RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 43 Tabel 3.2 Telaah visi, misi dan program Bupati Semarang Visi : Bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri (BERDIKARI) dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik IndonesiaNKRI yang ber Bhinneka Tunggal Ika. N o Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Permasalaha n Pelayanan PD Faktor Pendorong Penghambat 1. Misi ke 3 : Meningkatkan pemerintahan yang baik, bersih, demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan professional. 1. menyelenggar akan urusan pemerintahan umum. 2. Mengkoordin asikan kegiatan pemebrdayaan masyarakat 3. Mengkoordin asikan upaya penyelenggara an ketentraman dan ketertiban umum 4. Mengkoordin asikan penerapan & penegakan perda dan perbup 5. Mengkoordin asikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 6. Mengkoordin asikan penyelenggara an kegiatan pemerintahan yg dilakukan oleh PD tingkat kecamatan 7. Membina dan mengawasi penyelenggara an kegiatan desa a. Belum Optimalnya Penyelengga raan pemerintaha n Kecamatan, pemberdaya an masyarakat b. Belum optimalnya penyelengga raan kegiatan pemerintaha n umum yang dilimpahkan Bupati kepada Camat Dukungan pendanaa n program /kegiatan Keterbuka an informasi Adanya system informasi manajeme n berbasis teknologi informasi yang menunjan g pelaksana an tugas Keterbatasa n sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi Keterbatasa n sarana dan prasarana pelayanan publik 2. Program : Meningkatkan upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan dan Dampak Penyebaran Wabah Covid – 19 Peningkatan Reformasi Birokrasi Pembangunan mall pelayanan publik Pemberdayaan & pemberian insentif pengurus TP PKK Tingkat desa, kec dan kab Pemberdayaan BUMDes dan bantuan keuangan desa Melestarikan budaya lokal dengan upaya diantarnya pakaian gagrak semarang Pemberdayaan karang taruna
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 44 3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kab/Kota Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024 bahwa Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan - 71 - pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Sedangkan Misi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yaitu : 1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri. 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. 3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas. Kecamatan Suruh berkomitmen mendukung terwujudnya visi dan misi Kementrian Dalam Negeri sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Kecamatan melalui program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian visi dan misi tersebut. 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 45 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang. RTRW berfungsi sebagai : 1. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; 2. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi : 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya; 2. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; 3. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan; 4. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan 5. Penataan ruang kawasan strategis. Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Kabupaten Semarang merupakan pelaksanaan Undang–Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 15 memberikan amanah kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KLHS, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. 3.5 Penentuan Isu–isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak dan berjangka panjang dimasa datang. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Suruh selama 5 (lima) tahun berdasarkan permasalahan dan telaah visi, misi, program Bupati serta telaah RTRW/KLHS Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 46 1. Belum optimalnya pelayanan terpadu kecamatan (PATEN). Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) muncul sebagai respon atas dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik serta dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah. Dalam pelaksanaannya, PATEN memerlukan persyaratan substantif, administrative dan teknis sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Syarat substantif yang merupakan pendelegasian sebagain wewenang Bupati kepada Camat sudah ada yang tertuang dalam Keputusan Bupati Semarang Nomor 138/0694/2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Semarang Kepada Camat di Kabupaten Semarang. Pada praktiknya, pembagian jenis kewenangan yang dilimpahkan masih belum jelas antar seksi di kecamatan, sehingga berdampak pada kurang optimalnya tanggung jawab terhadap pelaksanaannya. Syarat administrative meliputi standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan. Dalam hal ini, standar pelayanan dan uraian tugas personil kecamatan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Semarang belum dimiliki. Pelayanan dilaksanakan dengan Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ditetapkan oleh Camat dan belum efektif pelaksanaannya. Hal ini diperparah dengan kondisi SDM pelayanan yang sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Suruh. Kondisi geografis Kecamatan Suruh yang cukup luas dengan basis perdesaan juga menjadi kendala dan tantangan tersendiri dalam upaya mewujudkan dan mendekatkan pelayanan yang prima. Secara teknis, sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan di Kecamatan Suruh sudah cukup baik, sedangkan pelaksana teknis pelayanan yang masih sangat kurang. Inovasi pelayanan public menjadi semakin sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai kendala dan tantangan pelaksanaan PATEN di Kecamatan Suruh.
