Jurnal Ilmiah Pesantren

Vol. 5. Nomor 2, Juli 2019 ISSN : 2407-7771

Jurnal Ilmiah Volume Nomor Halaman Juli ISSN:
Pesantren 5 2 643-714 2019 2407-7771



Vol. 5. Nomor 2 Juli 2019 ISSN : 2407-7771

DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab Drs. H. Ahmad Syamsuri, MM.
Penasehat Drs. H. Uripto Mahmud Yunus, M.Ed.

Dr. H. Munawir Yusuf, M.Psi.

Pemimpin Redaksi Dr. H. Kadarusman, M.Ag.
Sekretaris Redaksi
Editor/Penyunting Anita Arum Cahyanti, S.Pd.
Dewan Redaksi Nailul Lutfi Amalia, SS., MA
Design & Layout
Sirkulasi Hj. Elly Damaiwati, S.S, M.Pd.
Mitra Bestari Triyatno, S.Pd.
Pertapa Sari, S.S.
Alamat Redaksi
Dr. Asyhuri, M.Ag.
Ayu Visuviati, Lc.

Muhammad Rustam Efendi, A.Md.

Fauzan

Dr. Islah Gusmian (Intitut Agama Islam Negeri
(IAIN), Surakarta)
Prof. Dr. Sangidu, M. Hum (Universitas Gadjah Mada (UGM),
Yogyakarta)
Prof. Dr. H. Adi Sulistiyono, SH., MH (Universitas Sebelas
Maret (UNS), Surakarta)
Dr. H. Kadarusman (Pondok Pesantren Modern Islam (PPMI)
Assalaam, Surakarta)

Kampus
Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam
Jl. Garuda Mas, Gonilan, Sukoharjo
PO BOX 286 Surakarta, Jawa Tengah
Telp/Fax. (0271) 721107
Email: [email protected]
Website: www.assalaam.or.id

iii



KATA PENGANTAR

Pesantren dari masa ke masa selalu menempatkan diri pada pusat dinamika keumatan. Segara
genuine, pesatren sebagaimana dijelaskan Zamakhsyari Dhofir (1983) dalam “Tradisi Pesantren Studi
tentang Pandangan Kyai”, merupakan lembaga pendidikan yang berbasis pada kajian keislaman klasik.
Menurutnya, kitab-kitab Islam klasik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan ke dalam 8 kelompok,
yaitu: (1) Nahwu (syntax) dan Sharaf (morfologi), (2) Fiqih (hukum), (3) Ushul Fiqh (yurispundensi),
(4) Hadits, (5) Tafsir, (6) Tauhid (theologi), (7) Tasawuf dan Etika, (8) Cabang-cabang lain seperti
Tarikh (sejarah) dan Balaghah”. Hal senada disampaikan Martin van Bruinessen dalam “Kitab Kuning,
Pesantren, dan Tarekat (Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia)” bahwa munculnya pesantren adalah untuk
mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang ditulis
berabad-abad lalu.

Dalam perkembangannya, pesantren, menggunakan istilah Bourddieu menjadi sebuah habitus
sosial yang menghubungkan proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap
menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap di dalam diri umat Islam. Sebagai habitus,
pesantren mempunyai sistem nilai yang terwariskan dari generasi ke generasi di antaranya kebersahajaan,
pelestarian tradisi, budaya keilmuan, dan nasionalisme.

Bahkan Clifford Geertz menyebut kekuatan agama yang menggerakkan pesantren sebagai a
cultural system. Sebagai sistem kebudayaan, kekuatan agama dalam pesantren berfungsi untuk membentuk
perasaan dan motivasi yang kuat dan kemampuan bertahan dalam diri manusia serta memberikan karakter
terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kualitas dari pengalamannya. Pada gilirannya, Geertz berdasarkan
hasil penelitian tentang masyarakat Jawa pada tahun 1960-an, mengelompokkan masyarakat Jawa ke
dalam tiga golongan: priyayi, santri dan abangan. Santri sebagai sebutan bagi masyarakat pesantren
memiliki perasaan dan motivasi yang kuat dalam mempengaruhi sistem budaya dan politik.

Pesantren sebagai habitus memungkinkan tumbuh subur berbagai sistem nilai dalam kehidupan
pesantren dari yang adaptif dengan lingkungan sampai kepada yang kontraproduktif dengan lingkungan.
Salah satu yang menjadi sorotan serius dalam konteks Indonesia modern adalah potensi tumbuh suburnya
penyebaran paham radikal di pesantren sebagaimana dilansir oleh BNPT. Hipotesis ini menjadi kajian
pada tulisan pertama dalam jurnal ini, “Pesantren dan Strategi Komunikasi Program Deradikalisasi”, yang
ditulis Arkanudin dkk, Program PKP Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan
kepada 367 responden di tiga pesantren di Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2018 ini menyimpulkan
bahwa program deradikalisasi sudah mengandung komponen strategis dalam komunikasi pembangunan,
yaitu behavior change communication, social movement dan advocacy. Namun demikian, komunikasi
deradikalisasi perlu lebih diefektifkan terkait dengan koordinasi antar instansi terkait; BNPT-Kesbangpol
dan Kemenag terutama dalam perumusan program.

Pelibatan pesantren dalam membangun komunikasi efektif dalam gerakan deradikalisasi sangat
strategis mengingat pesantren memiliki modal teoritis maupun aplikatif dalam mengkomunikasikan
bahasa keagamaan yang adaptif dengan nilai-nilai kebangsaan. Salah satu kajian penting dalam konteks
ini adalah tulisan Ahmad Munif yang berjudul “Analisis Maqasid Asy-Syariah Dalam Piagam Madinah
Dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. Kajian Munif menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar
(maqasid asy-syariah) dalam Piagam Madinah tentang lima prinsip dasar penegakan syariat -menjaga
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta- memiliki kesamaan paradigmatik dengan nilai-nilai Pancasila
dan UUD 1945. Hal ini menunjukkan pesantren menjadi pusat pertemuan antara kajian keislaman dengan
kajian kebangsaan. Pemahaman ini tidak terlepas dari kerangka metodologi penafsiran keagamaan yang
bersifat kontekstual dalam memahami teks-teks keagamaan.

Pemahaman kontekstual terhadap nilai-nilai universal Islam yang terkandung di dalam teks Al-
Qur’an tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan manusia. Pemahaman ini dikembangkan
dalam tulisan Amiq Fikri Muhammad dari UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Kaidah Tafsir, Paradigma,

v

dan Metodologi Tafsir Kontekstual”. Berpijak kepada pemikiran Wadud dan Nasr Hamid Abu Zaid yang
menegaskan bahwa kondisi sosial yang membentuk seorang mufassir akan sangat berpengaruh dan tidak
dapat dipisahkan atas pemahamannya terhadap teks keagamaan. Oleh karena itu, menurut Farid Essack,
faktor pre-understanding yang melingkupi pemahaman sejarah mufassir sangat dominan dalam pemahaman
mereka terhadap Al-Qur’an. Di antara ciri penafsiran kontekstual adalah model tafsir ini menekankan
konteks sosio-historis dalam proses penafsirannya. Ciri lainnya, tafsir ini lebih melihat nilai etis dari
ketetapan legal (the ethico-legalcontent) Al-Qur’an, daripada makna literalnya. Pemahaman kontekstual
ini yang dapat mengaitkan prinsip-prinsip dasar teks keagamaan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pesantren sebagai pusat tafaqquh fiddin atau pusat kajian keislaman klasik sebagaimana tesis
Zamakhsary memberikan ruang yang luas terhadap kajian teks al-Qur’an. Sebagaimana kajian Amien
Ashiddiqi, guru pengajar di PPMI Assalaam yang meneliti tentang “Metode I‘Rāb Al-Qur’an dan
Konvensional; Model Pembelajaran Bahasa Arab Di Pondok Pesantren Al Madinah Boyolali”. Penelitian
ini menitikberatkan pada tiga kajian utama, yaitu (1) model pembelajaran bahasa Arab bagi non-Arab,
(2) perbedaan antara metode i‘rāb al-Qur’an (MIQ) dengan metode konvensional (MK) bagi penutur
non-Arab, dan (3) tingkat efektifitas pembelajaran bahasa Arab untuk non-Arab dengan MIQ dan MK
di lingkungan pondok pesantren. Penemuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas
pembelajaran bahasa Arab untuk non-Arab dengan MIQ dan MK di lingkungan pondok pesantren dapat
ditemukan bahwa MK kurang memuaskan untuk pelajaran balāgah dan muṭāla‘ah, jika tidak ada kombinasi
strategi. Studi tentang metodologi ini penting karena kaedah pembelajaran mengatakan bahwa materi itu
penting, tetapi metode lebih penting dari materi itu sendiri.

Kajian lanjutan di dalam jurnal ini adalah kajian mengenai “Gradasi Kualitas Hadist dalam Kitab
Al-Jami’ (Studi Analisis Atas Metodologi Imam Tirmidzi Dalam Penulisan Hadist)”. Penelitian ini ditulis
oleh Alfiyatul Azizah, dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berangkat dari sebuah hipotesis
bahwa tidak semua hadis yang ditulis oleh para periwayat hadis memiliki derajat hadis sahih melainkan
ada juga diantaranya yang memiliki kualitas lebih rendah. Salah satunya adalah Imam at-Tirmidzi yang
dilahirkan pada masa puncak keemasan perkembangan ilmu hadist pada akhir abad ke-2 H. Ia menulis
kitab “Jâmi’ at-Tirmidzi” yang semua hadist di dalamnya dapat dijadikan landasan hukum syar`i dan
diamalkan oleh para ulama pada masa itu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Imam Tirmidzi bukan
hanya mencantumkan hadist yang berderajat shahih saja, melainkan juga hasan maupun dhaif. Namun
demikian ia menyebutkan kualitas hadistnya dan menunjukkan kelemahannya serta memberikan alasan
tertentu dalam pencantumannya. Kejujuran akademik at-Tirmidzi dapat memberikan sumber rujukan
yang komprehensif dalam menyusun argumentasi keagamaan setelah al-Qur’an.

Akhirnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua nara sumber, civitas akademika
PPMI Assalaam, dan para pengambil kebijakan yang telah memberikan apreasiasi atas terbitnya Jurnal
Ilmiah Pesantren volume lima, nomor dua, edisi Juli-Desember 2019. Jurnal Ilmiah Pesantren mengundang
para peneliti di dalam maupun luar pesantren untuk berdakwah ilmiah melalui artikel di Jurnal ini. Selamat
membaca dan semoga dapat melahirkan perspektif baru dalam diskursus kepesantrenan, pendidikan, dan
keislaman.

Wallahu A’lam bish Shawab.


Sukoharjo, 30 Juni 2019

Pemimpin Redaksi

vi

DAFTAR ISI

PESANTREN DAN STRATEGI KOMUNIKASI PROGRAM
DERADIKALISASI DI KABUPATEN SUKOHARJO
PESANTREN AND COMMUNICATION STRATEGY OF DERADICALITATION
PROGRAM IN SUKOHARJO DISTRICT
Arkanudin Budiyanto, Subejo dan Samsul Maarif...................................................... 643

ANALISIS MAQA <S}ID ASY-SYARIAH DALAM PIAGAM MADINAH
DENGAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
THE ANALYSIS OF THE MAQASID SHARIA IN THE MEDINACHARTER,
PANCASILA AND THE 1945 CONSTITUTION
Ahmad Munif....................................................................................................................... 659

KAIDAH TAFSIR, PARADIGMA, DAN METODOLOGI TAFSIR KONTEKSTUAL
PRINCIPLE TAFSIR, PARADIGM, AND METHODOLOGY OF TAFSIR
CONTEXTUAL
Amiq Fikri Muhammad...................................................................................................... 679

METODE I‘RĀB AL-QUR’AN DAN KONVENSIONAL MODEL
PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI PONDOK PESANTREN AL MADINAH
BOYOLALI
I’RAB AL-QUR’AN METHOD AND CONVENTIONAL ARABIC LANGUAGE
LEARNING MODEL IN THE BOYOLALI AL-MADINAH BOARDING SCHOOL
Amien Ashiddiqi ................................................................................................................ 693

GRADASI KUALITAS HADIST DALAM KITAB AL-JAMI’ (STUDI ANALISIS ATAS
METODOLOGI IMAM TIRMIDZI DALAM PENULISAN HADIST)
QUALITY GRADATIONS OF HADITHS IN THE BOOK OF AL-JAMI ‘
(Analysis Study of Imam Tirmidhi’s Methodology in Writing Hadiths)
Alfiyatul Azizah................................................................................................................................ 707

vii

viii

Volume 5, Nomor 2, Juli 2019 ISSN 2407-7771

JURNAL ILMIAH
PESANTREN

Arkanudin Budiyanto, Subejo dan Samsul Maarif (Program PKP Sekolah Pasca Sarjana
Universitas Gadjah Mada)

PESANTREN DAN STRATEGI KOMUNIKASI PROGRAM DERADIKALISASI DI
KABUPATEN SUKOHARJO

Volume 5, Nomor 2, Juli 2019, hlm. 643-658

ABSTRAK
Penyebaran radikalisme agama di Indonesia telah merasuki semua lapisan masyarakat tanpa
dapat dipilah secara kaku. Merespon situasi tersebut, pemerintah telah melakukan langkah konkrit
melalui program deradikalisasi. Di antara program deradikalisasi adalah program anti radikalisasi
bagi masyarakat umum. Pesantren menjadi salah satu sasaran pelaksanaan program tersebut, karena
disadari bahwa pesantren menjadi salah satu target upaya penyebaran paham radikal.(BNPT, 2013)
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi komunikasi yang dilakukan
pemerintah di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dalam upaya deradikalisasi agama pada tahun
2018. Penelitian dilakukan di 3 (tiga) Pesantren di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dengan
jumlah sampel sebanyak 367. Hasil penelitian menunjukan bahwa model perencanaan komunikasi
deradikalisasi merupakan model perencanaan yang tahapan-tahapan kegiatannya tidak begitu
berbeda dengan tahapan-tahapan model perencanaan komunikasi pada kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan pemerintah. Strategi komunikasi yang dilakukan dalam program
deradikalisasi agama sudah tepat dan mampu menyampaikan pesan-pesan deradikalisasi dan
mengubah persepsi masyarakat terhadap deradikalisasi khususnya pada aspek komunikator, pesan
dan media.

Kata Kunci: Strategi Komunikasi, Pesantren, Deradikalisasi

Abstrak ix

Ahmad Munif (IAIN SURAKARTA)

ANALISIS MAQA <S}ID ASY-SYARIAH DALAM PIAGAM MADINAH DENGAN
PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Volume 5, Nomor 2, Juli 2019, hlm. 659-678

ABSTRAK
Pancasila adalah dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara
Indonesia yang sifatnya adalah final dan tidak tergantikan oleh ideologi apapun. Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Piagam
Madinah. Walaupun secara bentuknya berbeda akan tetapi antara substansial antara Piagam
Madinah dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sama.
Penelitian ini mengangkat tentang bagaimana Persamaan maqas< i} d asy-Syaria< h antara Piagam
Madinah dan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Penelitian ini mengunakan metode penelitian pustaka library research, Data yang digunakan
adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang
berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, hasil penelitian, arsip dan sebagaimana
yang berkaitan dengan pemasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dalam Ada kesamaan lima maqa<s}id asy-Syari<ah
(menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta) yang ada
dalam Piagam Madinah, dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci: maqa<s}id asy-Syari<ah, Piagam Madinah, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.

Amiq Fikri Muhammad (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)
KAIDAH TAFSIR, PARADIGMA, DAN METODOLOGI TAFSIR KONTEKSTUAL

Volume 5, Nomor 2, Juli 2019, hlm. 679-692

ABSTRAK
Artikel ini menyuguhkan dan menjelaskan urgensi penafsiran ulang al-Qur’an demi

menyesuaikan kebutuhan zaman. Salah satunya dengan pendekatan kontekstual. Keanekaragaman
pendekatan dan metode yang digunakan berbanding lurus dengan pemahaman yang dihasilkan.
Setiap metode yang digunakan mempunyai karakteristik dan cela tersendiri. Pada dataran ini tidak
ada otoritas yang dapat membakukan sebuah model pemahaman. Karena model apapun baik berupa

x Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 5, Nomor 2, Juli 2019

tafsir, ta’wil, exegesis, interpretasi, ataupun penerjemahan terhadap teks al-Qur’an, merupakan
wilayah hermeneutika yang sangat terbuka bagi setiap usaha pembaharuan. Upaya kontekstualisasi
nilai-nilai universal Islam yang terkandung di dalam Al-Qur’an, tampaknya, tidak akan pernah
berhenti sepanjang sejarah kehidupan manusia.

