MODUL Selamatkan Gunung Slamet dari Ancaman PLTPB Baturraden_Sebuah Bacaan Pengantar-1

SELAMATKAN GUNUNG SLAMET
DARI ANCAMAN PLTPB BATURRADEN

(Sebuah Bacaan Pengantar)

Disusun oleh :
Muflih Fuadi
Dian Hamdani
Panji Mulkillah Ahmad
Diterbitkan oleh :
Aliansi Selamatkan Slamet
Banyumas
September 2017

1

DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN....................................................................................3
BAB II. GUNUNG SLAMET..............................................................................5
BAB III. PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI..........................8

A. Definisi..................................................................................................8
B. Komponen Alami Utama Sistem Dasar Panas Bumi di Indonesia.......9
C. Komponen Buatan Utama Sistem Dasar Panas Bumi di Indonesia......11
BAB IV. PROYEK PLTPB BATURRADEN......................................................14
BAB V. DAMPAK YANG TELAH TERJADI....................................................22
A. Dampak Langsung.................................................................................22
B. Dampak Tidak Langsung.......................................................................24
BAB VI. DAMPAK POTENSIAL........................................................................26
BAB VII. PLTPB BATURRADEN SEBAGAI PROYEK

YANG CACAT SEJAK PERENCANAAN........................................34
A. Latar Belakang Kebijakan.....................................................................34
B. Tambal Sulam Peraturan.......................................................................37
C. Berbagai Kecacatan dalam Perencanaan...............................................43
BAB VIII. TENTANG SELAMATKAN SLAMET.............................................51
DAFTAR PUSTAKA............................................................................................55

2

BAB I
PENDAHULUAN

Dewasa ini, kehidupan masyarakat di Jawa Tengah sedang tidak baik-baik
saja. Banyak sekali masalah pelik yang timbul bagi masyarakat. Kondisi
perekonomian yang sedang lesu ditambah dengan munculnya konflik-konflik
agraria di Jawa Tengah. Konflik-konflik ini muncul terus menerus di berbagai
kabupaten di Jawa Tengah. Rembang dan Gombong dengan pabrik semen,
Surokonto dengan Perhutani, tak ketinggalan Gunung Slamet dan Gunung Lawu
juga sedang panas dengan terkait pembangunan PLTPB. Inti dari permasalahan-
permasalahan ini adalah perebutan ruang hidup bagi masyarakat dan ruang untuk
penanaman modal beserta kepentingan lainnya. Hal ini tentu saja menimbulkan
keresahan-keresahan, lalu mengkristal menjadi gejolak-gejolak perlawanan
rakyat.

Perlawanan-perlawanan rakyat ini perlahan namun pasti mulai membesar dan
mendapatkan dukungan dari berbagai macam pihak. Dukungan ini timbul tidak
dengan sendirinya. Empati, solidaritas, dan pernyataan sikap yang mendukung
perlawanan perlawanan rakyat tersebut tidak akan muncul tanpa ada aktivitas
rakyat untuk menyebarkan atau mengkampanyekan keresahan, penderitaan, dan
keculasan penyebab munculnya konflik agraria yang ada. Salah satu aspek penting
yang tidak boleh dilupakan dalam kampanye gerakan-gerakan rakyat saat ini
adalah diseminasi atau penyebaran pengetahuan yang ilmiah mengenai konflik itu
terjadi. Tentu saja disertai dengan penggambaran kondisi objektif mengapa
gerakan perlawanan rakyat tersebut dapat muncul.

Hal ini tidak lepas dari pengamatan kawan-kawan yang bekerja sama dalam
mengadvokasi rakyat melalui gerakan massa di berbagai daerah. Pengamatan di
lapangan menunjukan kekurangan gerakan-gerakan rakyat yang pernah ada, yang
sedang berkembang dan bahkan yang sudah mati memperlihatkan gejala yang
sama. Kurangnya penyebaran pengetahuan yang ilmiah dan menjadi landasan
dalam pergerakan menyebabkan mandeknya kampanye serta kebingungan dalam
merumuskan metode gerakan ke depannya. Belum lagi berbicara kegagapan
warga yang sedang berkonflik ketika dikonfrontasi dengan para akademisi yang

3

dilabeli dengan predikat „ahli‟. Hal ini menunjukkan bahwa proses transfer
pengetahuan, dari kawan-kawan yang lebih paham mengenai landasan ilmiah
tidak berjalan dengan baik.

Untuk mengatasi hal tersebut, aliansi Selamatkan Slamet memilih untuk
mulai menerbitkan modul materi mengenai PLTPB Baturraden sebagai langkah
awal untuk menyebarkan pengetahuan ilmiah serta penjabaran keadaan objektif
yang ada. Sebagai gerakan perlawanan rakyat yang tumbuh dan dibesarkan oleh
rakyat itu sendiri, aliansi Selamatkan Slamet merasa perlu untuk memberikan
pendidikan kepada publik mengenai konflik agraria yang ada di Gunung Slamet.
Pendidikan ini dimaksudkan untuk semakin memantapkan gerakan ini
kedepannya. Selain itu, adanya modul-modul pendidikan seperti ini diharapkan
dapat menjadi pengantar bagi akademisi, mahasiswa, pegiat lingkungan, ataupun
masyarakat umum yang memiliki keterkaitan untuk turut berperan aktif dalam
gerakan Selamatkan Slamet ini. Pengantar-pengantar seperti ini sangat dibutuhkan
untuk membantu memahami secara menyeluruh konflik agraia di Gunung Slamet
ini. Karena diakui atau tidak konflik ini melibatkan disiplin ilmu yang sangat
banyak (multidisiplin ilmu). Konflik atas pembangunan PLTP Baturraden ini
sedikitnya harus dibedah dalam perspektif ekonomi-politik, ekologi, geologi,
sosial-ekonomi, antropologi, maupun disisplin ilmu lainnya. Tentu hal yang tidak
mudah untuk langsung menguasai keseluruhan hal tersebut dalam waktu yang
singkat. Terbitnya modul ini diharapkan dapat membuat fondasi pemahaman awal
bagi massa luas mengenai konflik agraria di lereng Slamet. Tentu saja dengan
keterbatasan yang kami miliki modul ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga
membutuhkan kritik saran dari kawan-kawan yang peduli untuk mengembangkan
modul ini kedepannya demi keberlanjutan perjuangan rakyat di lereng Gunung
Slamet.

Hidup Rakyat!
Selamatkan Bumi! Selamatkan Slamet!

4

BAB II
GUNUNG SLAMET

Sumber : LIPI, Ekologi Gunung Slamet (2012)

Gunung Slamet merupakan gunung yang terletak di ujung barat Jawa Tengah.
Merupakan salah satu gunung berapi aktif yang mencakup 5 Kabupaten secara
wilayah administrasi (Banyumas, Pemalang, Purbalingga, Brebes dan Tegal).
Gunung Slamet memiliki tinggi 3.428 mdpl dan dipandang sebagai benteng
keanekaragaman hayati terakhir yang ada di ujung barat Jawa Tengah. Hal ini
dikarenakan jenis hutan yang ada di gunung Slamet didominasi hutan hujan tropis
(selain hutan produksi dan hutan produksi terbatas). Keberadaaan dan persebaran
dari hutan hujan tropis yang ada di Gunung Slamet cukup merata, namun
Kabupaten Banyumas memiliki luasan hutan hujan tropis yang relatif lebih luas
dan lebih terjaga dibanding dengan 4 Kabupaten lainnya.

Hutan hujan tropis Gunung Slamet memiliki arti penting secara ekologis,
ekonomi, maupun sosial budaya bagi masyarakat yang hidup di lerengnya. Secara
sederhana, hutan hujan tropis Gunung Slamet merupakan daerah penangkap dan
penyimpan air bagi 5 kabupaten yang berada dilerengnya. Fungsi ekologis lain
yang tak kalah penting dari hutan hujan tropis gunung Slamet adalah

5

rumah/habitat berbagai hewan maupun tumbuhan. Bahkan beberapa diantaranya
merupakan hewan yang cukup langka dan dilindungi. Hal ini menyebabkan hutan
hujan tropis gunung Slamet memiliki arti ekologis yang vital bagi masyarakat
yang tinggal di lerengnya maupun masyarakat umum. Fungsi ekologis inilah yang
sangat sangat rawan stabilitasnya pada masa mendatang. Oleh karena itu
masyarakat lereng Slamet memiliki banyak kearifan lokal yang sebenarnya
berfungsi untuk menjaga stabilitas fungsi ekologis daerah tersebut. Kearifan lokal
yang ada berupa pantangan, kebiasaan, kesepakatan bersama, petuah dsb.

Selain memiliki fungsi ekologis yang vital, kawasan ini juga merupakan
penyangga ekonomi subsisten untuk masyarakat sekitarnya. Layaknya hutan hujan
tropis, kawasan lereng Slamet memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Tentunya
hal ini kemudian dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung
untuk memenuhi hajat hidup masyarakat sekitar. Pemanfaatan secara langsung
oleh warga biasanya pengambilan hasil bumi baik berupa hewan, tumbuhan,
jamur, maupun sampah sampah organik yang dapat „dikonsumsi‟ secara langsung.
Sejak zaman kolonial, masyarakat lereng Gunung Slamet terbiasa berburu,
meramu, dan mengambil obat serta bahan bangunan secara teratur dengan
memperhatikan keberlangsungan ekosistem yang ada. Suatu hal yang tentu perlu
diperhatikan dan diletarikan demi stabilitas hutan hujan tropis Gunung Slamet.
Berikutnya pemanfaatan secara tidak langsung yang sering dipraktekkan oleh
masyarakat. Contoh paling nyata adalah pemanfaatan air sebagai sistem
pendukung pertanian yang bersifat menetap. Dengan keberlimpahan air di lereng
Gunung Slamet, warga kemudian membangun sistem irigasi sederhana untuk
mendukung pertanian mereka.

