Modul 2 Ekonomi PPG 2021

standar internasional, sehingga memudahkan dalam analisa komparasi dengan
APBN pada negara-negara lain, serta memudahkan pelaksanaan desentralisasi
fiskal dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah.

Gambar 3
Format Struktur APBN
1. Sumber-sumber Penerimaan Negara
Penerimaan negara adalah semua pendapatan negara yang berasal dari
penerimaan dalam negeri serta penerimaan hibah dalam dan luar negeri selama
tahun anggaran yang bersangkutan.
a. Penerimaan dalam negeri, terdiri atas :
1) Penerimaan perpajakan, yang meliputi :
a) Pajak dalam negeri, terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea

39

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai dan pajak
lainnya.
b) Pajak perdagangan internasional, terdiri atas bea masuk dan bea keluar
2) Penerimaan negara bukan pajak meliputi :
a) Bagian laba BUMN
b) Penerimaan sumber daya alam, seperti migas dan nonmigas
c) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya
d) Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)
b. Hibah
Hibah merupakan pemberian dana secara sukarela yang tidak perlu dibayar
kembali dan tidak mengikat, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri

2. Jenis-jenis Pengeluaran Negara
Pembelanjaan negara terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran

pembangunan. Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk
membiayai tugas-tugas umum pemerintah dan kegiatan operasional pemerintah
pusat, pembayaran bunga atas utang dalam negeri dan utang luar negeri,
pembayaran subsidi dan pengeluaran rutin lainnya.

Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk
membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada
anggaran belanja pemerintah pusat. Belanja negara adalah semua pengeluaran
negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan daerah. Belanja pemerintah
pusat adalah semua pengeluaran Negara untuk membiayai pengeluaran
pembangunan.

Jika ditinjau menurut sifatnya, belanja atau pengeluaran tersebut dapat
dibedakan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut :
a. Belanja yang bersifat ekskausif, yaitu belanja untuk membeli barang atau jasa

yang langsung dikonsumsi atau dapat menghasilkan barang lain. Misalnya,
penyediaan vaksin untuk imunisasi (langsung dikonsumsi), pembelian
pesawat atau kapal terbang (dapat menghasilkan pendapatan untuk
memperoleh barang lain).

40

b. Belanja yang bersifat transfer, yaitu belanja untuk kegiatan-kegiatan
sosial yang tidak produktif. Misalnya sumbangan untuk korban bencana alam,
subsidi, bea siswa dan lain-lain.

Belanja pemerintah Negara dapat diklasifikasikan tiga hal :
a. Menurut jenisnya, belanja pusat terdiri dari :

(1) Belanja pegawai :
a) Honorarium
b) Kontribusi social
c) Belanja barang

(2) Belanja barang :
a) Belanja barang
b) Belanja jasa
c) Belanja pemeliharaan
d) Belanja perjalanan

(3) Belanja modal
(4) Pembayaran bunga utang

a) Utang dalam negeri
b) Utang luar negeri
(5) Subsidi :
a) Perusahaan Negara keuangan dan ( lembaga keuangan dan lembaga

nonkeuangan)
b) Perusahaan
c) Subsidi pajak
(6) Belanja hibah
(7) Bantuan sosial :
a) Penanggulangan bencana
b) Bantuan yang diberikan pusat
(8) Belanja lain-lain
(9) Tambahan belanja pemerintah pusat

41

b. Menurut fungsinya, belanja pemerintah pusat terdiri dari :
1) Pelayanan umum
2) Pertahanan
3) Ketertiban dan keamanan
4) Ekonomi
5) Lingkungan hidup
6) Perumahan dan fasilitas umum
7) Kesehatan
8) Pariwisata dan budaya
9) Agama
10) Pendidikan
11) Perlindungan social

c. Menurut organisasinya, belanja pemerintah pusat terdiri dari
pengeluaran untuk berbagai proyek atau kegiatan dari seratus
kementerian / lembaga pemerintah.

d. Belanja daerah terdiri dari :
1. Dana perimbangan
a) Dana Bagi Hasil
1) Perpajakan (pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan serta bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan)
2) Sumber daya alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan umum,
kehutanan dan perikanan)
b) Dana Alokasi Umum
c) Dana Alokasi Khusus
1) Dana reboisasi
2) Non dana reboisasi
2. Dana otonomi khusus dan penyesuaian
a) Dana otonomi khusus
b) Dana penyesuaian

42

D. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
1. Pengertian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Dasar hukum dalam penyelenggaraan keuangan daerah dan pembuatan
APBD adalah sebagai berikut.
a. UU No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah.
b. UU No. 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah.
c. PP No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Keuangan Daerah.
d. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pengurusan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Tata Cara
Pengawasan, Penyusunan, dan Penghitungan APBD.

2. Fungsi dan Tujuan APBD
a. Fungsi APBD

APBD yang disusun oleh setiap daerah memiliki fungsi sebagai berikut :
1) Fungsi otorisasi

Bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi
pendapatan, dan belanja untuk masa satu tahun. Tanpa dianggarkan dalam
APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.
2) Fungsi perencanaan
Bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam
merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3) Fungsi pengawasan
Mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai
keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.
4) Fungsi alokasi
Mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk

43

menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan
sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi, dan efektifitas perekonomian
daerah.
5) Fungsi distribusi
Memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus
memperhatikan rasa keadilan, dan kepatutan.
6) Fungsi stabilitasi
Memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara, dan
mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

b. Tujuan APBD
Tujuan penyusunan APBD adalah sebagai pedoman penerimaan dan

pengeluaran daerah, agar terjadi keseimbangan yang dinamis, demi tercapainya
peningkatan produksi, peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi. Adapun tujuan akhirnya adalah mencapai masyarakat yang adil dan
makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berikut ini
rincian tujuan penyusunan APBD.
1) Untuk memberikan arahan bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi yang

diembannya
2) Untuk melihat dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya

menyejahterahkan masyarakat karena anggaran disusun berdasarkan kinerja
3) Sebagai sumber data yang akurat bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja

pemerintah
4) Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan

pendapatan dari masyarakat yang dipungut melalui pajak

c. Sumber-sumber Penerimaan Daerah
Pemerintah daerah memiliki berbagai sumber pendapatan untuk

membiayai pelaksanaan tugas dan fungsinya. Adapun sumber-sumber pendapatan
pemerintah daerah sebagai berikut :
1) pendapatan asli daerah

44

2) dana perimbangan
3) lain-lain pendapatan.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Sumber-sumber PAD adalah sebagai berikut.
a) Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan
untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
Sistem pemungutan pajak yang sekarang ini digunakan ada tiga, yaitu :
(1) Dibayar sendiri oleh wajib pajak
(2) Ditetapkan oleh kepala daerah
(3) Dipungut oleh pemungut pajak.
Jenis pajak daerah ada dua :
(1) Pajak daerah yang dipungut oleh provinsi, meliputi:

(a). Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
(b). Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air,
(c). Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan
(d). Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air

permukaan.
(2) Pajak daerah yang dipungut oleh Kabupaten/Kota meliputi:

(a). Pajak hotel
(b). Pajak restoran
(c). Pajak hiburan,
(d). Pajak reklame,
(e). Pajak penerangan jalan
(f). Pajak pengambilan bahan galian golongan C, dan

45

b) Retribusi daerah
Retribusi daerah adalah pungutan pemerintah daerah kepada orang atau

badan berdasarkan norma-norma yang ditetapkan retribusi berhubungan dengan
jasa timbal (kontraprestasi) yang diberikan secara langsung atas permohonan dan
untuk kepentingan orang atau badan yang memerlukan, baik prestasi yang
berhubungan dengan kepentingan umum maupun yang diberikan oleh pemerintah.
Retribusi daerah dapat digolongkan menjadi tiga, Retribusi jasa umum, Retribusi
jasa usaha, Retribusi perizinan tertentu.
(1) Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh

pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, misalnya:
(a). retribusi pelayanan kesehatan
(b). retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
(c). retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil
(d). retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
(e). retribusi parkir di tepi jalan umum
(f). retribusi pelayanan pasar
(g). retribusi pengujian kendaraan bermotor
(h). retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
(i). retribusi penggantian biaya cetak peta
(j). retribusi pengujian kapal perikanan.
(2) Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah
daerah dengan menganut prinsip komersil karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta, misalnya:
(a). retribusi pemakaian kekayaan daerah
(b). retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
(c). retribusi tempat pelelangan
(d). retribusi terminal
(e). retribusi tempat khusus parker
(f). retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila
(g). retribusi penyedotan kakus

46

(h). retribusi rumah potong hewan
(i). retribusi pelayanan pelabuhan kapal
(j). retribusi tempat rekreasi dan olahraga
(k). retribusi penyeberangan di atas air
(l). retribusi pengolahan limbah cair
(m). retribusi penjualan produksi usaha daerah.
(3) Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan pemerintah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan, misalnya:
(a). retribusi izin mendirikan bangunan (IMB)
(b). retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
(c). retribusi izin gangguan
(d). retribusi izin trayek

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
d) Lain-lain PAD yang sah meliputi

(a). hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
(b). jasa giro
(c). pendapatan bunga
(d). keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
(e). komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan/ pengadaan

barang/jasa oleh daerah.

2) Dana Perimbangan
Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan
fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah
daerah. Dana perimbangan terdiri atas :

47

 Dana Bagi Hasil, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

 Dana Alokasi Umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

 Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai
kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional.

3) Lain-Lain Pendapatan
Lain-lain pendapatan bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk

memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, dana perimbangan, dan
pinjaman daerah. Lain-lain pendapatan terdiri dari hibah dan dana darurat.
a) Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing,

badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah,
badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa,
rupiah maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak
perlu dibayar kembali.
b) Dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada
daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau krisis
solvabilitas.
c) Dana bagi hasil pajak dari provinsi
d) Dana penyesuaian dan otonomi khusus
e) Bantuan keuangan dari provinsi

d. Jenis-jenis Pengeluaran Daerah
Pengeluaran pemerintah daerah terdiri atas pengeluaran belanja, bagi hasil

ke daerah yang menjadi otoritasnya, dan pembiayaan. Belanja terdiri atas tiga
macam pengeluaran, yaitu belanja rutin, belanja modal, dan belanja tidak terduga.

48

Pembelanjaan yang termasuk pengeluaran rutin, di antaranya belanja pegawai,
belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja
pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja
operasional lainnya. Belanja modal, terdiri atas belanja aset tetap dan belanja aset
lainnya. Adapun belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran yang tidak diperkirakan
sebelumnya.

Bagi hasil pendapatan ke daerah yang menjadi otoritas dilakukan melalui
tiga hal, di antaranya bagi hasil pajak ke kabupaten/kota, bagi hasil retribusi ke
kabupaten/kota, dan bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten/kota.

Adapun pengeluaran pembiayaan, di antaranya untuk pembayaran
pinjaman, penyertaan modal pemerintah, belanja investasi permanen, dan
pemberian pinjaman jangka panjang. Pengeluaran daerah adalah semua
pengeluaran kas daerah pada periode tahun tertentu yang menjadi beban daerah.

Pada dasarnya pengeluaran daerah dapat diperinci menurut organisasi,
fungsi, dan jenis belanja sebagai berikut :
1) Oganisasi merupakan suatu bentuk kesatuan pengguna anggaran misalnya

DPRD dan sekretariat DPRD kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2) Fungsi, yang termasuk dalam kategori fungsi, misalnya pendidikan dan

kesehatan.
3) Jenis belanja, yang termasuk dalam jenis belanja seperti belanja pegawai,

belanja pembangunan, belanja dinas dan seterusnya.

e. Mekanisme Penyusunan APBD
APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan

setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan,
anggaran belanja, dan pembiayaan. Pendapatan daerah berasal dari pendapatan
asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam menyusun APBD pada tahun anggaran 2007, langkah-langkah
yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Permendagri Nomor
13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 adalah:

49

1. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan dokumen Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

2. Pembahasan KUA dan PPAS antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
3. Penetapan Nota Kesepahaman KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran

(PPA)
4. Penyusunan dan penyampaian surat edaran kepala daerah tentang pedoman

penyusunan RKA-SKPD kepada seluruh SKPD
5. PPKD melakukan kompilasi RKA-SKPD menjadi Raperda APBD untuk

dibahas dan memperoleh persetujuan bersama dengan DPRD sebelum
diajukan dalam proses Evaluasi
6. Pembahasan RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
dengan SKPD
7. Penyusunan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD
8. Pembahasan Raperda APBD
9. Proses penetapan Perda APBD baru dapat dilakukan jika Mendagri/Gubernur
menyatakan bahwa Perda APBD tidak bertentangan dengan kepentingan
umum dan peraturan perundangan yang lebih tinggi
10. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
(buku APBN)

E. Pajak.
1. Pengertian Pajak

Satu sumber utama pendapatan negara yang paling besar adalah penarikan
pajak. Jumlah yang sangat besar membuat pajak sebagai sumber dana yang
terpenting bagi pemerintah. Tanpa menarik pajak, Negara kita akan mengalami
kesulitan untuk melaksanakan program pembangunan. Menurut Adriani yang
dikutip oleh Sari (2013) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang
langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran
unum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Lebih lanjut

50

Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2013) menjelaskan bahwa pajak adalah
iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat
dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung
dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Lebih lanjut dijelaskan Mardiasmo bahwa pajak memiliki unsur-unsur:
a) Iuran dari rakyat kepada negara, yang berarti bahwa yang berhak memungut

pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang.
b) Berdasarkan undang-undang, yang berarti bahwa pajak dipungut berdasarkan

undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
c) Tanpa jasa timbal balik
d) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang

bermanfaat bagi masyarakat.

2. Fungsi Pajak
Pajak memegang perana yang sangat penting bagi suatu negara, karena

pajak merupakan sumber pendapatan negara, yang dapat digunakan sebagai alat
untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sebagai pemerataan pendapatan
masyarakat. Pajak memiliki beberapa fungsi yaitu :
a) Fungsi anggaran (budgetair)

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak
dari berbagai defenisi, terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu:
1) Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya
dalam kas negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu
pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara,
pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dewasa
ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja
barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan,
uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam
negerindikurangi pengeluaran rutin.

51

2) Fungsi Mengatur (Reguler)
Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di bidang keuangan
(umpanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya :
mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-pengecualian,
keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus
ditujukan kepada masalah tertentu. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa
digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain dua fungsi diatas, pajak
juga memilikifungsi lain, yaitu:

b) Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan

kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat
dikendalikan.
c) Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai
semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan
sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan
meningkatkan pendapatan masyarakat.
d) Fungsi demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong
royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada
masyarakat pembayar pajak. (Sari : 2013)

3. Asas Pemungutan Pajak
Menurut Adam Smith yang dikutip oleh Sari (2013), bahwa terdapat 4 Asas

Pemungutan Pajak:
a. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan
kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak
diskriminatif terhadap wajib pajak.

52

b. Asas Certainty (asas kepastian hukum)
Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar
akan dapat dikenai sanksi hukum.

c. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau
asas kesenangan)
Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling
baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat
wajib pajak menerima hadiah.

d. Asas Efficiency/Economic of Collection (asas efisien atau asas ekonomis)
Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi
biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

4. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak adalah tata cara yang dipakai untuk

mengumpulkan pajak dari para wajib pajak. Secara umum terdapat tiga sistem
pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System dan
Withholding Tax System.
a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah
(petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak.
Sistem pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi
perpajakan pada tahun 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah (i)
pajak terhutang dihitung oleh petugas pajak, (ii) wajib pajak bersifat pasif, dan
(iii) hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang
terhutang dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak.
b. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak
untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak
yang terhutang yang seharusnya dibayar. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini
adalah (i) pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak, (ii) wajib pajak
bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang

53

seharusnya dibayar, dan (iii) pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat
ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti wajib
pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat
pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar. Hal yang paling penting
adalah melaporkan pajak dengan media SPT (Surat Pemberitahuan) ke kantor
Pajak.
c. Withholding System
Pemungutan dan pemotongan pajak dalam sistem ini dilakukan oleh pihak
ketiga selain negara dan wajib pajak sendiri. Contohnya, dapat kita lihat pada
pemungutan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang bekerja sebagai karyawan
suatu perusahaan. Perusahaan, biasanya BUMN akan memotong dan
memungut pajak dari penghasilan bulanan yang dimiliki pegawainya. Dalam
hal ini perusahaan sebagai pihak ketiga. Sistem ini juga berlaku di Indonesia,
terutama pada kantor-kantor BUMN. (Sari:2013)

5. Jenis-Jenis Pajak
Menurut Sari (2013) pajak dapat dikelompokkan ke dalam golongan

sebagai berikut:
a. Pajak Menurut Kewenangannya (Pihak yang memungut)

Pajak berdasarkan pihak yang memungut dikelompokkan dalam pajak
negara dan pajak daerah.
1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui Direktorat

Jendral Pajak dan kantor-kantor Inspeksi Pajak dalam lingkungan Departemen
Keuangan. Hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara
dan pembangunan (APBN). Jenis pajak Negara yaitu: PPh, PPN, BPHTB, Bea
Materai
2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah melalui Dinas
Pendapatan Daerah, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai
pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Jenis pajak daerah yaitu:
Pajak Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Diatas Air, Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Dan Kendaraan Diatas Air, Pajak Bahan Bakar

54

Kendaraan Bermotor, Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak
reklame, Pajak Parkir.
b. Pajak Menurut Pembebanannya (Pihak yang menanggung)

Pajak berdasarkan pihak yang menaggung dikelompokkan dalam pajak
langsung dan pajak tidak langsung.
1) Pajak langsung adalah pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh wajib

pajak yang bersangkutan dan pajak ini langsung dipungut pemerintah dari
wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan kepada oranglain serta dipungut secara
berkala (periodik). Contoh: PPh, PBB.
2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa
atau perbuatan tertentu, seperti penggerakan barang tidak bergerak,
pembuatan akte, dan lain-lain dan pembayar pajak dapat melimpahkan beban
pajaknya kepada pihak lain serta pajak ini tidak mempergunakan surat
ketetapan pajak. Contoh: PPN dan PPnBM, Bea Materai.
c. Pajak Menurut sifatnya

Pajak berdasarkan sifatnya di kelompokkan menjadi pajak subjektif dan
pajak objektif.
1) Pajak Subjektif, adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib

pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan
objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib
pajak. Contoh : PPh. Penerapannya di Indonesia dalam hal pengenaan Pajak
Penghasilan pribadi, sebelum dikenakan pajak, maka penghasilan netto
dikurangi dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
2) Pajak Objektif, adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN, PBB, PPn-BM.

55

6. Tarif Pajak

Mardiasmo (2011) didalam bukunya menjelaskan ada 4 macam tarif pajak,

yaitu:

1) Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai

pajak semakin besar.

Tabel 5
Contoh Penetapan Pajak dengan sistem Tarif Progresif

Dasar Pengenaan (Rp) Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,- 5%
Di atas Rp. 50.000.000,- s.d. Rp. 250.000.000,- 15%
Di atas Rp. 250.000.000,- s.d Rp. 500.000.000,- 25%
30%
Di atas Rp. 500.000.000,-

2) Tarif Degresif
Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif degresif

adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang
dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Namun, tidak berarti jika
persentasenya semakin kecil kemudian jumlah pajak yang terutang juga menjadi
kecil. Akan tetapi malah bisa menjadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan
dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar.

Tabel 6
Contoh Penetapan Pajak dengan sistem Tarif Degresif

Dasar Pengenaan Tarif Pajak Peningkatan Jumlah Pajak
(Rp) Tarif (Rp)
25% 5%
10.000.0000 10% 5% 2.500.000
20.000.000 15% 5% 4.000.000
30.000.000 20% 5% 4.500.000
40.000.000 5% 10% 4.000.000
50.000.000 2.500.000

3) Tarif Proporsional
Tarif proporsional berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah

yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap

56

besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak

didalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Sebesar 10%.

Tabel 7
Contoh Penetapan Pajak dengan sistem Tarif Degresif

Dasar Pengenaan Tarif Pajak Jumlah Pajak
(Rp) (Rp)
10% 1.000.000
10.000.0000 10% 2.000.000
20.000.000 10% 3.000.000
30.000.000 10% 4.000.000
40.000.000 10% 5.000.000
50.000.000

4) Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contoh: besarnya tarif
Bea Meterai untuk cek dan bilyet giro dengan nominal berapapun adalah Rp.
3.000,00

7. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh 21)
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek

pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak
(Lubis, 2017:83). Tahun pajak dalam Undang-undang adalah tahun takwim,
namun wajik pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun
takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas)
bulan. Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi
untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak
penghasilan.
a. Tarif PPh 21

Hitungan 1 diterapkan kepada pegawai tetap. perhitungannya
dikelompokkan menjadi dua, yaitu: perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan
yang bersifat maupun tidak teratur setiap bulan selain bulan Desember atau bulan
ketika pegawai tetap berhenti bekerja, terdiri atas:
1) pegawai tetap menerima gaji bulanan
2) pegawai tetap menerima gaji mingguan dan harian

57

3) pegawai tetap menerima uang rapel
4) pegawai tetap menerima bonus, grafikasi, jasa produksi, dan lainnya(bersifat

tidak teratur);
5) pegawai tetap dipindah tugaskan dalam tahun berjalan ;
6) pegawai tetap berhenti bekerja atau mulai berjalan dalam tahun berjalan,
7) pegawai tetap dengan penghasilan sebagian atau seluruhnya di peroleh dalam

mata uang asing
8) pegawai tetap dengan sebagian atau seluruh PPh Pasal 21 ditanggung

pemberi kerja
9) pegawai tetap menerima tunjangan pajak
10) pegawai tetap menerima penghasilan dalam bentuk natura dan kenikmatan

lainnya yang di berikan oleh Wajib Pajak yang pengenaan pajak
penghasilannya bersifat final atau berdasarkan norma perhitungan khusus
(deemed profit)
11) pegawai tetap yang baru memiliki NPWP pada tahun berjalan.

Rumus Perhitungan Pajak Penghasilan
Cara penghitungan PPh 21
Penghasilan Bruto

- Gaji sebulan
Rp.XXXX - Tunjangan PPh
Rp.XXXX
- Tunjangan dan honorarium lainnya
Rp.XXXX
- Premi JKK,JK,JHT,JPK dibayar pemberi kerja
Rp.XXXX
- Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja
Rp.XXXX
- Penerima dalam bentuk natura di kenakan potongan PPh psl 21
Rp.XXXX

58

Jumlah penghasilan bruto
RpXXXX
Pengurang Penghasilan Bruto
- Biaya Jabatan

RpXXXX
- Iuran pensiun atau iuran THT/JHT

RpXXXX
Jumlah pengurangan

RpXXXX
Penghasilan Neto

- Penghasilan Neto sebulan
RpXXXX

- penghasilan neto setahun/disetahunkan (11x12 bulan)
RpXXXX

- Penghasilan tidak kena pajak
RpXXXX

- Pennghasilan Kena Pajak setahun (12-13)
RpXXXX

- Pph psl 21 Terutang (PKP x Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a
RpXXXX

PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (15:12 bulan)
RpXXXX

Contoh 1.
Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) Terhadap Penghasilan Pegawai
Tetap dengan Gaji Bulanan Tidak punya anak.

Tommy hakim bekerja di Universitas Nusantara. ia memperoleh gaji sebulan
berupa gaji pokok Rp.6.000.000. Tommy hakim membayar iuran pensiun sebesar
Rp.100.000. Tommy sudah menikah, tetapi belum mempunyai anak.

59

Perhitungan PPh 21 adalah: Rp. 300.000 Rp 6.000.000
Gaji sebulan Rp .100.000
Pengurangan gaji: Rp 400.000
1. Biaya jabatan (5% x Rp.6.000.000) Rp. 5.600.000
2. Iuran pensiun Rp.67.200.000

Penghasilan neto sebulan (12 x Rp.5.600.000) Rp.58.500.000
Penghasilan neto setahun: Rp.54.000.000 Rp 8.700.000
Untuk diri wajib pajak Rp. 4.500.000
Tambahan nilai WP nikah

Penghasilan kena pajak

PPh psl 21 setahun: 5% x 8.700.000 Rp 435.000

PPh psl 21 sebulan: 435.000 : 12 Rp 36.000

Contoh2.

Penghitungan Pajak Penghasilan (PPh 21) Terhadap Penghasilan Pegawai

Tetap dengan Gaji Bulanan menikah dengan anak tiga orang.

Dr. Andri telah menikah dan mempunyai anak anak kandung tiga orang yang

merupakan dokter spesialis dan bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit
swasta “ Sari Mutiara” dengan gaji tetap Rp. 10.000.000. Jam praktik dr. Andri

pukul 8.00 s.d. 12.00 selama 5 hari dalam seminggu. Untuk bulan Agustus dr.

Andri menerima pembayaran dari rumah sakit berupa gaji Rp.20.000.000. Andri

membayar biaya iuran pensiun Rp.100.000 setiap bulannya. Penghitungan PPh

pasal 21 atas penghasilan dr. Andri pada bulan Agustus sebagai berikut:

Penghitungan PPh. 21.

Gaji Rp. 20.000.000

Pengurangan:

a. Baya jabatan

5% x Rp.20.000.000 = Rp.1.000.000

Maksimum diperkenankan = Rp. 500.000

60

b. Iuran pensiun = Rp. 200.000

Penghasilan neto sebulan Rp. 700.000
Rp. 19.300.000
Penghasilan neto setahun: 12 x Rp.19.300.000 =Rp.231.600.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp. 72.000.000
Rp. 159.600.000
a. Untuk WP sendiri = Rp.54.000.000
Rp.1.578.333
b. Tambahan karena menikah = Rp. 4.500.000

c. Tambahan 3 orang anak = Rp.13.500.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PPh pasal 21 setahun

5% x Rp. 50.000.000 =Rp. 2.500.000

15% x Rp.109.600.000 =Rp.16.440.000

Rp.18.940.000

PPh Pasal 21 sebulan Rp.18.940.000 : 12

8. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan

dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek aitu bumi/tanah
dan atau bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut
menentukan besarnya pajak. Subjek PBB merupakan orang atau badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan memperoleh manfaat atas
bangunan. Pajak bumi dan bangunan didasarkan pada UU No. 12 Tahun 1994
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ketentuan dalam perhitungan PBB
adalah:
a. Surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) merupakan surat yang digunakan

Direktorat Jendral Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terutang
kepada wajib pajak.
b. PBB didasarkan atas nilai objek pajak (NJOP). NJOP adalah harga rata-rata
yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Besarnya

61

NJOP ditetapkan stiap tiga tahun oleh Mentri Keuangan, kecuali untuk
daerah tertentu setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya.
c. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak (NJOPTKP) berdasarkan Ketetapan
Mentri Keuangan No. 67/PMK.03/2011 tanggal 4 April 2011 setinggi
tingginya sebesar Rp.24.000.000,- mulai tahun 2012.
d. Nilai jual objek pajak kena pajak (NJOPKP) untuk perhitungan PBB dihitung
dengan cara NJOP dikurangi NJOPTKP.
e. Tarif PBB yang dikenakan atas objek pajak adalah tarif tunggal sebesar 0,5%.
f. Presentase nilai jual kena pajak (NJKP) dibagi dalam 2 besaran, yaitu:
1) Sebesar 20% dari NJOP untuk objek pajak yang NJOPKP nya kurang dari

Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
2) Sebesar 40% dari NJOP untuk objek pajak perkebunan, objek pajak

kehutanan, dan objek pajak perumahan yang NJOPKP nya sama atau
lebih besar dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
g. Besarnya PBB yang terutang dalam 1 tahun pajak dapat dihitung dengan
mengunakan rumus berikut

Cara Penghitungan PBB

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) XXXXX
XXXXX

nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak (NJOTKP)
XXXXX

Nilai jual Objek Pajak Kena Pajak
(XXXXX)

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)
= 20% X NJOKP (untuk NJOP <1Miliar); atau
= 40% X NJOPKP ( untuk NJOP 1 Miliar atau Lebih)

Besarnya PBB Terutang = 0,5 X NJKP

62

Contoh perhitungan pajak bumi dan bangunan

Dinda memiliki tanah seluas 89m2, di atas tanah dibangun gedung seluas 36 m2.

Taksiran harga jual tanah Rp. 702.000/m2, sedangkan harga jual bangunan Rp.

505.000/m2. Berapa PBB yang harus dibayarkan Dinda jika NJOPTKP sebesar

Rp. 15.000.000,-?

Penyelesaian:

Perhitungan:

Tanah : 89 m2 x Rp. 702.000,- = Rp. 62.478.000,-

Rumah : 36 m2 x Rp.505.000,- = Rp. 18.180.000 ,- (+)

NJOP sebagai dasar pengenaan pbb = Rp. 80.658.000,-

NJOPTKP = Rp. 15.000.000,- (-)

NJOP untuk perhitungan PBB = Rp. 65.658.000,-

NJKP = 20% x 65.658.000 = Rp. 13.131.600,-

PBB yang terutang = 0,5 % x 13.131.600,- = 65.658,-

Sehingga PBB yang terutang = 0,5% x 20% x Rp. 65.658.000,-

= 0,001 x Rp. 65.658.000,-

= 65.658,-

9. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
penyerahan barang kena pajak adalah setiap kegiatan penyerahan barang

kena pajak. Hal - hal yang harus di perhatikan dalam penghitungan pajak
pertambahan nilai adalah sebagai berikut :

a. Objek pajak pertambahan nilai
1) Impor BKP
2) Penyeran JKP Dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
3) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam
Daerah Pabean
4) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean
5) Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak
6) Ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak

63

7) Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha
atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan
sendiri atau digunakan pihak lain.

penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk
diperjual belikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak
masukannya tidak dapat dikredit.
penyerahan BKN didalam Daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
Syarat-syaratnya adalah
1) barang yang berwujud yang diserahkan merupakan BKP
2) barang tidak berwujud yang diserahkan merupak BKP tidak berwujud
3) penyerahan dilakukan didalam Daerah Pabean
4) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya

b. Tari Pajak Pertambahan Nilai
Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh
persen).sedangkan tariff PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan diatas atas:
1) ekspor BKP Berwujud
2) ekspor BKP Tidak berwujud
3) ekspor JKP

Pengenaan tariff 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan
pajak PPN. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk
perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat
dikreditkan.
berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan
kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah
tarif pajak diubah menjadi serendah-rendahnya 5% (lima persen) dan setinggi-
tingginya 15% (lima belas persen).
c. Rumus Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

PPN = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak

64

Contoh Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
1) Pengusaha kena pajak “A” menjual tunai BKP Kepada pengusaha kena

pajak “B” dengan harga jual Rp25.000.000,00. PPN yang terutang:
a) 10%xRp25.000.000,00.
b) PPN Sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan pajak keluaran,

yang dipungut oleh pengusaha Kena Pajak”A”. sedangkan bagi
pengusaha kena pajak “B”, PPN tersebut merupakan pajak masukan.
2) Seseorang mengimpor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor
Rp15.000.000,00.PPN yang dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai= 10%xRp15.000.000,00= Rp1.500.000,00

10. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah( PPnBM)
PPn BM merupakan pungutan tambahan disamping PPN. PPn Bm hanya

dikenakan (satu) kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh
pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor BKP yang tergolong
mewah. Saat pengenaan pajak pada pertambahan nilai atas barang mewah, ada
beberapa ketentuan yang diperhatikan. Hal yang harus di perhatikan dalam
penghitungan pajak PPnBM, adalah sebagai berikut :
a. Objek pajak dan Tarif Pajak

Langkah awal saat perhitungan PPnBM adalah mengindetifikasi
kelompok objek kena pajak, sehingga dapat menentukan tarif pajak dari objek
pajak tersebut. Di Indonesia, untuk PPnBM ada 14 kelompok objek kena pajak
yang berbeda - beda tarif pajak di setiap kelompoknya. 14 Kelompok tersebut
adalah sebagai berikut.
1) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan

bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif
sebesar 10% (sepuluh persen),
2) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif
sebesar 20% (dua puluh persen),

65

3) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif
sebesar 30% (tiga puluh persen),

4) Kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong Mewah selain kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif
sebesar 40% (empat puluh persen),

5) Kelompok Barang kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif
sebesar 50% (lima puluh persen),

6) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain kendaraan
bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen),

7) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa
kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen),

8) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa
kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen),

9) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa
kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif sebesar 30% (tiga puluh persen), adalah kendaraan bermotor
untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi,

10) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa
kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen), adalah kendaraan bermotor
untuk pengangkutan kurang dari 10 (sepuluh) orang termasuk pengemudi,

11) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa
kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) adalah semua jenis kendaraan
khusus yang dibuat untuk golf.

66

12) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa
kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif sebesar 60% (enam puluh persen),

13) Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang berupa
kendaraan bermotor yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
dengan tarif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen),

14) Kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah

b. Rumus Perhitungan PPnBM

PPnBM = Dasar pengenaan Pajak PPnBM x Tarif Pajak
PPnBM

Contoh perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah Pkp
“ABC” sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga

jual Rp.10.000.000,00. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah

dengan tarif PPnBM sebesar 40%. Perhitungan pajak yang harus dipungut adalah

sebagai berikut

Diketahui :

Tarif PPn 40% PPn = 10% x Rp10.000.000,00

= Rp1.000.000,00

PPnBM = 40% x Rp10.000.000,00

= Rp.4.000.000,00

11. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan bea materai adalah Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1985 atau Disebut juga undang-undang bea materai. Undang-Undang ini

berlaku sejak peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 sebagaimana telah

diubah dengan peraturan pemeritah No. 24 Tahun 2000. Tentang perubahan tarif

bea materai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea

materai.

67

Saat pengenaan bea materai pada dokumen, ada beberapa ketentuan yang
diperhatikan. Hal yang harus di perhatikan dalam pengenaan bea materai, adalah
sebagai berikut :
a. Langkah pertama saat pengenaan bea materai adalah mengindetifikasi

dokumen yang menjadi objek pajak pada bea materai, sehingga bea dapat
mengetahui bea materai berapa yang harus dikenakan pada dokumen tersebut.
b. Langkah selanjutnya adalah menentukan tarif bea materai yang dikenakan
pada dokumen tersebut. Di Indonesia ada 2 jenis tarif bea materai yang
dikenakan pada dokumen yang menjadi objek pajak bea materai. Penjelasa
tarif untuk bea materai adalah sebagai berikut.
Bea Meterai Rp 6.000,00
Tarif bea materai dengan nilai Rp 6.000,00 dikenakan pada dokumen :
a. Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk
digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau
keadaan yang bersifat pendata
b. Akta-akta Notaris termasuk salinannya
c. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep selama nominalnya lebih dan
Rp1.000.000,00.;
d. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan
e. dokumen yang menyatakan nominal uang dengan nominal diatas Rp
1.000.000,-
f. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal
nominal lebih dari Rp 1.000.000,-
g. Sekumpulan Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum
dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal lebih Rp
1.000.000,-
Bea Meterai Rp 3.000,00
Tarif bea materai dengan nilai Rp 3.000,00 dikenakan pada dokumen :
a. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan
b. Dokumen yang menyatakan nominal uang dengan nominal antara
Rp250.000,- sampai Rp1.000.000

68

c. Cek dan Bilyet Giro tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal
d. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal

sampai dengan lebih dari Rp 1.000.000,-
e. Sekumpulan Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum

dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan
Rp 1.000.000,-
Contoh Pengenaan Bea Materai
ARI membeli 2 jenis obligasi di pasar uang dengan nilai obligasi yang yang
berbeda, yaitu obligasi dengan nilai Rp. 500.000,- dan Rp. 3.000.000,- .
Berdasarkan 2 jenis dokumen yang di beli ARI berapa bea materai yang
dikenakan pada kedua dokumen tersebut.
Penyelesaian:
a. Obligasi dengan nilai Rp. 500.000,-, Dokumen tersebut termasuk kedalam
kumpulan Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam
surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan Rp
1.000.000,-
b. Obligasi dengan nilai Rp. 3.000.000,-. Dokumen tersebut termasuk ke dalam
sekumpulan Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum
dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal lebih Rp
1.000.000,-
Jawab :Berdasarkan kedua jenis dokumen yang dimiliki ARI maka mira di

kenakan bea materai senilai
 Bea materai Rp. 6.000,- untuk dokumen berupa obligasi dengan nilai Rp.

3.000.000,-.
 Bea materai Rp. 3.000,- untuk dokumen berupa obligasi dengan nilai
Rp. 500.000,-

F. Forum Diskusi
Saudara-saudari peserta PPG diminta untuk menghitung PPh 21 saudara-

saudari beserta PPB Saudara saudari sendiri.

69

RANGKUMAN

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan
tahunan pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

2. Tujuan APBN :
a. Memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya defisit anggaran
b. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam rangka
pelaksanaan kegiatan kenegaraan dan peningkatan kesempatan kerja yang
diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran
masyarakat.
c. Memungkinan pemerintah memenuhi prioritas belanja
d. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam meny-ediakan
barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan

3. Fungsi APBN :
a. Fungsi otorisasi
b. Fungsi perencanaan
c. Fungsi pengawasan
d. Fungsi alokasi
e. Fungsi distribusi
f. Fungsi stabilitasi

4. Sumber-sumber penerimaan negara :
a. Penerimaan dalam negeri, terdiri atas :
1. Penerimaan perpajakan, yang meliputi :
a) Pajak dalam negeri, terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), cukai dan
pajak lainnya.
b) Pajak perdagangan internasional, terdiri atas bea masuk dan bea
keluar

70

2. Penerimaan negara bukan pajak meliputi : Bagian laba BUMN,
Penerimaan sumber daya alam, seperti migas dan nonmigas,
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lainnya, Pendapatan Badan
Layanan Umum (BLU)

b. Hibah
5. Jenis-jenis pengeluaran negara dibagi berdasarkan :

a. Jika dilihat menurut sifatnya, yaitu belanja bersifat eksausif dan belanja
bersifat transfer

b. Jika dilihat menurut jenisnya, meliputi : belanja pegawai, belanja barang,
belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan
social, belanja lain-lain dan tambahan belanja pemerintah pusat

c. Jika dilihat menurut fungsinya : pelayanan umum, pertahanan, ketertiban
dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup

d. Jika dilihat menurut organisasinya : pengeluaran untuk berbagai proyek
dari seratus kementrian/lembaga pemerintah.

e. Belanja daerah terdiri dari : Dana perimbangan dan Dana otonomi khusus
dan penyesuaian

6. Mekanisme penyusunan APBN diawali dengan pengajuan RUU APBN
beserta nota keuangannya yang dilakukan oleh presiden untuk di bahas dalam
kelompok kerja yang menghasilkan RAPBN. Kemudian mengajukan RAPBN
kepada DPR. Setelah dibahas dan disetujui oleh DPR, RAPBN tersebut
kemudian disahkan menjadi APBN melalui Undang-Undang. Bila RAPBN
tidak disetujui DPR, pemerintah mengajukan pagu APBN tahun sebelumnya.

7. APBD adalah salah satu rancangan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan
berdasarkan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

8. Fungsi APBD adalah :
a. Fungsi otorisasi
b. Fungsi perencanaan
c. Fungsi pengawasan
d. Fungsi alokasi

71

e. Fungsi distribusi
f. Fungsi stabilitasi
9. Tujuan APBD adalah :
a. Untuk memberikan arahan bagi pemerintah dalam melaksanakan fungsi

yang diembannya
b. Untuk melihat dan mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya

menyejahterahkan masyarakat karena anggaran disusun berdasarkan
kinerja
c. Sebagai sumber data yang akurat bagi rakyat untuk mengevaluasi kinerja
pemerintah
d. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menggunakan
pendapatan dari masyarakat yang dipungut melalui pajak
10. Sumber-sumber penerimaan daerah adalah :
a. pendapatan asli daerah, meliputi : pajak daerah, retribusi, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, lain-lain PAD yang
sah
b. dana perimbangan, meliputi : dana bagi hasil, dana alokasi umum dan
dana alokasi khusus
c. lain-lain pendapatan, meliputi : hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak
dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan
keuangan dari provinsi
11. Jenis-jenis pengeluaran daerah terdiri atas pengeluaran belanja, bagi hasil ke
daerah yang menjadi otoritasnya, dan pembiayaan.
12. Belanja terdiri atas tiga macam pengeluaran, yaitu belanja rutin, belanja
modal, dan belanja tidak terduga. Pembelanjaan yang termasuk pengeluaran
rutin, di antaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja
pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi,
belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasional lainnya.
Belanja modal, terdiri atas belanja aset tetap dan belanja aset lainnya. Adapun
belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya.

72

13. Bagi hasil pendapatan ke daerah yang menjadi otoritas dilakukan melalui tiga
hal, di antaranya bagi hasil pajak ke kabupaten/kota, bagi hasil retribusi ke
kabupaten/kota, dan bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten/kota.

14. Pengeluaran pembiayaan, di antaranya untuk pembayaran pinjaman,
penyertaan modal pemerintah, belanja investasi permanen, dan pemberian
pinjaman jangka panjang. Pengeluaran daerah adalah semua pengeluaran kas
daerah pada periode tahun tertentu yang menjadi beban daerah.

15. Mekanisme penyusunan APBD diawali dengan penyampaian kebijakan
umum APBD sejalan dengan rencana kerja pemerinta daerah. Pemerintah
daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai
dengan dokumen pendukung kepada DPRD. DPRD akan membahasnya
untuk disetujui.

16. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan
kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah
penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk mengatasi masalah-
masalah ekonomi yang dihadapi Negara.

17. Pada dasarnya, peran kebijakan fiskal berkesinambungan dengan tujuan
kebijakan fiskal. Berikut peran dan tujuan kebijakan fiskal:
a. Menurunkan Tingkat Inflasi
b. Meningkatkan Produk Domestik Bruto
c. Mengurangi Tingkat Pengangguran
d. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat
e. Meningkatkan Laju Investasi
f. Meningkatkan stabilitas perekonomian di tengah ketidakstabilan
internasional
g. Meningkatkan dan Mendistribusikan Pendapatan Nasional

18. Kebijakan anggaran yang digunakan setiap negara berbeda satu sama lain
tergantung pada keadaan perekonomian dan arah yang hendak dicapai
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kita mengenal ada empat
macam anggaran, yaitu: anggaran berimbang, deficit, surplus, dan anggaran
dinamis.

73

19. Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang dibayarkan rakyat untuk
negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat
umum.

20. Fungsi Pajak yaitu: Fungsi anggaran (budgetair), Fungsi mengatur
(regulerend), Fungsi stabilitas, Fungsi pemerataan/Distribution

21. Asas pemungutan pajak: Asas Equality, Asas Certainty , Asas Convinience of
Payment, Asas Efficiency

22. Sistem pemungutan pajak: Official Assessment System, Self Assessment
System, Withholding System

23. Jenis – jenis pajak: Pajak Berdasarkan Pihak yang memungut yaitu pajak
Negara dan daerah, Pajak berdasarkan pihak yang menanggung yaitu pajak
langsung dan tidak langsung, Pajak berdasarkan sifatnya yaitu pajak subjektif
dan objektif

74

TES FORMATIF

1. APBN yang disusun setiap tahun oleh pemerintah dengan persetujuan DPR
memiliki beberapa fungsi dan tujuan. Berikut ini yang merupakan tujuan
penyusunan APBN adalah...
A. Menjaga kestabilan arus uang dan arus barang sehingga dapat mencegah
terjadinya inflasi yang tinggi maupun deflasi yang akan mengakibatkan
kelesuan perekonomian (resesi)
B. Menentukan dengan jelas besar/kecilnya anggaran pengeluaran masing-
masing bidang, sektor pembangunan, departemen, dan lembaga yang
dibiayai oleh negara
C. Dapat digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara di
berbagai sektor pembangunan dan di berbagai departemen atau lembaga
D. Pendorong pertumbuhan ekonomi dan pengendali tingkat inflasi, karena
penerimaan dan pengeluaran APBN digunakan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
E. Pedoman pengeluaran dan penerimaan negara agar terjadi keseimbangan
yang dinamis dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk
meningkatkan produksi dan kesempatan kerja

2. APBN diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber
daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dari
pernyataan di atas sesuai dengan fungsi APBN yaitu….
A. Alokasi
B. Distribusi
C. Stabilisasi
D. Perencanaan
E. Otorisasi

75

3. APBD disusun dengan tujuan untuk ....
A. mengatur pendapatan dan pengeluaran negara
B. meningkatkan ekspor dan impor
C. menentukan prioritas pembangunan negara
D. meningkatkan pendapatan pajak dan retribusi
E. mengatur pendapatan dan pengeluaran daerah

4. Berikut ini yang dikategorikan sebagai PAD adalah …..
A. dana bagi hasil, pajak daerah, retribusi daerah
B. pajak daerah, dana darurat, hibah
C. dana alokasi umum, hibah, pajak daerah
D. retribusi daerah, pajak daerah, dana darurat
E. retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan bunga

5. Di bawah ini beberapa gambaran dari sektor pajak dan retribusi.
1) Sektor pajak penghasilan pada tahun anggaran 2013 merupakan unsur
penerimaan yang tertinggi dibanding sektor lainnya
2) Kasus dari sektor penerimaan retribusi parkir di semua wilayah hampir
sama yaitu sebagian besar menguap yang tidak jelas pengelolaannya
3) Pada tahun pajak 2012 masih banyak PBB yang masih tunggak
4) Karena jumlah kendaraan bermotor perkembangannya mencapai dua kali
lipat maka hal ini berdampak pada peningkatan terhadap penerimaan
pajak kendaraan bermotor
5) Pada saat ini ada lima perusahaan raksasa yang sedang gencar-gencarnya
memasang iklan secara besar-besaran, hal ini mengakibatkan adanya
kenaikan yang cukup signifikan terhadap penerimaan pajak reklame.
Gambaran di atas yang dapat digolongkan sebagai sumber penerimaan
pemerintah daerah ditunjukkan oleh nomor …..

76

A. 1, 2, dan 3
B. 1, 3, dan 5
C. 2, 3, dan 4
D. 2, 4, dan 5
E. 3, 4, dan 5

6. Pajak yang diterima pemerintah digunakan untuk membiayai sarana sosial
seperti jalan, jembatan dan sebagainya. Dalam hal ini pajak mempunyai
fungsi ....
A. alokasi
B. budgeter
C. distribusi
D. regulasi
E. stabilisasi

7. Dina memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp80.000.000,00 per tahun.
Berdasarkan undang-undang yang berlaku, besarnya pajak penghasilan yang
terutang setahunnya adalah ….
A. Rp 2.500.000,00
B. Rp 7.000.000,00
C. Rp 1.300.000,00
D. Rp 9.000.000,00
E. Rp 3.060.000,00

8. Pengenaan PPnBM terhadap penyerahan barang-barang mewah merupakan
suatu upaya untuk ….
A. meningkatkan produksi dalam negeri
B. mengurangi pola konsumsi tinggi yang tidak produktif
C. meningkatkan pola konsumsi mewah bagi masyarakat
D. menentukan barang mewah dan bukan barang mewah
E. mencapai sasaran hidup mewah

77

9. Anisa memiliki sebidang tanah seluas 450m2, diatasnya dibangun rumah
seluas 80 m2. Taksiran harga jual tanah Rp. 180.000/m2, sedangkan harga
jual bangunan Rp. 350.000/m2. Berapa PBB yang harus dibayarkan Anisa jika
NJOPTKP sebesar Rp. 24.000.000, ?
A. Rp. 850,-
B. Rp 85.000,-
C. Rp 850.000.
D. Rp 1.000.000,-
E. Rp 8.500.000,-

10. PT Elektronik sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya
dengan harga jual Rp20.000.000,00. Barang tersebut merupakan BKP yang
tergolong mewah dengan tarif PPnBM sebesar 40%. berapa pajak yang harus
dipungut oleh pabrik tersebut...
A. Rp. 7.000.000,-
B. Rp. 8.000.000.-
C. Rp. 55.000.000,-
D. Rp. 75.000.000.-
E. Rp. 820.000.000,-

11. Rita pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT ABC dengan memperoleh
gaji sebulan 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. rita
menikah tetapi belum mempunyai anak. Hitunglah pph 21 bulan januari....
A. 19.375
B. 20.000
C. 21.000
D. 52.000
E. 23.000

78

DAFTAR PUSTAKA

Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN Di Indonesia: Edisi 2. Kementerian
Keuangan Republik Indonesia

Hasanah, Erni Umi; Sunyoto, Danang. (2012). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro.
Jakarta: CAPS

http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/2016%20BIB%202017.pdf
Mardiasmo. (2015). Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi
Putong, Iskandar; Andjaswati, ND. (2008). Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta:

Mitra Wacana Media
Sari, Diana. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aditama
Sukirno, Sadono. (2007). Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada
Widjajanta, Bambang; Aristanti Widyaningsih; Heraeni Tanuatmodjo. Mengasah

Kemampuan Ekonomi: Untuk Kelas Xi Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial. Jakarta:
Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional

79

KEGIATAN BELAJAR 3

INDEKS HARGA, INFLASI, PENGANGGURAN
dan KEBIJAKAN EKONOMI

Pendahuluan.

Modul berjudul Konsep dasar ekonomi makro yang sedang Saudara/i
baca ini merupakan Modul 2 KB 3 yang membahas Indeks harga, Inflasi,
Pengangguran dan Kebijakan ekonomi. Setelah mempelajari modul ini peserta
PPG akan kompeten; 1) menganalisis penyebab dan dampak inflasi bagi
perekonomian nasional, 2) menganalisis kebijakan ekonomi terkait dengan tujuan
kebijakan fiskal 3). menganalisis kebijakan ekonomi terkait dengan tujuan
kebijakan moneter 4). menentukan instrumen kebijakan moneter yang tepat untuk
masalah/fenomena ekonomi yang terjadi, 5). membedakan pengertian tenaga
kerja, angkatan kerja, dan bukan angkatan kerja 6). menemukan solusi untuk
mengatasi pengangguran Kompetensi-kompetensi tersebut di atas sangat
diperlukan bagi Saudara yang bekerja sebagai guru ekonomi yang profesional.
Perlu saudara peserta PPG ingat, ekonomi makro ini memerlukan kemampuan
dalam menganalisis fenomena-fenomena perekonomian secara makro yang akan
berguna dalam menentukan kebijakan pembangunan ekonomi suatu negara.
Selanjutnya melalui kegiatan belajar ini saudara akan dapat menganalisis
perekonomian secara makro dari suatu negara dan pengalaman ini akan dapat
dikemas dalam pembelajaran ekonomi.

Proses pembelajaran untuk materi Ekonomi Makro yang sedang Anda
ikuti sekarang ini, dapat berjalan dengan lebih lancar bila anda mengikuti langkah
-langkah belajar sebagai berikut : 1) pahami dulu mengenai berbagai kegiatan
penting dalam PPG ini mulai tahap awal sampai akhir. 2) lakukan analisis
terhadap fenomena ekonomi makro yang bersumber dari data ekonomi makro
sebagai contoh atau acuan 3) pelajari terlebih dahulu Kegiatan Belajar 1 dan
lakukan latihan 4) keberhasilan proses pembelajaran saudara dalam modul ini
sangat tergantung kepada kesungguhan saudara dalam mengerjakan latihan. Untuk

80

itu, berlatihlah secara mandiri atau berkelompok dengan teman sejawat 5) bila
Anda menemui kesulitan, silakan hubungi instruktur yang mengajar mata kuliah
ini. Baiklah saudara perserta PPG selamat belajar, semoga saudara sukses
memahami pengetahuan yang diuraikan dalam modul ini untuk bekal bertugas
melakukan pembelajaran ekonomi dengan baik dan profesional

81

PENDALAMAN MATERI

 Capaian Pembelajaran (CP):

Menguasai materi ajar ekonomi makro tentang Indeks harga inflasi,
pengangguran dan kebijakan ekonomi

 Pokok-pokok Materi:
1. Indeks Harga
2. Konsep Inflasi
3. Kebijakan Fiskal
4. Kebijakan Moneter
5. Konsep-konsep ketenagakerjaan
6. Pengangguran
7. Kebijakan moneter

4.

Saudara saudari peserta PPG telah mengetahui bahwa harga-harga suatu
komoditas selalu berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Analis ekonomi,
pengusaha, pemerintah dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, perlu
membandingkan perubahan-perubahan variabel tersebut untuk dijadikan sebagai
dasar pembuatan kebijakan. Misalnya, Ahmad ingin membandingkan jumlah
produksi tahun 2017 dengan tahun 2018. Jumlah produksi tahun 2017 adalah
sebesar 223.453 unit, dan tahun 2018 adalah sebesar 245.452 unit. Tentunya
apabila ingin membandingkan dengan data produksi yang begitu banyaknya akan
membingungkan. Oleh karena itulah saudara saudari peserta PPG, mengapa ahli
statistik membuat kajian tentang indeks harga yang bermanfaat untuk
menganalisis perekonomian terutama dalam menganalisis laju inflasi.

A. Indeks Harga
1. Pengertian Indeks Harga

Untuk menghitung besar laju inflasi, sebelumnya kita harus mengetahui
dulu besarnya Indeks Harga, yaitu perbandingan perubahan harga tahun tertentu

82

dengan tahun dasar. Indeks harga merupakan suatu ukuran statistik untuk
menyatakan perubahan – perubahan harga yang terjadi dari satu periode ke
periode lainnya. Indeks harga biasa digunakan untuk mengetahui ukuran
perubahan variabel variabel ekonomi sebagai barometer keadaan perekonomian,
memberi gambaran yang tepat mengenai kecenderungan perdagangan dan
kemakmuran dan untuk mengetahui seberapa besar kenaikan harga barang terlebih
dahulu dihitung angka indek harga. Menurut Mankiw, indeks harga adalah suatu
ukuran keseluruhan biaya yang harus dibayar oleh seorang konsumen guna
memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara konseptual indeks berarti urutan data atau
angka-angka. Angka Indeks Harga merupakan perbandingan harga-harga barang
tertentu pada suatu periode tertentu dengan tahun dasar dalam bentuk prosentase
(%)
2. Jenis Indeks Harga

Terdapat tiga macam indeks harga, yaitu: Angka indeks harga (price
relative), angka indeks kuantitas (quantity relative), dan angka indeks nilai (value
relative).
a. Angka indeks harga

Angka indeks harga adalah suatu ukuran yang menunjukkan tentang
perubahan yang terjadi pada harga dari waktu ke waktu. Indeks harga yang
disusun dari periode ke periode dapat digunakan untuk mengetahui pola
perubahan dari tahun ke tahun, yang meliputi: 1) perubahan biaya hidup, 2) nilai
ekspor dan impor, 3) siklus perdagangan 4) harga emas murni 5) nilai tukar rupiah
terhadap valuta asing
b. Angka indeks kuantitas

Angka indeks kuantitas adalah angka indeks yang menunjukkan
perubahan – perubahan yang terjadi pada jumlah komoditas yang dihasilkan atau
jumlah komoditas yang dikonsumsi dari waktu ke waktu.
c. Angka indeks nilai

Angka indeks nilai yaitu angka indeks yang menunjukkan perubahan nilai
uang dari satu periode ke periode lain, yang diperoleh dengan cara
melakukan perkalian antara harga dan kuantitas

