LAPORAN AKTUALISASI

LAPORAN AKTUALISASI
NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

DIGITALISASI INFORMASI LAYANAN ALUR PERKARA DALAM BENTUK
AUDIOBOOK PADA PENGADILAN NEGERI PAGAR ALAM

Oleh:
ROSYANA DWI YUNITA,S.H
NIP: 199606072022032018

Peserta Latihan Dasar CPNS Gol. III
Angkatan XII

PUSDIKLAT MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN
BADAN LITBANG DIKLAT HUKUM DAN PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BOGOR
2022

LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PNS

Nama : Rosyana Dwi Yunita, S.H.
NIP : 199606072022032018
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Pagar Alam
Tempat Aktualisasi : Pengadilan Negeri Pagar Alam

TELAH DISETUJUI
PADA HARI ………..

PEMBIMBING MENTOR

Dr. H. Farhat Syukri,S.E.,M.Si. Fakhrizal,S.Kom.,S.H.
NIP.196308151983021002 NIP.198108132005021002

i

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas
limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulisan Laporan Aktualisasi
ini dapat diselesaikan. Laporan Aktualisasi yang mengambil core isu
“Digitalisasi informasi layanan alur perkara dalam bentuk audiobook pada
pengadilan negeri pagar alam” Laporan ini dibuat untuk memenuhi tugas pada
kegiatan Latihan Dasar Golongan III, sebagai upaya proses aktualiasi nilai-nilai
dasar PNS/ASN dilingkungan kerja masing-masing:

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini
penulis bermaksud untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-
dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. selaku Ketua
Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Bapak Dr. Farhat Syukri,S.E.,M.Si. selaku coach yang senantiasa
dengan sabar, cermat, teliti dan sepenuh hati membimbing penulis
dalam menyusun laporan aktualisasi;

3. Bapak Roni Susanta, S.H.,M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Pagar
Alam yang telah banyak membantu dalam memberikan saran dan
masukan mengenai perkiraan program kegiatan dalam pelaksanaan
laporan aktualisasi di instansi;

4. Bapak Fakhrizal, S.Kom.,S.H. sebagai mentor penulis yang telah
banyak membantu dalam memberikan saran dan masukan mengenai
perkiraan program kegiatan dalam pelaksanaan laporan aktualisasi di
instansi;

ii

5. Orang tua yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun
material kepada penulis setiap saat sehingga penulis memiliki kekuatan
dalam menyelesaikan semua kewajiban penulis pada masa prajabatan;

6. Seluruh staff Pengadilan Negeri Pagar Alam yang telah memberikan
bantuan dalam pelaksanaan laporan aktualisasi;

7. Teman-teman anggota kelompok II angkatan XII dan seluruh peserta
Latsar CPNS Golongan III Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun
2022;
Dalam penyusunan laporan aktualisasi dengan penuh kesabaran, kerja

keras, dan pertolongan dari Allah akhirnya laporan aktualisasi ini dapat
diselesaikan. Semoga laporan aktualisasi ini dapat berguna dengan baik bagi
penulis dan pembaca.

Pagar Alam, ….. 2022

Rosyana Dwi Yunita, S.H
NIP. 199606072022032018

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Identifikasi Isu di Pengadilan Negeri Pagar Alam……….. 17
Tabel 3.2 Pembuktian/Evidence dari Isu……………………………... 23
Tabel 3.3 Analisis Isu Menggunakan APKL………………………….. 25
Tabel 3.4 Analisis Isu Menggunakan USG…………………………... 27
Tabel 3.5 Diagram Fish Bone…………………………………………. 29
Tabel 3.6 Gagasan Pemecah Isu……………………………………... 30
Tabel 3.7 Kegiatan Kreatif Pemecah Isu……………………………... 32

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Pengadilan Negeri Pagar
Gambar 2.2 Alam……………………………………………………… 10
Gedung Pengadilan Negeri Pagar Alam…………….. 12

v

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN………………………………………………… i
KATA PENGANTAR……………………………………………………….. ii
DAFTAR TABEL……………………………………………………………. iv
DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………. v
DAFTAR ISI…………………………………………………………………. vi
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang……………………………………………………… 1
B. Tujuan dan Manfaat Aktualisasi…………………………………… 4
C. Ruang Lingkup……………………………………………………… 5
BAB II DESKRIPSI ORGANISASI
A. Tusi, Visi, Misi dan Nilai Organisasi………………………………. 7
B. Struktur Organisasi…………………………………………………. 9
C. Gambaran Unit Kerja dan Tusi Peserta …………………………. 11
BAB III ANALISA ISU DAN GAGASAN PEMECAH ISU
A. Identifikasi Isu……………………………………………………….. 15
B. Isu Utama dan Gagasan Pemecah Isu…………………………... 25
C. Kegiatan-Kegiatan Kreatif Pemecah Isu…………………………. 32

vi

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pegawai negeri sipil yang saat ini disebut sebagai Aparatur Sipil

Negara (ASN) mempunyai peranan penting dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya, Hal ini sejalan dengan amanat UU No.5 Tahun 2014 Tentang
aparatur sipil Negara yang menjelaskan tugas dan fungsi ASN yaitu
Pelaksana kebijakan publik, Pelayan publik, dan Perekat dan pemersatu
bangsa.

Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan merujuk Pasal 63 ayat (3) dan ayat
(4), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) wajib menjalani masa percobaan
yang dilaksanakan melalui proses diklat terintegrasi untuk membangun
integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan
kebangsaan, serta karakter kepribadian yang unggul, bertanggung jawab
dan memperkuat profesionalisme dalam kompetensi bidang. Kemudian
PNS diharapkan dapat turut serta mengembangkan lingkungan kerja yang
positif untuk membantu pembentukan etika dan aturan perilaku organisasi
demi mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas nantinya setelah
menjadi PNS Penuh. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya
manusia dalam sebuah organisasi perlu ditingkatkan, salah satunya dengan
Pendidikan dan Pelatihan Dasar (Latsar) sesuai dengan Peraturan
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka
penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi
pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.
Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu

1

dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development)
serta melalui pembangunan ekonomi dan social (economic and social
development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran seluruh masyarakat. (modul wawasan kebangsaan, p.56)

Adanya Core Values ASN atau nilai dasar yang sama untuk
menyatukan visi dan misi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada
masyarakat, perlunya kolaborasi antar instansi dengan core value ASN
BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis,
Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) dan Employer Branding (Bangga Melayani
Bangsa) resmi diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko
Widodo. Sosialisasi core value ASN ini juga telah disosialisasikan untuk
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia pada hari
Kamis, 24 februari 2021. (Sumber : website badilum, 2022).

Dengan adanya core value ASN BerAKHLAK yang sudah
disosialisasikan diharapkan dapat di internalisasikan dan diimplementasikan
kepada seluruh ASN di lingkungan peradilan umum, termasuk di Pengadilan
Negeri Pagar Alam. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan
publik, pelayan publik dan pemersatu bangsa. ASN berfungsi, bertugas dan
berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pembina
kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk itu
ASN harus mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam
menjalankan fungsi dan tugasnya tersebut. Harus mengutamakan
pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik. (Irawati, 2017, p.10)

Dalam rangka mewujudkan pelayanan public yang dapat
mengakomodir seluruh pengguna layanan tanpa adanya diskriminasi
terutamauntuk kelompok disabilitas dituangkan daan diatur dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor
8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah

2

Republik IndonesiaNomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak

Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, Surat Keputusan

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor

1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanakaan Pelayanan

bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri,

telah menagamanatkan bahwa setiap orang yang termasuk kedalam

kelompok masyarakat rentan berhak untuk mendapatkan perlakuan dan

perlindungan lebih, berkaitan dengan kekhususannya.

Sejalan dengan salah satu Nilai Utama Mahkamah Agung RI yaitu

perlakuan sama di hadapan hukum, seluruh Pengadilan Tinggi dan

Pengadilan Negeri harus memastikan bahwa system peradilan dapat

diakses dan digunakan oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas,

yaitu dengan mengakomodir kebutuhannya baik dalam hak sarana-

prasarana, prosedur hukum, paradigma aparatur pengadilan,sehingga

penyandang disabilitas dapat terhindar dari hambatan dan diskriminasi

ketika beracara atau menerima layanan di pengadilan.

Laporan aktualisasi yang dibuat berangkat dari permasalahan

mengenai kurang optimalnya pelayanan bagi disabilitas di Pengadilan

Negeri Pagar Alam. Kendala yang di hadapi adalah fasilitas disabilitas yang

ada di Pengadilan Negeri Pagar Alam belum sepenuhnya mengakomodir

pengguna layanan penyandang disabillitas. Isu ini bersinggungan dengan

tema wajib laporan aktualisasi Latihan dasar CPNS Pusdiklat Menpim MA
tahun 2022 yaitu “Memperkuat akses keadilan bagi kelompok rentan yaitu

perempuan, anak dan penyandang disabilitas melalui penguatan peraturan
layanan dan akses disabilitas di setiap lini pengadilan .”

Penulis mengangkat isu ini karena dalam melaksanakan tugas sebagai

staff pada Pengadilan Negeri Pagar Alam mengamati bahwa fasilitas

disabilitas yang ada di Pengadilan Negeri Pagar Alam belum sepenuhnya

mengakomodir kebutuhan pengguna layanan khususnya penyandang

3

disabilitas. Khususnya fasilitas informasi alur perkara yang terdapat masih
berbentuk manual belum mengakomodir kebutuhan pengguna layanan
penyandang disabilitas, serta informasi yang belum terdigitalisasi. Padahal
saat ini seluruh satuan kerja dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman
kearah digital sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan.

Dari gagasan tersebut, maka diangkat isu yang telah dirumuskan ke
dalam judul: “Digitalisasi Informasi Layanan Alur Perkara Pengadilan Dalam
Bentuk Audiobook Pada Pengadilan Negeri Pagar Alam”

B. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan aktualisasi Core
Values ASN pada Pengadilan Negeri Pagar Alam ini adalah sebagai
berikut :
a. Membentuk ASN yang berkarakter, berintegritas, professional, mampu
menjalankan tugas dan perannya sebagai pelayan publik.
b. Membentuk ASN yang mampu mengidentifikasi dan
mengimplementasikan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu Berorientasi
Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan
Kolaboratif (BerAKHLAK) ke dalam tugas dan fungsi jabatan.
c. ASN memperoleh pengalaman nyata tentang penerapan nilai dasar
BerAKHLAK dalam bentuk sikap, perilaku, dan disiplin yang diterapkan
di satuan kerja.
d. Membentuk ASN yang mampu memahami dan menjalankan tugas
serta fungsi sebagai pegawai Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan
mengaktualisasikan peran dan kedudukan ASN berdasarkan nilai-nilai
profesi ASN.

