HASIL MONITORING DAN EVALUASI DAMPAK PELATIHAN P3PD TAHUN 2023 KAJIAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA RIZA ALLATIF BEHAVIORAL CHANGE SPECIALIST DISUSUN OLEH : REGIONAL MANAGEMENT CONSULTANT 6 PROVINSI LAMPUNG
Riza Allatif Behavioral Change Specialit Alamat Bandar Lampung Telpon 085269006116 Email [email protected] Sekilas Informasi Data Diri Membaca Buku Bepergian Menulis PENGANTAR kajian ini dilakukan dalam rangka melihat dampak pelatihan Aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan desa yang telah dilaksanakan Tahun 2023 yang lalu. Pada kajian ini fokus pada pelaksanaan Kewenagan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang termuat dalam pertanyaan nomor 2 dan nomor 3 pada instrumen wawancara Monitoring dan evaluasi dampak pelatihan lampiran F.3.1 sampai dengan lampiran.F.3.8. Data diambil dari laporan Monitoring dan Evaluasi pada https://ereport.p3pd.my.id/. Semoga Kajian ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Tentunya koreksi dan masukan positif selalu kami harapkan untuk kemajuan desa. Kepemimpinan Kolaborasi Penggunaan Aplikasi Manajemen Ringkasan Kajian Pendahuluan Metode Pengambilan Data Hasil dan Pembahasan Hobi Keahlian Kesimpulan dan Saran Fokus Kajian
1 I. PENDAHULUAN Pendahuluan Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan yang dalam Bahasa Belanda disebut “bevoegdheid” yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam literasi politik-kekuasaan dan Hukum Tata Pemerintahan atau Hukum Administrasi, karena suatu pemerintahan atau organisasi pemerintah dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam konstitusi maupun regulasi turunannya, seperti peraturan perundangundangan. Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (authority) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Lebih lanjut pengertian tentang “pemberian wewenang (delegation of authority)” ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan (manager) kepada bawahannya (subordinates) yang disertai timbulnya tanggungjawab untuk melakukan tugas tertentu. Kewenangan desa adalah ruh yang memiliki kesadaran kritis dalam menentukan sikap dan perilakunya. Sehingga dapat dibayangkan bahwa selama ini di mana desa sebagai sebuah lembaga, hidup dan berjalan tanpa disertai otoritas atau kewenangan yang jelas dan anggaran yang memadai. Persis manusia yang hidup dengan tatapan kosong, seperti orang yang berjalan tanpa kesadaran. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah menjadi barometer awal desa dalam memetakan ulang kewenangan desa.Secara jelas kewenangan desa termaktub dalam Permendagri Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Pengaturan Kewenangan Desa ini adalah peluang ini merupakan peluang yang baik untuk desa bisa menentukan nasibnya sendiri dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi
2 pembangunan yang ada di desa.Desa memiliki ruang yang luas untuk memetekan berbagai aset desa dan dipergunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan desa. Kajian dilakukan dalam rangka memotret dampat pelatihan yang telah dilakukan tahun 2023 yang lalu. Pada tahun 2023 Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri telah melaksanakan Pelatihan aparatur desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Provinsi Lampung dengan jumlah desa dilatih; 1255 desa dengan 8 tema pelatihan.
3 II. METODOLOGI 2.1. Pendekatan dan Metode Pengambilan Sampel Pendekatan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa pada program P3PD tahun 2023 menggunakanpendekatan kualitatif untuk mencari unsur-unsur, ciri-ciri, sifat-sifat suatufenomena. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data, menganalisis data danmenginterpretasikannya. Metode deskriptif dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa pada program P3PD tahun 2023 dilakukan wawancara menggunakan kuesioner, diskusi antarpelaku program P3PD, studi kasus untuk analisis masalah serta forum FocusGroup Discussion di masing-masing provinsi yang dilengkapi dengan validitas documenter. Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan penarikan sampel menggunakan non probability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan. Pertimbangan untuk sampel evaluasi ini ditentukan dengan kriteria adalah sebagai berikut: 1. Sampling disetiap Kabupaten ditentukan berdasarkan homogenitas atau desa yang mengikuti setiap jenis tematik pelatihan 2. Persentasi pembagian desa sampling secara proporsional harus mewakilikarakteristik wilayah seperti: Desa-desa kepulauan, desa di daratan atau pesisir, dan desa di kawasan pegunungan, dengan mempertimbangkan aspek aksesbilitas transportasi dan telekomunikasi. Adapun ukuran sampel dari pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini merujuk pada penentuan sampel berdasarkan persentase menurut Yount (1999); Jamaluddin Ahmad2 (2015) bahwa di Provinsi Lampung dengan jumlah Populasi desa yang telah dilatih sebanyak 1255 desa, maka diambil minimal sebanyak 5 persen desa sebagai sampel.