Selain pertanian, peternakan juga bentuk pemanfaatan secara tidak langsung
oleh warga. Warga memanfaatkan pakan hijauan yang tersedia di lereng Gunung
Slamet untuk mendukung peternakan. Hasil-hasil peternakan ini kemudian
menjadi semacam tabungan jangka panjang oleh masyarakat. Selain aspek-aspek
tersebut, ada aspek lain yang tak kalah penting yaitu aspek sosial budaya.
Keberadaan Gunung Slamet di 5 kabupaten ini juga menjadi salah satu situs
budaya paling penting di bagi masyarakat, seperti tempat makam-makam kuno,
tempat bertapa atau bersemedi, tradisi sedekah bumi, dan sebagainya.

6

Warga lereng Gunung Slamet di beberapa desa juga bahkan dapat
memanfaatkan aliran air sungai menjadi energi listrik, melalui Pembangkit Listrik
Tenaga Air (PLTA) yang dikelola pemerintah dan swasta, maupun Mikrohidro
yang dibangun secara swadaya dari warga desa itu sendiri. Untuk PLTA terdapat
di Desa Ketenger Kec. Baturraden dan Desa Baseh Kec. Kedungbanteng.
Sedangkan Mikrohidro terdapat di Grumbul Kalipondoh Desa Karangtengah,
Dukuh Pesawahan dan Grumbul Rinjing di Desa Gunung Lurah, Grumbul
Kubangan di Desa Sokawera Kec. Cilongok.

7

BAB III
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI

Gambar : PLTPB Kamojang

A. Definisi
Sistem panas bumi (geothermal system) secara umum dapat diartikan sebagai

sistem transmisi panas didalam lapisan lapisan bumi, meliputi inti maupun
kerak/mantel bumi. Sistem ini bekerja dengan ditransmisikan/dihantarkannya
panas inti bumi (bersifat cair dan sangat panas) menuju suatu tempat
penampungan (secara alami maupun buatan). Tempat penampungan inilah yang
menjadi perwujudan panas bumi di permukaan tanah.

Proses transmisi panas ini memerlukan suatu penghantar. Karena panas yang
ada bukan dalam bentuk gelombang elektromagnetik, sehingga memerlukan
medium perantara dalam perpindahannya. Elemen penghantar ini beragam wujud
dan jenisnya tergantung di bagian mana dia berada, ada yang berupa gas panas,
lelehan batuan, air panas dan bentuk-bentuk lain yang kurang lazim ditemukan.
Elemen-elemen ini lazim disebut dengan fluida termal. Selama proses
penghantaran tersebut, fluida dapat terperangkap atau tersimpan dalam suatu
formasi batuan yang berada diantara sumber panas dan tampungan panas. Formasi
batuan khusus inilah yang disebut dengan reservoir.

8

Sistem panas bumi yang di Indonesia kebanyakan sangat bergantung pada
fluida air, sehingga sering disebut juga hydrothermal. Sistem ini sering
diketemukan berdekatan dengan gunung berapi maupun pusat aktifitas vulkanis.
Sering pula disebut dengan sistem vulkanik hydrothermal. Kemunculan sistem ini
di permukaan bumi dapat di daerah yang datar (flat terrain) maupun daerah yang
curam (step terrain). Selain sistem sistem yang sudah disebutkan di atas, ada
beberapa sistem geothermal yang kurang lazim ditemui di Indonesia maupun
daerah tropis lainnya. Sistem sistem tersebut antara lain : hot dry rock system,
geopressured system, maupun heat sweep system.

B. Komponen Alami Utama Sistem Dasar Panas Bumi di Indonesia (Sistem
Hydrothermal)

Komponen utama yang akan sedikit dijabarkan dalam sub bab ini merupakan
komponen alami yang harus ada dalam sebuah sistem hydrothermal. Komponen-
komponen dasar tersebut adalah :
1. Sumber Panas

Sumber panas yang ada dalam sistem ini adalah massa cair dalam inti bumi.
Panas ini sebenarnya merata seluruh permukaan inti bumi. Namun, di beberapa
tempat energi panas ini dapat terkonsentrasi dalam jumlah yang besar dan waktu

9

yang lama dibanding dengan dengan-daerah lain per satuan luas rata-rata yang
ditemui. Contoh paling nyata adalah gunung berapi. Gunung berapi merupakan
salah satu pusat konsentrasi panas bumi yang nampak di permukaan sekaligus
sebagai pusat vulkanis di permukaan. Oleh karena itu gunung api dikatakan
memiliki potensi sebagai sumber panas bumi yang besar dan temperatur tinggi (di
atas 225 C). Itulah mengapa Indonesia diklaim sebagai negara dengan potensi
geothermal terbesar di dunia karena banyaknya gunung berapi. Selain gunung
berapi, ada titik-titik lain yang memiliki potensi serupa. Daerah dengan tekanan
litostatik lebih besar dari normal (pada geopressured system), memiliki kapasitas
panas yang tinggi akibat peluruhan radioaktif yang terkandung dalam batuan.
Namun potensinya tidak sebesar pada gunung api.
2. Reservoir

Reservoir panas bumi merupakan benuk formasi batuan di bawah permukaan
yang mampu menyimpan dan mengalirkan fluida termal. Biasanya merupakan
batuan yang memiliki porositas dan permeabilitas yang baik dalam menyimpan
fluida termal. Reservoir biasanya dicirikan dengan kandungan Cl (klorida) yang
tinggi dengan keasaman (pH) mendekati normal.

Reservoir panas bumi biasanya ditudungi atau dikelilingi oleh lapisan batuan
yang memiliki permeabilitas yang sangat kecil terhadap fluida termal. Dengan
adanya lapisan ini, fluida termal dapat diikat namun sangat susah untuk
dilepaskan. Lapisan ini juga cenderung konduktif terhadap panas dan pergerakan
ion. Sehingga lapisan ini bisa disurvey dengan menggunakan survey magneto
tellurik (MT) sehingga posisi reservoir dibawah permukaan tanah dapat
terpetakan.
3. Daerah Resapan

Merupakan daerah hijau yang mengelillingi atau berada di sekitar perwujudan
panas bumi di permukaan tanah. Secara umum daerah resapan memiliki pola
pergerakan air tanah menuju kebawah/pusat bumi. Dalam suatu lapangan panas
bumi, biasanya daerah resapan terletak di daerah yang lebih tinggi dibanding
dengan lapangan eksplorasi panas bumi. Daerah ini juga dicirikan dengan rata-rata
resapan air tanah yang cenderung tinggi.

10

4. Daerah Luahan dan Permunculan Permukaan
Daerah luahan merupakan daerah dimana aliran air tanah di tempat tersebut

bergerak menuju permukaan tanah. Daerah luahan pada sistem panas bumi
ditandai dengan hadirnya wujud panas bumi di permukaan tanah. Perwujudan ini
dapat beraneka ragam bentuknya. Dapat berupa pengeluaran secara langsung
berupa mata air panas dan lubang uap panas (pancuran dan salah satu bentuknya).
Perwujudan ini dapat juga secara tidak langsung. Berupa tanah hangat, tanah
beruap, maupun rembesan air panas di sungai.

C. Komponen Buatan Utama Sistem Dasar Panas Bumi Di Indonesia
(Sistem Hydrothermal)
PLTP secara umum memiliki dua sistem utama, yaitu sistem permukaan

tanah (surface system) dan sistem di bawah permukaan tanah (subsurface system).
Sistem di atas permukaan tanah inilah yang lebih banyak memakan lahan hijau
yang ada di sekitar lereng Slamet. Sistem permukaan disebut juga SAGS
(Steamfield Above Ground System). Sedangkan sistem bawah permukaan
langsung berhubungan dengan reservoir PLTP tersebut, Reservoir ini yang
menyuplai langsung fluida termal yang akan dimanfaatkan. Komponen penting
dalam SAGS ini adalah fasilitas lapangan uap. Secara umum fasilitas ini
terbentang dari kepala sumur produksi sampai dengan turbin dan sumur injeksi.
Berikut adalah pengantar penjabaran fasilitas-fasilitas tersebut :

11

1. Sumur Produksi
Merupakan fasilitas utama yang memiliki fungsi mengalirkan fluida termal

dari reservoir ke permukaan. Biasanya sumur produksi memiliki kedalaman
minimal 2000 m di bawah permukaan tanah. Sumur ini dapat dibor dengan satu
arah vertikal ke bawah maupun dengan belokan tertentu (directional well).
Sepanjang lubang sumur ini dilapisi dengan pipa baja khusus yang disebut casing.
Casing biasanya direkatkan dengan semen khusus pada formasi batuan di
sekitarnya.
2. Kepala Sumur (Well Head)

Merupakan peralatan yang terdiri dari katup-katup (valve) yang terletak di
permukaan bumi. Terletak tepat di atas lubang sumur berada. Secara umum kepala
sumur terdiri dari : main valve, wing valve, service valve, dan bleed valve. Main
valve berfungsi untuk buka tutup aliran dari dan ke dalam sumur. Wing valve
terdiri dari dua katup, satu katup berfungsi untuk mengatur aliran menuju turbin,
sedangkan yang lain berfungsi untuk mengatur aliran ke silencer/rock muffler.

Sedangkan service valve digunakan saat masuknya peralatan logging pada
saat dilakukan uji sumur. Bleed valve digunakan untuk melepas aliran dengan laju
yang kecil waktu master valve tertutup penuh. Hal ini untuk menghindari
terbentuknya gas-gas berbahaya bagi manusia.
3. Wellpad

Merupakan area terbatas di atas permukaan tanah sebagai tempat untuk
meletakkan beberapa kepala sumur. Biasanya satu wellpad terdiri dari 3 sampai 5
kepala sumur.
4. Pipa Air

Merupakan alat untuk mengalirkan fluida thermal dari kepala sumur menuju
separator. Mengalirkan uap kering menuju turbin, mengalirkan air hasil
pemisahan menuju sumur injeksi. Pipa air biasanya diselubungi oleh insulator
khusus. Tujuannya adalah meminimalkan kehilangan panas yang terjadi sepanjang
pipa air. Sekaligus pengaman bagi manusia maupun hewan yang ada.
5. Steam Receiving Header

Merupakan stasiun pengumpul uap dari beberapa sumur produksi sebelum
uap dialirkan menuju turbin.

