RENCANA STRATEGIS Kecamatan Suruh 2021-2026 PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG KECAMATAN SURUH Jl. R. Suharman km.01 Suruh Telp. (0298) 317116 Email : [email protected]
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 i KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya, Kami dapat menyusun “RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SURUH TAHUN 2021-2026 ” guna melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Strategis ini disusun untuk dapat menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Suruh periode 2021-2026. Kami mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari instansi/sektor terkait lain dan masyarakat dalam mensukseskan tercapainya tujuan dan sasaran Kecamatan Suruh. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas bantuan seluruh pihak sehingga dokumen Rencana Strategis ini dapat tersusun. Semoga dokumen ini bemanfaat bagi kemajuan dan perkembangan Kecamatan Suruh. Suruh, September 2021 CAMAT SURUH Drs. HADI RIYANTO Pembina Tingkat I NIP. 19650523 1993011002
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 ii D A F T A R I S I KATA PENGANTAR-----------------------------------------------------------i DAFTAR ISI--------------------------------------------------------------------ii DAFTAR TABEL---------------------------------------------------------------iv DAFTAR GAMBAR------------------------------------------------------------v BAB I PENDAHULUAN -------------------------------------------------1 1.1 Latar Belakang --------------------------------------------1 1.2 Landasan Hukum -----------------------------------------2 1.3 Maksud dan Tujuan---------------------------------------6 1.4 Sistematika Penulisan -----------------------------------7 BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SURUH-----------11 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan 11 2.2 Sumber Daya Kecamatan Suruh -----------------------19 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Suruh------------------24 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Suruh --------------------------30 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SURUH -----------------------------------------------------------32 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan------------------------------------32 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Semarang------------------------------------------33 3.3 Telaah Renstra Kementrian Dalam Negeri -----------38 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ----------------------------38 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis-----------------------------41 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN --------------------------------------43 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Suruh-----------------------------------------43 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN --------------------------45 5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Suruh ------------45 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN-----------------------------------------------------48 5.1 Rencana Program dan Kegiatan ------------------------48 5.2 Indikator Kinerja ------------------------------------------51 5.3 Kelompok Sasaran ----------------------------------------51 5.4 Pendanaan Indikatif --------------------------------------51
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 iii BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN -------58 BAB VIII PENUTUP --------------------------------------------------------60
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 iv DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Luas wilayah, jumlah RT/RW di Kecamatan Suruh ------- 20 Tabel 2.2 Data Kepegawaian Kecamatan Suruh Berdasar Struktural --------------------------------------------------------- 25 Tabel 2.3 Data Kepegawaian Kecamatan Suruh Berdasar Tingkat Pendidikan --------------------------------------------- 25 Tabel 2.4 Data Kepegawaian Kecamatan Suruh Berdasarkan Golongan Ruang ------------------------------------------------- 26 Tabel 2.5 Data Kepegawaian Kecamatan Suruh Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan -------------------------------------- 26 Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Suruh ---------- 26 Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Suruh --------- 29 Tabel 2.8 Produk Pelayanan Kecamatan Suruh ------------------------ 31 Tabel 2.9 Lembaga Kemasyarakatn yang Menjadi Kewenangan Pembinaan Oleh Kecamatan ----------------------------------- 32 Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ------------------- 34 Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Perangkat Daerah -------------- 37 Tabel 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati Semarang ---------- 43 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Suruh ---------------------------------------------- 49 Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Suruh------------------------------------------------ 51 Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ------------------- 57 Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Suruh yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD --------------------------- 64
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 v DAFTAR GAMBAR Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Suruh --------19
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebuah pepatah menyebutkan bahwa orang cerdas adalah orang yang mampu membuat perencanaan yang baik untuk masa depan. Maka, sebagai bentuk tanggungjawab kita untuk kebaikan masa depan di Kecamatan Suruh kita harus membuat perencanaan yang baik. Rencana strategis atau yang lebih dikenal dengan Renstra Perangkat Daerah merupakan salah satu bentuk perencanaan yang menggunakan jangka waktu periode lima tahunan. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, maka sesuai dengan amanat pasal 70 Permendagri tersebut bahwa dalam waktu enam bulan sesudah dilantik, Bupati bersama DPRD harus menetapkan RPJMD. Sejalan dengan ditetapkannya RPJMD, Kecamatan Suruh sebagai salah satu PD di Pemerintah Kabupaten Semarang juga membuat Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Suruh Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten semarang. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana tertuang dalam pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 memuat tujuan, sasaran program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kecamatan merupakan salah satu ujung tombak dari Pemerintahan Daerah yang langsung berhadapan (face to face) dengan masyarakat luas. Oleh karena itu, Kinerja positif yang ditampilkan oleh Kecamatan akan membentuk citra positif dari birokrasi Pemerintahan secara keseluruhan. Menurut Undang-
