LKPD PPh Pasal 21

area staples

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA FORMULIR 1721
PAJAK PENGHASILAN area barcode

KEMENTERIAN KEUANGAN RI PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau

Pasal 26

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini JUMLAH LEMBAR SPT

MASA PAJAK : TERMASUK LAMPIRAN :

[mm - yyyy] H.01 - SPT SPT (DIISI OLEH PETUGAS)

H.02 H.03 H.04 H.05 H.06

NORMAL PEMBETULAN KE-

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : A.01 -.
2. NAMA
3. ALAMAT

5. EMAIL

B. OBJEK PAJAK

NO PENERIMA PENGHASILAN KODE OBJEK JUMLAH JUMLAH PENGHASILAN JUMLAH PAJAK
PAJAK PENERIMA BRUTO (Rp) DIPOTONG (Rp)
(1) (2) PENGHASILAN
(3) (5) (6)
1. PEGAWAI TETAP (4)
21-100-01 JUMLAH (Rp)

2. PENERIMA PENSIUN BERKALA 21-100-02 -

3. PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS 21-100-03

4. BUKAN PEGAWAI: 21-100-04
4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)

4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI 21-100-05

4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN 21-100-06

4d. TENAGA AHLI 21-100-07

4e. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT 21-100-08
21-100-09
BERKESINAMBUNGAN 21-100-10
21-100-11
4f. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT 21-100-12

BERKESINAMBUNGAN

5. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK

MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP

6. MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI,TANTIEM, BONUS ATAU

IMBALAN LAIN

7. PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN

8. PESERTA KEGIATAN 21-100-13

9. PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL 21-100-99
27-100-99
LAINNYA

10. PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA

SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

11. JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR B.01
12. STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)

KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:
13. MASA PAJAK :

B.02 B.03

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

TAHUN KALENDER [yyyy]

14. JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) B.04
15. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14) B.05

LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR B.06
B.07
16. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN B.08

(PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)

17. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)

18. KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)

40

area staples

NPWP PEMOTONG: B.09 -. FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL KODE OBJEK JUMLAH JUMLAH PENGHASILAN JUMLAH PAJAK
NO PENERIMA PENGHASILAN PAJAK PENERIMA BRUTO (Rp) DIPOTONG (Rp)
PENGHASILAN
(1) (2) (3) (5) (6)
(4)
1. PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS 21-401-01

2. PENERIMA UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN 21-401-02

HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN 21-402-01
21-499-99
3. PENSIUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG

DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH

4.

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA

5. JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)

D. LAMPIRAN D.02 LEMBAR 5. FORMULIR 1721 - IV D.10 LEMBAR
1. FORMULIR 1721 - I D.04 LEMBAR D.13 LEMBAR
D.01 (untuk Satu Masa Pajak) D.06 LEMBAR D.09
2. FORMULIR 1721 - I D.08 LEMBAR
D.03 (untuk Satu Tahun Pajak) 6. FORMULIR 1721 - V

3. FORMULIR 1721 - II D.11

D.05 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU
D.12 BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)
4. FORMULIR 1721 - III
8. SURAT KUASA KHUSUS
D.07
D.14

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan
bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. E.01 PEMOTONG E.02 KUASA 6. TANDA TANGAN :
2. NPWP : E.03
3. NAMA : E.04 - .
4. TANGGAL :E.05 -------------------------------------
5. TEMPAT :E.06 (dd - mm - yyyy)

41

42

Perhitungan PPh Pasal 21 at

No. Keterangan Indra Rizky Febrilian Anggita R
Rp R
1. Gaji Pokok Rp Rp R
Tunjangan Istri Rp Rp R
Tunjangan Anak Rp Rp R
Tunjangan Jabatan Rp Rp R
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja Rp Rp R
Premi Asuransi Kematian Rp Rp R
THR Rp Rp
Penghasilan Bruto Rp
Rp
2. Pengurang: Rp Rp R
Biaya Jabatan Rp Rp R
Iuran Pensiun Rp Rp R
Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) Rp Rp R
Rp R
3. Penghasilan Neto Sebulan Rp
Penghasilan Neto Setahun Rp Rp R
PTKP: Rp Rp R
Wajib Pajak Rp Rp R
Status WP Menikah Rp Rp R
Tanggungan Rp Rp R
Rp Rp R
4. Jumlah PTKP Rp Rp R
5. PKP Rp R
6. PPh Pasal 21 atas Gaji dan THR

PPh Pasal 21 Setahun (Lihat Bulan Juli)
7. Total PPh Pasal 21 atas THR

43

tas THR Pegawai Tetap

Tiara Aulia Aqmar Radea Farrel Rueben Total
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp

Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
Rp Rp Rp

Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
Rp Rp Rp

Besarnya Penghasilan Bruto dan PPh Pasal 21 Pegawai T

Nama Gaji dan Tunjangan Penghasilan Bruto dan THR Total
Rp
Indra Rizky Rp THR
Febrilian Anggita Rp Rp Rp
Tiara Aulia Rp Rp Rp
Aqmar Redea Rp Rp Rp
Farrel Rueben Rp Rp
Rp Rp

44

Tetap yang Dipotong/Disetor pada Bulan September

Gaji dan Lain-Lain PPh yang Dipotong/Disetor Total
Rp
Rp THR Rp
Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
Rp Rp Rp
Rp Rp
Rp

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK FORMULIR 1721 - VI
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
ATAU PASAL 26 Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR: H.01 1 . 3 ----------------------
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - ................................2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03
4.

