Road Map RB Kab. Kayong Utara 2021-2023

Pencapaian kinerja serta tingkat efisiensi dalam mendukung pencapaian sasaran
Meningkatnya Ketahanan Bencana dengan indikator kinerja persentase bencana yang
ditangani yang dituangkan dengan gabungan beberapa program dan anggaran dapat
digambarkan dalam tabel berikut :

Pencapaian Kinerja dan Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 85.87% dan realisasi
capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan
sumber dayanya mencapai 14.13%.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Faktor-
faktor utama yang dihadapi adalah pada saat musim kemarau. Dimana bencana yang pertama
sekali yang akan muncul adalah kebakaran hutan dan lahan, hal tersebut dikarenakan
kebiasaan masyarakat petani dalam membuka lahan pertanian secara tradisional, selain
itu kurangnya kesadaran/pengetahuan masyarakat dalam melestarikan dan menjaga hutan
dan lahan gambut. disisi lain wabah kekeringan dan kurangnya air bersih menjadi ancaman
utama wilayah-wilayah yang jauh dari sumber air.

Sedangkan untuk banjir, faktor-faktor utama yang terjadi adalah cuaca yang kurang
menentu dengan curah hujan yang sangat tinggi, Selain itu terjadinya tanggul/pintu air
yang jebol, sehingga air laut yang pasang disertai curah hujan yang tinggi mengakibatkan
air menggenangi beberapa wilayah yang tergolong rendah.

Untuk pengangan covid 19, faktor atau permasalahan yang sering muncul di masyarakat
adalah sering melakukan penolakan ketika dilakukan swab untuk RT PCR, rapid test,
bahkan saat hendak dijemput untuk karantina. Anggapan mereka bahwa mereka sehat-
sehat saja. Padahal mereka tergolong orang tanpa gelaja (OTG) yang bisa saja menularkan
virus corona kepada orang lain

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 81
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam
pencapaian kinerja sasaran ini sebagai berikut :
Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah adalah dengan menjalin koordinasi dengan
semua unsur, baik dengan seluruh OPD terkait, pihak TNI dan POLRI serta dari pemuka-
pemuka masyarakat dalam menanggulangi kemungkinan terjadinya Karhutla selain itu
juga gencar melakukan sosialisasi dalam larangan membakar hutan dan lahan pada saat
musim kemarau.
Untuk penanganan masalah kekeringan, BPDB melakukan tanggap darurat dengan
mengirim bantuan air bersih pada seluruh titik-titik yang terkena dampak kekeringan.
Sedangkan penanganan masalah banjir, BPBD melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial
Kabupaten Kayong Utara dalam memberikan bantuan tanggap darurat dengan memberikan
bantuan logistik pada masyarakat yang terkena bencana banjir.
Upaya untuk penanganan covid 19 yang telah dilakukan pemerintah daerah adalah
melakukan pendataan masyarakat yang keluar dan masuk ke wilayah Kabupaten Kayong
Utara dengan melakukan screening atau pemeriksaan penapisan dengan rapid test, selain
itu penelusuran kontak (tracing) dari kasus positif yang dirawat dengan menggunakan
rapid test atau tes cepat. Di antaranya adalah pada orang terdekat, tenaga kesehatan
yang merawat pasien COVID-19, serta pada masyarakat di daerah yang ditemukan kasus,
serta memberikan edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri pada sebagian hasil
tracing yang menunjukan hasil tes positif dari rapid tes atau negatif dengan gejala untuk
melakukan isolasi mandiri
3. 14. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Keempat belas Serta Perbandingan Realisasi
Kinerja dengan Tahun Sebelumnya dan Terhadap Target Akhir RPJMD

82 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

bbeebbaass KKKKNN ((cclleeaann ggoovveerrnnmmeenntt)) uunnttuukk mmeennuujjuu kkeeppeemmeerriinnttaahhaann yyaanngg bbaaiikk ((ggoooodd

ggoovveerrnnaannccee)).. bbeerriikkuutt ddiijjeellaasskkaann iinnddiikkaattoorr kkiinneerrjjaa ssaassaarraann ddaallaamm mmeennccaappaaii tteerrwwuujjuuddnnyyaa

ttaattaa kkeelloollaa ppeemmeerriinnttaahhaann bbaaiikk ddii KKaabbuuppaatteenn KKaayyoonngg UUttaarraa ::

indikator11..kinNNeiillraajiiaIIKKsMMasaran dalam mencapai terwujudnya tata kelola pemerintahan baik di
Kabupaten IIKnnddaeeykkossngKKeeUpptuuaaarssaaann: MMaassyyaarraakkaatt ((IIKKMM)) aaddaallaahh ddaattaa ddaann iinnffoorrmmaassii tteennttaanngg ttiinnggkkaatt

1. Nilai IKMkkeeppuuaassaann mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg ddiippeerroolleehh ddaarrii hhaassiill ppeenngguukkuurraann sseeccaarraa kkuuaannttiittaattiiff ddaann
ImpnedanesdykaasrpKkpkkpkaaueeueeektbbaannpalluuyymutiitttteeaaayuualltteeahhssiinnffaaanyggnnngaaaggnnttMraadaayyarrssaaiaaapk..sppaeyppeePPtranneeoeedllddrnnlaaaeaaaggyykhppuulaaaakkaanndmtttuuaaa(rrnnmmIaarKminnaahppMessuuayykkm)bbaaeesarrppllipiilaadkkuuepkkaaaaarelssddottaaaneehnnlddgnneaadgguhmmllaaakaannpeetmmuarreruummadlmmppanaeeaayeemmnkksammaaeibbnnnnppcaaafeeannoneerrddroorllaeeiimdllnneemmkagghhaueekkrsnniaaappinnanteeeppllptaanieeaaatyynnnntaaarattttatnniiaaninntfaarrggguaanndrtaddiddhhnpnaaaaaagellrrrrkaaaaiiknmmuppayaaaaatppelnnppkiaalterrerraooaaddnptttssaaiguuueefnnrrssagasataarans
pelayaneevvaaanlluupaassuii bkkliiinnkeerrdjjaaenddgiimmaaannnaamtteuumjjuuaabnnanaadkkhhiniirrgyykaaannngg ahhneetnnaddraaakk hddaiiccraaapppaaiianaadddaallaaanhh kmmeeebnnuyyeetdduiihaakkaaannnnya.
Pengukppueerllaaayynaannkaaennpyyuaaannsggallneebbmiihhebbruaaiipkk,,aklleeabbniihheeelffeiissmiieenne,,nddpaannenlleetbbiniihhg eedffeeakklattiiffmbbeeprrrbboaasssiiess sddaaerrvii akkleeubbauusttuui hhkaainnnerja
dimanammtuaassjuyyaaarrnaakkaaaktt..hir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih

baik, lebih efisien, dan lebih efektGGifrrbaaffeiikkrb33a..22s77is dari kebutuhan masyarakat.
NNiillaaii IIKKMM PPTTeeaammhheeuurrnniinn22ttaa00hh1177KK--aabb22..00KK22aa00yyoonngg UUttaarraa
88877787880044862682..........00000000000000000000
7799..2277 8822..8877 8822..2200 8833..4400
TTaahhuunn 22001177 TTaahhuunn 22001188 TTaahhuunn 22001199 TT22aa00hh22uu00nn

NNiillaaii IIKKMM 7799..2277 8822..8877 8822..2200 8833..4400

BBAABBdSIIauIIIInathuAAKKapUUreaNNlpaTTyaAAanBBnIIpLLaIIenTTnAAdgSSingKKiulIIaNNniEEamRRJJelAAamyaunasakna.nKbeiplaupaeslaanyamnaansytearrsaekbaut tddaappaatt memenuhi kebutuhan
juga dijadik88a44n acuan

bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu

lembaga layanan publik.

Nilai IKM pemerintah Kabupaten Kayong Utara selama tiga tahun terakhir pada
katagori atau angka yang positif bagus, pada tahun 2020 nilai IKM Pemerintah Daerah
sebagaimana grafik diatas berada pada katagori “Baik” dengan nilai interval 83.40.

2. Predikat SAKIP

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan
dalam rangka reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) merupakan instrumen yang sangat penting dan strategis bagi penyelenggaraan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 83
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan

dalam rangka reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) merupakan instrumen yang sangat penting dan strategis bagi

penyelenggaraan pemerintahan, karena instansi pemerintah dipacu untuk terus

pemerintmaehnainng,kkaatkraennakinuasltiatans sikpineemrjaenriynatahsedjaikpacpuereunnctaunkaatne,ruspemlaeksnainnagakna, tkhainngkgaualitas
kinerjanypaelsaepjoarkanpneyrae.nDcaalnamaapne,lpakeslaankasaanndaialna,phaninggang,aSpAeKlIaPpjourgaanmnyean.guDjai laakmunptaeblialiktassanaan
di lapangsaelnu,ruShAKprIoPsejus gyaanmgebnegrluajnigaskuungntambeilliatlausi skeegluiartuanh pervoaslueassiyaatnasgibmeprlleamnegnstuansingyma elalui
kegiatanseehvinaglugaastei rautjiakseibmenpalreamnneynatdaaslianmyarasneghkainmgegnaujtuerpuejmi kereinbteahnaanraynanngyabadika.lam rangka
menuju pemerintahan yang baik.

Grafik 3.28
Nilai EEvvaalluuaassi iSASKAIKPI2P021041-420- 129019

55.23 (n/a) (n/a)

60 48.95 50.43 52.34

50 45.52

40

30

20

10

0 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Sumberdata : Bagian Organisasi

Pada tahun 2019 dan tahun 2020 hasil nilai evaluasi SAKIP Kabupaten Kayong
BAUBtaIIrIaAbKeUlNuTmABkILeIlTuAaSrKsINeEbRaJAgaimana Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang d8i5keluarkan

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sampai
dengan tahun 2018 nilai SAKIP Kabupaten Kayong Utara masih berada pada angka
55.23 dengan kategori “CC” atau Cukup memadai. Dengan angka realisasi sebesar
93.61%, nilai tersebut diperoleh dengan membandingkan target sebesar 59.02
dengan realisasi sebesar 55.23.

3. Tingkat maturitas SPIP

Salah satu target indikator kinerja untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah
tingkat kematangan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atau
disebut tingkat maturasi SPIP. Berdasarkan penilaian Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP), tingkat maturasi SPIP Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
tahun 2020 masih berada di Level 2 dari skala 1-5 sama dengan tahun sebelumnya,
dengan pengertian “Berkembang” dengan karateristik telah melaksanakan praktik
pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya
sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua organisasi. Efektivitas
pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum
ditangani secara memadai. Tindakan Pimpinan menangani kelemahan tidak konsisten.

84 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

4. Tingkat Kapabilitas APIP

Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah suatu kerangka kerja yang
mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern
yang efektif di sektor publik. Saat ini Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kayong
Utara masih di Level – 2 Infrastructure, menunjukan bahwa praktik dan prosedur
Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah masih berkesinambungan dan berulang.
dengan realisasi dan capaian kinerja 100% telah mencapai target yang ditetapkan.

5. Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan

Rencana pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) yang berkualitas dapat terwujud
dengan melakukan perencanaan yang selaras dan terintegrasi antara fungsi pemerintah
dengan penganggarannya. Dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Kayong Utara
tahun 2019-2023 melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019. RPJMD Kabupaten
Kayong Utara tahun 2019-2023 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati
ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas daerah
serta kerangka ekonomi daerah.

Pada tahun 2020, telah dihasilkan dokumen RKPD 2021 yang ditetapkan melalui
Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2021 pada tanggal 6 Juli 2020.

Indikator kinerja persentase kesesuaian dokumen perencanaan diukur dari Jumlah
program prioritas pembangunan dalam RKPD yang sesuai dengan prioritas pembangunan
RPJMD / jumlah program prioritas pembangunan dalam RPJMD x 100%. Pada tahun
2020 terdapat sebanyak 110 program yang ada di dokumen RPJMD sedangkan
program yang ada didokumen RKPD terdapat 103 program prioritas, sehingga tingkat
kesesuaian prioritas pembangunan RKPD dengan prioritas RPJMD adalah 93,64%.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 85
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

6. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan
profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan
dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian
dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate
disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas
sistem pengendalian intern.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sampai dengan 2019
mendapatkan opini audit dari BPK dengan status Opini Wajar dengan pengecualian
(WDP). Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang
kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item
tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran
laporan keuangan secara keseluruhan. untuk tahun 2020 masih opini BPK terhadap
laporan keuangan Pemerintah daerah belum diterbitkan.

7. Persentase Penegakkan Perda

Perilaku kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah ini bukan hanya semata-
mata untuk menunjukan kekuasaan pemerintah, tetapi untuk kepentingan masyarakat
itu sendiri. Pada dasarnya kepatuhan masyarakat adalah indikator keberhasilan dari
peraturan, maka aturan dibuat untuk dipatuhi bukan dilanggar.

Seiring berlakunya otonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai kewenangannya
sendiri untuk membuat peraturan atau kebijakan masing-masing, hal tersebut membuat
peraturan disetiap daerah akan berbeda. Semakin kompleknya permasalahan
dimasyarakat maka semakin banyak pula kebijakan yang akan dibuat untuk mengatasi
masalah yang ada.

Indikator Penegakan Perda terealisasi sebesar 97.00% dari target yang ditetapkan
sebesar 100%, yang dihitung berdasarkan Jumlah pelanggaran perda dibadingkan
dengan Jumlah Total Perda yang ada. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 3 kasus
pelanggaran perda, diantaranya adalah pelanggaran Perda tentang Ketertiban Umum,
Perda tentang Peredaran Minuman Keras, Perda tentang RTRW.

8. Tingkat kematangan organisasi

Penataan kelembagaan di instansi pemerintah akan terus bergulir dari waktu ke
waktu. Setiap kali terjadi perubahan pada peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan organisasi/kelembagaan pasti akan berpengaruh kepada kementerian/
lembaga dan itu akan berpengaruh pula kepada kelembagaan di lingkungan pemerintah

86 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

daerah provinsi dan kabupaten/kota. Organisasi yang sifatnya dinamis, mengalami
perkembangan sesuai dengan kondisi lingkungan yang juga dinamis. Itulah sebabnya,
kelembagaan yang telah dibentuk dan ketika itu dianggap cukup memadai, akan
ditemui kekurangannya seiring dengan perjalanan waktu. Pemahaman tugas dan fungsi
semua lembaga diperlukan untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan
fungsi, pengusulan, penetapan pelaksanaan program/kegiatan serta menciptakan
efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas
dan tidak tumpang tindih dengan indikator kinerja persentase kelembagaan

OPD yang tepat fungsi dan ukuran merupakan salah satu upaya dalam Mendorong
penyelenggaraan Pemerintah yang profesional, bersih dan transparan.

Berdasarkan evaluasi dibidang kelembagaan dari JPD sebanyak 29 dan skor TNPD
944 pada Tahun 2020 diperoleh Tingkat Kematangan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kayong Utara berapa diangka 32,55, nilai tersebut naik jika dibanding
tahun lalu dengan KOD dengan angka 31,43 atau dalam kondisi tingkat kematangan
sedang, dengan realisasi kinerja sebesar 87,97%.

9. Persentase Penerapan SOP

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah mewajibkan
seluruh Organisasi Perangkat Daerah menyusun dan menetapkan prosedur layanan
administrasi pemerintahan yang baku, mudah dan jelas yaitu dengan menyusun standar
operasional prosedur administrasi pemerintahan. SOP merupakan salah satu bagian
penting dalam mencapai tujuan organisasi, dengan disusunnya standar operasional
prosedur administrasi pemerintahan maka proses penyelenggaraan pemerintah menjadi
lebih efektif dan efisien serta mengurangi terjadinya penyimpangan pelaksanaan
tugas dan fungsi aparaturnya.

