LKPD PPh Pasal 21

Disusun oleh:
Febrilian Anggita Pramesty
Universitas Negeri Surabaya

Semester Ganjil

Nama :
No. Absen :
Kelas :
Sekolah :

ii

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) pada materi Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disusun untuk peserta
didik kelas XII SMK ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. LKPD ini disusun dengan tujuan agar
peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukan yaitu ‘menjelaskan tata cara
penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan bukan pegawai dan menghitung
pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan bukan pegawai. Selain itu, diharapkan dapat
mencapai kompetensi dasar lainnya yaitu ‘menjelaskan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)
masa PPh Pasal 21 dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21. Lembar Kerja Peserta
Didik (LKPD) ini dapat digunakan sebagai suplemen bahan ajar mata pelajaran administrasi pajak secara
manual selama satu semester dan alternatif pembelajaran jarak jauh.

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang disusun ini menggunakan pendekatan pembelajaran
berbasis masalah (Problem Based Learning). Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) ini didesain seperti
halnya praktik riil di perusahaan-perusahaan, sehingga peserta didik mampu mengaplikasikan
pengetahuan ini di dalam dunia kerja secara cepat. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) ini dilengkapi
contoh perhitungan pajak dan pembahasan kasus yang biasanya terjadi dalam praktik riil, sehingga
peserta didik tidak hanya memahami konsep dan perhitungan tetapi juga sanggup mempraktikkan
pengisian, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Studi kasus dan formulir perpajakan
yang digunakan dalam Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) ini mengikuti perubahan Undang-Undang
Perpajakan yang terbaru.

Penyusun meyakini bahwa dalam pembuatan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) ini masih jauh
dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang relevan dan membangun
guna melengkapi Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) ini sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua
khususnya bagi peserta didik kelas XII SMK. Akhir kata penyusun mengucapkan banyak terima kasih
kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) ini.

Sidoarjo, 13 April 2021

Penyusun

iii

iv

1. Baca dan cermatilah Lembar Kerja Peserta Didik ini dengan teliti dan jelas agar dapat mengetahui
maksud dan tujuan serta cakupan pembahasan materi dalam Lembar Kerja Peserta Didik.

2. Pahami dan pelajari uraian materi, bila terdapat kosa kata yang baru atau tidak dimengerti, peserta
didik bisa menanyakan kepada pendidik.

3. Kerjakanlah tugas-tugas dan kasus yang ada di dalam Lembar Kerja Peserta Didik dengan benar, baik
secara individu maupun kelompok

4. Peserta didik dapat saling berdiskusi secara berkelompok supaya mendapatkan pemahaman yang
lebih jelas.

5. Untuk menyamakan persepsi pemahaman, maka bacalah rangkuman Lembar Kerja Peserta Didik di
akhir pembahasan materi.

6. Pelajarilah umpan balik dan tindak lanjut pembahasan pada Lembar Kerja Peserta Didik.
7. Isilah refleksi sebagai upaya penilaian diri untuk mengetahui tingkat kompetensi sebelum dan sesudah

mempelajari Lembar Kerja Peserta Didik.
8. Sebagai fasilitator, pendidik memberikan penjelasan bagi beserta didik yang mengalami kesulitan.

v

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
KI 1

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama,
KI 2 toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas

berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

3. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual,
KI 3 operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup Akuntasi dan Keuangan Lembaga

pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks, berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni,
budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah,
dunia kerja, warga masyarakat nasional, regional, dan internasional.

4. Melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan
KI 4 serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang Akuntasi dan Keuangan Lembaga. Menampilkan kinerja di

bawah bimbingan dengan mutu dan kuantitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja.
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri,
kolaboratif, komunikatif, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya
di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Menunjukkan
keterampilan mempersepsi, kesiapan, meniru, membiasakan, gerak mahir, menjadikan gerak alami dalam
ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan
tugas spesifik di bawah pengawasan langsung.

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi

3.5 Menganalisis data pembuatan Surat 3.5.1 Menganalisis pengertian PPh Pasal 21
Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) 3.5.2 Menganalisis pengertian pemotong PPh
Pasal 21
Pasal 21
3.5.3 Menelaah hak dan kewajiban pemotong

PPh Pasal 21
3.5.4 Menganalisis subjek PPh Pasal 21
3.5.5 Menganalisis yang tidak termasuk subjek

PPh Pasal 21
3.5.6 Menelaah hak dan kewajiban subjek PPh

Pasal 21
3.5.7 Menganalisis objek PPh Pasal 21
3.5.8 Menelaah yang tidak termasuk objek PPh

Pasal 21
3.5.9 Menganalisis kode objek PPh Pasal 21
3.5.10 Menganalisis PPh Pasal 21 yang

ditanggung oleh pemerintah
3.5.11 Menelaah pengurangan yang diperbolehkan
3.5.12 Menelaah tarif pemotongan PPh Pasal 21

dan tata cara penghitungan

vi

4.5 Melakukan penghitungan Pajak Penghasilan 4.5.1 Menerapkan contoh-contoh penghitungan
(PPh) Pasal 21 pemotongan PPh Pasal 21 terhadap
penghasilan pegawai tetap
3.6 Menerapkan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)
masa PPh Pasal 21 4.5.2 Menerapkan contoh-contoh penghitungan
pemotongan PPh Pasal 21 terhadap
penghasilan pegawai harian, tenaga harian
lepas, penerima upah satuan, dan penerima
upah borongan

4.5.3 Menerapkan contoh-contoh penghitungan
pemotongan PPh Pasal 21 terhadap
penghasilan bukan pegawai

4.5.4 Menerapkan contoh-contoh penghitungan
pemotongan PPh Pasal 21 terhadap peserta
kegiatan yang
menerima penghasilan sehubungan dengan
keikutsertaannya dalam suatu kegiatan

3.6.1 Menelaah mekanisme pemungutan PPh Pasal
21

3.6.2 Menganalisis pengertian SSP
3.6.3 Menelaah bentuk dan isi SSP
3.6.4 Menganalisis tata cara pengisian SSP PPh

Pasal 21
3.6.5 Menganalisis pengertian SPT
3.6.6 Menelaah bentuk dan isi SPT masa PPh Pasal

21 dan bukti pemotongan PPh Pasal 21
3.6.7 Menganalisis cara pengisian SPT masa PPh

Pasal 21 dan bukti pemotongan PPh Pasal 21

4.6.1 Membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

4.6 Melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 21

PPh Pasal 21

vii

KEGIATAN BELAJAR KD 3.5

1

ALOKASI WAKTU
8 x 45 menit

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu:
1. Menganalisis pengertian PPh Pasal 21 dengan benar
2. Menganalisis pengertian pemotong PPh Pasal 21 dengan tepat
3. Menelaah hak dan kewajiban pemotong PPh Pasal 21 dengan benar
4. Menganalisis subjek PPh Pasal 21 dengan tepat
5. Menganalisis yang tidak termasuk subjek PPh Pasal 21 dengan teliti
6. Menelaah hak dan kewajiban subjek PPh Pasal 21 dengan benar
7. Menganalisis objek PPh Pasal 21 dengan tepat
8. Menelaah yang tidak termasuk objek PPh Pasal 21 dengan teliti
9. Menganalisis kode objek PPh Pasal 21 dengan benar
10.Menganalisis PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah dengan tepat
11.Menelaah pengurangan yang diperbolehkan dengan teliti
12.Menelaah tarif pemotongan PPh Pasal 21 dan tata cara penghitungan dengan tepat