YA
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK JUMLAH DASAR PENGENAAN TARIF LEBIH TARIF PPh DIPOTONG
PENGHASILAN BRUTO PAJAK TINGGI 20% (%) (Rp)
(1) (Rp) (TIDAK BER-
(Rp) (5) (6)
-- (3) NPWP)
(2)
(4)

C. IDENTITAS PEMOTONG

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

[
(dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL
1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26
1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yan

dipotong PPh Pasal 26

45

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK FORMULIR 1721 - VI
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
ATAU PASAL 26 Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR: H.01 1 . 3 ----------------------
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - ................................2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03
4.

YA
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK JUMLAH DASAR PENGENAAN TARIF LEBIH TARIF PPh DIPOTONG
PENGHASILAN BRUTO PAJAK TINGGI 20% (%) (Rp)
(1) (Rp) (TIDAK BER-
(Rp) (5) (6)
-- (3) NPWP)
(2)
(4)

C. IDENTITAS PEMOTONG

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

[
(dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL
1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26
1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yan

dipotong PPh Pasal 26

46

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK FORMULIR 1721 - VI
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
ATAU PASAL 26 Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR: H.01 1 . 3 ----------------------
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - ................................2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03
4.

YA
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK JUMLAH DASAR PENGENAAN TARIF LEBIH TARIF PPh DIPOTONG
PENGHASILAN BRUTO PAJAK TINGGI 20% (%) (Rp)
(1) (Rp) (TIDAK BER-
(Rp) (5) (6)
- (3) NPWP)
(2)
(4)

-

C. IDENTITAS PEMOTONG

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

[
(dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL
1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26
1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yan

dipotong PPh Pasal 26

47

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK FORMULIR 1721 - VI
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
ATAU PASAL 26 Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR: H.01 1 . 3 ----------------------
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - ................................2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03
4.

YA
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK JUMLAH DASAR PENGENAAN TARIF LEBIH TARIF PPh DIPOTONG
PENGHASILAN BRUTO PAJAK TINGGI 20% (%) (Rp)
(1) (Rp) (TIDAK BER-
(Rp) (5) (6)
- (3) NPWP)
(2)
(4)

-

C. IDENTITAS PEMOTONG

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

[
(dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL
1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26
1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yan

dipotong PPh Pasal 26

48

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK FORMULIR 1721 - VI
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
ATAU PASAL 26 Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR: H.01 1 . 3 ----------------------
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - ................................2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03
4.

YA
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK JUMLAH DASAR PENGENAAN TARIF LEBIH TARIF PPh DIPOTONG
PENGHASILAN BRUTO PAJAK TINGGI 20% (%) (Rp)
(1) (Rp) (TIDAK BER-
(Rp) (5) (6)
- (3) NPWP)
(2)
(4)

-

C. IDENTITAS PEMOTONG

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

[
(dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL
1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26
1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yan

dipotong PPh Pasal 26

49

50

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK P
DAN/ATAU

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh

KEMENTERIAN KEUANGAN RI MASA PAJAK : - NPWP PEMOTONG : H.02
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
[mm - yyyy] H.01

BUKTI PEMOTONGAN

NO. NPWP NAMA NOMOR TANGGAL

(1) (2) (3) (4)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)

5

PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) FORMULIR 1721 - II a
PASAL 26 r
Lembar ke-1 : untuk KPP e
h dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VI Lembar ke-2 : untuk Pemotong a

-.

L (dd - mm - yyyy) KODE OBJEK JUMLAH PENGHASILAN PPh DIPOTONG (Rp) KODE s
PAJAK BRUTO (Rp) NEGARA t
(5) (8) DOMISILI a
(6) (7) p
(9) l
e
s

51

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASA
TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SER

INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK IND

KEMENTERIAN KEUANGAN RI MASA PAJAK : SATU MASA PAJAK NPWP PE
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SATU TAHUN PAJAK
[mm - yyyy] H.01 -

A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGAR

BUKTI PEMOTONGAN

NO. NPWP NAMA NOMOR TANGGA

(1) (2) (3) (4)
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)
PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGAR
B. DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP

C. TOTAL (JUMLAH A + B)

5

AL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU FORMULIR 1721 - I a
RTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL r
Lembar ke-1 : untuk KPP e
DONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA Lembar ke-2 : untuk Pemotong a

EMOTONG : -.