Berdasarkan hasil monitoring dibidang ketatalaksanaan, pada tahun 2020 telah
tercatat sebanyak 14 OPD yang sudah menetapkan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan dari 29 OPD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 87
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Tahun 2020

10. Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

iK1n0ad.yikoTPmTaneuuetrgjjolsuuiepUraanuknnttaitaniddrsaeaeiikk,rsjllpAsaaeeSttidkNnddaikaasnyolleagaagbnmmknegaistnPPmiafPPS,re..Oa4n11fgP8e00i,kk11y2//tuai822ftn00%igdP00ase00dnunadttdpeeraiisrrdihtsskiaeekoarbbagdmuunaettotdtssteyauuoarnddrsniaaukPghh,sedulassainpaattennilshitggkeaaaaabnpttsaiknFkknayoooynarammmyktppaea6llirliit3httu4addsdaaSeannbOpePmmms.aeeRarnnes4yyyaee4alillr,suua8arrk3uusa,hhit
densmgearentlaipcuasetpimaaiasanpngeakktinkneoargjsnaioitsniefa,blaiesfmseakert.i1f0Ad7pa,a6nb9pi%lasik.koitmaorteosraikp,i atpugliaksasdinaylaamterpheandcaappamiaansytaurjaukaant
10.mTsPeueerjultrimpdspssdapsaueuooiieunkkremmslltnlltnaaeaaadibbtgmttaaieeaksspprrseattrlddeeeapaiimnkkrraahetAgssiiayyrrkeedanSaakbbatgkNeuupplaommnpatteeytgaamrraaaccndsllnnnuuuuniiaPaouutkkgisPssnuufipiidd,mo.ppaariian1ltteoi0uufasbbaanesmmlm1ppeeegik/ssrraaibbmte2aakrriuu.fttaap0uehhttAedt0.uuuukkinap0nnrrAPeeg,,nattmmepeuutbppenpmakkbbiaardsblaaabslliimminniikdelannakggonibeeggkikkmnngtukaaaaacctittonnntaaniiarddstppdeouaaaakasrddrkkdiiieaannnaakasppllyy,attPhaaaaaiaapaemmshht..sipiluaataalaSStppgitnukiisisskkaahgeeagaannsaattaasppii--pnsiaatttdnaaappkFaoodyhhroolaappaaamtrlppttppmautmiirrmmeaamprooannrlpiihisslsspteeettpasseiissdneeessdmcarrnattddppanecpaaaaarpeeimnnpnnmnappaggiterraappaieeoonasnheemmssnyyrreeteuuabbssdutlbbraauuajannaayyuejrkuhhaagguaraannaaaaanhtnnnhnngg
diklahmtaetrenurgssaderiablahultukci eudpkeaundpgaabneprrdaoutskeuusnntpguaeknnmgkeeemnbcbijaaapknaagniannytoakp.aSpmiakasainptaaosjepratipsmeahirsainttiugsgrdaapkneempjeeelraruisnabtnaahhaarandhapeodrlaaahn
pikirhtupajreuuraslnudddiliiatdluuampi adbteuknhagknaendmadbnuaknduganpkgaaatnnddkiajealbadmiijkaaksnaentpiaetpogappnrmgoasanensabjapegreinssegehetiimnagpbgaaanpkgaearjanetlusarusampnebmaerrearhdinadtyaaahn
pdmdauraopknsuatkkddueueetnaassjppeedguiaaarrpiaajaaddanenahhaadnpkdigakkuukeieroodnnabamallnttiaatuujpaubbpbkkakrooea,taddkgnrrpnaaaaagaassnpptnaliiioaangnttdpeettgaaaakmnssntmmaaaibdaplldiianaannagkasggpiijtteasaabbrtehseePstdrraieeakkaipnjhpoopaagiammdninarrigi-pppaGkmtgaateearauanttrahniiarfssakitpiiDpkepueessijar3kgeeemnpl.accla2aaaenets9srrmgerTaaaiaranentnhtpparauaioonbpnhrsstaariiaodgtth2iihisaff0deesd2yyaesr0aaantaeyinnahtarggpuanhjhugkkaaaeeuprmummnnaesrtduuaundiddtkdguiiilaaadrannpralpauaphemmitamkdkteeaeeesnnnnpraggigdalnaainadarrtaaagnnahhh
berkompetisi secara positif yang kemudGiraanfimk 3e.n2g9arah kepada kolaborasi team

P7engiriman Diklat Tahun 2020

4
7

4 000

Diklat Diklat DiklaItI0Pim DiklaIItI0Pim DiklaIVt0Pim
Fungsional Teknis

Diklat Diklat Diklat Pim Diklat Pim Diklat Pim
Fungsional Teknis II III IV

Grafik 3.30

Daftar Diklat sampai dengan tahun 2020
Grafik 3.30
298

300 Daftar Diklat sampai dengan tahun 2020 257

298

320000 257

210000 106 87 41
5
18 6 7 12 106 2 19 87
41
1000 Adm2inistra1t9or Pen5gawas

Jaba18tan PPri6matpaminaa7n Ting1g2i Pengawas
0 Yang belum mengikuti Diklat
Administrator
Jabatan Pimpinan Tinggi
Jabatan Yang terisPi ratJaambaatan yang kosong yang sudah mengikuti Diklat

JabaStuamn Ybaenrgdtaetriasi : BJaabdaatann KyaenpgekgoasownagianyadngansudPaehnmgeenmgibkuatni gDaiknlaSt DMYang belum mengikuti Diklat

Sumberdata : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 90
90
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

88 BAB IPRIEOIMADEARMKINAUTPARNHETKFAOABRBUMIPALASTIITEBNAIRKSOAKYKROIANNSGIEU2R0TA2JA1RA- 2023

Aparatur dan pengembangan SDM, pada tahun 2020 jumlah ASN yang mengikuti

pendidikan dan pelatihan formal hanya sebanyak 11 orang itupun pada diklat

teknis dan fungsional melalui zoom, hal tersebut dikarenakan wabah pandemic
Berdascaorvkiadn 1d9atayaynagngmdeidlaanpdaat dsealruirsuuhbbdaageiraanhpdeanngewmiblaaynaghanInAdSoNnebsiaag,iasenhAinpgagraatuurntuk
dan pengembangan SDM, pada tahun 2020 jumlah ASN yang mengikuti pendidikan
dan pelkaetgihiaatnanforpmeanlghiraimnyaansedbaalanmyakra1n1gokraanmg,eintugpikuuntipapdenaddiidkilkaatntekdnains dpaenlaftuihnagnsiodnitaalhun
melaluitezorsoembu,thdalittieardsaekbaunt udniktaurkenmaeknagnhwinadbaarhi ppeannydeebmariacnovciodv1i9d y1a9n. g melanda seluruh
daerahsedbaangawimilaaynaahgInradfoikne3s.3ia0, sdeiahtiansgdgiasuanmtpuakikkaengibaatahnwpaesnagmirpimaiadnednaglaanmtarahnugnk2a020

mengikjuumti lpaehnAdSidNikdaenndgaann pjaeblaattiahnanstrduicttauhraulnytaenrgsesbuudtahdimtiaednagkikauntiudnitkulaktmheanngyahisnedbaarni yak
penyeb6a7radnacrio4vi2d219ja.batan yang terisi artinya masih banyak ASN yang belum mengikuti

Sebagadiimklaant apgardaafikjadbiaattaans dstirusactmurpaaliktaentapbiahswudaashammpeanidduednugkai nsutaathuunja2b0at2a0n justmrulacthural.
ASN dienndgikaantojar binaitahnansytrautketrueraalilsaysain0g,4s9u%dahdamrietnarggiketutsiebdeiksalart6h5a%ny. ajusmelbaahnpyeankg6ir7iman
pdaardia4j2ap2beasjaetabrtnaatsadtnraulyakamtnugramtleetrneistgaiikpauri ttsiinupydeaanhmdmiadseiikhnadnbuaddnuayknaikspAueaSlatNtuihyjaaanbnagftoabrnemlsuatmlrudmkateulanrmagli.keIunmtdipidkaiatktloatarthun
ini hantyearatkehreiradliasraistia0h,u4n92%01d7asraimtapragiedtesnegbaensatarh6u5n%20.2J0umselbaahnpyeakng2i6ri6mOanrapnegs.edritma ana
dalam pmaednagtiakhuutinp2e0n1d7id(i9k3anOdrangp),eltaathihuann2f0o1r8m(a7l5daOlaramnge)m, tpaahtutnah2u0n19te(8ra7kohirrandga)ridan

tahun 2ta0h1u7ns2a0m2p0asiedbeanngyaakn 1t1ahourann2g.020 sebanyak 266 Orang. dimana pada tahun
2017 (93 Orang), tahun 2018 (75 Orang), tahun 2019 (87 orang) dan tahun 2020
seb1a1n. yTaikng1k1aotrkaenpga.tuhan ASN

Disiplin harus menjadi nafas bagi setiap aparatur negara dalam menjalankan tugas
11. Tingkat kepatuhan ASN

dan fungsinya, dengan ukuran-ukuran yang jelas sebagai parameter penilaian.
DisiplinDheanrguasnmienndjiakdaitnoar-fiansdbikaagtoi sreytiaanpgapdaitreattauprknaeng,amraadkaalarmewmaerdnjaalnadnkpaunntuisghamsednatnjuga
fungsinya, dengan ukuran-ukuran yang jelas sebagai parameter penilaian. Dengan
indikatobris-ainddiikteartaoprkyaanngsedciatreatakpoknasnis,tmena.kDa erenwgaanrdbaenrldakpuunnyisahPmeeranttujuragna PbeismaedriitnetraahpkNaon. 53
secaratakhounnsis2t0e1n0.,DPeNngS atnidbaekrlbaiksaunbyearkPielarhatulargain, Pdaenmedriisniptalinh Ntaok. 5b3isatadhiutanw2a0r-1t0a,war.

PNS tidPaemk ebriisnatabherteklialahhmlaegniy,idapaknadnispiaprlainmteatkerbpiseanidlaitiaanwarp-atarawtuar. JPaedmi searninktsai hjutgealashudah

menyiadpitkeatnappkaarna,mseestuear ipdeennilgaaianntianpgakraattkuer.saJlaadhiasnaynaknsgi judgilaaksuukdaanh. Sdeitlaeitnapitkua,np,esnegsauwaai san
dengantetrihnagdkaapt kdeissipallainhakenrjyaaPnNg SdialatakuukSDanM. Saeplaariantuitruj,upgeanagkaawnadsiatinngtekarhtkaadna.p disiplin
kerja PNS atau SDM aparatur juga akan ditingkatkan.

Grafik 3.31

Pelanggaran ASN

4000

2000 2491 2230 2227 2175 2267 2224

0 20 34 144 9 6 13

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Jumlah ASN ASN yang melakukan Pelanggaran

BAB BkIIeIepradAtaKusUhaNarnTkAaAnBSILdNIaTttAeaSrhyKaaINdnagERpdJApipeerarotulerahndpaeriruBnadgainagn-uAnPdSaDnMga,npmadeanitnaghkuant,2d0im2a0ntainpgak9da1at
tahun 2020 tingkat kepatuhan ASN mencapai 99.7 dengan jumlah pelanggaran

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 89
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

sebanyak 6 orang, artinya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh ASN sangat
sedikit jika dibanding dengan jumlah seluruh ASN yang ada.
Pencapaian Kinerja dan Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 83.76% dan
realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 91.00%, maka pada sasaran ini tingkat
efisiensi penggunaan sumber dayanya tidak dapat diukur karena capaian kinerjanya
belum mencapai 100%.
Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Penurunan kinerja pengelolaan dari tata kelola pemerintahan yang buruk akan berdampak
atau berpengaruh langsung terhadap masyarakat dan pelayanan publik yang akan
mengakibatkan masyarakat kurang percaya dan tidak yakin sepenuhnya.
Dengan kebijakan pemerintah, oleh karena itu keterbukaan dalam informasi publik dalam
segala bidang ataupun bidang tertentu sangat diharapkan dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik. Adapun faktor-faktor penghambat dari hal tersebut berupa
masih lemahnya partisipasi, transparasi, akuntabilitas dan koordinasi yang dilakukan
oleh pemerintah daerah.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian
kinerja sasaran ini sebagai berikut :
Keterbukaan informasi dan transparansi publik menjadi hal yang sangat krusial. Terbukti
dengan semakin kritisnya masyarakat menanggapi berbagai informasi yang masuk dan

90 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

usaha-usaha masyarakat untuk mendapatkan informasi yang transparan. Sehingga untuk
mengimbangi kesadaran masyarakat ini, pemerintah kemudian mulai mengembangkan
berbagai cara agar aksesibilitas informasi dapat lebih mudah dinikmati oleh semua kalangan
masyarakat untuk menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan sudah semakin baik.
adapun upaya yang sedang dan akan dilakukan pemerintah daerah sebagai berikut :

- Menanamkan sikap transparansi yang merupakan proses keterbukaan menyampaikan
informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapannya, agar pihak- pihak eksternal/
seluruh stackholder yag secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut
memberikan pengawasan, memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting
terciptanya transparansi.

- Mengedepankan partisipasi. Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku
kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak dalam proses
pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebijakan mempertimbangkan berbagai
persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan.
Dengan partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan
pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik kedalam proses pengambilan
kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul.

- Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah, proses ini juga sekaligus menguji
seberapa kredibel suatu kebijakan yang diambil. Akuntabilitas yang terstruktur
diharapkan akan mampu membaca celah-celah kekeliruan, seperti penyimpangan
anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat. Mekanisme akuntabilitas juga
memberikan kesempatan kepada para pemangku kebijakan untuk meminta penjelasan
dan pertanggungjawaban apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus
dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu.

- Meningkatkan koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan
koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja menjadi terganggu.
koordinasi adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku
kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan.
Kesamaan pandangan yang dapat mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 91
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

melarutkan berbagai jenis batuan yang dilalui atau zat organic lainnya. Dengan

demikian kualitas air secara alamiah akan berbeda pada setiap ruang dan waktu
3. 15. MeningkaytnaynagKbuearllaitiansanL.ingkungan

PencapaSaialanhInsadtiukaptoorteKnisniesrujamSbaersadraaynaKaeirlimyaanbgeslatrsatSeegristadPanerbbaannydainkgdainmRanefaalaistaksain untuk
KinebrjearbdaegnagianakTatihvuitnasSepbeemlubmanngyuandaann TaedrahlaadhapaTirargsuent gAaki.hirARirPJMsuDngai merupakan

sumberdaya alam yang potensial menerima beban pencemaran limbah kegiatan

manusia seperti: kegiatan industri, pertanian, peternakan dan rumah tangga. Akibat

menurunnya kualitas air, kuantitas air yang memenuhi kualitas menjadi berkurang.

Mengingat sungai merupakan sumberdaya air yang penting untuk menunjang

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, maka fungsi sungai sebagai

sumberdaya air harus dilestarikan agar dapat menunjang pembangunan secara

berkelanjutan. Grafik 3.32
1. Indeks Pencemaran Air Indeks Pencemaran Air

5.25

4.63

4.45

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Metode indMeektsodpeencinedmekasranpemnecerumpaarkanan mukeururapnakraenlatiufktuinragnkatreplaetnifcetminagrkaant teprehnacdeamparan
parametertekruhaalditaaps paairraymanegtedr ikijuinakliatans. aInirdeyaknsgpdeniijcinekmaanr.aInndineki sdipteennctuemkaanraunnitnuikdsitueanttuukan
peruntukanunkteumk udsuiaantudappeartudnitkuekmanbankgemkaundiuanntukdabpeabteradpikaempebraunngtkuaknan ubnatguiksebluerbuehrapa
bagian atapuesreubnatugkian dbagrii bsealduarunhsbuanggiain. atau sebagian dari badan sungai.

Tingkat penTcinegmkartapneanicredmi Karaabnupaiartedni KKaabyuopnagteUntaKraypoandga Utathauran p2a0d2a0tmaheunnin2g0g2ka0t,mdeimnianngagkat,
pada tahundimseabnealupmandyaatamhausnihsepbaedluamknayteagmoraistihingpkaadtapkeantcegeomriartainngrkiantgapnendcaemn asraaant irnini gan
sudah daladmankasateagt oinrii spuednachemdaalaramn ksaetdeagnogri. pencemaran sedang.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 96

92 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang
didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan
makhluk hidup lainnya.

2. Indeks Pencemaran Udara Grafik 3.33

Indeks Kualitas Udara Kayong Utara

90 88.30

88 87.53 84.41

86
84

82 Tahun 2018 Tahun 2019 79.54
80
78 Tahun 2020
76
74

Tahun 2017

Tingkat pencemaran udara di Kabupaten Kayong Utara terjadi peningkatan dan penurunan,
pada tigTaintgakhautnpetenrcaekmhairraknuuadliatraas duidKaarabuKpaatyeonngKaUyotanrga Umtaarsaihteprajaddai paennginkgakdatiabnawdaahn 100
ddeilankguaknapkneapnteuegrnuodnruaidnsu,ekdp/aamndagas. tyAigarartainktayahatuKtninagyteokrnaakgthpUiretnakcruaea.mlitaasraunduadraarKaamyoansgihUbtealruammbaesighitupabdaanyak

angka dibawah 100 dengan kategori sedang. Artinya tingkat pencemaran udara
3. Indeks KmuaalsiithasbeTluutmupbaengiLtuahbany(aIKk TdLil)akukan penduduk/masyarakat Kayong Utara.