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 2 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, artinya bahwa Kecamatan juga harus membuat Renstra untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kecamatan Suruh yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya berupaya untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2021–2026. Rencana Strategis Kecamatan Suruh tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari RPJMD Kabupaten Semarang tahun 2021-2026 yang pelaksanaannya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Kecamatan Suruh setiap tahun mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 ini sangat penting bagi Kecamatan Suruh dan masyarakat, maka penyusunan Renstra Kecamatan Suruh dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan untuk masa lima tahun mendatang. Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumendokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai berikut : 1. Renstra Tahun 2021-2026 ini berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan merupakan pelaksanaan program-program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021; 2. Renstra Tahun 2021-2026 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program pembangunan yang ada pada RPJMD Propinsi Jawa Tengah dan RPJMD Kabupaten Semarang;
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 3 3. Renstra Tahun 2021-2026 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Perangkat Daerah pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah ; 4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) ; Penyusunan Renstra ini juga sebagai langkah awal mewujudkan Good Governance karena, pertama; Renstra berfungsi menerjemahkan sebuah visi Daerah yang bersifat abstrak menjadi realita berupa kegiatan strategis yang terukur, kedua; Renstra adalah pedoman teknis operasional bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas lima tahun ke depan, dan yang ketiga; pengukuran kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah selalu merujuk dan bertolak dari Renstra yang telah disusun. Rencana Strategis Kecamatan Suruh memperhatikan amanat program nasional maupun Provinsi untuk pengembangan fungsi Kecamatan dengan merujuk pada Renstra Kementrian Dalam Negeri, Provinsi maupun memperhatikan RTRW serta KLHS Kabupaten, terutama pada koordinasi pengendalian penggunaan ruang yang berlokasi di Kecamatan terkait. 1.2 Landasan Hukum Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang disusun atas dasar: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 4 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);; 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578); Sebagaimana telah beberapa kali diubah tarakhir dengan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573); 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 5 Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 6 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Ssistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514); 21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Provinsi
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 7 Jawa Tengah Tahun 2008 – 2025 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3 ) ; 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 ) ; 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 ; 29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005 – 2025 ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupetan Semarang Nomor 2 ); 30. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupetan Semarang Nomor 6); 31. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupetan Semarang Nomor 1); 32. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, tambahan lembaran daerah kabupetan Semarang Nomor 20 ); 33. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupetan Semarang Nomor 4); 34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 8 Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupetan Semarang Nomor 6); 35. Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang ( Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 52 ); 1.3 Maksud dan Tujuan 1. Maksud Rencana Strategis Kecamatan Suruh 2021-2026 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dan stakeholder dalam melaksanakan tugas/ program/ kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Suruh. 2. Tujuan a. Menjabarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Semarang ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Kecamatan Suruh selama 5 (lima) tahun mendatang, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud b. Menyediakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Suruh tahun berjalan. c. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat. d. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran. 1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang disusun dengan sistematika sebagai berikut :
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 9 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SURUH Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 10 yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini. 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme). 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG’s atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 11 kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SURUH 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan permasalahanpermasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktorfaktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 12 RTRW dan KLHS 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: 1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L; 3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota; 4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana. BAB IV TUJUAN DAN SASARAN Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 13 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VIII PENUTUP