Pajak Penghasilan Pemotong PPh Pasal 21 dan Menghitung PPh
Pasal 21 Hak Kewajiban Pasal 21

Subjek PPh Pasal 21 dan
Hak Kewajiban

Objek PPh Pasal 21 dan
Kode Objek PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 Ditanggung
Pemerintah (DTP)

1

h

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menyebutkan pengertian Pajak
Penghasilan Pasal 21 ialah Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal
21 ialah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan
nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang
dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-
Undang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008.

h

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menyebutkan pengertian
Pemotong PPh Pasal 21 ialah Wajib Pajak orang pribadi, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan
pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
a. Yang termasuk Pemotong PPh Pasal 21, meliputi:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari:
1) orang pribadi;
2) badan; atau
3) cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi
yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah
cabang, perwakilan, atau unit tersebut.

2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada
Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga
pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar
negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama
dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan
lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua;

4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:

2

1) honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang
dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli
yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk
dan atas nama persekutuannya;

2) Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang
dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;

3) Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta
pegawai magang;

5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan
internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan,
yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak
orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

b. Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan
pemotongan pajak, sebagaimana dimaksud pada huruf (a) poin (1).
1. kantor perwakilan negara asing;
2. organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek Pajak
Penghasilan;
3. organisasi-organisasi internasional yang ketentuan Pajak Penghasilannya didasarkan pada ketentuan
perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban
pemotongan pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
4. pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang
semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau
pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
(Dalam hal organisasi Internasional tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) poin
(2), organisasi Internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan
pajak.

h

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menyebutkan hak dan kewajiban
Pemotong PPh Pasal 21.
a. Hak Pemotong PPh Pasal 21, meliputi:

1. Pemotong PPh Pasal 21 dalam hal dalam suatu bulan terjadi kelebihan penyetoran pajak atas
PPh Pasal 21 yang terutang, maka berhak atas kelebihan penyetoran tersebut dapat
diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya melalui Surat
Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21.

2. Pemotong PPh Pasal 21 berhak mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu
penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21. Pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis
disertai surat pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam satu tahun
pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang.

3

3. Pemotong PPh Pasal 21 berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal
Pajak dan berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak

b. Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21, meliputi:
1. Pemotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal
21 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Hal ini tetap berlaku dalam hal jumlah pajak yang
dipotong pada bulan yang bersangkutan nihil.
3. Pemotong PPh Pasal 21 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21
untuk masing-masing penerima penghasilan, yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang
terutang untuk setiap Masa Pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan
tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. Pemotong PPh Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan
yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu)
bulan setelah tahun kalender berakhir. Dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan
Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah
yang bersangkutan berhenti bekerja.
5. Pemotong PPh Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan
PPh Pasal 21 selain Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala.
6. Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk
setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal
21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong PPh Pasal 21, paling lama 20 (dua puluh) hari
setelah Masa Pajak berakhir.

h

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menyebutkan subjek pajak atau
penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan:
1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari

tua, termasuk ahli warisnya;
3. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa,

meliputi:
1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek,

dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan,

sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis,
dan seniman lainnya;
3) Olahragawan;
4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

4

5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya,

telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu
kepanitiaan;
7) Agen iklan;
8) Pengawas atau pengelola proyek;
9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
10) Petugas penjaja barang dagangan;
11) Petugas dinas luar asuransi; dan/atau
12) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;
4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada
perusahaan yang sama.
5. Mantan pegawai; dan/atau
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan
keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
1. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan,
ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
2. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
3. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
4. Peserta pendidikan dan pelatihan;
5. Peserta kegiatan lainnya.

h

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menyebutkan yang tidak termasuk
subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang

diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan
syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh
penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan
memberikan perlakuan timbal balik;
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c
Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat
bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk
memperoleh penghasilan dari Indonesia.

h

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 hak dan kewajiban subjek pajak
atau penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

5

a. Hak Subjek PPh Pasal 21, meliputi:
1. Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong PPh Pasal 21.
Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang
dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat
final.
2. Dalam PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan peraturan
yang berlaku, maka Wajib Pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur
Jenderal Pajak.
3. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

b. Kewajiban Subjek Pajak PPh Pasal 21, meliputi:
1. Pegawai, penerima pensiun berkala, serta Bukan Pegawai wajib membuat surat pernyataan yang
berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek
Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan wajib menyerahkannya kepada pemotong
PPh Pasal 21 pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun.
2. Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga, maka pegawai, penerima pensiun berkala, dan
Bukan Pegawai wajib membuat surat pernyataan baru dan menyerahkannya kepada Pemotong
PPh Pasal 21 paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya.
3. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada:
1) Pemotong pajak kantor cabang baru dalam hal yang bersangkutan dipindahtugaskan
2) Pemotong pajak tempat kerja yang baru dalam hal yang bersangkutan pindah kerja
3) Pemotong pajak tempat kerja dalam hal Pegawai Tetap berhenti bekerja sebelum bulan
Desember, bukti pemotongan PPh Pasal 21 harus diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah
yang bersangkutan berhenti bekerja.
4. Wajib Pajak berkewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, jika Wajib Pajak
mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5. Wajib Pajak berkewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, jika Wajib Pajak
mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

h

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menyebutkan objek pajak atau
penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat

Teratur maupun Tidak Teratur;
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau

penghasilan sejenisnya;
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua

yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai
berhenti bekerja;

6

4. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan,
upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan;

5. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya
dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;

6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat,
honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis
dengan nama apapun;

7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh
anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada
perusahaan yang sama;

8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak
teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau

9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih
berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan; dan

10. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura
dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
a. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
b. Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus
(deemed profit) yang didasarkan pada harga pasar atas barang yang diberikan atau nilai
wajar atas pemberian kenikmatan yang diberikan.

h

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 menyebutkan yang bukan
termasuk objek pajak atau penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:
1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi

kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh

Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana dimaksud dalam poin 10 objek PPh
Pasal 21;
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri
Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara
tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi
kerja;
4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang
dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi
pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga
keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, sepanjang tidak ada hubungan dengan
usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;

7

5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
6. Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah,

merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan sebagaimana dimaksud pada poin 2.

h

Kode objek pajak PPh 21 adalah kode yang dibutuhkan saat wajib pajak melakukan pengisian SPT. Kode objek
pajak PPh 21 dibuat untuk membedakan masing-masing objek pajak dalam PPh pasal 21.

a. Klasifikasi kode objek PPh pasal 21 dapat dilihat berdasarkan subjek pemotongnya, yang dibedakan
menjadi dua, yaitu:
 Sektor swasta (WP Badan Non Bendaharawan Pemerintah) yang menerbitkan Formulir 1721 A1
untuk memotong PPh 21 karyawannya (Pegawai Swasta).
 Sektor pemerintahan (Bendaharawan Pemerintah) yang menerbitkan Formulir 1721 A2 untuk
memotong PPh 21 karyawannya (Pegawai Negeri Sipil).