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 47 2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa serta pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Suruh dilaksanakan oleh 4 seksi dan sekretariat. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat optimalnya penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan seperti efektivitas koordinasi antar seksi, efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang berorientasi hasil, maupun sinergi organisasi dalam mewujudkan pelayanan yang prima. Selain permasalahan internal, kecamatan juga memiliki fungsi pembinaan terhadap desa yang harus dilaksanakan. Dengan keterbatasan personil (baik kuantitas maupun kapasitas personil), kecamatan dituntut memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa (17 desa). Selama ini, kapasitas SDM di desa dan lemahnya koordinasi antar Lembaga desa menjadi kendala dalam mewujudkan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Suruh.
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 48 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Suruh Tujuan (goal) adalah sebagai penjabaran dari misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan sasaran (objective) yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan yaitu biasanya 1 (satu) tahun. Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakantindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Kecamatan Suruh merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah Kabupaten Semarang, yaitu tujuan ke 3 dan sasaran ke 3.1 dan 3.2. Tujuan daerah ke 3 yaitu Meningkatkan penyelenggaraan pemerinatahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Sasaran Daerah ke 3.1 yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dan sasaran daerah 3.2 yaitu Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan daerah dan desa. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Suruh selama periode lima tahun mendatang adalah sebagai berikut : Tujuan : Meningkatkan penyelanggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Indikator kinerja tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat (IKM). Sasaran : 1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan umum/ public. Indikator kinerja : % Capaian Permohonan layanan yang terlayani 2. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat yang tertib, Efektif dan Akuntabel Indikator kinerja : Cakupan Pembinaan Masyarakat
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 49 Pernyataan Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Kecamatan beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 berikut : Tabel 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN SURUH N o Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Sat uan Kondisi Awal Kinerja Target Capaian Kondis i Akhir 202 0 202 1 20 22 202 3 202 4 202 5 202 6 Meningk atkan penyelan ggaraan urusan pemerint ahan umum di Kecamat an Indeks Kepuasan Masyarak at nilai 84,9 7 84, 97 85, 33 85, 67 86, 00 86, 22 86, 44 86,44 Meningkatnya penyelenggar aan pelayanan umum/ publik % Capaian Permohon an layanan yang terlayani % 100 100 100 100 100 100 100 100 Meningkatnya Penyelenggar aan Pemerintahan dan Pemberdayaa n Masyarakat yang tertib, Efektif dan Akuntabel Cakupan Pembinaa n Masyarak at % 75 75 75 87,5 100 100 100 100
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 50 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 5.1 Strategi dan Kebijakan Kecamatan Suruh Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitas, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program. Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Tujuan dan sasaran Kecamatan Suruh pada hakikatnya merupakan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki kecamatan, yaitu tujuan daerah ke 3 (Meningkatkan penyelenggaraan yang baik dan bersih (good and clean governance), sasaran ke 3.1 (Meningkatnya kualitas pelayanan publik) dan sasaran 3.2 (Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan). Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Suruh, maka strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang sampai dengan akhir tahun 2026 dirumuskan sebagai berikut : 1. Dalam rangka mewujudkan sasaran ”Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Umum / Publik”, strategi yang digunakan adalah : Meningkatkan efektivitas tata kelola dan pendukung penyelenggaraan pelayanan publik pada Kecamatan Suruh. Arah Kebijakan yang ditetapkan adalah: 1) Optimalisasi pelaksanaan SOP guna mewujudkan pelayanan prima 2) Peningkatan kapasitas SDM pelayanan 3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum/ publik