83

Dalam perekonomian dikenal beberapa macam indeks harga, yaitu:
1) Indeks Harga Konsumen (IHK), yaitu indeks harga yang mengukur

perubahan-perubahan yang terjadi pada harga eceran barang dan jasa yang
diminta konsumen dari waktu ke waktu. Indeks harga konsumen dihitung oleh
Biro Pusat Statistik. Berdasarkan buku Statistik Indonesia yang diterbitkan
Biro Pusat Statistik tahun 1998, barang dan jasa yang dihitung IHK-nya terdiri
atas 249 sampai 353 jenis komoditi yang dihitung berdasarkan pada konsumsi,
hasil survey biaya hidup di 44 kota besar di Indonesia.
2) Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), yaitu indeks harga yang
mengukur perubahan harga yang terjadi pada bahan mentah dan barang jadi di
pasar-pasar primer. Dengan demikian, harga yang diukur di IHPB merupakan
harga produksi. IHPB memberikan informasi mengenai arah umum
pergerakan harga. Bagi para pedagang besar, dengan melihat perkembangan
IHPB mereka bisa memperkirakan keadaan harga di masa yang akan datang.
3) Indeks Harga yang Diterima dan Dibayar Petani, yaitu Indeks harga yang
diterima petani adalah indeks harga yang mengukur perubahan harga yang
diterima petani atas penjualan hasil produksi pertaniannya. Adapun indeks
harga yang dibayar petani adalah indeks harga yang mengukur perubahan
harga yang dibayar petani atas barang dan jasa yang diperlukan petani untuk
konsumsi maupun untuk produksi pertaniannya.
4) Indeks Harga Saham, yaitu indeks harga yang mengukur perubahan harga
saham di pasar modal. Dengan melihat perkembangan indeks harga saham,
para pelaku pasar saham dapat membuat keputusan yang tepat dalam kegiatan
jual beli saham

3. Langkah-langkah Penyusunan Indeks Harga
Ada beberapa langkah yang harus dipahami dalam penyusunan indeks

harga, diantaranya:
a. Menentukan tujuan

Penentuan tujuan harus jelas, karena berhubungan dengan jenis data yang harus
dikumpulkan. Misalnya, pemerintah ingin menghitung Indeks Harga

84

Perdagangan Besar (IHPB) maka pemerintah harus mengumpulkan data harga-
harga komoditas pada tingkat grosir. Jika pemerintah ingin menghitung Indeks
Harga Konsumen (IHK) maka pemerintah harus mengumpulkan data harga-
harga komoditas pada tingkat eceran.
b. Menentukan cara pengambilan data
Pengambilan data bisa dilakukan dengan cara sampel (contoh) atau populasi
(keseluruhan). Apabila ingin menghemat biaya dan waktu maka sebaiknya cara
sampel yang digunakan
c. Memilih sumber data
d. Memilih tahun dasar (base year)
e. Memilih metode penghitungan

4. Metode Perhitungan Indeks Harga

Terdapat dua cara dalam penghitungan indeks harga, yaitu metode tidak

tertimbang dan metode tertimbang.

a. Indeks Harga Tidak Tertimbang Dengan Metode Agregatif Sederhana

Angka indeks yang dimaksud dalam penghitungan indeks harga tidak

tertimbang meliputi indeks harga, kuantitas, dan nilai.

1) Angka indeks harga ⅀
Keterangan: = ⅀ %

IA = indeks harga yang tidak ditimbang

Pn = harga yang dihitung angka indeksnya

Po = harga pada tahun dasar

Contoh:

Bahan Makanan Harga (Rp) Pada tahun

2004 2005 2006

Beras 3.000 3.500 4.000

Bawangputih 9.000 10.000 12.000

MinyakGoreng 4.500 4.800 5.000

Gulapasir 5.300 5.600 6.000

CabaiMerah 12.000 15.000 20.000

Telur 6.900 7.200 7.500

Jumlah 40.700 46.100 54.500

Sumber : Buku Ekonomi BSE, Nurcahyaningtyas

85

Jika tahun 2004 sebagai tahun dasar, indeks harga tahun 2005 dan 2006
dihitung sebagai berikut :

IA=⅀⅀ % =

I2005, 2004 = ⅀ % = .. x 100 % = 113,37
⅀

I2006, 2004 = ⅀ % = .. x 100 % = 133,90
⅀

Angka indeks tersebut dapat diartikan bahwa pada tahun 2005, harga enam
macam barang mengalami kenaikan sebesar 13,37% dibanding tahun
2004. Tanda % pada nilai tersebut tidak dinyatakan karena setiap
menghitung indeks artinya selalu dalam persentase sehingga tidak perlu
ditulis lagi.

2) Angka indeks kuantitas
∑

= ∑ %
Keterangan:

IA =indeks kuantitas yangtidak ditimbang

Qn= kuantitas yangakan dihitungangka indeksnya

Qo= kuantitas pada tahun dasar

Contoh:

Macam Kuantitas Kuantitas

barang (Qo) 2003 (Qn) 2004
A 50 100

B 100 100

C 200 250

D 300 450

E 150 100

∑ 800 1.000

Berdasarkan data di atas, maka angka indeks kuantitas tahun 2004 adalah:

= ∑ %
∑

IA = 1000/800 x 100 = 125%

Jadi, pada tahun 2004 terjadi kenaikan kuantitas sebesar 25 %

86

3) Angka indeks nilai
⅀ .

= ⅀ . %

Atau

⅀
= ⅀ %

Keterangan:
IA =angka indeks nilai
Vn =nilai yang dihitung angka indeksnya
Vo =nilai pada tahun dasar
Penghitungan angka indeks dengan metode agregatif sederhana mempunyai
kebaikan karena bersifat sederhana, sehingga mudah cara menghitungnya.
Akan tetapi, metode ini mempunyai kelemahan yaitu apabila terjadi perubahan
kuantitas satuan barang, maka angka indeksnya juga akan berubah.

b. Indeks Harga Tertimbang
1) Metode agregatif sederhana

∑( . )
= ∑( . ) %

Keterangan:
IA = indeks harga yang ditimbang
Pn = nilai yang dihitung angka indeksnya
Po = harga pada tahun dasar
W = faktor penimbang
Contoh:
Diketahui harga rata-rata enam macam barang beserta tingkat
penggunaannya sebagai faktor penimbang adalah sebagai berikut. (Dalam
hal ini tahun 2001 dianggap sebagai tahun dasar)

87

No Nama Barang Tingkat Harga rata- Pn. W Po.W
Penggunaan rata (Rp)
1. Beras dalam % 2650 x 32 2500 x 32
2. GulaPasir 32 4350 x 17 4200 x 17
3. Telur 17 2001 2002 6900 x 11 6500 x 11
4. Minyak Goreng 11 2500 2650 4700 x 12 4250 x 12
5. Sabun cuci 12 4200 4350 1200 x 10 800 x 10
6. Minyak Tanah 10 6500 6900 1800 x 18 1600 x 18
18 4250 4700
Jumlah 100 800 1200 335.450 310.700
1600 1800

∑( . ) 335.450
IAW tahun 2001 = ∑( . ) 100% = 310.700 100% = 107

2) Metode Laspeyres
Angka indeks Laspeyres adalah angka indeks yang ditimbang dengan faktor
penimbangnya kuantitas tahun dasar (Qo)
∑( . )
= ∑( . ) %
Keterangan:
IL = angka indeks Laspeyres
Pn = harga tahun yang dihitung angka indeksnya
Po = harga pada tahun dasar
Qo = kuantitas pada tahun dasar
Diketahui harga rata-rata dan kuantitas 4 macam buah-buahan sebagai
berikut. Dari data tersebut, hitung indeks harga Laspeyresnya
Contoh:

Harga rata- Kuantitas
rata barang
No Nama 2000 2001 2000 2001 Pn.Qo Po.Qo
(Po) (Pn) (Qo) (Qn)
1. Jeruk 4000 4500 11 15 49500 44000
2. Apel 6400 7000 10 12 70000 64000
3. Mangga 3200 3500 10 28000 25600
4. Salak 3500 4000 8 10 48000 42000
5. Lengkeng 5000 5500 12 10 38500 35000
7 234.000 210.600
Jumlah

88