Objek Pajak PPh Pasal 21 Kode Objek Pajak
Formulir 1721 A1 (Dipotong 21-100-01
oleh WP Badan Non Pegawai Tetap
Bendaharawan Pemerintah – 21-100-02
Pegawai Swasta) Penerima Pensiun secara teratur
21-100-01
Objek PPh Pasal 21 Formulir Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional
1721 A2 (Dipotong oleh WP 21-100-02 Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia atau
Bendaharawan Pemerintah – Pejabat Negara
Pegawai Negeri Sipil) 21-100-03 Penerima Pensiun yang menerima penghasilan
21-100-04 secara teratur
21-100-05 Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
21-100-06 Distributor Multi Level Marketing (MLM)
21-100-07 Petugas Dinas Luar Asuransi
21-100-08 Penjaja Barang Dagangan
Tenaga Ahli
21-100-09 Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang
Bersifat Berkesinambungan
21-100-10 Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang
Tidak Bersifat Berkesinambungan
21-100-11 Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas
yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
21-100-12 Mantan Pegawai yang menerima Jasa Produksi,
21-100-13 Tantiem, Bonus atau Imbalan
Pegawai yang melakukan penarikan Dana Pensiun
Peserta Kegiatan yang menerima imbalan

8

b. Klasifikasi kode objek pajak penghasilan pasal 21 juga dapat dibedakan berdasarkan sifat

penghasilannya, yaitu final dan tidak final. Berbeda dengan penghasilan tidak final, objek PPh 21 Final

dipotong atas penghasilan yang dibayarkan sekaligus.

Kode Objek Pajak

21-401-01 Uang Pesangon yang Dibayarkan Sekaligus

Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, atau
Objek Pajak Penghasilan Pasal 21-401-02 Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus

21 (Final) Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada

21-402-01 APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota

TNI/POLRI, Pejabat Negara dan Pensiunannya

21-499-99 Objek PPh Pasal 21 Final Lainnya

Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja
21-100-03

Lepas

Imbalan Kepada Distributor Multi Level Marketing
21-100-04

(MLM)

21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi

21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan

21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli

Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima
21-100-08

Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima
21 (Tidak Final) atau Pasal 26 Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan

21-100-10 Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak

Merangkap sebagai Pegawai Tetap

Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan
21-100-11

Kepada Mantan Pegawai

21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai

21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan

Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya PPh Pasal
21-100-99

26

Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan

kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan
27-100-99

pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh

Pasal 26

9

h

Insentif yang diberikan oleh Pemerintah

terhadap PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak yang INFORMASI PENDUKUNG
terdampak Pandemi COVID-19 adalah
penghasilan yang diterima Pegawai wajib Terdapat perubahan peraturan
dipotong sesuai ketentuan PPh Pasal 21 oleh terbaru terkait pemberian insentif
Pemberi Kerja. Bagi Wajib Pajak yang
terdampak Pandemi COVID-19, PPh Pasal 21 PPh Pasal 21 Ditanggung
ditanggung oleh Pemerintah atas penghasilan Pemerintah (DTP) untuk Wajib Pajak
yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu. yang terdampak pandemi COVID-19
pada Peraturan Menteri Keuangan

RI Nomor 9/PMK.03/2020. Perlu
diingat, bahwa peraturan tersebut

merupakan perubahan bukan
mencabut Peraturan Menteri
Keuangan RI No. 110/PMK.03/2020.

Kriteria Pegawai yang PPh Pasal 21

ditanggung oleh Pemerintah meliputi:

1. Menerima atau memperoleh penghasilan dari Pemberi Kerja yang:

a) memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang mendapatkan Insentif PPh Pasal 21

Ditanggung Pemerintah (DTP) tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor

9/PMK.03/2021 (1189 bidang industri tertentu);

b) telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau

c) telah mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau

izin PDKB.

2. Memiliki NPWP.

3. Pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat

tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Persyaratan Klasifikasi Lapangan Usaha bagi Pemberi Kerja untuk mendapatkan Insentif PPh Pasal 21
harus sesuai dengan yang tercantum dalam:
1. SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 atau pembetulan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 yang

telah dilaporkan, bagi Pemberi Kerja yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun
Pajak 2019 dalam hal kode Klasifikasi Lapangan Usaha sama dengan data yang terdapat dalam
administrasi perpajakan (masterfile); atau
2. Data yang terdapat dalam administrasi perpajakan (masterfile) bagi:
1) Pemberi Kerja yang memiliki kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019

namun:
a. tidak menuliskan kode Klasifikasi Lapangan Usaha pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak

2019; atau
b. salah mencantumkan kode Klasifikasi Lapangan Usaha pada SPT Tahunan PPh Tahun Pajak

2019;
2) Wajib Pajak Berstatus Pusat yang belum atau tidak memiliki kewajiban penyampaian SPT

Tahunan PPh Tahun Pajak 2019; atau
3) Instansi Pemerintah.

10

Ketentuan lain mengenai PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah meliputi:
1. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah) harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat

pembayaran penghasilan kepada Pegawai, termasuk dalam hal Pemberi Kerja memberikan tunjangan
PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 kepada Pegawai.
2. Dikecualikan dari diberikan insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dalam hal penghasilan yang
diterima Pegawai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan PPh Pasal 21 telah
ditanggung Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
3. PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah yang diterima oleh Pegawai dari Pemberi Kerja tidak
diperhitungkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak.
4. Dalam hal Pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah menyampaikan SPT
Tahunan orang pribadi Tahun Pajak 2021 dan menyatakan kelebihan pembayaran, kelebihan
pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah tidak dapat dikembalikan.

Pengurang yang diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto, meliputi:
1. Biaya jabatan atau biaya pensiun.

1) Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar
5% dari penghasilan bruto, dengan jumlah maksimum yang diperkenankan adalah sebesar Rp.
6.000.000,- (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan .

2) Biaya pensiun sebesar 5% dari penghasilan bruto, maksimum yang diperkenankan Rp. 2.400.000,-
(dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebulan.

2. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara tunjangan hari tua atau jaminan hari tua
yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.010/2016 pada tanggal
22 Juni 2016 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya PTKP
ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender. Dikecualikan dari ketentuan, besarnya
PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender
ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.
Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak disesuaikan menjadi:

Keterangan PTKP Per Tahun PTKP Per Bulan
Untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp 54.000.000 Rp 4.500.000
Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp 4.500.000 Rp 375.000
Tambahan untuk setiap anggota keluarga Rp 4.500.000 Rp 375.000
sedarah dan keluarga semenda dalam garis
keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi
tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga)
orang untuk setiap keluarga

11

Penjelasan mengenai tanggungan, yaitu:
1. Yang dimaksud dengan “anggota keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya” adalah anggota

keluarga yang tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidupnya ditanggung oleh Wajib
Pajak.
2. Anak angkat termasuk penambah nilai PTKP. Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan
pajak adalah seseorang yang belum dewasa, bukan anggota keluarga sedarah atau semenda
dalam garis lurus dan menjadi tanggungan sepenuhnya dari Wajib Pajak yang bersangkutan.
3. Hubungan keluarga sedarah dan semenda, meliputi: (1) Sedarah lurus : Ayah, ibu, dan anak
kandung, (2) Sedarah ke samping : Saudara kandung, (3) Semenda lurus : Mertua dan anak tiri,
dan (4) Semenda ke samping : Saudara ipar.