12

6. Separator dan Demister.
Separator adalah fasilitas untuk memisahkan uap dari air atau tempat untuk

memisahkan uap dari partikel padat maupun kabut. Bentuk fisik separator yang
menjulang dan gaya gravitasi memungkinkan uap bergerak ke atas, sedangkan
partikel padat akan jatuh ke bawah. Sedangkan Demister adalah peralatan yang
berfungsi untk menangkap butiran air yang terkandung dalam uap, sesaat sebelum
uap memasuki turbin.
7. Turbin dan Generator

Merupakan fasilitas di PLTP yang mengkonversi energi termal dari fluida
termal menjadi energi mekanis, lalu energi mekanis ini akan diubah menjadi
energi listrik oleh generator.
8. Kondensor

Merupakan alat yang berfungsi untuk menciptakan kondisi vakum ketika uap
keluar dari turbin. Besarnya daya listrik yang dihasilkan oleh PLTP sebanding
dengan selisih antara tekanan masuk turbin dan tekanan keluar turbin. Sehingga
jika kondisi keluar turbin dapat dipertahankan vakum maka selisih tekanan
tersebut akan maksimal dan daya listrik akan optimal.
9. Menara Pendingin (Cooling Tower)

Merupakan fasilitas untuk menurunkan temperatur air kondensat yang keluar
dari kondensor. Air kondensat yang telah diturunkan temperaturnya tersebut akan
dikembalikan ke kondensor untuk mengondensasikan fluida berikutnya dan
sebagian lagi akan dialirkan ke sumur injeksi untuk dikembalikan ke perut bumi.
10. Sumur Injeksi

Merupakan fasilitas sumur, yang sedikit mirip dengan sumur produksi. Sumur
ini digunakan untuk menghasilkan air kondensat ke dalam perut bumi. Sumur ini
biasanya diletakkan di tempat yang lebih rendah dibanding sumur produksi.
Sumur ini berfungsi untuk menjaga ketersediaan fluida termal pada reservoir.
11. Switchyard

Adalah bagian dari gardu induk terbuka yang dijadikan sebagai tempat
meletakkan peralatan listrik berupa saklar pengaman arrester dan pemutus
tegangan tinggi.

13

BAB IV
PROYEK PLTPB BATURRADEN

Perusahaan pemenang tender Proyek PLTP Baturraden bernama PT.
Sejahtera Alam Energy (PT SAE). Permodalan PT SAE berasal dari 2 perusahaan.
Pertama adalah perusahaan asing STEAG PE GmbH asal Jerman dengan saham
75%. Sedangkan 25% sisanya dimiliki oleh PT. Trinergy asal Indonesia. Rencana
biaya yang dikeluarkan untuk pengusahaan Tenaga Panas Bumi sebesar 880 juta
US Dollar. Semua ini diperlukan untuk menghasilkan listrik dengan target 220
Mega Watt.

PT SAE memegang Izin Panas Bumi (IPB) berdasarkan Keputusan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1557 k/30/MEM/2010, yang kemudian
diperbarui menjadi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.
4577k/30/MEM/2015. Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) PLTP Baturraden
seluas 24.660 hektar, meliputi Kab. Brebes, Kab. Banyumas, Kab. Purbalingga,
Kab. Tegal dan Kab. Pemalang; yang 90% dari lokasi tersebut merupakan
kawasan hutan lindung. Maka dari itu, untuk menjalankan operasinya PT. SAE
harus memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dikeluarkan oleh
Kementerian Kehutanan. Per 22 Agustus 2014, Kementerian Kehutanan
mengeluarkan izin seluas 44 hektar. Namun per 5 Oktober 2016, PT. SAE telah
mengantongi IPPKH seluas 488,28 hektar.

14

Pembangunan PLTP Baturraden saat ini memasuki tahap eksplorasi. Tahap
ini terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain pembangunan landasan sumur,
pembangunan jalan untuk akses ke landasan sumur, pembukaan lahan untuk
pemasangan pipa, area dispossal, embung, dan bangunan sementara. Berdasarkan
Formulir UKL-UPL PT SAE, lokasi yang dibutuhkan untuk tahap eksplorasi ini
seluas 6.757.770 meter persegi (675,7 hektar). Luasan lahan tersebut akan
digunakan untuk membangun 8 Wellpad yang direncanakan. Saat ini
pembangunannya telah memasuki wilayah Kabupaten Banyumas, tepatnya telah
mencapai Kecamatan Cilongok.

Untuk mempermudah pengetahuan mengenai kronologi/tahapan
pembangunan PLTP Baturraden, dapat dilihat pada diagram berikut :

15

Pra Konstruksi Perizinan

Konstruksi Survey

Proyek Pembangkit Sosialisasi Rencana
Listrik Tenaga Panas Kegiatan
Bumi Baturraden
Pembebasan Lahan
Operasi dan Tanaman

Pasca Operasi Pemberdayaan
Masyarakat
16
Mobilisasi Peralatan
dan Material

Mobilisasi Peralatan
dan Material Sumur dan

Pemboran

Penyiapan Wellpad

Infrastruktur

Pembangunan Sarana
Penunjang (Utility)

Pemboran dan
Konstruksi Sumur

Eksplorasi

Uji Sumur

Pembongkaran
Peralatan dan
Penutupan Sumur

Revegetasi dan
Pemulihan Lahan

Pemeliharaan
Infrastruktur dan

Sumur

Demobilisasi
Peralatan Bor

Perizinan

1. Izin lokasi dan tata ruang di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pemalang,
Tegal, dan Brebes.

2. Izin penggunaan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan
3. Izin penggunaan jalan untuk mobilisasi dan demobilisasi peralatan pemboran
4. Izin pemanfaatan air permukaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
5. Izin pemboran eksplorasi dan eksploitasi dari Kementerian ESDM
6. Izin usaha ketenagalistrikan kepada Direktorat Kelistrikan setelah eksplorasi
7. Izin penggunaan jalan/lahan area perkebunan PTPN IX Kaligua

Survey, terdiri dari Survey Pendahuluan dan Survey Lanjutan. Adapun Survey
Pendahuluan terdiri dari :
1. Survey Geologi
2. Survey Hidrogeologi
3. Survey Geokimia
4. Survey Geofisika

Survey Lanjutan terdiri dari :
1. Pemboran air tanah
2. Survey sumber air permukaan
3. Pemasangan patok
4. Supervisi oleh instansi terkait mengenai patok
5. Geoteknik pada area sekitar konstruksi
6. Pemetaan topografi
7. Inventarisasi tegakan hutan lindung
8. Geolistrik (memetakan air tanah)
9. Survey jalur transmisi listrik PLTP ke PLN
10. Survey peninjauan sumber air permukaan

Sosialisasi Rencana Kegiatan ditujukan kepada :
1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Kabupaten Purbalingga
3. Pemerintah Kecamatan Paguyangan
4. Pemerintah Provinsi, mengenai :

a. Rencana kegiatan dan anggaran biaya
b. Seminar pemanfaatan panas bumi
5. Sosialisasi pekerjaan survey dan pemetaan topografi kepada masyarakat
(Kabupaten Brebes)
6. Sosialisasi di RRI
7. Sosialisasi melalui program SAE berbagi (Desa Pandansari)
8. Sosialisasi potensi panas bumi (Purwokerto)
9. Sosialisasi pemaparan RKAB 2013 dan realisasi RKAB 2012 di ESDM
pemerintah provinsi Jawa Tengah
10. Sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan air permukaan untuk eksplorasi dan
eksploitasi (kepada Anggota dewan sumber daya air, Provinsi Jawa Tengah)
11. Sosialisasi rencana pembangunan (Brebes, Pandansari)

17

12. Sosialisasi dalam bentuk SAE berbagi bersama masyarakat Melung bersama
masyarakat Pekuncen dan Banjaranyar

13. Talkshow di Banyumas TV
14. Sosialisasi kepada Kepala Desa Pandansari
15. SAE berbagi (Pandansari dan Kaligua)
16. Rencana kegiatan konstruksi infrastruktur

a. Sosialisasi RKAB 2015 (Purbalingga)
b. Sosialisasi RKAB 2015 (Brebes)
c. Sosialisasi RKAB 2015 (Banyumas)
d. Sosialisasi RKAB 2015 (Tegal)
e. Sosialisasi RKAB 2015(Pemalang)
17. Sosialisasi rencana pemotongan tanaman (Paguyangan)
18. Sosialisasi pembebasan lahan masyarakat di area Jalan Kabupaten Brebes
19. Tahap lanjutannya :
a. Sosialisasi RKAB di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pemalang,

Tegal, dan Brebes
b. Sosialisasi rangkaian kegiatan pra konstruksi sampai pasca operasi

Pembebasan Lahan dan Tanaman, terdiri dari :
1. Luaslahan IPPKH sekitar 44Ha
2. PT.SAE memberikan uang sebesar Rp. 1.269.269.865 sebagai bank garansi

kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Brebes)
3. Penggantian nilai investasi sebesar Rp. 76.365.520 kepada Perhutani

Kabupaten Brebes dan pembayaran kepada PTPN IX Kaligua
4. Akan dilakukan pembebasan lahan masyarakat ke 11 tempat 6 tempat untuk

pembangunan Jembatan Kali Buntu, 2 tempat untuk pelebaran tikungan jalan,
3 tempat untuk pembangunan shelter.