H.02

RA DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) s
t
AL (dd - mm - yyyy) KODE OBJEK JUMLAH PENGHASILAN PPh DIPOTONG (Rp) MASA KODE a
(5) PAJAK BRUTO (Rp) (8) PEROLE NEGA p
RA l
(6) (7) HAN DOMIS e
PENGHA ILI s

SILAN (10)

(9)

RA ORANG
:
B.01

52

53

area staples

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA FORMULIR 1721
PAJAK PENGHASILAN area barcode

KEMENTERIAN KEUANGAN RI PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau

Pasal 26

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini JUMLAH LEMBAR SPT

MASA PAJAK : TERMASUK LAMPIRAN :

[mm - yyyy] H.01 - SPT SPT (DIISI OLEH PETUGAS)

H.02 H.03 H.04 H.05 H.06

NORMAL PEMBETULAN KE-

A. IDENTITAS PEMOTONG

3. NPWP : A.01 -.
4. NAMA
3. ALAMAT

5. EMAIL

B. OBJEK PAJAK

NO PENERIMA PENGHASILAN KODE OBJEK JUMLAH JUMLAH PENGHASILAN JUMLAH PAJAK
PAJAK PENERIMA BRUTO (Rp) DIPOTONG (Rp)
(1) (2) PENGHASILAN
(3) (5) (6)
1. PEGAWAI TETAP (4)
21-100-01 JUMLAH (Rp)

2. PENERIMA PENSIUN BERKALA 21-100-02 -

3. PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS 21-100-03

4. BUKAN PEGAWAI: 21-100-04
4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)

4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI 21-100-05

4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN 21-100-06

4d. TENAGA AHLI 21-100-07

4e. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT 21-100-08
21-100-09
BERKESINAMBUNGAN 21-100-10
21-100-11
4f. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT 21-100-12

BERKESINAMBUNGAN

5. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK

MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP

6. MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI,TANTIEM, BONUS ATAU

IMBALAN LAIN

7. PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN

8. PESERTA KEGIATAN 21-100-13

9. PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL 21-100-99
27-100-99
LAINNYA

10. PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA

SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

11. JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR B.01
12. STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)

KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:
13. MASA PAJAK :

B.02 B.03

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

TAHUN KALENDER [yyyy]

14. JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) B.04
15. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14) B.05

LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR B.06
B.07
16. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN B.08

(PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)

17. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)

18. KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)

54

area staples

NPWP PEMOTONG: B.09 -.

F. OBJEK PAJAK FINAL KODE OBJEK JUMLAH JUMLAH PENGHASILAN FORMULIR 1721
NO PENERIMA PENGHASILAN PAJAK PENERIMA BRUTO (Rp)
PENGHASILAN JUMLAH PAJAK
(1) (2) (3) (5) DIPOTONG (Rp)
(4)
1. PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS 21-401-01 (6)

2. PENERIMA UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN 21-401-02

HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN 21-402-01
21-499-99
3. PENSIUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG

DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH

4.

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA

5. JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)

G. LAMPIRAN D.02 LEMBAR 5. FORMULIR 1721 - IV D.10 LEMBAR
1. FORMULIR 1721 - I D.04 LEMBAR D.13 LEMBAR
D.01 (untuk Satu Masa Pajak) D.06 LEMBAR D.09
2. FORMULIR 1721 - I D.08 LEMBAR
D.03 (untuk Satu Tahun Pajak) 6. FORMULIR 1721 - V

3. FORMULIR 1721 - II D.11

D.05 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU
D.12 BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)
4. FORMULIR 1721 - III
8. SURAT KUASA KHUSUS
D.07
D.14

H. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan
bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. E.01 PEMOTONG E.02 KUASA 6. TANDA TANGAN :
2. NPWP : E.03
6. NAMA : E.04 - .
7. TANGGAL :E.05 -------------------------------------
8. TEMPAT :E.06 (dd - mm - yyyy)

55

56

Rekapitulasi Penghasilan Bruto dan PPh yang Terutang Pegawai Tetap
Bulan Desember dan Satu Tahun Pajak Pegawai Tetap

Nama Satu Masa Pajak Satu Tahun Pajak

Indra Rizky Penghasilan Bruto PPh yang Terutang Penghasilan Bruto PPh yang Terutang
Febrilian Anggita
Tiara Aulia Rp Rp Rp Rp
Aqmar Redea
Farrel Rueben

Total

Total Penghasilan Bruto dan PPh yang Dipotong/Disteror Bulan Desember

Nama Pegawai Penghasilan Bruto PPh yang Dipotong/Disetor

Pegawai Tetap Rp Rp
1. Indra Rizky Rp Rp
2. Febrilian Anggita Rp Rp
3. Tiara Aulia Rp Rp
4. Aqmar Redea Rp Rp
5. Farrel Rueben Rp Rp
Sub Total Pegawai Tetap
Pegawai Harian Lepas Rp Rp
1. Faiz Rp Rp
2. Herman Rp Rp
3. Fatih Rp Rp
4. Nevan Rp Rp
5. Rudi Rp Rp
Sub Total Pegawai Harian Lepas Rp Rp
Total PPh Pasal 21 yang Dipotong Masa Desember

57

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK FORMULIR 1721 - VI
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
ATAU PASAL 26 Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR: H.01 1 . 3 ----------------------
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - ................................2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03
4.

YA
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK JUMLAH DASAR PENGENAAN TARIF LEBIH TARIF PPh DIPOTONG
PENGHASILAN BRUTO PAJAK TINGGI 20% (%) (Rp)
(1) (Rp) (TIDAK BER-
(Rp) (5) (6)
- (3) NPWP)
(2)
(4)

-

C. IDENTITAS PEMOTONG

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

[
(dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL
1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26
1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yan

dipotong PPh Pasal 26

58

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK FORMULIR 1721 - VI
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
ATAU PASAL 26 Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR: H.01 1 . 3 ----------------------
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - ................................2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03
4.