Luas Komponen Tutupan Lahan Kab. Kayong Utara

BAB III AKUNTABILITTAaShKuInN2ER0J1A9 Tahun 2020 97
Kreteria / Jenis Tutupan Lahan Kreteria / Jenis Tutupan Lahan

Semak Belukar Rawa 59754.24 Ha Semak Belukar Rawa 58260.34 Ha

Luas Tutupan Hutan 261600.84 Ha Luas Tutupan Hutan 255060.84 Ha

Luas Wilayah 415406.80 Ha Luas Wilayah 405021.60 Ha

Realisasi kinerja indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) pada tahun 2020 jika
dibandingkan dengan Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 9,81%. Nilai tersebut
diperoleh berdasarkan surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor
: S.23/PPKL/REN.0/2/2021 tentang Nilai Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Barat 2020-2024 tanggal 03 Februari
2021.

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 93
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Pencapaian Kinerja dan Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 86.79% dan realisasi
capaian kinerja sasaran sebesar 78.31%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan
sumber dayanya tidak dapat diukur karena capaian kinerjanya belum mencapai 100%.
Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Kendala utama yang ditemui adanya suatu proses pencemaran air Secara garis besar,
ada tiga. Penyebab pencemaran ini bisa disebut dengan sumber polutan. Ada polutan
dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Sedangkan kendala
utama yang jumpai dalam pencemaran udara adalah tingkat kebakaran hutan dan lahan,
asap pabrik/perusahan dan limbah rumah tangga. Untuk tutupan lahan masih adanya
masyarakat yang melakukan pelanggaran/pembangunan di kawasan ruang terbuka hijau
atau dengan kata lain masih kurangnya kesesuaian pembangunan dengan rencana tata
ruang daerah.
Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam
pencapaian kinerja sasaran ini sebagai berikut :
Dalam mengatasi pencemaran air pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus melakukan
tinjauan-tinjaun dan pengecekan secara berkala pada titik-titk atau sumber air, serta
selalu menggalakkan program ramah lingkungan, selain itu pemantauan secara berkala
Pengolahan air limbah dengan IPAL dan pembuatan kolam stabilisasi yang dimiliki
perusahan/industry yang ada di Kayong Utara.
Sedangkan upaya dalam mengatasi menurunkan tingkat pencemaran udara pemerintah
daerah menggalakan program penanaman seribu pohon dan selalu mensosialisasikan
berhenti membakar hutan, lahan dan sampah produksi rumah tangga dengan membuang
sampah produksi rumah tangga pada tempat penampungan sampah sementara yang telah
disediakan oleh pemerintah. Untuk kualitas tutupan lahan dengan melakukan pembinaan
dan pengawasan terhadap pelanggaran ruang terbuka hijau kota atau pembangunan yang
kurang sesuai dengan rencana tata ruang daerah.

94 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

3. 16. Meningkatnya Tata Kelola Ruang Nyaman, Serasi Dan Seimbang

Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Ke-16 Serta Perbandingan Realisasi Kinerja dengan
Tahun Sebelumnya dan Terhadap Target Akhir RPJMD

Pelaksanaan penataan ruang di Kayong Utara saat ini telah memasuki babak
baru, yaitu pemanfaatan ruang berdasarkan rencana tata ruang yang telah ditetapkan
dan pengendalian pemanfaatan melalui peraturan daerah bidang penataan ruang agar
pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Strategi perwujudan pengendalian
pemanfaatan tata ruang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai
dengan yang direncanakan. Pemerintahan yang baik sangat erat kaitannya dengan
implementasi tata ruang yang baik. Sehingga penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) sesuai dengan rancangan tata ruang. Kondisi ini masih belum diterapkan secara
maksimal di Kayong Utara.

Presentase kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai Perda RT/RW yang terealisasi
mencapai 20,77 % dari target 38 % sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja. Nilai tersebut diperoleh dengan membandingkan Jumlah Pemanfaat Ruang sesuai
Rencana dibagi dengan Rencana Pemanfaatan Ruang, dimana jumlah pemanfaatan
ruang sesuai rencana sebesar 31.490 hektar dari jumlah rencana luas pemanfaatan ruang
Kabupaten sebesar 151.583 hektar. Meningkatnya Kualitas kesesuaian Pemanfaatan Ruang
sangat diperlukan dalam Perda RTRW daerah lingkup Kabupaten Kayong Utara sehingga
di perlukan menghitung kesesuaiannya. Untuk Luas Ruang Terbuka Hijau Tidak Ada
Perubahan dari Target yang ditetapkan, untuk itu diharapkan pelaksanaan pembangunan
di daerah kedepannya harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran serta Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 95
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 78.70% dan realisasi
capaian kinerja sasaran sebesar 58.37%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan
sumber dayanya tidak dapat diukur karena capaian kinerjanya belum mencapai 100%.
Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :
Dalam menyesuaikan penataan ruang suatu wilayah sangatlah tidak mudah, belum lagi
faktor-faktor yang sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang. Berikut kendala
yang dihadapi pemerintah daerah :
1. Permasalahan tata ruang, tidak saja karena daerah sejak awal telah dibangun dan

bertumbuh secara alami, akan tetapi daerah mengalami pertumbuhan lebih pesat, yang
biasanya selalu lebih cepat dari konsep tata ruang yang diundangkan karena cepatnya
laju pembangunan di suatu wilayah. Jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya
akan berakibat pada padatnya penduduk di suatu wilayah yang akan berimbas pada
meningkatnya kebutuhan tempat tinggal.
2. Belum tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atau yang lebih spesifik sampai
pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan Zoning Regulation.
3. Kurangnya koordinasi antar pihak terkait dalam penertiban pembangunan yang tidak
sesuai dengan RTRW serta yang belum memiliki IMB.
4. Lemahnya implementasi rencana yang telah diundangkan tidak dijadikan sebagai rujukan
dalam pemanfaatan ruang berupa pembangunan sarana gedung, perumahan maupun
pembangunan sarana dan prasana kota lainnya.

Upaya yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam meningkatkan Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW adalah sebagai berikut :
1. Menyesuaikan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan rencana tata ruang yang

telah disusun.
2. Segera menyusun dan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik internal maupun sektoral

dalam penertiban pembangunan sarana gedung, perumahan maupun pembangunan
sarana dan prasana kota lainnya yang tidak sesuai atau merujuk dalam pemanfaatan
ruang maupun bangunan yang belum memiliki IMB.

96 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

ISU STRATEGIS, SASARAN,
DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA 2021 – 2023

1. Isu Strategis Reformasi Birokrasi

2. Sasaran Reformasi Birokrasi

3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

4. Quick Wins

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 97
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Bab III

ISU STRATEGIS, SASARAN, DAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN KAYONG UTARA 2021 – 2023

1. Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah menyusun perencanaan strategis pembangunan
daerah dengan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan
dan penganggaran terpadu, dengan Visi “Beriman, Berbudaya, Berdaya Saing, Seimbang,
Sejahtera dan Aman”.

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah menyusun perencanaan strategis pembangunan
daerah dengan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan
dan penganggaran terpadu. Program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/
hasil yang terukur, dan pengalokasian sumber daya dalam anggaran untuk melaksanakannya,
secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk melaksanakan
Visi dan Misi tersebut disusun program- program unggulan yang dipilih berdasarkan isu - isu
strategis menurut misi sebagai berikut:

Misi 1: “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia, santun,
berbudaya, terpercaya dan sehat jasmani dan rohani, serta meningkatkan pemberdayaan
perempuan dan generasi muda yang beraya saing dan inovatif”

- Isu peningkatan kualitas sumber daya manusia, kepadatan penduduk, kesejahteraan
masyarakat serta mewujudkan ketenteraman dan kenyamanan masyarakat berdasarkan
nilai-nilai kearifan lokal;

Misi 2: “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, merata serta seimbang dan berdaya
saing melalui upaya peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mendukung terciptanya
iklim investasi yg kondusif dan kelancaran semua aktifitas pemerintah masyarakat dan
swasta dalam upaya peningkatan PAD”

- Isu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berbasis pada potensi
unggulan daerah;

98 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Misi 3: “Meningkatkan sarana dan prasarana dasar moda transportasi darat dan air untuk
menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat”

- Isu meningkatkan sebaran kuantitas dan kualitas infrastruktur keseluruh wilayah;

Misi 4: “Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip good dan clean governance serta ketaatan
hukum dan perundang undangan”

- Isu memantapkan tata kelola pemerintah yang baik dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan publik;

Misi 5: “Mewujudkan tata ruang dan wilayah yang seimbang serasi dan berwawasan lingkungan”

- Isu meningkatkan dan mempertahankan kualitas lingkungan

Isu-isu tersebut akan selalu menjadi bahan pertimbangan dalam capaian indikator kinerja daerah
pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD.

2. Sasaran Reformasi Birokrasi

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi, maka perlu adanya kerangka yang jelas
pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada
setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik
urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

2.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah Kabupaten Kayong
Utara tahun 2019-2023 tersebut dilakukan melalui tiga strategi pokok pembangunan sebagai
berikut :

1) Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat/masyarakat (people centered
development), yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based
development).

2) Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat

3) Pengarusutamaan gender (pro-gender).

Ketiga strategi umum tersebut merupakan landasan pembangunan daerah Kabupaten
Kayong Utara sebagai kelanjutan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2008-2025 yaitu tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dalam rangka penyiapan
kemandirian masyarakat Kayong Utara, dengan penegasan mengenai inklusivitas pembangunan
yang berpusat pada rakyat(people centered development), bahwa pembangunan Kabupaten
Kayong Utara adalah pembangunan untuk semua, tanpa kecuali yang secara implicit didalamnya
mengandung makna pembangunan yang berkeadilan dan merata. Strategi pembangunan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 99
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Kabupaten Kayong Utara 2019-2023 juga secara lebih tegas menyatakan bahwa pertumbuhan
dan pemerataan harus berjalan serempak, dan bukan pilihan prioritas (trade-off) satu terhadap
lainnya.

Sedangkan Arah kebijakan merupakan pedoman yang mengarahkan Rumusan Strategi
yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama
lima tahun periode RPJMD Kabupaten Kayong utara Tahun 2019-2023. Arah kebijakan akan
mengarahkan pilihan-pilihan strategi yang akan menjadi fokus penanganan permasalahan yang
hendak diselesaikan dalam setiap tahunnya setiap periode tahunan selama lima tahun sehingga
memiliki kesinambungan untuk setiap periode dalam tujuan dan sasaran sesuai dengan visi
misi yang telah ditetapkan.

Dengan arah kebijakan, strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi
dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Urut-urutan strategi dari
tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan yang telah
disusun didalam RPJMD.

2.2. Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara mengacu pada sasaran
reformasi birokrasi nasional tahun 2020 – 2024, yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel

2. Birokrasi yang kapabel

3. Pelayanan Publik yang Prima

Berikut adalah sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2023 Pemerintah
Kabupaten Kayong Utara berserta ukuran keberhasilan dan target setiap sasaran:

Tabel Sasaran dan Target Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara 2021-2023

SASARAN INDIKATOR SASARAN BASELINE TARGET 2023
3,7
Birokrasi yang 1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 3,65
(91,25%) (92,50%)
bersih dan - Skala 4 Level 3
Level 2
akuntabel 2. Indeks Kapabilitas APIP (Skor 2,036- (Integrated)
Infrastructure)
3. Indeks Maturitas SPIP Level 3
Level 2 (Terdefinisi)
(Berkembang)

100 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

SASARAN INDIKATOR SASARAN BASELINE TARGET 2023
4. Predikat SAKIP
CC B
5. Opini BPK minimal WTP (Cukup) (Baik)

WDP WTP

6. Indeks Tata Kelola Pengadaan 0 80
Barang dan Jasa baik (Kurang) (Baik)

Birokrasi yang 1. Indeks SPBE 1,89 2,60
kapabel (Cukup) (Baik)

2. Indeks Pengelolaan arsip 52,51 60
(Cukup) (Baik)
3. Indeks Profesionalitas ASN
51,0 81
Pelayanan 1. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (Sangat Rendah) (Tinggi)
Publik yang - Skala 4
Prima 3,48 3,60
2. Indeks Inovasi Daerah (87,00%) (90,00%)

3. Tingkat Kepatuhan terhadap 25 520
Standar Pelayanan Publik (Kurang Inovatif) (Inovatif)

52,93 86,00
(Zona Kuning) (Zona Hijau)

3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

3.1 Hal Baik Yang Perlu Dipertahankan Oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

Berkaitan dengan area manajemen belum banyak hal baik yang telah berhasil
dicapai oleh Pemerinah Kabupaten Kayong Utara, maka jika ada hal yang sudah berhasil
tercapai alangkah baiknya untuk dapat dipertahankan. Hal baik yang dimaksud adalah
telah tersusunnya Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015-
2019 dimana telah diformalkan dengan penyusunan kembali sebagai kelanjutannya yaitu
Draft Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021-2023. Melalui
langkah dan strategi perubahan birokrasi yang tepat dari Road Map ini diharapkan dapat
membawa Kabupaten Kayong Utara menjadi wilayah yang kian maju baik dilihat dari sisi
pemerintahannya bahkan sampai dengan tingkat sosial ekonomi seluruh warganya.

Sedangkan pada area deregulasi kebijakan, sudah ada beberapa hal yang telah capai
untuk dipertahankan. Beberapa hal tersebut antara lain, mengiidentifikasi; analisis; dan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 101
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

pemetaan terhadap produk hukum daerah yang tidak harmonis atau tidak sinkron dengan
peraturan perundangundangan lainnya, mengevaluasi secara berkala terhadap produk hukum
daerah yang masih berlaku, membuat peta keterkaitan antara kebijakan yang dikeluarkan
dengan kebijakan yang lainnya. Selain itu Pemerintah Kabupaten Kayong Utara juga telah
berhasil untuk merevisi atau penyempurnaan produk hukum daerah yang tidak harmonis
atau tidak sinkron dengan peraturan perundangundangan lainnya, melakukan deregulasi
untuk memangkas produk hukum daerah yang dipandang menghambat pelayanan bagi
masyarakat, serta telah menyusun sistem pengendalian atau Standard Operating Procedure
(SOP) penyusunan produk hukum daerah.

Pada area penataan dan penguatan organisasi Pemerintah Kayong Utara telah
berhasil menindaklanjuti hasil evaluasi dengan mengajukan perubahan organisasi atau
kelembagaan. Hal ini pantas untuk dipertahankan demi kelangsungan organisasi yang lebih
baik kedepannya.

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian dari area penataan tatalaksana yang
diupayakan maksimal oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Ada beberapa hal yang
berhasil diraih akan tetapi baru satu hal yang sudah seharusnya untuk dipertahankan yaitu
membentuk tim yang menangani keterbukaan informasi publik. Dengan telah terbentuknya
tim yang berfokus pada keterbukaan informasi publik, diharapkan dapat mempererat
hubungan dan meningkatkan kepercayaan dari seluruh masyarakat Kabupaten Kayong
Utara terhadap pihak pemerintah.

Penataan sistem sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting bagi
keberlangsungan organisasi pemerintahan. Sumber daya manusia yang tepat, berkualitas,
dan jumlah yang sesuai akan membuat kinerja pemerintahan menjadi kian efektif dan
efisien. Kabupaten Kayong Utara telah menunjukkan bahwa pemerintahannya telah berhasil
menata sistem sumber daya manusianya. Hal itu dibuktikan dengan telah menyusun rencana
redistribusi pegawai, menyusun proyeksi kebutuhan pegawai selama 5 (lima) tahun, dan
melakukan penghitungan kebutuhan pegawai di Perangkat Daerah atau Unit Kerja. Selain
itu, mengumumkan penerimaan pegawai secara luas kepada masyarakat, melaksanakan
pendaftaran secara online, menyusun kejelasan prasyarat penerimaan pegawai, serta
mengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka juga telah dilakukan. Penerimaan
pegawai pun dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara secara transparan,
obyektif, adil, akuntabel dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sementara itu untuk pegawai berbasis kompetensi telah dicapai pengembangan
dalam beberapa hal. Hal-hal yang perlu dipertahankan tersebut antara lain, menyusun
standar kompetensi jabatan daerah, menyusun kebijakan promosi jabatan secara terbuka,
dan menyusun rencana penerapan kebijakan promosi jabatan secara terbuka. Pelaksanaan

102 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

promosi pada khususnya dilaksanakan terbuka secara kompetitif dan obyektif, menyusun
panitia seleksi disusun independen, serta setiap tahapan seleksi diumumkan melalui website
yang telah disediakan. Selain berbagai hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
juga telah melaksanakan pemberian penghargaan dan sanksi berdasarkan hasil penilaian
kinerja individu. Didukung dengan pelaksanaan evaluasi jabatan yang telah mencapai
keberhasilan sebagai berikut, telah tersusun dokumen tentang faktor jabatan, dan juga
terlaksananya evaluasi jabatan untuk menetapkan grade atau kelas jabatan.

Penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai telah diterapkan
pada Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara melalui penerapkan aturan sesuai peraturan
perundangundangan. Begitu juga dalam sistem informasi kepegawaian, Kabupaten Kayong
Utara meraih pencapaian yang seharusnya dapat untuk selalu dipertahankan. Berbagai
pencapaian tersebut antara lain, telah terbangun dan dikembangkanya sistem informasi
kepegawaian sesuai dengan kebutuhan, sistem informasi kepegawaian telah digunakan
sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM, serta sebagai akses sistem
informasi kepegawaian pada pegawai.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu area yang berhasil dicapai oleh
Kabupaten Kayong Utara untuk dipertahankan. Keterlibatan pimpinan yang terlibat langsung
dalam penyusunan renstra, penyusunan perjanjian kinerja, dan memantau pencapaian kinerja
secara berkala adalah hal yang dimaskud. Akan tetapi, keberhasilan dalam penyusunan
pedoman akuntabilitas kinerja juga tidak dapat dipandang dengan sebelah mata.

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara juga menindak tegas mengenai permasalahan
gratifikasi. Sebagai penguatan pengawasan hal tersebut terlihat dari tersusunnya kebijakan
mengenai penanganan gratifikasi, dan terlaksananya, terevaluasi serta tertindaklanjuti
evaluasi dari penanganan gratifikasi. Hal ini masih berkaitan dengan perlunya mempertahankan
pencapaian dalam hal penguatan pengawasan yang dibuktikan dengan telah tersusunnya
kebijakan mengenai SPIP dan kebijakan tentang pengaduan masyarakat yang bahkan telah
ditindaklanjuti evaluasinya. Membangun dan mengimplemantasikan Whistle Blowing System,
serta telah terlaksananya implementasi penanganan benturan kepentingan merupakan hal
selanjutnya yang perlu dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

3.2.Hal Baik Yang Harus Ditingkatkan Oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

Meskipun banyak tercapai hal baik yang hanya tinggal dipertahankan, akan tetapi
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara juga mempunyai beberapa hal baik dari ke delapan area
perubahan yang masih harus ditingkatkan baik dalam proses perencanaan, implementasi,
sampai dengan tindak lanjut dari hasil evaluasinya.

Manajemen perubahan menyumbang beberapa hal baik yang harus ditingkatkan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 103
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

tersebut, yang antara lain sebagai berikut: masih diperlukannya dorongan, monitoring, dan
tindak lanjut evaluasi kepada tim RB agar melaksanakan tugas sesuai rencana kerja dan
rapat rutin secara berkala, perlunya dorongan dan tindak lanjut evaluasi agar perangkat
daerah turut serta dalam penyusunan dan sosialisasi roadmap, serta pemantauan dan
evaluasi PMPRB. Hal-hal tersebut berkaitan dengan dorongan untuk Kepala Perangkat
Daerah agar terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

Sedangkan pada area penataan dan penguatan organisasi, hal baik yang harus
ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara selain menindaklanjuti hasil
penyederhanaan birokrasi adalah melaksanakan evaluasi organisasi atau kelembagaan
untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1). Kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi;

2). Mengukur jenjang organisasi;

3). Kemungkinan duplikasi fungsi;

4). Tumpang tindih fungsi dengan Perangkat Daerah lain

5). Penyederhanaan Jabatan Struktural ke Fungsional

Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis dan Standard Operating
Procedure (SOP) pada Perangkat Daerah, serta melaksanakan pengembangan e-government
merupakan hal baik yang masih perlu untuk ditingkatkan di bidang penataan tatalaksana
oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Sementara itu, penataan sistem manajemen sumber daya manusia adalah area
dengan hal baik yang terhitung lebih banyak untuk ditingkatkan jika dibandingkan dengan
area yang lainnya. Belum maksimalnya penghitungan dan memformalkan formasi jabatan di
Perangkat Daerah atau Unit Kerja, belum maksimalnya pelaksanaan assessment pegawai,
penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan standar kompetensi
jabatan, serta pengembangan kompetensi pegawai merupakan hal baik yang dimaksud.
Selain itu, pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka untuk pimpinan tinggi dan evaluasi
jabatan berdasarkan SKJ di perangkat daerah juga perlu ditingkatkan. Didukung dengan
meningkatkan sidang pelanggaran disiplin/kode etik/kode perilaku melalui pemberian
sanksi atau imbalan (reward).

Keterlibatan pimpinan perlu ditingkatkan dalam hal pemberian pemahaman kepada
Kepala Perangkat Daerah mengenai kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah dan
kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun. Begitu juga peningkatan kapasitas SDM untuk
meningkatkan pengelolaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Hal baik lain yang perlu Pemerintah Kabupaten Kayong Utara tingkatkandalam
bidang penguatan pengawasan adalah meningkatkan penilaian risiko Perangkat Daerah,

104 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

mengingkatkan implementasi dan tindak lanjut evaluasi terhadap penanganan pengaduan
masyarakat, serta meningkatkan tindak lanjut atas hasil evaluasi atas penanganan benturan
kepentingan.

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan aspek dari hal baik yang perlu
ditingkatkan terbanyak jika dibandingkan dari kedelapan area perubahanlainnya. Hal baik
yang perlu ditingkatkan tersebut antara lain dengan lebih memaksimalkan:

1. Penetapan kebijakan standar pelayanan

2. Pemaklumatan standar pelayanan di masing- masing Perangkat Daerah

3. Perangkat Daerah/Unit Kerja terdorong untuk membuat Standard Operating Procedure
(SOP) pada pelaksanaan standar pelayanan

4. Identifikasi dan reviu/perbaikan Standard Operating Procedure (SOP) dan standar
pelayanan

5. Kemudahan akses informasi tentang pelayanan melalui berbagai media

6. Pengembangan sarana pelayanan terpadu/ terintegrasi (Mal Pelayanan Publik)

7. Penetapan kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan pengaduan
secara online

8. Mendorong Pembentukan Tim Pengelola pengaduan pelayanan publik

9. Pemantapan/pengintegrasian layanan pengaduan dan tindaklanjutnya melalui Sistem
Pengaduan Manual dan Media Elektronik

3.3.Hal-Hal Yang Perlu Diperbaiki Oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara memiliki beberapa pekerjaan rumah terkait
capaian hal baik yang telah berhasil diraih akan tetapi masih perlu banyak perbaikan.
Hal-hal tersebut bisa diartikan sebagai masalah yang sedang dihadapi bahwa belum
maksimalnya pelaksanaannya atau bahkan belum sama sekali dilaksanakan. Oleh karena
itu, perlu dilakukannya perbaikan agar keseluruhan aspek dari delapan area perubahan
dapat terlaksana secara optimal dalam pencapaian reformasi birokrasi yang diharapkan.

Hal-hal yang masih perlu diperbaiki dari area manajemen perubahan Kabupaten
Kayong Utara adalah: pembentukan tim Reformasi Birokrasi yang belum sesuai dengan
kebutuhan, penyusunan quick wins dan 8 area perubahan yang belum terintegrasi dalam
roadmap RB, perlunya perbaikan pada reviu kertas kerja PMPRB, konsensus pengisian
oleh asesor, serta rencana aksi sebagai tindaklanjut dari kertas kerja PMPRB. Selain itu,
perubahan pola pikir dan budaya kerja juga memerlukan beberapa perbaikan beda beberapa
hal yang antara lain sebagai berikut:

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 105
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

1. Perlu membuat media komunikasi secara reguler untuk menyampaikan program/kegiatan
reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan

2. Perlu membuat leaflet/banner/x-banner/ spanduk dll terkait reformasi birokrasi, antara
lain: budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, budaya
melayani dll.

3. Perlu membentuk agent of change (agen perubahan) reformasi birokrasi

4. Perlu membuat rencana kerja pengembangan agen perubahan

5. Perlu melaksanakan pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis/ workshop dll bagi agen
perubahan

6. Pengembangan nilai-nilai untuk penegakan integritas

Perbaikan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian/ Standard Operating
Procedure (SOP) penyusunan produk hukum daerah secara berkala merupakan hal yang
perlu diperbaiki dari area deregulasi kebijakan.

Sedangkan pada area penataan tatalaksana ada beberapa hal yang perlu diperbaiki
oleh Pemerintah Kabupaten Kayong Utara yaitu penyusunan Peta Proses Bisnis yang sesuai
dengan Peraturan, tugas, fungsi, dan kinerja organisasi semua perangkat daerah dengan SOP
yang jelas. Sementara itu, penyusunan rencana pengembangan e-government, penyusunan
tim koordinasi SPBE beserta rencana kerjanya, serta membuat sistem aplikasi layanan
kepegawaian dan sistem aplikasi layanan kearsipan berbasis elektronik yang terintegrasi dan
interaktif yang ditingkatkan secara transaksional merupakan hal yang perlu diperbaiki lainnya.
Keterbukaan sistem informasi publik pun tidak luput agar dilakukan perbaikan, dikarenakan
belum ada atau perlu diperbaikinya Peraturan Bupati tentang keterbukaan informasi publik
melalui mekanisme atau Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan informasi publik,
serta belum dilaksanakannya, monitoring, dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi
publik.

Meskipun pada area penataan sistem manajemen sumber daya manusia Pemerintah
Kabupaten Kayong Utara telah berhasil mencapai banyak hal baik, akan tetapi masih ada
beberapa perbaikan demi pelaksanaan reformasi birokrasi yang optimal. Beberapa perbaikan
tersebut antara lain dalam hal:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan pegawai berbasis
kompetensi secara berkala

2. Penyusunan kebijakan penerapan pemberian tunjangan kinerja

3. Penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan penilaian indikator kinerja individu secara
berkala

106 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

4. Penyusunan laporan, monitoring, serta evaluasi atas pencapaian kinerja individu oleh
masing- masing pegawai

5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku

Mendorong Kepala Perangkat Daerah untuk memantau rencana aksi kinerja dan
melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala merupakan hal yang perlu diperbaiki
dalam bidang penguatan akuntabilitas Kabupaten Kayong Utara.

Sementara itu, diperlukannya perbaikan pada area penguatan pengawasan seperti
masih kurang atau belum dilakukannya public campaign kebijakan penanganan gratifikasi,
meminimalisir resiko yang telah teridentifikasi dengan membangun lingkungan pengendalian
di Perangkat Daerah, menginformasikan dan mengkomunikasikan SPI kepada seluruh pihak
terkait, serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas Penerapan SPI pada perangkat
daerah. Perbaikan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat, mensosialisasi
dan menindaklanjuti hasil evaluasi atas Whistle Blowing System, serta mensosialisasi
dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan juga perlu dilakukan. Selain itu,
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sangat perlu memperbaiki hal-hal yang berkaitan
dengan pembangunan Zona Integritas dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
karena belum terlaksananya berbagai aspek yang berpengaruh besar pada pelaksanaan
reformasi birokrasi. Berbagai aspek yang dimaksud adalah:

1. Perlu adanya pencanangan zona integritas

2. Perlunya ditetapkan perangkat daerah yang akan dikembangkan menjadi zona integritas

3. Perlunya dilaksanakan pembangunan dan evaluasi zona integritas

4. Perlunya ditetapkan perangkat daerah sebagai “menuju WBK/WBBM”

5. Perlunya pengoptimalan rekomendasi APIP dengan komitmen pimpinan

6. Perlunya peningkatan SDM APIP yang memadai

7. Perlunya dukungan anggaran yang memadai untuk APIP

8. Perlunya peningkatan fokus APIP pada client dan audit berbasis risiko

Walaupun standar pelayanan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah mencapai
hal-hal baik, akan tetapi untuk menciptakan budaya pelayanan prima masih banyak hal
yang perlu diperbaiki. Melaksanakan sosialisai atau pelatihan dalam upaya penerapan
budaya pelayanan prima, meningkatkan kompetensi petugas pelayanan kepada seluruh
unit pelayanan, megembangkan inovasi pelayanan, serta mengembangkan pemberlakuan
sistem sanksi/penghargaan bagi pelaksana pelayanan publik (sanksi apabila pelayanan
tidak sesuai standar pelayanan, dan penghargaan apabila pelayanan dilakukan dengan baik
dan sesuai standar merupakan langkah yang dianggap strategis demi menciptakan budaya

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 107
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

pelayanan prima. Sedangkan untuk meningkatkan penilaian kepuasan terhadap pelayanan,
Pemerintah Kabupaten Kayong Utara perlu melakukan survey, evaluasi dan tindak lanjut
atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik secara berkala.

Menerapkan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti pelayanan berbasis teknologi
informasi secara terus menerus merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas
pelayanan public terutama dalam aspek pemanfaatan teknologi informasi di Kabupaten
Kayong Utara.

4. Quick Wins

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari
Quick Wins adalah adanya sebuah tindakan (action) yang bisa segera mendatangkan sebuah
kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan
selanjutnya. Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan
Program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Quick Wins dalam Road Map RB Kabupaten Kayong Utara diharapkan secara cepat
dapat memperbaiki kualitas pelayanan dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi
birokrasi di Kabupaten Kayong Utara secara menyeluruh. Quick Wins RB Kabupaten Kayong
Utara dipilih dengan pertimbangan :

1) Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanan,
sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan segera dapat merasakan
perubahan yang signifikan.

2) Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan akan memberikan dampak positif
terhadap citra pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat
terhadap Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

3) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai
untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan.

Sesuai dengan Road Map RB Nasional 2020-2024, dalam rangka percepatan Reformasi
Birokrasi, pada tahun pertama (2021) Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah menetapkan
penyederhanaan birokrasi sebagai Quick Wins utama. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan
dengan melakukan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksanan
ke dalam jabatan fungsional. Adapun Quick Wins lain yang ditetapkan setiap tahun selama
periode Road Map RB Kabupaten Kayong Utara, antara lain:

108 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

1) Melakukan penguatan dan penajaman program reformasi birokrasi pada tingkat Pemerintah
Daerah hingga ke level Perangkat Daerah, agar arah perubahan reformasi birokrasi dapat
dipahami oleh seluruh pegawai, sehingga hasil akhir dari pelaksanaan reformasi birokrasi
dapat memberikan dampak yang konkret dan signifikan.

2) Menyusun kegiatan yang terpadu berdasarkan pada penetapan prioritas perbaikan yang
perlu dilakukan oleh organisasi, sehingga sasaran perubahan yang ditetapkan dapat
tercapai dengan optimal.

3) Melakukan monitoring perkembangan pelaksanaan rencana aksi dan meningkatkan
pengetahuan asesor PMPRB untuk mengoptimalkan implementasi Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

4) Melakukan penyusunan peta keterkaitan antara kebijakan Pusat dan Pemerintah Daerah
dengan kebijakan di Perangkat Daerah, serta mengoptimalkan peran kebijakan di
Pemerintah Kayong Utara agar terwujud optimalisasi area deregulasi kebijakan berupa
produk hukum yang harmonis.

5) Melakukan Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi serta Penyetaraan
Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan
untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis dan profesional dalam upaya peningkatan
efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja pemerintah kepada publik.

6) Menyusun peta proses bisnis di tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dengan
mempertimbangkan kinerja yang akan dihasilkan serta menyusun struktur organisasi
dengan mempertimbangkan proses bisnis tersebut.

7) Melakukan monitoring dan evaluasi yang mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan SOP secara berkala sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi
manajemen pemerintahan.

8) Optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai
wadah penyampaian informasi kepada masyarakat secara realtime.