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 14 BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN SURUH 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, maka Kecamatan sebagai perangkat daerah mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi sebagai berikut : Tugas Kecamatan 1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. 2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. 3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. 4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati. 5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum. 6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan. 7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan. 8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan. 9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. 10. Menyelenggarakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati.
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 15 Fungsi Kecamatan a. Camat dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan. b. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau menyelenggarakan sebagian tugas camat. c. Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. d. Lurah mempunyai tugas membantu camat dalam: 1. menyelenggarakan kegiatan pemerintahan kelurahan. 2. melakukan pemberdayaan masyarakat. 3. menyelenggarakan pelayanan masyarakat. 4. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum. 5. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum. 6. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh camat. dan 7. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Struktur Organisasi Kecamatan a. Camat; b. Sekretaris Kecamatan; 1) Kasubag Perencanaan dan Keuangan 2) Kasubag Umum dan Kepegawaian c. Seksi Tata Pemerintahan; d. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; e. Seksi Kesejahteraan Rakyat; f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; Adapun Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kecamatan adalah sebagai berikut : A. CAMAT 1. TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada camat. 2. PERINCIAN TUGAS : a. Merumuskan dan menetapkan program kerja dan anggaran; b. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 16 c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan; h. mengoordinasikan kegiatan di bidang kesejahteraan rakyat; i. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan; j. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; k. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa; l. menyelenggarakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. SEKRETARIAT 1. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang penyusunan perencanaan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan keuangan Kecamatan. 2. PERINCIAN TUGAS : a. menyusun program kerja dan anggaran Sekretariat Kecamatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan; b. mengoordinasikan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur pada masing-masing seksi dan subbagian; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 17 d. merumuskan program kerja dan anggaran Kecamatan berdasarkan hasil rangkuman rencana kegiatan masingmasing seksi dan subbagian dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan; e. mengoordinasikan kegiatan masing-masing seksi dan subbagian dalam rangka keterpaduan dan keserasian penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan; f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran / Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran; g. mengoordinasikan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas; h. melaksanakan pengendalian dan verifikasi serta pelaporan bidang keuangan Kecamatan; i. mengoordinasikan pemeliharaan dan pelaporan barang inventaris dan aset daerah di Kecamatan serta Kelurahan; j. melaksanakan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan di kecamatan; k. mengoordinasikan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan; l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN 1. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan. 2. PERINCIAN TUGAS : a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Perencanaan Dan Keuangan;
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 18 b. Membantu mengoordinasikan program kerja dan anggaran Kecamatan dan menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan / Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ; c. melaksanakan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan; d. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan keuangan ; f. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 1. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian. 2. PERINCIAN TUGAS : a. menyusun program kerja dan anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian; b. membagi tugas kepada bawahan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan; c. membantu mengoordinasikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelayanan umum kepada masyarakat; d. menyiapkan bahan dalam rangka pelayanan administrasi administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan rumah tangga; e. melaksanakan pengamanan kantor, lingkungan kantor dan rumah dinas camat; f. merencanakan dan melaksanakan pengadaan barang daerah; g. melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan barang daerah; h. membuat laporan rutin kepegawaian;
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 19 i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; j. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan; dan l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. E. SEKSI TATA PEMERINTAHAN 1. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang tata pemerintahan. 2. PERINCIAN TUGAS : a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Tata Pemerintahan; b. Menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur Seksi Tata Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis; d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau kelurahan; e. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pembentukan lembaga kemasyarakatan yang lain; f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, perangkat desa; g. memfasilitasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan desa dan / atau kelurahan; h. memfasilitasi rekomendasi pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa; i. memfasilitasi kegiatan pelayanan administrasi kependudukan; j. memfasilitasi kegiatan pembinaan keagrariaan; k. melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan l. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 20 m. memfasilitasi kerjasama desa dan atau kelurahan dengan pihak ketiga; n. memfasilitasi pengelolaan dan pendayagunaan asset desa dan atau kelurahan; o. melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang Seksi Tata Pemerintahan; p. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan; dan r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. F. SEKSI PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas camat di bidang pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan desa. 2. PERINCIAN TUGAS : a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa; b. Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis; d. memfasilitasi pemeliharaan prasarana, fasilitas umum desa/kelurahan, dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan; e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembangunan, penataan desa dan atau kelurahan; f. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ kelurahan dan kecamatan; g. memfasilsitasi penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes); h. Memfasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa;
