E-Modul Viktimologi

perlindungan yang sama sesuai dengan martabat
kemanusiaan di depan hukum (pasal 5 ayat (1)).
3. Setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan
perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan
tidak berpihak (pasal 5 ayat(2)).
4. Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk
memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan,
pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara
pidana,perdaata, maupun administrasi, serta diadili
melalui proses pengadilan yang bebas dan tidak memihak,
sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan
yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk
memperoleh putusan yang adil dan benar (pasal 17).
5. Setiap orang berhak atas perlindungan diri
pribadi,keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya
(pasal 29 ayat (2))
6. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum
sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada (pasal 29
ayat (2)).
7. Setiap orang berhak atas rasa aman tentram serta
perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk
berbuat atau tidak berbuat sesuatu (pasal 30).

43 VIKTIMOLOGI

Perlindungan korban dan saksi menurut Pasal 34
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah
1. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi
manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan
mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan
dari pihak manapun.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan
aparat keamanan secara cuma-cuma.

Ketentuan mengenai tata cara perlindungan
terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah
E. Undang-undang Perlindungan Anak

Dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak dijelaskan, Perlindungan anak adalah segala
kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan Konvensi Hak-
Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam UU
Perlindungan Anak, ada empat prinsip umum

44 VIKTIMOLOGI

perlindungan anak yang menjadi dasar bagi setiap Negara

dalam menyelenggarakan perlindungan anak, yaitu

1. Prinsip non-diskriminasi.

Prinsip ini mengandung makna bahwa semua hak

yang ada dan diakui dalam Konvensi Hak-Hak Anak harus

diberlakukan kepada setiap anak tanpa ada pembedaan

yang satu dengan yang lainnya.

2. Prinsip Yang Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini mengandung makna bahwa dalam

semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan

pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan

yudikatif kepentingan terbaik bagi anak-anak menjadi

yang utama.

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan

perkembangan

Prinsip ini bermakna dengan asas hak untuk hidup,

kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak

asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi

oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang

tua.

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika

menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya,

45 VIKTIMOLOGI

perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.
“Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak
yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh
hak untuk menyatakan pandangan-pandangannya
secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi
anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai
dengan tingkat usia dan kematangan anak. Dalam hal ini
yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap
pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak
untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam
pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut
hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Dalam Undang-undang ini anak sebagai korban
ataupun pelaku tetap dilindungi sebagaimana dalam pasal
18 dinyatakan bahwa “Setiap Anak yang menjadi korban
atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan
hukum dan bantuan lainnya”. Selanjutnya terkait dengan
bantuan hukum diatur pula dalam pasal Pasal 3 huruf c,
Pasal 23, dan Pasal 40 Undang-undang Sistem Peradilan
Pidana Anak. Pasal 3 Undang- undang Sistem Peradilan
Pidana Anak menyatakan bahwa “Setiap anak dalam
proses peradilan pidana berhak memperoleh bantuan
hukum.

46 VIKTIMOLOGI

dan bantuan lain secara efektif. Sedangkan Pasal 40
Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak
menyatakan bahwa:
(1) Pejabat yang melakukan penangkapan atau
penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan
orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan
hukum.
(2) Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penangkapan atau
penahanan terhadap Anak batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan pasal Pasal 23 ayat (1) UU
SPPA bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan anak
wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh
pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan atas aturan-aturan tersebut Indonesai
sendiri telah menjamin adanya perlindungan berupa
bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan
hukum sebagai wujud melindungi hak konstitusional
anak.

47 VIKTIMOLOGI

F. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT)

Perlindungan menurut Undang-Undang penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga adalah segala upaya yang
ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban
yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga
sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak
lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan
pengadilan.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1
angka 1 UUPKDRT adalah setiap perbuatan terhadap
seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya
kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga
termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,
pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan
sebagaimana telah diuraikan di atas dilakukan terhadap
perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau
penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau
penelantaran rumah tangga.

Undang-undang PKDRT merupakan peraturan
pertama yang mengatur hak-hak korban. Hak-hak korban

48 VIKTIMOLOGI

KDRT dalam undang-undang Penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga di pasal 10 antara lain mencakup:
1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian,
kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau
pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan
penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan
kerahasiaan korban
4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum
pada setiap proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
5.Pelayanan bimbingan rohani.

Upaya pencegahan KDRT merupakan kewajiban
bersama antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini
terkait dengan locus terjadinya KDRT di ranah privat,
sehingga pemerintah tidak dapat begitu saja masuk dan
memantau rumah tangga tersebut secara langsung.
Sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam
memantau dan mencegah terjadinya KDRT di
lingkungannya. Kewajiban masyarakat ini diakomodir
dalam pasal 14 dan 15 U PKDRT. bahkan dalam pasal 15
dirinci mengenai kewajiban “Setiap orang yang

49 VIKTIMOLOGI

mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-
upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk a)
mencegah berlangsungnya tidak pidana, b) memberikan
perlindungan kepada korban, c) memberikan pertolongan
darurat dan d) membantu proses pengajuan permohonan
penetapan perlindungan.
G.Undang-undang Perdagangan Orang

Perlindungan terhadap perdagangan orang diatur
dalam No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan. perdagangan orang adalah tindakan
perekrutan, peengangkutan, penampungan, pengiriman,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan,
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran
atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari
orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,
baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar
negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan
orang

50 VIKTIMOLOGI

Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur
secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53,
Pasal 43 mengatur tentang ketentuan perlindungan saksi
dan korban dalam tindak pidana Trafficking dilaksanakan
berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006
tentang perlindungan saksi dan korban kecuali
ditentukan lian dalam Undang -undang ini
H. Undang-undang Korupsi

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
menyatakan, KPK berkewajiban untuk memberikan
perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang
menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan
mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.
Berdasarkan pasal tersebut UU ini telah mengakomodir
adanya perlindungan bagi korban dan saksi.
I. Undang-undang TPPU

Khusus untuk perlindungan bagi pelapor dan saksi
TPPU, ketentuannya telah ada sejak Undang-Undang
Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan pertama kali
tahun 2002, selanjutnya diubah pada tahun 2003 hingga
pada tahun 2010 disahkan. Saksi dan korban tindak
pidana pencucian uang termasuk ke dalam kategori yang

51 VIKTIMOLOGI

berhak untuk mendapatkan perlindungan secara khusus
dikarenakan saksi dan korban tindak pidana pencucian
uang mempunyai resiko yang mengakibatkan posisi Saksi
dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat
membahayakan jiwanya.

Pengaturan mengenai perlindungan saksi dan
korban Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat dalam PP
No 57 Tahun 2003. Dalam perlindungan saksi dan korban
pencucian uang saksi dan korban berhak mendapat
perlindungan berupa: a. Perlindungan atas keamanan
pribadi, dan/atau keluarga Pelapor dan Saksi dari
ancaman fisik atau mental; b. Perlindungan terhadap
harta Pelapor dan Saksi; c. Perahasiaan dan penyamaran
identitas Pelapor dan Saksi; dan/atau d. Pemberian
keterangan tanpa bertatap muka dengan tersangka atau
terdakwa pada setiap tingkat pemeriksaan perkara
J. Undang-undang Terorisme

Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang tindak
pidana terorisme, memberikan pengaturan tentang
perlindungan korban serta ahli warisnya, sebagaimana
yang ditegaskan dalam Pasal 36 (1) bahwa setiap korban
atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak
mendapatkan kompensasi atau restitusi. Adapun dalam

52 VIKTIMOLOGI

Pasal 38 mengatur mengenai pengajuan kompensasi,
restitusi dan rehabilitasi, Pasal 39 mengatur mengenai
rentang waktu pengajuan kompensasi dan restitusi,
sedangkan Pasal 40 mengatur mengenai pelaksanaan
kompensasi dan restitusi.

Adanya campur tangan pemerintah dalam
memberikan kompensasi kepada korban dan keluarganya
merupakan salah satu perwujudan welfare state.
Pemerintah berkewajiban memberikan kesejahteraan bagi
warga negaranya. Apabila negara tidak mampu untuk
memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya, dalam
hal ini melindungi warga negaranya dari terorisme
pemerintah harus bertanggung jawab untuk
memulihkannya.
K.Undang-undang Narkotika
Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
narkotika menyebutkan bahwa tugas utama pemerintah
melalui aparaturnya berupaya dalam melindungi
masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika sertaa
peredaran gelap narkotika dengan cara mencegah dan
memberantas peredaran gelap narkotika.
Pecandu dan penyalahguna narkotika merupakan
“Selfvictimizing victims” yaitu korban kejahatan yang

53 VIKTIMOLOGI

dilakukan sendiri. Karena pecandu dan penyalahguna
narkotika mengalami ketergantungan (kecanduan) akibat
dari diri sendiri yang menyalahgunakan narkotika.
Namun pecandu dan penyalahguna seharusnya
mendapatkan perlindungan agar mereka sembuh dari
ketergantungan (kecanduan) tersebut.

Didalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang narkotika telah menyebutkan bagi para pecandu
dan penyalaguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi
dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
dan bagi para bandar, sindikat, dan pengedar narkotika
dihukum dengan tindak pidana penjara.

Tindakan rehabilitasi ini wajib dilaksanakan bagi
para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika
dengan maksud agar mereka sembuh dari ketergantungan
(kecanduan) narkotika dan bagi para pecandu dan
penyalahguna narkotika bisa mengembangkan lagi
kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka serta dapat
melakukan fungsi sosialnya didalam kehidupan
masyarakat.

54 VIKTIMOLOGI

4.7 Latihan
silahkan buka tautan yang tertera:
1. https://www.youtube.com/watch?v=V7T_xYKOq6g

2. https://www.youtube.com/watch?v=lM4p2fzBUXo

55 VIKTIMOLOGI

Setelah membuka tautan tersebut silahkan deskripsikan

kasus tersebut kemudian analisis bagaimana

perlindungan korban berdasarkan peraturan yang

berlaku. Dikerjakan dalam bentuk pdf menggunakan font

Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5 dan dikirim ke e-

mail.

4.8 Referensi

Bambang Waluyo. 2012. “Viktimologi Perlindungan
Korban & Saksi”. Sinar Grafika. Jakarta.

Muhadar dkk, 2009. Perlindungan Saksi Dan Korban
Dalam Sistem Peradilan Pidana. CV Putra Media
Nusantara. Surabaya

Undang-undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-undang HAM
Undang-undang Pengadilan HAM
Undang-undang Perlindungan Anak
Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (KDRT)
Undang-undang Perdagangan Orang
Undang-undang Korupsi
Undang-undang TPPU
Undang-undang Terorisme
Undang-undang Narkotika

56 VIKTIMOLOGI

BAB V
PERKEMBANGAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

5.1 Capaian Pembelajaran
Mahasiswa memahami perkembangan perlindungan
saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana

5.2 Tujuan Pokok Bahasan
Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan
perlindungan saksi dan korban dalam sistem
peradilan pidana

5.3 Sub Pokok Bahasan
1. Peranan saksi dan korban
2. Kedudukan saksi dan korban, Saksi non korban
3. Hak-hak saksi dan korban.

5.4 Sasaran Pembelajaran
Mahasiswa memiliki kemampuan menjelaskan
Peranan saksi dan korban, Kedudukan saksi dan
korban, Saksi non korban dan Hak-hak saksi dan
korban.

5.5 Metode dan Strategi Pembelajaran
Metode pemebelajaran yang diterapkan dalam
pengajaran perkembangan perlindungan saksi dan
korban dalam sistem peradilan pidana adalah metode
pembelajaran yang berfokus kepada kebutuhan

57 VIKTIMOLOGI

peserta belajar atau mahasiswa. Strategi pembelajaran
merupakan gabungan dari beberapa metode berikut:

5. Ceramah
6. Presentasi
7. Diskusi
8. pre test dan post test

5.6 Uraian Materi Pembelajaran
A. Peranan Saksi Dan Korban
Korban sebagai partisipan terjadinya suatu

kejahatan, hakekatnya mempunyai peranan yang
fungsional. Peranan tersebut lahir dari berbagai kondisi
dan situasi tertentu yang pada dasarna melekat pada dri
korban. Peranan korban kejahatan dengan apa yang
dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu dan
dimana hal tersebut dilakukan. Peran korban tersebut
berakibat dan berpengaruh bagi korban, pihak lain, dan
lingkunganya. Mengutip opini Arif Gosita, stimulus dapat
berupa situasi dan kondisi tertentu yakni: “Peranan
korban didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu,
yang dapat menjadi stimulus pihak pelaku untuk
melakukan suatu kejahatan terhadap korban. Peranan
korban dilakukan secara sadar atau tidak, aktif atau

58 VIKTIMOLOGI

pasif, sendiri atau bertanggung jawab bersama, dengan
motivasi positif maupun negatif”
Ditinjau berdasarkan derajat kesalah korban dalam
keterlibatan Korban dalam hal terjadinya kejahatan,
seperti yang dikatakan Benjamin Mendelson yang dikutip
dalam buku Bambang Waluyo, diklasifikasikan menjadi 5
(lima) tipe:
1. The “completely innocent victim”. Korban yang sama
sekali tidak bersalah oleh Mendelsohn dianggap sebagai
korban “Ideal” yang cenderung terjadi dan mereka juga
tidak menyadari ketika ia menjadi
korban.
2. The “victim with minor guilt” and the victim due to his-
ignorance”. Korban dengan keasalahan kecil dan korban
yang disebabkan kelalaian dapat dicontohkan seorang
wanita yang menggoda tetapi salah alamat. Sebagai
akibatnya justru ia menjadi korban.
3. The “victim as guilty as the offender” and “voluntary
victim”. Korban sama salahnya dengan pelaku.
4. The “victim more gulty than the offender”. Dalam hal
korban kesalahannya lebih besar dari pada pelaku ini ada
dua tipe yakni:

59 VIKTIMOLOGI

Korban yang memancing dan atau menggoda seseorang
untuk berbuat jahat;
Korban lalai yang mempengaruhi seseorang untuk
melakukan kejahatan.
5. The” most guility victim”and the” victim as is guilty
alone”.
Korban yang sangat salah dan korban yang salah
sendirian misalnya terjadi pada korban yang sangat
negatif terlebih dahulu melakukan kejahatan namun
akhirnya justru ia sendiri yang menjadi korban.
B. Kedudukan saksi dan korban

Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan
Pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan
cenderung terlupakan, apalagi dalam KUHAP dan KUHP,
namun dalam beberapa perundang-undangan walaupun
tidak memberikan porsi yang besar tapi korban sudah
lebih diperhatikan seperti dalam: UU No. 31 Tahun 2014
tentang Perobahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan KDRT, UU No. 15 Tahun 2003
tentang Tindak Pidana Terorisme, UU No. 5 Tahun 1999
tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

60 VIKTIMOLOGI

Sehat dan dalam declaration of basic principles of justice
for victims crme and abuse of power.
C. Hak-Hak Saksi dan Korban

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan
(optimal) artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak,
tergantung kondisi yang memengaruhi korban baik
yang sifatnya interna maupun eksternal.
Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban
atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:
a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan
yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat
diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti Negara
atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menagani
masalah ganti kerugian korban kejahatan;
b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman
pelaku;
d. Hak unuk memperoleh bantuan hukum;
e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan
dikeluargkan dari
tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan.

61 VIKTIMOLOGI

h. Hak untuk memperoleh infromasi tentang penyidikan
polisi berkaitan
dengan kejahatan yang menimpa korban;
i. Hak atas kebebasan pribadi\kerahasian pribadi, seperti
merahasiakan
nomor telepon atau identitas korban lainny
Hak mempunyai kaitan erat dengan kepentingan ataupun
sesuatu yang seharusnya dimilikinya. Seseorang yang
dikatakan mempunyai hak maka dapat diartikan bahwa ia
mempunyai kepentingan ataupun sesuatu yang harus
dimilikinya. Sebagai pihak yang mengalami penderitaan
dan kerugian tentu korban mempunyai hak-hak yang
dapat diperoleh sebagai seorang korban.
5.7 Latihan
Silahkan buka tautan berikut:
https://www.youtube.com/watch?v=nx8IZ2wQVGk

62 VIKTIMOLOGI

Silahkan bentuk kelompok kemudian analisis kasus
tersebut kaitkan dengan materi pada bab ini, dengan
ketentuan tugas dibuat dalam bentuk PDF menggunakan
font Times New Roman, ukuran 12 spasi 1,5 dan
dikumpulkan melalui e-mail. Kemudian tugas
dipersentasikan pada pertemuan berikutnya.
5.8 Referensi
Bambang Waluyo, 2011. Viktimologi Perlindungan Saksi

Dan Korban. Sinar Grafika. Jakarta
C. Maya Indah, 2014. Perlindungan Korban Suatu

perspektif Viktimologi dan Kriminologi.Kencan.
Jakarta
Dikdik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom, Urgensi
Perlindungan Korban Kejahatan (Antara Norma
Dan Realita), 2007. PT Raja Grafindo Persada.
Jakarta
John Kenedi, 2020. Perlindungan Saksi Dan Korban
(Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan
dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia).
Pustaka Pelajar. Yogyakarta

63 VIKTIMOLOGI