Kata Kunci: tafsir, paradigma, kontekstual.

Amien Ashiddiqi (PPMI Assalaam Surakarta)

METODE I‘RĀB AL-QUR’AN DAN KONVENSIONAL MODEL PEMBELAJARAN
BAHASA ARAB DI PONDOK PESANTREN AL MADINAH BOYOLALI

Volume 5, Nomor 2, Juli 2019, hlm. 693-706

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap informasi terkait tentang (1) model pembelajaran
bahasa Arab bagi non-Arab, (2) perbedaan antara metode i‘rāb al-Qur’an (MIQ) dengan metode
konvensional (MK) bagi penutur non-Arab, dan (3) tingkat efektifitas pembelajaran bahasa Arab
untuk non-Arab dengan MIQ dan MK di lingkungan pondok pesantren.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif di Pondok Pesantren Al Madinah Kelas XI
MA Nogosari Boyolali Tahun 2017. Sumber data penelitian diambil dari kepala sekolah, guru,
dan siswa. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik
analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah teknik analisis data model interaktif dengan
menginteraksikan antara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Simpulan penelitian ini adalah: (1) Model Pembelajaran Bahasa Arab Madrasah Aliyah Al
Madinah Boyolali Tahun 2017/2018. Memanfaatkan metode talaqqi (sorogan-bandongan) yaitu
metode kolektif (halaqoh) penyampaiannya dengan model kaidah-terjemah yang mana ustadz
membaca kitab berbahasa Arab, lalu menerjemahkan dan menjelaskan kaidah-kaidah dan hikmah
yang terkandung di dalamnya, sedangkan para santri menyimak kajian yang disampaikan ustadz.
Pembelajaran menggunakan metode kaidah-terjemah, penyampaian dengan lecturer (ceramah), dan
tanya-jawab. (2) Perbedaan antara MIQ dengan MK bahwa MIQ diterapkan di lingkungan pondok
pesantren dalam pembelajaran naḥwu-ṣaraf, balāgah, dan beberapa di pelajaran muṭāla‘ah. MIQ
lebih mengajak siswa berinteraksi secara langsung kepada al-Qur’an maupun Hadis. MIQ lebih
mudah diingat siswa dan lebih luas pembahasannya, adapun MK terbatas dengan kitab kurikulum
pegangan. (3) Tingkat efektifitas pembelajaran bahasa Arab untuk non-Arab dengan MIQ dan MK
di lingkungan pondok pesantren dapat ditemukan bahwa MK kurang memuaskan untuk pelajaran
balāgah dan muṭāla‘ah, jika tidak ada kombinasi strategi.

Kata Kunci: Model Pembelajaran, Metode I’rab al-Qur’an, Konvensional.

Abstrak xi

Alfiyatul Azizah (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

GRADASI KUALITAS HADIST DALAM KITAB AL-JAMI’ (STUDI ANALISIS ATAS
METODOLOGI IMAM TIRMIDZI DALAM PENULISAN HADIST)
Volume 5, Nomor 2, Juli 2019, hlm. 707-714

ABSTRAK
Hadist dan Ilmu hadist merupakan salah satu cabang ilmu diniyah yang banyak dikaji

oleh umat Islam, dari masyarakat awam, sampai dengan para intelektual. Hal ini karena hadist
merupakan hujjah dan sumber ke-2 Syariat Islam setelah Al-Qur`an di dalam Islam. Kenyataannya,
penulisan dan kodifikasi hadist telah dimulai pada masa thâbi’in dan terus berlanjut hingga saat
ini. Tentunya, tidak semua riwayat yang dituliskan oleh para perawi dalam kitab merupakan hadist
yang shahih mutlak, melainkan juga hadist yang berderajat lebih rendah.

Imam Tirmidzi salah satunya, ia dilahirkan pada masa puncak keemasan perkembangan ilmu
hadist pada akhir abad ke-2 H. Ia menulis kumpulan hadist Jâmi’at-Tirmidzi setelah menyelesaikan
perjalanan intelektualnya yang panjang. Dalam penulisannya, ia mensyaratkan bahwa semua
hadist tersebut merupakan hadist yang bisa dijadikan landasan hukum syar`i dan diamalkan oleh
para ulama pada masa itu.

Pada penelitian ini, penulis mendeskripsikan tentang Imam Tirmidzi dan metode
penulisan kitab hadist Jâmi’ at-Tirmidzi. Salah satu kesimpulannya, Imam Tirmidzi bukan hanya
mencantumkan hadist yang berderajat shahih saja, melainkan juga hasan maupun dhaif. Namun
demikian ia menyebutkan kualitas hadistnya dan menunjukkan kelemahannya serta memberikan
alasan tertentu dalam pencantumannya. Penelitian ini akan membantu umat untuk lebih memahami
sumber hukum kedua dalam Islam.

Kata Kunci: Imam Tirmidzi, Jâmi’ at-Tirmidzi, kodifikasi hadist

xii Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 5, Nomor 2, Juli 2019

Volume 5, Nomor 2, Juli 2019 ISSN 2407-7771

JURNAL ILMIAH
PESANTREN

Arkanudin Budiyanto, Subejo dan Samsul Maarif (Program PKP Sekolah Pasca Sarjana
Universitas Gadjah Mada)

PESANTRENANDCOMMUNICATIONSTRATEGYOF DERADICALITATION
PROGRAM IN SUKOHARJO DISTRICT

Volume 5, Nomor 2, Juli 2019, hlm. 643-658

ABSTRACT

The spread of religious radicalism in Indonesia has pervaded all levels of society without being
able to be sorted are rigid. Responding to the situation, the government has taken concrete steps
through the de-radicalization program. Among the de-radicalization program is anti-radicalization
programs for the general public. Pesantren be one of the objectives of the program because it was
realized that the pesantren become a target for the spread of radical efforts.(BNPT, 2013).
This study aims to identify the communication strategy of the government in Sukoharjo, Central
Java in an effort to de-radicalization of religion. The study was conducted in three (3) pesantren in
Sukoharjo, Central Java with a total sample of 367. The results showed that the de-radicalization
communication planning model is a model of the stages of planning activities are not so different
from the stages of communication planning model in community development activities by the
government. Communication strategy undertaken in de-radicalization program is right and is able
to convey the messages of de-radicalization and change the public perception of de-radicalization
in particular on the communicator, message and media.

Keywords : Communication Strategy, Pesantren, Deradicalisation

Abstract xiii

Ahmad Munif (IAIN SURAKARTA)

(THE ANALYSIS OF THE MAQASID SHARIA IN THE MEDINACHARTER,
PANCASILA AND THE 1945 CONSTITUTION)

Volume 5, Nomor 2, Juli 2019, hlm. 659-678

ABSTRACT

Analisis Maqa<s}id Asy-Syari<ah dalam Piagam Madinah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.
Pancasila is the foundation of the state and Undang-Undang Dasar 1945 is the constitution
of the state of Indonesia which is finaly and not replaceable by any ideology. The Pancasila and
Undang-Undang Dasar 1945 Constitution are not contrary to the values c​​ ontained in the Medina
Charter. Although differently but substantially between the Medina Charter and Pancasila and
Undang-Undang Dasar.
The research focus in the maqa<s}id asy-Syaria< h between Madinah Charter and Pancasila with
Undang-Undang Dasar 1945. This research uses library research method library, The data used is
secondary data that is data obtained by studying library materials in the form of books, documents,
regulations, research results, archives and as related to the problems investigated.
The results of this study show that In There are similarities between the five maqa<s}id asy-
Syaria< h (keeping the religion, keeping the soul, keeping the offspring, keeping the mind, and keeping
the treasures) contained in the Medina Charter, with Pancasila and the Undang-Undang Dasar
1945.

Keywords: maqa<s}id asy-Syari<ah, Piagam Madinah, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.

Amiq Fikri Muhammad (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

PRINCIPLE TAFSIR, PARADIGM, AND METHODOLOGY OF TAFSIR
CONTEXTUAL

Volume 5, Nomor 2, Juli 2019, hlm. 679-692

ABSTRACT
This article presents and explains the urgency of reinterpreting the Qur’an in order to adjust

the needs of the times. One of them is a contextual approach. The diversity of approaches and
methods used are directly proportional to the understanding produced. Each method used has its
own characteristics and defects. In this area, there is no authority that can standardize a model of

xiv Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 5, Nomor 2, Juli 2019

understanding. Because any model in the form of interpretations, regions, exegesis, or translations
of the text of the Qur’an, is a hermeneutical region that is very open to any renewal effort. The
effort to contextualize the universal values of Islam contained in the Qur’an, it seems, will never
stop throughout the history of human life.

Keywords : Paradigm, interpretaion, contextual

Amien Ashiddiqi (PPMI Assalaam Surakarta)

METODE I‘RĀB AL-QUR’AN DAN KONVENSIONAL MODEL PEMBELAJARAN
BAHASA ARAB DI PONDOK PESANTREN AL MADINAH BOYOLALI
Volume 5, Nomor 2, Juli 2019, hlm. 693-706

ABSTRACT

This study aims to reveal related information about (1) arabic learning models for non-Arabs,
(2) the differences between the i’rāb al-Qur’an (IQ) method and the conventional method for
non-Arab speakers, (3) the level of effectiveness of Arabic learning for non-Arabs using the i’rāb
al-Qur’an (IQ) method and the conventional method in Islamic boarding schools.

This research includes qualitative research at Al Madinah Islamic Boarding School Class
XI MA Nogosari Boyolali Year 2017. Sources of research data were taken from school principal,
teachers, and students. Data collection is done through observation, interviews, and documentation.
The data analysis technique carried out in this study is to analyze interactive model data by
interacting between data collection, data reduction, data presentation and data verification.

What can be concluded is: (1) Arabic Language Learning Model of Madrasah Aliyah Al
Madinah Boyolali 2017/2018 using the talaqqi method (sorogan-bandongan) which is a collective
method (halaqoh) which is conveyed by the translation model in which the cleric reads the Arabic-
language book, then translates and explains the rules and wisdom contained in it, while the students
listen to the study delivered by the cleric. Learning uses the method of translation rules, delivery
with lecturer, question-answer and talaqqi (sorogan). (2) The difference between the IQ method
and the conventional method that the IQ method is applied in the boarding school environment in
naḥwu-ṣaraf, balāgah learning, and some in muṭāla‘ah lessons. The IQ method is more inviting
students to interact directly with the al-Qur’an and Hadith. The IQ method is broader in discussion,
while conventional methods are limited to the curriculum. (3) The level of effectiveness of learning
Arabic for non-Arabs with the IQ method and conventional methods in Islamic boarding schools
can be found that conventional methods are less satisfying for balāgah and muṭāla‘ah lessons, if
there is no combination of strategies.

Keywords: Learning Model, I’rab al-Qur’an Method, Conventional.

Abstract xv

Alfiyatul Azizah (Universitas Muhammadiyah Surakarta)

GRADASI KUALITAS HADIST DALAM KITAB AL-JAMI’ (STUDI ANALISIS ATAS
METODOLOGI IMAM TIRMIDZI DALAM PENULISAN HADIST)
Volume 5, Nomor 2, Juli 2019, hlm. 707-714

ABSTRACT
Hadith and Hadith Sciences are one of the branches of the science of diniyah which are

widely reviewed by Muslims, from ordinary people to intellectuals. This is because the hadith is
the second evidence and source of Islamic Shari’a after the Qur’an in Islam. In fact, the writing
and codification of hadiths had begun in thâbi’in and continues to this day. Of course, not all the
histories written by the narrators in their books are absolute authentic hadiths, but also hadiths
that are lower than that.

One of them was Imam Tirmidhi, he was born during the golden age of the development of
hadith science at the end of the second century. He wrote a collection of hadiths at Jâmi ‘at-Tirmidhi
after he completed his long intellectual journey. In his writing, he requires that all of these hadiths
be hadiths that can be used as the legal basis of the shari’ah and practiced by the ulama of that
period.

In this study, the author describes the Imam Tirmidhi and the method of writing the hadith
of Jami ‘at-Tirmidhi. Where one of the conclusions, Imam Tirmidhi not only included hadiths that
had a degree of purity, but also hasan and dhaif, but he mentioned the quality of the hadiths and
showed their weaknesses and gave certain reasons for their inclusion. This research will help people
to better understand the second source of law in Islam.
Keywords: Imam Tirmidhi, Jami ‘at-Tirmidhi, codification of hadith

xvi Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 5, Nomor 2, Juli 2019

PESANTREN DAN STRATEGI KOMUNIKASI PROGRAM
DERADIKALISASI DI KABUPATEN SUKOHARJO

PESANTREN AND COMMUNICATION STRATEGY OF
DERADICALITATION PROGRAM IN SUKOHARJO DISTRICT

Arkanudin Budiyanto, Subejo dan Samsul Maarif

Program PKP Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada
[email protected]

ABSTRACT
The spread of religious radicalism in Indonesia has pervaded all levels of society without being
able to be sorted are rigid. Responding to the situation, the government has taken concrete steps
through the de-radicalization program. Among the de-radicalization program is anti-radicalization
programs for the general public. Pesantren be one of the objectives of the program because it was
realized that the pesantren become a target for the spread of radical efforts.(BNPT, 2013).
This study aims to identify the communication strategy of the government in Sukoharjo, Central
Java in an effort to de-radicalization of religion. The study was conducted in three (3) pesantren in
Sukoharjo, Central Java with a total sample of 367. The results showed that the de-radicalization
communication planning model is a model of the stages of planning activities are not so different
from the stages of communication planning model in community development activities by the
government. Communication strategy undertaken in de-radicalization program is right and is able
to convey the messages of de-radicalization and change the public perception of de-radicalization
in particular on the communicator, message and media.

Keywords : Communication Strategy, Pesantren, Deradicalisation

ABSTRAK
Penyebaran radikalisme agama di Indonesia telah merasuki semua lapisan masyarakat tanpa
dapat dipilah secara kaku. Merespon situasi tersebut, pemerintah telah melakukan langkah konkrit
melalui program deradikalisasi. Di antara program deradikalisasi adalah program anti radikalisasi
bagi masyarakat umum. Pesantren menjadi salah satu sasaran pelaksanaan program tersebut, karena
disadari bahwa pesantren menjadi salah satu target upaya penyebaran paham radikal.(BNPT, 2013)
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi komunikasi yang dilakukan
pemerintah di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dalam upaya deradikalisasi agama pada tahun
2018. Penelitian dilakukan di 3 (tiga) Pesantren di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dengan

643

Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2019

jumlah sampel sebanyak 367. Hasil penelitian menunjukan bahwa model perencanaan komunikasi
deradikalisasi merupakan model perencanaan yang tahapan-tahapan kegiatannya tidak begitu
berbeda dengan tahapan-tahapan model perencanaan komunikasi pada kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan pemerintah. Strategi komunikasi yang dilakukan dalam program
deradikalisasi agama sudah tepat dan mampu menyampaikan pesan-pesan deradikalisasi dan
mengubah persepsi masyarakat terhadap deradikalisasi khususnya pada aspek komunikator, pesan
dan media.