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 51 2. Dalam rangka mewujudkan sasaran “Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang tertib, efektif dan akuntabel” maka ditetapkan strategi: Meningkatkan efektivitas managemen penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat. Arah Kebijakan yang ditetapkan adalah: 1) Peningkatan kapasitas dan partisipasi kelembagaan dan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan 2) Optimalisasi sosilisasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahandesa/kelurahan 3) Optimalisasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan 4) Peningkatan kapasitas SDM perangkat desa/kelurahan 5) Peningkatan Kapasitas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di desa dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan Untuk lebih jelasnya, rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Suruh dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Suruh Visi Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri (Berdikari), Dengan Semangat Gotong Royong Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika Misi 3 Meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) Tujuan ke 3 : Meningkatkan penyelenggaraan yang baik dan bersih (good and clean governance) Sasaran ke-3.1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik Sasaran ke-3.2 : Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Meningkatkan penyelanggara an urusan pemerintahan umum di Kecamatan 1 Meningkatnya Penyelenggara an Pelayanan Umum / Publik Meningkatkan efektivitas tata kelola dan pendukung penyelenggaraan pelayanan publik pada Kecamatan Suruh 1 Optimalisasi pelaksanaan SOP guna mewujudkan pelayanan prima 2 Peningkatan kapasitas SDM pelayanan 3 Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang pelayanan umum/ publik
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 52 Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan 2 Meningkatnya Penyelenggara an pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang tertib, efektif dan akuntabel Meningkatkan efektivitas managemen penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemberdayaan masyarakat 1 Peningkatan kapasitas dan partisipasi kelembagaan dan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan 2 Optimalisasi sosilisasi dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahandesa/k elurahan 3 Optimalisasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan 4 Peningkatan kapasitas SDM perangkat desa/kelurahan 5 Peningkatan Kapasitas Tim Pelaksana Kegiatan ( TPK ) di desa dan Kelompok Masyarakat (Pokmas) di Kelurahan
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 53 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Suruh selama 5 tahun ke depan (2021-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Suruh. Untuk selanjutnya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Suruh akan mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Semarang selama 5 tahun ke depan. Kecamatan Suruh merencanakan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk 5 tahun ke depan yang terdiri dari 6 program, 17 kegiatan serta 29 sub kegiatan. Adapun rincian program, kegiatan dan subkegiatan tersebut adalah sebagai berikut: PROGRAM a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik c) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan d) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum e) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum f) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut : 1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan : 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2. Kegiatan Administrasi Keuangan 3) Penyediaan Gaji danTunjangan ASN 4) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 3. Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah 5) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 4. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah 6) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 54 7) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor 9) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 10) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11) Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 13) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 14) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 15) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Program : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan. 2) Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 1) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 55 Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2) Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 3) Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1) Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan 2) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 3) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa 4) Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif 6.2. Indikator Kinerja Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Suruh berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Permenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/PD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran.
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 56 Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Suruh disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran. 6.3 Kelompok Sasaran Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Suruh adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. 6.4 Pendanaan Indikatif Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Suruh bersumber pada dana APBD Kabupaten Semarang. Untuk mengetahui secara rinci tentang program, kegiatan, indicator, kelompok sasaran dan pendanaannya dapat kita lihat pada tabel 6.1 sebagaimana terlampir.
