PERSYARATAN UMUM TOSS TB - RSUD KABUPATEN JOMBANG

RSUD
KABUPATEN
JOMBANG

PERSI AWARD 2021

KATEGORI PARAMAKARYA DHARMARTHA HUSADA

TEMA

GERAKAN TOSS TBC RUMAH SAKIT
DI ERA PANDEMI COVID-19

PERSYARATAN UMUM rsudkabupatenjombang
rsudjombang.jombangkab.go.id

rsudkabjombang

RSUD
KABUPATEN
JOMBANG

1. BUKTI SEBAGAI ANGGOTA PERSI

rsudkabupatenjombang
rsudjombang.jombangkab.go.id

rsudkabjombang

.\- .\- .\ .\.\ .\. .\.\.\.-v-. -/. -7. -/. -7. -7. -7.2-.,r-. ,ra.

2 i s
\
\ P I
\ E I
\ I
\ PE R S I

S I

I

t, tNo

I\ !0. Registrasi : 13.A.610093
I\ Reflstratrcn no

\I

\I

\ S ERTIFIKAT KEANGGOTAAN I

\ CERTIFICATE OF MEMBERSHIP I

\I

\I
DIBERIKAN KEPADA

I\ GIVEN TO

\ MM IIIUPTIHIOTBTTG I
\ I

I\
DIKELUARKAN : DIJAIGRTA,9 MEl2016
,SSUED
I\

I\ BERLAKU SAMPAT : TAHUN 2019
VALID UNTIL
I
\

\I

\I
\I
I
\ dr dr. Sri Rachmani, .Kes, MH.Kes I
Ketua UmurilPresldent Sekretaris Jenderal/Secretary General

\

\I

\/

5.t .- .-- .-- .-- .-- .-- .-- .J7 .,^_. \. \. \. \. \-. \. \. \-. \- d

RSUD
KABUPATEN
JOMBANG

21..IBZIUNKOTPI SEREBAASGIOANIAALNRGUGMOTAAHPSEARKSIIT

rsudkabupatenjombang
rsudjombang.jombangkab.go.id

rsudkabjombang

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

UPT PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Pahlawan No.l16 Telp. (031) 3577691 - 3577692 Far. (031) 3577693
livobsito : h[p]2p2!iatiop@y€o.id E rarT : [email protected]
S U RABAYA 60174

lll ilil ril lililllllilll

SURAT IZIN
OPERASIONAL RUMAH SAKIT

NOMOR . P2r 8t03.22t01 At 12017

Memberikan lzin kepada : Direktur RSUD Kabupaten Jombang
'1 . Nama Pemohon Jl. KH. Wachid Hasyim No. 52 Jombang
RSUD KABUPATEN JOMBANG
Alamat Jl. KH. Wachid Hasyim No. 52 Jombang
2. Nama Rumah Sakit 00.033.880.6-602.000
dr. Pudji Umbaran, MKP.
Alamat Rumah Sakit Peraturan Daerah Kabupaten Jombang
NPWP 09 Juli 2013
Nama Penanggung Jawab
3. Akta/Dasar Pendirian Operasional Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas B
Tanggal
Nomor 5 (Lima) Tahun dengan Syarat, sesuai Rekomendasi
4. Jenis lzin Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
5. Masa Berlaku 1. Surat permohonan tanggal 03 September 2016

6. Dasar Pertimbangan Nomor : 445167 07 141 5.4412016
Diterima tanggal 17 Oktober 2016

2. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
tanggal 29 Desember 2016 Nomor :445117814
t101 .4t2016

Diterbitkan di Surabaya,
pada tanggal : 27 Pebruari 2017

An. GUBERNUR JAWA TIMUR

INAS PENANAMAN MODAL DAN

ku Adm AN TERPADU SATU PINTU
NSI JAWA TIMUR
layanan Perizinan Terpadu

;trilffiH-,

H WARTADIPRADJA MM
Pembina Utama Madya
NtP. 't9580930 198603 1 016

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

1. Apabila Rumah Sakit tersebut mempekerjakan tenaga medis dan paramedis yang masih

berstatus pegawat negeri, baik sebagai tenaga purna waktu maupun sebagai tenaga
peruh waktu harus terlebih dahulu mendapat izin secara tertulls dari pejabat yang

berwenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun i974 tentang
2. Pembatasan kegiatan Pegawai dalam Usaha Swasta.