Pemberdayaan Masyarakat
1. Donasi acara khusus
2. Penggunaan tenaga lokal
3. Donasi ke madrasah, mushola, dan sekolah
4. Tugas akhir
5. Pembuatan jembatan pejalan kaki (SD Ragatunjung 2, Paguyangan)
6. Melanjutkan program pengembangan pusat domba komposit
7. Pelatihan dasar keahlian, survey, dan pemetaan
8. Rekruitmen dilakukan dengan pemrakarsa akan berkoordinasi dengan kepala

desa setempat

18

19

20

Kegiatan Pasca Operasi, terdiri dari :
1. Pembongkaran peralatan dan penutupan sumur. Hal ini dilakukan setelah
wellhead (kepala sumur) terpasang dan tidak terjadi kebocoran
2. Revegetasi dan pemulihan lahan. Penanaman di sekitar wellpad dan tepi
luar jalan akses di wilayah hutan. Bibit pohon direncanakan akan
didapatkan melalui instansi atau masyarakat yang melakukan pembibitan
sejenis di hutan. Kegiatan ini terdiri dari :
a. Reboisasi. Persiapan bahan yang akan digunakan di kemudian hari.
Penyiapan dokumen rancangan, penyiapan organsasi pelaksana,
penyiapan bahan, pengukuran ulang batas-batas lokasi, pemasangan
ajir dan penentuan letak tanaman, dan penyiapan bibit pada tempat
sementara
b. Pembuatan tanaman, terdiri dari persiapan dan penanaman
c. Pemeliharaan tanaman
3. Pemeliharaan infrastruktur dan sumur, terdiri dari :
a. Pemeliharaan infrastruktur : pemantauan, perbaikan, dan lain-lain.
b. Pemeliharaan sumur :
 Pemantauan tekanan, pembersihan, pengecatan dan buka tutup
 Pemantauan kondisi fisik, kimia, lubang, fluida, dan ke dalaman
sumur
4. Demobilisasi peralatan bor. Jalur melalui rute selatan jawa dan utara jawa,
dengan frekuensi -/+ 20 truk per hari. Setelah itu dilakukan pengelolaan
limbah tahap konstruksi, eksplorasi, dan operasi.

21

BAB V
DAMPAK YANG TELAH TERJADI

A. Dampak Langsung
Pengerjaan proyek PLTPB Baturraden ini dilandasi dengan dokumen UKL-

UPL yang disusun oleh tim penyusun dokumen UKL-UPL PT SAE. Namun
dalam pelaksanaannya banyak terjadi kesalahan-kesalahan teknis yang
mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan kerusakan ekosistem.
Hal ini tentu saja tidak lepas dari keterbatasan ruang lingkup dari dokumen UKL-
UPL dalam menganalisis dampak yang akan terjadi. Selama pengerjaan proses
eksplorasi dari proyek ini beberapa kali menyebabkan dampak. Ada beberapa
dampak yang langsung dirasakan warga maupun dampak tidak langsung. Dampak
langsung yang dialami warga adalah kekeruhan di sungai-sungai yang berada
dalam jangkauan proyek tersebut. Dampak langsung nyata yang pernah dialami
warga di lereng selatan Gunung Slamet dari proyek PLTP ini adalah air keruh. Air
keruh terjadi di sekitar DAS Sungai Tepus dan Sungai Prukut.

Pembukaan kawasan hutan proyek geothermal di kawasan hutan lindung
Gunung Slamet menyebabkan longsoran dari timbunan infrastruktur jalan yang
dibuang sembarang. Kemudian curah hujan yang tinggi hingga 280 mm dari
sebelumnya rata-rata 50 mm rata-rata per hari, dan keluarnya sumber mata air
baru menyebabkan kestabilan lereng terganggu. Sungai Tepus yang merupakan
anak sungai dari Sungai Prukut, adalah titik kekeruhan yang terjadi. Perubahan
substrat/dasar sungai dari subtrat batuan menjadi lumpur. Longsoran akibat
timbunan tanah dari pembukaan lahan ini masuk ke dalam aliran sungai yang
menyebabkan meningkatnya kandungan sedimen di dalam aliran air sungai.
Pembukaan lahan untuk dibuat jalan sampai pada sumur pengeboran di Wellpad –
F, posisinya di sebelah barat laut Ratamba, di atas desa Sambirata. Aktivitas
eksplorasi yang dilakukan oleh PT. Sejahtera Alam Energy yaitu pembuatan
infrastruktur jalan menuju lokasi pengeboran panas bumi sudah sampai di atas
Curug Cipendok sejak bulan November 2016. Lokasinya 6-10 km di atas Curug
Cipendok.

22

Fenomena air keruh menyebabkan terganggunya aktivitas rumah tangga
masyarakat. Masyarakat desa biasa menggunakan Sungai Prukut untuk kebutuhan
mandi, cuci, kakus, minum, juga memasak. Dengan keruhnya air Sungai Prukut
beberapa warga di desa Karangtengah, desa Panembangan, desa Pernasidi, desa
Karanglo, desa Cikidang, mengalami kesulitan air bersih. Air yang tercemar
dengan tanah dan lumpur tersebut tidak sehat untuk dikonsumsi. Sehingga ini
yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Kerugian juga terjadi di UMKM seperti
produksi tahu dan perikanan Kekeruhan ini terjadi dari medio November 2016
sampai Maret 2017. Dalam beberapa kali kesempatan audiensi dan aksi oleh
masyarakat, pihak PT SAE sendiri sudah mengakui bahwa hal tersebut
dikarenakan oleh kesalahan teknis cut and fill terhadap bukit-bukit yang ada
sepanjang pembangunan fasilitas jalan serta wellpad.

Kejadian ini tidak hanya berlangsung sekali. Pada tanggal 27 Juli 2017
kejadian air keruh terjadi lagi. Kekeruhan ini juga berlangsung selama 3 hari.
Warga daerah terdampak juga menyatakan bahwa air keruh ini mengandung
material tanah yang tidak lazim. Material tersebut tidak seperti yang terdapat

23

dalam air sungai yang keruh akibat hujan. Ketika air sungai diambil dan
diendapkan sebentar, material padat dalam air tersebut langsung mengendap dan
bergumpal. Material tersebut seperti tanah hasil pengerukan tebing dihulu.
Ironisnya pihak PT SAE langsung membuat klaim di media massa bahwa itu
bukan karena PLTPB, melainkan karena hujan. Sebaliknya warga menganggap itu
dikarenakan proses eksplorasi PLTPB. Selanjutnya kejadian penurunan kualitas
air ini terulang lagi pada tanggal 9 September 2017. Kekeruhan ini sangat nampak
pada Curug Cipendok. Curug Cipendok sebagai salah satu objek wisata air di
Kecamatan Cilongok mengalami kekeruhan air secara masif selama 4 hari. Hal
hal ini terjadi karena kesalahan teknis PT SAE maupun cakupan dokumen
lingkungan yang digunakan. Karena dokumen UKL-UPL yang digunakan tidak
bisa selengkap AMDAL dalam mengantisipasi dampak-dampak yang terjadi.

B. Dampak Tidak Langsung Berupa Defragmentasi Habitat
Rusaknya ekosistem hutan lindung mengakibatkan terganggunya habitat

satwa liar yang menempatinya, atau dengan kata lain mengalami defragmentasi
habitat. Ketika terjadi hal demikian, maka mau tidak mau satwa liar tersebut mesti
mencari habitat baru, yang terdapat sumber penghidupan baru semisal
ketersediaan makanan yang cukup. Desa pinggiran hutan merupakan sasaran
empuk bagi satwa liar karena terdapat ketersediaan makanan yang cukup, bahkan
melimpah, karena adanya pertanian maupun perkebunan warga. Di Gunung
Slamet, fenomena ini berlangsung semenjak adanya proses eksplorasi PLTPB di
hutan lindung Gunung Slamet.

Warga di beberapa desa di lereng selatan Gunung Slamet menjadi saksi atas
turunnya satwa liar yang merusak lahan pertanian dan perkebunan. Adapun satwa
liar yang kerap turun antara lain babi hutan dan kijang. Namun tidak menutup
fakta bahwa ada juga satwa liar lain seperti macan dan kera yang sempat
disaksikan warga. Kijang, macan, maupun kera adalah tergolong satwa yang
dilindungi di kawasan hutan lindung.

24

Tapi yang paling membuat resah bagi warga adalah babi hutan. Tidak ada
tanaman palawija dan umbi-umbian yang dapat bertahan dari serbuan babi hutan,
kecuali jika warga mesti memburunya sendiri. Memang, sebelum adanya kegiatan
eksplorasi PLTPB, babi hutan juga sudah turun ke desa-desa. Akan tetapi menurut
warga terdampak frekuensinya tidak sesering semenjak adanya pembabatan hutan
lindung.

Dari informasi yang Tim Riset Selamatkan Slamet himpun, ada beberapa desa
yang menjadi sasaran turunnya satwa liar. Desa-desa tersebut antara lain di Dusun
Pesawahan dan Dusun Rinjing di Desa Gunung Lurah, Dusun Kubangan di Desa
Sokawera, Dusun Semaya di Desa Sunyalangu, dan Desa Windujaya. Karena
warga jarang melakukan dokumentasi atas turunnya satwa liar, tidak dapat
dipastikan berapa jumlah satwa liar yang turun. Di Semaya, menurut sepenuturan
warga terdapat kisaran 10-20 kera setiap kali mereka turun untuk mengincar
tanaman buah milik warga, seperti pisang.1 Dalam sebulan kisaran 100 babi hutan
bisa turun ke Semaya.2 Hal yang sama dialami warga Pesawahan. Babi hutan juga
makin sering turun ke ladang warga. Bahkan elang jawa dan macan tutul juga
kerap terlihat oleh warga. Warga menduga ini semua karena adanya proyek
PLTPB, karena jarak antara Pesawahan dan lokasi proyek hanya 7 kilometer.3

1 http://www.tribunnews.com/regional/2017/08/03/warga-lereng-slamet-geger-banyak-satwa-liar-
turun-gunung
2 Hasil wawancara
3 http://regional.liputan6.com/read/3065758/petani-vs-babi-hutan-tak-mempan-diracun-bertarung-
di-ladang

25

BAB VI
DAMPAK POTENSIAL

Salah satu akibat yang paling terlihat dari perambahan hutan (deforestasi)
adalah perubahan bentang alam.4 Kawasan yang semula menjadi kawasan tegakan
pohon-pohon besar akhirnya terdegradasi seiring proses eksplorasi PLTP
Baturraden. Perubahan mengenai bentang alam tersebut berupa :
1. Perubahan Vegetasi Penutup

Pada saat pembukaan lahan untuk akses jalan masuk dan infrastruktur akan
menyebabkan hilangnya vegetasi alami. Hilangnya vegetasi akan menyebabkan
perubahan iklim mikro, keanekaragaman hayati dan hilangnya habitat satwa.
Tidak adanya tutupan dari vegetasi menyebabkan lahan menjadi terbuka, sehingga
memungkinkan terjadinya erosi dan sedimentasi pada saat musim hujan semakin
besar.
2. Perubahan Topografi

Pengerukan tanah dan punggungan berakibat pada berubahnya topografi
wilayah tersebut. Perubahan topografi akan membentuk lereng yang curam dan
mempercepat aliran dari puncak menuju lembah. Sehingga erosi yang ditimbulkan
menjadi meningkat. Perubahan topografi ini sulit untuk dikembalikan seperti sedia
kala, karena pembentukannya terjadi secara alami.
3. Kerusakan Tubuh Tanah

Kerusakan ini disebabkan saat pengerukan dan penimbunan kembali tanah
untuk meratakan suatu wilayah. Kerusakan terjadi akibat bercampurnya unsur-
unsur tanah galian dengan permukaan tanah, sehingga mengganggu kesuburan
fisik, kimia dan biologi tanah. Hal tersebut membuat tanah yang seharusnya
sebagai media tumbuh menjadi tidak dapat berfungsi secara maksimal karena
adanya gangguan terhadap mikroba perombak yang menyediakan unsur hara dan
stok karbon yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan. Selain mengurangi kesuburan
tanah, kandungan yang ada pada tanah galian biasanya mengandung asam atau
zat-zat beracun lain yang sangat berbahaya bagi kehidupan mahluk hidup.

4 Annisa, R. A. (2010). Hubungan morfologi tanah bekas tambang batubara dengan sifat kimia,
fisik dan biologi tanah di PT. Kaltim Prima Coal.

26

Perubahan bentang alam tersebut tentu akan berpotensi pada kerusakan

maupun ancaman lain dalam jangka waktu kedepan. Berikut ini potensi kerusakan

lainnya :

1. Krisis Air

Gunung Slamet memiliki ratusan mata air besar dan kecil. Berdasarkan data

terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas pada tahun 2010, ada
1.681 mata air yang tersebar di wilayah Banyumas.5 Sedangkan sebaran di sekitar

lereng Gn. Slamet, terdapat 830 mata air yang terdata. Sebarannya meliputi :

1. Kecamatan Ajibarang : 83 mata air

2. Kecamatan Baturraden : 107 mata air

3. Kecamatan Cilongok : 245 mata air

4. Kecamatan Gumelar : 83 mata air

5. Kecamatan Karanglewas : 67 mata air

6. Kecamatan Kedungbanteng : 52 mata air

7. Kecamatan Pekuncen : 99 mata air

8. Kecamatan Sumbang : 94 mata air

Akibat hilangnya vegetasi dan berubahnya topografi suatu wilayah,
menyebabkan daya penyimpanan air menjadi berkurang. Selain itu, akibat

5 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. (2010). Data Sumber Mata Air di Kabupaten
Banyumas.

27

berubahnya topografi menyebabkan beberapa anak sungai tidak bisa lagi
berfungsi seperti sediakala. Fungsi hutan yang seharusnya sebagai tendon
penyimpanan air akan menghilang. Banyaknya material dan zat-zat berbahaya
yang terbawa hingga ke anak sungai akan menyebabkan menurunnya kualitas air
dan dapat membahayakan organisme dan mahluk hidup lainnya.6

Hasil analisis yang dilakukan oleh Kompleet menunjukan, dalam kurun
waktu 10 tahun, dari tahun 2001 sampai tahun 2011, ada 1.321 mata air yang
hilang di Banyumas. Faktor penyebabnya adalah alih fungsi lahan dan
perambahan hutan. Jadi, sebelum ada pembangunan PLTP Baturraden, mata air di
Banyumas semakin berkurang tahun demi tahun.7

2. Bencana Akibat Kerentanan Tanah
Setiap kali luas hutan berkurang 10%, maka kejadian bencana banjir dan

longsor akan meningkat antara 4-8% (Corey J. A. Bradshaw, 2007).8
Vegetasi sangat berpengaruh terhadap kestabilan lereng, yang disebabkan

oleh angin yang menerpa vegetasi pada lereng berpengaruh mengurangi faktor
keamanan lereng, yaitu pada kondisi angin dapat menumbangkan pohon.
Pengaruh lain dari vegetasi adalah penambahan beban lereng, menambah tekanan
geser, daya dorong dan daya tahan. Vegetasi akan menghasilkan seresah yang
akan menjaga kelembaban tanah, sehingga pembentukan retakan pada tanah dapat
terkendali dan lebih stabil.9

Menilik kondisi di Lereng Gunung Slamet, khususnya lereng selatan,
memiliki kondisi yang cukup rawan. Berdasarkan Peta Zona Kerentanan Gerakan
Tanah yang diterbitkan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, hampir seluruh
Lereng Selatan Gunung Slamet berada pada Zona Kerentanan Menengah-Tinggi.

6 Pudjiharta, A. (2008). Pengaruh pengelolaan hutan pada hidrologi. Info Hutan, 5 (2), 141-150.
7 https://purwokertokita.com/lingkungan/proyek-panas-bumi-di-gunung-slamet-ancam-sumber-
mata-air-masyarakat-banyumas.html. Diakses pada 9 September 2017, 10:30 WIB.
8 https://bappeda.wonosobokab.go.id/peran-vegetasi-dalam-pengendalian-erosi-dan-longsor/.
Diakses pada 9 September 2017, 11:13 WIB.
99 J. A. Bradshaw, Coray. 2007. Global Evidence that Deforestation Amplifies Flood Risk dan
Severity in the Depeloving World.

28

Kecamatan Cilongok, yang menjadi kawasan utama pembangunan PLTP
Baturraden, memiliki tiga tipe yang berbeda. Berikut kajian yang dilakukan oleh
Henri Kusumayadi, Prakosa Rachwibowo dan Wahju Krisna Hidajat10 :
1. Zona Kerantanan Gerakan Tanah Tinggi

Terdapat 9 titik gerakan tanah dengan tipe transflantasi maupun rayapan.
Mencakup 35% dari seluruh kawasan Cilongok. Daerah ini berada pada Desa
Karangtengah, Desa Sambirata, Desa Gununglurah, Desa Sokawera, Desa
Rancamaya, Desa Batuanten, Desa Kasegeran, Desa Jatisaba dan Desa
Panusupan.
2. Zona Kerantanan Gerakan Tanah Sedang

Terdapat 1 titik gerakan tanah dengan tipe translasi. Daerah ini mencakup
15% dari seluruh kawasan Cilongok. Daerah ini berada pada Desa Karangtengah
bagian selatan. Desa Sambirata bagian selatan, Dea Gununglurah bagian selatan,
Desa Sokawera bagian selatan, Desa Sudimoro, Desa Batuanten, Desa Kasegeran,
Desa Jatisaba dan Desa Panusupan.

10 Kusumayadi Henri, Prakosa Rachwibowo, Wahju Krisna Hidajat. Kajian Daerah Rawan
Bencana Alam Gerakan Tanah Berdasarkan Analisis Faktor Pengontrol di Wilayah Kecamatan
Cilongok, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah.

29

3. Zona Kerantanan Gerakan Tanah Rendah
Zona ini tidak terjadi pergerakan tanah, sekitar 50% dari kawasan Cilongok.

Daerah ini meliputi Desa Karangtengah, Desa Sambirata, Desa Sokawera, Desa
Cipete, Desa Batuanten, Desa Kalisari, Desa Karanglo, Desa Pernasidi, Desa
Cikidang dan Desa Pageraji.

Adapun upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko gerakan tanah
adalah :
1. Menghindari pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum seperti

fasilitas social, jalan raya maupun permukiman di daerah yang mempunyai
tingkat kerentanan tinggi;
2. Menghindari PEMOTONGAN TEBING dan PEMBUKAAN LAHAN pada
lahan miring yang membentuk sudut lebih dari 400 atau lereng dengan
kemiringan 200;
3. Melakukan upaya seperti pemancangan patok-patok beton yang bisa
berfungsi menghambat turunnya lapisan tanah yang akan melalui bidang
luncur tersebut dan mengurangi gerakan tanah tipe rayapan;
4. Pengaturan drainase lereng; dan
5. Menghindari atau mengurangi penebangan pohon yang tidak terkendali dan
tidak terencana.

Fakta hari ini, Lereng Selatan Gunung Slamet sedang dibangun PLTP
Baturraden, yang bisa menghabiskan vegetasi yang ada,Tegakan pohon yang ada
berfungsi sebagai penahan air dan kesolidan tanah. Saat hal ni terus dibiarkan,
krisis air dan bencana longsor akan mengintai dikemudian hari.

30

Rupa Hutan Lindung Gunung Slamet dalam keadaan normal

Rupa Hutan Lindung Gunung Slamet, di area Rata Amba,
setelah adanya proyek eksplorasi PLTPB pada bulan Maret 2017

31

Rupa Hutan Lindung Gunung Slamet, di area Rata Amba, September 2017

Pembabatan hutan untuk pembangunan infrastruktur jalan, awal 2017
32

Kondisi sungai di sekitaran Rata Amba, Juli 2017

Kondisi sungai di sekitaran Rata Amba, September 2017
33

BAB VII
PLTPB BATURRADEN SEBAGAI PROYEK YANG CACAT

SEJAK PERENCANAAN

A. Latar Belakang Kebijakan Panas Bumi
Pada tahun 2010, Presiden SBY membangun suatu blue print rencana

pembangunan jangka panjang di Indonesia. Blue print pembangunan jangka
panjang di Indonesia ini disebut SBY sebagai “Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia” atau disingkat MP3EI. MP3EI ini
disahkan melalui Perpres No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Mega proyek ini tentu
saja membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk merealisasikan ambisi besar
ini, pemerintah telah menargetkan untuk mendapatkan investasi asing sebesar Rp
4.934 Triliun. Keseriusan pemerintah untuk menghimpun investasi asing terlihat
pada pertemuan CEO APEC di Nusa Dua, Bali, pada tahun 2013. Saat pidato
pembukaannya, SBY mengundang berbagai investor dari seluruh belahan dunia
untuk berinvestasi di Indonesia melalui program MP3EI ini.

Dalam rancangan MP3EI, pemerintah akan membagi Indonesia ke dalam
beberapa koridor ekonomi berdasarkan potensi di setiap pulaunya. Koridor Jawa
akan diperuntukkan bagi pendorong industri dan jasa. Koridor Sumatra akan
diperuntukkan bagi sentra produksi dan pengolahan hasil bumi serta lumbung
energi nasional. Pulau Kalimantan dijadikan koridor untuk pusat produksi dan
pengolahan hasil tambang dan energi. Koridor Sulawesi menjadi pusat produksi
dan pengolahan hasil pertanian, perikanan, migas, dan pertambangan. Bali dan
Nusa Tenggara menjadi pintu gerbang pariwisata nasional. Sementara koridor
Papua diperuntukkan bagi pengembangan energi pangan, perikanan, dan
pertambangan nasional. Berbagai potensi ekonomi di setiap pulau akan disatukan
pemerintah melalui MP3EI. Untuk itu, salah satu spirit megaproyek ini adalah
konektivitas. Dengan konektivitas, seluruh koridor yang tersebar di setiap pulau,
dapat terhubung.

34

(Presiden SBY pada APEC CEO Summit 5-7 Oktober 2013 di Bali, Indonesia)

(Presiden Jokowi pada APEC CEO Summit
10-12 November 2014 di Beijing, China)
35

Spirit membangun konektivitas ini harus ditunjang dengan berbagai macam
infrastruktur. Tanpa adanya pembangunan infrastruktur, maka jalur distribusi
antar setiap koridor sudah pasti akan terhambat. Keterhambatan distribusi tentu
saja akan membuat bengkaknya ongkos transportasi serta lambannya waktu
penyaluran barang dan jasa. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah
Indonesia mencanangkan program pembangunan infrastruktur secara besar-
besaran guna menunjang megaproyek MP3EI ini. Pada tahun 2014, sejak
terpilihnya Presiden Joko Widodo, pemerintah mulai mempercepat program
pembangunan infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan tol baru, bandara baru,
hingga pelabuhan baru. Dalam pembangunan infrastruktur ini, ketersediaan listrik
merupakan hal yang urgent. Pada saat ini, menurut berita yang dilansir dari
berbagai macam media massa, PLN menyatakan bahwa Indonesia mengalami
surplus listrik. Jawa Tengah surplus listrik sebesar 750 MW, Jawa Timur surplus
listrik sebanyak 2600 MW, NTT surplus listrik sebesar 90 MW, Papua surplus
listrik sebesar 59 MW, Sulawesi surplus listrik sebesar 70,9 MW, dan Kalimantan
surplus listrik sebesar 100 MW. Namun dengan rencana pembangunan industri
dengan skema MP3EI diatas, pemerintah menyatakan Indonesia akan kekurangan
listrik kedepannya. Untuk itu, pemerintahan Jokowi berencana untuk menambah
kapasitas listrik di Indonesia hingga berjumlah 35.000 MW, melalui
KepmenESDM No.74.K/21/MEM/2015 tentang Pengesahan Rencana Usaha
Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2024.

Tenaga listrik sendiri dapat dihasilkan dari berbagai macam sumber energi,
mulai dari air, angin, uap, batubara, panas bumi dan berbagai sumber energi
lainnya. Salah satu energi yang telah dan sedang dimanfaatkan pemerintah
Indonesia guna menambah kapasitas listrik di Indonesia adalah tenaga panas
bumi. Tenaga panas bumi dipilih karena potensinya yang besar di Indonesia.
Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki Ring of Fire
terbanyak di dunia. Ring of Fire merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para
ahli vulkanologi, yang mengacu pada banyaknya keberadaan gunung berapi di
berbagai pulau di Indonesia. Menurut riset yang dilakukan Geological Agency
pada tahun 2010, terdapat 276 gunung berapi yang tersebar di berbagai pulau di

36

Indonesia. 276 gunung berapi tersebut diperkirakan mampu menghasilkan energi
listrik sebesar 29 Giga Watt.

Sebelum MP3EI ditetapkan sebagai program nasional, pemerintah telah
membangun beberapa PLTPB di Indonesia, seperti di kawasan Dieng, Kamojang,
Sibayak, dan beberapa PLTPB lainnya. Setelah wacana tentang MP3EI mulai
muncul pada tahun 2010, pemerintah mulai menyiapkan diri untuk memperluas
usaha PLTPB di Indonesia. Pada tahun 2010, pemerintah menetapkan Gunung
Slamet sebagai Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) untuk PLTPB, melalui
Kepmen ESDM No.1557.K/30/MEM/2010. Kepmen tersebut menyebutkan
bahwa di Gunung Slamet, dapat diadakan usaha PLTPB dengan WKP seluas
24.660 Ha. Begitu juga dengan beberapa gunung lainnya, seperti Gunung Ciremai
dan Gunung Lawu, juga ditetapkan sebagai WKP Panas Bumi. Persiapan ini tentu
saja untuk menopang program MP3EI yang pada akhirnya baru disahkan pada
2011.

B. Tambal Sulam Peraturan Demi PLTPB Baturraden
1. Tambal Sulam Undang-Undang

Rencana pembangunan PLTPB di Indonesia bukan tanpa kendala. Kendati
telah memulai persiapannya pada tahun 2010, ternyata pemerintah Indonesia luput
akan beberapa pertentangan yang terjadi di dalam peraturan yang terkait dengan
PLTPB, kehutanan, dan lingkungan. Seluruh potensi panas bumi di Indonesia
terletak di kawasan konservasi, seperti hutan lindung. Kawasan hutan lindung
sendiri sejatinya adalah kawasan yang di dalamnya tidak boleh terdapat aktivitas
yang merusak, seperti penambangan.

Dalam UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, disebutkan bahwa
PLTPB dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan. Sementara dalam Pasal 38
Ayat 4 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa, “Pada
kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola
pertambangan terbuka”. Yang dimaksud penambangan terbuka (surface mining)
artinya penambangan tersebut dilakukan di atas permukaan tanah, ini lain dengan
penambangan tertutup yang mana perlu membuat terowongan untuk menjangkau
deposit di dalam bumi. Kegiatan pertambangan panas bumi merupakan

37

penambangan terbuka, sehingga ia terikat oleh ketentuan ini. Hutan lindung
dilarang untuk dilakukan aktifitas pertambangan karena hutan lindung memiliki
fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur
tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan
memelihara kesuburan tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 UU
Kehutanan. Jika dilakukan pertambangan, maka kerusakan ekosistem akan terjadi.

Pada tahun 2010, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
menerbitkan Kepmen ESDM Nomor 1557 k/30/MEM/2010, yang menetapkan
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Baturraden (PLTP Baturraden) sebagai
nama dari Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) untuk kegiatan panas bumi di
Gunung Slamet. Adapun WKP PLTP Baturraden memiliki luasan sebesar 24.660
Hektar. PLTP Baturraden mencakup 5 (lima) kabupaten, antara lain Brebes,
Banyumas, Purbalingga, Pemalang, dan Tegal. Kemudian pada 11 April 2011, PT
SAE memenangkan tender mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) berdasarkan
SK Gubernur Jateng Nomor 541/27/2011. Dari sini sudah lahir suatu pelanggaran
atas ketentuan Pasal 38 UU Kehutanan tentang larangan melakukan penambangan
di hutan lindung.

Untuk menghilangkan hambatan ini, pemerintah kemudian merevisi peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan tenaga panas bumi. Hambatan ini
kemudian dengan mudah diatasi pemerintah dengan membuat UU No. 21 Tahun
2014 Tentang Panas Bumi. Pada undang-undang ini, kegiatan PLTP dikategorikan
sebagai „jasa lingkungan‟ dan tidak lagi dianggap sebagai kegiatan pertambangan.
Karena bukan merupakan pertambangan, maka kegiatan panas bumi dapat
dilakukan di hutan lindung melalui skema izin pinjam pakai kawasan hutan.
Dengan skema deregulasi ini, hambatan pertama dalam pembangunan PLTPB di
Indonesia, bisa diatasi.

2. Tambal Sulam Izin Lingkungan
Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang dimaksud
analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal,
adalah kajian mengenai „dampak penting‟ suatu usaha dan/atau kegiatan yang

38

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Adapun yang
dimaksud dengan „Dampak Penting‟ menurut Pasal 1 angka 5, adalah perubahan
lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha
dan/atau Kegiatan. Kriteria dampak penting berdasar penjelasan Pasal 3 ayat (1)
terdiri atas :

a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana Usaha
dan/atau Kegiatan;
b. Luas wilayah penyebaran dampak;
c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
e. Sifat kumulatif dampak;
f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun dalam sebuah usaha yang tidak memiliki dampak penting, maka
usaha tersebut hanya diwajibkan menggunakan dokumen Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).
Sebagai sebuah kegiatan di hutan lindung yang memiliki dampak penting, maka
kegiatan panas bumi termasuk kategori wajib Amdal. Salah satu yang menjadi ciri
perbedaan UKL-UPL dan Amdal ialah pada proses pengesahannya. UKL-UPL
dapat terbit tanpa memerlukan partisipasi dari masyarakat, sedangkan Amdal
memerlukan partisipasi masyarakat, akademisi, dan bahkan diuji terlebih dahulu
dalam Sidang Amdal.

Tapi Menteri Lingkungan Hidup kemudian menerbitkan PermenLH Nomor 5
tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Pada Pasal 3 ayat (4), diatur
bahwa eksplorasi pertambangan Panas Bumi dikecualikan dari wajib Amdal.
Adapun pada pertambangan Panas Bumi, Amdal diwajibkan ketika proses
eksploitasi.

Padahal dalam sebuah kegiatan Panas Bumi, tahap eksplorasi merupakan
tahap yang perusakan lingkungannya paling destruktif karena memerlukan
pembabatan hutan lindung, untuk pembangunan jalan, pipa, dan landasan sumur
(wellpad). Di Gunung Slamet sendiri, tahap eksplorasi ini membutuhkan 675,7
hektar lahan yang diperoleh dari pembabatan hutan lindung. Melihat dari daya

39

kerusakannya, apakah memang proses ekplorasi ini tidak dianggap memiliki
dampak penting?

Akan tetapi tanpa adanya Amdal, konsekuensinya PT SAE tidak menganggap
kegiatan eksplorasi panas bumi sebagai kegiatan yang memiliki dampak penting
pada lingkungan hidup. Padahal berdasarkan analisis secara ekologi sebagaimana
telah dimuat di bab sebelumnya, terang sudah bahwa kegiatan eksplorasi memiliki
dampak penting. Dokumen UKL-UPL yang dipegang PT SAE sebagai landasan
kegiatan eksplorasi tidak dapat menganalisis dampak penting tersebut karena
memang UKL-UPL tidak berfungsi untuk melihat potensi kerusakan lingkungan
sejauh itu.

3. Tambal Sulam Masa Eksplorasi
Selanjutnya ialah perihal masa eksplorasi. Adapun eksplorasi adalah

rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia,
pengeboran uji, dan pengeboran sumur eksplorasi yang bertujuan untuk
memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan
mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi. Eksplorasi itu ibarat menyicipi
makanan, hanya mengambil sebagian kecil saja untuk sekedar mengetahui rasa
dan tekstur makanan. Kalau menyicipinya terus-terusan, itu namanya makan
besar. Inilah kenapa eksplorasi memiliki batas waktu, karena sekedar menyicipi
saja.

Dalam Pasal 22 UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, diatur
tentang masa eksplorasi panas bumi ialah 3 (tiga) tahun sejak IUP diterbitkan, lalu
dapat diperpanjang 2 (dua) tahun. Totalnya 5 (lima). Ini berarti PT SAE pada
awalnya hanya memiliki izin eksplorasi sampai 11 April 2016. Hal ini sesuai
dengan kewajiban mereka yang diatur di IUP berdasarkan SK Gubernur Jateng
541.1/27/2011:

“Selama jangka waktu IUP sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga,
pemegang IUP berkewajiban, (f). menyelesaikan pemboran paling sedikit 2
(dua) sumur eksplorasi, paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak
ditetapkannya Keputusan ini sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
yang berlaku.

40

(Sumber : Lampiran Perpres No. 32 Tahun 2011 halaman 11)

(Sumber : Lampiran Perpres No. 32 Tahun 2011 halaman 33)
41

Krisis Ekonomi Amerika Serikat dan Uni Eropa
pada 2008

Pemindahan pabrik-pabrik ke Asia, termasuk
Indonesia

Pembangunan infrastruktur
menurut skema MP3EI

Membutuhkan energi listrik, dengan target
35.000 MW.

Salah satunya dengan pembangunan PLTP
yang diperbanyak

Perubahan peraturan-perundang-undangan
untuk mempermudah pembangunan PLTP.

Termasuk perubahan status PLTP dari
kegiatan "Pertambangan" menjadi "Jasa
Lingkungan" sehingga diizinkan dibangun di

hutan lindung
(Skema Ekonomi-Politik PLTP di Indonesia)

42

Kemudian PT SAE mendapat perpanjangan pada tahun 2014 berdasarkan SK
Gubernur Jateng Nomor 541.1/004341/2014, sampai 11 April 2015. Dan terdapat
ketentuan apabila dipandang perlu, PT SAE dapat, “memperpanjang jangka waktu
eksplorasi ke-2 (dua) selama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa
perpanjangan ke-1 (satu) ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.” Mengingat
ini sudah 2017, seharusnya PT SAE tidak dapat melanjutkan eksplorasi.

Namun berkat perubahan UU Panas Bumi yang tadinya Nomor 27 tahun 2003
menjadi Nomor 21 Tahun 2014, masa eksplorasi tidak lagi maksimal 5 tahun,
melainkan menjadi 7 tahun sebagaimana dalam Pasal 31. Adapun IUP yang
dipegang PT SAE disesuaikan menjadi Izin Panas Bumi (IPB) berdasarkan
Kepmen ESDM Nomor 4577 K/30/MEM/2015. Hal ini dipertegas oleh Bambang
Purbiantoro selaku Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, pada Seminar Panas
Bumi di Auditorium Faperta Unsoed pada 24 Juli 2017 bahwa masa eksplorasi PT
SAE ialah sampai 11 April 2018.

Hal ini tentu masih bisa diperdebatkan apakah penyesuaian dari IUP menjadi
IPB hanyalah penyesuaian dari segi formil belaka (perubahan nama izin), ataukah
juga dapat mengubah segi materiilnya (mengubah hak dan kewajiban). Namun
seharusnya penyesuaian izin ini mesti dimaknai dari segi formil belaka, tidak
boleh sampai mengubah hak dan kewajiban. Analoginya seperti menyicipi
makanan tadi. Jika jangka waktu eksplorasi PT SAE bisa diotak-atik, hal ini tentu
berakibat pelik pada ekosistem hutan lindung Gunung Slamet. Di samping itu, jika
masa berlaku eksplorasi ini dapat diperpanjang dengan mengubah aturan, ini sama
saja dengan akrobat hukum yang mengacaukan kepastian hukum.

C. Berbagai Kecacatan dalam Perencanaan Proyek PLTPB Baturraden
1. Tidak Diakuinya Lereng Selatan Gunung Slamet sebagai Zona Merah Rawan

Bencana
Setiap adanya kegiatan pembangunan infrastruktur, pastinya menimbulkan
dampak lingkungan. Entah itu skala kecil ataupun besar. Jika kerusakannya
berdampak besar, tentu lebih baik kegiatan pembangunan tersebut tidak
diteruskan karena ongkos perbaikan kerusakannya akan memakan biaya yang tak
kalah besar dari kegiatan pembangunan infrastruktur itu sendiri. Besar atau

43

tidaknya suatu dampak kerusakan lingkungan dapat diukur dari perencanaan yang
dibuat. Dalam kasus pembangungn PLTPB Baturraden, daya kerusakan yang
ditimbulkan dari kegiatan eksplorasi dapat dilihat di dokumen lingkungan UKL-
UPL.

Telah dibuktikan di BAB sebelumnya, bahwa Lereng Selatan Gunung Slamet
masuk ke Zona Merah yang Rawan Bencana di Peta Kerentanan Gerakan Tanah.
Peta tersebut merupakan dokumen publik yang dapat diakses siapapun. Artinya,
tentu bukan hal yang sulit bagi PT SAE untuk mendapatkan peta tersebut. Namun
sayangnya peta tersebut tidak dijadikan dasar pertimbangan ilmiah bagi PT SAE
dalam menjalankan proses eksplorasinya. Di dalam dokumen lingkungan mereka
yaitu UKL-UPL, tidak ada sama sekali data tentang Peta Kerentanan Gerakan
Tanah.

Pada saat audiensi tanggal 18 Juli 2017 di Pendapa Sipanji, Tim Riset
Selamatkan Slamet juga menanyakan ke PT SAE yang waktu itu diwakili Cepi
Suryaman terkait Lereng Selatan Gunung Slamet sebagai Zona Merah. Namun
amat disesalkan PT SAE tidak mampu menjawab karena sedang tidak membawa
data. PT SAE berjanji di hadapan Bupati Banyumas dan Aliansi Selamatkan
Slamet akan menjawab pertanyaan tersebut pada acara Seminar Panas Bumi
tanggal 24 Juli. Bahkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, saat ditemui pada 19
Juli 2017 ketika kunjungan ke Purwokerto ikut mengarahkan Aliansi Selamatkan
Slamet untuk menghadiri Seminar Panas Bumi tanggal 24 Juli ini.

Kemudian pada tanggal 24 Juli 2017, PT SAE mengadakan Seminar Panas
Bumi di Auditorium Faperta Unsoed, dan pertanyaan yang sama dilontarkan
kembali oleh Aliansi Selamatkan Slamet. PT SAE yang pada waktu itu diwakili
Bintang Sasongko lagi-lagi tidak bisa menjawab pertanyaan dari aliansi, dan
malah berkata, “Saya nggak bisa jawab karena yang buat bukan saya.” Setelah
didesak oleh aliansi, akhirnya dari pihak PT SAE menjawab, “Data-data di UKL-
UPL mengenai peta, kami tidak sampai masuk ke bagaimana cara
mengumpulkannya, jadi kalau bertanya bukan ke kami.” Dari sini dapat dilihat
bahwa PT SAE tidak serius memerhatikan aspek kebencanaan. Padahal aspek
tersebut sangatlah penting, mengingat di Lereng Selatan Gunung Slamet masih
banyak masyarakat yang bergantung dari Gunung Slamet.

44

Hal ini melanggar Pasal 2 huruf f UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur bahwa perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada asas kehati-hatian. Yang
dimaksud „asas kehati-hatian‟ dalam UU tersebut adalah, bahwa ketidakpastian
mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda
langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Tapi bukannya meminimalisasi atau
menghindari, PT SAE malah seperti lari dari tanggungjawab, malah mengatakan
tidak tahu menahu di depan publik.

2. Ketidakjelasan Penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah
Salah satu yang menjadi kekhawatiran masyarakat dalam proyek ini ialah

perihal sumber air. Dalam melakukan kegiatan panas bumi ini membutuhkan air
untuk proses pengeboran maupun proses injeksi dalam produksi listrik.

Dalam dokumen UKL-UPL, dikatakan bahwa dalam masa eksplorasi akan
menggunakan air permukaan dan air tanah. Air permukaan yang akan diambil
ialah dari Sungai Banjaran dan Sungai Logawa, yang keduanya mengalir di
sepanjang Kecamatan Cilongok dan Karanglewas. Namun tidak dijelaskan berapa
jumlah air permukaan yang akan digunakan.

Sedangkan penggunaan air tanah diperuntukkan mengantisipasi kekurangan
air untuk pemboran. Nantinya akan dibuat sumur bor air tanah. Lokasi pemboran
air tanah ditentukan kemudian setelah dilakukan kajian lebih lanjut. Jumlah air
tanah yang akan digunakan demi keperluan pemboran ini juga tidak dijelaskan di
dalam UKL-UPL.

Padahal dapat dilihat di gambar di atas, Gunung Slamet merupakan sumber
mata air karena ada tutupan hutan lindungnya. Daerah Aliran Sungai di Lereng
Selatan Gunung Slamet saling terhubung satu sama lain sehingga jika ada titik
yang diambil airnya maka akan berdampak pada sumber air yang lain. Sehingga
PT SAE seharusnya memiliki kejelasan pada titik mana air yang akan diambil
(dalam hal ini air tanah), dan berapa jumlah air yang diperlukan. Namun ternyata

45

di dokumen lingkungan UKL-UPL, hal tersebut tidak dijelaskan sehingga hal ini
menimbulkan ketidakpastian di tengah-tengah masyarakat.

Pada poin ini dapat dikatakan bahwa lagi-lagi terdapat perencanaan yang
kacau terkait kegiatan PLTPB Baturraden, terutama dalam hal penggunaan air
tanah dan air permukaan. Sudah menjadi pengetahuan umum jika warga desa
sangat rentan konflik sosial jika terjadi krisis air. Baik itu krisis dalam hal
penurunan kualitas air (kandungan-kandungan di airnya) maupun kuantitasnya
(jumlah debit air). Dan perencanaan yang kacau inilah yang dapat menjadi sebab
utama jika sampai muncul adanya bentrokan di masyarakat.

Dalam Pasal 2 huruf h UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi,
disebutkan bahwa penyelenggaraan kegiatan panas bumi harus dilandaskan pada
asas keamanan dan keselamatan. Dalam penjelasan Undang-Undangnya, yang
dimaksud dengan „asas keamanan dan keselamatan‟ adalah bahwa
penyelenggaraan Panas Bumi harus memperhatikan keamanan, keselamatan, dan
lingkungan hidup. Dalam kasus ini telah dapat dilihat sendiri bahwa yang terjadi
justru yang muncul adalah ancaman adanya ketidakamanan dan ketidakselamatan
atas lingkungan hidup.

3. Hutan yang Terus Berkurang
Hutan merupakan sebuah kawasan yang memiliki tumbuhan-tumbuhan lebat

yang berisi pohon, semak, rumput, paku-pakuan, jamur, dan lain sebagainya yang
menempati sebuah daerah yang cukup luas. Menurut UU No. 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan, pengertian “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan
dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat
dipisahkan”. Terdapat 4 unsur yang ada didalamnya, meliputi : suatu kesatuan
ekosistem, berupa hamparan lahan, berisi sumberdaya alam hayati beserta alam
lingkungannya, dan mampu memberi manfaat secara lestari.

PT SAE menyebutkan bahwa tata guna lahan hutan Gunung Slamet secara
garis besar dapat dibagi menjadi tiga area yaitu hutan lindung, hutan produksi
terbatas, dan areal penggunaan lain. Hutan lindung dalam WKP PLTP Baturraden
merupakan daerah resapan air yang berguna sebagai pemasok air ke dalam sistem

46

reservoir. Penyebaran daerah resapan air ini meliputi Banyumas, Purbalingga,
Pemalang, Tegal, dan Brebes.

Hutan lindung secara tata guna lahan merupakan kawasan yang hutan yang
khusus digunakan sebagai kawasan konservasi/perlindungan ekosistem secara
utuh sebagaimana diatur oleh UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang.
Kemudian dalam Pasal 20 ayat (1) huruf (c) menyatakan hutan lindung adalah
kawasan lindung yang harus dilindungi.

Selanjutnya menurut Pasal 18 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(selanjutnya disebut UU Kehutanan) Pemerintah berkewajiban mempertahankan
kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran
sungai, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan
manfaat ekonomi masyarakat setempat. Selanjutnya kewajiban pemerintah
tersebut dijelaskan dalam ayat (2) untuk mempertahankan luasan kawasan hutan
minimal dengan luas 30% (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan
atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Laju deforestasi di Pulau Jawa sebesar 2.500 hektar per tahun, atau sekitar
0,2% dari total angka deforestasi di Indonesia. Berdasarkan data kehutanan tahun
2006 luas hutan di Pulau Jawa yang tersisa hanya sekitar 11% (sebelas persen)
dari total luas Pulau Jawa 13 juta hektar, dan hutan lindung gunung slamet
termasuk dalam sebagian kecil hutan yang tersisa di pulau jawa.11 Artinya, luas
kawasan hutan yang tersisa di pulau jawa bahkan tidak memenuhi luasan minimal
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Kehutanan.

Dengan sempitnya luasan hutan yang tersisa di pulau jawa, seharusnya
pemerintah berkewajiban mempertahankannya guna optimalisasi manfaat
lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. Bukan
justru digunakan untuk kepentingan yang berdampak buruk bagi lingkungan dan
masyarakat sebagaimana pembangunan megaproyek PLTP di Gunung Slamet
oleh PT SAE. Berdasarkan UKL-UPL PT SAE, pembangunan PLTP Baturraden
akan mengubah fungsi pokok kawasan hutan yang mencakup perubahan (1)
system hidrologi; (2) defragmentasi habitat satwa liar; (3) penurunan kualitas air
dan tanah. Karena terjadi perubahan fungsi pokok kawasan hutan yang cukup

11 http://www.antaranews.com/berita/26789/luas-hutan-di-pulau-jawa-tinggal-11-persen

47

signifikan, maka kegiatan usaha panas bumi yang dilakukan oleh PT. SAE
sejatinya melanggar Pasal 38 ayat (2) UU Kehutanan yang menyatakan bahwa
Penggunaan kawasan hutan dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok
kawasan hutan.

Kegiatan usaha panas bumi PT. SAE yang didasarkan atas keputusan
gubernur jawa tengah No. 541.1/27/2011 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)
panas bumi telah nyata dan jelas bertentangan dengan Pasal 18 dan Pasal 38 UU
Kehutanan. Pemberian ijin kepada PT SAE oleh pemerintah ialah bukti dari
tindakan pemerintah yang melanggar asas kepastian hukum sebagai salah satu
dari asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 3
angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang menyatakan bahwa setiap
kebijakan penyelenggaraan negara harus mengutamakan landasan peraturan
perundang-undangan. Oleh karenanya ijin tersebut haruslah batal demi hukum
karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum
pemerintahan yang baik.

4. Tentang Sosialisasi yang Minim
Eksplorasi panas bumi PT SAE sebagai usaha yang wajib UKL-UPL telah

memiliki izin lingkungan berdasarkan Rekomendasi Badan Lingkungan Hidup
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 660.1/BLH.II/1374 Tentang
Rekomendasi UKL-UPL Eksplorasi Panas Bumi WKP Baturraden Oleh PT SAE.
Dalam rekomendasi UKL-UPL tersebut, terdapat kewajiban untuk :

a. Melakukan sosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat sebelum
kegiatan eksplorasi panas bumi dilakukan;

b. Melakukan musyawarah dan permufakatan dalam pengadaan lahan milik
masyarakat;

c. Melibatkan tenaga kerja di sekitar lokasi kegiatan dalam pelaksanaan
kegiatan pembangunan sarana pendukung dan pelaksanaan eksplorasi
panas bumi sesuai dengan kebutuhan;

d. Melakukan perbaikan kembali kerusakan jalan akibat pengangkutan
material dan peralatan, minimal sesuai dengan kondisi sebelumnya;

e. Melakukan pengelolaan air dan lumpur hasil pengeboran dengan
pencegahan dan pengendalian pencemaran udara, tanah dan air sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

48

f. Melakukan penanaman pohon kembali di lokasi kegiatan yang dilakukan
penebangan pohon sesuai dengan jenis dan kondisi agroklimat setempat;
serta

g. Melakukan perbaikan lingkungan hidup kembali seperti kondisi
sebelumnya apabila kegiatan eksplorasi tidak dilanjutkan ke tahap
eksploitasi.

Dalam prakteknya, ada beberapa kewajiban yang tidak dipenuhi oleh PT SAE
yaitu masih banyak masyarakat yang tidak mengerti terkait dampak eksplorasi
panas bumi. Masih banyak warga di desa yang mengerti bahwa akan dibangun
jalan tol di Gunung Slamet. Kalau pun ada yang sudah mengerti bahwa itu akan
dibangun PLTP, kebanyakan tidak ada yang paham apa itu sebenarnya PLTP dan
bagaimana dampak-dampaknya. Di daerah Banyumas khususnya, kebanyakan
yang mengerti tentang proyek PLTP Baturraden di Gunung Slamet justru
mendapat informasi baru-baru pada tahun 2016 dan 2017. Padahal PT SAE telah
memperoleh izin sejak 2011. Bahkan di dalam Rekomendasi UKL-UPL terdapat
kewajiban untuk “Melakukan sosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat
sebelum kegiatan eksplorasi panas bumi dilakukan.”

Dalam Pasal 37 UU PPLH, diatur sebagai berikut :
Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila:
a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat

hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau
pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam
keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi
UKLUPL; atau
c. kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak
dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Maka dengan demikian sudah sepantasnya jika izin lingkungan PT SAE
dicabut, dan seluruh kegiatan eksplorasi dihentikan karena telah bertentangan
dengan kewajibannya.

5. Wewenang Bupati
Sudah semestinya seluruh perizinan yang dimiliki oleh PT SAE segera

dicabut oleh pemerintah karena menimbulkan ancaman dan dampak lingkungan
yang sangat serius bagi kehidupan. Bupati sebagai kepala daerah juga berwenang

49

dan berkewajiban untuk mengambil tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 65
ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan
bahwa tugas Kepala daerah ialah memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; selanjutnya dijelaskan
pada Pasal 65 ayat (2) huruf d bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tersebut kepala daerah berwenang mengambil tindakan
tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau
masyarakat.

Bupati juga dapat memberi rekomendasi kepada Gubernur, Menteri, dan
Presiden atas kecacatan-kecacatan baik secara hukum, sosial, budaya, maupun
ekologi yang dilakukan oleh PT SAE. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8
huruf c bahwa Pemerintah Kabupaten memiliki fungsi pengawasan.

50