E-BOOK PENGADAAN BARANG DAN JASA E-PURCHASING

MODUL PENGADAAN BARANG
DAN JASA E-PURCHASING

MERUJUK PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2021 DAN PERATURAN

LEMBAGA NOMOR 9 TAHUN 2021

DAFTAR ISI MODUL BAB I. PENGADAAN BARANG DAN JASA SESUAI 2
2
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2021 3
Latar Belakang Perubahan 5
Poin-Poin Perubahan 7
9
Usaha Mikro Kecil, Koperasi, dan Produk Dalam Negeri 11
SDM dan Kelembagaan 12
Pelaku Pengadaan
E-Marketplace Pengadaan Barang/Jasa 13
Jasa Konstruksi 14
Pembinaan Penyedia 17
18
BAB II. PENGADAAN BARANG DAN JASA SESUAI 18

PERATURAN LEMBAGA NOMOR 9 TAHUN 2021


Pendahuluan 19
Pelaku Penyelenggaraan Katalog Elektronik
Pelaku Penyelenggaraan Toko Daring
Metode Pembelian
Jenis Pengadaan

BAB III. ALUR PROSES PENGADAAN BARANG/JASA

E-PURCHASING

MODUL PENGADAAN BARANG DAN JASA E-PURCHASING

BAB PENGADAAN BARANG DAN JASA SESUAI
I. PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 2021

PERATURAN PRESIDEN PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 16 TAHUN 2018 NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG PENGADAAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERPRES NOMOR 16
BARANG DAN JASA
PEMERINTAH TAHUN 2018

LATAR BELAKANG PERUBAHAN

UU Cipta Kerja yang secara umum bertujuan untuk melakukan reformasi
struktural dan mempercepat transformasi ekonomi
PBJ merupakam salah satu penggerak utama dalam perputaran roda
perekonomian yang didalamnya mengandung unsur untuk meningkatkan
lapangan kerja sebanyak-banyaknya

Memudahkan UMKM dalam membuka usaha baru

Mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

POIN-POIN PERUBAHAN KEBIJAKAN

Usaha Mikro Kecil, Koperasi, dan E-Marketplace Pengadaan
Produk Dalam Negeri Barang/Jasa

SDM dan Kelembagaan Jasa konstruksi

Pelaku Pengadaan Pembinaan Penyedia

2

Usaha Mikro Kecil, Koperasi,
dan Produk Dalam Negeri

Pasal 65 - 67

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta
koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari
nilai anggaran belanja barang/jasa Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
Nilai pagu anggaran pengadaan dikecualikan untuk paket pekerjaan yang menuntut
kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil dan koperasi.
Penggunaan Produk Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam
negeri pada penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Kerja sama dengan usaha kecil dan/atau koperasi dalam bentuk kemitraan, subkontrak,
atau bentuk kerja sama lainnya dicantumkan dalam Dokumen Pemilihan.

MATRIK PERUBAHAN

PERPES NO 16/2018 PERPRES NO.12/2021

Nilai Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Nilai Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai pagu
anggaran sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 anggaran sampai dengan Rp 15.000.000.000,00

diperuntukkan bagi usaha kecil dan/atau diperuntukkan bagi usaha kecil dan/atau
koperasi koperasi

LKPP dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Kementerian Koperasi dan UMK dan
Daerah memperluas peran serta usaha kecil Pemerintah Daerah memperluas peran serta
dengan mencantumkan barang/jasa produksi
usaha kecil dalam katalog elektronik usaha kecil dan koperasi dengan
mencantumkan barang/jasa produksi usaha

kecil dalam katalog elektronik

Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi Untuk Pekerjaan Konstruksi pada metode
yang dikerjakan oleh badan usaha nasional pemilihan Tender Internasional, preferensi
paling tinggi 7,5% di atas harga penawaran harga diberikan paling tinggi 7,5% kepada
terendah dari badan usaha asing badan usaha nasional di atas harg penawaran

terendah dari badan usaha asing

3

Usaha Mikro Kecil, Koperasi,
dan Produk Dalam Negeri

Pasal 19

Penyusunan Spesifikasi Teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK)