YA
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK JUMLAH DASAR PENGENAAN TARIF LEBIH TARIF PPh DIPOTONG
PENGHASILAN BRUTO PAJAK TINGGI 20% (%) (Rp)
(1) (Rp) (TIDAK BER-
(Rp) (5) (6)
-- (3) NPWP)
(2)
(4)

C. IDENTITAS PEMOTONG

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

[
(dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL
1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26
1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yan

dipotong PPh Pasal 26

59

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK FORMULIR 1721 - VI
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
ATAU PASAL 26 Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR: H.01 1 . 3 ----------------------
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - ................................2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03
4.

YA
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK JUMLAH DASAR PENGENAAN TARIF LEBIH TARIF PPh DIPOTONG
PENGHASILAN BRUTO PAJAK TINGGI 20% (%) (Rp)
(1) (Rp) (TIDAK BER-
(Rp) (5) (6)
-- (3) NPWP)
(2)
(4)

C. IDENTITAS PEMOTONG

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

[
(dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL
1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26
1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yan

dipotong PPh Pasal 26

60

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK FORMULIR 1721 - VI
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
ATAU PASAL 26 Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR: H.01 1 . 3 ----------------------
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - ................................2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03
4.

YA
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK JUMLAH DASAR PENGENAAN TARIF LEBIH TARIF PPh DIPOTONG
PENGHASILAN BRUTO PAJAK TINGGI 20% (%) (Rp)
(1) (Rp) (TIDAK BER-
(Rp) (5) (6)
-- (3) NPWP)
(2)
(4)

C. IDENTITAS PEMOTONG

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

[
(dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL
1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26
1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yan

dipotong PPh Pasal 26

61

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK FORMULIR 1721 - VI
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
ATAU PASAL 26 Lembar ke-2 : untuk Pemotong

KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR: H.01 1 . 3 ----------------------
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - ................................2. NIK / NO. PASPOR : A.02
3. NAMA : A.03
4.

YA
B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG

KODE OBJEK PAJAK JUMLAH DASAR PENGENAAN TARIF LEBIH TARIF PPh DIPOTONG
PENGHASILAN BRUTO PAJAK TINGGI 20% (%) (Rp)
(1) (Rp) (TIDAK BER-
(Rp) (5) (6)
-- (3) NPWP)
(2)
(4)

C. IDENTITAS PEMOTONG

3. TANGGAL & TANDA TANGAN

[
(dd - mm - yyyy]

KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26

PPh PASAL 21 TIDAK FINAL
1. 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
2. 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor Multi Level Marketing (MLM)
3. 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
4. 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
5.
6. 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
7. 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
8. 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
9. 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
10. 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
11. 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
12. 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

PPh PASAL 26
1. 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yan

dipotong PPh Pasal 26

62

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK P
DAN/ATAU

Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh

KEMENTERIAN KEUANGAN RI MASA PAJAK : - NPWP PEMOTONG : H.02
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
[mm - yyyy] H.01

BUKTI PEMOTONGAN

NO. NPWP NAMA NOMOR TANGGAL

(1) (2) (3) (4)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)

6

PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) FORMULIR 1721 - II a
PASAL 26 r
Lembar ke-1 : untuk KPP e
h dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VI Lembar ke-2 : untuk Pemotong a

-.

L (dd - mm - yyyy) KODE OBJEK JUMLAH PENGHASILAN PPh DIPOTONG (Rp) KODE s
PAJAK BRUTO (Rp) NEGARA t
(5) (8) DOMISILI a
(6) (7) p
(9) l
e
s

63

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA B

INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDON

KEMENTERIAN KEUANGAN RI MASA PAJAK : SATU MASA PAJAK NPWP PEMOT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SATU TAHUN PAJAK
[mm - yyyy] H.01 -

A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DA

BUKTI PEMOTONGAN

NO. NPWP NAMA NOMOR TANGGAL (dd

(1) (2) (3) (4) (5
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)
PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA
B. DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP

C. TOTAL (JUMLAH A + B)

6

1 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU FORMULIR 1721 - I a
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL r
NESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA Lembar ke-1 : untuk KPP Lembar ke-2 : e
untuk Pemotong a
TONG :
-. s
H.02 t
a
AN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) p
l
- mm - yyyy) KODE OBJEK JUMLAH PENGHASILAN PPh DIPOTONG (Rp) MASA KODE e
PAJAK BRUTO (Rp) PEROLEHAN NEGARA s
PENGHASILAN DOMISILI

5) (6) (7) (8) (9) (10)

: ORANG
B.01

64

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BA
TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAG

INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESI

KEMENTERIAN KEUANGAN RI MASA PAJAK : SATU MASA PAJAK NPWP PEMOTONG
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SATU TAHUN PAJAK
[mm - yyyy] H.01 -

A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN P

BUKTI PEMOTONGAN

NO. NPWP NAMA NOMOR TANGGAL (dd - mm

(1) (2) (3) (4) (5)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. ANGKA 20)

PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA :
B. DAN PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP

C. TOTAL (JUMLAH A + B)

65

AGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSIUN ATAU FORMULIR 1721 - I a
GI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL r
IA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA Lembar ke-1 : untuk KPP Lembar ke-2 : e
untuk Pemotong a
G:
-. s
H.02 t
a
PENSIUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) p
l
m - yyyy) KODE OBJEK JUMLAH PENGHASILAN PPh DIPOTONG (Rp) MASA KODE e
PAJAK BRUTO (Rp) (8) PEROLEHAN NEGARA s
PENGHASILAN DOMISILI
(6) (7)
(9) (10)