4 Sebaran Sampel monitoring dan evaluasi dampak pelatihan sesuai dengan tabel di bawah ini: Tabel 1: Sampel Monitoring dan Evaluasi Dampak Pelatihan P3PD tahun 2023 di Provinsi Lampung JENIS PELATIHAN JUMLAH PESERTA/DESA/JENIS PELATIHAN TARGET (DESA) TARGET (RESPONDEN) 1 2 3 6 1 PAD DASAR 4 16 64 2 BPD 4 13 52 3 PKK 4 6 24 4 POSYANDU 4 3 12 5 LKD 4 5 20 6 KERJASAMA 4 4 16 7 KEUANGAN DESA 2 13 26 8 BATAS DESA 4 6 24 JUMLAH 66 238 Sampel monitoring dan evaluasi dampak pelatihan Aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa di Provinsi Lampung adalah 66 desa sampel dengan jumlah 238 responden yang tersebar pada 8(delapan) kabupaten dan 8 (delapan) tematik pelatihan. 2.2. Fokus Kajian Fokus kajian pada tulisan ini adalah penulis ingin menjelaskan jawaban informan terkait pertanyaan terkait kewenangan desa, yaitu : 1. Apakah pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa adat lebih baik dari sebelumnya? 2. Apakah pelaksanaan kewenangan lokal berskala Desa sudah dilakukan?
5 III. HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Data Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dampak pelatihan Aparatur desa dan Kelembagaan Desa yang telah dilaksankan oleh Tim Monev RMC 6 Provinsi Lampung dari jumlah sampel dan responden yang ditentukan, dapat dilihat realisasinya sebagai berikut: Tabel 2: Realisasi Sampel Monitoring dan Evaluasi Dampak Pelatihan P3PD tahun 2023 di Provinsi Lampung JENIS PELATIHAN TARGET (DESA) REALISASI (DESA) REALISASI (RESPONDEN) 1 PAD DASAR 16 16 63 2 BPD 13 13 50 3 PKK 6 6 24 4 POSYANDU 3 3 12 5 LKD 5 5 20 6 KERJASAMA 4 4 16 7 KEUANGAN DESA 13 13 26 8 BATAS DESA 6 6 24 JUMLAH 66 66 235 Jumlah sampel desa terpenuhi 100 persen sebagaimana rencana, yaitu 66 desa. sedangkan untuk responden dari rencana 238 responden, yang dapat ditemui sebanyak 235 responden. Tiga responden yang tidak bisa ditemui dijelaskan; 1 (satu) peserta, ketua PKK desa Candra jaya Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat, tidak hadir saat pelatihan dan 2 (dua) Peserta (Kades & Ketua PKK) Desa Penawar Jaya Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, sudah di ganti karena kalah dam kontestasi pemilihan Kepala Kampung. Jadi yang mengisi kuesioner hanya 2 orang (Sekdes dan BPD).