Berikut ini status Wajib Pajak diantaranya:

TK/… Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;

K/… Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;

K/I/… Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan
PH penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
Wajib pajak kawin yang secara tertulis melakukan perjanjian pemisahan harta dan
HB/… penghasilan. PTKP nya tetap seperti PTKP untuk WP kawin yang penghasilan suami istri
digabungan (K/I/....)
Wajib pajak kawin yang telah hidup berpisah ditambah banyaknya tanggungan anggota
keluarga. PTKP bagi Wajib Pajak masing-masing suami isteri yang telah hidup berpisah untuk
diri masing-masing Wajib Pajak diperlakukan seperti Wajib Pajak Tidak Kawin sedangkan
tanggungan sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang diperkenankan.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak untuk Karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut:

Keterangan PTKP Per Tahun

Bagi karyawati kawin Sebesar PTKP untuk dirinya sendiri

Bagi karyawati tidak kawin Sebesar PTKP untuk dirinya sendiri + PTKP

untuk keluarga yang menjadi tanggungan

sepenuhnya

Dalam hal karyawati kawin dapat menunjukkan Besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya

keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan

serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan

bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh sepenuhnya

penghasilan

12

h

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh: Tarif Pajak
5%
Lapisan PKP 15%
Sampai dengan Rp 50.000.000 25%
Di atas Rp 50.000.000 – Rp 250.000.000 30%
Di atas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000
Di atas Rp 500.000.000

Penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 dibedakan menjadi empat macam diantaranya:

1. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu

secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur

terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja

berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan

bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut. Dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi pegawai

tetap perlu diperhatikan rumus penghitungannya, yaitu:

Penghasilan Bruto: Rp xxx
Gaji sebulan Rp xxx
Tunjangan dan honorarium Rp xxx
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja Rp xxx
Penghasilan bruto
Pengurangan: (Rp xxx)
Biaya jabatan
(5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 500.000 per bulan) (Rp xxx)
Iuran pensiun yang dibayarkan oleh penerima penghasilan Rp xxx
Penghasilan neto sebulan Rp xxx
Penghasilan neto setahun (12 x penghasilan neto sebulan) (Rp xxx)
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) Rp xxx
Penghasilan kena pajak

PKP x tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh = PPh Pasal 21 setahun

PPh Pasal 21 setahun : 12 = PPh Pasal 21 sebulan

2. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap
Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila
pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan
yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.
Berdasarkan PMK 102/PMK.010/2016 berlaku ketentuan sebagai berikut.
a) Apabila penghasilan bruto tidak melebihi Rp 450.000, maka tidak dipotong PPh pasal 21.
b) Apabila penghasilan bruto melebihi Rp 450.000 dan masih akumulasi masih dibawah Rp
4.500.000, maka PPh pasal 21 = 5% x (Upah sehari – Rp 450.000).
c) Apabila penghasilan bruto melebihi Rp450.000,00 sehari atau akumulasi penghasilan dalam
sebulanlebih dari Rp4.500.000 dan masih di bawah Rp10.200.000, maka PPh pasal 21 = 5% x
(Upah sehari – PTKP/360).

13

d) Apabila penghasilan melebihi Rp10.200.000 dalam 1 bulan maka PPh pasal 21 = (disetahunkan
– PTKP) /12.

3. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Bukan Pegawai
Penerima penghasilan bukan pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak
Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun
dari Pemotong PPh Pasal 21 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau
permintaan dari pemberi penghasilan. Pemotongan PPh Pasal 21 untuk golongan Wajib Pajak bukan
pegawai, dibedakan berdasarkan sifat penghasilannya, yakni penghasilan yang berkesinambungan
dan penghasilan yang tidak berkesinambungan.
a) Penghasilan yang berkesinambungan
1) Bagi Wajib Pajak yang bukan pegawai yang memenuhi syarat:

1. menerima penghasilan berkesinambungan dan telah memiliki NPWP. Yang dimaksud
dengan “bersifat berkesinambungan” adalah pembayaran yang dilakukan secara
bulanan atau berkala lebih dari satu kali pembayaran yang sesuai dengan maksud
perikatan/pemberian kerja.

2. hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan
pemotong PPh Pasal 21, serta tidak memperoleh penghasilan lain.
PPh Pasal 21 yang dikenakan adalah:

PPh Pasal 21 = Pasal 17 ayat (1) huruf a x jumlah kumulatif PKP dalam tahun kalender.

Besarnya PKP = (50% x penghasilan bruto) - PTKP per bulan.

2) Bagi Wajib Pajak bukan pegawai yang tidak memenuhi dua syarat diatas:

PPh Pasal 21 = Pasal 17 ayat (1) huruf a x jumlah kumulatif PKP dalam tahun kalender.

Besarnya PKP = (50% x jumlah penghasilan bruto yang bersangkutan)

Catatan: Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih
tinggi 20 persen daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP.
b) Penghasilan yang tidak berkesinambungan
Yang dimaksud dengan penghasilan tidak berkesinambungan yakni honorarium, uang saku,
hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentukapapun, komisi, dan pembayaran lain
dengan nama apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak
atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang
diberikan.

Tarif PPh Pasal 21 = Pasal 17 ayat (1) huruf a x 50% dari penghasilan bruto.
4. Penghitungan PPh Pasal 21 bagi Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan adalah orang pribadi yang terlibar dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk
mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga atau
kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya
dalam kegiatan tersebut.
PPh Pasal 21 = Penghasilan bruto x Tarif Pasal 17 ayat 1 huruf a UU PPh

14

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa,
dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang
Pribadi dalam negeri.

2. Yang termasuk pemotong PPh Pasal 21 adalah pemberi kerja; bendahara atau pemegang kas
pemerintah; badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan pensiun, orang pribadi yang
melakukan kegiatan usaha serta badan yang membayar, penyelenggara pemerintah termasuk
badan pemerintah.

3. Yang termasuk subjek PPh Pasal 21 adalah pegawai tetap, penerima pensiun berkala, bukan
pegawai, dan peserta kegiatan.

4. Yang tidak termasuk subjek PPh Pasal 21 adalah pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat serta
pejabat perwakilan organisasi Internasional.

5. Pemotong dan subjek PPh Pasal 21 mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

6. Yang termasuk objek PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima pegawai tetap, penghasilan
yang diterima penerima pensiun secara teratur, penghasilan sehubungan PHK, penghasilan
pegawai tidak tetap, imbalan kepada bukan pegawai, imbalan kepada peserta kegiatan,
penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya.