B.01 ORANG

5

66

area staples

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA FORMULIR 1721
PAJAK PENGHASILAN area barcode

KEMENTERIAN KEUANGAN RI PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau

Pasal 26

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini JUMLAH LEMBAR SPT

MASA PAJAK : TERMASUK LAMPIRAN :

[mm - yyyy] H.01 - SPT SPT (DIISI OLEH PETUGAS)

H.02 H.03 H.04 H.05 H.06

NORMAL PEMBETULAN KE-

I. IDENTITAS PEMOTONG

5. NPWP : A.01 -.
6. NAMA
3. ALAMAT

5. EMAIL

J. OBJEK PAJAK

NO PENERIMA PENGHASILAN KODE OBJEK JUMLAH JUMLAH PENGHASILAN JUMLAH PAJAK
PAJAK PENERIMA BRUTO (Rp) DIPOTONG (Rp)
(1) (2) PENGHASILAN
(3) (5) (6)
1. PEGAWAI TETAP (4)
21-100-01 JUMLAH (Rp)

2. PENERIMA PENSIUN BERKALA 21-100-02 -

3. PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS 21-100-03

4. BUKAN PEGAWAI: 21-100-04
4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)

4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI 21-100-05

4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN 21-100-06

4d. TENAGA AHLI 21-100-07

4e. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT 21-100-08
21-100-09
BERKESINAMBUNGAN 21-100-10
21-100-11
4f. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT 21-100-12

BERKESINAMBUNGAN

5. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK

MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP

6. MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI,TANTIEM, BONUS ATAU

IMBALAN LAIN

7. PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN

8. PESERTA KEGIATAN 21-100-13

9. PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL 21-100-99
27-100-99
LAINNYA

10. PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA

SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

11. JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR B.01
12. STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)

KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI:
13. MASA PAJAK :

B.02 B.03

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

TAHUN KALENDER [yyyy]

14. JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) B.04
15. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14) B.05

LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR B.06
B.07
16. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN B.08

(PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)

17. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)

18. KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)

67

area staples

NPWP PEMOTONG: B.09 -. FORMULIR 1721

K. OBJEK PAJAK FINAL KODE OBJEK JUMLAH JUMLAH PENGHASILAN JUMLAH PAJAK
NO PENERIMA PENGHASILAN PAJAK PENERIMA BRUTO (Rp) DIPOTONG (Rp)
PENGHASILAN
(1) (2) (3) (5) (6)
(4)
1. PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS 21-401-01

2. PENERIMA UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN 21-401-02

HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN 21-402-01
21-499-99
3. PENSIUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG

DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH

4.

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA

5. JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)

L. LAMPIRAN D.02 LEMBAR 5. FORMULIR 1721 - IV D.10 LEMBAR
1. FORMULIR 1721 - I D.04 LEMBAR D.13 LEMBAR
D.01 (untuk Satu Masa Pajak) D.06 LEMBAR D.09
2. FORMULIR 1721 - I D.08 LEMBAR
D.03 (untuk Satu Tahun Pajak) 6. FORMULIR 1721 - V

3. FORMULIR 1721 - II D.11

D.05 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU
D.12 BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk)
4. FORMULIR 1721 - III
8. SURAT KUASA KHUSUS
D.07
D.14

M. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan
bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. E.01 PEMOTONG E.02 KUASA 6. TANDA TANGAN :
2. NPWP : E.03
9. NAMA : E.04 - .
10. TANGGAL :E.05 -------------------------------------
11. TEMPAT :E.06 (dd - mm - yyyy)

68

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN FORMULIR 1721 - A1
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI Lembar ke-2 : untuk Pemotong
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA
MASA PEROLEHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR : H.01 1 . 1 ---------------------
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK -. PENGHASILAN [mm - mm]

NPWP H.02 -

PEMOTONG : H.03
NAMA
PEMOTONG : H.04

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - . 6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K / TK / HB /
2. NIK /NO.
PASPOR:A.02

3. NAMA :

4. ALAMAT: 8. KARYAWAN ASING : YA

5. JENIS KELAMIN : A.05 LAKI-LAKI A.06 PEREMPUAN

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 JUMLAH (Rp)

URAIAN

KODE OBJEK PAJAK: 21-100-01 21-100-02

PENGHASILAN BRUTO:

1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT

2. TUNJANGAN PPh

3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA

4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA

5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA

6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR

8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)

PENGURANGAN:

9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN

10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT

11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:

12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)

13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)

17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN

18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA

19. PPh PASAL 21 TERUTANG

20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

C. IDENTITAS PEMOTONG -. 3. TANGGAL & TANDA TANGAN

1. NPWP : C.01 --
2. NAMA : C.02
C.03
[dd - mm - yyyy]

69

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN FORMULIR 1721 - A1
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI Lembar ke-2 : untuk Pemotong
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA
MASA PEROLEHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR : H.01 1 . 1 ---------------------
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK -. PENGHASILAN [mm - mm]