6 3.2. Pelaksanaan Kewenangan Desa Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuahdesa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelasbahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya sematamata memperhatikankekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjekyang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikanapakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa mengkonstruksikan kewenangan desa dalam Pasal 18, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Secara eksplisit kewenangan desa tersebut tercantaum dalam Pasal 19 yang meliputi: a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; b. kewenangan lokal berskala Desa; c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan Dalam rangka penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan desa, Desa berhak untuk mengatur dan mengurus, terkait dengan kewenangan asal usul dan kewenangan skala desa, keduanya bisa dikerjakan dan diselesaikan langsung oleh desa. Sedangkan untuk Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota desa dapat mengatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dua
7 kewenangan ini merupakan konstelasi yang harus dibangun oleh seluruh sektor pemerintahan. Jadi tugasnya bukan hanya otonomi saja tetapi juga bisa berupa tugas pemersatu dan tugas yang bersifat kewilayahan. 3..2.1. Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Perincian Kewenangan desa berdasarkan Hal asal Usul dala Permendagri Nomor 44 tahun 2016 Pasal 7 adalah sebagai berikut: Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a palingsedikit terdiri atas: a. sistem organisasi masyarakat adat; b. pembinaan kelembagaan masyarakat; c. pembinaan lembaga dan hukum adat; d. pengelolaan tanah kas Desa; dan e. pengembangan peran masyarakat Desa. Terkait dengan pelaksanaan kewenangan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul, jawaban responden pada pertanyaan apakah pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa adat lebih baik dari sebelumnya? Dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 3: Jawaban Responden terkait ada pertanyaan Apakah pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa adat Sumber : Hasil wawancara Monitoring dan Evaluasi Dampak Pelatihan aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2023. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada April – Juni 2024. YA/SUDAH TIDAK/BELUM TIDAK TAHU Pelatihan Aparatur Desa 16 63 63 0 0 Pelatihan BPD 13 50 48 1 1 Pelatihan PKK 6 24 21 3 0 Pelatihan Posyandu 3 12 12 0 0 Pelatihan Kelembagaan Kemasyarakatan 5 20 19 1 0 Pelatihan Kerjasama Desa 4 16 15 1 0 Pelatihan Keuangan 13 26 26 0 0 Pelatihan Batas desa 6 24 20 4 0 JUMLAH 66 235 224 10 1 JAWABAN JENIS PELATIHAN DESA SAMPEL RESPONDEN
8 Tabel di atas menjelaskan sebaran jawaban Responden terkait ada pertanyaan apakah pelaksanaan kewenangan desa dan desa adat semakin baik pelaksanaannya dibanding tahun sebelumnya.sebanyak 235 responden pada 66 desa sampel menyampaikan jawaban pada kuesioner yang terbagi pada delapan tema pelatihan. Adapun akumulasi jawaban responden dapat kita lihat pada grafik di bawah ini: Grafik 1: Jawaban Responden terkait ada pertanyaan Apakah pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa adat Pada grafik disamping didapatkan jawaban sebanyak 224 responden atau 95.35 persen menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan desa dan desa adat telah dilaksanakan lebih baik, sebanyak 10 responden atau 4,26 persen menyatakan pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa adat tidak atau belum baik, dan sebanyak 1 responden atau 0,43 persen menyatakan tidak tahu sama sekali terkait pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa adat. Salah satu dokumen penting terkait pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa Adat yang lebih baik adalah sudah diterbitkannya Peraturan bupati terkait kewenangan desa, dan juga mayoritas desa-desa sudah memiliki peraturan desa terkait kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Namun menjadi catatan, dari sekian banyak desa yang telah mempunyai Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, belum sepenuhnya lahir dari situasi sosiologis, dan filosofis serta basis potensi yang dimiliki desa. Peraturan desa dimaksud masih banyak disusun karena kewajiban administratif saja. 224 10 1 Grafik Jawaban Responden terkait ada pertanyaan Apakah pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa adat YA/SUDAH TIDAK/BELUM TIDAK TAHU
9 Berikutnya, terkait dengan penamaan desa di Provinsi Lampung, berdasarkan kearifan dan budaya ada empat penamaan desa yaitu: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Provinsi Lampung Istilah desa digunakan oleh Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Selatan. Sebuan desa misalnya Desa Sidosari, Desa Tulus Rejo, dan lain-lain. Pekon adalah pembagian wilayah administratif pada 4 (empat) Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, Indonesia, seperti di Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Pesisir Barat. Pekon ekuivalen dengan sebutan Desa, yakni pembagian administratif di bawah Kecamatan. Pekon dipimpin oleh Kepala Pekon atau Peratin, yang dipilih langsung oleh penduduk setempat. Misalnya Pekon Sumber Agung, Pekon Kagungan, Pekon Mulangmaya, Pekon Kampung Baru, Pekon Way Awi, Pekon Pardasuka, Pekon Way Nipah. Pekon Kusa. Tiyuh adalah pembagian wilayah administratif pada beberapa kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia, seperti di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tiyuh ekuivalen dengan sebutan pekon atau desa, yakni pembagian administratif di bawah kecamatan. Tiyuh dipimpin oleh Kepalou Tiyuh, yang dipilih langsung oleh penduduk setempat. Misalnya Tiyuh Margomulyo, Tiyuh Gunung Agung, dan Tiyuh Panaragan. Kampung adalah nama alternatif untuk desa/kelurahan yang merupakan satuan pembagian administratif daerah yang terkecil di bawah kecamatan/ mukim/ distrik/ banua (benua). Kampung sebagai sinonim dari istilah desa ini dipakai di Lampung (Kab. Lampung Tengah, Tulangbawang, dan Way Kanan). Misalnya Kampung Banjar Agung, Kampung Tiuh Balak, dan lain-lain. Selain itu penyebutan Badan Permusyawaratan Desa di Provinsi Lampung juga beragam. Yaitu: 1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) digunakan di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Lampung Selatan
10 2. Badan Permusywaratan Kampung (BPK) digunakan di Kabupaten Lampung Tengah, Tulangbawang, dan Way Kanan. 3. Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) digunakan di Kabupaten Tulang Bawang Barat 4. Lembaga Himpun Pemekonan (LHP) digunakan di Kabupaten Lampung Barat 5. Lembaga Himpun Pekon (LHP) digunakan di Kabupaten Pesisir Barat 6. Badan Hippun Pemekonan) (BHP) di gunakan di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pringsewu Beragamnya pemakai istilah desa dan beberap hal terkait desa, tentunya menggambarkan kekayaan dan keragaman Provinsi Lampung dari aspek Bahasa dan budaya. Namun yang perlu menjadi catatan adalah, walaupun penyebutan istilah desa beragam antar kabupaten di Provinsi Lampung, tetapi model dan tata Kelola pemerintahan desa belum ada yang menggunakan pemerintahan adat. 3.2.2. Pelaksanaan Kewenangan Lokal Berskala Desa Kewenangan lokal berskala desa berkaitan dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh desa atau mungkin dilakukan oleh desa karena muncul dari inisiatif masyarakat. Dengan kata lain, kewenangan lokal berasal dari upaya desa sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dankeadaan lokal. Dalam skala desa, kepentingan masyarakat ini hanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari warga desa dan tidak berdampak pada keluar (eksternalitas) ataukebijakan makro yang luas. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Jawaban responden pada pertanyaan apakah pelaksanaan kewenangan lokal berskala Desa sudah dilakukan? Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
11 Tabel 4: Jawaban Responden terkait pelaksanaan kewenangan lokal berskala Desa Sumber : Hasil wawancara Monitoring dan Evaluasi Dampak Pelatihan aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2023. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada April – Juni 2024. Tabel di atas menjelaskan sebaran jawaban Responden terkait Responden terkait pelaksanaan kewenangan lokal berskala Desa.sebanyak 235 responden pada 66 desa sampel menyampaikan jawaban pada kuesioner yang terbagi pada delapan tema pelatihan. Grafik 2: Jawaban Responden terkait pelaksanaan kewenangan lokal berskala Desa Pada grafik disamping didapatkan jawaban sebanyak 196 responden atau 83.40 persen menyatakan bahwa telah dilaksanakan kewenangan lokal berskala desa, sebanyak 30 responden atau 12.77 persen menyatakan belum atau tidak dilaksanakan kewenangan lokal berskala desa, dan sebanyak 9 responden atau 3,83 persen menyatakan tidak tahu sama sekali terkait pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa.. YA/SUDAH TIDAK/BELUM TIDAK TAHU Pelatihan Aparatur Desa 16 63 52 7 4 Pelatihan BPD 13 50 45 4 1 Pelatihan PKK 6 24 20 4 0 Pelatihan Posyandu 3 12 8 4 0 Pelatihan Kelembagaan Kemasyarakatan 5 20 15 1 4 Pelatihan Kerjasama Desa 4 16 15 1 0 Pelatihan Keuangan 13 26 26 0 0 Pelatihan Batas desa 6 24 15 9 0 JUMLAH 66 235 196 30 9 JENIS PELATIHAN DESA SAMPEL RESPONDEN JAWABAN 196 30 9 Grafik Jawaban Responden terkait pelaksanaan kewenangan lokal berskala Desa YA/SUDAH TIDAK/BELUM TIDAK TAHU
12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Pasal 8 menetapkan standar yang akan digunakan dalam kewenangan lokal berskala desa. Kriteriauntuk kewenangan lokal dalam skala desa adalah sebagai berikut: pengelolaan tambatan perahu; pengelolaan pasar Desa; pengelolaan tempat pemandian umum; pengelolaan jaringan irigasi; pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; pembinaan Kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu, pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; pengelolaan embung Desa; pengelolaan air minum berskala Desa; dan pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian. Selanjutnya, Pasal 9 memberikan penjelasan tentang lingkup otoritas lokal berskaladesa, yang mencakup: 1. Bidang pemerintahan Desa, 2. Pembangunan Desa; 3. Kemasyarakatan Desa; dan 4. Pemberdayaan masyarakat Desa. Ruang lingkup kewenangan lokal berskala desa-desa lokus monitoring dan evaluasi adalah telah digunakan untuk menjalankan pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan kegiatan mendesak lainnya di desa. Implemntasi kewenangan lokal berskala desa ini jelas terlihat dalam praktek setiap penyusunan APBDesa. Kegiatan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat harus dimasukkan dalam setiap penyusunan APBDesa. Implementasi lain kewenangan lokal berskala desa juga dapat dilihat pengembangan inovasi desa dalam pelayanan publik di desa, seperti berkembangnya pelayanan public berbasis digital dalam suatu sisten yang disebut dengan Smart Village.
13 Beberapa catatan dari diskusi adalah bahwa desa-desa tidak dapat melaksanakan kewenangan lokal berskala desa karena rencana Pembangunan jangka menengah desa yang telah disusun dan rencana kerja pemerintahan desa setiap tahunnya “terkunci” dengan adanya prioritas dalam penggunaan dana desa. Kemudian dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemerintah Desa belum dapat melakukan secara optimal karena terbatasnya kewenangan alokasi penganggaran dalam APBDes setiap tahunnya. Selain itu dalam implementasi kewenangan lokal berskala desa ditemukan terjadinya sengketa antara kewenangan desa dengan pemerintah daerah. Sengketa kewenangan yang terjadi seperti sengketa dalam pengelolaan pasar desa.
14 IV. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1. KESIMPULAN Terkait pelaksanaan kewenangan desa dihasilkan informasi bahwa pelaksanaan kewenangan desa telah dijalankan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dengan sebanyak 95.35 persen responden menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan desa dan desa adat telah dilaksanakan lebih baik, sebanyak 4,26 persen responden menyatakan pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa adat tidak atau belum baik, dan sebanyak 0,43 persen responden menyatakan tidak tahu sama sekali terkait pelaksanaan kewenangan Desa dan Desa adat. Terkait implemtasi kewenang lokal berskala desa dihasilkan informasi sebanyak 83.40 persen responden menyatakan bahwa telah dilaksanakan kewenangan lokal berskala desa, sebanyak 12.77 persen responden menyatakan belum atau tidak dilaksanakan kewenangan lokal berskala desa, dan sebanyak 3,83 persenresponden menyatakan tidak tahu sama sekali terkait pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa.. 4.2. SARAN Perlu peningkatan kapasitas bagi Perangkat desa dan Badan Permusyawaratan desa atau sebutan lain dalam penyusunan dan pengimplementasian Kewenangan Desa, agar benarbenar Kewenangan desa dimaksud sepenuhnya lahir dari situasi sosiologis, dan filosofis serta basis potensi yang dimiliki desa. sehingga Peraturan desa dimaksud tidak hanya disusun karena kewajiban administratif saja. Perlu dilakukan advokasi kebijakan pada level supra desa agar kebijakan yang dibuat tidak menjadikan implementasi kewenangan lokal berskala desa yang setiap tahunnya diwujudkan melalui RKPDes dan APBDes menjadi sangat terbatas.
REGIONAL MANAGEMENT CONSULTANT 6 PROVINSI LAMPUNG