7. Yang tidak termasuk objek PPh Pasal 21 adalah pembayaran manfaat atau santunan asuransi,
penerimaan dalam bentuk natura yang diberikan oleh pemerintah, iuran pensiun yang dibayarkan
kepada dana pensiun yang dibayar oleh pemberi kerja, zakat, dan beasiswa.

8. Kode objek pajak PPh 21 adalah kode yang dibutuhkan saat wajib pajak melakukan pengisian
SPT. Klasifikasi kode berdasarkan subjek pemotongnya, yaitu sektor swasta yang menerbitkan
Formulir 1721 A1 dan sektor pemerintahan yang menerbitkan Formulir 1721 A2. Berdasarkan sifat
penghasilannya, yaitu final dan tidak final.

9. Bagi Wajib Pajak yang terdampak Pandemi COVID-19, PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah
atas penghasilan yang diterima Pegawai dengan kriteria tertentu.

10. Yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto adalah biaya jabatan atau biaya
pensiun, iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, dan PTKP.

15

KEGIATAN BELAJAR KD 3.6

2

ALOKASI WAKTU
8 x 45 menit

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan mampu: 8 x 45 menit

1. Menelaah mekanisme pemungutan PPh Pasal 21 dengan benar

2. Menganalisis pengertian SSP dengan tepat

3. Menelaah bentuk dan isi SSP dengan teliti

4. Menganalisis tata cara pengisian SSP PPh Pasal 21 dengan benar

5. Menganalisis pengertian SPT dengan tepat

6. Menelaah bentuk dan isi SPT masa PPh Pasal 21 dan bukti pemotongan PPh Pasal 21 dengan teliti

7. Menganalisis tata cara pengisian SPT masa PPh Pasal 21 dan bukti pemotongan PPh Pasal 21 dengan

benar

Pemungutan, Mekanisme Pemungutan Tata Cara Pengisian
Penyetoran, dan PPh Pasal 21
Pelaporan PPh Pasal
Bukti Pemotongan PPh
21 Pasal 21

Surat Setoran Pajak PPh
Pasal 21

Surat Pemberitahuan PPh
Pasal 21

16

a. Berikut ini tata cara pemotongan PPh Pasal 21, apabila berposisi sebagai pemberi kerja yang
bertindak sebagai pemotong PPh Pasal 21 antara lain:
1. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku
2. Membuat bukti potong PPh Pasal 21 melalui aplikasi e-SPT PPh Pasal 21
3. Melakukan penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut menggunakan kode billing
dengan kode MAP dan kode jenis setoran 411121-100. Penyetoran dilakukan paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya: pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada bulan April
2020, maka penyetoran PPh nya adalah paling lambat dilakukan pada tanggal; 10 Mei 2020
4. Menyampaikan laporan SPT Masa PPh 21 secara daring melalui saluran e-Filling Direktorat
Jenderal Pajak di laman pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang
ditunjuk.

b. Berikut ini tata cara pemotongan PPh Pasal 21, apabila berposisi sebagai orang pribadi penerima
penghasilan dari pemberi kerja antara lain:
1. Meminta dan mendapatkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1 dan 1721-A2) atas
penghasilan yang diterima dan dipotong PPh Pasal 21 secara berkala.
2. Apabila Anda berstatus sebagai pegawai tetap dan penerima pensiun yang PPh Pasal 21 nya
dipotong oleh pemberi kerja maupun dana pensiun, maka Anda berhak menerima bukti
pemotongan setiap awal tahun.
3. Apabila Anda berstatus sebagai penerima honorarium, bukan pegawai, dan peserta kegiatan yang
penghasilannya dipotong PPh Pasal 21 nya oleh pemberi penghasilan, maka Anda berhak
menerima bukti pemotongan PPh Pasal 21 setelah penghasilan dibayarkan.
4. Apabila Anda menerima penghasilan dari pemberi kerja, namun PPh Pasal 21-nya tidak dipotong,
maka penghasilan tersebut wajib diperhitungkan dan dilaporkan melalui SPT Tahunan PPh Orang
Pribadi serta membayar kekurangan pajaknya menggunakan kode billing dengan kode MAP
411125 dan kode jenis setoran 200.

Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disebut dengan SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran
pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

17

Bentuk formulir Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran A Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013. Formulir SSP dibuat dalam 2
rangkap, meliputi Lembar ke-1 untuk disampaikan kepada Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi
Lainnya dan Lembar ke-2 untuk arsip Wajib Pajak. Apabila diperlukan, SSP dapat dibuat lebih dari 2 (dua)
rangkap sesuai dengan kebutuhan. Wajib Pajak dapat mengadakan/membuat sendiri SSP selama bentuk
dan isinya sesuai dengan PER-09/PJ/2020.

Tata cara pengisian Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 telah dicantumkan dalam Lampiran A pada
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-09/PJ/2020 tentang bentuk, isi, tata cara pengisian Surat
Setoran Pajak.

Kotak Lembar Diisi dengan angka 1,2, atau angka yang menunjukkan jumlah rangkap SSP

Untuk Diisi dengan tujuan peruntukan formulir SSP

Contoh:

Lembar ke-1

Untuk disampaikan kepada Bank/Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya

Lembar ke-2

Untuk arsip Wajib Pajak

NPWP Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib
Pajak (WP)

Nama WP Diisi dengan Nama WP
Alamat WP Diisi sesuai dengan alamat WP
Catatan: bagi WP yang belum memiliki NPWP
1. NPWP diisi dengan 00.000.000.0-XXX.000
2. XXX diisi dengan Nomor Kode KPP tempat transaksi atau objek pajak diadministrasikan
3. Nama dan alamat diisi lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainyang

sah

NOP Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak berdasarkan Surat
PemberitahuanPajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Alamat Objek Pajak Diisi sesuai dengan alamat tempat Objek Pajak berada berdasarkan
SPPTPBB

Catatan: diisi hanya apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu PBB
Pertambangan, Perhutanan, Perkebunan, dan PBB Sektor Lainnya, transaksi pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan, sewa tanah dan/atau bangunan, dan kegiatan membangun sendiri.