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 21 i. Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan desa; j. Memfasilitasi rekomendasi pencairan dana transfer desa; k. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, UKM dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, dan perikanan; l. memfasilitasi penyaluran bantuan Pemerintah kepada masyarakat di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan desa; m. Memfasilitasi pembinaan lingkungan hidup, kebersihan, dan pertamanan; n. melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa; o. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa; p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. G. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT 1. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesejahteraan rakyat. 2. PERINCIAN TUGAS : a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Kesejahteraan Rakyat; b. menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) seksi kesejahteraan rakyat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis; d. memfasilitasi pembinaan dan koordinasi bidang agama, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 22 pemuda, olahraga, kesejahteraan rakyat, pelayanan bina sosial dan ketenagakerjaan ; e. memfasilitasi pelayanan administrasi urusan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk ; f. memfasilitasi kegiatan penanggulangan kemiskinan ; g. memfasilitasi kegiatan organisasi sosial / kemasyarakatan; h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat; i. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat; j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan; dan r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. H. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. TUGAS : Melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum. 2. PERINCIAN TUGAS : a. menyusun program kerja dan anggaran Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; b. Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur seksi ketentraman dan ketertiban umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas; c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis; d. Memfasilitasi pembinaan idiologi negara dan kesatuan bangsa; e. memfasilitasi pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat; f. melaksanakan pembinaan satuan perlindungan masyarakat; g. memfasilitasi penanggulangan bencana alam, pengungsi dan masalah sosial lainnya; h. melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan; i. Memfasilitasi penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan Bupati;
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 23 j. melaksanakan monitoring dan evaluasi Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; k. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Kecamatan Suruh dapat dilihat struktur organisasi seperti Gambar 1 di bawah ini. Gambar 1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN SURUH CAMAT SEKRETARIS SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKSI TATA PEMERINTAHAN SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASAYRAKAT DANDESA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 24 2.2 Sumber Daya Kecamatan Suruh Kecamatan Suruh merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang dengan bentang alam merupakan areal dataran, perbukitan dan pegunungan dan memiliki kemiringan beragam. Kecamatan Suruh terletak pada 7.36’ Lintang Selatan dan 110.56’ Bujur Timur, dengan ketinggian rata-rata 571 m diatas permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Suruh adalah : Sebelah utara : Kecamatan Pabelan dan Bancak Sebelah timur : Kabupaten Boyolali Sebelah selatan : Kecamatan Susukan Sebelah barat : Kecamatan Tengaran Luas Wilayah Kecamatan Suruh seluruhnya ± 64.015 km2 yang terdiri dari Sawah 2.951,74 Ha, Bukan sawah 1.379,14 Ha, Bukan pertanian 2.070,60 Ha Kecamatan Suruh terbagi menjadi 17 Desa yaitu Kebowan, Bejilor, Jatirejo, Dersansari, Purworejo, Ketanggi, Medayu, Bonomerto, Sukorejo, Kedungringin, Gunungtumpeng, Reksosari, Suruh, Plumbon, Krandonlor, Cukilan dan Dadapayam. Tabel 2.1 Luas wilayah, jumlah RT / RW di Kecamatan Suruh No Desa Luas Wilayah (km2) Jarak ke Kecamatan (km) Jumlah RT Jumlah RW 1. Kebowan 3,89 4,0 25 5 2. Bejilor 2,12 4,0 18 4 3. Jatirejo 1,64 2,0 23 3 4. Dersansari 1,49 3,5 16 4 5. Purworejo 1,70 3,0 11 2 6. Ketanggi 1,55 4,0 13 4 7. Medayu 3,13 4,0 20 5 8. Bonomerto 2,72 7,0 21 6 9. Sukorejo 3,70 7,0 20 6 10. Kedungringin 4,82 11,0 50 8 11. Gunungtumpeng 3,37 5,0 18 5 12. Reksosari 5,06 1,5 39 6 13. Suruh 3,99 0,5 58 11 14. Plumbon 4,35 1,5 44 10 15. Krandonlor 5,82 4,0 30 8 16. Cukilan 6,21 7,0 41 7 17. Dadapayam 8,47 13,0 44 7 Jumlah 64,01 491 101 Sumber : data seksi tata pemerintahan kecamatan suruh 2020
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 25 Jumlah penduduk Kecamatan Suruh tahun 2020 adalah sebanyak 71.835 jiwa yang terdiri dari : 1. Penduduk laki – laki : 36.093 Jiwa 2. Penduduk perempuan : 35.742 Jiwa 3. Sex Ratio : 100,98% 4. Kepadatan : 1045 Jiwa/Km2 1. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Suruh Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Suruh didukung oleh 18 (delapan belas) orang pegawai sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini. Tabel 2.2 Data Kepegawaian Kecamatan Suruh Berdasarkan Struktural Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Suruh 2021 Tabel 2.3 Data Kepegawaian Kecamatan Suruh Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat Pendidikan Jumlah S2 1 orang S1 7 orang Diploma III - orang SMU 9 orang SMP 0 orang SD 1 orang Jumlah 18 orang Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Suruh 2021 Tingkat Jabatan Jumlah Eselon III A 1 orang Eselon III B 1 orang Eselon IV A 4 orang Eselon IV B 2 orang Staff *) 10 orang Jumlah 18 orang