4

e. Membentuk ASN yang mampu menganalisa dampak dan bahaya
apabila tidak teraktualisasikannya nilai-nilai dasar profesi ASN serta
Peran dan Kedudukan ASN dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).

Adapun tujuan khususnya yaitu, Digitalisasi informasi layanan alur
perkara dalam bentuk audiobook pada pengadilan negeri pagar alam di
Pengadilan Negeri Pagar Alam.

2. Manfaat
Adapun manfaat dari penyusunan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar
profesi ASN adalah sebagai berikut :
a. Bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS yaitu sebagai bentuk perwujudan
pelaksanaan nilai-nilai BerAKHLAK serta kedudukan dan peran PNS
dalam NKRI di Pengadilan Negeri Pagar Alam.
b. Bagi Unit Kerja bermanfaat untuk membantu mengoptimalisasikan
pelaksanaan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta
pendidikan pelatihan dasar CPNS.
c. Bagi Organisasi dan stakeholder bermanfaat sebagai kerangka acuan
satuan kerja dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS
dalam mempercepat pencapaian visi dan misi satuan kerja.

C. Ruang Lingkup

Pada sistem diklat prajabatan pola baru ini, peserta diminta mampu
mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil, yang terdiri
dari nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK) serta
memahami PNS dalam NKRI (Manajemen ASN dan Smart ASN), dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab di instansi masing-masing.

5

Aktualisasi nilai-nilai dasar profesi pegawai negeri sipil dilaksanakan pada
saat off campus selama 25 hari, yaitu dari tanggal 01 Oktober 2022 sampai
dengan 5 November 2022. Tempat pelaksanaan aktualisasi adalah di
satuan kerja yaitu Pengadilan Negeri Pagar Alam, Sumatera Selatan.

Gagasan kegiatan yang akan dilakukan pada tahap aktualisasi
(habituasi) adalah:

1. Melakukan rapat koordinasi dengan pimpinan pengadilan dan unit-
unit kerja terkait di Pengadilan Negeri Pagar Alam;

2. Mempersiapkan informasi terkait prosedur alur perkara baik pidana,
perdata dan terkait bantuan hukum.

3. Proses pembuatan, pengeditan, dan finalisasi audiobook.
4. Proses pembuatan QR-Code dan mencetak QR-Code dalam

bentuk stiker.
5. Membuat Laporan Aktualisasi serta melaporkan hasil aktualisasi

kepada mentor

6

BAB II

DESKRIPSI ORGANISASI

A. Tusi, Visi, Misi, dan Nilai Organisasi
1. Tugas dan Fungsi
Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah
melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu
memutuskan suatu sengketa/meyelesaikan suatu masalah hukum guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,
dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.
Amandemen Ketiga Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman
dengan menyatakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan”. Di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 juga
dikemukakan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum
Republik Indonesia”.
a. Tugas Pokok
Sesuai dengan Pasal 50 BAB Kekuasaan Pengadilan, Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum,
Pengadilan Negeri Pagar Alam mempunyai tugas dan
wewenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan
perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama;

7

b. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pengadilan Negeri Pagar
Alam memiliki fungsi:
1) Melaksanakan penerapan/penegakan hukum yang mandiri
dan berkualitas pada tingkat pertama di wilayah hukum Kota
Pagar Alam.
2) Memberikan pelayanan dan bantuan tentang hukum bagi
masyarakat atau pencari keadilan di wilayah hukum yang
mencakup Kota Pagar Alam.
3) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang
hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukum yang
mencakup Kota Pagar Alam

2. Visi, Misi, dan Nilai-Nilai Organisasi
a. Visi misi dan Nilai-nilai Organisasi Mahkamah Agung
Visi Mahkamah Agung ialah Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia
Yang Agung. Untuk mewujudkan visinya, Mahkamah Agung memiliki
4 (empat) misi yaitu :
1) Menjaga kemandirian badan peradilan;
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan;
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
b. Visi, misi dan Nilai-nilai Organisasi Pengadilan Negeri Pagar Alam
Visi Pengadilan Negeri Pagar Alam ialah Mewujudkan Pengadilan
Negeri Pagaralam Yang Agung. Untuk mewujudkan visi tersebut,
Pengadilan Negeri Pagar Alam memiliki misi yaitu
1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Pagaralam.
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan

8

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri
Pagaralam

4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri
Pagaralam

Sedangkan nilai-nilai organisasi Mahkamah Agung ada 8 (delapan)
yaitu Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas,
Keterbukaan, Ketidak berpihakan, dan Perlakuan yang sama di depan
hukum. Nilai-nilai tersebut dipedomani oleh seluruh badan peradilan yang
berada dibawah wewenang Mahkamah Agung, baik itu Badan Peradilan
Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer, dan Badan
Peradilan Tata Usaha Negara. Tujuan dari 8 Nilai Utama ialah pedoman
untuk meningkatkan profesionalitas dan integritas aparatur pengadilan baik
dalam penyelesaian perkara serta pelayanan kepada para pihak pencari
keadilan. Nilai tersebut haruslah tertancap kuat dan diimplementasikan
dalam pikiran, ucapan, serta tindakan individu dalam kehidupan
berorganisasi dalam lingkup peradilan.1

B. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Pengadilan Negeri Pagar Alam. Pengadilan
Negeri Pagar Alam merupakan Pengadilan Negeri Kelas II yang memiliki
struktur organisasi seperti berikut:

1. Ketua;
2. Wakil Ketua;
3. Hakim-hakim;
4. Panitera, yang bertanggungjawab langsung dengan:

a. Panitera Muda Pidana

1 https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/menggema-delapan-
nilai-utama-mahkamah-agung, diakses pada 19 September 2022 pukul 14.30 WIB.