Kata Kunci : Strategi Komunikasi, Pesantren, Deradikalisasi

A. PENDAHULUAN juta orang warga Indonesia mendukung ISIS
dan sebagian besar dari mereka merupakan
Realitas kekinian membuktikan bahwa anak-anak muda. Penelitian Maarif Institute
radikalisme tidak hanya menjadi isu nasional, digelar selama Oktober hingga Desember
tetapi juga menjadi isu global. Hampir di setiap 2017 mengungkapkan pelajar SMA di Padang,
negara menghadapi problem radikalisme, Sukabumi, dan Surakarta dianggap paling
kendati dalam berbagai varian bentuk. Di rentan terpapar radikalisme.3
berbagai belahan dunia terdapat kelompok
radikal yang mengatasnamakan agama-agama Akar penyebab radikalisme dapat
semisal Kristen, Yahudi, Sikh, Hindu, Budha dibedakan menjadi dua faktor utama yaitu level
dan Islam.1 makro dan level mikro4 sebagaimana disajikan
dalam gambar 1
Penyebaran radikalisme agama di
Indonesia telah merasuki semua lapisan Micro level
masyarakat tanpa dapat dipilah secara kaku, Individual
baik dari kategori usia, strata sosial, tingkat a. Personal Characteristic
ekonomi, tingkat pendidikan maupun jenis b. Personal Experience
kelamin. Survei Lembaga Kajian Islam dan
Perdamaian (LaKIP) Jakarta pada Oktober Sosial
2010 hingga Januari 2011 mengungkapkan a. Identitas Sosial
48,9 % pelajar Indonesia di Jabodetabek b. Interaksi Sosial dan
menyatakan setuju atau sangat setuju atas aksi-
aksi kekerasan berbaju agama (LaKIP, Oktober Proses Kelompok
2010-Januari 2011). Survei LIPI (Lembaga c. Perampasan relatif
Ilmu Pengetahuan Indonesia) di tahun 2010
yang dilakukan terhadap mahasiswa di Jawa (Relative Deprivation)
juga menunjukkan 80,6 % responden memiliki
kesetujuan terhadap piagam Jakarta sebagai Macro level
dasar negara.2 a. Hubungan

Sementara Survei The Pew Research internasional
Center Amerika Serikat pada 2015 b. Integrasi yang buruk
mengungkapkan sekitar 4 % atau sekitar 10 c. Globalisasi dan

1 BNPT, Blueprint Deradikalisasi, (Jakarta : BNPT,2013) p 2 modernisasi
2 BNPT, ibid, p 19
Gambar 1 Islamist Radicalisation: A Root
644
Cause Model.

Sumber: Veldhuis & Staun. 2009

3 Detik.com, Ma’arif Institute : Ekstrakurikuler Pintu
Masuk Radikalisme di Sekolah, https://m.detik.com/news/
berita/d-3834483/maarif-institute-ekstrakurikuler-pintu-
masuk-radikalisme-di-sekolah, diakses tanggal 27 Januari
2018 jam 09.00 WIB
4 Tinka Veldhuis & Jorgen Staun, Islamist Radicalisation:
A Root Cause Model, (Den Hag : Netherlands Institute of
International Relations Clingendael, 2009) p 24

PESANTREN DAN STRATEGI KOMUNIKASI PROGRAM DERADIKALISASI DI KABUPATEN SUKOHARJO
Arkanudin Budiyanto, Subejo dan Samsul Maarif

Merespon hal tersebut, pemerintah telah kebutuhan masyarakatnya. Pada zaman
melakukan langkah konkrit diantaranya adalah penjajahan, pesantren mengambil peran
melalui program deradikalisasi. Deradikalisasi strategis sebagai basis perjuangan kaum
adalah upaya membendung laju radikalisme nasionalis-pribumi7
karena gerakan radikalisme berorientasi
pada arah kekerasan, peperangan dan teror.5 Program deradikalisasi memfokuskan
Hal tersebut dilakukan pemerintah dengan kegiatannya pada tingkat ideologi dengan
mengeluarkan Peraturan Presiden No 46 tujuan mengubah doktrin dan interpretasi
Tahun 2010 tentang BNPT (Badan Nasional pemahaman keagamaan dan kebangsaan para
Penanggulangan Terorisme). Tugas pokok pelaku tindak pidana terorisme, keluarga,
dan fungsi BNPT adalah untuk merumuskan jaringan dan orang/kelompok potensi radikal
kebijakan, strategi, program nasional terorisme melalui pendekatan pembinaan dan
serta menjadi koordinator dalam angka pendampingan. Selain kepada 4 kelompok
penanggulangan terorisme yang terdiri dari sasaran tersebut, program deradikalisasi juga
bidang pencegahan, penindakan dan kerjasama melaksanakan program kepada pesantren,
internasional. masjid-masjid, sekolah menengah atas yang
rentan disusupi oleh pemahaman radikal, ormas
Program deradikalisasi dilaksanakan radikal, media radikal serta perguruan tinggi
dalam strategi kontra-radikalisasi bagi orang- yang rentan disusupi oleh pemahaman radikal.
orang yang kembali dari wilayah konflik, strategi
deradikalisasi bagi orang-orang yang sedang Program deradikalisasi yang dilaksanakan
menjalani hukuman di lembaga pemsyarakatan di pesantren-pesantren, masjid-masjid,
dan strategi anti -radikalisasi bagi masyarakat sekolah dan universitas merupakan program
umum. Salah satu sasaran strategi anti- deradikalisasi yang disebut dengan program
radikalisasi adalah pesantren. Karena pesantren anti-radikalisasi. Anti-radikalisasi ditujukan
menjadi salah satu target upaya penyebaran kepada lapisan masyarakat yang belum terpapar
paham radikal. Di sisi lain Pesantren telah lama paham radikal. Berupa penguatan-penguatan
menjadi lembaga yang memiliki kontribusi agar kelompok ini tidak hanya terjerumus,
penting dalam pembangunan bangsa. C tetapi juga melawan dengan paham radikal.8
Geertz menyebut pesantren sebagai subkultur
masyarakat Indonesia (khususnya Jawa) telah Namun demikian, program deradikalisasi
menunjukkan perannya secara nyata dalam yang dijalankan pemerintah selama ini belum
proses pembentukan dan pembangunan bangsa memberikan hasil yang memuaskan. KH
(nation building)6. Dan dalam setiap masa Sholahuddin Wahid berpendapat bahwa
dalam rentang sejarah nusantara, pesantren program deradikalisasi yang dijalankan
mengambil peran-peran strategis berdasarkan pemerintah selama ini belum mampu mencegah
munculnya sikap dan perilaku radikal di tengah
masyarakat.9

5 Syamsul Arifin, Studi Islam Kontemporer: Arus Radikalisasi 7 Zamakhsyari Dhofier, Z, Tradisi pesantren, Studi tentang
dan Multikulturalisme di Indonesia (Malang: Intrans pandangan hidup kyai. (Jakarta: LP3ES, 2012)
Publishing, 2015) p 59 8 Irfan Idris, Deradikalisasi, Kebijakan, Strategi dan Program
Penanggulangan Terorisme, (Jakarta :Cahaya Insani, 2018) p
6 Manfred Ziemek, Pesantren dalam Perubahan 42-43
Sosial,(Jakarta : P3M, 1986) p 101 9 NU Online, Gus Sholah Kritik Kegagalan Program
Deradikalisasi, http://www.nu.or.id/post/read/76825/gus-

645

Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2019

Keberhasilan program deradikalisasi Jawa Tengah pada tahun 2018 dengan
di Pesantren bergantung kepada bagaimana pertimbangan Badan Nasional Penanggulangan
mengkomunikasikan program-program tersebut Terorisme (BNPT) pada medio Desember 2017
dengan strategi komunikasi yang tepat. memetakan Solo Raya sebagai salah satu basis
Saat masyarakat masyarakat pesantren terus gerakan radikal di Indonesia sehingga menjadi
menerus diberikan informasi tentang bahaya lokasi program deradikalisasi.12 Dipilih 3
radikalisme agama, atau tentang agama Islam pesantren yang memiliki jumlah santri lebih
tidak mengajarkan kekerasan, maka masyarakat dari 1000 santri yaitu pesantren Imam Suhodo,
pesantren akan lebih memahami bahwa agama Assalaam dan Al Mukmin. Sampel dalam
Islam tidak mengajarkan tindakan radikal tetapi penelitian ini adalah santri, dengan jumlah
mengajarkan sikap kasih sayang. sampel yang diambil dalam penelitian ini
adalah 367 santri. Pemilihan santri sebagai
Komunikasi merupakan perencanaan sampel dengan menggunakan simple random
yang sistematis. Maka diperlukan sebuah sampling. Penentuan acak sampel dilakukan
strategi komunikasi. Strategi komunikasi dengan menggunakan bantuan SPSS 21.
merupakan manajemen perencanaan menyeluruh Selain sampel penelitian untuk menjawab
komunikasi untuk mencapai efek komunikasi isu-isu kuantitatif, juga dilakukan in depth
yang diinginkan. Efek komunikasi dalam interview dengan informan untuk mendalami
pembangunan didefenisikan sebagai situasi isu kualitatif
komunikasi yang memungkinkan munculnya
partisipasi masyarakat secara sadar, kritis, Strategi komunikasi yang dikaji adalah
sukarela, murni dan bertanggung jawab strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah
(Hamijoyo 2001).10 Strategi komunikasi adalah pada pelaksanaan program deradikalisasi
kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi agama. Disain strategi yang dibuat dan
mulai dari komunikator, pesan, saluran (media), diimplementasikan dalam pelaksanaan
penerima sampai pada pengaruh (efek) yang program dianalisis secara kualitatif. Sedangkan
dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi strategi komunikasi diukur secara kuantitatif
yang optimal (Middleton, 1980).11 berdasarkan persepsi terhadap komunikator,
pesan, dan media yang digunakan. Diukur
Penelitian ini bertujuan untuk dengan mengunakan skala likert dan disajikan
mengidentifikasi strategi komunikasi dalam bentuk tabel dan uraian verbal.
yang dilakukan pemerintah di Pesantren di
Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah dalam upaya B. M O D E L P E R E N C A N A A N
deradikalisasi agama sebagai sebuah langkah
untuk mengubah sikap dan cara pandang yang KOMUNIKASI DERADIKALISASI
intoleran, fanatik, ekslusif dan revolusioner
menjadi toleran, moderat dan inklusif. AGAMA DI PESANTREN

Penelitian dilakukan pada pesantren- Pemerintah melalui Badan Nasional
pesantren di Kabupaten Sukoharjo Propinsi Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Instansi
terkait telah merencanakan, mempersiapkan
sholah-kritik-kegagalan-program-deradikalisasi diakses dan melaksanakan program deradikalisasi
tanggal 19 Juli 2017 Jam 21.05
10 Hamijoyo S, Konflik Sosial dengan Tindak Kekerasan dan 12 NU online, Kampayekan Toleransi di Solo Raya Lisan
Peranan Komunikasi, (Bandung : Jurnal Mediator Volume 2 Rekrut Generasi Muda, http://www.nu.or.id/post/read/88863/
Nomor 1, 2001) p 24 kampanyekan-toleransi-di-solo-raya-lisan-rekrut-generasi-
11 Middleton dalam Cangara, Perencanaan dan Strategi muda
Komunikasi (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013) p 61

646

PESANTREN DAN STRATEGI KOMUNIKASI PROGRAM DERADIKALISASI DI KABUPATEN SUKOHARJO
Arkanudin Budiyanto, Subejo dan Samsul Maarif

agama di Kabupaten Sukoharjo yang menjadi persiapan, pelaksanaan, serta monitoring dan
salah satu prioritas program deradikalisasi evaluasi.

agama. Pelaksanaan program deradikalisasi Pada pelaksanaan di lapangan, tahapan-
agama diwujudkan melalui pelaksanaan tahapan model perencanaan komunikasi
beberapa kegiatan yang diselenggarakan. mengalami modifikasi yang disesuaikan dengan
sifat dan kondisi di lapangan. Model yang
Pelaksanaan program deradikalisasi

didesain dengan model perencanaan komunikasi dilaksanakan dalam program deradikalisasi
deradikalisasi agama. Pelaksanaan program di Kabupaten Sukoharjo dianalisis dengan

komunikasi deradikalisasi agama di Kabupaten mengacu kepada 7 (tujuh) tahapan perencanaan
Sukoharjo dilaksanakan melalui 4 (empat) yang dikemukakan oleh Petterson (2009) yaitu:
tahapan : perencanaan, persiapan, pelaksanaan menyiapkan rencana, analisis situasi, targeting,
serta monitoring dan evaluasi. communication objectives, menentukan pesan,
pemilihan media, dan evaluasi.13
Perencanaan Model Komunikasi
deradikalisasi agama di Kabupaten Sukoharjo Model perencanaan komunikasi
merupakan model perencanaan yang tahapan- pelaksanaan program deradikalisasi agama di

tahapan dan komponen kegiatannya tidak Pesantren Kabupaten Sukoharjo sebagaimana
begitu berbeda dengan konsep dan teori pada disajikan pada gambar 2

model perencanaan komunikasi yang ada. 13 Patterson, Sally J., Radke, Janet M., Strategic
Secara umum model-model tersebut memiliki Communications for Nonprofit Organizations. (New Jersey :
proses tahapan yang relatif sama : perencanaan, John Wiley & Sons, Inc, 2009) p 2

Monitoring & Evaluasi Menyiapkan Rencana
Memastikan terlaksanan 1. Penetapan Visi, Misi
2. Rencana kampanye
dengan baik
Informasi
3. Alasan target sasaran

Analisis Situasi :
1. Analisa SWOT
2. Analisa Internal
3. Analisa Eksternal

Persiapan dan Pelaksanaan Menentukan Target
1. Pelaksanaan kegiatan 1. Penelitian
2. Target Spesifik
sesuai rencana
2. Pelibatan tokoh

Pemilihan Media Menentukan Sasaran
Penentuan media yang tepat Komunikasi
1. Sasaran tujuan
Menentukan Pesan : Target Perubahan
1. Pemilihan pesan 2. Waktu dan Jadwal

berbasis sasaran

Gambar 2 Model Perencanaan Komunikasi Program Deradikalisasi Agama di Pesantren Kabupaten
Sukoharjo

647

Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2019

Dalam pelaksanaan program deradikalisasi Namun demikian, dalam implementasi
agama yang dilakukan pemerintah di Kabupaten di lapangan masih terdapat kekurangan-
Sukoharjo, sudah mengandung komponen kekurangan. Kekurangan yang paling jelas
strategis dalam komunikasi pembangunan dalam program deradikalisasi adalah adanya
seperti yang dijelaskan dalam a guide on kesenjangan antara teori (kebijakan) dan
praktik (implementasi). Hal yang paling
communication planning for community-based menonjol adalah kurangnya koordinasi antara
instansi terkait (BNPT, Kesbangpol, dan
development (Asian Institute of Journalism and Kementrian Agama).
Communication, 2012) yaitu14 :
Hal tersebut sesuai dengan yang
a. Behavior Change Communication: disampaikan oleh Bapak Abdul Rohman :15
Program deradikalisasi agama dilakukan
melalui interaksi dan komunikasi “Pelibatan kementrian agama dalam
partisipatif untuk mendukung dan program deradikalisasi di Kabupaten Sukoharjo
memahami program deradikalisasi. yang dilakukan BNPT selama ini baru terbatas
Dengan demikian program deradikalisasi kepada pelibatan peserta dari pesantren
dapat tersampaikan dengan baik yang akan dilibatkan, belum ada koordinasi
melalui tokoh masyarakat, pimpinan secara khusus mengenai metode dan desain
pesantren, ustadz/ustadzah/guru, pelaksanaan. Disamping itu memang Daftar
pengurus organisasi kesiswaan. Akhirnya Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Seksi
lingkungan mendukung program Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD
deradikalisasi agama. Pontren) Kabupaten Sukoharjo belum ada”.

b. Social movement: Program deradikalisasi Masih lemahnya koordinasi antar pihak-
agama dilakukan dengan melibatkan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan
organisasi massa untuk memberikan deradikalisasi di Kabupaten Sukoharjo juga
pemahaman dan melakukan kampanye disampaikan Bapak Gunawan Wibisono16 :
tentang bahaya radikalisme yang pada
akhirnya masyarakat mendukung “Selama ini kegiatan yang diselenggarakan
program deradikalisasi. oleh BNPT terkesan dilakukan sendiri dan
kurang koordinasi dengan unsur pemerintah
c. Advocacy: melibatkan berbagai pihak daerah, meskipun telah dilakukan komunikasi
yang diharapkan dapat memberikan terkait kegiatan, namun koordinasi untuk
dukungan terhadap upaya program mensinkronkan pelaksanaan kegiatan dengan
deradikalisasi diantaranya adalah media kegiatan pemerintah daerah belum dilakukan”
massa serta kementrian agama kabupaten
Sukoharjo sehingga mendukung dan 15 Wawancara dengan Bapak Abdul Rohman, Kepala Seksi
memastikan program deradikalisasi Pendidikan Duiniyah dan Pondok Pesantren Kementrian
melahirkan kebijakan yang mendukung Agama Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 9 Mei 2018 jam
program deradikalisasi. 13.30

