang
diberikan bagi anak yang mengalami situasi dan kondisi tertentu. Perlindungan tersebut
antara lain diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang bermasalah hukum,
anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, anak korban tindak pidana, anak
penyandang cacat dan anak terlantar. Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak.

70

Pasal 59 ayat (2), Undang-undang nomor 35 tahun 2014 secara rinci menyebutkan
bahwa perlindungan khusus diberikan kepada:

1. Anak dalam situasi darurat (Anak pengungsi, Anak korban kerusuhan, Anak korban
bencana alam dan Anak dalam situasi konflik bersenjata)

2. Anak yang berhadapan dengan hukum
3. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
4. Anak terekploitasi secara ekonomi dan atau seksual
5. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat

adiktif lainnya (napza)
6. Anak yang menjadi korban pornografi
7. Anak dengan HIV/AIDS
8. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan
9. Anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis
10. Anak korban kejahatan seksual
11. Anak korban jaringan terorisme
12. Anak penyandang Disabilitas
13. Anak korban perlakukan salah dan penelantaran
14. Anak dengan perilaku social menyimpang dan
15. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orangtua

nya
Ulasan bagian ini difokuskan untuk melihat gambaran secara umum mengenai

kondisi dan perkembangan anak-anak yang mengalami situasi dan kondisi tertentu atau anak
yang membutuhkan perlindungan khusus, pada bagian ini juga akan dibahas mengenai jenis
dan efektifitas perlindungan khusus yang diberikan pada mereka.

71

Terkait dengan keterbatasan data, cakupan anak yang memerlukan perlindungan
khusus dalam buku ini hanya dibatasi pada beberapa hal saja. Diantaranya Anak dalam
sitauasi darurat, anak bermasalah hukum, anak yang menjadi korban penyalahgunaan
narkotika, anak bermasalah sosial, anak yang mengalami tindak kekerasan, anak yang
berkebutuhan khusus.

Penanganan Perlindungan Anak di Lamongan

Perlindungan anak dilakukan melalui upaya yang pertama penyebarluasan dan
sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak
kekerasan dan yang kedua adalah pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi. Adapun
mekanismenya dilakukan melalui :

1. Pengaduan/identifikasi
Pelayanan pengaduan/idenfikasi adalah kegiatan pertama yang dilakukan dalam

proses penanganan anak korban kekerasan untuk mendapatkan informasi atau menggali
data-data yang diperlukan dalam rangka pemberian bantuan dan langka ini merupakan
langka yang akan mempengaruhi keberhasilan dari langkah-langkah selanjutnya.

2. Pelayanan yang diberikan
Pelayanan yang diberikan berdasarkan hasil identifikasi . Pelayanan yang

diberikan berupa :
a. Rehabilitasi Kesehatan. Upaya pelayanan kesehatan korban kekerasan anak secara

komprehensif meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif.
b. Pelayanan Sosial, Pemulangan (Reunifikasi) dan Reintegrasi Sosial. Rehabilitai

Sosial adalah pemulihan saksi dan/atau korban yang dilakukan oleh petugas
rehabilitasi psikososial yang terdiri dari pekerja sosial, konselor, dan psikolog yang

72

telah mendapatkan pelatihan penanganan anak korban kekerasan dari gangguan
kondisi psikososial dengan menggunakan bantuan psikologis serta sosial yang
ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik,
psikologis, sosial dan spiritual korban tindak kekerasan sehingga mampu
menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar.
c. Pemulangan (Reunifikasi). Mengembalikan anak korban kekerasan kepada keluarga
(Reunifikasi) dengan didampingi pendampingan yang berasal dari kepolisian
maupun pendampingan lainnya dengan cara menyediakan transport untuk korban
pulang kembali ke keluarga atau keluarga pengganti.
d. Reintegrasi Sosial. Dalam reintegrasi sosial meliputi proses beberapa hal, yaitu :

- Penelusuran anggota keluarga;
- Proses penyiapan anak korban kekerasan dan anggota keluarganya;
- Penyatuan anak dengan keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/lembaga;
- Dukungan keluarga berupa bantuan stimulan atau psikososial;
- Monitoring dan evaluasi.
3. Bantuan Hukum

Pelayanan Hukum merupakan serangkaian kegiatan yang terkait dengan
penanganan dan perlindungan anak korban kekerasan di bidang hukum, mulai dari
tingkat penyelidikan dan penyidikan dikepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses
pemeriksaan di sidang pengadilan sampai adanya kepastian hukum. Pelayanan hukum
diberikan dalam kerangka pemenuhan hak asasi korban atau saksi dan dilakukan secara
terintegrasi. Pelayanan hukum ini dilaksanakan oleh advokat, paralegal/pendamping
hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pihak penyedia layanan hukum lain.

73

a. Anak Korban Penculikan, Penjualan dan Perdagangan.
Perdagangan Orang (Trafficking) adalah : tindakan perekrutan, pengangkutan,

penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,
penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali
atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara,
untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Untuk memimalisir kasus trafiking Pemerintah Kabupaten Lamongan telah
membentuk Gugus Tugas Trafiking dan membuat Rencana Aksi Daerah terkait
penanganan kasus trafiking. Dalam mengatasi , hal itu juga upaya yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan melakukan Sosialisasi tentang Trafiking,
membangun kerjasama dengan lintas sektor terkait dan membangun jaringan
kerjasama.
b. Anak korban kekerasan (Fisik dan Psikis)

Kekerasan terhadap Anak adalah: Setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau
penelantaran, ter,asuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau
perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
c. Anak korban kejahatan seksual

Kejahatan seksual terhadap Anak di Indonesia belakangan ini terlihat sangat
mengkhawatirkan. Sejumlah kasus menunjukkan Anak – Anak menjadi korban
kejahatan seksual. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan

74

Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak yang ditandatangani pada 11 Juni

2014.

Sejalan dengan maraknya kasus kejahatan seksual di Indonesia, Kabupaten

Lamongan juga mengalami hal yang sama, seperti kasus Pelecehan Seksual,

Pemerkosaan, Persetubuhan, Pencabulan, pemerkosaan, Incess serta Sodomi. Dan ini

pun menjadi perhatian kita bersama untuk sama-sama berperan aktif menjaga Anak -

Anak bangsa agar terhindar dari kejahatan seksual ini dengan memberikan contoh,

keteladanan yang baik serta menanamkan nilai-nilai moral sesuai ajaran agama

masing-masing.

Jenis Kelamin Tabel.8.1
Jumlah Kasus Anak Usia 0-18 Tahun
13-18
Kabupaten Lamongan Tahun 2018
Usia

0-5 6-12

L 61 9

P 13 8

Total 7 4 17

Sumber : P2TP2A Lamongan, Tahun 2018

75

Tabel.8.1.a

Jenis Kekerasan yang di alami oleh Anak

Kabupaten Lamongan Tahun 2018

NO BENTUK KEKERASAN JUMLAH

1 Fisik 13

2 Psikis 2

3 Seksual 6

4 Eksploitasi 0

5 Trafficking 0

6 Penelantaran 2

7 Lainnya 5

Total 28
Sumber : P2TP2A Lamongan, Tahun 2018

8.2 Anak yang Dibebaskan dari Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan

Terburuk untuk Anak (BPTA)

Secara umum, yang dimaksud dengan pekerja anak atau buruh anak adalah anak-anak

yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya, untuk orang lain, atau untuk
dirinya sendiri yang membutuhkan sejumlah besar waktu, dengan menerima imbalan atau
tidak. Dengan demikian, anak-anak tersebut bekerja bukan karena pilihan melainkan karena
keterpaksaan hidup dan dipaksa orang lain. Faktor utama yang menyebabkan anak terpaksa

bekerja adalah karena faktor kemiskinan struktural. Dalam keluarga miskin, anak-anak

umumnya bekerja demi meningkatkan pendapatan keluarga.

76

Sebagai tenaga kerja keluarga, anak-anak tersebut biasanya tidak mendapatkan upah
karena mereka telah diberi makan. Sebagai buruh, anak-anak tersebut seringkali
mendapatkan upah yang tidak layak. Lebih parahnya dalam era industrialisasi sekarang,
pengusaha industri justru memperoleh keuntungan yang sangat besar dari pekerja anak.
Bahkan pekerja anak sangat diminati karena mereka bisa bekerja secara produktif seperti
orang dewasa umumnya, tetapi pekerja anak tersebut tidak banyak ulah dan bisa diupah
dengan murah. Intinya, dalam hubungan kerja, pekerja anak tersebut bisa dieksploitasi tanpa
ada perlawanan.

Berbeda dengan pekerja dewasa (apalagi memiliki serikat pekerja) yang sewaktu-
waktu bisa ‚memberontak‛ dengan berbagai tuntutan seperti peningkatan upah. Masalah
eksploitasi terhadap pekerja anak bukan hanya soal upah, melainkan soal jam kerja yang
panjang, resiko kecelakaan, gangguan kesehatan, dan menjadi obyek pelecehan dan
kesewenang-wenangan orang dewasa. Dalam beberapa kajian, mayoritas pekerja anak
bekerja lebih dari 7 jam per hari.

Padahal berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, usia
kurang dari 12 tahun tidak boleh bekerja, usia 13-14 tahun hanya boleh bekerja 3 jam per
hari, dan usia 15-17 tahun boleh bekerja 8 jam per hari tetapi dalam kondisi yang tidak
membahayakan fisik dan mental. Kenyataan di lapangan, pekerja anak sebagian besar
berusia 13-14 tahun yang bekerja rata-rata selama 6-7 jam per hari. Bahkan banyak anak-
anak tersebut bekerja di sektor berbahaya dan tidak manusiawi untuk dilakukan oleh anak-
anak.

77

Berdasarkan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Pelarangan dan Tindakan segera
untuk Mengeliminasi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, ada empat pekerjaan
terburuk bagi anak, yakni:

a) Semua bentuk perbudakan atau praktik yang menyerupai praktik perbudakan, seperti
penjualan dan anak-anak kerja ijon dan perhambaan, serta kerja paksa atau wajib kerja,
termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk terlibat dalam konflik
bersenjata;

b) Penggunaan, penyediaan, dan penawaran anak untuk kegiatan prostitusi, produksi
pornografi, atau pertunjukkan pornografi

c) Penggunaan, penyediaan, dan penawaran anak untuk kegiatan terlarang, terutama untuk
produksi dan penyelundupan narkotika dan obat-obatan psikotropika

d) Pekerjaan yang pada dasarnya dan lingkungannya membahayakan kesehatan,
keselamatan, dan moral anak. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO
tersebut pada 8 Maret 2000 lalu, namun hingga kini pemerintah belum serius
menangani persoalan pekerja anak di sektor berbahaya dan tidak manusiawi.
Pekerja anak dalam sektor ini sangat banyak, dan lagi-lagi masalah kemiskinan

menjadi fakor utamanya. Di beberapa tempat, tidak sedikit anak yang bekerja selama 12 jam
per hari, mendapatakan perlakukan kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan,
pembunuhan, dijadikan sebagai pelacur, dan hal tak manusiawi lainnya. Pekerja anak
tersebut kehilangan kesempatan untuk tumbuh berkembang secara wajar dalam hal fisik,
psikologis, sosial, dan pendidikan. Mereka kehilangan masa di mana mereka seharusnya
menikmati masa bermain, belajar, bergembira, dan mendapatkan kedamaian.

78

Tidak sedikit dari pekerja anak tersebut terpaksa putus sekolah atau yang tidak bisa
melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Mereka putus sekolah karena keterbatasan
ekonomi keluarga, dan juga karena mereka tak sanggup memikul beban ganda sebagai
pekerja dan sebagai pelajar. Bagaimanapun juga mereka akan kesulitan untuk membagi
waktu dan perhatian. Oleh karena itu, pekerja anak rentan putus sekolah. Sampai saat ini
tidak ada Pekerja Anak (PA) dan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (BPTA)
di Kabupaten Lamongan.

8.3 Anak Korban Pornografi, NAPZA dan Terinfeksi HIV/AIDS yang Terlayani
Sesuai Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah: Zat atau obat yang berasal dari tanaman
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan
atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,
yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang
ini.

Melihat definisi diatas bahwa Narkotika merupakan obat/zat yang sangat bermanfaat
dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun jika disalahgunakan atau
digunakan tidak dampak sesuai dngan standar tertentu akan sangat merugikan. Bahaya
penyalahgunaan Narkoba bagi pelajar dan remaja begitu sangat memprihatinkan. Walaupun
sudah banyak gembong dan pengedar narkotika yang ditangkap dan di penjara, tetapi
peredaran narkoba sepertinya susah untuk dicegah dan ditanggulangi. Indonesia saat ini
sudah dinyatakan sebagai Darurat Narkoba, untuk itu dibutuhkan kerjasama yang serius dan
Menyeluruh dari semua unsur baik pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan keluarga dalam
rangka penanggulangan dan pencegahan Bahaya Narkotika/ Narkoba ini.

79

Faktor penyebab resiko menggunakan narkoba di kalangan remaja dan anak-anak
sekolah maupun pemuda adalah pertama kali hanya sekedar ingin mencoba karena
pergaulan lingkungan yang kurang baik dan contoh dari teman-temannya.

Rasa ingin mencoba narkotika ini lah adalah pintu masuk pertama dan penyebab
kalangan muda terjerumus dalam pengaruh dampak negatif penyalahgunaan narkotika dan
obat-obatan terlarang ini yang membahayakan kesehatan pada nantinya.

Upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah melalui beberapa lembaga terkait dan
BNN serta melalui beberapa Organisasi Masyarakat dengan melakukan Sosialisasi Bahaya
Narkoba, disamping itu juga BNN telah bekerjasama dengan Kepolisian untuk melakukan
Rehabilitasi korban, disamping itu juga ada beberapa lembaga masyarakat yang mempuyai
rehabilitas.

Ada beberapa cara kiat tips pencegahan dan menghindari penggunaan dan
penyalahgunaan Narkotika dan Obat Berbahaya serta NAPZA Narkotika, Psikotropika dan
Zat Adiktif antara lain :
a. Memberikan Menanamkan Sejak Dini Akan Arti Makna Hidup Sehat.

Bila seseorang telah terjerumus pada penggunaan narkoba maka akan sulit untuk
melepas dari jeratan narkotika ini. Membutuhkan waktu kesabaran ketekunan dan
rehabilitasi yang baik dan tepat pada korban-korban narkotika.

Contoh perilaku orang tua dalam kehidupan sehari-hari dalam mempraktekkan
hidup sehat juga perlu dilakukan. Orang tua seyogyanya menjadi role-model bagi Anak
-Anak mereka, harus memberikan contoh yang baik bila ingin Anak nya berperilaku
baik.

80

Sering kali kita sebagai orang tua lupa bahwa Anak kita belajar dari tingkah laku
dan perilaku kita yang mereka lihat dan perhatikan setiap harinya dari bayi sampai
remaja.

Anak -Anak kita belajar, meniru, dari orang yang sehariannya berada paling dekat
dengan mereka. Maka seharusnya kita tidak merokok atau minum minuman beralkohol
bila kita tidak mau Anak -Anak kita meniru kita atau bahkan mencoba-coba dan
menyalahgunakan narkoba.

b. Berikan Informasi Yang Benar Tentang Bahaya Narkoba.
Memberikan informasi dan pengetahuan yang benar dan jelas mengenai bahaya

penyalahgunaan narkoba ini kepada Anak -Anak generasi muda kita sebelum Anak -
Anak mengetahui dari teman-temannya yang bisa jadi memberikan pengertian yang
salah atau malah sebaliknya.

Seharusnya pemberian informasi yang akurat dan jelas harus juga diberikan oleh
sekolah-sekolah sebagai salah satu sub-kurikulum yang wajib diikuti oleh setiap Anak .
Informasi mengenai jenis-jenis narkoba. Dampak bila menggunakannya, dampaknya
bagi organ-organ tubuh kita serta dampak dari segi hukumnya bila tertangkap memiliki,
menggunakan atau mengedarkan narkoba, Penyakit yang dapat diderita sebagaiakibat
pemakaian narkoba.
c. Peduli Pada Lingkungan Sekitar.

Orang tua selalu tanggap lingkunga di rumah mereka sendri, di mana Anak -Anak
mereka tumbuh. Orang tua harus selalu sadar akan perubahan-perubahan kecil dari
perilaku sang Anak.

81

Perubahan-perubahan masa puber dan peralihan Anak menjadi remaja, remaja
menjadi dewasa, tidak sama dengan perubahan perilaku seorang Anak yang mulai ter
ekspos pada narkoba, atau yang sudah terpengaruhakibat dampak kecanduan narkoba.
Orangtua juga perlu waspada dan mengetahui akan ciri tanda Anak mulai menggunakan
narkoba sehingga bisa secara lebih dini diobati dan direhabilitasi secepatnya.
d. Bekerjasama Dengan Lingkungan Rumah.

Kita sebaiknya bekerjasama dengan lingkungan rumah kita seperti dengan ketua
RT, RW, dsb. Terutama dengan tetangga yang mempunyai Anak seusia atau yang lebih
tua dari Anak kita. Menjalin hubungan yang baik dengan para tetangga selalu
mendatangkan kenyamanan dan keamanan bagi kita.

Kita bisa membuat sistem pemantauan keamanan bersama tetangga lainnya yang
juga melibatkan ketua RT untuk memantau keamanan umum dan memantau bila ada
Anak -Anak di RT kita yang disinyalir menggunkan narkoba. Bila sistem yang
dibangun bersama para tetangga itu kuat, dijamin gejala-gejala penyalahgunaan narkoba
di pemukiman kita akan terdeteksi dan dapat tertanggulangi dengan cepat dan baik.
e. Menjalin Hubungan Interpersonal Yang Baik

Hubungan interpersonal yang baik dengan pasangan dan juga dengan Anak -Anak
kita, akan memungkinkan kita melihat gejala-gejala awal pemakaian narkoba pada
Anak -Anak kita. Kedekatan hubungan batin dengan orang tua akan membuat Anak
merasa nyaman dan aman, menjadi benteng bagi keselamatan mereka dalam
mengarungi kehidupan mereka nanti. Bila orang tua sering ribut, cekcok, maka itu bisa
memengaruhi sang Anak secara psikologis. Kegalauan ini bisa memancingnya untuk
mencoba narkoba dengan berbagai macam alasan yang dicarinya sendiri. Misalnya
supaya diperhatikan, sikap masa bodoh terhadap hidupnya, untuk mengatasi kemarahan,

82

ketidaksenagan, atau kesedihan yang timbul dari melihat orang tua mereka yang selalu
bertengkar.

Anak Korban Pornografi
Tren tindak kenakalan dan kriminalitas di kalangan anak dan remaja yang terus
meningkat ini secara faktual antara lain dipengaruhi oleh berbagai tanyangan berita
kriminal di televisi, Internet dan media massa lainnya. Sejalan dengan perkembangan
itu, jumlah anak yang menjadi korban tindak pidana juga semakin meningkat,
kenakalan di kalangan anak atau remaja akibat tontonan televisi dan korban sinetron di
Indonesia juga meningkat.
Secara data nasional ada 61 sanksi sudah diberikan oleh KPI untuk 11 lembaga
Penyiaran (Data: Agustus – Februari 2014). Sebanyak 11.959 orang melakukan
pengaduan terhadap tanyangan Televisi.
Tayangan bermuatan Hipnotis, adegan berbahaya dan supranatural, candaan
kasar, pornografi, memperuncing konflik, kekerasan, perilaku pelajar yang tidak pantas
dan laki-laki berperilaku kewanitaan.
Ada sekitar 30 Juta anak dan remaja di Indonesia pengguna internet, Media
digital menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan, tidak sedikit di
antara mereka menjadi korban dari kejahatan internet (Cyber Crime). Korban terrus
berjatuhan, bahkan media sosial (Seperti: Facebook, Twitter, Pant, instagram) dijadikan
ajang transaksi prostitusi, Judi, Kekerasan dan Penipuan. Kabupaten Lamongan belum
memiliki data yang valid tentang berapa jumlah anak korban Pornografi walaupun
beberapa kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak setelah melalui proses
penyidikan penyebabnya adalah setelah menonton film tayangan porno di Internet.

83

Pemerintah Kabupaten Lamongan telah merespon pelakunya upaya untuk
mencegah dan menangani anak dari pengaruh/budaya, pornografi.

Anak dengan HIV/ AIDS.
HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang
sistem kekebalan tubuh. Virus ini melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan
infeksi dan penyakit.
Beberapa cara penularan virus HIV/AIDS adalah sebagai berikut:
- Hubungan seks tanpa kondom
- Berbagi alat suntik dengan orang yang positif mengidap HIV, terutama di

kalangan pengguna narkotika suntik
- Ibu hamil positif HIV kepada bayinya selama masa kehamilan, persalinan

dan/atau waktu menyusui
- Melalui transfusi darah/produk darah yang sudah tercemar HIV
- Sering berganti-ganti pasangan
Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan HIV, tapi ada
pengobatan yang bisa digunakan untuk memperlambat perkembangan penyakit.
Pengobatan ini akan membuat orang yang terinfeksi untuk hidup lebih lama sehingga
bisa menjalani hidup dengan normal.

Secara global, infeksi HIV/AIDS mengalami penurunan. Semua ini dikarenakan
oleh intervensi yang menyebabkan perubahan pola komunikasi, pemakaian kondom,
pencegahan transmisi dari ibu dan anak, kampanye khitan dan pencegahan lainnya.
Infeksi HIV baru sudah menurun dalam satu dekade terakhir. Tahun 2013, infeksi
HIV dunia mencapai 2,3 juta mengalami penurunan sebanyak 33% sejak tahun 2001.

84

Sejak pertama kali ditemukannya infeksi HIV pada tahun 1987 sampai dengan
Desember 2013, HIV tersebar di 368 dari 497 kabupaten/kota di seluruh Provinsi di
Indonesia. Bali adalah Provinsi pertama tempat ditemukannya infeksi HIV/AIDS.

Kabupaten Lamongan sepanjang tahun 2018 untuk kelompok umur 4-18 tahun
ada kasus HIV sebanyak 3 orang, terdiri dari Laki-laki 1 orang dan Perempuan 2
orang. Sedangkan kasus AIDS ada 2 orang, Laki-laki 1 orang Perempuan 1 orang.

Penyebaran HIV
HIV adalah jenis virus yang rapuh. Tidak bisa bertahan lama di luar tubuh
manusia. HIV bisa ditemukan di dalam cairan tubuh dari orang yang terinfeksi. Cairan
yang dimaksud adalah cairan sperma, cairan vagina, cairan anus, darah, dan ASI. HIV
tidak bisa menyebar melalui keringat atau urin.

Indonesia faktor penyebab dan penyebaran virus HIV/AIDS terbagi menjadi dua
kelompok utama, yaitu melalui hubungan seks yang tidak aman dan bergantian jarum
suntik saat menggunakan narkotika. Berikut ini adalah beberapa cara penyebaran HIV
lainnya:

- Penularan dari ibu kepada bayi pada masa kehamilan, ketika melahirkan atau
menyusui.

- Melalu seks oral.
- Melalui transfusi darah dari orang yang terinfeksi.
- Memakai jarum, suntikan dan perlengkapan menyuntik lain yang sudah

terkontaminasi, misalnya spon dan kain pembersihnya.

85

Kasus virus HIV/AIDS menulari para orang-orang yang gemar melakukan
aktivitas seksual. Ini merupakan salah satu cara penularannya selain jarum suntik,
transfusi darah. Kasihan orang-orang yang tidak berdosa bisa terkena virus
HIV/AIDS. Sebaran virus HIV/AIDS di Kabupaten Lamongan semakin
mengkhawatirkan karena tidak mengenal batasan umur, virus mematikan ini menyasar
berbagai lapisan masyarakat dan strata sosial. Mulai anak-anak, remaja, mahasiswa,
lelaki dan perempuan dewasa, sampai ibu rumah tangga masuk dalam daftar panjang
para penderita.

Data dari Profil Kesehatan Kabupaten Lamongan HIV/AIDS (KPA) Kab.
Lamongan Tahun 2018 tercatat ada 3 kasus HIV dan 2 Kasus AIDS.

86

TABEL 8.2

JUMLAH KASUS HIV MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018

NO KELOMPOK UMUR HIV

L PROPORSI
P L+P KELOMPOK
1 ≤ 4 TAHUN 1
UMUR

1 2 66,67

2 5 - 14 TAHUN 0 0 0 0,00

3 15 - 18 TAHUN 0 1 1 33,33

JUMLAH (Kab. Lamongan) 1 2 3

PROPORSI JENIS 33,33 66,67
KELAMIN

Sumber Data : Profil Kesehatan Kab. Lamongan

87

TABEL 8.3

JUMLAH KASUS AIDS MENURUT UMUR DAN JENIS KELAMIN

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018

NO KELOMPOK UMUR JUMLAH KEMATIAN
1 ≤ 4 TAHUN AKIBAT AIDS

L P L+P
0 00

2 5 - 14 TAHUN 0 11

3 15 - 18 TAHUN 1 01

JUMLAH (KAB/KOTA) 1 1 2

PROPORSI JENIS 50,00 50,00
KELAMIN

Sumber Data : Profil Kesehatan Kab. Lamongan

88

8.4 Anak korban bencana dan konflik yang terlayani

Potensi bencana di Indonesia memang sangat tinggi, Indonesia merupakan salah satu
negara di dunia yang masuk dalam kategori rawan bencana. Tidak hanya bahaya gempa bumi,
ancaman letusan gunung berapi yang ada di atas permukaan bumi, Indonesia berada pada
jalur cincin api. Ancaman bencana alam gempa bumi, tsunami dan letusan gunung berapi
mengancam hampir 80 % wilayah Indonesia.

Bencana alam dan konflik selain menyebabkan korban jiwa dan rusaknya infrastruktur,
juga menyebabkan terjadinya pengungsian. Diantara para pengungsi selalu terdapat kelompok
rentan yakni anak-anak dan perempuan. Tiap kali bencana datang tidak diketahui data akurat
mengenai jumlah anak-anak yang pernah mengungsi. Menurut data dari BNPB bahwa
sepanjang tahun 2014 telah terjadi 1.525 kejadian bencana dan 2.66 juta jiwa mengungsi dan
menderita.

Perlindungan anak dalam situasi darurat bertujuan untuk menjamin adanya lingkungan
protektif bagi setiap anak yang melindungi mereka dari perlakuan salah, eksploitasi,
kekerasan, penelantaran dan diskriminasi.

Di hampir semua peristiwa bencana di Indonesia, dapat kita lihat bahwa korban dan
pengungsi anak-anak merupakan kelompok yang sering terabaikan dan tidak tertangani
dengan baik. Trauma dan dampak terhadap kesehatan anak kurang mendapat perhatian dan
sering tidak tepat dalam penanganannnya. Kondisi lain yang juga mengancam anak-anak
dalam situasi darurat pasca bencana adalah eksploitasi ekonomi, keterpisahan dari keluarga
dan kehilangan arena dimana mereka biasa beraktifitas dan bermain dengan teman-teman
sebaya. Sampai saat ini tidak ada Anak korban bencana dan konflik di Kabupaten Lamongan.

89

8.5 Anak penyandang disabilitas, kelompok minoritas dan terisolasi yang Terlayani .
Anak Berkebutuhan Khusus
Anak berkebutuhan khusus atau yang pada masa lampau disebut anak dengan
kecacatan memiliki karakteristik khusus dan kemampuan yang berbeda dengan anak-anak
pada umumnya. Tipe anak berkebutuhan khusus bermacam-macam dengan penyebutan
yang sesuai dengan bagian diri anak yang mengalami hambatan baik telah ada sejak lahir
maupun karena kegagalan atau kecelakaan pada masa tumbuh-kembangnya. Menurut
Kauffman & Hallahan (2005) dalam Bendi Delphie (2006) tipe-tipe kebutuhan khusus yang
selama ini menyita perhatian orangtua dan guru adalah (1) tunagrahita (mental retardation)
atau anak dengan hambatan perkembangan (child with development impairment), (2)
kesulitan Belajar (learning disabilities) atau anak yang berprestasi rendah, (3) hiperaktif
(Attention Deficit Disorder with Hyperactive), (4) tunalaras (Emotional and behavioral
disorder), (5) tunarungu wicara (communication disorder and deafness), (6) tunanetra atau
anak dengan hambatan penglihatan (Partially seing and legally blind), (7) autistik, (8)
tunadaksa (physical handicapped), dan anak berbakat (giftedness and special talents).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih spesifik memberikan pengertian kepada
Anak penyandang disabilitas yaitu Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental,
intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan
lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk
berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
Sehingga, dengan berlakuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, diharapkan
sudah memberikan perlindungan hukum, persamaan derajat Anak penyandang disabilitas
dengan Anak -Anak yang normal, dan tidak ada lagi diskriminasi kepada Anak penyandang
disabilitas. Dan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah

90

daerah dalam memberikan fasilitas kepada Anak -Anak penyandang disabilitas, karena hal
tersebut merupakan hak asasi Anak - Anak penyandang disabilitas. Disabilitas memiliki
beberapa jenis dan bisa terjadi selama masa hidup seseorang atau sejak orang tersebut
terlahir ke dunia. Jenis-jenis disabilitas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.
Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik salah
satu anggota badan bahkan lebih atau kemampuan motorik seseorang. Disabilitas fisik
lainnya termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain dari kehidupan sehari-hari.
Misalnya saja gangguan pernapasan dan juga epilepsy.
Disabilitas Mental

Istilah disabilitas mental biasanya sering digunakan pada Anak -Anak yang memiliki
kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Akan tetapi tidak hanya itu saja, disabilitas
mental juga merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional
dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat disabilitas mental
secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang besar, misalnya saja seperti
gangguan belajar, berkomunikasi dan bekerja serta lain sebagainya.
Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual merupakan suatu pengertian yang sangat luas mencakup berbagai
kekurangan intelektual, diantaranya juga adalah keterbelakangan mental. Sebagai contohnya
adalah seorang Anak yang mengalami ketidakmampuan dalam belajar. Dan disabilitas
intelektual ini bisa muncul pada seseorang dengan usia berapa pun.

91