9

b. Panitera Muda Perdata
c. Panitera Muda Hukum
d. Panitera Pengganti
e. Jurusita;
5. Sekretaris, yang bertanggungjawab langsung dengan:
a. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum
c. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan

Pelaporan
d. Bendahara

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Pengadilan Negeri Pagar Alam

10

C. Gambaran Unit Kerja dan Tusi Peserta
Pengadilan Negeri Pagar Alam awalnya merupakan tempat sidang

bagi Pengadilan Negeri Lahat, akhirnya berdiri mandiri sejak Januari
2012. Pengadilan Negeri Pagar Alam dibentuk berdasar keputusan
Presiden RI Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 kemudian
diresmikan pada tanggal 16 November 2011 oleh Ketua Mahkamah
Agung RI, Dr. Harifin Andi Tumpa, S.H., M.H., di Labuan Bajo, Nusa
Tenggara Timur. Peresmian Pengadilan Negeri Pagar Alam bersamaan
dengan peresmian 15 Pengadilan Agama dan 5 Pengadilan Negeri baru
lainnya.

Pengadilan Negeri Pagar Alam telah menjalankan tugas dan
fungsinya sejak 2 Januari 2012. Pada awal berdirinya hanya
menggunakan inventaris Tempat Sidang (Zitting Plaats) Pengadilan
Negeri Lahat ditambah dengan inventaris dari Pemerintah Kota Pagar
Alam. Peralatan komputer masih sangat kurang dan beberapa unit
diantaranya berupa milik pribadi para pegawai. Walaupun dalam kondisi

yang demikian tidak mengurangi pelayanan kepada masyarakat
pencari keadilan (justitiabelen). Tugas dan Fungsi Pokok Pengadilan
tetap dapat dijalankan. Tidak ada hambatan yang signifikan. Memeriksa,
memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata
tetap dapat dijalankan sebagaimana yang diamatkan oleh Pasal 50 UU
No.2 Tahun 1986. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)/ Case
Tracking System versi 2 (CTS.2) telah berjalan secara normal.

Untuk pertama kalinya jabatan Ketua Pengadilan Negeri Pagar
Alam dijabat oleh Fahren, SH. M.Hum. Pelantikan Ketua Pengadilan
dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Desember 2011 di Ruang Utama
Pengadilan Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang,
Sugeng Achmad Yudhi,SH. Wakil Ketua Pengadilan dijabat oleh Harun
Yulianto,SH. Dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam,

11

Fahren,SH.M.Hum di Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Selasa,
13 Maret 2012. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Pagar Alam
dijabat oleh Astan, SH. dilantik oleh Ketua Pengadilan, Fahren, S.H.,
M.Hum, di Ruang Utama Pengadilan Tinggi Palembang pada hari yang
bersamaan, Rabu, 28 Desember 2011.

Tempat Sidang (zitting plaats) Pengadilan Negeri Lahat ditempati
sebagai kantor Pengadilan Negeri Pagar Alam sejak Senin, 2 Januari
2012 hingga Rabu, 8 Mei 2013. Selama 1 tahun 4 bulan dan 6 hari
berkantor di ex- Tempat Sidang (zitting plaats) Pengadilan Negeri Lahat
ini. Kemudian sejak Rabu, 8 Mei 2013 Pengadilan Negeri Pagar Alam
berkantor di gedung baru di Kompleks Perkantoran Gunung Gare di Kaki
Gunung Dempo Kota Pagar Alam.

Gambar 2.2
Gedung Pengadilan Negeri Pagar Alam

12

Sesuai dengan Surat Keputusan (SK) CPNS Mahkamah Agung,
peserta ditempatkan pada bagian Kepaniteraan Pidana sebagai Staf
Kepaniteraan Pidana namun saat ini peserta diperbantukan sebagai staff
kepaniteraan Hukum. Adapun uraian tugas peserta adalah :

a. Sebagai Petugas PTSP (Tim II);
b. Merekap laporan, pelaporan online di Kepaniteraan Pidana dan

Perdata;
c. Mengetik dan membalas surat keluar;
d. Menyimpan dan mengarsipkan berkas perkara yang sudah

diminutasi;
e. Membantu pendaftaran badan-badan hukum, pendaftaran akta

notaris, CV, dan legalisir;
f. Membuat grafik perkara pidana dan perkara perdata pada papan

visual;
g. Pelaksanaan SKM dan IPK;
h. Petugas informasi dan Pengaduan;
i. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

13

Gambar 2.3
Uraian Tugas Peserta

14

BAB III

ANALISA ISU DAN GAGASAN PEMECAH ISU

A. Identifikasi Isu
Rancangan Aktualisasi ini dibuat berdasarkan isu-isu yang relevan

yang terdapat dalam unit satuan kerja (satker), yang mana dalam hal ini
satker tersebut adalah Pengadilan Negeri Pagar Alam. Secara umum isu
diartikan sebagai suatu fenomena/kejadian yang diartikan sebagai masalah,
sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia isu adalah masalah
yang dikedepankan untuk ditanggapi; kabar yang tidak jelas asal usulnya
dan tidak terjamin kebenarannya; kabar angin; desas desus.2 Isu yang
dipaparkan pada rancangan aktualisasi ini terkait dengan mata pelatihan
Manajemen ASN dan Smart ASN.

Ada 3 faktor yang dapat memengaruhi penetapan isu, yaitu
kemampuan melakukan environmental scanning, problem solving dan
analysis. Environmental scanning artinya peduli terhadap masalah dalam
organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. Problem solving
artinya mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu
memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Analysis artinya
mampu berpikir konseptual, mampu mengidentifikasi dampak/manfaat dari
sebuah pilihan kebijakan/ kegiatan.

Pengadilan Negeri Pagar Alam merupakan pengadilan yang tergolong
muda, karena pengadilan ini baru berdiri pada Januari 2012. Sehingga
Pengadilan Negeri Pagar Alam sedang berupaya untuk memberikan
pelayanan yang nyaman dan terbaik kepada pengguna layanan, yang

2 Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi 0.4.1, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia

15

setara dengan pengadilan negeri lainnya. Sebagai pengadilan baru, masih
terdapat beberapa isu yang ada di Pengadilan Negeri Pagar Alam hingga
sekarang ini. Berikut beberapa isu yang penulis temukan di Pengadilan
Negeri Pagar Alam:

16

TAB
Isu Aktual di Pengad

No Isu Deskripsi isu

1. Tidak tersedianya Fasilitas kursi tunggu bagi

tanda khusus pengunjung sidang masih

pada kursi tunggu bersifat umum, tidak ada

dan ruang tunggu penanda atau penunjuk

pengunjung bahwa salah satu sisinya

sidang serta merupakan tempat yang

penanda ruang dikhususkan bagi

yang ramah bagi penyandang disabilitas. Pun

pengunjung untuk penanda ruang seperti

sidang ruang sidang, toilet, pintu

penyandang masuk dan penanda ruang

disabilitas. tunggu masih berbentuk huruf

biasa yang tidak dilengkapi

dengan huruf braille sehingga

menyulitkan bagi penyandang

disabilitas tuna netra.

1

BEL 3.1
dilan Negeri Pagar Alam

Kedudukan dan Peran ASN dalam NKRI

Manajemen ASN Smart ASN

Kaitan isu dengan nilai ASN pun dituntut menjadi

manajemen ASN dsini ialah pribadi yang smart atau

mengenai salah satu fungsi menjadi Smart ASN dengan

ASN itu sendiri yaitu terus meg-upgrade

sebagai pelayan public. kemampuan dibidang

ASN dituntut Memberikan digital. Kaitannya dengan

pelayanan publik yang isu ini ialah ASN untuk

professional dan berkualitas mencari tahu hal-hal terkait

kepada seluruh lapisan fasilitas penunjang yang

masyarakat tidak dibutuhkan pengguna

memandang apapun. layanan berkebutuhan

Siapapun berhak mendapat khusus melalui sosial media

pelayanan dan fasilitas dan terus menciptakan

penunjang yang optimal. inovasi-inovasi terbaru

Salah satunya dengan sesuai dengan

menyediakan fasilitas yang perkembangan zaman.

sesuai dengen kebutuhan

17

2. Terpencarnya Tersedianya akun sosial

akun sosial media media dan website satuan

membuat kerja tidak membuat

informasi tidak masyarakat beralih untuk

sampai menggunakan media-media

manfaatnya tersebut sebagai sarana

kepada mempermudah memperoleh

masyarakat. informasi baik itu mengenai

Sehingga layanan yang tersedia di

masyarakat lebih satuan kerja maupun

memilih cara informasi terkait perkara yang

1

pengguna layanan

khususnya kaum rentan

dan penyandang disabilitas.

Dimana ada sisi tersendiri

yang harus disiapkan dan

diberikan tanda khusus

yang diperuntukkan untuk

kaum rentan. Agar kaum

rentan dapat menikmati

fasilitas tersebut dengan

leluasa.

Kaitan isu dengan nilai ASN pun dituntut Smart

manajemen ASN. Hal ini mengikuti perkembangan

saling bertaut dengan dunia kearah digital, hal ini

fungsi ASN antara dikaitkan dengan

pelaksana kebijakan public pembuatan aplikasi

dan pelayan public. ASN sederhana sebagai sarana

dituntut untuk menghimpun seluruh laman

melaksanakan pelayanan sosial media ke dalam satu

public sesuai dengan lokasi sehingga

kebijakan atau peraturan memudahkan pengguna

yang telah dibuat oleh

18

manual dengan sedang dijalani atau perkara

mendatangi yang berkaitan dengan

satuan kerja pengguna layanan itu sendiri.

apabila terdapat Penyatuan seluruh akun

hal yang ingin sosial media satuan kerja

ditanyakan diharapkan membuat nilai

guna sosial media bagi

masyarakat pengguna

layanan bertambah. Agar

masyarakat tidak lagi

kesulitan mencari satu-

persatu akun sosial media

satuan kerja.

3. Tidak Saat ini sistem inventarisasi

tersediannya terkait fasilitas penunjang

inventarisasi disabilitas masih berbentuk

fasilitas penunjang manual. Serta identitas terkait

penyandang fasilitas tersebut pun masih

disabilitas dalam terbuat dari kertas dan harus

bentuk digital diperbarui secara berkala

secara manual pula. Hal

inilah yang menyebabkan

1

pemerintah dengan cermat layanan untuk mendapatkan
dan disiplin. Keberadaan informasi dan pelayanan.
sosial media harusnya
menjadi jembatan bagi
pengguna layanan untuk
mendapatkan informasi dan
pelayanan dengan cermat
dan cepat dengan
memangkas waktu.

kaitannya dengan Kaitan dengan nilai Smart
manajemen ASN ialah ASN ialah mengenai
dimana ASN dalam Inventarisasi fasilitas bagi
menggunakan kekayaan penyandang disabilitas yang
dan barang milik Negara masih berbentuk kertas
secara bertanggungjawab, manual yang hanya
efektif, dan efisien. Hal ini ditempalkan pada fasilitas
dapat diwujudkan dengan tersebut membuat
penggunaan media digital inventarisir terlihat Nampak

19

kurang efektif dan efisien
sehingga harus diubah
dengan sistem digital agar
lebih optimal.

4. Tidak Kurangnya alat penunjang

tersediannya transportasi antar jemput bagi

layanan antar penyandang disabilitas, hal

jemput bagi ini menyulitkan para

pengguna layanan penyandang disabilitas untuk

penyandang menyambangi satuan kerja

disabilitas. apabila hendak datang

berkaitan dengan suatu

perkara. Walaupun sudah

ada sistem persidangan

secara online melalui aplikasi

2

sebagai bentuk efisiensi kuno. Di era digital saat ini,
satuan kerja dalam seharusnya mampu
menghimpun identitas dimanfaatkan satuan kerja
fasilitas negara. dengan membuat bentuk
penyimpanan, identitas
Fungsi ASN dalam menjadi barang, dan kegunaan
pelayan public. Dimana barang dalam bentuk digital
sebagai pelayan public, yaitu dengan dibuatkan QR
ASN dituntu untuk code yang dapat
menciptakan inovasi salah ditempalkan pada barang
satunya layanan antar dan di scan secara digital
jemput bagi kaum rentan. Nilai Smart ASN diwujudkan
dengan digitalisasi form
permohonan layanan antar
jemput dengan tujuan
memudahkan pengguna
layanan untuk mendapatkan
pelayanan secara mudah
yang terorganisir secara
digital.

20

e-court namun dalam

beberapa kesempatan

aplikasi tersebut sulit untuk

dioperasikan karena

terkenda;a jaringan sehingga

tidak ada pilihan lain selain

melaksanakan persidangan

secara manual. Oleh Karen

aitu, dengan adanya layanan

tersebut tidak lagi menjadi

penghambat para

penyandang disabilitas

apabila hendak

menyelesaikan suatu perkara

di Pengadilan.

5. Tidak tersedianya Saat ini terkait informasi

informasi alur layanan alur perkara masih

berpekara yang dalam bentuk tulisan biasa

berbentuk audio yang tertempel didinding,

digital (audiobook) belum ada sarana yang

bagi penyandang membantu bagi penyandang

tuna netra untuk dapat

2

Kaitan isu dengan nilai kaitannya dengan nilai
manajemen ASN dimana Smart ASN, ASN dituntut
sebagai pulayan publik, untuk terus belajar atau
ASN harus memberikan meningkatkan literasi digital
pelayanan yang sama rata dalam bekerja. Dengan cara
kepada seluruh pengguna terus meng-upgrade agar
layanan tanpa membeda- semakin cakap dengan

21

disabilitas tuna memanfaatkan informasi
netra yang sudah tersedia dalam
bentuk audiobook yang dapat
dilihat melalui scan barcode
dan dapat dinikmati
manfaatnya oleh pengguna
layanan melalui gadget
masing-masing.

Isu yang diangkat di atas merupakan isu-isu yang aktual dan
tersebut dapat dibuktikan pada tabel berikut

2

bedakan. Hal ini berkaitan Teknologi, yaitu dengan

dengan salah satu kode etik melakukan digitalisasi

ASN yaitu melayani dengan layanan alur perkara yang

sikap hormat, sopan, dan banyak terdapat di satuan

tanpa tekanan, kerja serta menggunakan

melaksanakan tugasnya sarana scan barcode agar

sesuai dengan perintah layanan tersebut dapat

atasan atau sejauh tidak dipergunakan oleh

bertentangan dengan penyandang disabilitas tuna

ketentuan peraturan netra melalui gadget

perundang-undangan dan masing-masing.

etika pemerintahan.

relevan terjadi di Pengadilan Negeri Pagar Alam. Hal

22

Tabe
Pembuktian /Evidence dari Isu yang a
No Isu
1 Tidak tersedianya tanda khusus pada
kursi tunggu dan ruang tunggu
pengunjung sidang serta penanda
ruang yang ramah bagi pengunjung
sidang penyandang disabilitas.
2 Terpencarnya akun sosial media
membuat informasi tidak sampai
manfaatnya kepada masyarakat.
Sehingga masyarakat lebih memilih
cara manual dengan mendatangi
satuan kerja apabila terdapat hal yang
ingin ditanyakan.
3 Tidak tersediannya inventarisasi
fasilitas penunjang penyandang
disabilitas dalam bentuk digital.
4 Tidak tersediannya layanan antar
jemput bagi pengguna layanan
penyandang disabilitas

2

el 3.2

ada di Pengadilan Negeri Pagar Alam

Deskripsi Evidence

23

5 Tidak tersedianya informasi alur
berpekara yang berbentuk audio digital
(audiobook) bagi penyandang
disabilitas tuna netra

2

24

B. Isu Utama dan Gagasan Pemecahan Isu
Core Issue didapatkan dari analisis kualitas masing-masing isu.

Proses analisis isu tersebut menggunakan dua alat bantu penetapan kriteria
kualitas issue. Kriteria pertama adalah APKL dan kriteria kedua adalah
USG. APKL merupakan singkatan dari Aktual, Problematik, Kekhalayakan,
dan Kelayakan. Aktual artinya benar-benar terjadi dan sedang
hangatdibicarakan dalam masyarakat. Problematik artinya isu yang memiliki
dimensi masalah yangkomples, sehingga perlu dicarikan solusinya.
Kekhalayakan artinya isu yang menyangkuthajat hidup orang banyak.
Sedangkan Kelayakan artinya isu yang masuk akal dan realistisserta
relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Rentang
penilaian yangdigunakan pada matriks APKL adalah 1-5. Analisis isu
dengan kriteria APKL tersaji pada Tabel

Tabel 3.3

Analisis Isu Menggunakan APKL

NO ISU Kriteria APKL Total Peringkat
IV
A P K L Skor

1. Tidak tersedianya tanda

khusus pada kursi tunggu

dan ruang tunggu 5 3 2 2 12
pengunjung sidang serta

penanda ruang yang

ramah bagi pengunjung

sidang penyandang

disabilitas

25

2. Terpencarnya akun sosial

media membuat informasi

tidak sampai manfaatnya

kepada masyarakat.

5 4 34 16 II
Sehingga masyarakat
16 III
lebih memilih cara manual 11 V
13 I
dengan mendatangi

satuan kerja apabila

terdapat hal yang ingin

ditanyakan.

3. Tidak tersediannya

inventarisasi fasilitas 5 2 4 1

penunjang penyandang

disabilitas dalam bentuk

digital.

4. Tidak tersediannya 5 2 1 3

layanan antar jemput bagi

pengguna layanan

penyandang disabilitas.

5. Tidak tersedianya

informasi alur berpekara 5 5 5 5
yang berbentuk audio

digital (audiobook) bagi

penyandang disabilitas

tuna netra

Berdasarkan hasil analisis isu pada Tabel 2, menunjukkan bahwa 3 isu dengan
peringkat tertinggi adalah Tidak tersedianya informasi layanan alur berpekara

26

yang berbentuk audiobook bagi penyandang disabilitas tuna netra,
Terpencarnya akun sosial media membuat informasi tidak sampai manfaatnya
kepada masyarakat. Sehingga masyarakat lebih memilih cara manual dengan
mendatangi satuan kerja apabila terdapat hal yang ingin ditanyakan dan tidak
tersediannya inventarisasi fasilitas penunjang penyandang disabilitas dalam
bentuk digital. Selanjutnya isu terpilih diidentifikasi lagi menggunakan kriteria
USG. USG merupakan singkatan dari Urgency, Seriousness, dan Growth.
Urgency artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan
ditindaklanjuti. Seriousness merujuk pada seberapa serius suatu isu harus
dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth menekankan pada
seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani
segera. Rentang penilaian yang digunakan pada matriks USG adalah 1-5,
semakin tinggi skor menunjukkan bahwa isu tersebut sangat urgen dansangat
serius untuk segera ditangani. Identifikasi isu dengan kriteria USG tersaji pada
Tabel 3.4

Tabel 3.4

Analisis Isu dengan kriteria USG

No. USG TOTAL PERINGKAT

ISU U S G SKOR

1. Tidak tersedianya informasi 5 5 5 15 I
layanan alur berpekara yang
berbentuk audiobook bagi
penyandang disabilitas tuna
netra

2. Terpencarnya akun sosial 545 14 II
media membuat informasi
tidak sampai manfaatnya

27

kepada masyarakat.
Sehingga masyarakat lebih
memilih cara manual dengan
mendatangi satuan kerja
apabila terdapat hal yang
ingin ditanyakan.

3. Tidak tersediannya 542 11 III
inventarisasi fasilitas
penunjang penyandang
disabilitas dalam bentuk
digital.

ARGUMENTASI TERHADAP CORE ISU TERPILIH

Berdasarkan analisis menggunakan instrumen APKL dan USG
sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, di dapatlah persoalan atau
isu prioritas dan aktual yakni “Tidak tersedianya informasi layanan alur
berpekara yang berbentuk audiobook bagi penyandang disabilitas tuna netra”.
Isu ini menjadi sangat serius dan mendesak untuk diselesaikan, karena dalam
pelayanan terhadap masyarakat harus secara optimal mengingat peningkatan
pelayanan terhadap masyarakat merupakan salah satu fungsi ASN yang
dituntut oleh Undang-undang untuk dapat di aplikasikan sesuai dengan
kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI yang telah ditanamkan pada saat
latihan dasar. Selain itu, akses terhadap keadilan merupakan hak dasar bagi
setiap manusia, termasuk juga bagi penyandang disabilitas. Artinya harus ada
perlakuan yang sama dan pemberian akses penuh kesemua layanan
pengadilan.

28

Kemudian, setelah mengetahui isu utama yang menjadi permasalahan
pada Pengadilan Negeri Pagar alam, penulis melakukan identifikasi penyebab
masalah dengan Diagram Fish Bone (Diagram Tulang Ikan) sebagai berikut :

Diagram 3.5
Diagram Fish Bone

MECHINE MAN Tidak
tersedianya
Belum optimalnya prasarana Kurangnya perhaian satuan informasi alur
bagi penyandang disabilitas kerja terhadap kebutuhan berpekara
tuna netra terkait informasi pengguna layanan disabilitas yang
layanan alur perkara di tuna netra berbentuk
Pengadilan Negeri Pagar audio digital
Alam (audiobook)
bagi
METHOD MATERIAL penyandang
disabilitas
Belum adanya media tuna netra
audiobook terkait layanan alur
Masih menggunakan perkara di Pengadilan Negeri
Pagar Alam
bentuk informasi layanan

manual belum

terdigitalisasi

Setelah menemukan penyebab dari isu tersebut maka didapatkan solusi
atau tahapan untu penyelesaian dari isu tersebut di atas. Berikut ini gagasan
pemecah isu :

29

Tabel 3.6

Gagasan Pemecah Isu

No Penyebab Isu Gagasan Pemecah Isu

1 Belum optimalnya Mengoptimalkan dengan pembuatan

prasarana bagi audiobook kemudian di arahkan ke

penyandang disabilitas QR-Code yang dapat diakses melalui

tuna netra terkait informasi gadget pengguna layanan

layanan alur perkara di

Pengadilan Negeri Pagar

Alam

2 Kurangnya perhatian Penulis melakukan sosialisasi terkait

satuan kerja terhadap informasi layanan perkara berbentuk

kebutuhan pengguna audiobook kepada seluruh elemen

layanan disabilitas tuna satuan kerja

netra

3 Masih menggunakan Melakukan digitalisasi terkait

bentuk informasi layanan informasi alur perkara
manual belum

terdigitalisasi

4 Belum adanya media Pembuatan audiobook terkait layanan

audiobook terkait layanan alur perkara dan pembuatan QR-Code

alur perkara di Pengadilan agar dapat diakses pengguna layanan

Negeri Pagar Alam yang membutuhkan

Berdasarkan pada isu utama dan penyebab isu, maka dapat disimpulkan
gagasan pemecah isu yang tepat untuk dipilih dan menjadi landasan
pembuatan kegiatan aktualisasi adalah Tidak tersedianya informasi alur

30

berpekara yang berbentuk audiobook bagi penyandang disabilitas tuna netra.
Kemudian penulis memilih judul untuk kegiatan aktualisasi “Digitalisasi
Informasi Layanan Alur Perkara Dalam Bentuk Audiobook Pada
Pengadilan Negeri Pagar Alam.

31

C. KEGIATAN KREATIF PEMECAH ISU
Untuk melaksanakan pemecahan isu sehubungan d

penulis membagi menjadi beberapa kegiatan kreatif pe

Tabe
Kegiatan Kreat

No Kegiatan

1 Menyampaikan ide atau 1. Menyiapkan

gagasan mengenai rancangan 2. Menghadap

aktualisasi kepada pimpinan, rancangan a

mentor dan pembimbing 3. Membuat Ja

4. Meminta p

pembimbing

2 Mempersiapkan informasi 1. Mencari Info

terkait prosedur alur perkara bantuan huk

baik pidana, perdata dan 2. Mengumpulk

terkait bantuan hukum.

32

dengan isu utama di Pengadilan Negeri Pagar Alam,
emecah isu sebagai berikut:

el 3.7
tif Pemecah Isu

Tahapan Kegiatan
n ide/gagasan yang akan disampaikan
p pimpinan dan meminta masukan terhadap
aktualisasi serta meminta penunjukan mentor
anji pertemuan dengan mentor
persetujuan aktualisasi kepada mentor dan
g sesuai dengan ide gagasan yang disampaikan
ormasi terkait alur berperkara dan terkait layanan
kum
kan buku atau sumber terkait alur berpekara

3 Proses pembuatan, 1. Mengumpulk

pengeditan, dan finalisasi Pengadilan

audiobook. 2. Membuat ko

3. Berkonsulta

alur perkara

4. Membuat Au

creator.

5. Menambaha

4 Proses pembuatan QR-Code 1. Memilah aud

dan mencetak QR-Code 2. Mengubah l

dalam bentuk stiker. QR-Code m

4 Melakukan sosialisasi 1. Meminta i

penggunaan audiobook disosialisasi

melalui scan QR-Code Pengadilan

Pengadilan Negeri Pagar 2. Membuat u

Alam Whatsapp G

3. Membuat

audibook.

33

kan data mengenai layanan alur perkara pada
Negeri Pagar Alam
onsep/ audiobook sesuai dengan data yang diperoleh
asi kepada pimpinan terkait draft audiobook tentang
a
udiobook dengan software pendukung seperti book

akan narasi pada audiobook.
diobook sesuai dengan informasi
laman audiobook menjadi QR-Code melalui laman
maker.
izin kepada mentor dan pimpinan untuk
ikan kepada Pengguna Layanan dan seluruh staff
Negeri Pagar Alam
undangan sosiallisai dan juga mengirimkan pada
Grup
daftar Hadir Kegiatan sosialisasi pengenalan