NPWP H.02 -

PEMOTONG : H.03
NAMA
PEMOTONG : H.04

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - . 6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K / TK / HB /
2. NIK /NO.
PASPOR:A.02

3. NAMA :

4. ALAMAT: 8. KARYAWAN ASING : YA

5. JENIS KELAMIN : A.05 LAKI-LAKI A.06 PEREMPUAN

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 JUMLAH (Rp)

URAIAN

KODE OBJEK PAJAK: 21-100-01 21-100-02

PENGHASILAN BRUTO:

1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT

2. TUNJANGAN PPh

3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA

4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA

5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA

6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR

8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)

PENGURANGAN:

9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN

10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT

11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:

12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)

13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)

17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN

18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA

19. PPh PASAL 21 TERUTANG

20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

C. IDENTITAS PEMOTONG -. 3. TANGGAL & TANDA TANGAN

1. NPWP : C.01 --
2. NAMA : C.02
C.03
[dd - mm - yyyy]

70

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN FORMULIR 1721 - A1
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI Lembar ke-2 : untuk Pemotong
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA
MASA PEROLEHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR : H.01 1 . 1 ---------------------
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK -. PENGHASILAN [mm - mm]

NPWP H.02 -

PEMOTONG : H.03
NAMA
PEMOTONG : H.04

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - . 6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K / TK / HB /
2. NIK /NO.
PASPOR:A.02

3. NAMA :

4. ALAMAT: 8. KARYAWAN ASING : YA

5. JENIS KELAMIN : A.05 LAKI-LAKI A.06 PEREMPUAN

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 JUMLAH (Rp)

URAIAN

KODE OBJEK PAJAK: 21-100-01 21-100-02

PENGHASILAN BRUTO:

1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT

2. TUNJANGAN PPh

3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA

4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA

5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA

6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR

8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)

PENGURANGAN:

9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN

10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT

11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:

12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)

13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)

17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN

18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA

19. PPh PASAL 21 TERUTANG

20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

C. IDENTITAS PEMOTONG -. 3. TANGGAL & TANDA TANGAN

1. NPWP : C.01 --
2. NAMA : C.02
C.03
[dd - mm - yyyy]

71

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN FORMULIR 1721 - A1
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI Lembar ke-2 : untuk Pemotong
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA
MASA PEROLEHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR : H.01 1 . 1 ---------------------
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK -. PENGHASILAN [mm - mm]

NPWP H.02 -

PEMOTONG : H.03
NAMA
PEMOTONG : H.04

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - . 6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K / TK / HB /
2. NIK /NO.
PASPOR:A.02

3. NAMA :

4. ALAMAT: 8. KARYAWAN ASING : YA

5. JENIS KELAMIN : A.05 LAKI-LAKI A.06 PEREMPUAN

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 JUMLAH (Rp)

URAIAN

KODE OBJEK PAJAK: 21-100-01 21-100-02

PENGHASILAN BRUTO:

1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT

2. TUNJANGAN PPh

3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA

4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA

5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA

6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR

8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)

PENGURANGAN:

9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN

10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT

11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:

12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)

13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)

17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN

18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA

19. PPh PASAL 21 TERUTANG

20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

C. IDENTITAS PEMOTONG -. 3. TANGGAL & TANDA TANGAN

1. NPWP : C.01 --
2. NAMA : C.02
C.03
[dd - mm - yyyy]

72

area staples

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN FORMULIR 1721 - A1
PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan
PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI Lembar ke-2 : untuk Pemotong
TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA
MASA PEROLEHAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI NOMOR : H.01 1 . 1 ---------------------
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK -. PENGHASILAN [mm - mm]

NPWP H.02 -

PEMOTONG : H.03
NAMA
PEMOTONG : H.04

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

1. NPWP : A.01 - . 6. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K / TK / HB /
2. NIK /NO.
PASPOR:A.02

3. NAMA :

4. ALAMAT: 8. KARYAWAN ASING : YA

5. JENIS KELAMIN : A.05 LAKI-LAKI A.06 PEREMPUAN

B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 JUMLAH (Rp)

URAIAN

KODE OBJEK PAJAK: 21-100-01 21-100-02

PENGHASILAN BRUTO:

1. GAJI/PENSIUN ATAU THT/JHT

2. TUNJANGAN PPh

3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA

4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA

5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA

6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21

7. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR

8. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D.7)

PENGURANGAN:

9. BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN

10. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT

11. JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D.10)

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21:

12. JUMLAH PENGHASILAN NETO (8 - 11)

13. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)

15. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

16. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)

17. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN

18. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA

19. PPh PASAL 21 TERUTANG

20. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI

C. IDENTITAS PEMOTONG -. 3. TANGGAL & TANDA TANGAN

1. NPWP : C.01 --
2. NAMA : C.02
C.03
[dd - mm - yyyy]

73

Untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik dalam memahami Kegiatan Belajar KD 3.5 dan 3.6
tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, maka kepada peserta didik disarankan untuk mengerjakan tes
formatif berikut ini.