Rumah Sakit harus melaksanakan akreditasi RS sesuai Undang-undang Rumah Sakit

3. No. 44 Tahun 2009 setiap 3 (tiga) tahun sekati.
Jika dalam dasar pertimbangan masih ada beberapa persyaratan yang belum terpenuhr,
pemohon diberikan waktu 1 (satu) tahun untuk melaporkan ke Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara tertulis, dan.jika tidak

4. terpenuhi maka izin akan ditinjau kembali.

Dalam melaksanakan kegiatannya, rumah sakit harus mentaati peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya dengan lebih mengutamakan

fungsi sosralnya.

5. Pim pinan/Peng urus rumah sakit berkewajiban membuat serta menyampaikan laporan

tertulis secara berkala mengenai penyelenggaraan rumah sakit sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan peru nd a ng-undang an.

6. Bilamana rumah sakit yang dimaksud dalam keputusan ini memberhentikan kegiatannya,

ditutup atau sebab-sebab lainnya selama berlakunya izin ini, maka alat-alat

kesehatan/kedokteran dialihkan setelah mendapat persetujuan dari Kapala Dinas

Kesehatan Kab/Kota setempat.

7. Permohonan izin operasional perpanjangan selanjutnya, diajukan selambat-lambatnya 6

(enam) bulan sebelum izin operasional habis masa berlakunya.

RSUD
KABUPATEN
JOMBANG

3. SERTIFIKAT AKREDITASI

rsudkabupatenjombang
rsudjombang.jombangkab.go.id

rsudkabjombang

KARS-SERT/1165/III/2021

RS UMUM DAERAH KAB. JOMBANG

Jl. KH.W Hasyim 52, Jombang
JAWA TIMUR

Sampai dengan 13 November 2021

02 Maret 2021

201806969

RSUD
KABUPATEN
JOMBANG

4. SURAT PERNYATAAN
REPUTASI RUMAH SAKIT

rsudkabupatenjombang
rsudjombang.jombangkab.go.id

rsudkabjombang



RSUD
KABUPATEN
JOMBANG

5. PROFIL

rsudkabupatenjombang
rsudjombang.jombangkab.go.id

rsudkabjombang

2021

2021

01

02

Telah Terakreditasi Paripurna
(No.KARS-SERT/274/XII/2018)

03

TOTAL MEDIS
PEGAWAI
1. Dokter Spesialis : 49
1516 2. Dokter Umum : 28
3. Dokter Gigi Spesialis : 3

NON MEDIS : 567

PARAMEDIS PARAMEDIS
PERAWATAN
NON PERAWATAN

1. PERAWAT a. S2 Farmasi :1

b. Apoteker : 25

a. S2 M.KES :1 c. D3 Farmasi : 18

b. S2 Keperawatan : 150 d. D1 Farmasi :1

c. DIV Keperawatan : 3 e. SMF : 27

d. AKPER : 280 f. ATEM :7

e. ASPER : 46 g. S1 / D IV GIZI/SKM : 4

h. AKZI : 12

2. BIDAN i. D3 Fisioterapi : 13

a. D-4 Bidan : 10 j. ATW :2
b. AKBID : 176
c. Perawat Bidan :1 k. D IV Analis :5
d. ASBID :2
l. AAK : 25

m. SMAK :2

n. D-III RM : 19

o. S1 SKM KL :2

3. PERAWAT LAINNYA p. S2 Psikologi :1

a. AKG :2 q. AKL/Hiperkes :1
b. AROS :2
c. AKNES :1 r. SPPH :2

s. DIV RAD :3

t. APRO :8 d. Komite Tenaga Kesehatan Lain

Data : Per September 2021 04

05

JENIS INSTALASI

. INSTALASI GAWAT DARURAT
. INSTALASI RAWAT JALAN
. INSTALASI RAWAT INAP
. INSTALASI RAWAT INAP EKSEKUTIF
. INSTALASI RAWAT INTENSIF
. INSTALASI BEDAH SENTRAL
. INSTALASI ANESTHESI
. INSTALASI HEMODIALISIS
. INSTALASI REHABILITASI MEDIK

. INSTALASI PATOLOGI KLINIK
. INSTALASI PATOLOGI ANATOMI
. INSTALASI RADIOLOGI
. INSTALASI KEDOKTERAN FORENSIK
. INSTALASI FARMASI
. INSTALASI CSSD LAUNDRY
. INSTALASI PEMELIHARAAN SARAN
. INSTALASI SANITASI LINGKUNGAN
. INSTALASI GIZI
. INSTALASI REKAM MEDIS

06

, Pojok Covid)

07

PELAYANAN Pelaporan Emergency

PRA HOSPITAL Hubungi (0321) 8491 119 (Informasikan Identitas penelpon,
detail lokasi, kondisi korban dan kronologi kejadian)
Layanan Jemput (0321)
Pasien 24 Jam Jam 8491 119 Fasilitas Ambulance

Ambulance emergency standart ICU
(ventilator, debrilator, monitor, suction dan obat emergency)
2 perawat dan 1 dokter umum (bila dibutuhkan)

Pelayanan Pra Hospital Terkoneksi Langsung
Dengan Jaminan
Kecelakaan Kerja
Kecelakaan Lalu Lintas Kesehatan dan Jasa Raharja
Menjemput pasien dari rumah (stroke,
serangan jantung dan masalah kesehatan 08
lain yang membutuhkan)
Menjemput pasien rujukan dari faskes lain
(FKTP dan FKTL)

09

ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPY KOLONOSCOPI

Pemeriksaan pada saluran pencernaan Kolonoskopi adalah suatu pemeriksaan
atas dg cara memasukan kamera kecil kolon atau usus besar (rectum, sigmoid,
melalui mulut(Gastro intestinal colon ascendens, colon transversum dan
Fiberscope) colon descendens) denganmemasukkan
alat kolonoskopi ke dalam usus besar
melalui anus

Layanan Poli Jantung

Ekhokardiografi 10

Prosedur ini bekerja menggunakan gelombang ultrasound
yang mampu menunjukkan pergerakan, ukuran, bentuk
jantung dan seberapa baik bilik dan katup jantung bekerja
serta menunjukkan area otot jantung yang tidak
berkontraksi adekuat karena suplai darah yang buruk.

11

Sehubungan dengan upaya peningkatan pelayanan kesehatan,
bersama ini kami sampaikan bahwa RSUD Kabupaten Jombang
akan menerapkan sistem zonasi pada pelayanan rawat inap.
Sistem zonasi adalah sistem pelayanan rawat inap dimana
demarkasi pelayanan didasarkan pada kasus bedah, medik/non
bedah dan maternal neonatal anak, untuk meningkatkan kapasitas
atau daya tampung ruang perawatan. Mengingat perkembangan
kasus Covid-19 RSUD Kabupaten Jombang telah memiliki ruang
perawatan covid-19 di setiap zona rawat inap.

12

13

INSTALASI
RAWAT INTENSIF

emantau hemodinamik intensif,dll.

Instalasi Rawat Intensif terdiri dari 4 unit perwatan yaitu :
1. ICU (Intensif Care Unit)
2. ICCU (Intensif Cardiac Care Unit)
3. PICU (Pediatric Intensif Care Unit)
4. ICU Isolasi Covid (dengan alat

ventilatir, HFNC, dll)

14

15

LABORATORIUM
KATETERISASI JANTUNG
DAN PEMBULUH DARAH (CATH LAB)

16

INSTALASI

ANESTHESI

Anestesi merupakan tindakan kedokteran
untuk melakukan pembiusan, menjamin
tindakan yang diperlukan pada pasien
yang dilakukan operasi, sehingga pasien
pulih sadar kembali dan tetap aman.

17

INSTALASI Instalasi Hemodialisis Rumah Sakit Jombang,
HEMODIALISIS melayani dengan sepenuh hati untuk mewujudkan
kesehatan masyarakat yang memerlukan pelayanan
hemodialisis. Tersedia 24 mesin terdiri dari satu
mesin untuk pasien dengan hepatitis B positif
2 mesin untuk pasien khusus isolasi yang bertekanan
negatif. Dilayani oleh tim dokter dan perawat
Mahir HD yang sudah bersertifikasi.

18

INSTALASI
REHABILITASI MEDIK

19

LABORATORIUM INSTALASI PATOLOGI KLINIK
PATOLOGI KLINIK
BANK DARAH RUMAH SAKIT

BDRS RSUD Jombang dengan tenaga analis yang berkompeten
di bidangnya adalah sebuah unit yang memberikan pelayanan
dan bertanggung jawab atas ketersediaan darah untuk transfusi
darah yang aman, berkualitas dan dalam jumlah yang cukup.
BDRS RSUD Jombang memiliki peralatan yang lengkap antara
lain blood bank refrigerator, platelet agitator, incubator, ID-centrifuge,
Plasmatherm (untuk pencairan plasma) Plasma freezer-32℃
(untuk penyimpanan plasma) dan lain-lainnya. Selain pelayanan
penyediaan darah, BDRS juga melakukan pemeriksaan golongan
darah ABO, golongan darah Rhesus, uji silang serasi (crossmatch),
serta Direct Coombs Test (DCT).

20

INSTALASI Instalasi Patologi Anatomi RSUD Jombang
PATOLOGI dapat melakukan pemeriksaan:
ANATOMI 1. Histopatologi jaringan kecil, sedang dan besar
2. Sitologi pap smear, sitologi cairan pleura,
urine, sputum dan sitologi cairan lainnya
3. FNAB. FNAB durante operasi, Deep FNAB
4. Pemeriksaan Imunohistokimia (IHK)

21

22

INSTALASI
KEDOKTERAN
FORENSIK

23

Instalasi farmasi.RSUD Kabupaten Jombang
melayani pasien selama 24 jam. Dengan SDM
yang profesional. Yang diberikan berupa pelayanan
obat. Untuk pasien rawat jalan, pasien rawat inap
dan pasien IGD. Selain itu tentang informasi obat
kepada pasien dan keluarga pasien dilakukan oleh
tenaga apoteker yang profesional dan kompeten.
Pelayanan Farmasi rawat jalan dilakukan secara
cepat Sesuai dengan standar pelayanan yang ada.
melalui Program inovasi obat sipeno, masyarakat
tidak perlu menunggu di depan loket, cukup dengan
scan barcode antrian, sudah dapat mengetahui
status resep obat.

24

INSTALASI CSSD
DAN LAUNDRY

Sterilisator E.O

25

26

Merupakan instalasi yang mempunyai tugas
menyelenggarakan dan mengkoordinasikan
pelayanan rekam medis termasuk mengkoordinasikan
pelayanan admisi pasien rawat jalan maupun pasien
rawat inap, serta pengelolaan manajemen rekam medis
dalam menunjang data yg valid. Ditunjang dengan
sistem informasi rumah sakit berupa ERM (Elektronik
Rekam Medis) bertujuan meminimalisir penggunaan
kertas, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, serta
dalam proses pelaporan dapat lebih cepat, tepat,
dan akurat.

27

28

29

30

31

32

33

RSUD
KABUPATEN
JOMBANG

6. STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT

rsudkabupatenjombang
rsudjombang.jombangkab.go.id

rsudkabjombang

R!uu

II

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2OO8
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Jombang sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksltd
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dae rah

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah

Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

(Lembaran Negara Republik Indonesia .Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

' Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

169, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

tetah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12. Tahun 2O08 (Lembaran Negara Republil<
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembarat-t

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

| ,. 2

I

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5072);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2)ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

E Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20 12 Nomor 17 1 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik

:=, Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 1 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

13.' Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/MENKES/PER

III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/MENKES/PER

lXll2OO6 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di
Lingkungan Departemen Kesehatan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

3

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran

Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008

Nomor 5/D);

19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten

JombangTahun 2008 Nomor 1O/D);

Dengan PersetuJuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS

\ PERATURAN DA.ERAH NOMOR 10 TAHUN 2OO8 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH I(ABUPATEN JOMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 10/D) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga secara keseluruhan

Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
ttPasal 3

(1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah

Kabupaten Jombang terdiri dari:

1. Direktur;

2. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:

a. Bidang eehyanan Medik dan Keperawatan, terdiri

dari:

i) Seksi Pelayanan Medik;

2) Seksi Keperawatan.

b. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, terdiri

dari:

1) Seksi Penunjang Medik;

2) Seksi Penunjang Non Medik.

3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi:

a. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Humas.

b. Bagian Keuangan, terdiri dari:
1) Sub Bagian Penerimaan Pendapatan dan

Perbendaharaan;

2) Sub Bagian Verilikasi dan Akuntansi.