18

Kode Akun Pajak Diisi dengan angka Kode Akun Pajak sebagaimana tercantum dalam

Lampiran B Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini

Kode Jenis Setoran Diisi dengan angka dalam kolom “Kode Jenis Setoran” sebagaimana

tercantum dalam Lampiran B Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, untuk

setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor

Catatan: kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakanyang telah

dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat

Uraian Pembayaran Diisi dengan tambahan informasi pembayaran yang tidak terdapat pada
kolom yang tersedia.
Masa Pajak Contohnya diisi dengan:
Tahun Pajak 1. Nama pembeli untuk pembayaran PPh Final pasal 4 ayat (2) atas

transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau nama
penyewa untuk pembayaran PPh Final pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah
dan/atau bangunan
2. Nomor Faktur Pajak atas transaksi yang terutang PPN yang dilakukan
oleh Pemungut
Diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak
untuk Masa Pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran
untuk lebih dari satu Masa Pajak dilakukan dengan menggunakan 1 (satu)
SSP untuk setiap Masa Pajak
Diisi dengan Tahun Pajak yang sesuai

Nomor Ketetapan Diisi dengan nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan
(SKPKB, SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP
Jumlah Pembayaran digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang
dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP, atau putusan lain
Terbilang Diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah
Diterima oleh KantorPenerima penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar
Pembayaran Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak
dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai
dengan sen
Diisi dengan jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan
menggunakan Bahasa Indonesia

Diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima
Pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran
atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran

19

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

a. Bentuk dan isi SPT Masa PPh Pasal 21
SPT Masa PPh Pasal 21 dapat berbentuk formulir kertas (hardcopy) dan e-SPT. Surat Pemberitahuan
Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 (SPT Masa PPh Pasal 21) sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 terdiri dari:
1. Induk SPT Masa PPh Pasal 21 - (Formulir 1721);
2. Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunannya -
(Formulir 1721-I);
3. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) - (Formulir 1721-II)
4. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) - (Formulir 1721-III);
5. Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 - (Formulir 1721-IV);
6. Daftar Biaya - (Formulir 1721-V)

b. Bentuk dan Isi Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (SPT Masa PPh Pasal 21) sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 terdiri dari:
1. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 - (Formulir 1721-VI);
2. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) - (Formulir 1721-VII);
3. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau
Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala - (Formulir 1721-A1);
4. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pegawai Negeri Sipil atau Anggota Tentara
Nasional Indonesia atau Anggota Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Negara atau
Pensiunannya - (Formulir 1721-A2);

Lebih detail mengenai tata cara pengisian masing-masing formulir terkait SPT Masa PPh Pasal 21 dan
bukti pemotongan dapat dilihat pada Lampiran III pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-
14/PJ/2013 tentang bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa PPh
Pasal 21 serta bentuk bukti pemotongan PPh Pasal 21.

20

a. Petunjuk Umum

Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 disusun dengan format yang dapat

dibaca dengan menggunakan mesin scanner, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Ukuran kertas yang digunakan F4/Folio (8.5 x 13 inch) dengan berat minimal
70 gram.

2. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.

3. Sebelum melakukan pengisian, silakan terlebih dahulu membaca petunjuk
pengisian SPT.

4. Pengisian SPT dilakukan dengan huruf cetak/diketik dengan tinta hitam.

5. Berilah tanda “ X “ pada (kotak pilihan) yang sesuai.

6. Kolom Identitas wajib diisi oleh Pemotong atau Kuasa secara lengkap dan
benar.

7. Dalam mengisi kolom-kolom yang berisi nilai rupiah, harus tanpa nilai

desimal.

Contoh:

 Dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN
10.000.000,00).

 Dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah:
125 (BUKAN 125,50).

b. Petunjuk Khusus

Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 wajib menggunakan SPT Masa PPh Pasal
21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT dalam hal:

1. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun
atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai

negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat
negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1
(satu) masa pajak; dan/atau

2. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain
pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan

yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak;
dan/atau

3. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya
lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau

4. melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih
dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.

21

1. Tata cara pemotongan PPh Pasal 21, apabila berposisi sebagai pemberi kerja yang bertindak
sebagai pemotong PPh Pasal 21 antara lain:
a. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku
b. Membuat bukti potong PPh Pasal 21 melalui aplikasi e-SPT PPh Pasal 21
c. Melakukan penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut menggunakan kode billing
dengan kode MAP dan kode jenis setoran 411121-100. Penyetoran dilakukan paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya. Misalnya: pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan pada bulan April
2020, maka penyetoran PPh nya adalah paling lambat dilakukan pada tanggal; 10 Mei 2020
d. Menyampaikan laporan SPT Masa PPh 21 secara daring melalui saluran e-Filling Direktorat
Jenderal Pajak di laman pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang
ditunjuk.

2. Surat Setoran Pajak yang selanjutnya disebut dengan SSP adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

3. Formulir SSP dibuat dalam 2 rangkap, meliputi Lembar ke-1 untuk disampaikan kepada Bank/Pos
Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya dan Lembar ke-2 untuk arsip Wajib Pajak. Apabila
diperlukan, SSP dapat dibuat lebih dari 2 (dua) rangkap sesuai dengan kebutuhan. Wajib Pajak
dapat mengadakan/membuat sendiri SSP selama bentuk dan isinya sesuai dengan PER-
09/PJ/2020.

4. Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta
dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT Masa
PPh Pasal 21 dapat berbentuk formulir kertas (hardcopy) dan e-SPT.

5. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 (SPT Masa PPh Pasal 21) sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 terdiri dari:
a. Induk SPT Masa PPh Pasal 21 - (Formulir 1721);
b. Daftar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala serta bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia, Pejabat Negara dan
Pensiunannya -(Formulir 1721-I);
c. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) - (Formulir 1721-II)
d. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) - (Formulir 1721-III);
e. Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 - (Formulir 1721-IV);
f. Daftar Biaya - (Formulir 1721-V)

22

Sebelum penugasan dimulai terlebih dahulu marilah kita berdoa semoga kegiatan ini menjadi sesuatu yang
bernilai manfaat. Senang sekali mengetahui kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu
bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan mengingat saat ini
COVID-19 sedang mewabah. Lakukanlah perlindungan diri dengan cara rajin mencuci tangan memakai
sabun dan mengenakan masker kesehatan. Selanjutnya pahami petunjuk penugasan kelompok berikut ini.
1. Baca dan pahami studi kasus berikut.

Majalah Bobo merupakan bacaan populer anak-anak Indonesia yang terbit seminggu sekali setiap hari
kamis yang beralamat di Gedung Kompas-Gramedia Majalah, Lantai 4, Jalan Pajang No. 8A Kebon Jeruk,
Jakarta Barat. Majalah Bobo telah terdaftar sebagai Wajib Pajak, sehingga diwajibkan untuk memotong
pajak penghasilan atas pembayaran yang dilakukan. Berikut data-data terkait Majalah Bobo.

I. Data Perusahaan

Nama Perusahaan : Majalah Bobo

NPWP : 16.184.339.8-211.000

Telepon : (0822) 34362698

Nama Pimpinan : Indra Rizky

II. Pegawai Tetap

Nama NPWP Data Pribadi
Sebagai pimpinan redaksi, Indra Rizky menerima gaji pokok
Indra Rizky 16.184.338.8-211.000 dan tunjangan jabatan masing-masing sebesar Rp 10.000.000
dan Rp 3.000.000 per bulan. Indra juga menerima beras
Febrilian Anggita 16.182.222.8-211.000 sebanyak 50 kg dan minyak goreng sebanyak 5 liter setiap
bulannya, yang apabila dinilai dengan uang masing-masing
sebesar Rp 300.000 dan Rp 25.000. Indra yang sudah
menikah dan memiliki 4 orang anak tersebut tinggal di Jalan
Anggrek No. 18, Kota Jakarta.
Sebagai manajer marketing, Febrilian Anggita menerima gaji
pokok dan tunjangan jabatan masing-masing sebesar Rp
8.000.000 dan Rp 2.000.000 per bulan. Febrilian juga