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!
1. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, subjek pajak atau penerima

penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Berikut ini
yang tidak termasuk subjek pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah ...
a. Pegawai tetap
b. Pejabat perwakilan organisasi Internasional dan bukan WNI dan menjalankan usaha untuk

memperoleh penghasilan dari Indonesia
c. Bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
d. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat dari negara asing dan bukan WNI yang tidak

menerima penghasilan lain di luar jabatan
e. Peserta kegiatan yang menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam

suatu kegiatan
2. Berikut ini yang tidak termasuk penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21

adalah ...
a. Penghasilan sehubungan pemutusan hubungan kerja
b. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh

Pemerintah
c. Penghasilan yang diterima penerima pensiun secara teratur
d. Imbalan kepada bukan pegawai
e. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh

Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus
3. Tiara adalah manajer pemasaran di PT. KAI dengan status kawin dengan dua orang anak dan

suaminya merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kota Surabaya. PTKP yang
bisa dikurangkan terhadap penghasilan Tiara sebesar ...
a. Rp 49.500.000
b. Rp 54.000.000
c. Rp 58.500.000
d. Rp 63.000.000
e. Rp 67.500.000

74

4. Dasar Pengenaaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berkesinambungan yang diterima
oleh bukan pegawai yang memiliki NPWP dan tidak memperoleh penghasilan lain adalah ...
a. Penghasilan bruto
b. 5% dari penghasilan bruto dikurangi PTKP dibagi 360
c. 50% dari penghasilan bruto
d. 50% dari penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan
e. Tidak dipotong PPh Pasal 21

5. Sarita dipekerjakan secara harian dengan honorarium sebesar Rp 470.000 per hari. Atas pembayaran
terhadap Sarita bendahara memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar ...
a. Rp 1.000
b. Rp 3.500
c. Rp 8.500
d. Rp 18.000
e. Rp 21.500

6. Apabila Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidam
memiliki NPWP, maka dikenakan sanksi berupa ...
a. Denda sebesar 2% dari pajak yang dipungut
b. Denda sebesar 20% dari pajak yang dipungut
c. Denda sebesar 100% dari pajak yang dipungut
d. Tambahan tarif sebesar 20% dari penghasilan kena pajak
e. Tambahan tarif 100% dari penghasilan bruto

7. Perhatikan pernyataan berikut:
1) Dalam hal terjadi perubahan tanggungan keluarga berkewajiban membuat surat pernyataan baru
dan menyerahkannya paling lama sebelum mulai tahun kalender berikutnya
2) Berkewajiban mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
alasan yang jelas kepada Badan Peradilan Pajak
3) Berkewajiban mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak saat pajak yang
dipotong oleh pemotong PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
4) Berkewajiban menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21
5) Berkewajiban memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, jika Wajib Pajak mempunyai
penghasilan lebih dari satu pemberi kerja
Berdasarkan pernyataan di atas kewajiban subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tepat ditunjukkan
oleh nomor ...
a. (1), (2), dan (3)
b. (1), (3), dan (5)
c. (1), (4), dan (5)
d. (2), (3), dan (4)
e. (3), (4), dan (5)

8. Perhatikan pernyataan berikut:
1) Berhak membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing
penerima penghasilan

75

2) Berhak memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain
Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala

3) Berhak mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan

4) Berhak atas kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang
terutang pada bulan berikutnya

5) Berhak mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
Pasal 21 dengan menunjukkan surat pernyataan penghitungan sementara pajak terutang dan bukti
pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 terutang

Berdasarkan pernyataan diatas hak pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang tepat ditunjukkan oleh
nomor ...
a. (1) dan (2)
b. (1) dan (5)
c. (2) dan (3)
d. (3) dan (4)
e. (4) dan (5)
9. SPT Masa PPh Pasal 21 dapat berbentuk formulir kertas (hardcopy) dan e-SPT. Berikut ini yang tidak
termasuk isi dari Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 (SPT Masa PPh Pasal 21)
adalah ...
a. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Tidak Final) - (Formulir 1721-II)
b. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Final) - (Formulir 1721-III)
c. Daftar Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau Bukti Pemindahbukuan (Pbk) untuk Pemotongan

Pajak Penghasilan Pasal 21 - (Formulir 1721-IV)
d. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau

Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua Berkala - (Formulir 1721-A1)
e. Daftar Biaya - (Formulir 1721-V)
10. Perhatikan tata cara pemotongan PPh Pasal 21 berikut:
1) Membuat bukti potong PPh Pasal 21 melalui aplikasi e-SPT PPh Pasal 21
2) Menyampaikan laporan SPT Masa PPh 21 secara daring melalui saluran e-Filling Direktorat

Jenderal Pajak di laman pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) resmi yang
ditunjuk.
3) Melakukan penyetoran PPh Pasal 21 yang telah dipotong tersebut menggunakan kode billing
dengan kode MAP dan kode jenis setoran 411121-100. Penyetoran dilakukan paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya.
4) Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan tarif PPh yang berlaku

Berdasarkan pernyataan di atas urutan tata cara pemotongan PPh Pasal 21 yang tepat ditunjukkan
oleh nomor ...
a. (1), (2), (3), dan (4)
b. (2), (1), (4), dan (3)
c. (3), (4), (2), dan (1)
d. (4), (1), (3), dan (2)

76

e. (4), (3), (2), dan (1)

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar!

1. Jelaskan bentuk insentif yang diberikan oleh Pemerintah terhadap PPh Pasal 21 bagi Wajib Pajak
yang terdampak Pandemi COVID-19 dan mekanisme untuk mendapatkan insentif PPh Pasal 21 yang
ditanggung Pemerintah!
Jawab:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….........