9) Menyusun standar kompetensi jabatan, melakukan assessment pegawai secara
menyeluruh, menyusun Human Capital Development Plan (HCDP), dan menyempurnakan
ukuran kinerja individu yang mengacu pada kinerja organisasi untuk meningkatkan
pengelolaan sistem manajemen Sumber Daya Manusia;

10) Meningkatkan penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan
benturan kepentingan, serta penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah untuk
Memperkuat kebijakan pengawasan internal;

11) Mengoptimalkan peran APIP sebagai Quality Assurance and Consulting;

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 109
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

12) Menerapkan pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak
sesuai standar dan menginformasikan hasil survei eksternal kepada stakeholder, serta
menindaklanjuti hasil survei eksternal terutama terhadap komponen survei yang memiliki
nilai rendah dengan melakukan xvii

secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mengoptimalkan implementasi
pelayanan publik khususnya di tingkat Perangkat Daerah.

Tabel Quick Win Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kayong Utara

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target
Kegiatan (Dalam 1 Tahun)
Quick Wins
Meningkatnya sinergi dalam Persentase Perangkat daerah
i. Manajemen Perubahan
perencanaan reformasi yang menyusun dokumen
a. Melakukan penguatan dan
penajaman program reformasi birokrasi antara Pusat, rencana aksi RB level Perangkat
birokrasi pada tingkat
Pemerintah Daerah hingga ke Pemerintah Daerah, dan Daerah
level Perangkat Daerah
Perangkat Daerah (100% (seratus persen))

b. Menyusun kegiatan yang Meningkatnya kualitas Persentase kegiatan dalam
terpadu berdasarkan pada perencanaan reformasi dokumen rencana aksi RB yang
penetapan prioritas perbaikan birokrasi diakomodir dalam Dokumen
yang perlu dilakukan oleh DPA
organisasi Meningkatnya kualitas (100% (seratus persen))
pelaksanaan reformasi
c. Melakukan monitoring birokrasi Persentase kegiatan dalam
perkembangan pelaksanaan rencana aksi yang tercapai
rencana aksi RB minimal 80%
(100% (seratus persen))

d. Meningkatkan pengetahuan Meningkatnya kualitas Persentase asesor PMPRB yang
asesor PMPRB asesor PMPRB telah memperoleh pelatihan
PMPRB
(100% (seratus persen))

ii. Deregulasi Kebijakan Meningkatnya sinergi Persentase kebijakan
a. Melakukan penyusunan peta
keterkaitan antara kebijakan kebijakan antara pemerintah pemerintah daerah yamg
Pusat dan Pemerintah Daerah
pusat dan pemerintah mengakomodir kebijakan
b. Mengoptimalkan peran
kebijakan dalam pelaksanaan daerah Pemerintah pusat
pemerintahan
(100% (seratus persen))

Mingkatnya kualitas Persentase Perangkat Daerah
implimentasi kebijakan yang memiliki kebijakan
internal mendukung kebijakan
Pemerintah Daerah dan Pusat
(100% (seratus persen))

110 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target
Kegiatan (Dalam 1 Tahun)

iii. Penataan dan Penguatan Organisasi

a. Melakukan Langkah Strategis Terwujudnya struktur Persentase perangkat daerah
dan Konkret Penyederhanaan
Birokrasi organisasi yang dinamis dan yang struktur organisasinya

kapabel telah disederhanakan

(100% (seratus persen))

b. Melakukan Langkah Strategis Meningkatnya fungsi Persentase pejabat dengan
jabatan administrasi yang telah
dan Konkret Penyetaraan organisasi dengan SDM dialihkan ke jabatan fungsional
(100% (seratus persen))
Jabatan Administrasi ke dalam yang profesional

Jabatan Fungsional

iv. Penataan Tatalaksana Terwujudnya peta proses Persentase perangkat daerah
bisnis yang mendukung telah menyusun peta proses
a. Menyusun peta proses bisnis kinerja utama bisnis yang mendukung kinerja
di tingkat Pemerintah Daerah utama
dan Perangkat Daerah dengan (100% (seratus persen))
mempertimbangkan kinerja
yang akan dihasilkan

b. Menyusun struktur organisasi Terwujudnya organisasi Persentase perangkat daerah
dengan mempertimbangkan yang tepat fungsi yang telah sesuai dengan peta
proses bisnis proses bisnisnya
(100% (seratus persen))

c. Melakukan monitoring dan Meningkatnya efektivitas Persentase perangkat daerah
yang telah memiliki SOP di
evaluasi yang mengukur dan efisiensi pelaksanaan semua jenis layanan utama
(100% (seratus persen))
tingkat efektivitas dan efisiensi SOP

pelaksanaan SOP

d. Membuat grand design Sistem Tersusunnya grand design Jumlah dokumen grand design
SPBE
Pemerintahan Berbasis SPBE (1 (satu) dokumen)

Elektronik (SPBE) Persentase perangkat
daerah yang telah
e. Mengimplementasikan Sistem Terimplementasikannya mengimplementasikan SPBE
Pemerintahan Berbasis SPBE (100% (seratus persen))
Elektronik (SPBE)

v. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

a. Menyusun standar kompetensi Terimplementasikannya Persentase jabatan baik

jabatan standar kompetensi jabatan struktural maupun fungsional

telah sesuai dengan standar

kompetensi jabatan

(100% (seratus persen))

b. Melakukan assessment Terlaksananya assessment Persentase pegawai telah
pegawai secara menyeluruh pegawai secara menyeluruh dilakukan assessment

(100% (seratus persen))

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 111
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target
Kegiatan (Dalam 1 Tahun)
c. Menyusun Human Capital
Development Plan (HCDP) Tersedianya Human Capital Jumlah dokumen Human
Development Plan (HCDP) Capital Development Plan
d. Menyempurnakan ukuran (HCDP)
kinerja individu yang mengacu Meningkatnya kualitas (1 (satu) dokumen)
pada kinerja organisasi ukuran kinerja individu Persentase pegawai memiliki
mengacu pada kinerja indikator kinerja individu
vi. Penguatan Akuntabilitas Kinerja organisasi (100% (seratus persen))
a. Melakukan monitoring capaian
kinerja secara berkala Meningkatnya capaian Persentase perangkat daerah
kinerja dengan capaian kinerja minimal
90%
(100% (seratus persen))

b. Mengimplementasikan SAKIP Meningkatnya kualitas Persentase perangkat daerah
implementasi SAKIP dengan hasil evaluasi SAKIP
oleh APIP minimal B
(100% (seratus persen))

vii. Penguatan Pengawasan Meningkatnya kualitas Persentase perangkat
a. Menangani gratifikasi penanganan gratifikasi daerah yang telah melakukan
penanganan gratifikasi
(100% (seratus persen))

b. Mengelola pengaduan Meningkatnya kualitas Persentase perangkat daerah
masyarakat pengelolaan pengaduan yang telah menindaklanjuti
masyarakat pengaduan masyarakat minimal
90%
(100% (seratus persen))

c. Mengelola kebijakan benturan Meningkatnya kualitas Persentase perangkat
kepentingan pengelolaan kebijakan daerah yang telah melakukan
benturan kepentingan pengelolaan kebijakan benturan
kepentingan
(100% (seratus persen))

d. Menerapkan Sistem Meningkatnya kualitas Persentase perangkat daerah
Pengendalian Internal Sistem Pengendalian dengan hasil penilaian mandiri
Pemerintah Internal Pemerintah untuk SPIP di level 3
(100% (seratus persen))

e. Mengoptimalkan peran APIP Meningkatnya kualitas APIP Persentase perangkat daerah

sebagai Quality Assurance and sebagai Quality Assurance yang didampingi oleh APIP

Consulting and Consulting (100% (seratus persen))

112 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target
Kegiatan (Dalam 1 Tahun)

viii. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Persentase perangkat daerah
yang menerapkan kebijakan
a. Menerapkan pemberian Meningkatnya kualitas pemberian kompensasi kepada
kompensasi kepada penerima pelayanan publik pengguna layanan
layanan bila layanan tidak (100% (seratus persen))
sesuai standar

b. Menginformasikan hasil survei Meningkatnya transparansi Persentase perangkat
eksternal kepada stakeholder hasil survei eksternal daerah yang yang telah
mempublikasikan hasil survei
eksternalnya
(100% (seratus persen))

c. Menindaklanjuti hasil survei Meningkatnya kualitas hasil Persentase perangkat daerah

eksternal terutama terhadap survei eksternal yang telah melakukan tindak

komponen survei yang memiliki lanjut perbaikan dari hasil survei

nilai rendah dengan melakukan (100% (seratus persen))

perbaikan-perbaikan secara

berkelanjutan

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 113
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

114 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

PROGRAM, RENCANA KEGIATAN,
KRITERIA KEBERHASILAN, WAKTU
PELAKSANAAN, DAN PENANGGUNG
JAWAB REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA 2021 – 2023

1. Program Manajemen Perubahan

2. Program Deregulasi Kebijakan

3. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

4. Program Penataan Tata Laksana

5. Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur

6. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

7. Program Penguatan Pengawasan

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 115
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Bab IV

PROGRAM, RENCANA KEGIATAN, KRITERIA KEBERHASILAN, WAKTU

PELAKSANAAN, DAN PENANGGUNG JAWAB REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA 2021 – 2023

A. Program Manajemen Perubahan

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Ke- Indikator dan Target Waktu Pelaksanaan Penaggung
giatan (Dalam 1 Tahun) 2021 2022 2023 Jawab

i. Tim Reformasi Birokrasi

a. Membentuk Tim Reformasi Terbitnya Keputusan Bupati Jumlah Keputusan Bupati yang

Birokrasi yang sesuai den- tentang Tim Reformasi Bi- disusun

gan kebutuhan rokrasi Pemerintah Kabupat- (1 (satu) Keputusan Bupati perubahan) V V V

en sesuai kebutuhan Persentase OPD yang menjadi Tim RB

Daerah (100% (seratus persen))

b. Mendorong Tim RB Terlaksananya tugas tim rb Persentase kegiatan rencana kerja

melaksanakan tugas sesuai sesuai dengan rencana kerja yang terlaksana VVV

dengan rencana kerja (100% (seratus persen))

c. Melaksanakan rapat Tim Terlaksananya rapat Tim/ Jumlah rapat Tim/ Kelompok Kerja Pokja Manaje-
V men Perubahan
Reformasi Birokrasi/ Kelompok Kerja Reformasi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan V V

Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi secara rutin ( 4 x /triwulan)

Birokrasi secara rutin

d. Melakukan monitoring dan Terlaksananya monitoring Jumlah laporan hasil monitoring dan

evaluasi atas rencana kerja dan evaluasi atas rencana evaluasi atas rencana kerja RB VVV

RB kerja RB (4 x ) 4 dokumen)

e. Menindaklanjuti hasil Terlaksananya tindak lanjut Jumlah laporan tindak lanjut hasil

monitoring dan evaluasi atas hasil monitoring dan evalua- monitoring dan evaluasi atas rencana V V V

rencana kerja RB si atas rencana kerja RB kerja RB

(4 x ) 4 dokumen)

ii. Road Map Reformasi Birokrasi

a. Menyusun dan memformal- Tersusunnya Road Map Jumlah Roadmap RB disusun dan
diformalkan
kan Road Map Reformasi Reformasi Birokrasi dan (1 (satu) dokumen) V

Birokrasi tersusunya roadmap

b. Menyusun 8 area perubah- Tersusunnya 8 area peruba- Jumlah roadmap RB yang berisi 8 area

an yang terintegrasi dalam han yang terintegraasi perubahan yang terintegrasi VVV

roadmap RB (1 (satu) dokumen)

c. Menyusun Quick Wins Tersusunnya Quick Wins Jumlah Quick Wins Reformasi Birokra- Pokja Manaje-
Reformasi Birokrasi
Reformasi Birokrasi si yang disusun V V V men Perubahan

(1 (satu) Quick Wins)

d. Mendorong Perangkat Perangkat Daerah terlibat Persentase Perangkat Daerah yang
terlibat secara langsung pada saat
Daerah untuk terlibat secara secara langsung pada saat penyusunan Road Map reformasi
birokrasi
langsung pada saat peny- penyusunan Road Map (100 % (seratus persen)) V

usunan Road Map reformasi reformasi birokrasi

birokrasi

116 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Ke- Indikator dan Target Waktu Pelaksanaan Penaggung
giatan (Dalam 1 Tahun) 2021 2022 2023 Jawab

e. Melaksanakan sosialisasi/ Terlaksananya sosialisasi/ Persentase pegawai yang mengikuti

internalisasi Road Map internalisasi Road Map kegiatan sosialisasi/internalisasi Road V V V Pokja Manaje-
men Perubahan
reformasi birokrasi kepada reformasi birokrasi kepada Map reformasi birokrasi (100% (sera-

pegawai pegawai tus persen))

iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

a. Membentuk Tim PMPRB Terbitnya Keputusan Bupati Jumlah Keputusan Bupati yang

daerah (setda (selaku pen- tentang Tim PMPRB disusun

anggungjawab, inspektorat (1 (satu) Keputusan Bupati) V

(asessor pusat), OPD (ases-

sor unit))

b. Mengkomunikasikan aktifit- Terlaksananya rapat dan Jumlah kegiatan rapat yang dilak-

as PMPRB kepada unit kerja koordinasi Tim Asesor sanakan ( 12 (dua ) notulen hasil rapat) V V V

terkait PMPRB semeteran

c. Melaksanakan pelatihan Tim Terlaksananya pembinaan/ Persentase asessor yang dilatih / Jlh

Asesor PMPRB pelatihan Tim Asesor Assesor yg dilatih (35 Org) VV

PMPRB (100% (seratus persen))

d. Melaksanakan kegiatan Terlaksananya rapat- rapat Jumlah kegiatan update data online Pokja Manaje-

PMPRB untuk menyampaikan prog- PMPRB yang dilaksanakan V V V men Perubahan
ress pengisian update data ( 12 (dua belas) kegiatan update data)

online PMPRB tiap Asesor

e. Melaksanakan reviu kertas Terlaksananya reviu kertas Persentase kertas kerja yang direviu

kerja PMPRB kerja PMPRB koordinator asessor VVV

(100% (seratus persen))

f. Melaksanakan konsensus Tercapainya konsensus Persentase kertas kerja yang tercapai

atas pengisian kertas kerja kertas kerja PMPRB oleh konsensus oleh asessor VVV

oleh asessor asessor (100% (seratus persen))

g. Melaksanakan rencana aksi Tercapainya rencana Jumlah rencana aksi VVV
tindak lanjut hasil PMPRB aksi tindak lanjut hasil (20 (dua puluh) rencana aksi)
PMPRB

iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja

a. Mendorong Kepala Perang- Kepala Perangkat Daerah Persentase Kepala Perangkat Daerah

kat Daerah untuk terlibat terlibat secara aktif dan yang terlibat secara aktif dan berke-

secara aktif dan berkelan- berkelanjutan dalam pelak- lanjutan dalam pelaksanaan reformasi V V V

jutan dalam pelaksanaan sanaan reformasi birokrasi birokrasi

reformasi birokrasi (75 % (tujuh puluh lima persen))

b. Membuat media komunikasi Terlaksananya rapat- ra- Jumlah kegiatan rapat yang dilak-

secara reguler untuk men- pat untuk menyampaikan sanakan

yampaikan program/kegia- program/ kegiatan reformasi ( 2 dua ) notulen hasil rapat) semet- V V V

tan reformasi birokrasi yang birokrasi eran

sedang dan akan dilakukan

c. Membuat leaflet/ Pembuatan/ pemasangan Persentase Perangkat Daerah/ Unit Pokja Manaje-
banner/x-banner/ span- leaflet/banner /xbanner/ Kerja yang membuat/ memasang men Perubahan
duk dll terkait reformasi spanduk terkait pelaksanaan leaflet/ banner/ xbanner/ spanduk

birokrasi, antara lain: budaya reformasi birokrasi pada berkaitan dengan pelaksanaan refor-

pemerintahan yang bersih Perangkat Daerah/unit kerja masi birokrasi (budaya pemerintahan V V V

dan bebas Korupsi, Kolusi (budaya pemerintahan yang yang bersih

dan Nepotisme, budaya bersih dan bebas Korup- dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepo-

melayani dll. si, Kolusi dan Nepotisme, tisme, budaya melayani dll

budaya melayani dll) (95% (sembilan puluh lima persen))

d. Membentuk agent of change Terbitnya Keputusan Bupati Jumlah Keputusan Bupati yang