14 Asian Institute of Journalism and Communication, A 16 Wawancara dengan Bapak Gunawan Wibisono, Kepala
Guide on Communication Planning for Community-Based Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten
Development, (2012) p 7 Sukoharjo pada tanggal 24 April 2018 jam 10.15

648

PESANTREN DAN STRATEGI KOMUNIKASI PROGRAM DERADIKALISASI DI KABUPATEN SUKOHARJO
Arkanudin Budiyanto, Subejo dan Samsul Maarif

Analisis Model Perencanaan Komunikasi Program Deradikalisasi Agama di Pesantren
Kabupaten Sukoharjo disajikan dalam tabel 1

Tabel 1 : Analisis Model Perencanaan Komunikasi Program Deradikalisasi Agama di
Pesantren Kabupaten Sukoharjo

Tahapan Yang Implementasi Permasalahan dalam Solusi Strategis
dilakukan Pelaksanaan

Perencanaan a. Pemetaan dan a. Tidak dirumuskan Menyempurnakan tahapan
survey awal tempat- terlebih dahulu visi dan perencanaan ke dalam
tempat yang akan misi, analisa SWOT, langkah berikut :
dilaksanakan rencana kampanye serta
program alasan target sasaran a.Menyiapkan rencana
deradikalisasi (penetapan visi misi,
b. Sasaran komunikasi rencana kampanye
b. Menyusun rencana belum terumuskan Informasi, Alasan target
kegiatan program dengan baik yang sasaran)
deradikalisasi meliputi sasaran tujuan,
target perubahan dan b. Analisis situasi (analisa
c. Menyusun personel waktu/jadwal SWOT, analisa internal dan
yang terlibat, isi eksternal)
pesan, media c. Penentuan pesan dan
yang digunakan media yang sesuai c. Mementukan target
dan administrasi belum terumuskan (penelitian dan target
serta logistik yang dengan baik spesifik)
diperlukan
d. Personal yang terlibat d. Menentukan sasaran
d. Pengarahan kepada dalam program komunikasi (sasaran tujuan,
personel yang deradikalisasi kurang target perubahan, waktu
terlibat program memperhatikan kultur dan jadwal)
deradikalisasi pesantren
e. Menentukan pesan dan
media (pemilihan pesan
berbasis sasaran dan
penentuan media yang
tepat)

Persiapan a. Persiapan internal a. Koordinasi dan a. Persiapan pelaksanaan
: persiapan teknis komunikasi yang yang disesuaikan dengan
yang dibutuhkan kurang efektif dengan perencanaan yang disusun.
untuk mendukung instansi terkait
acara. khususnya kementrian b. Komunikasi intensif dan
agama yang menaungi penyamaan persepsi dan
b. Persiapan eksternal pesantren. metode pendekatan dengan
: koordinasi pimpinan pesantren
dengan instansi, b. Koordinasi dengan
lembaga dan pimpinan pesantren
ormas terkait (TNI/ perlu dilakukan untuk
Polri, kementrian menyamakan persepsi
terkait/khususnya mengenai metode
kementrian agama, pendekatan dengan
Forum Koordinasi memperhatikan kultur
Pencegahan dan karakteristik
terorisme (FKPT) pesantren
dan instansi terkait)

649

Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2019

Tahapan Yang Implementasi Permasalahan dalam Solusi Strategis
dilakukan Pelaksanaan
a. Pelaksanaan kegiatan yang
Pelaksanaan a. focus grup discussion a. Kegiatan yang disesuaikan dengan rencana
diselenggarakan kegiatan
b. Seminar-seminar masih terbatas kepada
kegiatan formal dan b. Optimalisasi pelibatan tokoh
c. Workshop klasikal dan belum (pengasuh pesantren) dalam
kurikulum agama menyentuh kepada pelaksanaan kegiatan
aspek/kegiatan kultural
d. TOT anti radikalisasi c. Meningkatkan frekwensi
b. Tokoh yang kegiatan sehingga terpaan
e. Pembentukan FKPT berpengaruh di informasi program
Pesantren kurang deradikalisasi lebih masif
dilibatkan dalam
pelaksanaan

Monitoring Monitoring c. Pemanfaatan media Monitoring dan
dan Evaluasi dan evaluasi massa dan media evaluasi dilakukan
kegiatan sosial belum optimal secara berkelanjutan
dilakukan untuk mengetahui
efek dari pelaksaan
Monitoring dan program
evaluasi hanya
dilakukan selama
dan pasca kegiatan

C. S T R A T E G I K O M U N I K A S I tertentu dan masyarakat secara lebih luas
DERADIKALISASI AGAMA DI dari pemahaman radikal-terorisme kepada
PESANTREN pemahaman yang lebih positif dan konstruktif.
Diharapkan orang-orang atau sekelompok orang
Pelaksanaan program deradikalisasi yang memiliki pemahaman radikal-terorisme
didasarkan kepada perundang-undangan yang secara bertahap meninggalkan pemahamannya
belaku serta rencana program deradikalisasi dan mulai memangun pemahaman yang
yang telah disusun yaitu (1) Undang-undang anti radikal dan anti terorisme. (2) Terjalin
nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan kebersamaan dan persaudaraan yang dilandasi
tindak pidana terorisme; (2) Peraturan kepala oleh sikap saling menghargai dan mencintai
BNPT nomor : PER-01/K.BNPT/10/2010 untuk membangun kehidupan masyarakat yang
tentang organisasi dan tata kerja Badan adil dan damai
Nasional Penanggulangan Terorisme; (3)
Rencana strategis BNPT tahun 2015 – 2019; (4) Kegiatan deradikalisasi diwujudkan
Rencana kerja Badan Nasional Penanggulangan dalam rangkaian kegiatan yang meliputi: (1)
Terorisme; (5) Program kerja Deputi Bidang Dialog keagamaan dan kebangsaan kepada
Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi; pengasuh dan pimpinan pesantren maupun
(6) Program Kegiatan Direktorat Deradikalisasi lembaga keagamaan di Sukoharjo; (2) Dialog
Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui keagamaan dan kebangsaan kepada santri di
kegiatan deradikalisasi adalah (1) Terjadi Pesantren dan lembaga keagamaan di Sukoharjo;
perubahan pemahaman di kalangan kelompok (3) Dialog keagamaan dan kebangsaan dengan

650

PESANTREN DAN STRATEGI KOMUNIKASI PROGRAM DERADIKALISASI DI KABUPATEN SUKOHARJO
Arkanudin Budiyanto, Subejo dan Samsul Maarif

guru/pengajar/ustadz di pesantren dan lembaga terorisme di Sukoharjo

keagamaan di Sukoharjo; (4) Dialog keagamaan Keberhasilan program deradikalisasi
dan kebangsaan dengan pimpinan/pengurus dalam merubah pemahaman dari pemahaman
dan anggota organisasi sosial kemasyarakatan radikal-terorisme kepada pemahaman yang
di Sukoharjo; (5) Dialog dengan organisasi lebih positif dan konstruktif akan sangat
massa yang terindikasi/berpotensi radikal di tergantung dari bagaiman mengkomunikasikan
Sukoharjo; (6) Dialog dengan pimpinan redaksi, program-program tersebut dengan strategi
redaktur dan wartawan media di Sukoharjo; (7) komunikasi yang tepat. Program-program
Dialog dengan kolumnis dan kontributor opini yang dikomunikasikan dengan efektif dapat
media di Sukoharjo; (8) Dialog penangkalan merubah pemahaman dan sikap masyarakat
penyebaran paham radikal terorisme bersama pesantren. Forum Koordinasi Pencegahan
rektor/ketua/pimpinan perguruan tinggi di Terorisme (FKPT) sebagai kepanjangtangan
Sukoharjo; (9) Dialog keagamaan dan wawasan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
kebangsaan kepada para dosen perguruan (BNPT), Kesbangpol dan Kementrian Agama
tinggi di Sukoharjo; (10) Dialog keagamaan memegang peranan penting berhasil tidaknya
dan wawasan kebangsaan dengan pimpinan/ program deradikalisasi agama bagi masyarakat
pengurus organisasi kemahasiswaan pada pesantren.
perguruan tinggi di Sukoharjo; (11) Dialog
dengan kepala sekolah umum/sederajat tentang Strategi komunikasi berperan untuk
program penguatan wawasan kebangsaan di merubah sikap masyarakat terhadap program
kalangan siswa di Sukoharjo; (12) Dialog deradikalisasi agama di pesantren. Sehingga
dengan guru agama sekolah menengah umum/ pesan yang yang dirancang harus dapat
sederajat tentang program penguatan wawasan disampaikan secara jelas, terarah sehingga
kebangsaan di kalangan siswa di Sukoharjo; (13) memudahkan pemahaman masyarakat
Dialog dengan pimpinan/pengurus organisasi pesantren untuk mengubah pemahaman dan
kesiswaan (ROHIS) sekolah menengah umum/ sikap sesuai dengan yang diharapkan. Strategi
sederajat tentang program penguatan wawasan komunikasi dalam hal ini adalah strategi yang
kebangsaan di kalangan siswa di Sukoharjo; (14) dilakukan oleh Pemerintah yaitu Badan Nasional
Sharing dan dialog penangkalan penyebaran Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan atau
paham radikal terorisme bersama takmir, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme
marbot dan imam masjid di Sukoharjo; (15) (FKPT), Kesbangpol dan Kementrian Agama
Dialog keagamaan dan kebangsaan bersama dalam program deradikalisasi yang dianalisa
para da’i masjid dan muballigh di Sukoharjo; dengan melihat komponen strategi komunikasi
(16) Dialog keagamaan dan kebangsaan yang dinyatakan oleh Middleton yaitu
bersama pimpinan/pengurus kelompok remaja komunikator, pesan yang disampaikan, media
masjid dan musholla (Remais) di Sukoharjo; yang digunakan, penerima dan pengaruh (efek).
dan (19) Pelatihan manajemen masjid dan Tahapan pelaksanaan komunikasi
pemberdayaan jama’ah masjid dalam upaya deradikalisasi agama di Kabupaten Sukoharjo
menangkal perkembangan paham radikal- digambarkan dalam gambar 3 :

651

Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2019

Penyusunan Sosialisasi Pembentukan Pengiriman
Pedoman dan Distribusi Kelompok Calon Fasilitator

Pedoman

Evaluasi Akhir Monitoring Pelaksanaan Pelatihan Calon
Kemajuan Kegiatan Fasilitator

Pembuatan dan Tindak Lanjut
Pengirim

Gambar 3 Tahapan Pelaksanaan Komunikasi Deradikalisasi
(Sumber Direktorat Deradikalisasi BNPT, 2013)

Strategi komunikasi deradikalisasi agama yang diselenggarakan di pesantren memiliki
di kabupaten Sukoharjo yang dilaksanakan oleh tujuan yang sama yaitu sebagai tindakan
pemerintah dalam hal ini dilakukan oleh Badan preventif (pencegahan) anti radikalisme bagi
Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) civitas akademika di pesantren.
bersama Forum Koordinasi Pencegahan
Terorisme (FKPT), Kesbangpol (kesatuan Pelaksanaan program deradikalisasi
Bangsa dan Politik) serta Kementrian agama agama di Kabupaten Sukoharjo bagi pesantren
tergambarkan dalam tabel 2

Tabel 2 Pelaksanaan program deradikalisasi agama di Kabupaten Sukoharjo bagi
pesantren

NO NAMA KEGIATAN PELAKSANA PEMATERI SASARAN

1. Halaqah Penanggulangan BNPT, FKPT, Kesbangpol BNPT, TNI/Polri, Tokoh Pengasuh dan

Terorisme/halaqah dan Kementrian Agama Agama, Akademisi serta Santri

kebangsaan Kabupaten Sukoharjo menyertakan Mantan Pelaku

Terorisme

2. Sarasehan Kebangsaan BNPT, FKPT, Kesbangpol BNPT, FKPT Kementrian Pengasuh dan
dan Kementrian Agama Agama RI Sukoharjo santri
Kabupaten Sukoharjo

3. Literasi Media Forum Koordinasi Forum Koordinasi Pengasuh dan

Penanggulangan Terorisme Penanggulangan Terorisme santri

(FKPT) (FKPT) serta praktisi media

652

PESANTREN DAN STRATEGI KOMUNIKASI PROGRAM DERADIKALISASI DI KABUPATEN SUKOHARJO
Arkanudin Budiyanto, Subejo dan Samsul Maarif

NO NAMA KEGIATAN PELAKSANA PEMATERI SASARAN
- Pengasuh dan
4. Kegiatan bakti sosial Badan Nasional santri
bersama BNPT Penanggulangan Terorisme Kesbangpol, pengasuh
(BNPT) pesantren, TNI/Polri Santri
5. Pembinaan Kewaspaaan
Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Kesbangpol dan pengasuh Pengasuh dan
kegiatan Radikalisme dan Politik (Kesbangpol) pesantren Santri Senior
Anarkisme Kabupaten Sukoharjo
Kesbangpol serta mantan Pengasuh dan
6. Halaqah dan Forum Kesatuan Bangsa dan
Keagamaan dalam upaya Politik (Kesbangpol) dan pelaku terorisme. Santri Senior
peningkatan wawasan Kabupaten Sukoharjo
kebangsaan Kesbangpol, kementrian Pengasuh
Kesatuan Bangsa dan Agama
7 Peningkatan Kesadaran Politik (Kesbangpol) dan
akan Nilai-nilai Luhur Kabupaten Sukoharjo Polres dan Kementrian Santri
Budaya Bangsa Agama Kabupaten
Kesatuan Bangsa dan Sukoharjo
8 Peningkatan Rasa Politik (Kesbangpol) dan
Solidaritas dan Ikatan Kabupaten Sukoharjo
Sosial
Polres dan Kementrian
9 Pembekalan Wawasan Agama Kabupaten
kebangsaan dan atau Sukoharjo
Pengarahan langsung

Dari hasil penelitian dapat diketahui Komunikator yang memahami kultur
bahwa rata-rata tingkat penerimaan santri dan karakteristik pesantren sangat diperlukan.
terhadap komunikator dalam program Komunikator yang tidak dapat memahami
deradikalisasi agama sebesar 69%.Hal ini karakteristik dan kultur pesantren cenderung
dapat diartikan bahwa responden setuju menimbulkan penolakan dari masyarakat
dengan komunikator yang ditunjuk dalam pesantren, seperti yang diutarakan oleh ustad
program deradikalisasi atau komunikator Ustadz Sahadi,17
yang ditunjuk tepat dan dapat diterima.
Persentase capaian indikator komunikator “Meskipun materi yang disampaikan
semua pada kategori setuju. Persentase dalam program deradikalisasi menarik dan
paling tinggi (74 %) adalah pemateri dapat bagus, namun apabila pemateri bukan orang
berkomunikasi dengan baik kepada peserta yang memahami pesantren atau bahkan
serta sosialisasi deradikalisasi dilakukan oleh cenderung dekat dengan pemerintah,
lembaga yang sesuai. Adapun persentase menimbulkan kecurigaan yang pada akhirnya
terendah (61%) adalah pemerintah melakukan menimbulkan penolakan, meskipun hal tersebut
program deradikalisasi sesuai karakteristik tidak disampaikan secara terus terang, namun
pesantren. Hal ini juga menunjukkan bahwa materi yang disampaikan tidak didengar.
komunikator yang ditunjuk dalam program Pemateri yang bagus adalah pemateri yang
deradikalisasi harus lebih disesuaikan sesuai dekat dengan pesantren dan terafiliasi dengan
dengan karakteristik masing-masing pesantren. organisasi besar Islam di Indonesia seperti
Karena masing-masing pesantren memiliki Muhammadiyah dan NU.
karakteristik tersendiri.
17 Wawancara dengan Ustadz Sahadi, Kepala SMA
Muhammadiyah Pondok Pesantren Imam Syuhodo pada
tanggal 23 Nopember 2018 jam 15.45

653

Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2019

Komunikator yang memiliki latar deradikalisai sudah tepat. Persentase paling
belakang organisasi massa ternama seperti tinggi (74%) adalah penyampaian informasi
Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama (NU) deradikalisasi melalui pengasuh pondok dan
lebih didengar daripada komunikator yang penyampaian melalui teman sesama santri.
tidak memiliki kedekatan dengan ormas Dari penelitian dapat diketahui bahwa media
Islam dan pesantren. Komunikator yang salah yang paling efektif dalam penyampaian pesan
akan menyebabkan pesan deradikalisasi tidak adalah melalui pengasuh dan teman sesama
didengar dan tidak tersampaikan dengan santri. Sedangkan persentase terendah (58%)
adalah penyampaian informasi deradikalisasi
Dari hasil penelitian juga dapat diketahui melalui program pemerintah secara langsung.
bahwa tingkat penerimaan pesan yang
disampaikan sebesar 71% artinya pesan-pesan Dapat diketahui pula bahwa media
yang disampaikan dalam program deradikalisasi yang juga memiliki kontribusi besar dalam
dianggap sesuai. Persentase paling tinggi pemahaman deradikalisasi adalah melalui
(72%) adalah kesesuaian bahasa, materi sesuai pengasuh dan teman sesama. Maka penyampaian
dengan kebutuhan dan materi sesuai dengan informasi dan sosialisasi melalui pengasuh dan
tujuan yang diharapkan. Sedangkan persentase teman sesama santri perlu diperbanyak di
terendah (70%) adalah kesesuaian waktu pesantren dalam program deradikalisasi.
penyampaian materi deradikalisasi. Penerimaan
pesan diharapkan mampu merubah pemahaman Secara umum masyarakat memberikan
tentang deradikalisasi yang pada akhirnya respon positif serta menerima pesan-pesan
mampu merubah sikap masyarakat pesantren. pembangunan bila sesuai dengan kemampuan
Pola manajemen pesantren yang modern serta dan kebutuhan penerima (receiver). Tubbs dan
didukung oleh fasilitas penunjnag yang modern Moss berpendapat guna mengetahui efektifitas
seperti lcd, perpustakaan dan ruang pertemuan komunikasi ada indikator-indikator yang
yang memadai lebih memudahkan dalam bisa dijadikan ukuran yaitu18: pemahaman,
penyampaian pesan deradikalisasi. kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan
yang makin baik dan tindakan.
Indikator selanjutnya dari strategi
komunikasi yang dilaksanakan adalah media. Rata-rata tingkat penerimaan sebesar
Media komunikasi merupakan suatu alat atau 75% artinya santri dapat menerima program
sarana yang digunakan untuk menyampaikan deradikalisasi. Persentase paling tinggi (81%)
pesan dari komunikator kepada ojek pesan. adalah bahwa program deradikalisasi diperlukan
Secara sederhana media komunikasi merupakan untuk penanggulangan radikalisme. Sedangkan
perantara yang digunakan untuk mempermudah persentase terendah (70%) adalah pemahaman
dalam penyampaian informasi. Penggunaan terhadap program deradikalisasi melalui
media komunikasi yang tepat menjadikan program pemerintah secara langsung.
penyampaian infromasi efektif dan efisien.
Dari nilai persentase tertinggi dan
Dari penelitian dapat diketahui dapat peresntase terendah di atas juga dapat
diketahui rata-rata tingkat capain media sebesar diketahui bahwa kesetujuan santri terhadap
67% artinya media yang dipilih dalam program
18 Tubbs dan Moss dalam Jalaluddin Rakhmat, Metode
654 Penelitian Komunikasi, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,
2000) p 14

PESANTREN DAN STRATEGI KOMUNIKASI PROGRAM DERADIKALISASI DI KABUPATEN SUKOHARJO
Arkanudin Budiyanto, Subejo dan Samsul Maarif

program deradikalisasi diperlukan untuk Tabel 3 Strategi Komunikasi Deradikalisasi
penanggulangan radikalisme, menjadi pintu Agama di Pesantren Kabupaten Sukoharjo
masuk bagi pemerintah untuk konsisten
melakukan program deradikalisasi sehingga No Komponen Skor Rerata Tingkat
pemahaman terhadap program deradikalisasi Capaian
melalui program pemerintah dapat ditingkatkan. 1 Komunikator 0 - 35 24,29
14,28 (%)
Indikator terakhir dari strategi komunikasi 2 Pesan 0 - 20 40,29 69
yang dilaksanakan adalah pengaruh (efek). 15,00
Komunikasi deradikalisasi agama memiliki 3 Media 0 - 60 25,90 71
beberapa efek yang dapat mempengaruhi 119,76
individu, masyarakat, dan bahkan kebudayaan. 4 Penerima 0 - 20 67
Efek individu berupa pengaruh kebiasaan
sehari-hari. Berupa perubahan sikap, perubahan 5 Pengaruh 0 - 35 75
tindakan dan memberikan umpan balik.
Jumlah 0 - 170 74
Dapat diketahui rata-rata tingkat capian Rerata
pengaruh (efek) dari strategi/proses komunikasi 71
yang telah dilaksanakan dalam program
deradikalisasi adalah sebesar 74 persen % Adapun sebaran persepsi terhadap
artinya efek yang diharapkan dari komunikasi strategi komunikasi deradikalisasi disajikan
tercapai. Dari tabel di atas dapat diketahui dalam tabel 4
pula bahwa persentase paling tinggi (81%)
adalah menghargai perbedaan dan menghormati Tabel 4 Sebaran persepsi terhadap strategi
kelompok lain setelah mendapatkan informasi. komunikasi deradikalisasi
Hal ini menunjukkan bahwa efek paling kuat
diperoleh setelah mendapatkan informasi No Kategori Persentase (%)
tentang program deradikalisasi adalah 1 Sangat tidak setuju/sesuai 0
menghargai perbedaan dan menghormati 2 Tidak setuju/sesuai 0,3
kelompok lain. Sedangkan persentase terendah 3 Netral/ragu-ragu
(70%) adalah tidak bersikap ekslusif setelah 4 Setuju/sesuai 13,6
mendapatkan informasi. 5 Sangat setuju/sesuai 74,1
12
Jumlah 100

Dari data pada tabel 4 menunjukkan
bahwa sebagian besar responden (74,1%)
setuju dengan komunikasi deradikalisasi
agama yang dilaksanakan oleh pemerintah
dan mengganggap komunikasi deradikalisasi

Efek dari pelaksanaan program yang saat ini dilakukan sudah sesuai. Bahkan
deradikalisasi tidak hanya memberikan 12% dari responden menyatakan sangat setuju.
pengaruh kepada komunikan akan tetapi juga Sedangkan 13,6% menyatakan netral/ragu-ragu
memberikan pengaruh kepada nilai-nilai yang dan 0,3% menyatakan tidak setuju/tidak sesuai.

berkembang di pesantren sesuai karakteristik Penyempurnaan terhadap strategi/proses
pesantren masing-masing. Hal ini salah komunikasi yang telah dilaksanakan terkait
satunya ditandai dengan lahirnya nilai-nilai program deradikalisasi dapat dilakukan dengan
kepesantrenan sebagai acuan bermuamalah mengintensifkan strategi komunikasi dengan
di pesantren maupun dalam kegiatan di luar melihat capaian persentase dalam masing-
pesantren. masing indikator.

655

Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2019

Pada indikator komunikator, persentase dengan karakteristik pesantren perlu mendapat
tertinggi adalah pemateri dapat berkomunikasi perhatian. Hal ini dapat dipahami mengingat
dengan baik kepada peserta serta sosialisasi pemateri (komunikator) seringkali bukan
deradikalisasi dilakukan oleh lembaga yang orang yang dikenal lebih awal oleh para
sesuai. Adapun pada indikator pesan, persentase santri sehingga menimbulkan kecurigaan dan
paling tinggi adalah kesesuaian bahasa, penolakan. Pemateri yang tidak dekat dengan
materi sesuai dengan kebutuhan dan materi kultur pesantren cenderung tertolak atau bisa
sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Untuk juga disebabkan materi yang disampaikan
indikator media persentase paling tinggi adalah kurang/tidak menarik sebagaimana penjelasan
penyampaian informasi deradikalisasi melalui pada bahasan sebelumnya.
pengasuh pondok dan penyampaian melalui
teman sesama santri. Sehingga dapat diketahui Sedangkan pada indikator pesan,
bahwa media yang paling efektif dalam persentase terendah adalah kesesuaian waktu
penyampaian pesan adalah melalui pengasuh penyampaian materi deradikalisasi. Meskipun
dan teman sesama santri. juga masih masuk ke dalam kategori setuju,
pemilihan waktu yang paling sesuai dengan
Sedangkan indikator penerima persentase dinamika pesantren harus dilakukan sehingga
paling tinggi adalah setuju bahwa program strategi komunikasi yang dilakukan dalam
deradikalisasi diperlukan untuk penanggulangan program deradikalisasi agama di pesantren
radikalisme. Sedangkan untuk indikator dapat lebih efektif. Selanjutnya untuk indikator
pengaruh (efek) persentase paling tinggi adalah media persentase terendah adalah penyampaian
menghargai perbedaan dan menghormati informasi deradikalisasi melalui program
kelompok lain setelah mendapatkan informasi. pemerintah, namun masih masuk ke dalam
Hal ini juga menunjukkan bahwa efek paling kategori setuju. Sehingga penyampaian
kuat diperoleh setelah mendapatkan informasi program deradikalisasi agama melalui program
tentang program deradikalisasi adalah pemerintah harus dibuat lebih menarik dan
menghargai perbedaan dan menghormati kreatif.
kelompok lain.
Untuk indikator penerima persentase
Demikian halnya penyempurnaan terendah adalah pemahaman terhadap program
terhadap strategi/proses komunikasi yang telah deradikalisasi melalui program pemerintah.
dilaksanakan terkait program deradikalisasi Hal ini selaras dengan indikator media di
dapat dilakukan dengan meningkatkan dan atas, bahwa diperlukan program pemerintah
memperbaiki strategi/proses komunikasi yang lebih menarik dan kreatif dalam program
dengan melihat persentase rendah/terendah deradikalisasi. Sedangkan untuk indikator
dalam masing-masing indikator. pengaruh (efek) persentase terendah adalah
tidak bersikap ekslusif setelah mendapatkan
Pada indikator komunikator, persentase informasi. Meskipun masih masuk ke dalam
terendah adalah pemerintah melakukan kategori setuju, pengaruh (efek) ini harus
program deradikalisasi sesuai karakteristik mendapat perhatian dalam penyempurnaan
pesantren. Meskipun masih masuk ke dalam program.
kategori setuju, namun kesesuaian komunikator

656

PESANTREN DAN STRATEGI KOMUNIKASI PROGRAM DERADIKALISASI DI KABUPATEN SUKOHARJO
Arkanudin Budiyanto, Subejo dan Samsul Maarif

D. SIMPULAN yaitu: (1) Behavior Change Communication, (2)
Social movement, dan (3) Advocacy. Diperlukan
Model perencanaan komunikasi program penyempurnaan utamanya koordinasi antara
deradikalisasi pada pesantren-pesantren di instansi terkait (BNPT-Kesbangpol dan
Kabupaten Sukoharjo merupakan model Kementrian Agama) dalam pelaksanaan
perencanaan yang tahapan-tahapan dan program deradikalisasi khususnya dalam
komponen kegiatannya tidak begitu berbeda perumusan program.
dengan konsep dan teori pada model
perencanaan komunikasi yang ada. Secara Strategi komunikasi deradikalisasi
umum model-model tersebut memiliki proses agama yang dilakukan telah memenuhi
tahapan yang relatif sama: perencanaan, komponen strategi komunikasi yang meliputi
persiapan, pelaksanaan serta, monitoring dan komunikator, pesan yang disampaikan, media
evaluasi. yang digunakan, penerima dan pengaruh

Pelaksanaan program deradikalisasi (efek). Strategi komunikasi yang dilakukan
agama yang dilakukan pemerintah pada dalam program deradikalisasi agama sudah
pesantren-pesantren di Kabupaten Sukoharjo, tepat dan mampu menyampaikan pesan-
sudah mengandung komponen strategis pesan deradikalisasi dan mengubah persepsi
dalam komunikasi pembangunan seperti yang masyarakat pesantren terhadap deradikalisasi

dijelaskan dalam a guide on communication

planning for community-based development

657

Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2019

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Syamsul. 2015. Studi Islam Kontemporer: Patterson, Sally J. Radke. Janet M. 2009.
Arus Radikalisasi dan Multikulturalisme Strategic Communications for Nonprofit
di Indonesia. Malang: Intrans Publishing Organizations. New Jersey : John Wiley
& Sons, Inc.
BNPT. 2013. Blueprint Deradikalisasi. Jakarta
: BNPT Rakhmat, Jalaluddi., 2000. Metode Penelitian
Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
BNPT. 2016. Petunjuk Teknis (Juknis) Program
Deradikalisasi di Wilayah Solo Raya. Veldhuis, T & Staun, J. 2009. Islamist
Jakarta : BNPT Radicalisation: A Root Cause Model.
Den Hag : Netherlands Institute of
Cangara, Hafied 2014. Perencanaan dan International Relations Clingendael.
Strategi Komunikasi. Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada. Ziemek, Manfred. 1986. Pesantren dalam
Perubahan Sosial. Jakarta : P3M.
Dhofier, Z. 2012. Tradisi pesantren, Studi
tentang pandangan hidup kyai. Jakarta: ____________________. 2012. A Guide on
LP3ES. Communication Planning for Community-
Based Development. Asian Institute of
Hamijoyo S. 2001. Konflik Sosial dengan Tindak Journalism and Communication.
Kekerasan dan Peranan Komunikasi,
Bandung : Jurnal Mediator Volume 2
Nomor 1.

Idris, Irfan. 2018. Deradikalisasi, Kebijakan,
Strategi dan Program Penanggulangan
Terorisme. Jakarta : Cahaya Insani.

658

ANALISIS MAQA <S}ID ASY-SYARIAH DALAM PIAGAM MADINAH
DENGAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”

(THE ANALYSIS OF THE MAQASID SHARIA IN THE MEDINACHARTER,
PANCASILA AND THE 1945 CONSTITUTION)

Ahmad Munif

IAIN SURAKARTA
[email protected]

ABSTRACT
Analisis Maqa<s}id Asy-Syari<ah dalam Piagam Madinah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.
Pancasila is the foundation of the state and Undang-Undang Dasar 1945 is the constitution
of the state of Indonesia which is finaly and not replaceable by any ideology. The Pancasila and
Undang-Undang Dasar 1945 Constitution are not contrary to the values ​c​ ontained in the Medina
Charter. Although differently but substantially between the Medina Charter and Pancasila and
Undang-Undang Dasar.
The research focus in the maqas< }id asy-Syari<ah between Madinah Charter and Pancasila with
Undang-Undang Dasar 1945. This research uses library research method library, The data used is
secondary data that is data obtained by studying library materials in the form of books, documents,
regulations, research results, archives and as related to the problems investigated.
The results of this study show that In There are similarities between the five maqa<s}id asy-
Syaria< h (keeping the religion, keeping the soul, keeping the offspring, keeping the mind, and keeping
the treasures) contained in the Medina Charter, with Pancasila and the Undang-Undang Dasar
1945.

Keywords: maqa<s}id asy-Syari<ah, Piagam Madinah, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.

ABSTRAK
Analisis Maqa<si} d Asy-Syari<ah dalam Piagam Madinah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945”
Pancasila adalah dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara
Indonesia yang sifatnya adalah final dan tidak tergantikan oleh ideologi apapun. Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Piagam

659

Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2019

Madinah. Walaupun secara bentuknya berbeda akan tetapi antara substansial antara Piagam
Madinah dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sama.
Penelitian ini mengangkat tentang bagaimana Persamaan maqas< i} d asy-Syaria< h antara Piagam
Madinah dan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Penelitian ini mengunakan metode penelitian pustaka library research, Data yang digunakan
adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang
berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, hasil penelitian, arsip dan sebagaimana
yang berkaitan dengan pemasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dalam Ada kesamaan lima maqa<s}id asy-Syari<ah
(menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta) yang ada
dalam Piagam Madinah, dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci: maqa<s}id asy-Syari<ah, Piagam Madinah, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945.

A. Pendahuluan kehendak syariah. Kelompok HTI dengan
Hingga kini sebagian umat Islam masih optimis mengatakan bahwa kekhilafahan yang
ada yang dengan keras memperjuangkan dibayangkan itu akan berdiri tahun 2020.3
formalisasi syariah ke dalam negara. Pemerintah Terbentuknya negara Madinah akibat
mengambil sikap tegas dengan membubarkan dari perkembangan penganut Islam yang
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena di menjelma menjadi kelompok sosial dan
nilai HTI menjadi gerakan politik yang memiliki kekuasaan politik riil pada pasca
mempengaruhi opini publik untuk mengganti periode Mekkah di bawah pimpinan Nabi
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah.
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Posisi Nabi Muhammad SAW dan umatnya
Dasar 1945 dengan konsep khilafah.1 HTI mengalami perubahan besar, berkedudukan
masih berpegang teguh pendapat bahwa Islam kuat dan dapat berdiri sendiri.4
adalah negara sebagaimana dipraktikan oleh Aktivitas yang sangat penting dan tugas
Nabi Muhammad SAW di Madinah pada tahun besar ketika Nabi Muhammad SAW sudah
622 M. Pandangan ini merupakan repesentasi menetap di Madinah adalah membangun masjid
dari Islam politik.2 HTI adalah gerakan politik Quba dan menata kehidupan sosial politik
transnasional yang pertama kali digagas oleh masyarakat kota yang bercorak majemuk.
Taqiyuddin al-Nabbani, sempalan dari Ikhwanul Pembangunan masjid Quba dari segi agama
Muslimin. Tujuan akhir perjuangan politik berfungsi sebagai tempat beribadah kepada
mereka adalah terciptanya sebuah kekhilafahan Allah. Adapun dari segi sosial berfungsi
yang meliputi seluruh dunia Islam di bawah sebagai tempat mempererat hubungan antar
satu payung politik. Bagi HTI khilafah adalah komunitas.5
satu-satunya sistem politik yang sejalan dengan
3 Ahmad Syafii Maarif, Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme
1 http://nasional.kompas.com Kita, (Jakarta: Paramadina, 2010), hlm. 23.
2 Abdullah Mudhofir, Masail Al-Fiqhiyah Isu Isu Fiqih Kontemporer, 4 Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan
(Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 141. Kemasyarakatan, 1995), hlm. 79-81.
5 Ibid., hlm. 82.
660

ANALISIS MAQA <S}ID ASY-SYARIAH DALAM PIAGAM MADINAH DENGAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”
Ahmad Munif

Langkah Nabi Muhammad SAW adalah tinjauan modern dinilai mengagumkan. Dalam
menata kehidupan sosial-politik komunitas- konstitusi itulah, pertama kali dirumuskan ide-
komunitas di Madinah. Sebab, dengan hijrahnya ide yang kini menjadi pandangan hidup modern.
kaum muslimin dari Mekkah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW membuat pemetaan
masyarakat semakin bercorak heterogen dalam dan pengendalian sosial yang mengatur
hal etnis dan keyakinan. Keberhasilan Nabi hubungan antar golongan dalam kehidupan
Muhammad SAW membentuk masyarakat sosial, ekonomi, politik, dan agama.8Muatan
muslim di Madinah oleh sebagian intelektual piagam ini menggambarkan hubungan antara
muslim masa kini disebut dengan negara kota Islam dengan agama dan suku-suku yang lain
(city state), dan dengan dukungan kabilah- diletakkan dalam bingkai ketatanegaraan dan
kabilah dari seluruh penjuru jazirah Arab yang undang-undang untuk menata kehidupan sosial
masuk Islam, maka muncullah sosok negara politik masyarakat Madinah.9
bangsa (national state). Walaupun sejak awal Dari segi kebhinekaan, ras, dan agama,
dalam kandungan sejarahnya; Islam tidak potret kehidupan di Madinah memilki
memberikan ketentuan yang pasti tentang kemiripan dengan konteks keindonesiaan.
bagaimana bentuk dan konsep negara yang Masyarakat secara umum terbagi dalam
dikehendaki, namun suatu kenyataan bahwa beberapa kelompok, baik kelompok agama atau
Islam adalah Agama yang mengandung prinsip- kelompok etnis.
prinsip dasar kehidupan termasuk politik dan Piagam Madinah dapat menjadi contoh
negara.6 umat muslim dalam melaksanakan dan
Dalam masyarakat muslim yang telah menjalani hidup berbangsa dan bernegara
terbentuk itulah Nabi Muhammad SAW dengan baik. Walaupun antara Pancasila
menjadi pemimpin dalam arti yang luas, dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak sama
yaitu sebagai pemimpin agama dan pemimpin persis dengan Piagam Madinah. Namun
masyarakat. Konsepsi Rosulullah yang diilhami demikian konstitusi yang sudah disepakati oleh
Alqur`an itulah kemudian menelorkan Piagam founding fathers adalah konstitusi yang secara
Madinah yang berisi 47 pasal yang diantaranya substansial menyerupai Piagam Madinah,
mencakup tentang Hak Asasi Manusia, hak-hak terutama dalam spirit membangun kesetaraan,
dan kewajiban bernegara, hak perlindungan perdamaian, dan persaudaraan meski berbeda
hukum, sampai toleransi beragama yang oleh keyakinan agama, kelompok dalam masyarakat
ahli-ahli modern disebut manifesto politik dan etnis.10
pertama dalam Islam.7 Menghadapi permasalahan seperti
Piagam Madinah merupakan surat ini, maka perlu adanya penelitian tentang
perjanjian yang dibuat pada masa Nabi persamaan Maqashid Asy-Syariah antara
Muhammad SAW bersama orang-orang Piagam Madinah, Pancasila, dan Undang-
Islam dan pihak lain (Yahudi) yang tinggal di Undang Dasar 1945. Alasan pengangkatan
Yasrib (Madinah). Piagam tersebut memuat permasalahan ini adalah, menanggapi dari
pokok-pokok pikiran yang dilihat dari sudut
8 M. Muklis Fahrudin, “Muatan Nilai dan Prinsip Piagam Madinah
6 Izzudin, “Konsep Ummah dalam Piagam Madinah,” Jurnal dan Pancasila:Analisa Pebandingan, “Jurnal Ulul Albab, Vol. 12,
Darussalam, Vol. 7, Nomor 2, Juli-Desember, 2008 hlm.109. Nomor 2, 2011. hlm. 4.
7 Ibid., hlm. 110. 9 Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah..., hlm. 84.
10 Zuhairi Misrawi, Madinah, (Jakarta: Kompas ,2008), hlm. 151.

661

Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2019

permasalahan kebangsaan yang berkembang Kota hijrah Nabi Muhammad SAW
saat ini. Ada beberapa golongan yang selalu adalah sebuah lingkungan oase yang subur
mempertentangkan antara Pancasila dengan sekitar empat ratus kilometer sebelah utara
Islam. Makkah. Kota itu dihuni oleh orang Arba
pagan atau musyrik dari suku-suku agama Aws
B. Rumusan Masalah dan Khazraj dan orang-orang Yahudi (yang
Berdasarkan latar belakang diatas, berbahasa Arab) dari suku-suku utama Bani
rumusan masalah tulisan ini sebagai berikut: Nazhir, Bani Qaynuqa, dan Bani Qurayzhah.
Bagaimana persamaan Maqa<s}id asy-Syari<ah Kota oase itu agaknya sudah berdiri zaman
antara Piagam Madinah dengan Pancasila dan kuno yang cukup jauh dengan Yastrib atau,
Undang-Undang Dasar 1945? menurut catatan ilmu bumji Prolemisus,
Yethroba sebagai namanya.12
C. Pembahasan Yang sangat menarik perhatian dari
1. Piagam Madinah sudut pemikiran politik ialah tindakan Nabi
Sejarah menyebutkan bahwa ketika Muhammad SAW. Untuk mengganti nama kota
di Makkah, Nabi Muhammad SAW dengan itu menjadi Madinah. Tindakan Nabi bukanlah
kegigihannya menyiarkan Islam tidak perkara kebetulan. Dibaliknya tekandung
memperoleh hasil yang menggembirakan. makna yang luas dan mendalam, yang dalam
Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya kontrasnya terhadap pola kehidupan politik
secara politis benar-benar terpojok dan terjepit. Jazirah Arab dan sekitarnya adalah fundamental
Islam mendapat respon positif setelah tersiar dan revolusioner.13
di Madinah. Semula Madinah adalah Yatsrib.11 Sesuai dengan perjanjian Aqabah, Nabi
Setelah Nabi Muhammad SAW bermukim Muhammad SAW ditugasi dan bersedia
di Yatsrib, nama Yatsrib kemudian disebut memimpin penduduk Madinah, dan pertama
Madinah. Dalam bahasa Arab, tamaddun kali yang dilakukan adalah mempersatukan
artinya berperadaban. Pemberian nama penduduk Madinah yang sebelum kedatangan
Madinah ini mempunyai maksud bahwa Nabi Muhammad SAW saling bermusuhan
Madinah merupakan pelopor peradaban, dari tanpa akhir karena perbedaan etnik dan
Jahili menjadi “terpelajar”. Masyarakat Yatsrib suku, serta kepentingan ekonomi. Kehidupan
terdiri atas banyak komunitas kesukuan dan ekonomi di Yastrib didominasi oleh orang-orang
agama. Ada komunitas Yahudi, komunitas Yahudi. Nabi Muhammad SAW menunjukkkan
Aus, komunitas Khazraj, dua komunitas ini kepada khalayak bahwa ia milik semua orang,
berasal dari daerah Arab Selatan. Masyarakat bukan hanya milik kelompok tertentu, suku
Yas}rib lebih heterogen dari pada masyarakat Quraisy yang beragama Islam saja, akan
Makkah. Didahului dengan perjanjian Aqabah tetapi juga kelompok-kelompok lainnya. Nabi
yang pertama pada tahun 621 M dan perjanjian Muhammad SAW sebagai “milik bangsa” harus
Aqabah 622 M Nabi Muhammad SAW berperilaku adil, tidak setengah-setengah,
berpindah dari Makkah ke Madinah. menegakkan keadilan untuk semua golongan,

11 Mohammad Zuhri, “Kiprah Politik Muhammad Rasulullah” 12 Budhy Munawar Rachman, Eksiklopedi Nurcholish Madjid, jilid 2
(Yogyakarta, LESFI, 2004), hlm. 29. (Jakarta, Democracy Project, 2012), hlm 1746.
13 Ibid
662

ANALISIS MAQA <S}ID ASY-SYARIAH DALAM PIAGAM MADINAH DENGAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”
Ahmad Munif

dan sosok pemimpin yang dibutuhkan. Untuk karakter masing-masing suku, agama, ras, dan
menyatukan semua kelompok tidak dapat etnis di Madinah.18
terwujud jika tanpa sesuatu yang disepakati Piagam Madinah menjadi landasan bagi
untuk dipatuhi bersama.14 Tidak mengeherankan tujuan utama untuk mempersatukan penduduk
kalau kemudian terbit “Piagam Madinah” Madinah secara integral yang terdiri dari unsur-
(Mitsaq Madinah) yang oleh para sejarawan unsur heterogen. Nabi Muhammad SAW tidak
disebut konstitusi tertulis tertua di dunia.15 hendak menciptakan persatuan orang muslim
Kata “Madinah” menunjuk tempat saja secara eksklusif, terpisah dari komunitas-
dibuatnya naskah. Sementara kata “Piagam” komunitas lain dari wilayah itu. Oleh karenanya,
adalah surat resmi yang berisi pernyataan ketetapan-ketetapan piagam menjamin hak
pemberian hak atau berisi pernyataan dan semua kelompok sosial dengan memperoleh
pengukuhan mengenai sesuatu. Sumber lain persamaan dalam masalah-masalah umum,
menyebutkan bahwa “Piagam” adalah dokumen sosial, dan politik sehingga Nabi Muhammad
tertulis yang dibuat oleh penguasa atau badan SAW diterima oleh semua pihak, termasuk
pembuat undang-undang yang mengakui hak- kaum Yahudi. Hal ini merupakan bukti nyata
hak rakyat, hak-hak kelompok sosial, maupun kemampuan Nabi Muhammad SAW melakukan
hak-hak individu.16 Piagam Madinah adalah negosiasi dan konsolidasi dengan berbagai
dokumen politik penting yang dibuat oleh Nabi golongan masyarakat Madinah.
Muhammad SAW sebagai perjanjian antara Dengan penetapan Piagam Madinah itu,
kaum golongan-golongan Muhajirin, Anshar, Nabi Muhammad SAW berhasil membangun
dan Yahudi, dan lain sebagainya. Dokumen itu masyarakat yang bersatu dari unsur-unsur
mengandung prinsip-prinsip atau peraturan- heterogen, multikultur; yaitu Muslim, Yahudi,
peraturan penting yang menjamin hak-hak Nasrani, penganut paganism, dan Kabilah
mereka dan menetapkan kewajiban-kewajiban atau suku yang ada disamping menciptakan
mereka sebagai dasar bagi kehidupan bersama persaudaraan nyata di kalangan Muhajirin dan
dalam kehidupan sosial politik.17 Anshar. Di dalam masyarakat yang bersatu itu,
Nabi Muhammad SAW dalam membuat Nabi Muhammad memiliki kekuasaan tertinggi
piagam tersebut tidak hanya memperhatikan untuk menyelesaikan berbagai masalah (konflik
kemaslahatan masyarakat muslim saja akan horizontal) yang timbul dikalangan mereka.19
tetapi juga memperhatikan kemaslahatan Mengenai Piagam Madinah ini, para ahli
masyarakat non muslim. Hal ini dilakukan Nabi memberi nama yang berbeda-beda dan berarti
Muhammad SAW dalam rangka memperkokoh berimplikasi pada fungsi dan kedudukan yang
masyarakat dan negara yang baru dibentuk. berbeda pula. Pertama, shohifah (Piagam
Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang Madinah) disebut perjanjian. Nabi Muhammad
dapat diterima oleh berbagai golongan dan SAW membuat perjanjian persahabatan antara
mampu mempersatukan atau menanggalkan Muhajirin dan Anshar sebagai komunitas Islam
di satu pihak dan antara kaum muslimin dan
14 Mohammad Zuhri, “Potret Keteladanan Kiprah Politik Muhammad kaum Yahudi serta sekutu-sekutu mereka di
Rasulullah” (Yogyakarta, LESFI, 2004), hlm. 36.
15 Ahmad Zainal Abidin, “Piagam Nabi Muhammad SAW Konstitusi 18 Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah..., hlm. 107.
Negara yang Pertama di Dunia”( Jakarta, Bulan Bintang, 1973), hlm. 19 ibid, hlm. 108.
73.
16 Ibid, hlm. 36.
17 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah ..., hlm. 209.

663

Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2019

pihak lain. Hal ini dilakukan agar terhindar berisi satu (1) pasal, Bab II :Hak Asasi Manusia:
dari pertentangan suku serta bersama-sama berisi sembilan (9) pasal, Bab III: Persatuan
mempertahankan keamanan kota Madinah Seagama: berisi 5 Pasal, Bab IV: Persatuan
dari serangan musuh. Dengan demikian semua Segenap Warganegara: berisi sembilan (9)
kelompok dapat hidup berdampingan secara pasal, Bab V: Golongan Minoritas: berisi dua
damai sebagai inti dari persahabatan. belas (12) pasal, Bab VI: Tugas Warganegara:
Kedua, disebut piagam (charter), karena berisi tiga (3) pasal, Bab VII: Melindungi
isinya mengakui hak-hak kebebasan beragama Negara: berisi tiga (tiga) pasal, Bab VIII:
dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat Pemimpin Negara: berisi tiga (3) pasal, Bab
dan kehendak umum warga Madinah supaya IX: Politik Perdamaian: berisi dua (2) pasal,
keadilan terwujud dalam kehidupan, mengatur dan Bab X: Penutup berisi satu (1) pasal.
kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semua
golongan, menetapkan pembentukan persatuan 2. Pancasila
dan kesatuan semua warga dan prinsip- Perkataaan majemuk “Pancasila” berasal
prinsipnya untuk menghapuskan tradisi dan dari bahasa Sansekerta yang berarti lima
peraturan kesukuan yang tidak baik. batu karang atau lima prinsip moral. Dalam
Ketiga, disebut konstitusi atau undang- sejarah kuno, kata Pancasila terdapat dalam
undang (constitution), karena didalamnya buku Negarakertagama, suatu catatan sejarah
terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur tentang kerajaan Hindu Majapahit (1296-1478),
kepentingan umum dan dasar-dasar sosial yang ditulis oleh Empu Prapanca, penulis dan
politik yang bekerja untuk membentuk suatu penyair Istana. Disamping menunjukkan
masyarakat dan pemerintah sebagai wadah kemajuan di bidang sastra, Negarakertagama
persatuan penduduk Madinah yang majemuk. juga merupakan sumber sejarah Majapahit.
Naskah Piagam atau perjanjian tertulis Kitab lain yang penting adalah Sutasoma.
yang disebut sebagai Shahifat terdiri dari 47 Kitab ini disusun oleh Empu Tantular. Kitab
pasal. Isinya menekankan pada persatuan Sutasoma memuat kata-kata yang sekarang
dikalangan kaum Muslimin dan kaum menjadi semboyan Negara Indonesia, yakni
Yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi Bhineka Tunggal Ika.21
semua golongan, menekankan kerjasama Pancasila tidak lahir secara mendadak
dan persamaan hak dan kewajiban semua pada tahun 1945, melainkan melalui proses
golongan dalam kehidupan sosial politik, untuk yang panjang dengan didasari oleh sejarah
mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan perjuangan bangsa dan dengan melihat
menetapkan wewenang bagi Nabi Muhammad pengalaman bangsa lain di dunia. Pancasila
SAW untuk menengahi dan memutuskan segala diilhami oleh gagasan-gagasan besar dunia,
perbedaaan pendapat dan perselisihan yang tetapi tetap berakar pada keprobadian dan
timbul di antara mereka.20 gagasan besar Bangsa Indonesia sendiri.
Piagam Madinah yang berisi sepuluh Proses sejarah konseptual Pancasila melintasi
(10) bab tersebut secara lebih rinci mencakup: rangkaian perjalanan yang panjang, setidaknya
Muqadimah; Bab I : Pembentukan Ummat:
21 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejarah Indonesia.
20 Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah..., hlm. 64. (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014), hlm. 138.

664

ANALISIS MAQA <S}ID ASY-SYARIAH DALAM PIAGAM MADINAH DENGAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”
Ahmad Munif

dimulai awal 1990-an dalam bentuk rintisan- 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
rintisan gagasan untuk mencari sintesis kebijaksanaan dalam permusyawaratan
antar ideologi dan gerakan seiring dengan perwakilan
proses penemuan Indonesia sebagai kode
kebangsaan bersama (civic nationalism). 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Proses ini ditandai oleh kemunculan berbagai Indonesia
organisasi pergerakan kebangkitan (Boedi
Oetomo, SDI, SI, Muhammadiyah, Nahdlatul Selanjutnya dengan berbagai
Ulama, Perhimpunan Indonesia, dan lain-lain), pertimbangan yang mencakup, keberagaman,
partai politik (Indische Partij, PNI, partai- suku bangsa, agama, budaya yang terdapat
partai sosialis, PSII, dan lain-lain), dan Sumpah di Indonesia, pada 18 Agustus 1945 oleh
Pemuda.22 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Pancasila dirujuk oleh Bangsa Indonesia yang menghasilkan rumusan final Pancasila
dirumuskan pada tanggal 29 April 1945, yang mengikat secara konstitusional dalam
ketika pemerintah Jepang membentuk sebuah kehidupan bernegara.24 Berikut hasil rumusan
lembaga yang dalam bahasa Jepang disebut Pancasila yang sudah disahkan sebagai dasar
Dokuritsu Jumbi Choosakai “ Badan Penyelidik Negara Indonesia:
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 1. Ketuhanan yang Maha Esa
disingkat BPUPKI yang beranggotakan 62 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Orang. BPUPKI diketuai oleh Dr. Radjiman 3. Persatuan Indonesia
Wideodiningrat dan wakilnya R. Panji Soeroso 4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat
dan Ichibangase asal Jepang. BPUPKI memiliki
tugas membuat rancangan dasar Negara dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan
membuat Undang-Undang Dasar. Sidang Indonesia
pertama BPUPKI pada tanggal 29-31 Mei 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
1945 dan 1 Juni 1945. Dalam sidang ini Indonesia.
dirumuskan berbagai gagasan tentang dasar Dalam proses perumusan dasar negara,
Negara Indonesia23 dengan pokok gagasan Soekarno memainkan peran yang sangat
sesuai dengan satuan-satuan sila Pancasila. penting. Soekarno berhasil mensintesiskan
Penyempurnaan rumusan Pancasila dari pidato berbagai pandangan yang telah muncul dan
Ir. Soekarno ke dalam rumusan versi Piagam orang pertama yang mengonseptualisasikan
Jakarta pada 22 Juni 1945 yang berisi sebagai dasar negara itu ke dalam pengertian “dasar
berikut: falsafah” atau “pandangan komprehensif dunia”
1. K e t u h a n a n d e n g a n k e w a j i b a n secara sistematik dan koheren.25
Dalam pembukaan Undang-Undang
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk- Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
pemeluknya. alinea keempat terdapat rumusan Pancasila
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan
3. Persatuan Indonesia Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia
secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, dan
22 MPR RI, Materi Sosialisasi Empat Pilar, (Jakarta: MPR RI, 2015), mengikat seluruh lembaga Negara, lembaga
hlm. 27.
23 Ibid, hlm. 28. 24 Ibid,...
25 Ibid,...

665

Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2019

masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa Indonesia berdasarkan Pancasila. Oleh karena
kecuali.26 itu dalam kerangka kewarganegaraan, tidak
Rumusan Pancasila secara imperatif perlu dipersoalkan mengenai etnisitas, anutan
harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia agama, warna kulit, dan bahkan status sosial
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. seseorang. Yang penting dilihat adalah status
Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan kewarganegaraan seseorang dalam wadah
yang integral, merupakan satu kesatuan yang negara. Semua orang memiliki kedudukan
integral, saling mengandaikan dan saling yang sama sebagai warga negara. Setiap warga
mengunci. Ketuhanan dijunjung tinggi dalam negara adalah rakyat, dan rakyat itulah yang
kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam berdaulat dalam Negara Indonesia, di mana
konteks negara kekeluargaan yang egaliter, kedaulatannya diwujudkan melalui mekanisme
yang mengatasi paham perseorangan, dan atau dasar bagi seluruh rakyat Indonesia.29
golongan, selaras dengan visi kemanusiaan
yang adil dan beradab, persatuan kebangsaan, 3. Undang-Undang Dasar 1945
konsensus, serta keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.27 Undang-UndangDasarRepublikIndonesia
Sila Ketuhanan yang Maha Esa merupakan Tahun 1945 disusun oleh pendiri negara, secara
sila pertama dan utama yang menerangi keberlakuan mengalami pasang surut sesuai
keempat sila lainnya. Paham Ketuhanan itu dengan kebijakan politik saat itu. Periodisasi
diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang keberlakuan tersebut menggambarkan bahwa
adil dan beradab. Dorongan keimanan dan konstitusi yang menjadi dasar dalam kehidupan
ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa itu berbangsa dan bernegara benar-benar telah
menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan diuji dengan berbagai peristiwa dan kondisi
seseorang di antara sesama manusia, sehingga bangsa sesuai dengan dinamika sejarah yang
perikehidupan bermasyarakat dan bernegara berlangsung saat itu. Undang-Undang Dasar
dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah
yang adil, dan dengan demikian kualitas diubah pada tahun 1999 sampai dengan 2002
peradaban bangsa dapat berkembang secara merupakan satu kesatuan rangkaian perumusan
terhormat di antara bangsa-bangsa.28 dasar Negara Indonesia. Substansi mencakup
Semangat Ketuhanan yang Maha Esa itu dasar-dasar normatif yang berfungsi sebagai
hendaklah pula meyakinkan segenap bangsa sarana pengendali terhadap penyimpangan dan
Indonesia untuk bersatu padu dibawah tali penyelewengan dalam dinamika perkembangan
Tuhan yang Maha Esa. Perbedaan-perbedaan zaman sekaligus sarana pmebaruan masyarakat
diantara sesama warga Negara Indonesia ke arah cita-cita kolektif bangsa.30
tidak perlu diseragamkan, melainkan dihayati Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945
sebagai kekayaan bersama yang wajib disyukuri bermula dari janji Jepang untuk memberikan
dan dipersatukan dalam wadah Negara kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di
kemudian hari. Janji tersebut diantaranya
26 Ibid,... berisikan “sejak dari dahulu, sebelum pecahnya
27 Ibid, hlm. 88.
28 Jimly Asshiddqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, (Jakarta, 29 Ibid, hlm. 27.
Konstitusi Press, 2005), hlm. 26. 30 Ibid, hlm. 32.

666

ANALISIS MAQA <S}ID ASY-SYARIAH DALAM PIAGAM MADINAH DENGAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”
Ahmad Munif

peperangan Asia Timut Raya, Dai Nippon Pasal 28 B
sudah mulai berusaha membebaskann bangsa (1) Setiap orang berhak membentuk
Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia
Belanda. Tentara Dai Nippon serentak keluarga dan melanjutkan
menggerakkan angkatan perangnya, baik di keturunan melalui perkawinan
darat, laut, maupun udara, untuk mengakhiri yang sah.
kekuasaan Belanda”.31 (2) S e t i a p a n a k b e r h a k a t a s
Dengan terpilihnya Presiden dan kelangsungan hidup, tumbuh, dan
Wakilnya atas dasar Undang-Undang Dasar berkembang serta berhak atas
1945 itu, maka secara formal Indonesia perlindungan dari kekerasan dan
sempurna sebagai sebuah Negara, sebab syarat diskriminasi.
yang lazim diperlukan oleh setiap Negara yaitu:
1) Rakyat, yaitu bangsa Indonesia; Wilayah, Pasal 28C
(1) S e t i a p o r a n g b e r h a k
yaitu tanah air Indonesia yang terbentang
dari Sabang sampai Merauke, dari mengembangkan diri melalui
Miangas sampai pulau Rote yang terdiri pemenuhan kebutuhan dasarnya,
dari 17,500 buah pulah besar dan kecil; berhak mendapat pendidikan dan
Kedaulatan yaitu sejak mengucap memperoleh manfaat dari ilmu
proklamasi kemerdekaan Indonesia; pengetahuan dan teknologi, seni
Pemerintah yaitu sejak terpilihnya dan budaya, demi meningkatkan
Presiden dan Wakilnya sebagai pucuk kualitas hidupnya dan demi
pimpinan pemerintahan Negara; kesejahteraan umat manusia.
2) Tujuan negara yang mewujudkan (2) S e t i a p o r a n g b e r h a k u n t u k
masyarakat adil dan makmur berdasarkan memajukan dirinya dalam
Pancasila; bentuk negara yaitu negara memperjuangkan haknya secara
kesatuan. kolektif untuk membangun
Dalam Undang-Undang Dasar 1945 masyarakat, bangsa dan negaranya.
ada beberapa Bab dan pasal yang menjamin
kemaslahatan untuk setiap warga negara Pasal 28D
Indonesia, diantaranya yaitu: (1) Setiap orang berhak atas pengakuan,

a. Bab 10 A pasal 28A sampai pasal 28J jaminan, perlindungan, dan
tentang Hak Asasi Manusia, kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan
Pasal 28A hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja
Setiap orang berhak untuk hidup serta serta mendapat imbalan dan
berhak mempertahankan hidup dan perlakuan yang adil dan layak
kehidupannya dalam hubungan kerja.
(3) Setiap warga negara berhak
31 Hamid Darmadi, Eksistensi Pancasila dan Undang-Undang Dasar memperoleh kesempatan yang
1945 sebagai Pemersatu Bangsa, (Bandung, Alfabeta, 2017), hlm. 50. sama dalam pemerintahan.

667

Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2019 (2) Setiap orang berhak untuk bebas
dari penyiksaan atau perlakuan
(4) Setiap orang berhak atas status yang merendahkan derajat martabat
kewarganegaraan. manusia dan berhak memperoleh
suaka politik dari negara lain.
Pasal 28E
Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak memeluk (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera

agama dan beribadat menurut lahir dan batin, bertempat tinggal,
agamanya, memilih pendidikan dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat serta
dan pengajaran, memilih pekerjaan, berhak memperoleh pelayanan
kesehatan.
memilih kewarganegaraan, memilih (2) Setiap orang berhak mendapat
kemudahan dan perlakuan khusus
tempat tinggal di wilayah negara untuk memperoleh kesempatan dan
manfaat yang sama guna mencapai
dan meninggalkannya, serta berhak persamaan dan keadilan.
(3) Setiap orang berhak atas jaminan
kembali. sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan sebagai manusia yang bermartabat.
(4) Setiap orang berhak mempunyai
meyakini kepercayaan, menyatakan hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil alih
pikiran dan sikap, sesuai dengan secara sewenang-wenang oleh
siapapun.
hati nuraninya.
Pasal 28I
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak

berserikat, berkumpul dan disiksa, hak untuk kemerdekaan
pikiran dan hati nurani, hak
mengeluarkan pendapat. beragama, hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk diakui
Pasal 28F sebagai pribadi dihadapan hukum,
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan hak untuk tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku
dan memperoleh informasi untuk surut adalah hak asasi manusia
mengembangkan pribadi dan lingkungan yang tidak dapat dikurangi dalam
sosialnya, serta berhak untuk mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi
dengan menggunakan segala jenis saluran
yang tersedia.

Pasal 28G
(1) S e t i a p o r a n g b e r h a k a t a s
perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat,
dan harta benda yang di bawah
kekuasaannya serta berhak atas
rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi.

668

ANALISIS MAQA <S}ID ASY-SYARIAH DALAM PIAGAM MADINAH DENGAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”
Ahmad Munif

keadaan apapun. ketertiban umum dalam suatu

(2) Setiap orang bebas dari perlakuan masyarakat demokratis.

yang bersifat diskriminatif b. Bab 11 pasal 29 tentang Agama
atas dasar apapun dan berhak Pasal 29
mendapatkan perlindungan

terhadap perlakuan yang bersifat (1) Negara berdasar atas Ketuhanan

diskriminatif itu. Yang Maha Esa.

(3) I d e n t i t a s b u d a y a d a n h a k (2) Negara menjamin kemerdekaan

masyarakat tradisional dihormati tiap-tiap penduduk untuk memeluk

selaras dengan perkembangan agamanya masing-masing dan

zaman dan peradaban. untuk beribadat menurut agamanya

(4) P e r l i n d u n g a n , p e m a j u a n , dan kepercayaannya itu.

penegakan, dan pemenuhan hak

asasi manusia adalah tanggung c. Bab 12 pasal 30 tentang Pertahanan

jawab negara, terutama pemerintah. Negara dan Keamanan Negara
Pasal 30
(5) Untuk menegakkan dan melindungi
hak asasi manusia sesuai dengan (1) Tiap-tiap warga negara berhak
prinsip negara hukum yang dan wajib ikut serta dalam usaha
demokratis, maka pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara.

hak asasi manusia dijamin, diatur, (2) Usaha pertahanan dan keamanan
dan dituangkan dalam peraturan negara dilaksanakan melalui sistem
perundang-undangan. pertahanan dan keamanan rakyat
semesta oleh Tentara Nasional
Pasal 28J Indonesia dan Kepolisian Negara
(1) Setiap orang wajib menghormati Republik Indonesia, sebagai
hak asasi manusia orang lain dalam kekuatan utama, dan rakyat,
tertib kehidupan bermasyarakat, sebagai kekuatan pendukung.

berbangsa, dan bernegara. (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri

(2) Dalam menjalankan hak dan atasAngkatan Darat,Angkatan laut
kebebasannya, setiap orang dan Angkatan Udara sebagai alat
wajib tunduk kepada pembatasan negara bertugas mempertahankan,
yang ditetapkan dengan undang- melindungi, dan memelihara
undang dengan maksud semata- keutuhan dan kedaulatan negara.
mata untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak dan (4) Kepolisian Negara Republik
kebebasan orang lain dan untuk Indonesia sebagai alat negara yang
memenuhi tuntutan yang adil menjaga keamanan dan ketertiban
sesuai dengan pertimbangan moral, masyarakat bertugas melindungi,
nilai-nilai agama, keamanan, dan mengayomi, melayani masyarakat,
serta menegakkan hukum.

669

Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2019

(5) Susunan dan kedudukan Tentara Pasal 34
Nasional Indonesia, Kepolisian (1) Fakir miskin dan anak-anak
Negara Republik Indonesia, terlantar dipelihara oleh negara.
hubungan dan kewenangan Tentara (2) Negara mengembangkan sistem
Nasional Indonesia dan Kepolisian jaminan sosial bagi seluruh rakyat
Negara Republik Indonesia di dalam dan memberdayakan masyarakat
menjalankan tugasnya, syarat-syarat yang lemah dan tidak mampu sesuai
keikutsertaan warga negara dalam dengan martabat kemanusiaan.
usaha pertahanan dan keamanan (3) Negara bertanggung jawab atas
diatur dengan undang-undang. penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas pelayanan
d. B a b 14 pasal 33 d an pasal 34 umum yang layak.
tentang Perekonomian Nasional dan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai
Kesejahteraan Sosial. pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang.32
Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai C. ANALISIS
usaha bersama berdasar atas asas Ada 47 pasal dalam Piagam Madinah
kekeluargaan. yang isinya menekankan pada persatuan yang
(2) Cabang-cabang produksi yang erat di kalangan kaum Muslimin dan kaum
penting bagi negara dan yang Yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi
menguasai hajat hidup orang semua golongan, menekankan kerjasama
banyak dikuasai oleh negara. dan persamaan hak dan kewajiban semua
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam golongan dalam kehidupan sosial politik, untuk
yang terkandung di dalamnya mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan
dikuasai oleh negara dan menetapkan wewenang bagi Nabi Muhammad
dipergunakan untuk sebesar-besar SAW untuk menengahi dan memutuskan segala
kemakmuran rakyat. perbedaaan pendapat dan perselisihan.
(4) P e r e k o n o m i a n n a s i o n a l Piagam Madinah yang berisi sepuluh
diselenggarakan berdasar atas (10) bab tersebut secara lebih rinci mencakup:
demokrasi ekonomi dengan prinsip Muqadimah; Bab I : Pembentukan Ummat:
kebersamaan efisiensi berkeadilan, berisi satu (1) pasal, Bab II :Hak Asasi Manusia:
berkelanjutan, berwawasan berisi sembilan (9) pasal, terdapat maqa<s}id
lingkungan, kemandirian, serta asy-syari<ah dalam pasal tersebut, yaitu hifz}
dengan menjaga keseimbangan al-nafs (memelihara jiwa), yang menjadi
kemajuan dan kesatuan ekonomi penekanan didalam pasal 2 sampai pasal 9
nasional. adalah melindungi hak asasi setiap penduduk
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Madinah.
pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang 32 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

670

ANALISIS MAQA <S}ID ASY-SYARIAH DALAM PIAGAM MADINAH DENGAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”
Ahmad Munif

Bab III: Persatuan Seagama: berisi 5 Pasal, dengan cara dibunuh. Pasal ini sesuai dengan
terdapat maqa<s}id asy-syari<ah dalam pasal maqas< i} d asy-syaria< h yang terdapat dalam pasal
tersebut, yaitu hifz} al-di>n karena setiap warga ini adalah hifz} al-nafs (memelihara jiwa).
Madinah dijamin Hak kebebasan beragama. Bab VII berisi tiga (tiga) pasal,:
Dan selain agama Islam diperbolehkan hidup Melindungi Negara, semua warga negara harus
dalam negara Madinah. setiap warga Madinah membahu untuk menjaga keamanan negara.
mempunyai hak yang sama, tanpa dibeda- Maqas< i} d asy-syaria< h yang terdapat dalam pasal
bedakan agamanya. Non Islam juga berhak ini adalah hifz} al-nafs (memelihara jiwa).
atas santunan, sepanjang orang Islam tidak Bab VIII: Pemimpin Negara: bahwa
terzalimi dan ditentang oleh mereka, hifz} al- yang memimpin negara Madinah adalah Nabi
ma>l (memelihara harta). Muhammad SAW. Jika terjadi perselisihan
Bab IV: Persatuan Segenap Warganegara: maka yang menyelesaikan adalah beliau.
berisi sembilan (9) pasal, bab ini selaras Berisi tiga (3) pasal, Bab IX: Politik
dengan maqa<s}id asy-syari<ah, yaitu hifz} al-nafs Perdamaian: berisi dua (2) pasal, semua pihak
(memelihara jiwa), dan hifz} al-nasl (memelihara harus melaksankan perdamaian, setiap warga
keturunan). Sebab dalam pasal ini semua warga negara wajib melaksanakan kewajiban sesuai
negara dilarang untuk saling bermusuhan. tugasnya. Warga Negara Madinah dilarang
Semua harus bertanggung jawab untuk tidak untuk melakukan penghianatan pada isi
menghianati isi Piagam Madinah. Piagam, semuanya harus patuh dan taat pada
Bab V: Golongan Minoritas: berisi isi piagam serta tidak diperbolehkan untuk
dua belas (12) pasal, Piagam Madinah juga menyerang agama. Maqa<s}id asy-syari<ah yang
melindungi kaum minoritas, artinya keadilan terdapat dalam pasal ini adalah hifz} al-nafs
tidak hanya diberikan kepada kaum mayoritas (memelihara jiwa) dan hifz} al-di>n (memelihara
saja, akan tetapi kaum minoritas juga berhak agama). dan Bab X: Penutup berisi satu (1)
untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan, pasal penutup. Yang isinya menekankan bahwa
bukan dilihat dari etnisnya akan tetapi keadilan Piagam Madinah tidak membela orang zalim
itu diberikan karena kaum minoritas sama- dan khianat.
sama berstatus sebagai warga negara Madinah. Kemudian maqa<s}id asy-syari<ah dalam
Maqas< i} d asy-syaria< h yang terdapat dalam pasal Pancasila adalah:
ini adalah hifz} al-nafs (memelihara jiwa). Sila Pertama, Ketuhanan yang Maha
Bab VI: Tugas Warganegara: berisi tiga Esa, terdapat hifz} al-di>n (memelihara agama),
(3) pasal, tugas warga negara Madinah adalah karena dalam sila ini mengakui bahwa, setiap
untuk menjaga Madinah dari serangan musuh. warga negara harus beragama.
penduduk Madinah dilarang untuk saling Sila Kedua, Kemanusiaan yang adil dan
berbusuhan dengan kaum yang lain. Tidak beradap, hifz} al-nafs (memelihara jiwa).
diperbolehkan untuk berbuat kerusakan dan Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, hifz}
berkhianat pada isi Piagam Madinah. bagi al-nafs (memelihara jiwa)
siapa yang membunuh kaum yang lain, maka Sila Keempat, Kerakyatan yang di
hukuman yang harus diterimanya adalah Pimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

671

Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2019

Permusyawaratan Perwakilan. hifz} al-aql memperoleh manfaat dari ilmu
(memelihara akal). pengetahuan dan teknologi, seni
Sila Kelima, Keadilan Sosial Bagi dan budaya, demi meningkatkan
Seluruh Rakyat Indonesia, hifz al-din kualitas hidupnya dan demi
(memelihara agama) hifz} al-nafs (memelihara kesejahteraan umat manusia.
jiwa), hifz} al-mal (memelihara harta), hifz} (2) S e t i a p o r a n g b e r h a k u n t u k
al-nasl (memelihara keturunan), dan hifz}-aql memajukan dirinya dalam
(memelihara akal). memperjuangkan haknya secara
Beberapa pasal dalam Undang-Undang kolektif untuk membangun
Dasar 1945 yang didalamnya terdapat maqa<s} masyarakat, bangsa dan negaranya.
id asy-syari<ah, hifz} al-di>n (memelihara
agama), hifz} al-nafs (memelihara jiwa), hifz} Pasal 28D
al-nasl (memelihara keturunan), hifz} al-aql (1) Setiap orang berhak atas pengakuan,
(memelihara akal), hifz} al-mal (memelihara
harta). jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta
e. Bab 10 A pasal 28A sampai pasal 28J perlakuan yang sama dihadapan
tentang Hak Asasi Manusia hukum.
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja
Pasal 28A serta mendapat imbalan dan
perlakuan yang adil dan layak
Setiap orang berhak untuk hidup serta dalam hubungan kerja.
berhak mempertahankan hidup dan (3) Setiap warga negara berhak
kehidupannya memperoleh kesempatan yang
sama dalam pemerintahan.
Pasal 28 B (4) Setiap orang berhak atas status
kewarganegaraan.
(1) Setiap orang berhak membentuk
Pasal 28E
keluarga dan melanjutkan (1) Setiap orang berhak memeluk

keturunan melalui perkawinan agama dan beribadat menurut
agamanya, memilih pendidikan
yang sah. dan pengajaran, memilih pekerjaan,
(2) S e t i a p a n a k b e r h a k a t a s memilih kewarganegaraan, memilih
tempat tinggal di wilayah negara
kelangsungan hidup, tumbuh, dan dan meninggalkannya, serta berhak
kembali.
berkembang serta berhak atas (2) Setiap orang berhak atas kebebasan
meyakini kepercayaan, menyatakan
perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.

Pasal 28C
(1) S e t i a p o r a n g b e r h a k
mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasarnya,
berhak mendapat pendidikan dan

672

ANALISIS MAQA <S}ID ASY-SYARIAH DALAM PIAGAM MADINAH DENGAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”
Ahmad Munif

pikiran dan sikap, sesuai dengan (2) Setiap orang berhak mendapat

hati nuraninya. kemudahan dan perlakuan khusus

(3) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk memperoleh kesempatan dan

berserikat, berkumpul dan manfaat yang sama guna mencapai

mengeluarkan pendapat. persamaan dan keadilan.

(3) Setiap orang berhak atas jaminan

Pasal 28F sosial yang memungkinkan

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi pengembangan dirinya secara utuh
dan memperoleh informasi untuk sebagai manusia yang bermartabat.

mengembangkan pribadi dan lingkungan (4) Setiap orang berhak mempunyai

sosialnya, serta berhak untuk mencari, hak milik pribadi dan hak milik

memperoleh, memiliki, menyimpan, tersebut tidak boleh diambil alih

mengolah, dan menyampaikan informasi secara sewenang-wenang oleh

dengan menggunakan segala jenis saluran siapapun.

yang tersedia.

Pasal 28I

Pasal 28G (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak

(1) S e t i a p o r a n g b e r h a k a t a s disiksa, hak untuk kemerdekaan

perlindungan diri pribadi, keluarga, pikiran dan hati nurani, hak

kehormatan, martabat, dan harta beragama, hak untuk tidak

benda yang di bawah kekuasaannya diperbudak, hak untuk diakui

serta berhak atas rasa aman dan sebagai pribadi dihadapan hukum,

perlindungan dari ancaman dan hak untuk tidak dituntut

ketakutan untuk berbuat atau tidak atas dasar hukum yang berlaku

berbuat sesuatu yang merupakan surut adalah hak asasi manusia

hak asasi. yang tidak dapat dikurangi dalam

(2) Setiap orang berhak untuk bebas keadaan apapun.

dari penyiksaan atau perlakuan (2) Setiap orang bebas dari perlakuan

yang merendahkan derajat martabat yang bersifat diskriminatif

manusia dan berhak memperoleh atas dasar apapun dan berhak

suaka politik dari negara lain. mendapatkan perlindungan

terhadap perlakuan yang bersifat

Pasal 28H diskriminatif itu.

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera (3) I d e n t i t a s b u d a y a d a n h a k

lahir dan batin, bertempat tinggal, masyarakat tradisional dihormati

dan mendapatkan lingkungan selaras dengan perkembangan

hidup yang baik dan sehat serta zaman dan peradaban.

berhak memperoleh pelayanan (4) P e r l i n d u n g a n , p e m a j u a n ,

kesehatan. penegakan, dan pemenuhan hak

673

Jurnal Ilmiah Pesantren, Volume 5, Nomor 2, Juli-Desember 2019

asasi manusia adalah tanggung g. Bab 12 pasal 30 tentang Pertahanan
jawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakkan dan melindungi Negara dan Keamanan Negara
hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 30
prinsip negara hukum yang
demokratis, maka pelaksanaan (1) Tiap-tiap warga negara berhak
hak asasi manusia dijamin, diatur, dan wajib ikut serta dalam usaha
dan dituangkan dalam peraturan pertahanan dan keamanan negara.
perundang-undangan.
(2) Usaha pertahanan dan keamanan
Pasal 28J negara dilaksanakan melalui sistem
(1) Setiap orang wajib menghormati pertahanan dan keamanan rakyat
hak asasi manusia orang lain dalam semesta oleh Tentara Nasional
tertib kehidupan bermasyarakat, Indonesia dan Kepolisian Negara
berbangsa, dan bernegara. Republik Indonesia, sebagai
(2) Dalam menjalankan hak dan kekuatan utama, dan rakyat,
kebebasannya, setiap orang sebagai kekuatan pendukung.
wajib tunduk kepada pembatasan
yang ditetapkan dengan undang- (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri
undang dengan maksud semata- atasAngkatan Darat,Angkatan laut
mata untuk menjamin pengakuan dan Angkatan Udara sebagai alat
serta penghormatan atas hak dan negara bertugas mempertahankan,
kebebasan orang lain dan untuk melindungi, dan memelihara
memenuhi tuntutan yang adil keutuhan dan kedaulatan negara.
sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan (4) Kepolisian Negara Republik
ketertiban umum dalam suatu Indonesia sebagai alat negara yang
masyarakat demokratis. menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat bertugas melindungi,
f. Bab 11 pasal 29 tentang Agama mengayomi, melayani masyarakat,
Pasal 29 serta menegakkan hukum.

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan (5) Susunan dan kedudukan Tentara
Yang Maha Esa. Nasional Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia,
(2) Negara menjamin kemerdekaan hubungan dan kewenangan Tentara
tiap-tiap penduduk untuk memeluk Nasional Indonesia dan Kepolisian
agamanya masing-masing dan Negara Republik Indonesia di
untuk beribadat menurut agamanya dalam menjalankan tugasnya,
dan kepercayaannya itu. syarat-syarat keikutsertaan warga
negara dalam usaha pertahanan dan
keamanan diatur dengan undang-
undang.

674

ANALISIS MAQA <S}ID ASY-SYARIAH DALAM PIAGAM MADINAH DENGAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945”
Ahmad Munif

h. Bab 13 pasal 31 dan pasal 32 tentang (2) N e g a r a m e n g h o r m a t i d a n
Pendikan dan Kebudayaan memelihara bahasa daerah sebagai
kekayaan budaya nasional.
Pasal 31
(1) Setiap warga negara berhak i. Bab 14 pasal 33 dan pasal 3 4
mendapat pendidikan. tentang Perekonomian Nasional dan
(2) S e t i a p w a rg a n e g a r a w a j i b Kesejahteraan Sosial.
mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya. Pasal 33
(3) Pemerintah mengusahakan dan (1) Perekonomian disusun sebagai
menyelenggarakan satu sistem usaha bersama berdasar atas asas
pendidikan nasional, yang kekeluargaan.
meningkatkan keimanan dan (2) Cabang-cabang produksi yang
ketakwaan serta ahlak mulia dalam penting bagi negara dan yang
rangka mencerdaskan kehidupan menguasai hajat hidup orang
bangsa, yang diatur dengan undang- banyak dikuasai oleh negara.
undang. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam
(4) Negara memprioritaskan anggaran yang terkandung di dalamnya
pendidikan sekurang-kurangnya dikuasai oleh negara dan
dua puluh persen dari anggaran dipergunakan untuk sebesar-besar
pendapatan dan belanja negara kemakmuran rakyat.
serta dari anggaran pendapatan dan (4) Perekonomian nasional
belanja daerah untuk memenuhi diselenggarakan berdasar atas
kebutuhan penyelenggaraan demokrasi ekonomi dengan prinsip
pendidikan nasional. kebersamaan efisiensi berkeadilan,
(5) Pemerintah memajukan ilmu berkelanjutan, berwawasan
pengetahuan dan teknologi lingkungan, kemandirian, serta
dengan menunjang tinggi nilai- dengan menjaga keseimbangan
nilai agama dan persatuan bangsa kemajuan dan kesatuan ekonomi
untuk kemajuan peradaban serta nasional.
kesejahteraan umat manusia. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan pasal ini diatur dalam
Pasal 32 undang-undang
(1) Negara memajukan kebudayaan
nasional Indonesia di tengah Pasal 34
peradaban dunia dengan menjamin (1) Fakir miskin dan anak-anak
kebebasan masyarakat dalam terlantar dipelihara oleh negara.
memelihara dan mengembangkan (2) Negara mengembangkan sistem
nilai-nilai budayanya. jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan masyarakat

675