2. Jelaskan mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan analisislah dari sisi pemotong dan
Wajib Pajak PPh Pasal 21!
Jawab:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….........

3. Bagaimanakah tata cara pengisian Surat Setoran Pajak PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan yang
berlaku?
Jawab:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….........

4. Jelaskan bentuk dan isi dari Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh
Pasal 21!
Jawab:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….........

5. Jelaskan pentingnya klasifikasi kode objek pajak saat pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT)
dan analisislah macam-macam kode objek PPh Pasal 21!
Jawab:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….........

77

Setelah peserta didik menyelesaikan tes formatif, maka peserta diminta untuk mencocokkan
jawaban dengan kunci jawaban yang telah tersedia. Untuk mengukur tingkat keberhasilan
belajar, peserta didik dapat menghitung tingkat keberhasilan belajar atau pemahaman tersebut
dengan rumus sebagai berikut:

Tingkat Penguasaan = Jumlah Jawaban yang Benar x 100%

Jumlah Soal

Arti tingkat penguasaan materi yang dicapai:

91 % - 100 % = sangat baik;

81 % - 90 % = baik;

71 % - 80 % = cukup;

61 % - 70 % = kurang;

Kurang dari 60 % = sangat kurang.

Apabila hasil penilaian mencapai tingkat penguasaan materi 80% ke atas, maka peserta didik
dapat dikatakan telah berhasil menguasai materi pelajaran dengan baik dan dapat melanjutkan
pada kegiatan belajar selanjutnya. Apabila hasilnya masih di bawah 80%, peserta didik diminta
untuk mengulang mempelajari kembali materi kegiatan belajar ini.

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan perasaan kalian ketika mengerjakan
lembar kerja peserta didik ini!

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan kalian
setelah mempelajari materi ini!

2. Apa yang sudah kalian pelajari?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

78

5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan! Berikan
alasannya!
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan! Berikan
alasannya!
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....……………

79

1. Badan adalah badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

2. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan secara on-line yang real time melalui
website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau Application
Service Provider (ASP).

3. e-SPT adalah data SPT Pemotong dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Pemotong PPh dengan
menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

4. Imbalan kepada Bukan Pegawai adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang
terutang atau diberikan kepada Bukan Pegawai sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
yang dilakukan, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan penghasilan sejenis lainnya.

5. Imbalan kepada Bukan Pegawai yang Bersifat Berkesinambungan adalah imbalan kepada Bukan
Pegawai yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.

6. Imbalan kepada Peserta Kegiatan adalah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun
yang terutang atau diberikan kepada peserta kegiatan tertentu, antara lain berupa uang saku, uang
representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan, dan penghasilan sejenis lainnya.

7. Masa Pajak Terakhir adalah masa Desember atau masa pajak tertentu di mana Pegawai Tetap
berhenti bekerja.

8. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan
pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam
negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

9. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau
pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara
tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan
tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian
pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang
melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah.

10. Pegawai Tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu
secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur
terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung, serta pegawai yang bekerja
berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu sepanjang pegawai yang bersangkutan
bekerja penuh (full time) dalam pekerjaan tersebut

11. Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan
apabila pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil
pekerjaan yang dihasilkan atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

12. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak

80

badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan
pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
13. Penerima Penghasilan Bukan Pegawai adalah orang pribadi selain Pegawai Tetap dan Pegawai
Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk
apapun dari Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan
berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan.
14. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi dengan status sebagai
Subjek Pajak dalam negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam
bentuk apapun, sepanjang tidak dikecualikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dari
Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan,
jasa atau kegiatan yang dilakukan baik dalam hubungannya sebagai pegawai maupun bukan
pegawai, termasuk penerima pensiun.
15. Penerima Pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan
untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang
menerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
16. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap berupa
gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara
periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur.
17. Penghasilan Pegawai Tetap yang Bersifat Tidak Teratur adalah penghasilan bagi Pegawai Tetap
selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya,
antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau
imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.
18. Penyelenggara Kegiatan adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan sebagai
penyelenggara kegiatan tertentu yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam
bentuk apapun kepada orang pribadi sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut.
19. Peserta Kegiatan adalah orang pribadi yang terlibat dalam suatu kegiatan tertentu, termasuk
mengikuti rapat, sidang, seminar, lokakarya (workshop), pendidikan, pertunjukan, olahraga, atau
kegiatan lainnya dan menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan keikutsertaannya
dalam kegiatan tersebut.
20. Upah Borongan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau
dibayarkan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu.
21. Upah Harian adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau
dibayarkan secara harian.
22. Upah Mingguan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau
dibayarkan secara mingguan.
23. Upah Satuan adalah upah atau imbalan yang diterima atau diperoleh pegawai yang terutang atau
dibayarkan berdasarkan jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan.

81

Pajak, Online. (2018, 8 Oktober). Memahami Kode Objek Pajak PPh 21. Diperoleh pada 15 April 2021, dari
https://www.online-pajak.com/tentang-pph21/kode-objek-pajak-pph-21.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Surat
Setoran Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan
Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk
Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26
Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib
Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Besarmya Penghasilan
Tidak Kena Pajak.

82