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 26 Tabel 2.4 Data Kepegawaian Kecamatan Suruh Berdasarkan Golongan Ruang Golongan Ruang Jumlah IV 4 orang III 4 orang II 8 orang Outsorching 2 orang Jumlah 18 orang Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Suruh 2021 Tabel 2.5 Data Kepegawaian Kecamatan Suruh Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan Pendidikan Penjenjangan Jumlah Diklat Pim III 2 orang Diklat Pim IV 5 orang Jumlah 7 orang Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Suruh 2021 2. Asset / Modal Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Tabel 2.6 berikut menggambarkan asset (sarana prasarana) yang dimiliki Kantor Kecamatan Suruh. Tabel 2.6 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Suruh No. Jenis Jumlah Ket. 1 Sarana (Peralatan, mesin, kendaraan) Genzet 1 buah Mesin Foto Copy 1 buah Mesin biopori 1 buah Lemari Besi 1 buah Almari Buku 1 buah Rak Piring 1 buah Brankas 1 buah Rak Besi 1 buah
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 27 No. Jenis Jumlah Ket. Rak Kayu 1 buah CCTV 1 paket Alat pemotong kertas 1 buah LCD Projector 2 buah Papan Pengumuman 1 buah Monitor LCD 1 buah Meja Kerja 9 buah Meja Rapat 7 buah Kursi Rapat 87 buah Kursi putar 2 buah Kursi Kerja 8 buah Kursi Fax 1 buah Kursi Pelayanan 1 buah Kursi Tunggu Panjang 2 buah Kursi Tunggu Baja 6 buah Meja Komputer Panjang 1 buah Meja Komputer 2 buah Sofa Duduk 1 buah Running text (alat kantor lain) 1 buah Meja Fax 1 buah Kursi Biasa 2 buah Lemari Es 1 buah AC 4 buah Stand Fan Kipas Angin 1 buah rusak Kipas Angin Gantung / Dinding 9 buah 2 rusak Amplifier 2 buah Televisi 2 buah 1 rusak Wireless 1 buah UPS 3 buah Loudspeaker 1 buah Microphone 1 buah Dispenser 2 buah Speaker Active 1 buah Meja Podium 1 buah Gorden 3 buah Taplak Meja Besar 2 buah Sound System 1 buah Power mixer 1 buah SP Portatable 2 buah Stand Speaker 1 buah Mic Wireless 1 buah Mix Meja 1 buah Stand Mic 3 buah Kabel dan Konektor 1 buah Alat Pemadam Kebakaran 1 buah
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 28 No. Jenis Jumlah Ket. Meja Kerja Non Struktural 1 buah Meja Kursi Tamu 1 buah Kursi Pejabat Eselon IV 8 buah Kursi Pejabat Eselon III 1 buah Almari Arsip 3 buah Kamera 1 buah Pesawat HT 1 buah Facsimile 2 buah Antene SHF StationaryParabola 1 buah Komputer PC 7 buah Laptop 3 buah Floppy Disk Unit 1 buah Scanner 1 buah Monitor LCD 2 buah Printer 8 buah Ayunan 1 buah Perosotan 1 buah 2 Prasarana (Gedung) Gedung Kantor 1 lokal Gedung Satu atap 1 lokal Kamar Mandi 3 lokal Rumah Dinas 1 lokal Ruang Pertemuan 1 lokal Sumber : Laporan barang Kec. Suruh 2021 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Suruh Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 103 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, menyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas–tugas dalam membantu Bupati untuk penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun hasil Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Suruh selama 5 Tahun periode Renstra yang lalu (2016-2020) adalah sebagaimana tabel 2.7 di bawah ini
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 29 Tab Pencapaian Kinerja Pela Kabupate No Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK Target IKK Target Indikator Lainnya Target Renstra Pera k 2016 2017 20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 1 Persentase peningkatan indeks mutu pelayanan terhadap masyarakat √ 0,99 1,08 1 2 Persentase peningkatan jumlah pelayanan pada kecamatan √ 4,76 5,30 5 3 Persentase partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat kecamatan √ 0,78 0,79 0 4 Persentase Jumlah usulan prioritas pembangunan yang terakomodir √ 16,36 16,85 17 5 Persentase kehadiran pelaksanaan musrenbang √ 0,65 0,65 0 6 Persentase pembinaan kemasyarakatan √ 77,73 78,51 79
bel 2.7 ayanan Kecamatan Suruh n Semarang angkat daerah Tahun ke - Realisasi Renstra Perangkat daerah Tahun ke - Rasio Capian Pada Tahun ke 018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) 1,16 1,25 1,41 0,94 5,62 -2,91 2,76 0,56 0,95 5,22 -2,50 2,21 0,39 5,39 5,48 5,57 6,92 - 14,94 10,83 54,36 -487,38 1,45 -2,82 2,01 9,92 -87,48 0,80 0,81 0,83 0,35 0,40 0,43 1,09 1,11 0,45 0,50 0,53 1,34 1,34 7,17 17,34 17,34 22,58 23,24 45,59 79,33 79,33 1,38 1,38 2,65 4,58 4,58 0,67 0,68 0,70 0,80 0,75 0,75 0,70 0,79 1,23 1,14 1,12 1,02 1,12 9,29 80,08 80,89 67,86 69,67 74,16 79,03 84,30 0,87 0,89 0,94 0,99 1,04
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 30 Berdasarkan tabel tentang pencapaian kinerja pelayanan di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang di atas dapat kita presentasikan sebagai berikut : Bahwa selama 5 tahun periode Renstra yang lalu masih ada kesenjangan antara target yang sudah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja dari indikator kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan Suruh : a) Indikator 1 : Persentase Peningkatan Indeks Mutu pelayanan terhadap masyarakat Indeks mutu pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Suruh secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir. Hanya pada tahun 2018 saja tidak terjadi peningkatan indeks mutu pelayanan terhadap masyarakat dari target yang ditetapkan. b) Indikator 2 : Persentase Peningkatan Jumlah pelayanan pada kecamatan Secara umum jumlah pelayanan di Kecamatan Suruh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2017 dan tahun 2020 yang tidak mengalami peningkatan jumlah pelayanan. Terutama pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah pelayanan di kecamatan yang cukup signifikan karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Pandemi tersebut sangat berpengaruh terhadap pelayanan di kecamatan karena mengharuskan perubahan layanan masyarakat menjadi daring (online). Sementara itu kendala jaringan di wilayah Kecamatan Suruh menjadikan masyarakat enggan/menunda untuk mengajukan pelayanan. Namun secara umum pelayanan di Kecamatan Suruh tetap dilakukan baik secara daring (online) maupun pelayanan tatap muka secara terbatas dan dengan menerapkan protocol kesehatan. Berikut ini adalah produk pelayanan di Kecamatan Suruh :
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 31 Tabel 2.8 Produk Pelayanan Kecamatan Suruh No Jenis Pelayanan 1 Pembuatan Dokumen IMB 2 Pembuatan Dokumen SPPL 3 Rekomendasi Pengajuan Proposal Bantuan 4 Rekomendasi Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu 5 Rekomendasi Legalisasi Permohonan Jamkesda/JKN 6 Rekomendasi Nikah Talak Cerai Rujuk (NTCR) 7 Rekomendasi Legalisasi Surat Keterangan Mencari Kerja 8 Rekomendasi Pengantar Pembuatan KTP Elektronik 9 Rekomendasi Pembuatan KTP, Hilang/Rusak 10 Pembuatan KK 11 Penerbitan surat pindah luar/dalam wilayah 12 Rekomendasi Legalisasi Permohonan SKCK 13 Rekomendasi Legalisasi permohonan ahli waris 14 Rekomendasi Pembuatan /pembetulan Akta Kelahiran 15 Rekomendasi Pembuatan / pembetulan Akta Kematian c) Indikator 3 : Persentase Partisipasi masyarakat terhadap usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat Kecamatan, mengalami tren kenaikan. Hal ini bisa jadi disebabkan karena : Masih tingginya animo masyarakat terhadap pembangunan yang dibuktikan dengan masih banyaknya jumlah usulan pembangunan dalam musrenbang tingkat kecamatan Kepercayaan masyarakat yang masih cukup tinggi terhadap pembangunan yang dilkasanakan oleh Pemerintah Kabupaten Semarang khususnya di wilayah Kecamatan Suruh, yang dibuktikan dengan kehadiran/partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kecamatan d) Indikator 4 : Persentase Jumlah usulan prioritas pembangunan yang terakomodir, mengalami tren kenaikan. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kemampuan keuangan daerah dalam mendanai program-program pembangunan yang direncanakan. Hal ini tentunya akan berdampak pada semakin tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan sehingga akan diiringi dengan
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 32 partisipasi yang lebih aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proses pembangunan oleh masyarakat. e) Indikator 5 : Persentase Kehadiran pelaksanaan musrenbang, tren capaian nya terpenuhi. Artinya partisipasi masyarakat dalam musrenbang tingkat kecamatan selalu terpenuhi sesuai dengan pendanaan yang tersedia. Hal ini juga bermakna : Tumbuhnya keinginan masyarakat untuk lebih terlibat dalam mengamati, menganalisa kebutuhan prioritas pembangunan Timbulnya keinginan masyarakat mengamati kinerja pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan kebijakan pembangunan yang bersifat urgen dan berdampak langsung kepada masyarakat. f) Indikator 6 : Persentase pembinaan kemasyarakatan, secara umum capaiannya mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya anggaran yang tersedia di Kecamatan Suruh dari tahun ke tahun. Pembinaan yang dilakukan terhadap Lembaga kemasyrakatan yang menjadi kewenangan pembinaan oleh kecamatan dilakukan oleh seksi tata pemerintaha, seksi pembangunan dan pemberdayaan masyrakat dan desa, seksi kesejahteraan rakyat dan seksi ketentraman dan ketertiban umum. Berikut ini adalah daftar Lembaga Kemasyarakatan yang menjadi kewenangan pembinaan oleh Kecamatan Suruh : Tabel 2.9 Lembaga Kemasyarakatan Yang Menjadi Kewenangan Pembinaan Oleh Kecamatan No Lembaga Masyarakat Kondisi 2021 1 BPD 17 2 LKMD 17 3 PKK 17 4 Karang Taruna 17 5 Linmas 496 6. BUMDES 17 7. BAZIZ 17
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 33 Adapun hasil Pencapaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Suruh selama 5 Tahun terakhir adalah sebagaimana tabel 2.10 di bawah ini :
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 34 Tabe Anggaran dan Realisasi Pendan Kabupate Uraian Program/Kegiatan Anggaran Pada Tahun ke- Re 2016 2017 2018 2019 2020 2016 20 PENDAPATAN DAERAH 5.475.000 BELANJA DAERAH 2.167.749 1.941.164 2.179.336 2.330.036 1.998.193 2.112.386 1.89 Belanja Tidak Langsung 1.755.984 1.534.887 1.671.769 1.728.251 1.574.888 1.704.797 1.49 - Belanja Pegawai 1.755.984 1.534.887 1.671.769 1.728.251 1.574.888 1.704.797 1.49 Belanja Langsung 411.765 406.277 507.567 601.785 423.305 407.589 40 - Belanja Pegawai 32.005 31.630 34.400 40.470 39.620 32.005 3 - Belanja barang dan jasa 294.960 357.447 468.167 507.015 377.435 290.784 35 - Belanja Modal 84.800 17.200 5.000 54.300 6.250 84.800 1 J U M L A H 2.167.749 1.941.164 2.179.336 2.330.036 1.998.193 2.112.386 1.89
el 2.10 naan Pelayanan Kecamatan Suruh n Semarang alisasi Anggaran Pada Tahun keRasio antara Realisasi dan Anggaran tahun keRata-rata Pertumbuhan 017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran Realisasi 5.475.000 96.502 2.121.673 2.263.380 1.936.179 0,97 0,98 0,97 0,97 0,97 (33.911) (35.241) 91.412 1.617.368 1.664.417 1.515.838 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 (36.219) (37.792) 91.412 1.617.368 1.664.417 1.515.838 0,97 0,97 0,97 0,96 0,96 (36.219) (37.792) 05.090 504.305 598.963 420.341 0,99 1,00 0,99 1,00 0,99 2.308 2.550 31.630 34.400 40.470 39.620 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.523 1.523 56.260 464.905 504.193 374.471 0,99 1,00 0,99 0,99 0,99 16.495 16.737 7.200 5.000 54.300 6.250 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 (15.710) (15.710) 96.502 2.121.673 2.263.380 1.936.179 0,97 0,98 0,97 0,97 0,97 (33.911) (35.241)
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 35 Berdasarkan rasio antara anggaran dengan realisasi pendanaan kinerja pelayanan di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dapat dikatakan bahwa pendanaan terhadap kinerja pelayanan di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang bisa berjalan dengan baik. Penganggaran belanja langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun secara umum mengalami kenaikan. Kecuali pada tahun 2020 dengan adanya pandemic COVID-19 yang melanda negara kita berimbas adanya refocusing anggaran untuk penanganan pandemi sehingga struktur anggaran di tahun tersebut mengalami pengurangan jumlah anggarannya. Sementara untuk penganggaran belanja tidak langsung berbanding lurus dengan jumlah pegawai yang ada di tahun yang bersangkutan. Sementara itu rasio antara realisasi dan anggaran selama 5 tahun selalu di atas 95%. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Suruh Dalam rangka mengembangkan pelayanan yang ada, kita dihadapkan oleh tantangan yang ada yang bisa mempengaruhi tugas pokok dan fungsi Kecamatan dalam usaha mengembangkan pelayanan Kecamatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun tantangan tersebut antara lain : 1. Di era teknologi informasi sekarang ini peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur yang berintegritas, inovatif dan melek IT adalah sebuah keniscayaan 2. Tingginya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan, sehingga perlunya pengembangan sistem PATEN yang berbasis IT. 3. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. 4. Undang-undang No 6 Tahun 2014 mengamanatkan anggaran desa yang semakin besar (10% APBN). Hal ini menjadi pekerjaan ekstra untuk pendampingan perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporannya, mengingat keterbatasan Sumber Daya Aparatur di Desa dan Kecamatan.
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 36 5. Penguatan Desa tidak hanya sebatas kegiatan infrastruktur, namun perlu penguatan ekonomi yang didorong dengan peningkatan ketrampilan, pengatahuan dan permodalan yang tidak lain harus dengan pengoptimalan pengalokasian dana desa. 6. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di wilayah Kecamatan Suruh perlu upaya konkrit dan sistematis untuk mengurangi/menurunkan angka kemiskinan tersebut. 7. Kondisi geografis Kecamatan Suruh dengan kontur tanah naik turun dan perbukitan menyebabkan beberapa desa menjadi daerah rawan bencana seperti kebakaran, longsor dan angin puting beliung. Peluang : Peluang yang sangat mendukung Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dalam mengembangkan pelayanan yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi antara lain : 1. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dapat meningkatkan peran Kecamatan Suruh dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;: 2. Adanya pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat Suruh yang di tuangkan dalam Perbup Nomor 117 Tahun 2013; 3. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Suruh . 4. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai; 5. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 37 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SURUH 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bertolak dari kondisi pelayanan Kecamatan Suruh dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Suruh, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan yang berkembang di Kecamatan Suruh yang berhasil diidentifikasi adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Identifikasi permasalahan Perangkat Daerah No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Data Pendukung 1 Belum optimalnya penyelanggaraa n urusan pemerintahan umum di Kecamatan. Belum optimalnya penyelenggaraa n kegiatan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati kepada Camat. − Belum efektifnya koordinasi penyelenggaraan keamanan & ketertiban umum; Belum Optimalnya Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, kelurahan/desa, pemberdayaan masyarakat yang tertib, efektif dan akuntable − Belum efektifnya koordinasi penyelenggaraan penegakan perda, − Belum efektifnya koordinasi pemeliharaan sarana & prasarana umum dan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan − Belum efektifnya koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat; − Rendahnya kapasitas SDM perangkat desa / Kelurahan; − Belum optimalnya partisipasi kelembagaan desa dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di desa; − Pemahaman dan penguasaan aturan perundang-undangan yang masih lemah; − Kapasitas Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang masih rendah; Skor IKM Kecamatan Suruh 2017 : 85.64 2018 : 82 2019 : 84.42 2020 : 87.30
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 38 No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah Data Pendukung Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan umum/ publik − Keterbatasan kapasitas SDM di kecamatan; − Kurangnya Inovasi dan standarisasi pelayanan - Jumlah Pegawai yang tersedia : 18 orang dari 28 yang dibutuhkan - Belum mempunyai inovasi pelayanan Berdasarkan pada analisa lingkungan internal dan eksternal yang telah dilakukan, maka dapat ditetapkan faktor–faktor kunci keberhasilan sebagai berikut: 1. Adanya penguatan kelembagaan Kecamatan Suruh 2. Adanya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keinginan untuk senantiasa meningkatkan wawasan dan pengetahuannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Suruh; 3. Tersedianya anggaran yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Suruh; 4. Adanya Standar Operasioanal Prosedur (SOP) dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan yang efektif dan efisien; Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kecamatan Suruh tidak lepas dari permasalahan-permasalahan (klasik), antara lain sebagai berikut : 1. Jumlah dan kemampuan personil PNS yang ada di Kecamatan Suruh sangat terbatas jika dibandingkan dengan tugas pokok fungsi yang harus diemban, sehingga tidak semua pekerjaan diampu oleh personil yang cakap dan memadai. Terutama petugas teknis yang menangani perijinan. Tentu saja hal ini berdampak pada penacapaian target kinerja yang kurang serta pelayanan yang kurang optimal. 2. Budaya kerja yang cenderung pragmatis sehingga minimnya inovasi kegiatan yang dihasilkan mengakibatkan nuansa kerja monoton sedikit banyak berdampak terhadap kualitas pelayanan. 3. Jaringan internet yang tidak optimal menghambat kecepatan pemberian layanan.
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 39 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Semarang Visi Pembangunan Kabupaten Semarang Tahun 2021-2026 dirumuskan oleh Bupati Semarang sebagai berikut : BERSATU, BERDAULAT BERKEPRIBADIAN, SEJAHTERA DAN MANDIRI (BERDIKARI), DENGAN SEMANGAT GOTONG-ROYONG BERDASARKAN PANCASILA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BER-BHINNEKA TUNGGAL IKA Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut : Bersatu Bersatu bermakna bersama-sama saling menyatu tanpa memandang ciri ras, suku, agama dan lain-lain, agar dapat mencapai tujuan bersama yaitu Kabupaten Semarang yang BERDIKARI. Berdaulat Berdaulat bermakna perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan partisipasi masyarakat. Berkepribadian Berkepribadian bermakna masyarakat yang berkepribadian dan mampu menghormati dirinya sendiri dan masyarakat lainnya serta dapat berkomunikasi dan berdiplomasi dengan baik dengan masyarakat lainnya. Sejahtera Sejahtera bermakna mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya baik aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia yang didukung dengan kebebasan kehidupan beragama dan bernegara. Mandiri Mandiri bermakna mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar, sederajat serta saling berinteraksi dengan daerah lain, dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Dengan semangat gotong-royong, berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan misi yang ditetapkan untuk mencapai visi diatas di dalam RPJMD rumusannya dapat dielaborasi sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas SDM unggul yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 40 Meningkatkan kualitas SDM unggul dimaksudkan untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berkepribadian dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga memiliki kemampuan untuk bersaing dalam memperoleh pekerjaan maupun menciptakan lapangan pekerjaan. Hal tersebut perlu didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendidikan, kesehatan, lingkungan perumahan dan permukiman yang memadai. 2. Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI), perdagangan, jasa serta sektor lain yang berwawasan lingkungan. Meningkatkan kemandirian perekonomian dimaksudkan untuk mengembangkan potensi unggulan daerah meliputi industri, pertanian dan pariwisata dengan mendorong masyarakat untuk meningkatkan kegiatan usaha ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal, sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi dirinya dan orang lain dalam rangka meningkatkan pendapatan. Pengembangan potensi unggulan tersebut dilakukan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan swasta serta sinergi dengan sektor-sektor lain seperti perdagangan dan keuangan sehingga akan didapatkan produk daerah yang memiliki daya saing. Pemanfaatan sumber daya daerah terutama yang rentan terhadap kelestarian/kerusakan lingkungan seperti air, bahan tambang dan lain-lain dilakukan secara terpadu sehingga dapat dijaga kelestariannya. 3. Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan professional. Pemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang dapat menjadi fasilitator pembangunan bagi masyarakat, agar masyarakat mampu berperan sebagai pelaku sekaligus sebagai sasaran pembangunan, sehingga proses pencapaian tujuan pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dibutuhkan sistem kelembagaan yang inovatif dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif.
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 41 4. Meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerataan pembangunan meliputi sarana prasarana yang memadai, layak dan merata diseluruh wilayah dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pembangunan daerah. Terpenuhinya sarana prasarana dapat meningkatkan kemandirian, perekonomian daerah dan investasi. Tersedianya sarana prasarana sumber daya air akan mendorong upaya peningkatan produktivitas pertanian sedangkan sarana dan prasarana transportasi yang memadahi, akan menjamin kelancaran distribusi orang dan barang, serta mendorong investasi di daerah. 5. Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan Pada dasarnya keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan akan sangat bergantung pada adanya kerjasama yang sinergi antar semua pelaku pembangunan, yaitu pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu didorong dengan terciptanya peran serta dan kemandirian masyarakat disemua lapisan tanpa membedakan gender dengan memperhatikan hak-hak tumbuh kembangnya anak yang memberikan jaminan kepastian hukum dan penegakan HAM. 6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya. Potensi sumber daya alam yang besar dan beraneka ragam harus dapat dikelola secara benar dengan tetap mengedepankan asas keseimbangan lingkungan, efisiensi dan terjaga kelestariannya dengan cara menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan. 7. Meningkatkan pemberdayaan pemuda, olahraga serta melestarikan seni dan budaya lokal. Pemberdayaan pemuda dengan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda sehingga dapat menanamkan jiwa revolusione, kompetitif , optimis, bermoral dan berbudaya. Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Semarang tersebut Kecamatan Suruh dengan pelimpahan kewenangan yang ada berupaya untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Bupati terpilih dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mengemban tugas “Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati”. Sesuai tugas dan fungsi kecamatan, maka jika dikaitkan
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 42 dengan visi misi Bupati Semarang terpilih adalah misi ketiga (3) yaitu Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan professional. Selain itu, Bupati Semarang memiliki beberapa Program Unggulan yang harus direalisasikan selama periode jabatan. Kecamatan Suruh berkomitmen untuk mendukung terwujudnya program unggulan Bupati sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dilimpahkan ke kecamatan yaitu : 1. Meningkatkan upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan dan Dampak Penyebaran Wabah Covid – 19, diantaranya : a. Memaksimalkan Sosialisasi Protokol Kesehatan, Pemberian Bantuan Masker, Hand sanitizer, Disinfektan, Tempat Cuci Tangan ditempat Ruang Publik, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, serta Operasi Yustisi Penegakan disiplin Masyarakat terhadap Protokol Kesehatan. b. Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat bagi yang terpapar Covid – 19 dan yang diisolasi mandiri, dibantu Jaring Pengaman Sosial / Makanan Siap Saji dan Vitamin selama masa Isolasi. c. Mendukung Program Jogo Tonggo 2. Peningkatan Reformasi Birokrasi 3. Pembangunan Mall Pelayanan Publik 4. Pemberdayaan dan Pemberian Insentif Pengurus Tim Penggerak PKK Tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten 5. Pemberdayaan BUMDes dan bantuan keuangan desa 6. Melestarikan Budaya Lokal dengan upaya diantaranya memakai Pakaian Gagrak Semarang bagi Pegawai Instansi Pemerintah Daerah, BUMD dan Pemerintah Desa. 7. Pemberdayaan karang taruna. Telaah visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Semarang berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :