buku profil anak 2018

Disabilitas Sensorik
Disabilitas sensorik merupakan gangguan yang terjadi pada salah satu indera. Istilah ini

biasanya digunakan terutama pada penyandang disabilitas yang mengacu pada gangguan
pendengaran, penglihatan dan indera lainnya juga bisa terganggu.
Disabilitas Perkembangan

Disabilitas perkembangan merupakan suatu disabilitas yang menyebabkan suatu
masalah dengan pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh. Meskipun istilah disabilitas
perkembangan sering digunakan sebagai ungkapan halus untuk disabilitas intelektual, itilah
tersebut juga mencakup berbagai kondisi kesehatan bawaan yang tidak mempunyai
komponen intelektual atau mental, contohnya spina bifida.

Ada beberapa Penyebab Disabilitas, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan
tingginya angka penyandang disabilitas di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pertama, terdapat gangguan atau kerusakan organ fisik yang dapat mengakibatkan
kelainan dan kerusakan organ. Sehingga menyebabkan berbagai hambatan, salah
satunya adalah cacat fisik sejak lahir. Gangguan tersebut kemudian akan menghambat
mobilitas, komunikasi dan bermacam aktifitas para penyandang disabilitas lainnya.
2. Kedua, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap masalah disabilitas. Kemudian
stigma (kutukan, nasib), isolasi dan perlindungan yang berlebihan. Juga kurangnya
peran keluarga dan masyarakat terhadap masalah disabilitas sebagai bagian dari
penanganan.

92

Kelompok minoritas adalah kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri
khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas
penduduk. Minoritas sebagai kelompok yang dilihat dari jumlahnya lebih sedikit
dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari negara bersangkutan dalam posisi yang
tidak dominan.

Keanggotaannya memiliki karakteristik etnis, agama, maupun bahasa yang berbeda
dengan populasi lainnya dan menunjukkan setidaknya secara implisit sikap solidaritas yang
ditujukan pada melestarikan budaya, tradisi, agama dan bahasa. Definisi minoritas
umumnya hanya menyangkut jumlah. Suatu kelompok dikatakan sebagai minoritas apabila
jumlah anggota kelompok tersebut secara signifikan jauh lebih kecil daripada kelompok
lain di dalam komunitas.

Dari sudut pandang ilmu sosial pengertian minoritas tidak selalu terkait dengan
jumlah anggota. Suatu kelompok akan dianggap kelompok minoritas apabila anggota-
anggotanya memiliki kekuasaan, kontrol dan pengaruh yang lemah terhadap kehidupannya
sendiri dibanding anggota-anggota kelompok dominan. Jadi, bisa saja suatu kelompok
secara jumlah anggota merupakan mayoritas tetapi dikatakan sebagai kelompok minoritas
karena kekuasan, kontrol, dan pengaruh yang dimiliki lebih kecil daripada kelompok yang
jumlah anggotanya lebih sedikit. Sampai saat ini tidak ada Anak penyandang disabilitas,
kelompok minoritas dan terisolasi di Kabupaten Lamongan.

93

8.6 Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) (khusus pelaku) yang
Terselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi
Anak yang Berhadapan dengan hukum merujuk pada konsep Undang-undang nomor 11
Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ada 2 yakni :
a. Anak yang berhadapan dengan hukum
b. Anak yang berkonflik dengan hukum
Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum
adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan
anak yang menjadi saksi tindak pidana.
Pasal 1 ayat (3) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut
anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Kasus yang muncul, adakalanya anak berada dalam status pelaku, saksi dan/atau
korban. Khusus terhadap sanksi/hukuman yang dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik
dengan hukum ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu bagi anak yang masih
berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai sanksi tindakan, sedangkan bagi
anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas)
tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.
Namun sangat diupayakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat
diselesaikan melalui keadilan restorative dan Diversi. Hal ini dimaksudkan untuk
menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari
stigmatisasi terhadap anak dengan demikian diharapkan Anak dapat kembali kedalam
lingkungan sosial secara wajar. Berikut tabel Anak Berhadapan Dengan Hukum Kab.
Lamongan Tahun 2018 :

94

Tabel.8.6
Anak Berhadapan Dengan Hukum

Kab. Lamongan Tahun 2018

Jenis Kelamin Usia
0 - 18

L 21

P3

Jumlah 24

Sumber : P2TP2A Lamongan, Tahun 2018

8.7.Anak Korban Jaringan Terorisme yang Terlayani
Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan

perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme
tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan
target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.

Makna-makna negatif yang dikandung oleh perkataan ‚teroris dan ‚terorisme, para teroris
umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis, pejuang pembebasan, pasukan perang
salib, militan, mujahidin, dan lain-lain. Terorisme sendiri sering tampak dengan
mengatasnamakan agama.

Selain oleh pelaku individual, terorisme bisa dilakukan oleh negara atau dikenal dengan
terorisme negara (state terorism). Sampai saat ini di Kabupaten Lamongan tidak ada Anak
Korban Jaringan Terorisme.

95

8.8 Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang
Tuanya yang Terlayani
Kasus-kasus pada Anak , baik terhadap korban Anak maupun Anak yang melakukan
tindak pidana (Anak pelaku) tidak bisa dilepaskan dari stigma. Jika dulu stigma hanya
ditujukan kepada orang dewasa, kini stigma dilengketkan pada Anak . Sering kali Anak dan
keluarganya tidak berdaya melawan stigma. Padahal sebagai Anak, ia tidak bersalah.
Stigma bisa diberikan oleh siapa pun, keluarga, teman, tetangga, guru, masyarakat,
orang lain. Bisa oleh orang dewasa, maupun oleh Anak juga. Stigma pada Anak yang sering
muncul saat ini adalah pada Anak korban kejahatan seperti korban pencabulan, korban
pelecehan seksual, korban trafiking, pergaulan bebas dan lainnya.
Stigma juga serta merta melekat pada Anak berhadapan hukum (ABH). Padahal ABH
belum tentu bersalah dan mereka sebenarnya juga korban. Korban dari perlakuan salah,
penelantaran, salah pola didik, salah pola asuh dari orangtua dan orang-orang di sekitarnya.
Sampai saat ini di Kabupaten Lamongan tidak ada Anak Korban Stigmatisasi Akibat dari
Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang Tua.

96

BAB IX
PENUTUP

9.1 Kesimpulan
Berdasarkan data yang telah dikemukakan pada profil anak Kabupaten Lamongan Tahun

2018, terdapat beberapa hal yang sangat berpengaruh terhadap penilaian Anak, antara lain :
1. Ketersediaan data

a. Ketesediaan data sangat penting dalam menyusun suatu analisa yang tepat. Sehingga
dapat digunakan oleh para pemangku dan pengambil kebijakan di Kabupaten
Lamongan untuk mengevaluasi kembali perencanaan pembangunan yang sudah
berlangsung maupun program pembangunan yang akan datang, apakah sudah
responsive Anak.

b. Data terpilah perlu dijadikan isu strategis di seluruh sektor baik instansi Pemerintah
atau Non Pemerintah, lembaga masyarakat serta semua lini pembangunan mulai dari
Tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan sampai Kelurahan sehingga akan
mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam pembuatan format serta diskripsi
data yang sesuai dengan kebutuhan analisis anak.

2. Kelembagaan
a. Perlindungan Anak di Kabupaten Lamongan telah diatur dalam berbagai Kebijakan.
Baik Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Instruksi Bupati dan Keputusan Bupati serta
dikukuhkan Gugus Tugas Kabupaten Lamongan.

3. Kependudukan
a. Dari Proyeksi penduduk Kabupaten Lamongan Tahun 2018 menunjukkan bahwa
jumlah penduduk anak 0-18 tahun Laki-laki dan Perempuan adalah sebesar 336.986
ribu jiwa.

97

b. Hal ini berarti Perlindungan anak untuk menjamin hak-haknya harus dioptimalkan,
agar Anak-anak Kab. Lamongan dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

4. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
a. Perkawinan dini di Kabupaten Lamongan masih ada, yaitu 45 Anak yang mendapat
dispensasi dari Pengadilan Agama Lamongan.

5. Pendidikan
a. Perempuan memiliki Angka Partisipasi Sekolah hampir sama dengan laki-laki,
yang berarti kesempatan perempuan untuk mengakses pendidikan telah menambah
angka partisipasi wanita dalam pendidikan. Konsekuensinya terhadap perencanaan
pembangunan yang harus dilakukan pemerintah adalah menyediakan lapangan
kerja bagi penduduk perempuan.
b. Hampir seluruh penduduk Kabupaten Lamongan sudah bisa baca tulis. Hal ini
menunjukan pencapaian pendidikan dasar yang efektif dan berhasilnya program
keaksaraan.

6. Kesehatan
a. Kasus HIV AIDS di Kabupaten Lamongan, diperlukan upaya yang lebih maksimal
untuk bisa menekan munculnya kasus baru.
b. Seluruh Persalinan Ibu yang ada di Kabupaten Lamongan sudah terlayani, baik di
Rumah Sakit, Puskesmas dan di Bidan Desa.
c. Pemberian ASI Eksklusif untuk bayi umur 0-6 bulan sudah baik.
d. Puskesmas Ramah Anak yang ada di Kabupaten Lamongan sudah menjadi menjadi
Puskesmas Pelayanan Ramah Anak

98

7. Kekerasan terhadap anak
a. Jumlah kekerasan terhadap anak yang telah dilaporkan pada tahun 2018 belum
dapat menggambarkan situasi yang sesungguhnya, karena budaya malu yang ada
pada masyarakat kita masih menjadikan kasus kekerasan ini tidak semua
dilaporkan.
b. Disamping itu perlu upaya maksimal untuk memperkenalkan lembaga P2TP2A ke
masyarakat agar masyarakat tahu kemana harus melaporkan kekerasan yang
dialami baik dirinya maupun lingkungan sekitarnya.

9.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah ditulis pada buku Profil Anak Kabupaten

Lamongan Tahun 2018 ini, maka ada beberapa hal yang dapat disarankan :
1. Perlu dilakukan koordinasi , kerjasama dan komunikasi yang lebih baik antar lembaga-

lembaga yang terlibat dalam program anak untuk dapat mempersiapkan data dan
informasi yang lebih lengkap, mudah dan efektif.
2. Perlu dilaksanakan pengkajian terhadap hasil analisa yang berperan di masing-masing
lembaga dalam mensukseskan pelaksanaan pembangunan Anak di Kabupaten
Lamongan.

99