23

Tiara Aulia 16.587.323.8-211.000 menerima beras sebanyak 25 kg dan minyak goreng sebanyak
5 liter setiap bulannya, yang apabila dinilai dengan uang
Aqmar Radea Tidak Memiliki NPWP masing-masing sebesar Rp 150.000 dan Rp 25.000. Febrilian
Farrel Rueben 16.184.111.8-211.000 Anggita yang sudah menikah dan memiliki 2 orang anak
tersebut tinggal di Jalan Teratai No. 7, Kota Jakarta.
Berdasarkan surat keterangan dari pemerintah daerah tempat
Febrilian Anggita berdomisili yang telah diserahkan kepada
pemberi kerja, diketahui bahwa suaminya tidak mempunyai
penghasilan apapun.
Sebagai staf bagian sirkulasi, Tiara Aulia menerima gaji pokok
sebesar Rp 5.000.000 setiap bulannya. Tiara Aulia yang
sudah menikah namun belum memiliki anak tersebut tinggal di
Jalan Mawar No. 25, Kota Jakarta. Suami Tiara Aulia
merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan
Kota Jakarta.
Sebagai wartawan, Aqmar Radea menerima gaji pokok
sebesar Rp 5.500.000 setiap bulannya. Aqmar Radea yang
sudah menikah dan memiliki 1 orang anak tersebut tinggal di
Jalan Flamboyan No. 16, Kota Jakarta.
Sebagai wartawan, Farrel Rueben menerima gaji pokok
sebesar Rp 4.500.000 setiap bulannya. Farrel Rueben sendiri
belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Farrel tinggal
di Jalan Melati No. 32, Kota Jakarta.

Informasi penunjang:
a. Setiap pegawai yang telah menikah dan memiliki anak berhak atas tunjangan istri dan anak

masing-masing sebesar 10% dan 5% dari gaji pokok setiap bulannya.
b. Setiap pegawao berhak atas premi asuransi kecelakaan dan premi asuransi kematian masing-

masing sebesar 0,54% dan 0,30% dari gaji pokok setiap bulannya.
c. Setiap pegawai membayar iuran pensiun dan iuran Jaminan Hari Tua (JHT) masing-masing

sebesar 4,75% dan 2% dari penghasilan yang diterima (gaji pokok ditambah tunjangan istri dan
anak).
d. Pada bulan September 2020, semua pegawai tetap diberikan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar
satu kali gaji pokok.
e. Selain bulan Juli dan September, pada bulan-bulan lainnya hanya pembayaran penghasilan
kepada pegawai tetap dan pegawai harian lepas yang dipotong PPh bulanan dan tidak ada
pembayaran lainnya.
f. Diasumsikan bahwa gaji pokok beserta sejumlah tunjangan, premi asuransi, dan iuran-iuran
lainnya tidak mengalami perubahan sepanjang tahun 2020.
III. Pegawai Harian Lepas
Perusahaan memiliki lima orang pegawai harian lepas yang bekerja sebagai pengantar majalah kepada
para pelanggan. Kelima pegawai tersebut menerima upah sebesar Rp 15.000 per eksemplar yang
dihitung berdasarkan jumlah eksemplar majalah yang diantar ke pelanggan. Total upah masing-masing
pegawai harian lepas diterimakan setiap akhir bulan. Selama satu bulan terdapat empat kali pengiriman

24

majalah ke pelanggan (empat hari kerja). Berikut ini data kelima pegawai harian lepas tersebut.

Nama Alamat Jumlah Eksemplar Status NPWP

Faiz Jalan Rajawali No. 1, Jakarta 130 eksemplar per bulan K/1 16.184.321.8-211.000

Herman Jalan Elang No. 2, Jakarta 150 eksemplar per bulan TK/1 16.123.444.8-211.000

Fatih Jalan Merpati No. 3, Jakarta 200 eksemplar per bulan K/3 16.554.124.8-211.000

Nevan Jalan Cendrawasih No. 4, 130 eksemplar per bulan K/0 16.333.756.8-211.000

Jakarta

Rudi Jalan Nuri No. 5, Jakarta 120 eksemplar per bulan TK/0 16.154.334.8-211.000

Pada bulan September 2020, seluruh pegawai harian lepas diberikan THR berupa 4 botol minuman
ringan ukuran 1 liter dan 2 botol sirup yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp 250.000.
IV. Bukan Pegawai
Pada tanggal 5 Juli 2020, Majalah Bobo mengundang seorang wartawan senior dari salah satu majalah
nasional, Nazwa, sebagai pembicara dalam Pelatihan Jurnalistik yang diselenggarakan selama tiga
hari. Pelatihan tersebut merupakan hasil kerjasama Majalah Bobo dengan perusahaan kamera luar
negeri. Dalam kapasitasnya sebagai pembicara, Nazwa menerima honorarium sebesar Rp 10.000.000.
Nazwa sendiri tinggal di Jalan Merapi No. 14, Jakarta Barat, dengan NPWP 16.185.555.8-025.000.

2. Berdasarkan studi kasus tersebut, diminta:
1) Hitunglah besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong dan disetorkan untuk bulan Juli,
September, dan Desember 2020.
2) Buatlah bukti pemotongan pajak untuk setiap pemotongan pajak pada bulan-bulan tersebut.
3) Buatlah Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 21 yang telah dipotong sesuai ketentuan yang
berlaku.
4) Laporkan dalam SPT masa PPh Pasal 21 untuk bulan-bulan tersebut.

25

26

Perhitungan PPh Pasal 2

No. Keterangan Indra Rizky Febrilian Anggita R
Rp R
1. Gaji Pokok Rp Rp R
Tunjangan Istri Rp Rp R
Tunjangan Anak Rp Rp R
Tunjangan Jabatan Rp Rp R
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja Rp Rp R
Premi Asuransi Kematian Rp Rp
Penghasilan Bruto Rp
Rp
2. Pengurang: Rp Rp R
Biaya Jabatan Rp Rp R
Iuran Pensiun Rp Rp R
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Rp Rp R
Rp R
3. Penghasilan Neto Sebulan Rp
Penghasilan Neto Setahun Rp Rp R
PTKP: Rp Rp R
Wajib Pajak Rp Rp R
Status WP Menikah Rp Rp R
Tanggungan Rp Rp R
Rp Rp R
4. Jumlah PTKP Rp Rp R
5. PKP Rp R
6. PPh Pasal 21 Setahun

PPh Pasal 21 Sebulan
7. Total PPh Pasal 21 Sebulan

2

21 untuk Pegawai Tetap

Tiara Aulia Aqmar Radea Farrel Rueben Total
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
Rp Rp Rp

Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
Rp Rp Rp

27

Perhitungan PPh Pasal 2

No. Keterangan Faiz Herman
1. Penghasilan Bruto Rp 1.950.000 Rp
2.  Upah Sehari (Penghasilan Bruto : Jumlah Hari Rp 487.500 Rp

Kerja) Rp 450.000 Rp
 Batas Upah Sehari Tidak Kena Pajak Rp 37.500 Rp

 Upah Sehari di Atas Batas Upah Sehari Tidak Rp 150.000 Rp
Kena Pajak
Rp 7.500 Rp
3. Upah yang Terutang Pajak 4 Hari Kerja (DPP): Rp 7.500 Rp
 4 Hari Kerja x Upah Sehari di Atas Batas Upah
Sehari Tidak Kena Pajak
PPh Pasal 21
 5% x Upah yang Terutang Pajak 4 Hari Kerja

4. Besarnya PPh Pasal 21 yang Dipotong

Nama Wajib Pajak Tarif

Nazwa 5% x 50% x

2

21 untuk Pegawai Harian Lepas

Fatih Nevan Rudi Total
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp

Rp Rp Rp
Rp Rp Rp

Rp Rp Rp

Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp

f x DPP Rp PPh Pasal 21 yang Dipotong

28

Total Penghasilan Bruto dan PPh yang Dipotong pada Bulan Juli

Nama Pegawai Penghasilan Bruto PPh yang Dipotong
Pegawai Tetap
1. Indra Rizky Rp Rp
2. Febrilian Anggita Pramesty Rp Rp
3. Tiara Aulia Rp Rp
4. Aqmar Redea Rp Rp
5. Farrel Rueben Rp Rp
Sub Total Pegawai Tetap Rp Rp
Pegawai Harian Lepas
1. Faiz Rp Rp
2. Herman Rp Rp
3. Fatih Rp Rp
4. Nevan Rp Rp
5. Rudi Rp Rp
Sub Total Pegawai Harian Lepas Rp Rp
Bukan Pegawai
1. Nazwa Rp Rp
Sub Total Bukan Pegawai Rp Rp
Total PPh Pasal 21 yang Dipotong Rp Rp
pada Bulan Juli

29

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK FORMULIR 1721 - VI
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
ATAU PASAL 26 Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR: H.01 1 . 3 ----------------------
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - ................................2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03
4.

YA
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK JUMLAH DASAR PENGENAAN TARIF LEBIH TARIF PPh DIPOTONG
PENGHASILAN BRUTO PAJAK TINGGI 20% (%) (Rp)
(1) (Rp) (TIDAK BER-
(Rp) (5) (6)
- (3) NPWP)
(2)
(4)

-

C. IDENTITAS PEMOTONG

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

[
(dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL
1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26
1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yan

dipotong PPh Pasal 26

30

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK FORMULIR 1721 - VI
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
ATAU PASAL 26 Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR: H.01 1 . 3 ----------------------
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - ................................2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03
4.

YA
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK JUMLAH DASAR PENGENAAN TARIF LEBIH TARIF PPh DIPOTONG
PENGHASILAN BRUTO PAJAK TINGGI 20% (%) (Rp)
(1) (Rp) (TIDAK BER-
(Rp) (5) (6)
- (3) NPWP)
(2)
(4)

-

C. IDENTITAS PEMOTONG

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

[
(dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL
1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26
1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yan

dipotong PPh Pasal 26

31

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK FORMULIR 1721 - VI
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
ATAU PASAL 26 Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR: H.01 1 . 3 ----------------------
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - ................................2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03
4.

YA
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK JUMLAH DASAR PENGENAAN TARIF LEBIH TARIF PPh DIPOTONG
PENGHASILAN BRUTO PAJAK TINGGI 20% (%) (Rp)
(1) (Rp) (TIDAK BER-
(Rp) (5) (6)
- (3) NPWP)
(2)
(4)

-

C. IDENTITAS PEMOTONG

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

[
(dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL
1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26
1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yan

dipotong PPh Pasal 26

32

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK FORMULIR 1721 - VI
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
ATAU PASAL 26 Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR: H.01 1 . 3 ----------------------
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - ................................2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03
4.

YA
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK JUMLAH DASAR PENGENAAN TARIF LEBIH TARIF PPh DIPOTONG
PENGHASILAN BRUTO PAJAK TINGGI 20% (%) (Rp)
(1) (Rp) (TIDAK BER-
(Rp) (5) (6)
- (3) NPWP)
(2)
(4)

-

C. IDENTITAS PEMOTONG

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

[
(dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL
1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26
1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yan

dipotong PPh Pasal 26

33

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK FORMULIR 1721 - VI
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
ATAU PASAL 26 Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR: H.01 1 . 3 ----------------------
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - ................................2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03
4.

YA
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK JUMLAH DASAR PENGENAAN TARIF LEBIH TARIF PPh DIPOTONG
PENGHASILAN BRUTO PAJAK TINGGI 20% (%) (Rp)
(1) (Rp) (TIDAK BER-
(Rp) (5) (6)
- (3) NPWP)
(2)
(4)

-

C. IDENTITAS PEMOTONG

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

[
(dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL
1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26
1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yan

dipotong PPh Pasal 26

34

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK FORMULIR 1721 - VI
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
ATAU PASAL 26 Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR: H.01 1 . 3 ----------------------
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - ................................2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03
4.

YA
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK JUMLAH DASAR PENGENAAN TARIF LEBIH TARIF PPh DIPOTONG
PENGHASILAN BRUTO PAJAK TINGGI 20% (%) (Rp)
(1) (Rp) (TIDAK BER-
(Rp) (5) (6)
- (3) NPWP)
(2)
(4)

-

C. IDENTITAS PEMOTONG

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

[
(dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL
1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26
1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yan

dipotong PPh Pasal 26

35

36

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK P
DAN/ATAU

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh

KEMENTERIAN KEUANGAN RI MASA PAJAK : - NPWP PEMOTONG : H.02
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
[mm - yyyy] H.01

BUKTI PEMOTONGAN

NO. NPWP NAMA NOMOR TANGGAL

(1) (2) (3) (4)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)

3

PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) FORMULIR 1721 - II a
PASAL 26 r
Lembar ke-1 : untuk KPP e
h dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VI Lembar ke-2 : untuk Pemotong a

-.

L (dd - mm - yyyy) KODE OBJEK JUMLAH PENGHASILAN PPh DIPOTONG (Rp) KODE s
PAJAK BRUTO (Rp) NEGARA t
(5) (8) DOMISILI a
(6) (7) p
(9) l
e
s

37

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA B

INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDON

KEMENTERIAN KEUANGAN RI MASA PAJAK : SATU MASA PAJAK NPWP PEMOT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SATU TAHUN PAJAK
[mm - yyyy] H.01 -

A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DA

BUKTI PEMOTONGAN

NO. NPWP NAMA NOMOR TANGGAL (dd

(1) (2) (3) (4) (5
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)
PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA
B. DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP

C. TOTAL (JUMLAH A + B)

3

1 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU FORMULIR 1721 - I a
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL r
NESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA Lembar ke-1 : untuk KPP Lembar ke-2 : e
untuk Pemotong a
TONG :
-. s
H.02 t
a
AN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) p
l
- mm - yyyy) KODE OBJEK JUMLAH PENGHASILAN PPh DIPOTONG (Rp) MASA KODE e
PAJAK BRUTO (Rp) PEROLEHAN NEGARA s
PENGHASILAN DOMISILI

5) (6) (7) (8) (9) (10)

: ORANG
B.01

38

39