MATRIK PERUBAHAN

PERPES NO 16/2018 PERPRES NO.12/2021

Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK: PPK dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK
a. menggunakan produk dalam negeri barang/jasa menggunakan :
b. menggunakan produk bersertifikat SNI a. produk dalam negeri
c. memaksimalkan penggunaan produk b. produk bersertifikat SNI
industri hijau c. produk usaha mikro dan kecil serta
koperasi dari hasil produksi dalam negeri
Dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK d. produk ramah lingkungan hidup
dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
a. komponen barang/jasa Dalam penyusunan spesilikasi teknis/KAK
b. suku cadang dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
c. bagian dari satu sistem yang sudah ada a. komponen barang/jasa
d. barang/jasa dalam katalog elektronik b. suku cadang
e. barang/jasa pada Tender Cepat c. bagian dari satu sistem yang sudah ada
d. barang/jasa dalam katalog elektronik atau
Toko Daring

Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri Pemenuhan penggunaan produk dalam negeri
dan produk bersertifikat SNI dilakukan dilakukan sepanjang tersedia
sepanjang tersedia dan tercukupi
Pemenuhan penggunaan produk ramah
lingkungan hidup dilakukan dengan
menggunakan barang dan jasa yang berlabel
ramah lingkungan hidup

4

SDM dan Kelembagaan

Pasal 74

Sumber Daya Manusia Sumber Daya Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa Fungsi PBJ

(PBJ) Sumber Daya Perancang
Kebijakan dan Sistem PBJ

Sumber Daya Pendukung
Ekosistem PBJ

Sumber Daya Pengelola
Fungsi PBJ

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Personel Lainnya

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Personel Lainnya wajib memiliki
Daerah wajib memiliki Pengelola sertifikat kompetensi di bidang
Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan. Pengadaan Barang/Jasa (jika belum,
Memiliki tugas dapat menjabat PPK, wajib memiliki sertifikat Pengadaan
membantu tugas PA/KPA, Barang/Jasa tingkat dasar/level-1)
melaksanakan persiapan Personal Lainnya dapat terdiri atas
pencantuman barang/jasa dalam ASN (PNS, PPPK, Pejabat Pengadaan,
katalog elektronik, dan ditugaskan Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, dan
sebagai Sumber Daya Pendukung Pengelola LPSE), Prajurit TNI, dan
Ekosistem Pengadaan Barang/Jasa. Anggota Polri.

Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan
Barang/Jasa berkedudukan di UKPB.

Sumber Daya Perrgelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang
ditugaskan sebagai PPK dapat berkedudukan di luar UKPBJ.

5

SDM dan Kelembagaan

Pasal 75

Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa

Menteri/kepaia lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan
Jasa) yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa pada Kementerian
/Lembaga/Pemerintah Daerah

UKPBJ memiliki fungsi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik

Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan
Barang/ Jasa
Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan
teknis

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/ kepala
lembaga/ kepala daerah

UKPBJ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapabilitas UKPBJ
melalui model kematangan UKPBJ untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis
di bidang Pengadaan Barang/ Jasa
Kepemilikan kompetensi bagi Kepala UKPBJ dan Pengelola LPSE dibuktikan dengan surat tanda
tamat pelatihan teknis kompetensi Pengadaan Barang/Jasa sesuai bidang tugasnya

Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dapat dilaksanakan oleh unit kerja
terpisah

Pembentukan UKPBJ dikecualikan bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk
UKPBJ.

6

Pelaku Pengadaan

Pengguna Anggaran (PA)

Pasal 9 Ayat 1

Perpres No.16/2018 Perpres No.12/2021

PA memiliki tugas dan kewenangan : PA memiliki tugas dan kewenangan :
huruf a sampai dengan huruf h. huruf a sampai dengan huruf h.

i. menetapkan PjPHP/PPHP f1. menetapkan pengenaan Sanksi
Daftar Hitam

i. dihapus

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pasal 9 Ayat 1

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pasal 10 Ayat 5

Perpres No.16/2018 Perpres No.12/2021

Dalam hal tidak ada personal yang KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang
dapat ditunjuk sebagai PPK, KPA menggunakan anggaran belanja dari
dapat merangkap sebagai PPK. APBD, dapat merangkap sebagai PPK.

Pasal 11

PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa PA memiliki tugas dan kewenangan:
memiliki tugas: huruf a sampai huruf p

huruf a sampai dengan huruf o b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan

Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada
Pengadaan Barang/Jasa yang
menggunakan anggaran belanja dari
APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk
melaksanakan tugas PPK
PPTK yang melaksanakan tugas PPK wajib
memenuhi persyaratan kompetensi PPK

7

Pelaku Pengadaan

Pejabat Pengadaan

Pasal 9 Ayat 1

Pokja Pemilihan

Pasal 13 Ayat 1

Perpres No.16/2018 Perpres No.12/2021

Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Pokja Pemilihan dalam Pengadaan

Barang/Jasa memiliki tugas: Barang/Jasa memiliki tugas:

a. melaksanakan persiapan dan a. rnelaksanakan persiapan dan

pelaksanaan pemilihan Penyedia; pelaksanaan pemilihan Penyedia

b. melaksanakan persiapan dan kecuali E-purchasing dan Perrgadaan

pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk Langsung;

katalog elektronik; b. dihapus;

Penyelenggara Swakelola

Pasal 9 Ayat 1

Penyedia

Pasal 9 Ayat 1

8

E-Marketplace Pengadaan
Barang/Jasa

Pasal 1 angka 35

MATRIK PERUBAHAN

PERPES NO 16/2018 PERPRES NO.12/2021

Pembelian secara Elektronik yang Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya
selanjutnya disebut E-Purchasing adalah tata disebut E-Purchasing adalah tata cara
cara pembelian barang/jasa melalui sistem pembelian barang/jasa melalui sistem katalog
katalog elektronik. elektronik atau toko daring.

Pasal 72

MATRIK PERUBAHAN

PERPES NO 16/2018 PERPRES NO.12/2021

Katalog elektronik memuat informasi berupa Katalog elektronik memuat informasi berupa
daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk
produk dalam negeri, produk SNI, produk dalam negeri, produk SNI, produk ramah
industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, lingkungan hidup, negara asal, harga, Penyedia,
dan informasi lainnya terkait barang/jasa. dan informasi lainnya terkait barang/jasa.

Pemilihan produk yang dicantumkan dalam Pengelolaan katalog elektronik dilaksanakan
katalog elektronik dilaksanakan oleh oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Daerah atau LKPP.
atau LKPP

Pemilihan produk katalog elektronik dihapus
dilakukan dengan metode:
a. Tender
b. Negosiasi

9

E-Marketplace Pengadaan
Barang/Jasa

Pasal 38 Ayat 2

MATRIK PERUBAHAN

PERPES NO 16/2018 PERPRES NO.12/2021

E-purchasing dilaksanakan untuk E-purchasing dilaksanakan untuk
Lainnya
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa katalog

yang sudah tercantum dalam katalog yang sudah tercantum dalam

elektronik. elektronik atau Toko Daring.

ATURAN TERBARU

Pasal 1 angka 54

Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi
yang memfasilitasi Pengadaan Barang/Jasa melalui penyelenggara perdagangan
melalui sistem elektronik dan ritel daring.

Pasal 72A

Barang/jasa yang ditransaksikan melalui Toko Daring memiliki kriteria:
a. standar atau dapat distandarkan
b. memiliki sifat risiko rendah
c. harga sudah terbentuk di pasar
Ketentuan lebih lanjut mengenai Toko Daring diatur dalam Peraturan Kepala
Lembaga.
Barang/jasa yang tidak ditayangkan pada katalog elektronik

10

Jasa konstruksi

Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultan
Konstruksi akan diatur oleh LKPP

Pengaturan akan digabungkan dalam kluster Peraturan LKPP
tentang Pemilihan Penyedia

Dalam Perpres No. 12 Tahun 2021 diubah pengaturan terkait
kontrak bagi Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
Pasal II angka 3, dijelaskan terkait Jasa Konstruksi
sebagai berikut.

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan
Konstruksi Terintegrasi tetap dilaksanakan sesuai:

a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun
2O2O tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui
Penyedia dan peraturan pelaksana

b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2O2O
tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Rancang Bangun Melalui Penyedia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat Nomor 25 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan
Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun Melalui Penyedia dan peraturan
pelaksana

sampai diterbitkannya Peraturan Kepala Lembaga mengenai Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi/Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi/Pekerjaan

Konstruksi Terintegrasi.

11

Pembinaan Penyedia

Latar Belakang

Perlunya mengubah paradigma bahwa sanksi bukan hanya hukuman tetapi untuk
ditingkatkan kapasitas dengan sanksi daftar hitam sebagai instrumen untuk pembinaan
kepada pelaku usaha.
Hal tersebut didukung bukti sebagai berikut.
1. 348 Penyedia terkena sanksi Daftar Hitam Tahun 2019 (sekitar 90% penyedia tidak

melaksanakan kontrak).
2. Inkonsistensi dalam Penerapan Sanksi (Penerapan sanksi Daftar Hitam ketika

penyedianya BUMN/BUMD tidak pernah dilakukan sehingga dianggap tebang pilih).
3. Beratnya sanksi (Sifatnya sanksi Daftar Hitam saat ini tidak untuk membina justu

berpotensi mematikan usahanya).

KRITERIA PENGENAAN Berdasarkan Pasal 78 dan 80
SANKSI DAFTAR HITAM Perpres No. 12 Tahun 2021

ETIK

Menyampaikan Dokumen/Keterangan Palsu/Tidak Benar
Terindikasi Persekongkolan
Terindikasi KKN

NON ETIK

Mengundurkan diri saat Proses Pemilihan
Mengundurkan diri sebelum Penandatanganan Kontrak
Tidak Melaksanakan Kontrak
Tidak menyelesaikan pekerjaan
Tidak melaksanakan kewajiban pada masa pemeliharaan

12

BAB PENGADAAN BARANG DAN JASA
II. E-PURCHASING SESUAI PERATURAN

LEMBAGA NOMOR 9 TAHUN 2021

Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing adalah
tata cara pembelian barang/jasa meialui sistem katalog elektronik atau toko
daring.

E-purchasing katalog elektronik nasional
toko daring sektoral

lokal

Kriteria Barang/Jasa

Katalog Elektronik Toko Daring
spesifikasi yang sama;
penjual/ penyedia yang sama; standar atau dapat distandarkan;
wilayah jual sama; dan memiliki sifat risiko rendah; dan
syarat dan ketentuan yang sama. harga sudah terbentuk di pasar.

Pelaku Penyelenggaraan

Katalog Elektronik Toko Daring

Kepala Lembaga Kebijakan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Pejabat Pembuat Komitmen;
Daerah; Pejabat Pengadaan;
Pejabat Pembuat Komitmen; Penyelenggara Perdagangan Melalui
Pejabat Pengadaan; dan Sistem Elektronik (PPMSE); dan
Penyedia Katalog. Pedagang.

13

Pelaku Penyelenggaraan
Katalog Elektronik

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
PePmasearl i1n3 tah;

Tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik meliputi:

a. pengembangan dan pembinaan Katalog Elektronik

b. pengelolaan Katalog Elektronik Nasional meliputi
1.menetapkan persyaratan barang/jasa dan Penyedia Katalog

2.menyetujui pencantuman barang/jasa

3. mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia Katalog
Toko Daring
4.melakukan monitoring dan evaluasi.

c. pembinaan terhadap pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog

Elektronik Lokal meliputi:

1.memberikan persetujuan pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog

Elektronik Lokal

2.memberikan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap Pengelolaan

Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal

3. mengenakan sanksi terhadap pengelola Katalog Elektronik Sektoral dan

Katalog Elektronik Lokal.
d. menetapkan tata cara penyelenggaraan Katalog Elektronik.

Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah

Pasal 14 (Menteri/Pimpinan Lembaga)

Tugas dan kewenangan dalam pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral meliputi:
a. menetapkan persyaratan barang/jasa dan Penyedia Katalog
b. menyetujui pencantuman barang/jasa;
c. mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia Katalog
d. melakukan monitoring dan evaluasi.

Pasal 15 (Kepala Daerah) Toko Daring

Tugas dan kewenangan dalam pengelolaan Katalog Elektronik Lokal meliputi:

Pasal 10 Ayat 5a. menetapkan persyaratan barang/jasa dan Penyedia Katalog

b. menyetujui pencantuman barang/jasa

c. mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia Katalog

d. melakukan monitoring dan evaluasi.

14

Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 11 Perpres No. 12 Tahun 2021

Tugas PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa antara lain:

a. menyusun perencanaan pengadaan;

b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);

c. menetapkan rancangan kontrak;

d. menetapkan HPS;

e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
Toko Daring
f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

g. menetapkan tim pendukung;

h. menetapkan tim atau tenaga ahli;

i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas 200jt

j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

k. mengendalikan Kontrak;

l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;

m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan
berita acara penyerahan;

n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan

o. menilai kinerja Penyedia.

Pejabat Pengadaan

Pasal 12 Perpres No. 12 Tahun 2021

Tugas Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa antara lain:
a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk

pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling
banyak 200jt

c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan PenuTnojukkoanDLaarnignsgung untuk

pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak 100jt

Pasal 10 Ayat 5d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak 200jt

15

Penyedia Katalog

Pasal 16

Tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Katalog Elektronik meliputi:
a. seluruh informasi barang/jasa dan substansi lainnya yang ditawarkan dan

diunggah pada Katalog Elektronik
b. pelaksanaan surat pesanan E-purchasing Katalog
c. kesesuaian informasi barang/jasa yang diunggah pada Katalog Elektronik dengan

yang dikirimkan ke Pejabat Pembuat KomitmenT/PoekjaobDataPreinnggadaan

d. tindak lanjut laporan dan pengaduan barang/jasa yang diunggah pada Katalog
Elektronik dan dikirimkan ke Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan

Tok

16

Pelaku Penyelenggaraan

Toko Daring

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Toko Daring meliputi:
a. pengembangan dan pembinaan Toko Daring
b. pengelolaan Toko Daring meliputi

1.menetapkan persyaratan barang/jasa, PPMSE, dan Pedagang
2.menetapkan PPMSE dalam penyelenggaraan Toko Daring
3. mengenakan dan mencabut sanksi terhadap PPMSE dalam penyelenggaran

Toko Daring sesuai syarat dan ketentuan yanTgobkeorlaDkuaring

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
(PPMSE)

Pasal 6

Tugas dan kewenangan dalam pengelolaan Toko Daring meliputi:
a. bertanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan Pedagang, dalam hal

PPMSE berupa marketplace;
b. memastikan pemenuhan persyaratan barang/jasa;
c. memastikan tindak lanjut pesanan atas pembelian melalui PPMSE;
d. mengenakan sanksi kepada Pedagang sesuai syarat dan ketentuan masing-

masing PPMSE, dalam hal PPMSE berupa marketpTlaocke;o Daring

e. mengembangkan sistem PPMSE sesuai dengan kebutuhan Toko Daring; dan
f. melakukan integrasi dan/atau pertukaran data transaksi.

Pedagang

Pasal 7

Tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan Toko Daring meliputi:

a. menyediakan barang/jasa sesuai dengan yang tercantum dalam situs web PPMSE;

b. menjamin pemenuhan persyaratan barang/jasa yang ditransaksikan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;

c. menjamin keaslian barang/jasa yang ditransaksikan melalui PPMSE dan

diserahkan kepada pembeli; dan

d. menindaklanjuti pesanan atas pembelian melalui PPMSE. 17

Metode Pembelian

Katalog Elektronik Toko Daring

Negosiasi Harga; Pembelian Langsung;
Mini-Kompetisi; dan/atau Negosiasi Harga;
Competitive Catalogue. Permintaan Penawaran; dan/atau
Metode lainnya sesuai dengan proses
bisnis yang terdapat pada PPMSE.

Jenis Pengadaan pada E-Purchasing

setiap benda baik keseluruhan atau jasa nonkonsultansi atau
berwujud maupun tidak sebagian kegiatan yang jasa yang membutuhkan
meliputi pembangunan,
berwujud, bergerak peralatan, metodologi
maupun tidak pengoperasian, khusus, dan/atau
pemeliharaan,
bergerak,yang dapat pembongkaran, dan keterampilan dalam
diperdagangkan, dipakai, pembangunan kembali suatu sistem tata kelola
suatu bangunan yang telah dikenal luas
dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh di dunia usaha untuk
pengguna barang menyelesaikan suatu

Pekerjaan'

18

BAB ALUR PROSES PENGADAAN
III. BARANG/JASA E-PURCHASING

1 Akses Website e-Purchasing melalui LPSE

PPK dapat mengakses Katalog Elektronik melalui LPSE
(Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dengan melakukan login
menggunakan akun PPK terdaftar. Selanjutnya pilih "Aplikasi
e-Procurement Lain" dan pilih "Aplikasi E-Purchasing V.5"

Selanjutnya, muncul laman inaproc.id, pilih Masuk Production
pada Aplikasi e-Purchasing v.5.

19

2 Muncul Halaman Utama Syarat & Ketentuan

Setelah berhasil login akan muncul halaman informasi seperti
berikut. Klik checkbox persetuTjuoakno DSayrianrgat dan Ketentuan
Penggunaan Aplikasi dan klik tombol Simpan.

3 Memilih Produk dalam Keranjang Belanja

Untuk mulai membuat paket e-Purchasing, pilih menu Komoditas
barang/jasa yang diinginkan. KlTikokboeDliarpinadga komoditas yang
dipilih kemudian klik pada bagian atas "Keranjang Pembelian"

20

4 Lengkapi isian Halaman Keranjang Belanja

PPK mengisi kuantitas yang akan dibeli. Apabila ingin

Toko Daring

menghapus salah satu produk, klik ikon . Untuk menghapus
seluruh produk klik hapus semua.

5 Memilih RUP (Rencana Umum Pengadaan)

Pastikan sebelum melakukan pengadaan e-purchasing, RUP telah
diupload pada website sirup.lkpp.Tgook.iod.DSaerilnangjutnya mencari ID
RUP yang tersedia berdasarkan ID RUP atau NAMA RUP

Setelah menemukan ID RUP, klik ID RUP tersebut selanjutnya
klik tombol "Selanjutnya" maka akan menampilkan halaman
informasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

21

6 Isi dan Lengkapi tampilan dari Informasi
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

Informasi yang diisi terdiri atas NPWP, sumber dana, kode
anggaran, alamat satker, dan alaTmokaot Dpaenrignigriman. Untuk form

Nama Paket, Tahun Anggaran, Jenis Instansi, dan Nama Satuan

Kerja otomatis terisi dari informasi RUP.

Toko Daring

7 Isi dan Lengkapi tampilan dari Informasi PPK/Pembeli

Informasi yang diisi terdiri atas Nama PPK, Jabatan, NIP, Email,
Nomor telepon, Nomor sertifikat PBJ

22

8 Isi dan Lengkapi tampilan dari Informasi
Daftra Produk yang akan dibeli

Pada tampilan terdiri informasi kuTaonktoitDasa,rkinugrs, referensi ongkos
kirim, harga satuan kerja, total harga dan catatan produk.
Namun, pengisian hanya dilakukan pada kolom kuantitas dan
catatan produk (optional).

9 PPK memproses paket e-PurchasinTgodkeonDgaanrinfigtur Negosiasi

Langkah yang dilakukan dalam melakukan negosisasi harga,
antara lain:
A. Memilih paket dengan posisi di "PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)"
dan status "Persiapan"

23

Selanjutnya akan muncul tampilan Detail Paket

Toko Daring

Apabila PPK hendak mengubah DATA PAKET, maka klik tombol "Ubah Paket",
selanjutnya akan menampilkan halaman ubah paket dan PPK dapat mengisi kembali
informasi RUP sampai dengan daftar produk seperti saat membuat paket.
Apabila PPK hendak melihat DAFTAR PRODUK pada paket tersebut, klik tombol
"Daftar Produk".
Apabila PPK hendak melakukan NEGOSIASI HARGA dengan Penyedia Katalog

Elektronik, klik tombol "Negosiasi Paket". Toko Daring

Apabila PPK hendak MEMBATALKAN PAKET, maka klik tombol "Batalkan Paket".

B. Melakukan negosiasi ke Penyedia
Pada tahap negosiasi ini, PPK dapat menuliskan penawaran harga
pada kolom "Harga Satuan" dan Referensi Ongkos Kirim maka
otomatis total harga akan menyesuaikan dengan jumlah
kuantitasnya. Selain itu, PPK dapat melengkapi tanggal pengiriman
dan catatan tambahan. Selanjutnya PPK menunggu konfirmasi dari
penyedia.

24

C. Melakukan Proses Persetujuan Paket
Setelah timbul kesepakatan harga antara PPK dan penyedia, maka
pada Detail Paket akan tampil tomTbooklo "DBauriknag Form Persetujuan"
untuk menyetujui paket dan memproses lebih lanjut.

PPK dapat mengisi keterangan/catatan tambahan, setelah itu tekan tombol
Setuju. Tahapan selanjutnya adalah membuat Surat Pesanan pada Daftar Kontrak.
Apabila PPK hendak menolak paket, maka pilih tombol Tolak dan PPK wajib
mengisi alasan penolakan pada Catatan. Paket yang ditolak oleh PPK tidak dapat
diproses lebih lanjut sehingga perlu Paket perlu dibatalkan

10 Membuat Daftar Kontrak

Untuk membuat Surat Pesanan, pada halaman Detail Paket pilih tombol Daftar
Kontrak. Selanjutnya akan tampil halaman Daftar Kontrak yang terdapat informasi
nomor kontrak, tanggal kontrak, nilai kontrak dan deskripsi kontrak tersebut. Untuk
membuat Surat Pesanan, pilih tombol Tambah Kontrak.

Pilih tombol Simpan untuk menyimpan Surat Pesanan tersebut. Selanjutnya PPK
mengunduh Surat Pesanan untuk di tanda tangani dan mengunggah kembali file
tersebut.

25

11 Mencetak Detail Paket

Setelah PPK menyetujui Paket, pilih tombol "Cetak Detil Paket" pada menu Detail
Paket , sehingga akan muncul informasi paket produk.

12 Melihat Riwayat Pengiriman

Pada halaman Detail Paket, PPK pilih tombol Riwayat Pengiriman. Selajutnya akan
tampil halaman daftar riwayat pengiriman, PPK dapat mengunduh dokumen
pengiriman dari distributor dengan pilih tombol Aksi – Unduh Lampiran.

26

13 Mengisi Riwayat Penerimaan

Apabila Distributor/Pelaksana Pekerjaan telah mengisi informasi pengiriman,
selanjutnya PPK perlu mengisi informasi penerimaan pada Riwayat Penerimaan. Untuk
mulai mengisi informasi penerimaan, pada halaman detail paket, PPK pilih tombol
"Riwayat Penerimaan".

Selanjutnya akan masuk pada laman Tambah Penerimaan - Informasi Penerimaan,
PPK mengisi data

1. Nomor dokumen : diisi dengan no dokumen BAST
2. Tanggal dokumen: diisi dengan tanggal BAST
3. Tanggal penerimaan: diisi dengan tanggal penerimaan barang
4. Lampiran: unggah BAST hasil pindai yang telah ditandatangani kedua belah pihak
5. Catatan: diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan

Lalu pilih tombol Selanjutnya.
Kemudian pada laman Tambah Penerimaan – Data Produk, PPK pilih tombol Cari
Pengiriman untuk mencari informasi pengiriman yang telah diterima oleh PPK. PPK
dapat pilih tombol Cari lalu otomatis akan tampil data produk yang telah dikirim dan
akan diterima. Pilih tombol + lalu pilih tombol Close.

27

14 Mengisi Riwayat Pembayaran

Setelah melakukan penerimaan paket, selanjutnya PPK harus mengisi informasi
pembayaran. Untuk mengisi informasi pembayaran, pada halaman Detail Paket pilih
tombol "Pembayaran". Pilih tombol Cari untuk mencari dokumen penerimaan yang
sudah dilakukan pembayaran dan pilih tombol “ + ” pada dokumen penerimaan yang
dipilih

Pada laman Detail Input Pembayaran di atas, PPK dapat mengisi informasi Nomor
Tagihan, Total Tagihan, Tanggal Tagihan, Tanggal Pembayaran, Unggah Bukti
Pembayaran dan Catatan. Setelah data yang diisikan sudah benar, lalu pilih tombol
Simpan untuk menyimpan informasi pembayaran tersebut.

15 Menyelesaikan Paket

Setelah mengisi informasi pembayaran, PPK harus menyelesaikan paket e-Purchasing.
Untuk mulai menyelesaikan paket e-Purchasing, pada halaman Detail Paket pilih
tombol Selesaikan Paket. Tombol Selesaikan Paket hanya akan tampil apabila Daftar
Kontrak, Riwayat Penerimaan, dan Pembayaran sudah diisi oleh PPK

28