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 57 Tabel RENCANA ROGRAM, KEGIATAN DAN KABUPATEN Tuju an Sasar an Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Data Capai an Pada Tahu n Awal Pere ncan aan Satu an Tahun 2021 Targe t Rp (000) T (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Meni ngkat kan penye lengg araan urusa n peme rinta han umu m di Keca mata n Indeks Kepuasan Masyarakat nilai 84,97 84,97 8 1. Meni ngkat nya Penye lengg araan Pelay anan Umu m / Publi k % Capaian Permohonan layanan yang terlayani % 100 100 7 0 1 0 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) % 100 100 42.267 7 0 1 0 2 2 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan kegia tan 0 0 - 7 0 1 0 2 2 0 1 0 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan kegia tan 0 0 - 7 0 1 0 2 2 0 2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan umum di Kecamatan orang 5602 6000 39.787 6 7 0 1 0 2 2 0 2 0 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah masyarakat yang terfasilitasi pelayanan umum di Kecamatan orang 5602 6000 39.787 6 7 0 1 0 2 2 0 4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Jumlah masyarakat yang tersosialisasi pelayanan perijinan non usaha di Kecamatan orang 30 30 2.480
l 6.1 N PENDANAAN KECAMATAN SURUH SEMARANG Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja SKPD Pena nggu ngja wab Loka si Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Targe t Rp (000) Targe t Rp (000) Targe t Rp (000) Targe t Rp (000) Targe t Rp (000) Targe t Rp (000) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) (20) (21) (22) 85,33 85,67 86,00 86,22 86,44 86,44 100 100 100 100 100 100 100 109.876 100 110.97 5 100 112.08 5 100 113.20 5 100 114.33 7 100 602.74 5 Kec. Suru h Kec. Suru h 12 70.089 9 70.800 9 71.508 9 72.223 9 72.960 48 357.58 0 12 70.089 9 70.800 9 71.508 9 72.223 9 72.960 48 357.580 6000 39.787 6000 40.175 6000 40.577 6200 40.982 6300 41.377 36.50 0 242.685 6000 39.787 6000 40.175 6000 40.577 6200 40.982 6300 41.377 3650 0 242.685 - - - - - - - - - - - 2.480
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 58 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 7 01 02 2 04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha Jumlah masyarakat yang tersosialisasi pelayanan perijinan non usaha di Kecamatan orang 30 30 2.480 2. Meni ngkat nya Penye leng g araan Peme rinta han dan Pemb erday aan Masy araka t yang tertib , Efekti f dan Akun tabel Cakupan Pembinaan Masyarakat % 75 75 7 01 03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase Lembaga Masyarakat Desa / Kelurahan yang Berperan Aktif dalam Pembangunan % 84,2 9 84,0 3 119.23 3 8 7 01 03 2 01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa yang dibina oleh Kecamatan orang 80 80 13.45 1 7 01 03 2 01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah kader pemberdayaan masyarakat desa yang dibina oleh Kecamatan orang 80 80 13.451 7 01 03 2 03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan kegia tan 11 10 55.782 7 01 03 2 03 02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dilaksanakan kegia tan 11 10 55.782 7 01 03 2 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Covid di Kecamatan bulan 0 8 50.000 7 01 03 2 05 03 Pembinaan Penanganan Covid -19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Covid di Kecamatan bula n 0 8 50.000 7 01 04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase lembaga kemasyarakatan aktif terlibat dalam kegiatan yg menunjang ketenteraman dan ketertiban di masyakarat % 84,2 9 84,0 3 12.123 8 7 01 04 2 01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah pemangku kepentingan bidang ketentraman dan ketertiban yang terkoordinasikan lemb aga 1 1 12.123
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17 ) (18) (17) (20) (21) (22) - - - - - - - - - - - 2.480 75 87,5 100 100 100 100 85,7 1 140.887 88,2 4 142.29 6 89,9 2 149.41 0 93,2 8 156.89 1 100, 00 164.72 5 100, 00 873.44 2 Kec. Suru h Kec. Suru h 80 37.405 80 38.810 80 40.760 80 42.798 80 44.440 480 217.66 4 80 37.405 80 38.810 80 40.760 80 42.798 80 44.440 480 217.664 10 103.482 10 103.48 6 10 108.65 0 10 114.09 3 10 120.28 5 62 605.778 10 103.482 10 103.486 10 108.650 10 114.093 10 120.285 62 605.778 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 8 50.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 8 50.000 85,7 1 15.523 88,2 4 16.299 89,9 2 17.114 93,2 8 17.970 100, 00 18.868 100 97.897 Kec. Suru h Kec. Suru h 1 15.523 1 16.299 1 17.114 1 17.970 1 18.868 1 97.897
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 59 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 7 01 04 2 01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan yang dilaksanakan kegia tan 5 5 12.123 7 01 05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Cakupan Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum kepada Desa/Kelurahan % 100 100 77.115 7 01 05 2 01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Jenis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Camat jenis 5 5 77.115 7 01 05 2 01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Jumlah kegiatan Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang dilaksanakan kegia tan 6 6 52.115 7 01 05 2 01 08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah fasilitasi kegiatan Forkompincam yang dilaksanakan kegia tan 12 12 25.000 7 01 06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan di Desa/Kelurahan % 100 100 97.407 7 01 06 2 01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Jumlah kegiatan fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa/kelurahan yang dilaksanakan kegia tan 20 20 97.407 7 01 06 2 01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Jumlah Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang dilaksanakan kegia tan 5 5 38.888 7 01 06 2 01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Jumlah Kegiatan Pembinaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilaksanakan kegia tan 12 12 49.089 7 01 06 2 01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Monitoring Pelaksanaan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa kegia tan 1 1 2.630 7 01 06 2 01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan kegia tan 2 2 6.800
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) (20) (21) (22) 8 15.523 8 16.299 8 17.114 9 17.970 9 18.868 47 97.897 100 81.465 100 82.280 100 86.394 100 90.714 100 95.249 100 513.21 7 Kec. Suru h Kec. Suru h 5 81.465 5 82.280 5 86.394 5 90.714 5 95.249 5 513.21 7 6 56.465 6 57.030 6 59.894 6 64.214 6 67.749 36 357.467 12 25.000 12 25.250 12 26.500 12 26.500 12 27.500 72 155.750 100 51.398 100 51.912 100 54.507 100 57.233 100 60.095 100 372.55 2 Kec. Suru h Kec. Suru h 3 51.398 3 51.912 3 54.507 3 57.233 3 60.095 61 372.55 2 5 41.968 5 42.262 5 44.372 5 46.590 6 48.920 31 263.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 12 49.089 1 2.630 1 2.650 1 2.785 1 2.925 1 3.070 6 16.690 2 6.800 2 7.000 2 7.350 2 7.718 2 8.105 12 43.773 Kec. Suru h Kec. Suru h
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 60 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2. Meni ngkat kan efekti fitas dan efisie nsi mana jeme n Peran gkat Daera h Nilai LKJiP Perangkat Daerah nilai B B 1. Meni ngkat nya capai an kinerj a Peran gkat Daera h Persentase Capaian Indikator Utama (IKU) Perangkat Daerah % 209,9 7 209,9 7 2 7 Kewilayahan 7 01 Kecamatan SURUH 2.130.5 86 7 01 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah % 100 100 1.782.4 41 7 01 01 2 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun doku men 29 30 14.698 7 01 01 2 01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun (Renstra, Renja, RKA Penetapan dan perubahn, DPA Penetapan dan perubahan) doku men 6 7 7.700 7 01 01 2 01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang disusun (LKPJ, LKjIP, Evaluasi renja tw 1,2,3,4) doku men 23 23 6.998 7 01 01 2 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Jenis Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun jenis 9 9 1.551.3 36 7 01 01 2 02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Laporan Realisasi Gaji dan Tunjangan ASN yang disusun doku men 24 24 1.533.4 76 7 01 01 2 02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang disusun doku men 84 84 17.860 Jumlah Bulan Penyediaan Honor Pengelola Keuangan bulan 12 12 7 01 01 2 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Jenis Asuransi Barang Milik Daerah yang Dibayarkan (Gedung, Kendaraan Roda 4, Kendaraan Roda 2) jenis 0 3 6.500
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) (20) (21) (22) B B B BB BB BB - 210,3 3 214,8 3 219,3 3 219,5 6 219,7 8 219,7 8 - 2.332.89 0 2.522.5 62 2.538.3 10 2.576.0 01 2.614.6 62 14.715. 011 100 1.933.74 1 100 2.118.8 00 100 2.118.8 00 100 2.139.9 88 100 2.161.3 88 100 12.255. 158 Kec. Suru h Kec. Suru h 29 14.698 29 17.000 29 17.000 29 17.170 29 17.341 175 97.907 6 7.700 6 8.500 6 8.500 6 8.585 6 8.670 37 49.655 23 6.998 23 8.500 23 8.500 23 8.585 23 8.671 138 48.252 9 1.726.68 6 9 1.821.1 44 9 1.821.1 44 9 1.839.3 56 9 1.857.7 49 5 4 10.617. 415 24 1.709.144 24 1.800.1 44 24 1.800.1 44 24 1.818.1 46 24 1.836.3 27 14 4 10.497. 381 84 17.542 84 21.000 84 21.000 84 21.210 84 21.422 504 120.034 12 1 2 12 12 12 72 3 6.500 3 8.500 3 8.500 3 8.585 3 8.670 3 47.255
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 61 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 7 01 01 2 03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Barang Milik Daerah yang Diasuransikan (Gedung, Kendaraan) unit 0 8 6.500 7 01 01 2 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Jenis Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang dilaksanakan bulan 12 12 2.800 7 01 01 2 05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Pegawai yang mendapat pakaian dinas dan perlengkapannya orang 0 0 - 7 01 01 2 05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Laporan administrasi kepegawaian yang disusun doku men 29 29 2.800 7 01 01 2 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah bulan 12 12 55.825 7 01 01 2 06 02 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor (pengisian tabung gas, pembayaran jasa instruktur senam, makanan dan minuman pegawai/tamu) bulan 12 12 33.325 7 01 01 2 06 03 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD kegia tan 5 5 22.500 7 01 01 2 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Jenis Barang Milik Daerah yang Diadakan jenis 1 1 46.864 7 01 01 2 07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan kantor yang dipenuhi sesuai kebutuhan unit 2 3 46.864 7 01 01 2 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan jenis 3 3 64.681 7 01 01 2 08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Bulan Pelaksanaan Pengelolaan Surat Menyurat bulan 12 12 4.160 7 01 01 2 08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Bulan Penyediaan Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ) bulan 12 12 22.210 7 01 01 2 08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Bulan Penyediaan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor) bulan 14 14 38.311
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) (20) (21) (22) 8 6.500 8 8.500 8 8.500 8 8.585 8 8.670 8 47.255 12 2.800 12 3.500 12 3.500 12 3.535 12 3.570 72 19.705 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 29 2.800 29 3.500 29 3.500 29 3.535 29 3.570 174 19.705 12 50.505 12 70.500 12 70.500 12 71.205 12 71.918 72 390.45 3 12 33.325 12 40.500 12 40.500 12 40.905 12 41.315 72 229.870 5 17.180 6 30.000 6 30.000 6 30.300 6 30.603 34 160.583 1 26.769 1 50.000 1 50.000 1 50.500 1 51.005 6 275.13 8 5 26.769 8 50.000 8 50.000 8 50.500 8 51.005 40 275.138 3 74.991 3 79.238 3 79.238 3 80.427 3 81.233 18 459.80 8 12 4.160 12 4.576 12 4.576 12 4.621 12 4.670 72 26.763 12 32.520 12 32.520 12 32.520 12 33.243 12 33.575 72 186.588 14 38.311 14 42.142 14 42.142 14 42.563 14 42.988 84 246.457
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 62 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 7 0 1 0 1 2 0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan jenis 3 3 39.737 7 0 1 0 1 2 0 9 0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan yang dipenuhi pembayaran pajaknya (Roda 4 dan Roda 2) unit 8 8 17.500 7 0 1 0 1 2 0 9 0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah peralatan kantor yang dipelihara sesuai kebutuhan unit 6 6 16.437 7 0 1 0 1 2 0 9 0 9 Pemeliharaan/Rehabil itasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara/direhabilitasi unit 1 1 5.800
(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (17) (20) (21) (22) 3 30.792 3 68.918 3 68.918 3 69.210 3 69.902 18 347.47 7 8 17.500 8 21.000 8 21.000 8 21.210 8 21.422 8 119.632 6 7.492 6 11.000 6 11.000 6 11.000 6 11.110 6 68.039 1 5.800 1 36.918 1 36.918 1 37.000 1 37.370 6 159.806
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 63 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG DAN URUSAN Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja, bahwa Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan organisasi secara riil. Berdasarkan uraian tersebut maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Suruh, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja pembangunan di Kecamatan Suruh yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Semarang tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang selama 5 tahun kedepan (2021-2026) yang memberikan kontribusi terhadap tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini.
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 64 Tabel 7.1 INDIKATOR KINERJA KECAMATAN SURUH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD No Indikato r Tujuan / Sasaran Bidang Urusan Pemerintaha n dan Program Prioritas Pembanguna n Indikator Kinerja (Outcome) Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD Target Capaian Setiap Tahun Kondi si Kinerj a Pada Akhir Period e RPJM D Sat uan 2020 2021 202 2 202 3 2024 2025 2026 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Kewilayahan 1 Indeks Kepuasa n Masyara kat nilai 84,9 7 84,9 7 85,3 3 85,6 7 86,0 0 86,22 86,44 86,44 % Capaian Permoho nan layanan yang terlayani % 100 100 100 100 100 100 100 100 Program Penyelenggar aan Pemerintaha n Dan Pelayanan Publik Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN) % 100 100 100 100 100 100 100 100 Cakupan Pembina an Masyara kat % 75 75 75 87,5 100 100 100 100 Program Pemberdayaa n Masyarakat Desa Dan Kelurahan Persentase Lembaga Masyarakat Desa/Kelura han yang berperan aktif dalam pembanguna n % 84,2 9 84,0 3 85,7 1 88,2 4 89,9 2 93,28 100 100 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum Persentase Lembaga Kemasyaraka tan aktif terlibat dalam kegiunjang ketentanram an dan ketertiban di masyarakat % 84,2 9 84,0 3 85,7 1 88,2 4 89,9 2 93,28 100 100 Program Penyelenggar aan Urusan Pemerintaha n Umum Persentase cakupan fasilitasi urusan pemerintaha n umum kepada Desa/Kelura han % 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00 100,0 0 100,0 0 100,00 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintaha n Desa Persentase tertib administrasi pelaksanaan pembanguna n dan pemerintaha n di Desa/Kelura han % 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00 100, 00 100,0 0 100,0 0 100,00
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 65 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten/ Kota Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Meningk atkan efektivita s dan efisiensi manajem en Perangka t Daerah Nila i LKjI P B B B B B BB BB BB Meningk atnya capaian kinerja Perangka t Daerah Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah % 209,9 7 209,9 7 210,3 3 214,8 3 219,3 3 219,56 219,78 219,78 Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah Kabupaten/ Kota Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah % 100 100 100 100 100 100 100 100 .
RENSTRA Kecamatan Suruh 2021-2026 66 BAB VIII PENUTUP Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan Suruh sebagai salah satu unit kerja yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Semarang, maka Rencana Strategis Kecamatan Suruh merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Semarang merupakan dasar pertimbangan dalam pembuatan tujuan, sasaran, kebijkan, program, kegiatan dan sub kegiatan di Kecamatan Suruh sampai dengan tahun 2026, serta dapat dijadikan acuan kebijakan teknis oleh seluruh Aparatur Kecamatan dan Desa, serta masyarakat di Kecamatan Suruh Rencana Strategis Kecamatan Suruh akan dicapai apabila ada komitmen dari seluruh aparatur dan masyarakat serta adanya sinergi, tanggungjawab dan semangat pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dan bangsa. Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia serta sumber pendanaan yang dibingkai dalam komitmen Bersama organisasi. Demikian semoga Rencana Strategis Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang 2021-2026 dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Suruh, September 2021 CAMAT SURUH KABUPATEN SEMARANG Drs. HADI RIYANTO Pembina Tingkat I NIP. 19650523 1993011002