(agen perubahan)reformasi tentang agen perubahan disusun V

birokrasi di lingkungan Pemerintah (1 (satu) Keputusan Bupati)

Kabupaten

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 117
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Ke- Indikator dan Target Waktu Pelaksanaan Penaggung
giatan (Dalam 1 Tahun) 2021 2022 2023 Jawab

e. Membuat rencana kerja Tersusunnya dokumen ren- Jumlah dokumen rencana kerja agen

pengembangan agen peru- cana kerja agen perubahan perubahan yang disusun V

bahan (1 (satu) dokumen)

f. Melaksanakan monitoring Terlaksananya monitoring jumlah laporan monitoring dan evalua-

dan evaluasi rencana kerja dan evaluasi rencana kerja si rencana kerja agen perubahan VVV

agen perubahan agen perubahan (4 (empat) laporan)

g. Melaksanakan pembinaan/ Terlaksananya pembinaan/ Jumlah kegiatan pembinaan/ pelati- Pokja Manaje-
pelatihan/ bimbingan teknis/ pelatihan/ bimbingan teknis/ han/bimbingan teknis/ workshop dll men Perubahan

workshop dll bagi agen workshop dll bagi agen bagi agen perubahan yang dilak- VVV

perubahan perubahan sanakan

(1 (satu) kegiatan)

h. Pengembangan nilai-nilai Terlaksananya pengem- Jumlah dokumen konsep nilai integri- VV
untuk penegakan integritas bangan nilai- nilai untuk tas yang disusun
penegakan integritas (1 (satu) dokumen)

B. Program Penataan Deregulasi Kebijakan

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target Waktu Pelaksanaan Penaggung
Kegiatan (Dalam 1 Tahun)
2021 2022 2023 Jawab

i. Harmonisasi

a. Mengiidentifikasi, analisis, Terlaksananya identifikasi, Jumlah dokumen hasil identifikasi,

dan pemetaan terhadap analisis, dan pemetaan analisis dan pemetaan terhadap pro-

produk hukum daerah terhadap produk hukum duk hukum daerah (1 (satu) dokumen))

yang tidak harmonis/tidak daerah yang tidak harmo- Persentase produk hukum daerah VVV

sinkron dengan peratur- nis/ tidak sinkron dengan yang telah diidentifikasi, dianali-

an perundangundangan peraturan perundangundan- sis dan dipetakan (100% (seratus

lainnya gan lainnya persen))

b. Mengevaluasi secara berka- Terlaksananya evaluasi Jumlah rapat Tim yang dilaksanakan

la terhadap produk hukum secara berkala terhadap (2 (dua) kegiatan)) VVV
daerah yang masih berlaku produk hukum daerah (ra-

pat Tim secara rutin)

c. Membuat peta keterkaitan Semua kebijakan daerah Persentase kebijakan daerah yang V V Pokja Penata-
antara kebijakan yang dike- yang dikeluarkan memiliki dikeluarkan memiliki peta keterkaitan V an Deregulasi
luarkan dengan kebijakan peta keterkaitan (100% (seratus persen))
yang lainnya Kebijakan

d. Merevisi/ penyempurnaan Terlaksananya revisi/ Persentase produk hukum daerah

produk hukum daerah yang penyempurnaan produk yang direvisi (100% (seratus persen))

tidak harmonis/tidak hukum daerah yang tidak V V

sinkron dengan peratur- harmonis/ tidak sinkron

an perundangundangan dengan peraturan perunda-

lainnya ngundangan lainnya

e. Melakukan deregulasi untuk Terlaksananya deregulasi Jumlah produk hukum daerah yang VV
memangkas produk hukum terhadap produk hukum menghambat pelayanan direvisi/ dis-
daerah yang dipandang daerah yang menghambat empurnakan (1 (satu) produk hukum
menghambat pelayanan pelayanan bagi masyarakat daerah))
bagi masyarakat

ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

a. Menyusun sistem pengen- Tersusunnya sistem Jumlah Standard Operating Pro-

dalian/ Standard Operating pengendalian/ Standard cedure (SOP) penyusunan produk Pokja Penata-
V an Deregulasi
Procedure (SOP) penyusu- Operating Procedure (SOP) hukum daerah (1 (satu) Standard
Kebijakan
nan produk hukum daerah penyusunan produk hukum Operating Procedure (SOP))

daerah

118 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

b. Melakukan evaluasi atas Terlaksananya evalua- Jumlah dokumen hasil evaluasi terh-

pelaksanaan sistem si pelaksanaan sistem adap Standard Operating Procedure Pokja Penata-
V an Deregulasi
pengendalian/ Standard pengendalian/ Standard (SOP) penyusunan produk hukum
Kebijakan
Operating Procedure (SOP) Operating Procedure (SOP) daerah

penyusunan produk hukum penyusunan produk hukum (1 (satu) dokumen))

daerah secara berkala daerah secara berkala

C. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target Waktu Pelaksanaan Penaggung
Kegiatan (Dalam 1 Tahun)
2021 2022 2023 Jawab

i. Penataan Organisasi dan Evaluasi Kelembagaan

a. Melaksanakan evaluasi or- Evaluasi kelembagaan un- Persentase Perangkat Daerah

ganisasi/ kelembagaan untuk tuk mengetahui kesesuaian yang dievaluasi struktur kelem-

mengetahui : struktur organisasi dan bagaan dan tugas fungsinya

1). Kesesuaian struktur organ- ketepatan tugas fungsi, (100% (seratus persen))

isasi dan ketepatan tugas mengukur jenjang organi-

fungsi; sasi, kemungkinan duplikasi

2). Mengukur jenjang organ- fungsi dan tumpang tindih Pokja Penataan
dan Penguatan
isasi; fungsi dengan Perangkat VV Organisasi

3). Kemungkinan duplikasi Daerah lain, dan penye-

fungsi; derhaan birokrasi telah

4). Tumpang tindih fungsi dilaksanakan

dengan Perangkat Daerah

lain

5). Penyederhanaan Jabatan

Struktural ke Fungsional

ii. Tindak Lanjut Evaluasi

a. Menindaklanjuti hasil evaluasi Melaksanakan perubahan Jumlah draft sturktur organisasi

dengan mengajukan perubah- struktur organisasi Perang- perubahan

an organisasi/ kelembagaan kat Daerah yang tugas (1 (satu) draft struktur organisasi) V

fungsinya masih tumpang Pokja Penataan
dan Penguatan
tindih atau belum efisien Organisasi

dan efektif V

b. Menindaklanjuti hasil penye- Melaksanakan perubahan Jumlah Peraturan Daerah kelem-
derhanaan birokrasi kelembagaan/ pengha- bagaan/ organisasi Perangkat
pusan/ merger Perangkat Daerah yang mengalami peruba-
Daerah yang tidak optimal han
dalam mendukung sasaran (1 (satu) Peraturan Daerah)
pembangunan dalam rang-
ka pelaksanaan Organisasi
Berbasis Kinerja (Perfor-
mance Based Organization)

D. Program Penataan Tata Laksana

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target Waktu Pelaksanaan Penaggung
Kegiatan (Dalam 1 Tahun)
2021 2022 2023 Jawab

i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)

a. Menyusun Peta Proses Bisnis Tersusunnya peta proses Persentase Perangkat Daerah
yang memiliki Peta Proses Bisnis
yang sesuai dengan Peratur- bisnis yang sesuai dengan (100 % (seratus persen)) V Pokja Penataan
Tatalaksana
an, tugas, fungsi, dan kinerja Peraturan, tugas, fungsi,

organisasi dan kinerja organisasi

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 119
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target Waktu Pelaksanaan Penaggung
Kegiatan (Dalam 1 Tahun)
2021 2022 2023 Jawab

b. Mendorong semua Perangkat Semua Perangkat Daerah/ Persentase Perangkat Daerah/

Daerah/ Unit Kerja khusus- Unit Kerja khususnya unit Unit Kerja yang memiliki Standard

nya unit pelayanan memiliki pelayanan memiliki Stan- Operating Procedure (SOP) VVV
Standard Operating Proce- dard Operating Procedure (100 % (seratus persen))

dure (SOP) sesuai peta proses (SOP) Jumlah kegiatan evaluasi terhadap Pokja Penataan
bisnis Tatalaksana

c. Melaksanakan evaluasi terha- Terlaksananya evaluasi

dap pelaksanaan proses bisnis terhadap pelaksanaan pelaksanaan proses bisnis dan

dan Standard Operating Pro- proses bisnis dan Standard Standard Operating Procedure VV

cedure (SOP) pada Perangkat Operating Procedure (SOP) (SOP) Perangkat Daerah (1 (satu)

Daerah pada Perangkat Daerah kegiatan)

ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

a. Menyusun rencana pengem- Tersusunnya rencana Jumlah dokumen rencana
bangan e-government di
lingkungan Pemerintah pengembangan e-govern- pengembangan e-government VVV
Kabupaten
ment (SPBE) di lingkungan (SPBE) yang disusun

pemerintah kabupaten (1 (satu) dokumen)

b. Menyusun Tim Koordinasi Tim Koordinasi SPBE telah Jumlah SK Tim Koordinasi SPBE VVV

SPBE dan rencana kerja dibentuk, memiliki rencana 1 (satu) sistem)

kerja, dan melaksanakan

rencana kerja dan manaje- Jumlah Rencana Kerja Tim Koordi-
men Layanan SPBE
nasi SPBE 1 (satu) Rencana Kerja

Jumlah laporan tahunan pelaksa- V V V
naan tugas Tim Koordinasi SPBE

dan manajemen layanan SPBE

1 (satu) Laporan

c. Membuat sistem aplikasi Tersusunnya sistem aplikasi Jumlah sistem aplikasi layanan

layanan kepegawaian berbasis layanan kepegawaian kepegawaian berbasis elektronik V

elektronik yang terintegrasi berbasis elektronik yang yang terintegrasi dan interaktif Pokja Penataan
Tatalaksana
dan interaktif terintegrasi dan interaktif 1 (satu) Aplikasi
V
d. Membuat sistem aplikasi Tersusunnya sistem aplikasi Jumlah sistem aplikasi layanan
layanan kearsipan berbasis
elektronik yang terintegrasi layanan kearsipan berbasis kearsipan berbasis elektronik yang
dan interaktif
elektronik yang terintegrasi terintegrasi dan interaktif

dan interaktif 1 (satu) Aplikasi

e. Melaksanakan pengembangan Memiliki Sistem aplikasi Jumlah Sistem aplikasi perenca-

e- government: Pengemban- perencanaan, pengangga- naan, penganggaran, dan manaje-

gan sistem perencanaan, pen- ran, dan manajemen kinerja men kinerja yang terintegrasi VVV

ganggaran dan manajemen yang terintegrasi (1 (satu) sistem)

kinerja terintegrasi

f. Mengembangan sistem Terlaksananya pelayanan Jumlah aplikasi pembayaran pajak
online yang dikembangkan disem-
pelayanan kepada masyarakat secara online kepada mas- purnakan
(1 (satu) aplikasi)
dalam tingkatan transaksional yarakat Jumlah aplikasi pelayanan peri-
jinan secara online yang dikem-
(perijinan online, pembayaran bangkan disempurnakan (1 (satu) VV
aplikasi)
online)

iii. Keterbukaan Informasi Publik

a. Membentuk Tim yang menan- Terbentuknya Tim yang Keputusan Bupati tentang Tim

gani keterbukaan informasi menangani keterbukaan yang menangani keterbukaan VV
publik informasi publik informasi publik
(1 (satu) Keputusan Bupati) Pokja Penataan
b. Membuat Peraturan Bupati Tatalaksana
Terbitnya Peraturan Bupati Peraturan Bupati tentang keterbu-

tentang keterbukaan informasi tentang keterbukaan infor- kaan informasi publik VVV

publik masi publik (1 (satu) Peraturan Bupati)

120 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target Waktu Pelaksanaan Penaggung
Kegiatan (Dalam 1 Tahun)
2021 2022 2023 Jawab

c. Membuat mekanisme/ Stan- Mekanisme/ Standard Jumlah mekanisme / Standard
dard Operating Procedure
(SOP) pelayanan informasi Operating Procedure (SOP) Operating Procedure (SOP)
publik
pelayanan informasi publik pelayanan informasi publik yang VVV

telah ditetapkan ditetapkan

(1 (satu) Standard Operating Pro-

cedure (SOP))

d. Melaksanakan kebijakan ket- Terlaksananya kebijakan ke- Persentase Informasi publik Pokja Penataan
erbukaan informasi publik terbukaan informasi publik diupload/ diinformasikan melalui V V V Tatalaksana

seluruh media komunikasi Kabu-
paten Kayong Utara
(100% (seratus persen))

e. Melaksanakan monitoring dan Terlaksananya monitoring Jumlah dokumen hasil monitoring

evaluasi kebijakan keterbu- dan evaluasi kebijakan ket- dan evaluasi kebijakan keterbu- VVV

kaan informasi publik erbukaan informasi publik kaan informasi publik

(1 (satu) dokumen)

E. Program Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target Waktu Pelaksanaan Penaggung
Kegiatan (Dalam 1 Tahun) 2021 2022 2023 Jawab

i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi VVV

a. Menyusun rencana redistribu- Tersusunnya rencana redis- Jumlah dokumen rencana redistri-

si pegawai tribusi pegawai busi pegawai (1 (satu) dokumen)

b. Menyusun proyeksi kebutu- Tersusunnya proyeksi Jumlah dokumen proyeksi kebutu-

han pegawai selama 5 (lima) kebutuhan pegawai selama han pegawai selama 5 tahun V Pokja Penataan
Sistem Mana-
tahun 5 tahun (1 (satu) dokumen)

c. Melakukan penghitungan Terlaksananya penghitun- Persentase Perangkat Daerah jemen Sumber
memiliki dokumen formasi jabatan Daya Manusia
dan memformalkan formasi gan formasi jabatan pada yang diformalkan (100% (seratus V V V Aparatur Sipil
persen)) Negara
jabatan di Perangkat Daerah/ Perangkat Daerah dan

Unit Kerja diformalkan

d. Melakukan penghitungan ke- Terlaksananya penghitun- Persentase Perangkat Daerah

butuhan pegawai di Perang- gan kebutuhan pegawai di memiliki dokumen kebutuhan VVV

kat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah pegawai (100% (seratus persen))

ii. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan Bebas KKN

a. Mengumumkan penerimaan terlaksananya pengumuman Jumlah kegiatan pengumuman

pegawai diumumkan secara penerimaan pegawai secara penerimaan pegawai VVV

luas kepada masyarakat luas melalui website resmi (1 (satu) kali pelaksanaan)

b. Melaksanakan pendaftaran terlaksananya pendaftaran Jumlah pelaksanaan pendaft-
secara online
secara online aran secara online (1 (satu) kali VVV

kegiatan)

c. Menyusun kejelasan pra- tersusunnya prasyarat Jumlah dokumen prasyarat pener- Pokja Penataan

syarat penerimaan pegawai penerimaan pegawai yang imaan pegawai yang jelas (1 (satu) V V V Sistem Mana-

jelas dokumen) jemen Sumber

d. Penerimaan pegawai dilak- Terlaksananya penerimaan Jumlah pelaksanaan penerimaan V V Daya Manusia
sanakan secara transparan, pegawai menggunakan pegawai menggunakan Computer Aparatur Sipil
obyektif, adil, akuntabel dan Computer Assisted Test Assisted Test V Negara

bebas Korupsi, Kolusi dan (1 (satu) kali kegiatan)

Nepotisme

e. Pengumuman hasil seleksi Pengumuman hasil seleksi Jumlah pelaksanaan pengumunan

diinformasikan secara terbuka penerimaan pegawai hasil seleksi penerimaan pegawai V V V
melalui website resmi melalui website resmi

(1 (satu) kali pelaksanaan)

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 121
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target Waktu Pelaksanaan Penaggung
Kegiatan (Dalam 1 Tahun)
2021 2022 2023 Jawab

iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

a. Menyusun standar kompeten- Tersusunnya standar kom- Persentase Perangkat Daerah yang

si jabatan daerah petensi jabatan menyusun standar kompetensi VVV
jabatan

(100% (seratus persen))

b. Melaksanakan assessment Terlaksananya assessment Jumlah pelaksanaan assessment

pegawai pegawai pegawai

(1 (satu) kali) V V V
Persentase pegawai yang sudah

diasessment

(100% (seratus persen))

c. Menyusun rencana pengem- Tersusunnya rencana Jumlah dokumen rencana pengem-

bangan kompetensi pegawai pengembangan kompetensi bangan kompetensi pegawai yang Pokja Penataan
sesuai dengan standar kom- pegawai sesuai dengan terpetakan sesuai dengan standar
petensi jabatan standar kompetensi jabatan kompetensi jabatan Sistem Mana-

(1 (satu) dokumen) V V V jemen Sumber
Persentase pegawai yang sudah Daya Manusia
terpetakan pengembangan kompe-
tensinya Aparatur Sipil

Negara

(100% (seratus persen))

d. Melaksanakan pengemban- Terlaksananya pengemban- Jumlah kegiatan pengembangan

gan kompetensi pegawai gan kompetensi pegawai kompetensi pegawai

(12 (dua belas) kali) VVV

Persentase pegawai yang dilatih

(100% (seratus persen))

e. Melaksanakan monitoring dan Terlaksananya monitoring Jumlah laporan monitoring dan

evaluasi terhadap pengem- dan evaluasi terhadap evaluasi terhadap pengembangan

bangan pegawai berbasis pengembangan pegawai pegawai berbasis kompetensi VVV

kompetensi secara berkala berbasis kompetensi secara secara berkala

berkala (12 (dua belas) dokumen)

iv. Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka

a. Menyusun kebijakan promosi Tersusunnya kebijakan pro- Jumlah Keputusan Tim Promosi

jabatan secara terbuka mosi jabatan secara terbuka Jabatan secara Terbuka VVV

(1 (satu) Keputusan)

b. Menyusun rencana pen- Tersusunnya rencana pen- Jumlah dokumen perencanaan VVV
erapan kebijakan promosi erapan kebijakan promosi penerapan kebijakan promosi
jabatan secara terbuka jabatan secara terbuka jabatan secara terbuka
(1 (satu) dokumen)

c. Melaksanakan promosi Terlaksananya promosi ja- Jumlah pelaksanaan promosi

jabatan secara terbuka untuk batan secara terbuka untuk jabatan secara terbuka untuk V V V Pokja Penataan

pimpinan tinggi pimpinan tinggi pimpinan tinggi Sistem Mana-

(1 (satu) kali) jemen Sumber

d. Melaksanakan promosi Terlaksananya promosi Jumlah pelaksanaan promosi Daya Manusia
terbuka secara kompetitif dan
terbuka secara kompetitif dan terbuka secara kompetitif obyektif V V V Aparatur Sipil
(1 (satu) kali) Negara
obyektif dan obyektif

e. menyusun panitia seleksi tersusunnya panitia seleksi Jumlah dokumen panitia seleksi

yang independen pada kegia- yang independen pada yang independen pada kegiatan VVV

tan promosi terbuka kegiatan promosi terbuka promosi terbuka

(1 (satu) dokumen)

f. Mengumumkan setiap taha- Terlaksananya pengumu- Jumlah pelaksanaan pengumuman

pan seleksi secara terbuka man setiap tahapan seleksi setiap tahapan seleksi secara ter- V V V

melalui website secara terbuka melalui buka melalui website resmi

website resmi (1 (satu) kali)

122 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target Waktu Pelaksanaan Penaggung
Kegiatan (Dalam 1 Tahun)
2021 2022 2023 Jawab

v. Penetapan Kinerja Individu

a. Menyusun kebijakan pener- Tersusunnya kebijakan Jumlah kebijakan pemberian tun-

apan pemberian tunjangan pemberian tunjangan jangan kinerja VVV

kinerja kinerja (1 (satu) dokumen)

b. Menyusun indikator kinerja Menetapkan indikator kiner- Persentase Perangkat Daerah yang

individu ja individu secara formal di telah menetapkan indikator kinerja

Semua Perangkat Daerah individu melalui keputusan kepala V V V

Perangkat Daerah

(100 % (seratus persen))

c. Menetapkan indikator kinerja Semua Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang V
individu yang berkualitas menerapkan hasil pen- telah menerapkan menetapkan
etapan indikator kinerja indikator kinerja individu dalam
individu pelaksanaan tugas dan fungsi
(100 % (seratus persen))

d. Melaksanakan pengukuran/ Semua Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah

penilaian kinerja individu melaksanakan pengukuran/ yang melaksanakan pengukuran/ Pokja Penataan

bulanan/ tribulanan penilaian kinerja individu penilaian kinerja individu bulanan/ Sistem Mana-

bulanan tribulanan dengan baik (100 % V V V jemen Sumber
/ tribulanan (seratus persen)) Daya Manusia

Jumlah laporan pelaksanaan pen- Aparatur Sipil

gukuran kinerja individu (12 (dua Negara

belas) laporan)

e. Menyusun laporan atas pen- Semua PNS membuat lapo- Persentase PNS yang menyusun

capaian kinerja individu oleh ran kinerja individu perjanjian kinerja membuat laporan V V V
masing- masing pegawai kinerja individu

(75 % (tujuh puluh lima persen))

f. Melaksanakan monitoring terlaksananya monitoring Jumlah laporan pelaksanaan moni-
toring dan evaluasi capaian kinerja
dan evaluasi atas pencapaian dan evaluasi pencapaian individu V
(12 (dua belas) laporan)
kinerja individu kinerja individu

g. Melaksanakan pemberian Penerapan penghargaan Persentase kinerja individu PNS

penghargaan dan sanksi dan sanksi berdasarkan ha- yang hasil penilaiannya dijadikan

berdasarkan hasil penilaian sil penilaian kinerja individu dasar pemberian penghargaan dan V V V

kinerja individu sanksi

(100 % (seratus persen))

vi. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

a. Menerapkan aturan disiplin/ Terlaksananya penerapan Jumlah pelaksanaan penerapan

kode etik/ kode perilaku aturan disiplin/kode etik/ aturan disiplin/kode etik Informa- V V V
pegawai sesuai peraturan
kode perilaku pegawai sik/kode perilaku pegawai

perundangundangan (2 (dua) kegiatan)

b. Melakukan monitoring dan Terlaksananya kegiatan Jumlah pelaksanaan kegiatan mon-

evaluasi pelaksanaan aturan monitoring dan evaluasi itoring dan evaluasi pelaksanaan Pokja Penataan
disiplin/kode etik/ kode
perilaku pelaksanaan aturan disiplin aturan disiplin/ kode etik /kode Sistem Mana-

/kode etik/kode perilaku perilaku pegawai jemen Sumber
Daya Manusia
pegawai (2 (dua) kegiatan) V V V

Jumlah laporan monitoring dan Aparatur Sipil

evaluasi pelaksanaan aturan Negara

disiplin/kode etik/kode perilaku

pegawai (2 (dua) dokumen)

c. Melaksanakan sidang pelang- Semua pelanggaran Persentase pelanggaran disiplin/

garan disiplin/kode etik/kode disiplin/kode etik/kode per- kode etik/kode perilaku yang telah V V V

perilaku ilaku telah diputuskan diputuskan/diselesaikan

(100% (seratus persen))

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 123
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target Waktu Pelaksanaan Penaggung
Kegiatan (Dalam 1 Tahun)
2021 2022 2023 Jawab

d. Memberikan sanksi dan Terlaksananya kegiatan Jumlah pelaksanaan kegiatan pem-

imbalan (reward) atas pelak- pemberian sanksi dan berian sanksi dan imbalan (reward)

sanaan aturan disiplin/kode imbalan (reward) atas atas pelaksanaan aturan disiplin/ Pokja Penataan
etik/kode perilaku pegawai
pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai Sistem Mana-

kode etik/kode perilaku (2 (dua) kegiatan) jemen Sumber
Daya Manusia
pegawai Persentase perangkat daerah yang V V V

melaksanakan kegiatan pemberian Aparatur Sipil

sanksi dan imbalan (reward) atas Negara

pelaksanaan aturan disiplin/kode

etik/ kode perilaku pegawai (100%

(seratus persen))

vii. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

a. Menyusun dokumen tentang Tersusunnya dokumen Jumlah dokumen tentang faktor VVV
jabatan (1 (satu) dokumen)
faktor jabatan tentang faktor jabatan

b. Melaksanakan evaluasi Terlaksananya kegiatan Jumlah dokumen hasil kegiatan

jabatan untuk menetapkan evaluasi jabatan untuk evaluasi jabatan V V V Pokja Penataan

grade/kelas jabatan menetapkan grade/kelas (1 (satu) dokumen) Sistem Mana-

jabatan (perubahan) jemen Sumber

c. Menetapkan grade/kelas Penetapan grade /kelas Peraturan Bupati tentang peneta- Daya Manusia

jabatan jabatan berdasarkan hasil pan grade/kelas jabatan V V V Aparatur Sipil

kajian (1 (satu) Peraturan Bupati) Negara

d. Melaksanakan evaluasi semua perangkat daerah Persentase Perangkat Daerah yang
melaksanakan evaluasi jabatan
jabatan berdasarkan SKJ di melaksanakan evaluasi berdasarkan SKJ dengan baik (100 V
% (seratus persen))
perangkat daerah jabatan berdasarkan SKJ

viii. Sistem Informasi Kepegawaian

a. Membangun sistem informasi Terbangunnya sistem infor- Jumlah sistem informasi kepega-

kepegawaian sesuai dengan masi kepegawaian sesuai waian sesuai dengan kebutuhan VVV

kebutuhan dengan kebutuhan (1 (satu) sistem)

b. Mengembangkan Sistem In- Terlaksananya pengemban- Jumlah kegiatan pengembangan

formasi Manajemen Kepega- gan Sistem Informasi Mana- Sistem Informasi Manajemen

waian sesuai kebutuhan jemen Kepegawaian yang Kepegawaian bagi PNS di lingkun- V V V Pokja Penataan
tersentral dan terintegrasi gan Pemerintah Kabupaten
(1 (satu) kegiatan/tahun) Sistem Mana-
jemen Sumber

c. Menggunakan sistem infor- Tersedianya data dukung Persentase data data dukung V V Daya Manusia
masi kepegawaian sebagai pengambilan kebijakan ma- pengambilan kebijakan manajemen Aparatur Sipil
pendukung pengambilan najemen SDM dalam sistem SDM yang tersedia dalam sistem V Negara

kebijakan manajemen SDM informasi kepegawaian informasi kepegawaian

(100% (seratus persen))

d. Memberikan akses sistem semua pegawai bisa men- Persentase pegawai yang bisa

informasi kepegawaian pada gakses sistem informasi mengakses SIMPEG VVV

pegawai kepegawaian (100 % (seratus persen))

F. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target Waktu Pelaksanaan Penaggung
Kegiatan (Dalam 1 Tahun)
2021 2022 2023 Jawab

i. Keterlibatan pimpinan

a. Mendorong Kepala Perangkat Kepala Perangkat Daerah Persentase Kepala Perangkat Daer- Pokja Pengua-
ah yang terlibat secara langsung V tan Akuntabili-
Daerah untuk terlibat secara terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra V V
(100 % (seratus persen)) tas Kinerja
langsung pada saat penyusu- pada saat penyusunan

nan Renstra Renstra

124 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target Waktu Pelaksanaan Penaggung
Kegiatan (Dalam 1 Tahun)
2021 2022 2023 Jawab

b. Mendorong Kepala Perangkat Kepala Perangkat Daerah Persentase Kepala Perangkat Daer-

Daerah untuk terlibat secara terlibat secara langsung ah yang terlibat secara langsung

langsung pada saat penyusu- pada saat penyusunan pada saat penyusunan Perjanjian VVV

nan Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja Kinerja

(100 % (seratus persen))

c. Mendorong Kepala Perang- Kepala Perangkat Daerah Persentase Kepala Perangkat VV
kat Daerah untuk memantau memantau pencapaian Daerah yang memantau pencapaian
pencapaian kinerja secara kinerja secara berkala kinerja secara berkala
berkala (100% (seratus persen))

d. Memberikan pemahaman Kepala Perangkat Daerah Persentase Kepala Perangkat Daer- Pokja Pengua-
kepada Kepala Perangkat telah memahami kinerja ah yang telah memahami kinerja
Daerah tentang kinerja yang yang harus dicapai dalam yang harus dicapai dalam jangka V V V tan Akuntabili-
harus dicapai dalam jangka jangka menengah menengah tas Kinerja

menengah (100% (seratus persen))

e. Memberikan pemahaman Kepala Perangkat Daerah Persentase Kepala Perangkat Daer-

kepada Kepala Perangkat telah memahami kinerja ah yang telah memahami kinerja V V V
Daerah tentang kinerja yang yang diperjanjikan di setiap yang diperjanjikan di setiap tahun

diperjanjikan di setiap tahun tahun (100% (seratus persen))

f. Mendorong Kepala Perang- Kepala Perangkat Daerah Persentase Kepala Perangkat Daer- VV
kat Daerah untuk memantau telah memantau rencana ah yang telah memantau rencana
rencana aksi kinerja secara aksi kinerja secara berkala aksi kinerja secara berkala
berkala (100% (seratus persen))

ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

a. Meningkatkan kapasitas SDM SDM yang menangani Persentase SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja meningkat
yang menangani akuntabilitas akuntabilitas kinerja kapasitasnya VV
(100% (seratus persen))
kinerja meningkat kapasitasnya
Jumlah Pedoman akuntabilitas
b. Menyusun pedoman akunt- Pedoman akuntabilitas kinerja yang telah disusun Pokja Pengua-
(1 (satu ) pedoman)
abilitas kinerja kinerja telah disusun V V tan Akuntabili-
tas Kinerja

c. Melakukan pemutakhiran Pemutakhiran data kinerja Jumlah laporan pelaksanaan pemu-

data kinerja secara berkala telah dilakukan secara takhiran data kinerja VVV

berkala (12 (dua belas) laporan)

G. Program Penguatan Pengawasan

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target Waktu Pelaksanaan Penaggung
Kegiatan (Dalam 1 Tahun)
2021 2022 2023 Jawab

i. Gratifikasi

a. Menyusun kebijakan penan- Tersusunnya kebijakan Jumlah kebijakan penanganan
gratifikasi yang disusun (1 (satu)
ganan gratifikasi penanganan gratifikasi dokumen) VVV

b. Melakukan public campaign Terlaksananya public cam- Jumlah laporan public campaign ke- Pokja Pengua-
tan Penga-
kebijakan penanganan paign kebijakan penanga- bijakan penanganan gratifikasi yang V V

gratifikasi nan gratifikasi dilaksanakan (4 (empat) laporan) wasan

c. Melaksanakan penanganan Penanganan gratifikasi Jumlah laporan penanganan gratifi-
kasi telah dilaksanakan
gratifikasi telah dilaksanakan (4 (empat) laporan penanganan VV
gratifikasi)

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 125
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target Waktu Pelaksanaan Penaggung
Kegiatan (Dalam 1 Tahun)
2021 2022 2023 Jawab

d. Melaksanakan evaluasi Terlaksananya evaluasi Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi

atas kebijakan penanganan atas kebijakan penanganan atas kebijakan penanganan gratifi- V V V
Pokja Pengua-
gratifikasi gratifikasi kasi

(1 (satu) laporan) tan Penga-

e. Menindaklanjuti hasil evaluasi Terlaksananya tindaklanjut Jumlah laporan tindak lanjut hasil wasan

atas penanganan gratifikasi hasil evaluasi atas penanga- evaluasi atas penanganan gratifikasi V V V

nan gratifikasi (1 (satu) laporan)

ii. Penerapan SPIP

a. Menetapkan kebijakan ten- Tersusunnya kebijakan Jumlah kebijakan tentang SPIP yang V V V
disusun (1 (satu) dokumen)
tang SPIP tentang SPIP

b. Membangun lingkungan Tersusunnya dokumen Persentase perangkat daerah memi-
pengendalian di Perangkat
Daerah lingkungan pengendalian di liki dokumen lingkungan pengenda- VV

perangkat daerah lian (100% (seratus persen)

c. Melakukan penilaian risiko Tersusunnya dokumen Persentase perangkat daerah memili-

Perangkat Daerah penilaian risiko Perangkat ki dokumen penilaian risiko VVV

Daerah (100% (seratus persen)

d. Melakukan kegiatan pengen- Terlaksananya kegiatan Jumlah laporan kegiatan pengenda-

dalian untuk meminimalisir pengendalian untuk mem- lian untuk meminimalisir resiko yang V V V Pokja Pengua-
resiko yang telah diidenti- inimalisir resiko yang telah telah diidentifikasi tan Penga-

fikasi diidentifikasi (1 (satu) dokumen) wasan

e. Menginformasikan dan meng- Tersedianya informasi dan Persentase pihak terkait yang mener-

komunikasikan SPI kepada komunikasi SPI kepada ima informasi dan komunikasi SPI V

seluruh pihak terkait seluruh pihak terkait (100% (seratus persen)

f. Melakukan pemantauan Terlaksananya pemantauan Jumlah laporan pemantauan pengen-
pengendalian intern
pengendalian intern dalian intern V

(1 (satu) dokumen)

g. Melakukan evaluasi atas Pen- Terlaksananya evaluasi Persentase perangkat daerah yang
melaksanakan evaluasi atas Penera-
erapan SPI pada perangkat atas Penerapan SPI pada pan SPI (100% (seratus persen) V

daerah perangkat daerah

iii. Pengaduan Masyarakat

a. Menetapkan kebijakan pen- Tersusunnya kebijakan Jumlah kebijakan pengaduan mas-
yarakat yang disusun
gaduan masyarakat pengaduan masyarakat (1 (satu) dokumen) V

b. Mengimplementasikan Terlaksananya penanganan Persentase perangkat daerah yang V
penanganan pengaduan pengaduan masyarakat melaksanakan penanganan pengad-
masyarakat
uan masyarakat
c. Menindaklanjuti hasil (100% (seratus persen)
penanganan pengaduan
masyarakat Terlaksananya tindak lanjut Persentase hasil penanganan pen- Pokja Pengua-

hasil penanganan pengad- gaduan masyarakat yang ditindak- V tan Penga-
wasan
uan masyarakat lanjuti (100% (seratus persen)

d. Melakukan evaluasi atas Terlaksananya evaluasi atas Jumlah laporan hasil evaluasi atas
penanganan pengaduan
masyarakat penanganan pengaduan penanganan pengaduan masyarakat V

masyarakat (1 (satu) dokumen)

e. Menindaklanjuti hasil evaluasi Terlaksananya tindak lanjut Jumlah laporan tindak lanjut hasil

atas penanganan pengaduan hasil evaluasi atas penanga- evaluasi atas penanganan pengad- V V V

masyarakat nan pengaduan masyarakat uan masyarakat (1 (satu) dokumen)

iv. Whistle Blowing System

a. Membangun Whistle Blowing Terbangunnya Whistle Jumlah kebijakan tentang Whistle
Blowing System
System Blowing System (1 (satu) dokumen) V
Pokja Pengua-
b. Mensosialisasikan Terlaksana sosialisasi Whis- Jumlah Sosialisasi Whistle Blowing tan Penga-
Whistle Blowing System wasan
tle Blowing System System yang dilaksanakan
V

(4 (empat) kali)

126 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target Waktu Pelaksanaan Penaggung
Kegiatan (Dalam 1 Tahun)
2021 2022 2023 Jawab

c. Mengimplementasikan Whis- Terlaksananya Whistle Persentase perangkat daerah yang
Mengimplementasikan Whistle Blow-
tle Blowing System Blowing System ing System (100% (seratus persen) V

d. Melakukan evaluasi atas Terlaksananya evaluasi atas Jumlah laporan hasil evaluasi atas Pokja Pengua-
Whistle Blowing System Whistle Blowing System Whistle Blowing System V tan Penga-

(1 (satu) dokumen) wasan

e. Menindaklanjuti hasil evaluasi Terlaksananya tindak lanjut Jumlah laporan tindak lanjut hasil

atas Whistle Blowing System hasil evaluasi atas Whistle evaluasi atas Whistle Blowing Sys- V

Blowing System tem (1 (satu) dokumen)

v. Penanganan Benturan Kepentingan

a. Melakukan penanganan Terlaksananya penanganan Jumlah kebijakan tentang penanga-
benturan kepentingan
benturan nan benturan kepentingan V

kepentingan (1 (satu) dokumen)

b. Mensosialisasikan penanga- Terlaksananya sosialisasi Jumlah sosialisasi penanganan ben- VV
nan benturan kepentingan penanganan benturan turan kepentingan
kepentingan (4 (empat) kali)

c. Mengimplementasikan pen- Terlaksananya penangan- Persentase perangkat daerah yang Pokja Pengua-
anganan benturan kepent- gan benturan kepentingan Mengimplementasikan penangangan V V tan Penga-
ingan benturan kepentingan
(100% (seratus persen) wasan

d. Melaksanakan evaluasi Terlaksananya evaluasi Jumlah laporan hasil evaluasi atas
atas penanganan benturan
kepentingan atas penanganan benturan penanganan benturan kepentingan VV

kepentingan (1 (satu) dokumen)

e. Menindaklanjuti hasil evalua- Terlaksananya tindak lanjut Jumlah laporan tindak lanjut hasil

si atas penanganan benturan hasil evaluasi atas penanga- evaluasi atas penanganan benturan VV

kepentingan nan benturan kepentingan kepentingan (1 (satu) dokumen)

vi. Pembangunan Zona Integritas

a. Melakukan pencanangan Terlaksananya pencanan- Jumlah pelaksanaan pencanangan V
zona integritas
gan zona integritas zona integritas (1 (satu) kali)

b. Menetapkan perangkat daer- Tersedianya perangkat Jumlah perangkat daerah yang
akan dikembangkan menjadi zona
ah yang akan dikembangkan daerah yang akan dikem- integritas V
(3 (tiga) perangkat daerah)
menjadi zona integritas bangkan menjadi zona

integritas

c. Melakukan pembangunan Terlaksananya pemban- Jumlah perangkat daerah dibangun V Pokja Pengua-
zona integritas gunan zona integritas di zona integritas tan Penga-
Perangkat Daerah (3 (tiga) perangkat daerah)
wasan

d. Melakukan evaluasi atas Terlaksananya evaluasi atas Jumlah laporan hasil evaluasi atas

zona integritas yang telah zona integritas yang telah zona integritas yang telah ditentukan V

ditentukan ditentukan (3 (tiga) dokumen)

e. Menetapkan perangkat daer- Terlaksananya pengusulan Jumlah perangkat daerah yang
diusulkan “menuju WBK/WBBM”
ah sebagai “menuju WBK/ perangkat daerah “menu- kepada KemenPAN-RB V
(3 (tiga) Perangkat Daerah)
WBBM” ju WBK/WBBM” kepada

KemenPAN-RB

vii. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

a. Mengoptimalkan rekomen- Terlaksananya tindak lanjut Persentase rekomendasi APIP yang

dasi APIP dengan komitmen rekomendasi APIP ditindaklanjuti VVV

pimpinan (100% (seratus persen))

b. Meningkatkan SDM APIP Tersedianya SDM APIP yang Persentase SDM APIP yang me- Pokja Pengua-
yang memadai V V V tan Penga-
memadai menuhi sertifikasi
wasan
(100% (seratus persen))

c. Memberikan dukungan ang- Tersedianya anggaran yang Persentase pemenuhan DPA terha-

garan yang memadai untuk memadai untuk APIP dap Renja Inspektorat PKPT VVV

APIP (100% (seratus persen))

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 127
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target Waktu Pelaksanaan Penaggung
Kegiatan (Dalam 1 Tahun)
2021 2022 2023 Jawab

d. Meningkatkan fokus APIP Terlaksananya pelaksanaan Persentase PKPT yang dilaksanakan Pokja Pengua-
pada client dan audit berba- V V V tan Penga-
sis risiko PKPT yang berfokus pada dengan berfokus pada client dan
wasan
client dan audit berbasis audit berbasis risiko

risiko (100% (seratus persen))

H. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target Waktu Pelaksanaan Penaggung
Kegiatan (Dalam 1 Tahun)
2021 2022 2023 Jawab

i. Standar Pelayanan

a. Menetapkan kebijakan stan- Tersusunnya kebijakan Peraturan Bupati tentang standar
pelayanan (perubahan)
dar pelayanan standar pelayanan (peru- (1 (satu) Peraturan Bupati) V

bahan)

b. Memaklumatkan standar Semua Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang

pelayanan di masing- mas- memaklumatkan standar membuat/memasang maklumat V V V

ing Perangkat Daerah pelayanan standar pelayanan (100 % (seratus

persen))

c. Mendorong Perangkat Semua Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah pe-

Daerah/Unit Kerja membuat pelayanan mempunyai layanan yang membuat Standard Op-

Standard Operating Proce- Standard Operating Proce- erating Procedure (SOP) pelayanan V V V

dure (SOP) pada pelaksa- dure (SOP) pelayanan (100 % (seratus persen)) Pokja Pening-
naan standar pelayanan katan Kualitas

d. Melakukan identifikasi dan Terlaksananya identifikasi Jumlah dokumen hasil identifikasi Pelayanan

reviu/perbaikan Standard dan reviu/perbaikan Stan- Standard Operating Procedure (SOP) Publik

Operating Procedure (SOP) dard Operating Procedure yang perlu direvisi

(SOP) pelayanan (1 (satu) dokumen)
Jumlah dokumen Standard Operat- V V V

ing Procedure (SOP) yang direviu/

diperbaiki (15 (lima belas) Standard

Operating Procedure (SOP))

e. Melakukan identifikasi dan Terlaksananya identifikasi Jumlah dokumen hasil indentifikasi

revisi/perbaikan standar dan reviu/ perbaikan stan- standar pelayanan

pelayanan dar pelayanan (1 (satu) Dokumen) V V V
Jumlah dokumen standar pelayanan

yang direviu/diperbaiki

(10 (sepuluh) standar pelayanan)

ii. Budaya Pelayanan Prima

a. Melakukan sosialisasi/ pela- Terlaksananya sosialisasi / Jumlah kegiatan sosialisasi/pelatihan

tihan dalam upaya penera- pelatihan tentang budaya tentang budaya pelayanan prima yang V V V
pan budaya pelayanan prima pelayanan prima dilaksanakan

(1 (satu) kali) Pokja Pening-

b. Meningkatkan kompetensi Terlaksananya peningkatan Persentase Pegawai pada unit pe- katan Kualitas

petugas pelayanan kepada kompetensi dan Pelatihan layanan yang tersertifikasi V Pelayanan

seluruh unit pelayanan pada unit pelayanan 100% (Seratus Persen) Publik

c. Mempermudah akses Menyediakan akses in- Jumlah aplikasi pelayanan online
yang dibuat
informasi tentang pelayanan formasi pelayanan secara (1 (satu) aplikasi) VV

melalui berbagai media online

128 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target Waktu Pelaksanaan Penaggung
Kegiatan (Dalam 1 Tahun)
2021 2022 2023 Jawab

d. Mengembangkan pem- Memberlakukan sistem Jumlah sanksi/penghargaan bagi V
berlakuan sistem sanksi/ sanksi/ penghar gaan bagi pelaksana pelayanan publik yang
penghargaan bagi pelaksa- pelaksana pelayanan publik diberikan
na pelayanan publik (sanksi (sanksi apabila pelayanan (1 (satu) kali)
apabila pelayanan tidak tidak
sesuai standar pelayanan, sesuai standar pelayanan,
dan penghargaan apabila dan penghargaan apabila
pelayanan dilakukan dengan pelayanan dilakukan den-
baik dan sesuai standar gan baik dan sesuai standar

e. Mengembangkan sistem Setiap layanan yang tidak Jumlah kebijakan/SOP pemberian Pokja Pening-
katan Kualitas
pemberian kompensasi apa- sesuai standar layanan, kompensasi layanan V

bila pelayanan dilaksanakan diberikan kompensasi kepa- (1 (satu) kebijakan) Pelayanan

tidak sesuai standar da costumer Publik

f. Mengembangkan sarana pe- Melaksanakan pelayanan Persentase pelayanan terpadu yang

layanan terpadu/ terintegra- terpadu yang memuaskan sesuai dengan standar pelayanan

si (Mal Pelayanan Publik) bagi pemohon pelayanan (ketepatan waktu, kemudahan dan

kejelasan prosedur pelayanan, kepas- V V V

tian biaya pelayanan, serta kebenaran

dokumen/output pelayanan

(100 % (seratus persen))

g. Membangun/ megembang- Adanya inovasi yang diikut- Jumlah inovasi yang masuk dalam top

kan inovasi pelayanan kan pada kompetisi inovasi nasional V

pelayanan publik (sinovik) di (2 (dua) inovasi masuk dalam top

tingkat pusat nasional)

iii. Pengelolaan Pengaduan

a. Menetapkan kebijakan pe- Tersusunnya Peraturan Jumlah Peraturan Bupati tentang pe- V
layanan pengaduan secara Bupati tentang pedoman doman pengelolaan pelayanan publik
online pengelolaan pelayanan (1 (satu) Peraturan Bupati) peruba-
publik han)

b. Menetapkan Standard Tersusunnya Standard Jumlah Standard Operating Proce-

Operating Procedure (SOP) Operating Procedure (SOP) dure (SOP) pelayanan pengaduan

pelayanan pengaduan pelayanan pengaduan yang ditetapkan V

(1 (satu) Standard Operating Proce-

dure (SOP) perubahan)

c. Mendorong Pembentukan Terbentuknya tim Penge- Persentase unit pelayanan memiliki

Tim Pengelola pengaduan lola pengaduan pelayanan Tim Pengelola pengaduan pelayanan V

pelayanan publik publik publik Pokja Pening-

(100% (seratus persen)) katan Kualitas

d. Pengaduan yang masuk Menindaklanjuti pengad- Persentase pengaduan pelayanan Pelayanan

ditindaklanjuti sesuai Stan- uan pelayanan publik yang publik yang masuk dapat ditindak- Publik

dard Operating Procedure masuk sesuai Standard lanjuti sesuai Standard Operating VVV

(SOP) untuk perbaikan Operating Procedure (SOP) Procedure (SOP)

pelayanan (100 % (seratus persen))

e. Pemantapan/pengint egra- Terlaksananya pemanta- Jumlah Sistem Layanan Pengaduan V
sian layanan pengaduan pan/ pengi ntegrasian yang dikembangkan
dan tindaklanjutnya melalui layanan pengaduan dan (2 (dua) sistem)
Sistem Pengaduan Manual tindaklanjutnya melalui
dan Media Elektronik) Sistem Pengaduan Manual
dan Media Elektronik

f. Melakukan evaluasi atas Terlaksananya evaluasi atas Persentase Perangkat Daerah yang
penanganan pengaduan di
Perangkat Daerah penanganan pengaduan di ada pengaduan pelayanan publik V

Perangkat Daerah dapat dievaluasi

(100 % (seratus persen))

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023 129
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

Program dan Kegiatan Kriteria Keberhasilan Indikator dan Target Waktu Pelaksanaan Penaggung
Kegiatan (Dalam 1 Tahun)
2021 2022 2023 Jawab

iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

a. Melakukan survey kepua- Terlaksananya survey Jumlah dokumen hasil survei kepua-

san masyarakat terhadap kepuasan masyarakat san masyarakat yang dibuat VVV
pelayanan publik secara secara berkala (1 (satu) dokumen)

berkala

b. Mempublikasikan hasil Tersedianya informasi hasil Persentase hasil survei kepuasan Pokja Pening-
katan Kualitas
survei kepuasan masyarakat survei kepuasan masyarakat masyarakat yang dapat diakses V V V Pelayanan
Publik
secara terbuka secara terbuka secara terbuka

(100% (seratus persen))

c. Menindaklanjuti hasil survei Rekomendasi hasil survey Persentase rekomendasi hasil survei

kepuasan masyarakat dapat ditindaklanjuti yang dapat ditindaklanjuti VVV

(100 % (seratus persen))

v. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Menerapkan pelayanan ber- Terlaksananya pelayanan Jumlah pelayanan berbasis teknologi V
basis teknologi informasi berbasis teknologi informasi informasi yang diterapkan
(1 (satu) pelayanan berbasis teknologi
informasi)

b. Melakukan evaluasi terh- Terlaksananya evaluasi ter- Jumlah pelayanan berbasis teknologi Pokja Pening-
adap pelayanan berbasis V V katan Kualitas
teknologi informasi hadap pelayanan berbasis informasi yang dievaluasi
Pelayanan
teknologi informasi (1 (satu) pelayanan berbasis teknologi Publik

informasi)

c. Melakukan perbaikan secara Terlaksananya perbaikan Jumlah pelayanan berbasis teknolo-

terus menerus terhadap pe- secara terus menerus ter- gi informasi yang diperbaiki terus

layanan berbasis teknologi hadap pelayanan berbasis menerus VVV

informasi teknologi informasi (1 (satu) pelayanan berbasis teknologi

informasi)

130 ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2021 - 2023
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA