INKINDO MAGAZINE

INFRASTRUKTUR & KETAHANAN PANGAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045 www.inkindo.org MEDIA INFORMASI DAN KONSULTANSI EDISI MEI 2024 PERLUKAH STANDAR BILLING RATE? INFODPN INFODPN 500 KONSULTAN JALANI SERTIFIKASI BERTARUNG DENGAN REGULASI OPINI

P uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) telah menerbitkan majalah INKINDO Edisi Mei 2024 yang merupakan salah satu upaya mencapai tujuan dan cita-cita INKINDO untuk meningkatkan efektivitas INKINDO sebagai media informasi tentang perkembangan Usaha Jasa Konsultansi Anggota INKINDO kepada pihak internal & eksternal serta sebagai media informasi Anggota untuk memberikan pandangan/masukan terhadap dunia usaha jasa konsultansi. INKINDO pada tanggal 20 Juni 2024 akan menyelenggarakan HUT ke-45 tahun dengan tema INKINDO Mandiri Menuju Indonesia Emas 2045. Rangkaian kegiatan yang akan diselenggarakan antara lain Seminar Nasional terkait Seminar Hukum, Infrastruktur, Ketahanan Pangan dan Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), dan juga Gebyar Sertifikasi baik Sertifikasi Badan Usaha, Sertifikasi Tenaga Ahli dan Sertifikasi ISO, serta beberapa kegiatan yang bersifat sosial seperti Donor Darah serentak se-Indonesia. Terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada Instansi Pemerintah, Stakeholder, Kelembagaan terkait, Anggota INKINDO dan Mitra Kerja INKINDO yang telah memberikan pandangan dalam bentuk tulisan di Majalah INKINDO. Tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada Dewan Pengurus Provinsi (DPP) yang telah melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dalam meningkatkan kompetensi Anggotanya. Harapan kami dengan terbitnya Majalah INKINDO dengan mengusung tema Infrastruktur dan Ketahanan Pangan, dapat menambah wawasan terkait regulasi, isu-isu strategis serta kajian/telaah dari pakar – pakar terkait, serta memberikan masukan Program Pemerintah 2024-2029, sehingga dapat meningkatkan usaha jasa konsultansi. Ir. Erie Heryadi, M.H Ketua Umum INKINDO Sambutan Ketua Umum INKINDO SUSUNAN REDAKSI DEWAN PENASIHAT Ir Erie Heryadi, MH Imam Hartawan, ST, MT Ir Andrian Tejakusuma DEWAN PAKAR Ketua Dr Ir Haris Muhammadun, ATD, MM, IPU Sekretaris Ir Ronald Sihombing Hutasoit, MSi Anggota Ir Fanny A Wulur, MArs Ir Rikardo B Manurung, MSi Ir Suwendi, MSc REDAKSI Ketua Ir A Noor Syailendra, MM Sekretaris Ir Erza Sembiring, ST, MT Anggota Ir Dwi Agus Apriyanto, ST, MT, IPU Munif Sofian, SKom Hanny Hendrany, SSos Bisanti Yuniar, ST REDAKTUR PELAKSANA Bahar Yahya Hasanuddin Mahfud DESIGN Opikmac ALAMAT REDAKSI Jl Bendungan Hilir No 29 RT01 RW01 Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat 20210 Tlp: 021- 5738577, 0813-1528-9207 Email: [email protected] Redaksi menerima kiriman naskah artikel dari para sahabat, baik berupa opini tentang dunia konsultan maupun laporan kegiatan di daerah. Panjang naskah opini maksimal 1.500 kata (words) dan panjang naskah kegiatan daerah maksimal 600 kata. Naskah disertai data-data pendukung seperti foto dan infografis dengan high resolution. PIC: ANI 0812-9704-7372

Peran Konsultan & INKINDO dalam Infrastruktur dan Ketahanan Pangan 06 Contents Info DPN Info DPN Opini Laporan Utama Indeks Rendah, BPN Gandeng INKINDO Tingkatkan Ketahanan Pangan 02 Standar Billing Rate, Perlukah? 08 INKINDO Academy Siap Dukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka 12 500 Lebih Konsultan se-Indonesia Jalani Pelatihan dan Sertifikasi 14 FACE Bahas Tiga Isu Utama Kota-Kota Besar di ASEAN 16 Buka Puasa 18 Bersama INKINDO Gelar 19 Talkshow dan HBH INKINDO Hadir di Megabuild 21 & Keramika 2024 Bertarung dengan Regulasi 23 Delegasi Timor Leste 22 Kunjungi DPN INKINDO Mengawal Transformasi 26 Digital Inkindo Jatim Info DPP INKINDO Bali - Donasi Anak-Anak yang Berjuang 29 Lawan Penyakit Jasa Konsultansi Konstruksi dan Non Konstruksi Butuh Perhatian 31 Pemerintah Terkait Regulasi DPP INKINDO Bengkulu 32 Serahkan Bantuan Banjir Regulasi Dunia Konsultan 34 Butuh Asuransi PI MEI 2024 1

Dalam hal ketahanan pangan, Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara-negara lain. Tak hanya di tingkat global, di tingkat regional ASEAN pun ketahanan pangan Indonesia masih tertinggal. Loh kok bisa? Berdasarkan Global Food Security Index (GFSI) tahun 2022, Indonesia menempati ranking 63 dari 113 negara dengan skor 60,2. Skor GFSI secara global ini memang cukup ironis mengingat Indonesia tercatat sebagai negara agraris. Negara di mana lahan pertanian, persawahan, perkebunan, perikanan, dan peternakan melimpah ruah. Tetapi ketahanan pangan bukan persoalan ketersediaan lahan-lahan pertanian dan peternakan semata. Lebih dari itu, ketahanan pangan juga menyangkut soal aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas/keberlanjutan. Itu sebab, dalam GFSI yang sama, Singapura menempati peringat 28 dengan skor 73,1. Padahal, Singapura tak memiliki banyak ketersediaan lahan-lahan pertanian, persawahan, perkebunan, perikanan, dan peternakan seperti halnya Indonesia. Ada empat indikator dalam GFSI. Yaitu, ketersediaan (availability), aksesibilitas/keterjangkauan (affordability), kualitas dan keamanan (quality and safety), dan keberlanjutan (sustainability). “Dari sisi keberlanjutan (sustainability) dalam penilaian GFSI, ketahanan pangan Indonesia mengalami kenaikan signifikan namun dari aspek ketersediaan (availability) kita justru mengalami penurunan,” kata Kepala Badan Pangan Nasional H Arief Prasetyo Adi, ST, MT saat menjadi salah satu pembicara dalam acara Talkshow dan Halal Bihalal bertema “Ketahanan Pangan Indeks Rendah, BPN Gandeng INKINDO Tingkatkan Ketahanan Pangan INKINDO dinilai Badan Pangan Nasional (BPN) merupakan organisasi badan usaha yang mampu membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan. PERKEMBANGAN SKOR GLOBAL FOOD SECURITY INDEX (GFSI) INDONESIA DAN INTERNASIONAL Skor Global Food Security Index (GFSI) yang menunjukkan ketahanan pangan suatu negara menyatakan bahwa pada tahun 2022, Indonesia menempati ranking 63 dari 113 negara, dengan skor 60,2. Aspek keberlanjutan (sustainability) meningkat dengan cukup signifikan, sedangkan aspek ketersediaan (availability) mengalami penurunan. Badan Pangan Nasional Perkembangan Skor Global Food Security Index (GFSI) Indonesia dan Internasional Sumber :The Economist diolah Badan Pangan Nasional, 2023 3 58,2 50,9 55,2 81,4 44,5 56,2 43,9 46,3 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 54,8 2018 62,6 2019 59,5 2020 59,2 2021 60,2 2022 Total Score Availability Affordability Quality & Safety Sustainability Skor Global Food Security Index (GFSI) yang menunjukkan ketahanan pangan suatu negara menyatakan bahwa pada tahun 2022, Indonesia menempati ranking 63 dari 113negara, dengan skor 60,2. Aspek keberlanjutan (sustainability) meningkat dengan cukup signifikan, sedangkan aspek ketersediaan (availability) mengalami penurunan. Perkembangan Skor GFSI Indonesia 91,9 87,1 93,2 81,4 70,5 65,1 77,8 50,9 88,4 88,8 69,7 56,2 82,6 69,4 44,3 46,3 Finlandia (1st) Amerika Serikat (13th) Singapura (28th) Indonesia (63rd) Affordability Availibility Quality & Safety Sustainability 73,1 60,2 GFSI Global 2022 83,7 78,0 Total Score LAPORAN UTAMA 2 MEI 2024

dan Infrastruktur untuk Menuju Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) secara hybrid, Kamis (25/4/2024). Dalam paparannya bertajuk “Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045” Arief menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi tantangan utama ketahanan pangan dan gizi nasional. Yaitu situazsi geopolitik yang tidak stabil, perubahan iklim ekstrim, dan melonjaknya harga pangan dan energi. Arief menegaskan, persoalan pangan bukan persoalan pemenuhan perut semata. Lebih dari itu, pangan merupakan kebutuhan dasar umat manuia yang pemenuhannya di Indonesia dijamin UUD 45 karena menyangkut tiga aspek utama yaitu hak asasi manusia, tidak dapat ditunda, dan harus tersedia secara merata di seluruh wilayah. Pangan sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan pilar utama pembangunan nasional yang berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. “Karena itu Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan tingkat nasional, daerah dan perseorangan,” kata Arief. Dalam talkshow yang dihadiri oleh ratusan anggota INKINDO seluruh Indonesia tersebut, Arief mengajak INKINDO untuk turut bergabung bersama Badan Pangan Nasional guna mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi ketahanan pangan nasional. Perubahan iklim ekstrem dan situasi geopolitik yang tidak stabil, serta melonjaknya harga pangan dan energi merupakan tantangan utama untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi, saat ini dan di masa depan. ARAH KEBIJAKAN MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN BERDASARKAN KEMANDIRIAN DAN KEDAULATAN PANGAN Badan Pangan Nasional Tantangan Utama untuk Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi 2 Ketidakpastian Situasi Global (Geopolitik) Perubahan Iklim Ekstrem Gangguan Pasokan Makanan Krisis Energi Krisis Pangan Krisis Keuangan Melonjaknya Harga Makanan Pembatasan Ekspor Pangan Gangguan pasokan pupuk dan energi dunia Perubahan iklim ekstrem dan situasi geopolitik yang tidak stabil, serta melonjaknya harga pangan dan energi merupakan tantangan utama untuk mencapai ketahanan pangan dan gizi, saat ini dan di masa depan. TANTANGAN UTAMA UNTUK MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI Badan Pangan Nasional Arah Kebijakan Mewujudkan Ketahanan Pangan berdasarkan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Masalah Tata Kelola • Data dan informasi sebagai input utama kebijakan bersifat tersebar lintas instansi • Tingginya angka pemborosan pangan dan susut pangan Masalah Akses dan Pemanfaatan Pangan • Terbatasnya daya beli • Kerawanan pangan dan gizi • Konsumsi pangan belum B2SA • Tingginya stunting • Masih terjadi kasus ketidakamanan pangan • Pengentasan daerah rentan rawan pangan • Peningkatan akses pangan masyarakat • Regionalisasi sistem pangan • Peningkatan penganekaragaman dan kualitas konsumsi pangan • Peningkatan keamanan dan mutu pangan • Penguatan tata kelola data dan informasi pangan dan gizi • Penanganan susut dan sisa pangan • Penguatan konektivitas dan logistik pangan • Pengembangan early warning system kerawanan pangan dan gizi • Intervensi/bantuan pangan • Pemenuhangizi ibu hamil dan baduta, anak sekolah • Penyediaan pangan yang berbasis sumber daya lokal • Sosialisasi, Promosi, edukasi pola konsumsi B2SA • Penguatan UMKM pangan lokal • Pengawasan keamanan pangan di pre market dan post market • Pengintegrasian data dan informasi pangan dan gizi • Penguatan regulasi payung hukum penanganan susut dan sisa pangan • Kemitraan pentahelix untuk menekan susut dan sisa pangan • Fasilitasi sarana logistik pangan Masalah Ketersediaan Pangan • Tidak seimbangnya produksi dan konsumsi • Ketergantungan impor pangan • Disparitas antar waktu dan antar wilayah • Meningkatkan ketersediaan pangan terutama dari produksi dalam negeri • Penguatan cadangan pangan • Stabilisasipasokandan harga pangan • Pemerataan distribusi pangan • Meningkatkan serapan produksi dalam negeri melalui kemitraan closed loop • Penguatan CPP, CPPD dan LPM • Penguatan kebijakan pengendalian harga dan ekspor impor • Fasilitasi Distribusi Pangan, Gerakan Pangan Murah Tantangan Kebijakan Strategi LAPORAN UTAMA MEI 2024 3

“INKINDO berisi orang-orang hebat dan pintar. Bisa menjadi think thank bagi Badan Pangan Nasional dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional,” tegas Arief seraya menjelaskan bahwa Badan Pangan Nasional baru dibentuk tahun 2022 silam berdasarkan Peraturan Presiden No 66 tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Ketua Umum DPN INKINDO Erie Heryadi menanggapi positif ajakan Badan Pangan Nasional tersebut. Sebab, katanya, masalah ketahanan pangan menjadi persoalan bersama yang harus ditangani untuk menuju Indonesia Emas 2045. “Kami dari INKINDO tentu menyambut baik usulan Bapak Arief untuk memasukkan INKINDO sebagai salah satu mitra bagi Badan Pangan Nasional. Insha Allah minggu depan kami akan beraudiensi dengan Bapak Arief selaku Kepala Badan Pangan Nasional,” kata Erie usai acara. Menurut Erie, ketahanan pangan menjadi penting untuk diangkat karena terkait dengan program makan siang dan susu gratis yang dicanangkan pemerintahan baru terpilih, pasangan Prabowo-Gibran. Selain menghadirkan Kepala Badan Pangan Nasional, acara talkshow itu juga menghadirkan Dr Ir Herry Trisaputra Zuna SE, MT, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR yang menyampaikan materi bertajuk “Pentingnya KPBU dalam Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045,” dan Dr Ir Wahyu Utomo, MS, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diwakili oleh Mukhsin Muchtar (Asisten Deputi) yang menyampaikan materi bertajuk “Pembangunan Infrastruktur IKN dan PSN Menuju Indonesia Emas 2045.” Saat membuka acara, Sekjen DPN INKINDO Imam Hartawan menjelaskan bahwa acara Talkshow dan Halal Bihalal ini merupakan dimulainya rangkaian HUT INKINDO ke-45 yang jatuh pada 20 Juni 2024. “Rangkaian kegiatan dalam rangka HUT INKINDO ini akan berlangsung hingga September mendatang,” kata Imam. (*) Badan Pangan Nasional Penguatan Data dalam rangka Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Wilayah (FSVA) FSVA didesain sebagai salah satu tool yang akurat yang dikembangkan oleh Direktorat Pengendalian Kerawana Pangan bersama Provinsi dan kab/kota Penguatan data pangan diantaranya melalui penyusunan Peta Ketahanan dadn Kerentanan Panga Wilayah daSistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi) nasional maupdaerah Badan Pangan Nasional Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kab Kota Total Total Rentan/Tahan 21 0 21 17 1 18 68 29 0 29 37 2 39 77 6 83 446 235 89 324 SITUASI SKPRILIS JANUARI WASPADA 11 Provinsi (32,35:ĂƚĞŶŐ͕ /z͕ Edd͕ ĂƌĂƚ͕ <ĂůŝŵĂŶƚĂŶ <ĂůŝŵĂŶƚĂŶ dŝŵƵƌ͕ <Ăůŝ^ƵůƚĞŶŐ͕ ^ƵůďĂƌ͕ DĂůƵƚ͕AMAN 23 provinsi (67,Situasi Kewaspadaan PGizi bulanan merupkomposit dari aspek kpangan, keterjangkauadan pemanfaatan pangaRENTAN 0 Provinsi (100%• SKPG disusun sebagai informasi deteksi dini situasi pangan dan gizi bulanan wilayah sebagai gambaran situasi pangan dan gizi secara periodic • Sebagai dasar rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan dan gizi Penguatan Data dalam rangka nganan Kerawanan Pangan dan Gizi 21 nan Pangan yang awana alui penyusunan Peta Ketahanan dadn Kerentanan Panga Wilayah dan gan dan Gizi (Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi) nasional maupun Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Total Total Rentan/Tahan 21 18 68 29 39 83 446 324 SITUASI SKPG RILIS JANUARI 2024*: WASPADA 11 Provinsi (32,35%) : :ĂƚĞŶŐ͕ /z͕ Edd͕ <ĂůŝŵĂŶƚĂŶ ĂƌĂƚ͕ <ĂůŝŵĂŶƚĂŶ ^ĞůĂƚĂŶ͕ <ĂůŝŵĂŶƚĂŶ dŝŵƵƌ͕ <ĂůŝŵĂŶƚĂŶ hƚĂƌĂ͕ ^ƵůƚĞŶŐ͕ ^ƵůďĂƌ͕ DĂůƵƚ͕ WĂƉƵĂ ĂƌĂƚ AMAN 23 provinsi (67,65%) Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi bulanan merupakan hasil komposit dari aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan RENTAN 0 Provinsi (100%) • SKPG disusun sebagai informasi deteksi dini situasi pangan dan gizi bulanan wilayah sebagai gambaran situasi pangan dan gizi secara periodic • Sebagai dasar rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan dan gizi Penguatan Data dalam rangka nganan Kerawanan Pangan dan Gizi 21 nan Pangan ang wana alui penyusunan Peta Ketahanan dadn Kerentanan Panga Wilayah dan an dan Gizi (Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi) nasional maupun Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Total Total Rentan/Tahan 21 18 68 29 39 83 446 324 SITUASI SKPG RILIS JANUARI 2024*: WASPADA 11 Provinsi (32,35%) : :ĂƚĞŶŐ͕ /z͕ Edd͕ <ĂůŝŵĂŶƚĂŶ ĂƌĂƚ͕ <ĂůŝŵĂŶƚĂŶ ^ĞůĂƚĂŶ͕ <ĂůŝŵĂŶƚĂŶ dŝŵƵƌ͕ <ĂůŝŵĂŶƚĂŶ hƚĂƌĂ͕ ^ƵůƚĞŶŐ͕ ^ƵůďĂƌ͕ DĂůƵƚ͕ WĂƉƵĂ ĂƌĂƚ AMAN 23 provinsi (67,65%) Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi bulanan merupakan hasil komposit dari aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan RENTAN 0 Provinsi (100%) • SKPG disusun sebagai informasi deteksi dini situasi pangan dan gizi bulanan wilayah sebagai gambaran situasi pangan dan gizi secara periodic • Sebagai dasar rekomendasi kebijakan kewaspadaan pangan dan gizi PENGUATAN DATA DALAM RANGKA PENAGANAN KERAWANAN PANGAN DAN GIZI Penguatan data pangan diantaranya melalui penyusunan Peta Ketahanan dadn Kerentanan Pangan Wilayah dan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi) nasional maupun daerah LAPORAN UTAMA 4 MEI 2024

Kriteria Lokus: Provinsi yang difokuskan pada Ibu Kota Provinsi dan/atau memiliki Bank Pangan/Penggiat Selamatkan Pangan GERAKAN SELAMATKAN PANGAN PENGEMBANGAN USAHA PENGOLAHAN PANGAN LOKAL (PIPPL) Badan Pangan Nasional Gerakan Selamatkan Pangan dĂŚƵŶ ϮϬϮϰ Kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Output dan Outcome 1.Kerja Sama NFA dengan 6 Asosiasi dan 12 Penggiat Selamatkan Pangan 2. Sinergi denganTP PKK ϲ͕ϳϱũƵƚĂĂŶŐŐŽƚĂ 3. Integrasi Sosialisasi melalui GENIUS ϭϳ ƌŝďƵ ƐŝƐǁĂ 1. Jabodetabek 2. Gerakan Selamatkan Pangan di 15 Provinsi Target Outcome : 15 Provinsi Diterbitkannya Kebijakan Daerah Jangkauan Promosi/ Advokasi GSP ϳũƵƚĂ ŽƌĂŶŐ <ƌŝƚĞƌŝĂ >ŽŬƵƐ͗ WƌŽǀŝŶƐŝ LJĂŶŐĚŝĨŽŬƵƐŬĂŶ ƉĂĚĂ /ďƵ <ŽƚĂWƌŽǀŝŶƐŝ ĚĂŶͬĂƚĂƵ ŵĞŵŝůŝŬŝ ĂŶŬWĂŶŐĂŶ ͬWĞŶŐŐŝĂƚ ^ĞůĂŵĂƚŬĂŶ WĂŶŐĂŶ 15 Provinsi Platform Stop Boros Pangan V2 нZŝĂƵ͕Ed͕<Ăů^Ğů 6,75 juta anggota PKK 2.500 anggota asosiasi & penggiat/bank pangan 17.000 siswa >200.000 masyarakat umum 22 Badan Pangan Nasional 26 Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal (PUPPL) Tujuan : Mengoptimalkan pemanfaatan dan nilai tambah pangan melalui pengembangan industri pengolahan pangan Manfaat : Pemanfaatan dan Peningkatan Nilai Tambah Pangan Lokal Output : Meningkatnya jumlah usaha pangan lokal yang dibina Badan Pangan Nasional Pengembangan Usaha PTujuan : Mengoptimalkan pemanfaatan dan nilai tambah pangan melalui pengembangan industri pengolahan pangan Manfaat : Pemanfaatan dan Peningkatan Nilai Tambah Pangan Lokal Output : Meningkatnya jumlah usaha pangan lokal yang dibina Sinergi dan kolaborasi Untuk Pangan Nasional Academics Business Media Community Government 28 Badan Pangan Nasional Dinas urusan pangan di 38 Prvovinsi dan 514 kabupaten/kota SINERGI DAN KOLABORASI UNTUK PANGAN NASIONAL LAPORAN UTAMA 15 PROVINSI MEI 2024 5

P embangunan infrastruktur yang kuat dan berkelanjutan adalah fondasi penting dalam mencapai ketahanan pangan dan menggapai visi Indonesia Emas 2045. Dalam hal ini, jasa konsultansi konstruksi dan non konstruksi dan peran asosiasi seperti Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa proyek infrastruktur dilaksanakan dengan standar tertinggi untuk mendukung ketahanan pangan. Dalam konteks ini, INKINDO sebagai asosiasi perusahaan jasa konsultansi konstruksi dan non konstruksi telah memainkan peran strategis dalam memastikan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia berjalan dengan baik, sesuai dengan perencanaan dan memiliki kualitas yang terjamin. Sebagai asosiasi yang mewadahi berbagai perusahaan Konsultansi konstruksi, INKINDO memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan praktik terbaik dan memastikan bahwa proyek-proyek konstruksi memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk sektor ketahanan pangan. Peran jasa konsultansi konstruksi dan non konstruksi tidak dapat diremehkan dalam infrastruktur dan ketahanan pangan menuju Indonesia Emas 2024. LAPORAN UTAMA 6 MEI 2024

Ketua DPP INKINDO Jawa Timur Ir Irwan Susilo, ST, MT, IPM menekankan bahwa peran jasa konsultansi konstruksi dan non konstruksi tidak dapat diremehkan dalam mencapai ketahanan pangan. “Konsultan konstruksi tidak hanya membantu dalam merancang dan mengawasi proyek-proyek infrastruktur, tetapi juga memberikan solusi inovatif untuk memastikan bahwa infrastruktur mendukung ketahanan pangan. Mereka memiliki peran penting dalam mengintegrasikan teknologi dan metodologi yang berkelanjutan dalam setiap proyek,” katanya. INKINDO juga berperan sebagai mitra pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait pembangunan infrastruktur. Dalam konteks ketahanan pangan, infrastruktur seperti irigasi, jalan, dan fasilitas penyimpanan sangat penting. Melalui konsultansi konstruksi yang berkualitas, proyek-proyek tersebut dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, memberikan dampak positif pada sektor pertanian dan distribusi pangan. Selain itu, INKINDO juga memiliki program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi anggota dan perusahaan yang tergabung di dalamnya. Hal ini memastikan bahwa tenaga ahli dalam industri konstruksi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam membangun infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan. Dr Bambang Wicaksono, seorang ahli infrastruktur dan ketahanan pangan, menyatakan bahwa jasa konsultansi konstruksi dan non konstruksi memainkan peran kunci dalam menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. “Dengan bantuan konsultan konstruksi yang berpengalaman, kita dapat merancang infrastruktur yang tahan lama dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dan tantangan lainnya. Ini sangat penting untuk mencapai ketahanan pangan dan visi Indonesia Emas 2045,” jelasnya. INKINDO juga terlibat dalam advokasi dan edukasi tentang pentingnya infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan. Melalui seminar, workshop, dan program edukasi lainnya, INKINDO terus mendorong anggotanya untuk fokus pada inovasi dan keberlanjutan dalam setiap proyek konstruksi. Dengan peran sentral yang dimainkan oleh jasa konsultansi konstruksi dan non konstruksi dan asosiasi seperti INKINDO, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai ketahanan pangan yang kuat dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Infrastruktur yang dirancang dan dibangun dengan baik akan menjadi landasan untuk masa depan yang lebih cerah bagi bangsa ini. (*) LAPORAN UTAMA ilustrasi: kompas.id MEI 2024 7

S ecara sederhana billing rate adalah harga satuan bagi seorang tenaga ahli yang diberlakukan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa untuk satu satuan waktu kerja. Dengan berbagai variasi Penyedia Jasa, maka unsur dasar pembentuk Billing rate secara umum meliputi gaji dasar, beban biaya sosial, beban biaya umum, dan keuntungan bagi badan usaha Penyedia Jasa. Billing rate yang dikenakan oleh Penyedia Jasa terhadap Pengguna jasa dipengaruhi oleh faktor kualifikasi kompetensi tenaga ahli, keseimbangan tingkat pasokan dan permintaan untuk posisi tersebut, kompleksitas proyek, lokasi geografis pekerjaan, kekuatan dukungan finansial, manajemen dan teknis dari badan usaha, serta persepsi reputasi dari badan usaha. BILLING RATE DI INDUSTRI JASA KONSULTAN INTERNASIONAL Dalam praktik di industri jasa konsultan internasional, konsultan biasanya mempertimbangkan faktor-faktor di atas dalam menentukan billing rate, untuk memastikan bahwa billing rate yang dikenakan mencerminkan nilai jasa yang diberikan oleh Badan Usaha serta memungkinkan badan usaha mencapai tujuan dari perspektif bisnis mereka. Beberapa negara memiliki organisasi badan independen yang menetapkan standar atau panduan untuk billing rate dalam industri konsultansi. Namun standar tersebut bersifat indikatif dan penerapannya sangat tergantung dari berbagai variabel proyek seperti kompleksitas, tingkat resiko, lokasi proyek, dan tingkat persaingan pasar. Sebagai ilustrasi beberapa organisasi yang menyediakan standar billing rate antara lain : American Institute of Architects (AIA) dan American Society of Civil Engineers (ASCE) di Amerika memberikan panduan untuk billing rate di bidang arsitektur dan teknik sipil, tetapi tidak diatur ketat oleh pemerintah federal kecuali untuk jasa konsultan di sektor publik. Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) di Inggris menyediakan panduan untuk billing rate dalam berbagai bidang Konsultansi properti, termasuk survey dan manajemen meskipun billing rate sebenarnya ditetapkan oleh pasar. Australian Institute of Architects (AIA) dan Engineers Australia memberikan pedoman dan stardar tarif untuk jasa konsultansi di bidang arsitektur dan teknik sipil, untuk jasa konsultan di sektor publik disediakan panduan standar billing rate. Verband Beratender Ingenieure (VBI) dan Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) di Jerman memberikan panduan untuk standar tarif konsultan teknik dan manajemen. Standar billing rate yang ditetapkan oleh organisasi di negara-negara tersebut tidak selalu berlaku secara umum untuk pasar pemerintah maupun sektor swasta. Biasanya, standar billing rate yang ada, berlaku untuk proyekproyek yang terkait dengan pemerintah atau proyek-proyek di sektor publik. Di sektor swasta, billing rate biasanya ditetapkan berdasarkan negosiasi antara Penyedia dan Pengguna Jasa, dan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti kompleksitas proyek, kebutuhan spesifik Pengguna Jasa, tingkat persaingan di pasar, tingkat resiko dan lokasi proyek . Untuk kawasan Asia, billing rate pada umumnya ditetapkan berdasarkan negosiasi antara Penyedia dan Pengguna Jasa. Asosiasi dan organisasi profesional di bidang konsultan di kawasan Asia pada umumnya hanya memberikan panduStandar Billing Rate, Perlukah? INFO DPN OLEH IR BAMBANG SOENDAROE, MT* 8 MEI 2024

an best practice dan bukan standar billing rate, seperti halnya yang berlaku di China melalui Cina Consulting Associateion (CCA), di Jepang melalui Japan Consulting Engineers Association (JCEA) dan Japan Institute of Consultants (JIC), atau Korea Consulting Engineers Cooperative (KOCECO) di Korea Selatan dan Association of Consulting Engineers Singapore (ACES) di Singapura. BILLING RATE JASA KONSULTAN DI INDONESIA Tidak diperoleh data yang akurat tentang volume pasar jasa konsultan di sektor swasta di Indonesia. Untuk kepentingan bisnisnya dan alasan bankability dari dokumen yang dihasilkan; sektor swasta besar cenderung lebih menyukai untuk menggunakan badan usaha konsultan dengan reputasi internasional. Badan usaha konsultan seperti ini pada umumnya memiliki pendekatan yang sangat terstrutkur dalam menetapkan standar billing rate mereka dengan menggunakan satuan waktu yang lebih kecil (man.days). Sebagian besar dari badan usaha jasa konsultan di Indonesia berfokus pada penyediaan layanan jasa bagi sektor publik. Dengan melakukan kilas balik ke belakang, penetapan standar billing rate di Indonesia pertama kali dilakukan melalui Keputusan Bappenas No. KEP 021/KET/4/1985 pada Tahun 1985 tentang Biaya Pekerjaan Jasa Konsultansi dan beberapa kali diperbarui. Pada tahun 1994 standar billing rateini selanjutnya diatur melalui Surat Edaran (SE) Bersama antara Kementerian Keuangan dan Bappenas tentang Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk Penyusunan RAB dan HPS. Standar ini diperbarui beberapa kali untuk menyesuaian tingkat harga billing rate, hingga pada revisi terakhir tahun 2000, SE No. 1203/D. II/03/2000 tersebut tidak lagi mencantumkan harga billing rate dan dinyatakan mengacu pada Harga Pasar. Tidak jelas dasar pemikiran yang digunakan untuk meniadakan standar billing rate ini dan melepasnya ke harga pasar. Ada kemungkinan hal ini didorong oleh euforia reformasi dan pengaruh perspektif IMF yang dipersepsikan sebagai juru selamat bagi krisis ekonomi Indonesia saat itu yang mensyaratkan liberalisasi ekonomi diterapkan di Indonesia dalam pemberian kreditnya. Dampak ketiadaan panduan dalam penetapan billing rate jasa konsultan ini menimbulkan dampak negatif yang luas dan memberi pengaruh jangka panjang bagi industri jasa konsultansi di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah: • Stagnansi standar billing rate yang digunakan oleh instansi pengguna jasa dalam penetapan owner estimate, dimana selalu merujuk pada standar billing rate terakhir yang ada di tahun 1998 yaitu pada SE No. 6-41/D.IV/1021/1998. • Pengguna jasa tidak memiliki acuan untuk melakukan penyesuaian nilai billing rate, bahkan secara minimal yang seharusnya secara wajar bisa diterapkan sebagai dampak inflasi tahunan menimbulkan celah wilayah abu-abu pada proses audit dan kesulitan penyediaan dasar penetapan billing rate, sehingga sering timbul pertanyaan tentang dasar penetapan billing rate yang digunakan dalam kontrak dalam proses audit. • Nilai billing rate menjadi semakin tidak memadai bagi perusahaan untuk mempertahankan kualitas layanan jasa, data anggota INKINDO dari tahun 1998 sampai tahun 2015 mengalami pertumbuhan negatif jumlah anggota total sekitar 42%. • Nilai kompensasi keahlian semakin tidak memadai bagi tenaga ahli konsultan untuk bertahan pada profesi konsultan dan kecenderungan beralih ke profesi lain. Profesi tenaga ahli konsultan menjadi tidak menarik lagi bagi talenta unggulan sarjana baru. • Industri jasa usaha konsultan menjadi tidak menarik dan mengalami stagnansi peningkatan kualitas, serta semakin sulit untuk memperoleh tenaga ahli yang memenuhi kompetensi yang disyaratkan. Untuk mengatasi berbagai dampak negatif tersebut INKINDO pada tahun 2004 berinisiatif untuk melakukan kajian standar billing rate. Hasilnya diterbitkan dalam buku standar minimal billing rate yang pertama kali diterbitkan di tahun 2005. Sejak itu INKINDO melakukan advokasi ke berbagai instansi guna memperoleh dukungan untuk pemberlakuan standar billing rate tersebut. Anggota INKINDO beragam dari badan usaha yang bergerak dalam penyediaan layanan jasa di bidang konstruksi maupun di luar bidang konstruksi. Standar billing rate INKINDO merepresentasikan semua bidang layanan jasa konsultansi sesuai dengan bidang usaha anggota. Respons instansi di saat awal pengenalan standar billing rate dari INKINDO relatif minim. Meskipun demikian INKINDO tetap secara konsisten melakukan pembaruan berkala tahunan buku standar billing rate tersebut (kecuali di tahun 2022 karena situasi pandemi). Konsistensi ini pada akhirnya berbuah dengan semakin bertambahnya Instansi, lembaga hingga Pemerintah Provinsi yang telah mengetahui dan menggunakan buku pedoman standar minimal Remunerasi dan Biaya Langsung Non Personel ini dalam pengadaan dan pengelolaan kontrak jasa konsultansi. Penyediaan panduan standar billing rate ini akhirnya memperoleh momentum dengan penerbitan UU Jasa Konstruksi No 2 tahun 2017 dengan PP No. 22 Tahun 2020 serta revisi PP No. 14 tahun 2021 dimana didalamnya ada pasal-pasal yang mengatur pemberian remunerasi minimum dari tenaga bidang jasa konstruksi. Pada tingkat operasional hal ini diatur lebih rinci berdasarkan Peraturan Menterin PUPR No 19/ PRT/M/2017 tahun 2017 tentang Standar Remunerasi Mnimal Tenaga Kerja Konstruksi pada Jenjang Jabatan Ahli untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan pembaruan terakhir di Kepmen No. 524/PTJS/M/2022. INFO DPN MEI 2024 9

Namun demikian baru jasa konsultansi di bidang Konstruksi yang memperoleh pengaturan demikian, sementara masih ada 17 bidang jasa konsultan lain yang belum memiliki rujukan regulasi untuk melakukan pengaturan standar billing rate. Hal inilah yang terus diperjuangkan oleh DPN INKINDO sejak tahun 2015, untuk dapat memperoleh payung regulasi agar dapat dilakukan penyediaan pedoman standar billing rate di kelompok besar jasa konsultansi diluar bidang konstruksi atau yang sering disebut bidang Non JK. Milestone awal dalam perjuangan panjang untuk memperoleh payung regulasi ini adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Bappenas No 4 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pembinaan Jasa Konsultan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, tetapi masih akan diperlukan proses yang panjang untuk bisa memperoleh payung regulasi di tingkat undang-undang. PERAN STRATEGIS STANDAR BILLING RATE DI INDUSTRI JASA KONSULTAN Dalam kondisi ideal dimana pasar jasa konsultansi merupakan kombinasi antara pasar sektor swasta dan sektor publik, dan badan usaha penyedia jasa juga tidak melakukan spesialisasi untuk melayani sektor tertentu, maka tingkat harga billing rate bisa merepresentasikan tingkat harga pasar yang ideal. Akan tetapi dengan kondisi saat ini dimana sektor swasta memiliki kecenderungan menggunakan badan usaha konsultan dengan reputasi internasional sementara badan usaha konsultan nasional lebih berfokus pada pasar publik, maka pengaturan standar billing rate ini menjadi penting. Dari perspektif dan kepentingan pemerintah selaku Pengguna Jasa maka pengaturan standar billing rate diperlukan dalam rangka perencanaan pengadaan dalam hal penyediaan panduan penyusunan owner estimate, dan dalam rangka evaluasi maupun audit pelaksanaan kontrak jasa konsultansi. Pengalaman empiris di Industri Jasa Konsultansi di Indonesia pada kurun waktu 2000 sampai dengan 2017 menunjukkan berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Pengguna Jasa dalam hal perencanaan pengadaan jasa konsultansi maupun audit pelaksanaan kontrak jasa konsultansi. Dari perspektif dan kepentingan badan usaha selaku Penyedia Jasa Konsultansi pengaturan standar billing rate ini bermanfaat dalam penyediaan panduan dalam pengajuan penawaran, penyediaan rujukan dalam proses audit kontrak dan memungkinkan penyediaan layanan jasa yang berkualitas karena terhindar dari persaingan harga yang tidak sehat; serta memungkinkan badan usaha untuk melaksanakan investasi di bidang pengembangan kompetensi Tenaga Ahli . Kondisi obyektif saat ini, sebagian besar tenaga ahli yang bekerja di badan usaha jasa konsultan adalah tenaga ahli freelance. Penyediaan panduan standar billing rate akan memungkinkan penjaminan tingkat take home pay yang layak bagi Tenaga Ahli, yang memungkinkan mereka memelihara dan bahkan meningkatkan kompetensi mereka. Kombinasi kepentingan para pihak dalam proses industri jasa konsultansi di Indonesia ini akan menghasilkan output sinergis yang pada akhirnya akan membuat industri jasa konsultansi ini bertumbuh dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional serta berkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia dalam interaksi perekonomian regional maupun global, melalui unsur-unsur output dengan dampak positif berantai sebagai berikut: • Ketersediaan standar billing rate INFO DPN 10 MEI 2024

untuk pasar sektor publik memungkinkan pemerintah mengatur batas minimal take home pay tenaga ahli konsultan. • Ketersediaan standar billing rate akan memungkinkan dilakukannya pengaturan jenjang kompetensi tenaga ahli konsultan dan pengembangan kompetensi berkelanjutan. • Ketersediaan standar billing rate menyediakan panduan bagi badan usaha konsultan dan menghindarkan dari persaingan harga yang tidak sehat. • Standar billing rate yang diperbarui secara berkala memungkinkan bidang jasa konsultansi tetap bisa menarik talenta unggulan lulusan perguruan tinggi untuk bekerja di bidang jasa konsultansi • Standar billing rate yang diperbarui berkala memungkinkan badan usaha merencanakan dan melaksanakan investasi di bidang R & D dan peningkatan kompetensi Tenaga Ahli hingga diperoleh hasil kerja yang berkualitas. • Bergabungnya SDM unggulan lulusan perguruan tinggi, peningkatan kualitas badan usaha konsultan serta persaingan badan usaha yang sehat merupakan faktor-faktor yang membuat Industri Jasa Konsultansi tumbuh secara berkelanjutan. • Agregat SDM unggulan dari berbagai bidang yang berhimpun di bidang jasa konsultansi akan menjasi aset nasional yang akan berkontribusi pada penguatan daya saing Indonesia di tingkat regional maupun global. • Rata rata biaya jasa konsultansi adalah sekitar 3-5% dari biaya investasi pembangunan secara luas. Kinerja jasa konsultansi yang berkualitas yang berasal dari bobot 3-5% dari biaya investasi akan menjamin dan berpengaruh positif pada kualitas out put fisik dari investasi pembangunan yang memiliki bobot 95-97% dari total nilai investasi. • Output dari investasi pembangunan yang berkualitas akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan berkontribusi pada penguatan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat regional maupun global. PASAR JASA KONSULTANSI DI INDONESIA Berdasarkan sumber dari Allied Market Research tahun 2022, ukuran jasa konsultansi di Indonesia adalah 1,5 Miliar USD atau sekitar Rp 22,5 Triliun. Sementara serapan dari Jasa Konsultansi Nasional saat ini adalah 40% atau sekitar 0,6 Miliar USD atau sekitar Rp9 Triliun dari total pasar yang ada. Jika dibandingkan dengan GDP Indonesia tahun 2023 sebesar Rp 20.892 Triliun maka pasar jasa konsultan di Indonesia adalah sekitar 0,1% dari GDP. Menggunakan rujukan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, total belanja pemerintah di sektor jasa konsultansi pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 22,4 triliun atau sekitar 2,03% dari total Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun 2023 sebesar Rp1.105 triliun. Angka Rp22,4 triliun mencakup seluruh bidang jasa konsultansi. Dari sumber Grand View Research tahun 2022, komposisi pasar jasa konsultansi di Indonesia adalah: Keuangan 35%, Manufaktur 25%, Telekomunikasi 20%, dan sektor lain 20%. Analisis terhadap data yang tersedia di Datamonitor, consultancy.org tahun 2021 bersumber dari World Bank menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang erat antara tingkat ukuran ekonomi sebuah negara dengan persentase belanja jasa konsultansi dari total GDP. Negara maju cenderung memiliki persentase belanja jasa konsultansi lebih tinggi terhadap GDP. Beberapa data berikut mengilustrasikan hal tersebut : • Amerika Serikat 0.86% GDP • Jepang 0.45% GDP • Jerman 0.67% GDP • Inggris 0.84% GDP • Prancis 0.39% GDP • Korea Selatan 0.19% GDP • Indonesia 0.1% GDP GDP sebagai ukuran total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara dalam satu tahun merupakan indikator penting bagi ukuran ekonomi suatu negara. Pada tahun 2022 Indonesia masuk dalam peringkat 17 dari 20 negara dengan GDP terbesar. Dengan asumsi setiap investasi akan memerlukan jasa konsultansi dari tahap perencanaan, operasional hingga evaluasi, maka peningkatan belanja jasa konsultansi akan memberikan pengaruh positif bagi peningkatan GDP. KESIMPULAN Diperlukan komitmen dari Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa agar standar billing rate yang telah ada saat ini di bidang jasa konsultansi konstruksi dapat diterapkan secara konsisten, sesuai dengan tujuan dari penetapan standar billing rate. Dalam pasar jasa konsultansi yang belum sepenuhnya ideal, dimana pasar utama dalam negeri dibentuk dan bersumber dari belanja jasa konsultansi dari sektor publik, maka masih diperlukan pengaturan standar billing rate oleh Pemerintah untuk bidang-bidang jasa konsultansi di luar bidang jasa konsultansi konstruksi. Diperlukan payung hukum yang bisa digunakan sebagai rujukan dalam penyediaan panduan standar billing rate untuk jasa konsultansi di luar bidang jasa konstruksi. Dengan prinsip pareto, billing rate dapat menjadi instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing serta reputasi negara di tingkat regional maupun global. Analisis terhadap data-data yang ada, ditemukan korelasi positif antara tingkat belanja jasa konsultansi dengan daya saing sebuah negara. Dengan jumlah anggota yang besar, porsi serapan pasar jasa konsultan nasional hanya sekitar 40%, diperlukan kerangka kebijakan dari negara dan komitmen dari Pengguna Jasa untuk dapat memperbesar serapan pasar dalam negeri bagi jasa konsultan nasional. Badan usaha jasa konsultan nasional juga perlu terus melakukan peningkatan kualitas layanan jasa konsultan nasional untuk dapat bersaing dengan badan usaha konsultan dengan reputasi internasional. (*) *) Penulis adalah Ketua Kelompok Kerja Penyiapan Pedoman Standar Minimal Tahun 2024 INKINDO INFO DPN MEI 2024 11

INFO DPN K ualitas sumber daya manusia (SDM) dan penerapan teknologi merupakan kunci penting dalam keberlanjutan dunia konsultansi kedepan untuk siap bersaing di ranah Nasional maupun Internasional. Upaya peningkatan kualitas SDM serta menggalakan penerapan teknologi di bidang konsultansi perlu dilakukan secara serius dan terprogram dengan jelas. Untuk mewujudkan hal tersebut, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) sesuai Surat Keputusan (SK) nomor 49/SS/DPN/V/2024 membentuk program stategis bernama INKINDO Academy. Sesuai dengan tujuan dibentuknya, INKINDO Academy akan berperan aktif dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan kualitas konsultan di Indonesia, baik dalam hal Badan UsahaINKINDO Academy Siap Dukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka INKINDO berkontribusi nyata dalam menyiapkan konsultan berkualitas dan berdaya saing. 12 MEI 2024

INFO DPN nya maupun Tenaga Ahli-nya. Wujud nyata dari program kerja INKINDO Academy adalah dengan akan dilaksanakannya pendampingan dan pelatihan berbasis Project Based Learning yang diharapkan bisa menciptakan keluaran pembelajaran yang lebih berkualitas dengan penguasaan kompetensi masa depan yang lebih terukur dan berkelanjutan. Audiensi dan Diskusi INKINDO dengan Prof. Dr. Ir. Sri Suning Kusumawardani, S.T., M.T. (Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi) Selain itu, INKINDO Academy juga akan berkolaborasi dengan dunia Kampus dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk bersama-sama menciptakan lulusan yang siap pakai, serta bekerja sama dalam program-program Flagship dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk turut serta berperan dalam mendukung upaya Pemerintah dalam mengakselerasi kualitas lulusan melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). INKINDO Academy menjadi salah satu mitra yang ditunjuk oleh Kampus Merdeka untuk menyelenggarakan kegiatan dalam program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) yang akan dilaksanakan mulai Agustus sampai Desember 2024. MSIB merupakan salah satu program Flagship di bawah naungan Kampus Merdeka yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari seluruh Indonesia untuk meningkatkan kemampuannya dan lebih siap menghadapi dunia kerja. Dalam program tersebut, INKINDO Academy akan menyelenggarakan program magang bagi 50 mahasiswa dari seluruh Indonesia yang kemudian akan ditempatkan di Sekretariat Dewan Pengurus Nasional (DPN) dan Dewan pengurus Provinsi (DPP) guna mendukung program kerja INKINDO. Selain itu, melalui program Studi Independen Bersertifikat, INKINDO Academy juga akan menyelenggarakan pelatihan bagi ratusan mahasiswa dengan tema Building Information Modeling (BIM). Upaya serius INKINDO melalui program strategis INKINDO Academy diharapkan mampu turut serta dalam meningkatkan marwah dan kualitas dunia konsultansi di Indonesia sebagai langkah nyata untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 yang lebih gemilang. (*) MEI 2024 13

I katan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) bersama PT MSA Certification, telah mencatatkan kemajuan signifikan dalam kerjasama yang telah berlangsung dalam setahun terakhir. Kerjasama ini terfokus pada serangkaian pelatihan dasar dan sertifikasi yang bertujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi konsultan di Indonesia melalui pelatihan awareness ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan/SMAP), ISO 31000 (Sistem Manajemen Risiko), dan ISO 45001 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja/SMK3). Ketua Umum INKINDO, Ir Erie Heryadi, mengungkapkan kepuasan atas hasil yang telah dicapai. “Kerjasama ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan standar profesionalisme dan kualitas layanan konsultan di Indonesia. Pelatihan yang diberikan oleh PT MSA Certification telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan standar internasional di antara anggota kami,” ujar Erie dalam konferensi pers beberapa waktu lalu. Direktur PT MSA Certification, Ir Affan Nurachman, juga menyampaikan pandangannya tentang pentingnya kerjasama ini. “Kami bangga dapat berkolaborasi dengan INKINDO dalam menyelenggarakan pelatihan-pelatihan ini. Keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan komitmen kami terhadap peningkatan kualitas, tetapi juga menegaskan peran penting sertifikasi sebagai alat verifikasi kompetensi dalam industri konsultansi,” tambahnya. Sejak dimulai pada tahun 2023, program pelatihan ini telah berhasil melatih lebih dari 500 konsultan dari berbagai daerah di Indonesia. Peserta pelatihan diberikan materi yang mendalam mengenai standar ISO 9001 yang berfokus pada manajemen mutu, serta standar SMAP (ISO 37001), manajemen risiko, dan SMK3 yang masing-masing mengatur tentang pengelolaan lingkungan, pencegahan korupsi, serta keselamatan dan kesehatan kerja yang berbasis risiko. Pelatihan ini juga disertai dengan sesi praktik dan studi kasus, yang memungkinkan peserta untuk menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi nyata. Feedback positif dari peserta menunjukkan peningkatan kapasitas dan efektivitas dalam menjalankan proyek dan Kon500 Lebih Konsultan se-Indonesia Jalani Pelatihan dan Sertifikasi Pelatihan yang berlangsung sejak 2023 berfokus pada sistem Manajemen Mutu, Anti Penyuapan, Risiko, dan K3. Tujuannya, meningkatkan kualitas dan kompetensi para konsultan di Indonesia. INFO DPN 14 MEI 2024

sultansi sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sebagai informasi, saat ini PT MSA Certification telah mengeluarkan setidaknya 373 sertifikat awareness untuk ISO 37001 dan 179 sertifikat awarness untuk ISO 31001.  Dalam perkembangan terbaru, ada penekanan khusus pada standar ISO 37001 (SMAP) yang menjadi mandatory bagi perusahaan konstruksi. Hal ini termuat dalam Peraturan Menteri nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikat standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Standar yang berfokus pada Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) secara spesifik disebutkan sebagai prasyarat wajib bagi perusahaan yang ingin memastikan integritas dan transparansi dalam operasionalnya. PT MSA Certification, sebagai lembaga sertifikasi terkemuka, tidak hanya menyediakan pelatihan komprehensif tetapi juga menawarkan jasa sertifikasi yang membantu memverifikasi dan meningkatkan kompetensi serta kepatuhan terhadap standar internasional bagi konsultan dan perusahaan di Indonesia. Dengan pengalaman luas dan rekam jejak yang solid, PT MSA Certification menawarkan portofolio sertifikasi yang luas, meliputi ISO 9001, ISO 37001, dan lainnya, yang membuktikan keahlian dan integritas dalam industri. Layanan ini sangat penting bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kredibilitas, memenuhi persyaratan regulasi, dan meningkatkan kepercayaan dari stakeholder serta pelanggan mereka. (*) INFO DPN MEI 2024 15

Asosiasi Konsultan Teknik se-ASEAN yang tergabung dalam Federation of ASEAN Consulting Engineers (FACE) menggelar pertemuan di Jakarta selama dua hari pada 23 - 24 Januari 2024. Pertemuan tersebut menjadi ajang pemilihan Presiden FACE. Pada kesempatan ini, Chuk Ko dari Singapura terpilih sebagai Presiden FACE periode 2024 - 2026. Saat menyampaikan pidatonya, Chuk Ko menampaikan beberapa agenda pokok yang akan dibahas secara bersama di antara anggoat FACE. Tiga isu utama di antaranya adalah persoalan air bersih (water supply), kependudukan (population issues), dan pasokan energi ramah lingkungan yang meliputi energi baru dan energi baru terbarukan (EBT). “Persoalan air bersih, kependudukan, dan energi baru dan terbarukan di kota-kota besar menjadi isu utama pada ajang pertemuan FACE 2024,” kata Presiden FACE terpilih, Chuck Ko di Jakarta, Rabu (23/1/2024). Dikatakan, FACE merupakan ajang saling berbagi pengetahuan (sharing knowledge) dan berbagai pengalaman (sharing experience) dari masing-masing negara anggota. FACE merupakan kumpulan asosiasi jasa konsultan di bidang teknik negara-negara ASEAN yang didirikan pada Juni 1989. Anggotanya merupakan asosiasi konsultan dari masing-masing negara di ASEAN yang saat ini beranggotakan 7 negara. Dari Indonesia, misalnya, sebagaimana dikatakan Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Erie Haryadi, diwakili oleh INKINDO. Dari Malaysia diwakili Association of Consulting Engineers Malaysia. Lalu, Myanmar International Consulting Engineering Group, Council of Engineering Consultant of the Philippines, Association of Consulting Engineers Singapura, The Consulting Engineers Association of Thailand, dan Vietnam Engineering Consultant Association. Sedangkan Brunei, Laos, dan Kamboja hingga saat ini masih belum masuk keanggotaan FACE dikarenakan kondisi yang belum memungkinkan. Termasuk juga Timor Leste. Menurut Chuk Ko, tiga isu utama di atas saat ini menjadi isu utama di neFACE Bahas Tiga Isu Utama Kota-Kota Besar di ASEAN Air bersih, populasi, dan pasokan energi baru dan energi baru terbarukan (EBT) menjadi isu utama yang dibahas FACE. INFO DPN 16 MEI 2024

gara masing-masing anggota FACE, sehingga menjadi agenda utama untuk dibahas secara bersama-sama. Mengutip keterangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan Indonesia masih menempati posisi tertinggi pasar konstruksi di ASEAN yakni mencapai 67 persen. Bahkan untuk tingkat kota menjadikan wadah konsultan teknik baik regional maupun internasional memegang peranan penting di tengah persaingan global, ucap Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Erie Hariyadi, kepada wartawan, di Jakarta.  Terkait hal itu, Erie menjelaskan pertemuan di Jakarta kali ini membahas peluang jasa konsultan teknik di negara-negara anggota ASEAN serta berbagai pengalaman termasuk regulasi yang diterapkan di masing-masing negara. Erie menjelaskan pengurus FACE ditetapkan setiap dua tahun sekali bergilir dari anggota, pertemuan berkala itu untuk memastikan program kerja bisa terus berkesinambungan. FACE berinduk ke wadah internasional yakni International Federation of Consulting Engineers (FIDIC) yang di dalamnya Indonesia juga berperan aktif untuk meningkatkan eksistensi di pasar konstruksi global. Terkait berbagai isu tersebut Chuck Ko menyatakan kesiapan untuk mewujudkannya mengingat anggota ASEAN telah sepakat untuk merealisasikan pasar bersama termasuk mendorong kerja sama di kalangan anggota yang selama ini sudah berjalan. Lebih jauh Erie juga berharap dari pertemuan ini dapat mewujudkan kesetaraan dalam hal kompetensi di kalangan anggota serta menyosialisasikan regulasi terbaru di bidang konstruksi di negara masing-masing. Isu lain yang harus dibicarakan terkait peluang pekerjaan di masing-masing negara yang tentunya harus diketahui juga regulasi yang berlaku termasuk aspek sosial dan politik yang menyertainya. Kemudian juga peluang kerja sama yang melibatkan anggota FACE untuk menggarap suatu proyek konstruksi di suatu negara. “FACE sendiri dibentuk sebagai organisasi bukan profit namun dalam kegiatannya memberikan dukungan dalam rangka menciptakan peluang usaha bagi anggotanya,” kata Erie. Erie juga berharap dalam pertemuan kali ini juga ada tukar pengalaman terkait mewujudkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mengingat beberapa negara memang sudah ahli dan memiliki pengalaman di bidang tersebut. Dalam pertemuan ini anggota FACE melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi mulai dari Sekretariat ASEAN, Grand Indonesia dan ke sejumlah lokasi wisata di Ibu Kota. (*) INFO DPN MEI 2024 17

INFO DPN K eceriaan membuncah dari wajah anak-anak ketika hendak memasuki waktu buka puasa. Mereka mengucapkan kata ‘Amin’ dengan kencang ketika ustadz Dr Andian Parlindungan, MAg, membacakan doa usai memberikan tausiah. Mereka begitu antusias mengikuti acara buka puasa bersama yang diselenggarakan DPN INKINDO pada 26 Maret 2024. Sore hari itu dan bertempat di kantor DPN di Bendungan Hilir Jakarta Pusat, DPN INKINDO menggelar acara buka puasa bersama dengan tema “Bertabur Berkah Ramadhan 1445 H”. Setidaknya ada 150 anak yatim dan dhuafa yang hadir. Mereka berasal dari Panti Asuhan Amal Mulia - Seskoal Jakarta Selatan; Yayasan Nusa Putra dan Putri Pejompongan Jakarta Selatan dan kaum Dhuafa sekitar kantor sekretariat DPN INKINDO. Selain anak yatim dan kaum dhuafa, dalam acara ini juga DPN INKINDO mengundang jajaran pengurus DPN INKINDO yang ada di wilayah jakarta serta KSB DPP INKINDO DKI JAKARTA. (*) DPN INKINDO 18 MEI 2024

INFO DPN INKINDO Gelar Talkshow dan HBH INKINDO berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan sebagai bagian dari kontribusi kepada negara dan masyarakat. I katan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) menggelar acara talkshow dan halal bi halal (HBH) secara hybrid (luring dan daring melalui platform Zoom) pada Kamis (25/4/2024). Acara ini bertema “INKINDO Mandiri Menuju Indonesia Emas 2045,” dengan fokus pada ketahanan pangan dan infrastruktur. Diskusi yang dihadiri oleh para anggota INKINDO dari seluruh Indonesia ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran konsultan konstruksi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.  Acara dibuka oleh Ketua Umum DPN INKINDO, Ir Erie Heryadi, MH, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi dalam mencapai tujuan jangka panjang Indonesia. “INKINDO memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa infrastruktur yang kita bangun hari ini dapat mendukung ketahanan pangan dan pembangunan nasional. Dengan semangat gotongroyong dan kolaborasi, kita bisa bergerak menuju Indonesia Emas 2045,” kata Erie Heryadi. Talkshow menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Dr Ir Herry Trisaputra Zuna, SE, MT, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang menyampaikan pentingnya Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mendukung pembiayaan infrastruktur. “KPBU menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Dengan pendekatan ini, kita bisa memobilisasi sumber daya untuk mempercepat proyek-proyek strategis menuju Indonesia Emas 2045,” kata Herry Trisaputra Zuna. Narasumber lain, Dr Ir Wahyu Utomo, MS, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, membahas pentingnya perencanaan tata ruang yang terintegrasi untuk mendukung ketahanan pangan. “Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan tata ruang yang terkoordinasi. Dengan cara ini, kita bisa memastikan pembangunan berkelanjutan dan mendukung kedaulatan pangan sesuai dengan UU No 18 tahun 2012 tentang Pangan,” jelas Wahyu Utomo. Acara ini dimoderatori oleh Ir Suwendi, MSc, Wakil Ketua Umum DPN INKINDO Bidang Hubungan Antar Lembaga, yang memandu diskusi dengan lancar. Salah satu sesi yang menarik adalah paparan H Arief Prasetyo Adi, MEI 2024 19

ST, MT, Ketua Badan Pangan Nasional, yang membahas kebijakan pangan nasional dalam konteks perubahan iklim ekstrem. “Indonesia menempati peringkat 63 dari 113 negara dalam Global Food Security Index. Dengan inflasi nasional yang mencapai 3,05% pada Maret 2025, dan beras sebagai kontributor utama, kebijakan pangan harus dirancang untuk mengatasi tantangan ini,” ujarnya. Selain itu, Muksin, SHut, MT, Asisten Deputi Ketahanan Pangan, Kebencanaan, dan Pemanfaatan Teknologi, membahas pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam konteks menuju Indonesia Emas 2045. “Infrastruktur IKN dan PSN harus dirancang dengan mempertimbangkan mitigasi risiko bencana dan pemanfaatan teknologi. Konsultan konstruksi memiliki peran penting dalam memastikan infrastruktur ini mendukung pembangunan berkelanjutan,” kata Muksin. Laporan panitia pelaksana disampaikan oleh Imam Hartawan, ST, MT, Sekretaris Jenderal DPN INKINDO, yang menjelaskan rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun INKINDO pada 20 Juni. Berbagai kegiatan sosial akan diadakan untuk menunjukkan komitmen INKINDO terhadap bangsa dan negara. Acara talkshow dan halal bi halal ini berhasil mempertemukan para pakar, pembuat kebijakan, dan anggota INKINDO untuk membahas strategi menuju Indonesia Emas 2045. INKINDO berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan sebagai bagian dari kontribusi kepada negara dan masyarakat. (*) INFO DPN 20 MEI 2024

INFO DPN P ameran bahan bangunan dan keramik terlengkap dan terbesar di Indonesia, Megabuild & Keramika Indonesia 2024, kembali hadir di Jakarta Convention Center (JCC). Pameran yang berlangsung selama empat hari, mulai 9 Mei hingga 12 Mei 2024 ini, merupakan yang ke-21 bagi Megabuild (bahan bangunan) dan tahun ke-10 bagi Keramika (keramik). Diselenggarakan oleh PT Panorama Media dan ASAKI, Megabuild & Keramika 2024 mampu membetot perhatian pengunjung. Setiap harinya, ratusan orang datang ke JCC dan memadati Megabuild & Keramika 2024. Pada gelaran tahun 2024, ajang Megabuild & Keramika dihadiri oleh lebih 200 peserta. Sebagian besar dari peserta adalah perusahaan yang bergerak di bahan bangunan dan keramik. Tidak sedikit di antaranya berasal dari brand terkemuka dunia. Dikutip dari konstruksimedia.co.id, Megabuild & Keramika 2024 bukan sekadar pameran. Tetapi juga sebagai platform utama untuk pertukaran pengetahuan dan demonstrasi inovasi terkini. Melalui tema ”Sustainable Future: Connection, Collaboration, and Innovation,” Megabuild & Keramika Indonesia 2024 mendemonstrasikan komitmen bersama untuk mendukung pertumbuhan hijau dan pembangunan yang berkelanjutan. Ketua ASAKI (Asosiasi Aneka Keramik Indonesia) Edy Susanto berharap, acara ini mampu mengangkat industri keramik Indonesia ke panggung global dan memperkenalkan praktik terbaik yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Bagi INKINDO, acara seperti Megabuild & Keramika merupakan event penting yang patut diikuti untuk memperkenalkan lebih jauh apa itu INKINDO kepada para peserta dan masyarakat pengunjung. DPN INKINDO menjadi satu dari lebih 200 peserta yang hadir di Megabuild & Keramika 2024. Menempati stand B-41F, stand DPN INKINDO lumayan banyak menarik perhatian pengunjung. Mereka datang dari berbagai kalangan dan lintas negara. Guna menarik perhatian pengunjung, DPN INKINDO mengundang Himpunan Ahli Manajemen Konstruksi Indonesia (HAMKI) untuk berdiskusi seputar Jasa Konsultan. Diskusi ringan itu dilangsungkan di booth INKINDO, di hari pertama pameran, 9 Mei 2024. (*) INKINDO Hadir di Megabuild & Keramika 2024

S ejumlah delegasi Timor Leste dari Agencia de Desenvolvimento Nacional, Instituto Publico (ADN IP/ ADN) mengunjungi kantor DPN INKINDO di Jakarta, Selasa (14/5/2024). Kedatangan para delegasi negara sahabat tersebut ke kantor DPN INKINDO adalah untuk mempersiapkan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara INKINDO dan AND. Selain itu, kunjungan mereka juga dilakukan dalam upaya menjajaki bantuan tekniks INKINDO dalam memformulasikan standar remunerasi di Timor Leste. Sebagaimana diketahui, INKINDO telah menyusun dan membuat standar remunerasi (Billing Rate) sejak tahun 2005 dan setiap tahun terus diperbarui dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang terus terjadi di Indonesia. Standar remunerasi yang dibuat INKINDO dan terus diperbarui setiap tahun, acap menjadi referensi atau rujukan nasional, bahkan regional seperti halnya Timor Leste. Delegesi ADN IP/ADN yang hadir ke kantor DPN INKINDO terdiri atas ; Valentina Violet Correia Bianco (Direktur Penelitian dan Pengembangan), Melenia da Costa Barros (Direktur Verifikasi Proyek dan Perencanaan), Emerenciana da Costa Maia (Direktur Validasi dan Kendali Mutu), Demistocles Cabral (Direktur Bidang Standarisasi), dan Maria Jose Rosario (Kepala Bidang Capacity Building). Sedangkan dari DPN INKINDO dihadiri oleh Ir Zulkifli Halim (Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional) didampingi Ir Ronald Sihombing Hutasoit, MSi (Wakil Ketua Umum Pranata Usaha), Imam Hartawan, ST, MT (Sekretaris Jenderal), Ir Andrian Tejakusuma (Bendahara Umum), dan Ir Bambang Soendaroe (Ketua Pokja Pedoman Standar Minimal Tahun 2024). Agencia de Desenvolvimento Nacional, Instituto Publico atau ADN IP/ADN adalah badan otonom di Timor Leste yang bertanggung jawab untuk melaksanakan quality control/QC terhadap semua proyek infrastruktur yang dibiayai oleh anggaran Negara, melalui kegiatan-kegiatan verifikasi teknis dan biaya pada tahapan pra pelaksanaan dan kegiatan pemantauan, inspeksi dan rekomendasi pembayaran pada saat pelasanaan, serta mengembangkan dan mengusulkan standar/acuan dan aturan teknis di bidang infrastruktur. (*) INFO DPN Delegasi Timor Leste Kunjungi DPN INKINDO 22 MEI 2024

Dunia usaha Jasa Konsultansi beberapa tahun belakangan ini mendapat tekanan bisnis yang sangat berat, mengakibatkan banyaknya badan usaha konsultan yang “rontok” atau “mati suri”. Rontok artinya usahanya sudah tidak jalan lagi secara bisnis alias perusahaan tutup. Sedangkan “mati suri” menggambarkan bahwa badan usaha masih terdaftar sebagai anggota asosiasi, sedangkan bisnisnya sudah tidak berjalan lagi diakibatkan tidak lagi mendapatkan pekerjaan setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai permasalahan seperti kekurangan tenaga ahli yang bersertifikat, tidak lagi memiliki modal yang kuat, dan tidak siap mengikuti syarat-syarat dalam seleksi pengadaan, aturan-aturan yang harus dipenuhi serta berbagai hal lainnya. Syarat-syarat perizinan yang semakin ketat mengakibatkan banyaknya perusahaan tidak mampu mengikuti dan memenuhinya. Salah satu indikator menurunnya kondisi dunia usaha jasa konsultansi adalah semakin berkurangnya jumlah anggota INKINDO saat ini, baik karena perusahaan sudah tutup, maupun dalam kondisi mati suri. Pada tahun 2018 anggota INKINDO berjumlah 8.000 lebih perusahaan, namun pada akhir tahun 2023 sudah jauh berkurang menjadi 6.515 anggota dengan rincian 5.344 perusahaan kelas kecil, 889 perusahaan kelas menengah dan 280 perusahaan kelas besar. Pada masa Pandemi Covid-19 melanda dunia sejak tahun 2020 hingga 2021 hanya ada 4.066 anggota yang memperpanjang iuran anggota karena tidak ada paket pekerjaan. Hal ini mengakibatkan kondisi keuangan perusahaan sangat terpuruk. Dari sejumlah 4.066 perusahaan yang aktif secara administrasi tersebut tidak semua mendapatkan pekerjaan pada masa pandemi. Kondisi tersebut diperparah pula dengan banyaknya terbit aturan baru yang berkaitan dengan undang-undang Cipta Kerja, sehingga banyak anggota INKINDO yang tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap peraturan-peraturan baru tersebut. Adanya aturan yang mewajibkan dunia usaha memperbaharui perizinannya melalui sistem OSS, penerapan Sistem Informasi Pengalaman (SIMPAN), penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), penerapan Nilai Pengalaman Tertinggi (NPT), sistem penerbitan SKK dan SBU yang baru mengakibatkan banyaknya permasalahan yang terjadi di lapangan. Situasi ini, dipengaruhi pula oleh semakin sedikitnya pekerjaan di dalam pengadaan jasa konsultansi terutama pada segmentasi kecil (K) dan menengah (M). Perubahan regulasi-regulasi ini mengakibatkan kendala di lapangan bagi banyak perusahaan dan tenaga ahli. Di samping itu, masih banyak lagi permasalahan yang dialami anggota seperti penerapan remunerasi dalam pekerjaan bersumber dari dana APBN maupun APBD, sistem pelelangan yang masih terganggu oleh tingkah laku “oknum” yang memanfaatkan pengadaan jasa konsultansi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang tidak benar. Halhal seperti ini OPINI OLEH IR RONALD SIHOMBING HUTASOIT, MSi WAKIL KETUA UMUM BIDANG PRANATA USAHA DPN INKINDO MEI 2024 23

OPINI susah dibuktikan, namun dapat dirasakan oleh penyedia jasa konsultansi dalam setiap mengikuti tender/seleksi. Keluhan-keluhan yang begitu banyak disampaikan oleh anggota tentunya harus cepat direspons oleh pengurus INKINDO baik nasional (DPN) maupun daerah (DPP). Langkah kongkrit yang diambil oleh pengurus adalah mendatangi dan berkomunikasi dengan pihak regulator, sang pengambil keputusan dan penerbit regulasi. Secara Nasional, Ketua Umun DPN INKINDO Ir. Erie Heryadi memimpin langsung bertemu dengan pejabat di Kementerian PUPR, PPN/Bappenas, LKPP dan LPJK untuk membicarakan berbagai permasalahan yang dihadapi anggotanya. Pada tanggal 6 April 2023, DPN INKINDO menyambangi kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bertemu langsung dengan Kepala LKPP untuk membicarakan berbagai regulasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dianggap menghambat dunia usaha jasa konsultansi. Topik yang dibicarakan antara lain terkait NPT, Pengalaman Lokal, Penerapan Remunerasi, Repeat Order dan hal terkait lainnya. Dalam pertemuan ini jajaran DPN INKINDO menyampaikan berbagai permasalahan yang dikeluhkan anggota di seluruh Indonesia terkait topik di atas. Kepala LKPP merespons secara positif keluhan dan masukan yang disampaikan oleh DPN INKINDO dan berjanji akan mengakomodir usulan-usulan tersebut. Saat ini, masih dilakukan revisi terkait Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan posisinya masih di Kantor Sekretariat Negara. Setelah terbit Perpres baru, selanjutnya akan diterbitkanlah Peraturan Lembaga (Perlem). Hal-hal yang dikeluhkan dan diminta oleh DPN INKINDO akan diakomodir di dalam Perlem tersebut. Untuk itu Kepala LKPP berharap agar anggota INKINDO bersabar sambil menunggu terbitnya Perpres baru dan Perlem LKPP yang baru. Terkait NPT dan Pengalaman Lokal, Kepala LKPP sangat merespons dengan baik dan terbuka untuk mengubah ketentuan NPT dan Pengalaman Lokal bila memang dalam implementasinya menghambat dunia usaha jasa konsultansi. Pada tanggal 9 Juni 2023, DPN INKINDO melakukan pertemuan dengan Dirjen Bina Konstruksi (Binakon) di kantor Kementerian PUPR. Hal yang dilaporkan dan didiskusikan juga terkait NPT, Pengalaman Lokal dan Remunerasi. Dirjen Binakon Ir. Rachman Arief Dienaputra, M.Eng berjanji akan meninjau ulang terkait aturan tentang NPT dan pengalaman lokal dalam proses pengadaan jasa konsultansi, dan selanjutnya akan membicarakannya dengan LKPP. Dalam pertemuan ini DPN INKINDO sekaligus mengundang Dirjen Binakon untuk berkenan menjadi narasumber dalam Talkshow HUT Ke-44 INKINDO yang dilaksanakan secara hybrid dari kantor DPN INKINDO di Benhil. Pada tanggal 17 Juli 2023, DPN INKINDO kembali menyambangi kantor LKPP untuk mendiskusikan hal terkait E-Katalog. Isu E-Katalog di sektor jasa konsultansi terus berkembang terutama di daerah, hal ini menimbulkan banyak pertanyaan dari anggota. Dalam pertemuan ini, pengurus INKINDO meminta kejelasan regulasi dan implementasi terkait E-Katalog di sektor jasa konsultansi tersebut. Dalam pertemuan ini, Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP menjelaskan bahwa terkait E-Katalog di bidang jasa konsultansi saat ini masih dalam tahap wacana 2 APRIL 2024 2 FEBRUARI 2024 6 APRIL 2023 9 JUNI 2023 24 MEI 2024

OPINI sehingga masih perlu dilakukan diskusi secara komprehensif dengan INKINDO dalam menyusun model dan aturannya. Hingga saat ini, LKPP belum membuat atau menerbitkan peraturan terkait E-Katalog di bidang jasa konsultansi, sehingga E-Katalog belum bisa diterapkan dalam jasa konsultansi. Pada tanggal 29 Januari 2024 kembali menyambangi Kementerian PUPR dan melakukan pertemuan dengan Dirjen Bina Konstruksi (Binakon) di kantor Kementerian PUPR. Dalam pertemuan ini, DPN INKINDO menyampaikan berbagai keluahan anggota INKINDO yang bekerja di Ibu Kota Negara (IKN). Permasalahan yang disampaikan antara lain remunerasi di IKN, biaya lembur tenaga ahli di IKN, Asosiasi tidak bercabang yang dapat membentuk LSBU, Pembiayaan proyek yang tidak proporsional antara biaya konsultan dibanding biaya fisik (konstruksi). Dalam pertemuan ini didapat beberapa kesimpulan yang akan ditindaklanjuti yaitu: 1. Permasalahan di remote area, biaya overhead perlu ditambahkan sesuai dengan kondisi lapangan; 2. Jabatan Kerja yang cukup banyak, INKINDO diminta untuk mengusulkan bersama Asosiasi lain untuk berpendapat terkait pengurangan jumlah Jabatan Kerja; 3. Permasalahan di IKN, solusi sementara ialah mengubah perlakuan khusus untuk IKN dalam Kepmen PUPR; Pada tanggal 2 Februari 2024, DPN INKINDO bertemu dengan Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP di kantor LKPP. Dalam pertemuan ini, INKINDO Kembali mengangkat permasalahan terkait NPT, Rperpres tentang Perubahan Kedua atas Perpres No.16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Lelang; E-Katalog; Kontrak Lumsum dan green building. Dalam pertemuan ini INKINDO mendorong agar regulasi pengadaan yang menimbulkan permasalahan bagi anggota INKINDO untuk segera diubah atau paling tidak ada shortcut yang diambil oleh LKPP untuk mengatasi permasalahan di lapangan secara khusus terkait NPT, pengalaman lokal dan implementasi kontrak lumsum. Ada beberapa kesepakatan dalam pertemuan tersebut yaitu: 1. Rperpres sedang dalam proses revisi di Sekretarian Negara RI; 2. INKINDO diminta untuk memberikan masukan terkait pekerjaan sederhana yang dapat masuk dalam E-Katalog; 3. Terkait Green Building, masih sulit untuk diterapkan karena kompetensi serta TA masih kurang memadai; 4. Perlu dibentuk Tim Kecil untuk membahas Kontrak Lumsum. Pada tanggal 7 Februari 2024, DPN INKINDO Kembali bertemu dengan Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP dan jajarannya melalui zoom. Urgensi pertemuan ini adalah tindaklanjut pertemuan tanggal 2 Februari 2024 lalu. Dalam pertemuan ini, khusus dibicarakan terkait kontrak lumsum. Dalam pertemuan ini, INKINDO menyampaikan beberapa hal untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh LKPP yaitu: 1. INKINDO menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Kontrak Lumsum; 2. Perlu dilakukan tata ulang atas tata kelola Kontrak Lumsum agar sesuai antara Konsep dan Prakteknya di lapangan. 3. Usulan dari INKINDO untuk dapat di input dalam revisi Perlem LKPP No.12/2021 atau dalam bentuk Surat Edaran Pada tanggal 2 April 2024, DPN INKINDO menghadiri FGD lanjutan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi, Ditjen Bina Konstruksi membahas terkait remunerasi di IKN. Dalam FGD ini, INKINDO memberikan penjelasan terkait dasar penghitungan Indeks Standar Biaya Remunerasi di IKN. FGD ini merupakan pintu masuk untuk penyesuaian aturan remunerasi khususnya untuk angka koefisien di IKN. INKINDO sangat berkepentingan untuk segera dilakukan perubahan regulasi terkait remunerasi ini, mengingat cukup banyak anggota INKINDO yang bekerja di proyek Pembangunan IKN. Di samping itu, agar dukungan terhadap Pembangunan IKN dapat terlaksana dengan baik serta badan usaha dan para pekerja yang melaksanakan tugasnya di IKN merasa betah dan mendapat manfaat yang wajar. (*) 17 JULI 2023 29 JANUARI 2024 7 FEBRUARI 2024 MEI 2024 25

Mengawal Transformasi Digital Inkindo Jatim PERUBAHAN EKOSISTEM Perubahan regulasi dan kondisi baik lokal ataupun global, serta perkembangan teknologi telah merubah sebagian besar organisasi dalam pelayanan ataupun produksinya. Adaptasi terhadap perubahan ekosistem usaha memaksa organisasi untuk melakukan akselerasi dan transformasi sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan. Celakanya kegagalan transformasi lebih besar dari organisasi yang sukses melakukan transformasi. Mckinsey dalam risetnya menyampaikan sekitar 70% organisasi gagal melakukan transformasi digital. Hanya 24% organiasasi yang berhasil dengan baik karena peduli dengan digitalisasi serta hanya 11% dari organisasi tradisional yang sukses melakukan transfomasi digital. Faktor penyebab kegagalan antara lain yang pertama adalah tidak mendasarkan pada fakta, lebih pada aspirasi yang terlalu tinggi. Kedua, transformasi tidak menjawab pertanyaan ”Mengapa perlu dilakukan”. Management perlu untuk memberikan rasionalitas kepada personil/tim menyangkut kebutuhan transformasi. Ketiga, organisasi sering gagal dalam mempertahankan keberlanjutan terkait apa yang sudah dicapai. Transformasi akan selalu menghadapi tantangan, diperlukan ketajaman keyakinan dalam melihat fakta, dukungan pelaksanaan, serta dukungan budaya kinerja yang mendukung dampak berkelanjutan. Organisasi sering gagal dalam mencapai dampak berkelanjutan. Anggaran dan insentif tidak sepenuhnya mendukung capaian transformasi. Tim managemen seringkali gagal melihat arah dan upaya investasi ke depan. Tulisan berikut ini memberikan gambaran upaya DPP Inkindo Jatim dalam melakukan transformasi digital yang masih berlangsung. KEBUTUHAN DPP INKINDO JATIM DPP Inkindo Jatim menyadari kebutuhan untuk melakukan perubahan sesuai dengan ekosistem yang sedang dan telah berubah. Perubahan tampak jelas dalam hal sistem penerbitan sertifikat badan usaha, pola interaksi antar stakeholder jasa konsultan, paradigma pergeseran pelayanan, serta model sumber-sumber pendapatan organisasi, serta kebutuhan pengembangan SDM dan organisasi. Perubahan paradigma layanan organiasasi yang perlu dilandasi dari misi organisasi dalam pelayanan, peningkatan kapasitas dan perlindungan anggota. Area yang menjadi perhatian dalam transformasi digital DPP Inkindo Jatim menyangkut; 1. Pemberdayaan SDM, yang meliputi pengurus Inkindo Jatim dan tim personil kesekretariatan. 2. Pelibatan pengguna layanan, melalui penegasan kembali dan pelibatan pengguna layanan DPP Inkindo Jatim dalam pengembangan organisasi. 3. Optimalisasi proses layanan, guna menciptkan dan mendorong proses pelayanan yang lebih efektif dan efisien. 4. Mentranformasi bentuk layanan, bertujuan untuk peningkatan layanan dan menciptakan layanan baru bagu para pengunanya. Empat area tersebut di bangun dengan pemanfataan teknologi informasi. 5. Titik sentuh transformasi digital. Dalam proses transformasi digital DPP MENTRANFORMASI BENTUK-BENTUK LAYANAN Peningkatan model layanan dan menciptakan layanan baru bagi pengguna TRANSFORMASI DIGITAL INKINDO JATIM OPINI OLEH IRWAN SUSILO KETUA DPP INKINDO JATIM PEMBERDAYAAN SDM Sumberdaya DPP Inkindo Jatim meliputi Pengurus dan Bapel (SetProv) PELIBATAN PENGGUNA LAYANAN Penegasan kembali pengguna layanan Inkindo Jatim serta pelibatan dalam pengembangan organisasi OPTIMALISASI PROSES PELAYANAN Menciptakan dan mendorong proses pelayanan yang efektif dan efisien 26 MEI 2024

Inkindo jatim menekankan pada 5 titik sentuh antara lain; Pengguna layanan (Customers), definisi ulang menyangkut siapa pengguna layanan DPP Inkindo Jatim, bagaimana cara komunikasi dengan pengguna, dan bagaimana jaringan antar pengguna sangat penting untuk diketahui dalam rangka menggali peluang-peluang baru untuk memberikan pelayanan optimal pada anggota. Penguna layanan DPP Inkindo Jatim antara lain adalah anggota sebagai pengguna utamanya, vendor atau mitra kerja, lembaga pemerintah, kampus, dan masyarakat. Kompetisi (Competition), DPP Inkindo jatim melakukan identifikasi menyangkut kompetitor sejenis. Menyikapi kompetisi yang bersifat simetris ke kompetisi asimetri, dengan mengembangkan layanan dan value yang berbeda sehingga kompetisi sejenis tidak relevan. Mengembangkan layanan dari yang bersifat produk ke platform guna menciptakan ekosistem bagi berbagai pengguna. Data (Data), mengubah data menjadi aset strategis untuk kepentingan pengembangan organisasi dan pelayanan anggota. Monetisasi data dengan memperhatikan, legalitas dan hak kekayaan intelektualnya. Memfasilitasi saluran data dan sistem keamannya. Inovasi (Innovation), kecepatan pengambilan kesimpulan dan implementasi menjadi triger dalam pelayanan optimal. Mengefektifkan program dan kegiatan dari perencanaan top down lebih ke perencanaan ekperimental (rapid experimental) untuk memotong siklus birokratif, biaya dan waktu dengan melibatkan unsur pengguna layanan. Nilai (Value), DPP Inkindo Jatim tetap menjada nilai-nilai organisasi yaitu egaliter, kekeluargaan, dan gotong royong sebagai ciri masyarakat Jawa timur. Dalam ekosistem dunia usaha yang sangat dinamis DPP Inkindo Jatim lebih mengadaptasikan nilai-nilai tersebut untuk menghadapi perubahan yang ada dari sekedar bertahan. MEMBANGUN EKOSISTEM DIGITAL INKINDO JATIM Efektifitas dan efisiensi pelayanan Inkindo Jatim didukung dengan membangun ekosistem digital yang mencakup optimasi objek, pelibatan dan pengembangan komunitas, dan pengembangan infrastruktur digital sesuai dengan misi layanan organisasi. Inkindo Jatim sedang mengembangkan platform CafeIN yang mengintegrasikan kepentingan antara internal Inkindo, mitra kerja, dan pengguna jasa Inkindo (pemerintah, swasta, kampus dan masyarakat). Platform CafeIN mencakup beberapa digital workspace antara lain; Agenda, workspace khusus bagi anggota inkindo jatim untuk kepentingan pelayanan informasi yang bersifat dua arah (DPP Inkindo Jatim – Anggota). BerBAGI, workspace yang bertujuan untuk sarana berbagi ide dan pengetahuan dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan melibatkan pakar/sumber yang kompeten. Regulasi, worskspace yang memberikan kemudahan bagi para pihak dalam mengakses informasi terkait dengan peraturan dan kebijakan. Media, workspace yang memberikan ruang publikasi dan informasi menyangkut dinamika jasa konsultan baik bersifat satu arah atau dua arah OPINI MEI 2024 27

melalui majalah/publikasi digital, video, dan podcast. Pelatihan, workspace yang memberikan kemudahan terkait dengan peningkatan kapasitas bagi anggota dan pihak yang berkepentingan serta sebagai talent pool. IJEx, Inkindo Jawa Timur Expo merupakan workspace yang memberikan ruang digital bagi para vendor (mitra kerja) dengan anggota atau pengguna lainnya. IJEx bertujuan untuk mengakomodasi inovasi rantai pasok yang lebih efektif dan efisien melalui pemanfaatan cloud untuk workspace digital yang memudahkan interaksi dan komunikasi. SIMAP, workspace yang memberikan efektifitas dan efisiensi dalam implementasi SMM dan SMAP melalui pengembangan komunitas dan dokumentasi digital implementasi SMM dan SMAP. TANTANGAN Dalam eksekusi digital transformasi DPP Inkindo Jatim terdapat berapa tantangan yang dihadapi. Tidak mudah untuk menyadari atas perubahan yang ada dan menyamakan visi perubahan di lingkup internal organisasi. Diperlukan upaya lebih untuk menentukan prioritas dan fokus pada kebutuhan pengguna layanan. Perlu dilakukan asesment organisasi menyangkup kematangan dan persiapan organisasi pada setiap tahap proses transformas digital. Pemberdayaan dan pelibatan SDM organiasasi secara inklusif dan konvergen menjadi kunci suksesnya agenda transformasi digital. Transformasi digital adalah proses yang akan berlangsung secara keberlanjutan sehingga harus dilakukan dengan bijak, perlu dipastikan bisa berjalan sebelum berlari. Agenda transformasi digital DPP Inkindo jatim tentu sangat memerlupakan pelibatan dan dukungan para pihak stake holder terkait khususnya dalam usaha jasa konsultan. Segala upaya perubahan yang ada harus dipastikan kembali pada fungsi organisasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi anggotanya. (*) OPINI 5 TITIK SENTUH TRANSFORMASI DIGITAL INKINDO JATIM PENGGUNA (COSTUMER) 1. Siapa yang dilayani Inkindo? 2. Bagaimana cara komunikasinaya? 3. Bagaimana model Jaringan antar Pengguna? KOMPETISI (COMPETITION) 1. Siapa kompetitor INKINDO? 2. Dari kompetisi simetris pasif ke asimetris 3. Dari produk ke platform DATA `1. Dari saluran informasi menjadi asset strategis 2. Data: SimpanGunakan-Monetisasi INOVASI (INNOVATION) Dari perencanaan yang bersifat top down ke eksperimental NILAI (VALUE) Dari bertahan ke adaptasi 28 MEI 2024

C anda tawa anak-anak terdengar renyah di Rumah Harapan Indonesia (RHI) Bali, Yayasan Sahabat Valencia Peduli di Jalan Pulau Singkep, Denpasar, Jumat 23 Februari 2024. Ditemani ibunya masing-masing, anak-anak itu asyik bercengkrama dengan temannya. Tak tampak raut kesedihan di wajahnya. Namun dibalik canda tawa itu, ternyata anak-anak dari beberapa wilayah di Indonesia ini menyimpan duka. Mereka sedang menjalani rawat jalan karena penyakit kronis yang dideritanya, dan untuk sementara tinggal di rumah singgah RHI Bali. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Provinsi Bali pun terketuk hatinya dan mengulurkan tangan. Memperingati HUT ke-42 INKINDO Bali melakukan bakti sosial dengan menyerahkan bantuan untuk sekadar meringankan beban anak-anak di Rumah Singgah RHI Bali. Ketua Panitia Forum Anggota (FORA) dan HUT ke 42 INKINDO Bali, Ir. IA Ratih Herawati mengatakan, bantuan yang diserahkan sebagai bentuk kepedulian. Bantuan yang diberikan mulai dari sembako, susu formula, minyak telon, hingga bantuan berupa uang tunai. “Semoga adik-adik diberikan ketabahan, kesabaran, dan semoga diberikan kesembuhan secepatnya, diangkat penyakitnya,” kata Ratih. Atas bantuan tesebut, Koordinator RHI Bali, Wilis Puspitasari mengucapkan terima kasih. “Terima kasih atas bantuan yang diberikan. Semoga organisasi bapak/ibu berjalan dengan baik dan solid ke depannya,” katanya seraya menjelaskan bahwa anak-anak yang berada di rumah singgah ini mulai 0 bulan sampai 17 tahun. “Mereka ditampung sampai sembuh atau meninggal dunia. Aanak-anak ini ada yang sedang menderita kanker, kelainan jantung bawaan, ada pasien bedah anak, ada hidrosefalus yang merupakan penumpukan cairan di otak, sehingga harus dioperasi untuk pasang selang dari kepala hingga tembus ke perut. Mau orang Bali atau luar Bali, mereka kami tampung sampai sembuh,” tuturnya. Mereka berasal dari Bali, NTT (Kupang, Sumba, Flores), NTB, dan pernah ada juga dari Papua. Sementara itu, ditemui seusai penyerahan bantuan, Ketua DPP INKINDO Bali, Ir. I Gusti Made Palguna mengungkapkan, penyerahan bantuan ini sebagai bentuk kepedulian anggota DPP INKINDO Bali untuk sekadar meringankan beban pengelola yayasan. INKINDO BALI Donasi Anak-Anak yang Berjuang Lawan Penyakit & Donor Darah INFO DPP Dalam rangka memperingat HUT ke-42, INKINDO Bali melakukan serangkaian kegiatan. Di antaramya donasi bagi anak-anak yang tengah berjuang melawan penyakit dan aksi donor darah. MEI 2024 29

“Ini merupakan bentuk kepedulian kami. Dan bakti sosial ini adalah agenda rutin setiap peringatan ulang tahun INKINDO Bali,” ungkapnya. Kedepannya, INKINDO Bali bakal terus melakukan bakti sosial untuk memperingati hari jadinya. Bahkan, sebelumnya INKINDO Bali juga pernah menggelar bakti sosial dua unit bedah rumah di Denpasar. “Bakti sosial kali ini merupakan sumbangan sukarela dari teman-teman INKINDO Bali,” pungkasnya. DONOR DARAH Sementara itu, suasana berbeda tampak di Kantor DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Provinsi Bali di Jalan Drupadi VI/3, Denpasar, Bali, Sabtu 24 Februari 2024. Beberapa orang datang silih berganti ke kantor ini. Rupanya, INKINDO Bali bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Bali tengah menggelar bakti sosial donor darah, untuk menyambut HUT ke-42 INKINDO Bali tahun 2024. Hasilnya, sebanyak 36 kantong darah berhasil dikumpulkan dalam bakti sosial kemanusiaan untuk disumbangkan bagi mereka yang membutuhkan. Ketua DPP INKINDO Bali, Ir I Gusti Made Palguna menyampaikan, dalam rangkaian hari jadi tahun 2024 ini, pihaknya mengadakan beberapa kegiatan yang bersifat sosial. “Kemarin kami sudah melakukan bakti sosial ke Rumah Harapan Indonesia (RHI) Bali, Yayasan Sahabat Valencia Peduli, dan hari ini kami mengadakan donor darah,” ungkapnya. Dikatakan, donor darah ini diikuti anggota INKINDO Bali dan juga staf–stafnya di kantor konsultan masing-masing. P i h a k n y a mengucap syukur, donor darah ini disambut antusias anggota INKINDO Bali. Pihaknya pun menyampaikan terima kasih atas partisipasi anggotanya yang menyambut sangat antusias menyumbangkan darahnya. “Astungkara dari target 30 orang yang mengikuti donor darah ini, ternyata diikuti lebih, sehingga terkumpul 36 kantong darah,” ujarnya. Hal senada disampaikan Ketua Panitia FORA dan HUT ke 42 INKINDO Bali tahun 2024, Ir. Ida Ayu Ratih Herawati. Pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas partisipasi anggota INKINDO Bali. Menurutnya, setetes darah untuk kemanusian ini sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan. “Terima kasih banyak kepada teman-teman INKINDO Bali yang sudah menyumbangkan darah,” ujarnya. “Lumayan terkumpul 36 kantong, karena setetes darah sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan,” pungkasnya. (*) INFO DPP 30 MEI 2024

INFO DPP F orum Anggota (FORA) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Bali menyambut baik pertemuan anggota untuk mengatasi berbagai tantangan di lapangan dan mencari solusi untuk mengembangkan layanan konsultan bagi masyarakat Bali. Acara pertemuan anggota Inkindo di Hotel Nirmala, Denpasar, pada Sabtu 16 Maret 2024 bertemakan ‘Bangkit dan Bersinergi Mewujudkan Konsultan Unggul, Mandiri, dan Berintegritas’. Meskipun regulasi dalam dunia konsultan seharusnya memudahkan, toh kenyataannya tampak menyulitkan sehingga para pelaku jasa konsultan perlu waktu untuk beradaptasi. Namun demikian, bisnis konsultan tidak boleh terhenti, dan diharapkan bahwa ketika ada perbaikan dari pemerintah, jasa konsultan masih dapat beroperasi. Menurut Ir. Ronald Sihombing Hutasoit, M.Si., sebagai narasumber dalam pertemuan tersebut, profesi konsultan sangat diminati oleh generasi saat ini. Namun, konsultan masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah terutama terkait regulasi. Ronald mengatakan bahwa perkembangan dunia konsultan saat ini mengalami penurunan karena berbagai faktor, salah satunya adalah perizinan yang diminta dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun arahnya baik untuk memastikan proporsionalitas dan kompetensi, namun implementasinya memerlukan persiapan yang matang. Ronald juga menyoroti persaingan tidak sehat dalam sistem pengadaan, yang seharusnya dapat diatasi dengan sistem elektronik atau digital saat ini. Dia menekankan pentingnya ketersediaan tenaga ahli konstruksi yang seimbang, serta perlunya peran pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam penerbitan sertifikasi. Ronald juga menyarankan agar anggaran pemerintah untuk pengadaan jasa konsultan diperhatikan lebih lanjut. Ronald menekankan bahwa sistem pemerintah yang terkoneksi langsung harus mempermudah pelaku jasa konsultan, bukan sebaliknya justru mempersulit. Ketua DPP INKINDO Bali, Ir. Gusti Made Palguna, menggarisbawahi pentingnya kenyamanan dalam melakukan usaha di bidang konsultan, bukan menimbulkan ketakutan saat menghadapi audit. Gusti Palguna juga menyoroti penurunan jumlah konsultan di Bali dan menepis isu politisasi terkait konsultan yang muncul menjelang pemilihan. Pertemuan pada Forum Anggota INKINDO Bali bertujuan untuk memperkuat anggota dan pengusaha jasa konsultan di Bali, terutama dalam menghadapi regulasi pemerintah untuk memastikan jasa konsultan dapat berjalan dengan optimal. (*) Jasa Konsultansi Konstruksi dan Non Konstruksi Butuh Perhatian Pemerintah Terkait Regulasi Perkembangan dunia konsultan saat ini mengalami penurunan karena berbagai faktor. MEI 2024 31

INFO DPP K abupaten Lebong di Provinsi Bengkulu dilanda musibah pada pertengahan April 2024, ketika banjir melanda kawasan itu pada 15 dan 16 April 2024. Banjir yang dipicu meluapnya Sungai Ketahun tersebut menyebabkan ratusan rumah dan fasilitas umum terendam air dengan ketinggian bervariasi. Banjir juga menyebabkan ratusan hektar area persawahan dan lahan pertanian, terendam air. Puluhan rumah dan sejumlah fasilitas umum seperti banguna sekolah mengalami kerusakan. Banjir yang melanda enam kecamatan ini juga mengakibatkan 2.712 warga mengungsi ke tempat-tempat aman. Demikian informasi yang disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, Mustarani, SH, MSi di Posko Induk BPBD Lebong yang berlokasi di Kantor Camat Lebong Sakti, ketika segenap pengurus DPP INKINDO Bengkulu menyambanginya guna menyerahkan bantuan. Menurut Mustarani, banjir yang melanda Lebong merupakan banjir terburuk dalam 30 tahun terakhir. Sebelumnya, banjir hampir serupa juga terjadi pada 1995. “Ini adalah banjir terburuk yang melanda Lebong dalam 30 tahun terakhir, 6 kecamatan yang terdampak meliputi Kecamatan Topos, Lebong Selatan, Bingin Kuning, Lebong Sakti, Amen, dan Uram Jaya,” kata Mustarani. Banjir ini menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan pemukiman masyarakat di 6 kecamatan tersebut. Berdasarkan data Posko Induk Pemkab Lebong, setidaknya 2.712 jiwa terpaksa mengungsi di tempat-tempat yang disediakan pemerintah atau di rumah kerabat yang tidak terdampak banjir. Pemerintah Kabupaten Lebong menetapkan masa tanggap darurat bencana banjir 17-30 April 2024. Menurut Mustarani, banjir disebabkan tingginya curah hujan di hulu Sungai Ketahun yang berada di gugusan Bukit Barisan, Kecamatan Topos. Sungai Ketahun yang mengalir sepanjang 120 kilometer itu merupakan sungai terpanjang di Provinsi Bengkulu. Atas musibah tersebut, DPP INKINDO tergerak untuk mengulurkan bantuan guna meringankan beban para warga yang terdampak banjir. Pada Rabu tanggal 24 April 2024, bertempat di Posko Induk BPBD Lebong di Kantor Camat Lebong Sakti, pengurus DPP INKINDO Bengkulu menyerahkan bantuan. Bantuan banjir bandang Lebong tersebut diserahkan langsung oleh pengurus DPP INKINDO Bengkulu yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris DPP INKINDO Bengkulu Sonny Apreno, ST, IAI, Bendahara DPP INKINDO Bengkulu Ir. MARWITO, ST, dan Wakil Ketua III Ir. DWI OKTARINI, ST.,MM.Bantuan banjir bandang tersebut diterima oleh Sekda Kabupaten Lebong Mustarani, SH, MSi. (*) DPP INKINDO Bengkulu Serahkan Bantuan Banjir Dana yang disalurkan merupakan hasil open donasi dari seluruh anggota INKINDO Bengkulu. 32 MEI 2024

INFO DPP Infrastruktur dan Ketahanan Pangan PUNCAK ACARA

Asuransi memiliki peran penting dalam proyek konstruksi lantaran memberikan perlindungan finansial yang vital bagi semua pihak yang terlibat. Untuk itu, setiap proyek konstruksi membutuhkan asuransi sebagai jaminan pra dan pasca pembangunan. Tidak bisa dipungkiri, asuransi konstruksi membantu menciptakan lingkungan proyek yang aman dan terlindungi, mengurangi risiko finansial, serta menjaga keberlanjutan dan kelancaran pelaksanaan proyek konstruksi. Hanya saja dalam pelaksanaannya, proyek konstruksi tidak selamanya berjalan mulus. Gagalnya suatu proyek dapat menimbulkan kerugian finansial. Kegagalan suatu proyek bisa disebabkan karena terjadinya kecelakaan yang dipicu oleh kurang profesionalnya kontraktor pelaksana. Bisa juga karena ketidakprofesionalan dari usaha pendukung, khususnya konsultan konstruksi. Misalnya karena ketidakprofesionalannya di bidang pengawasan, desain, manajemen proyek, yang kemudian melahirkan kerugian. Dalam hal profesionalisme, asuransi dapat memberikan perlindungan yang disebut Professional Indemnity (PI). Yaitu perhitungan asuransi kerugian perdata yang diakibatkan oleh kesalahan profesionalisme yang dilakukan oleh kontraktor atau konsultan. “Konsultan konstruksi maupun nonkonstruksi memiliki tanggung jawab profesi dan keahlian khusus yang orang percayakan,” ucap pengamat asuransi sekaligus Wakil Ketua II Wilayah Jawa Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Afiansyah Harahap  di Jakarta, belum lama ini. Menurut dia, seorang konsultan memiliki peran penting sebab saran dan masukannya memberikan dampak yang signifikan, sehingga harus orang yang ahli lantaran memiliki risiko terhadap profesi. “Berdampak luas terhadap orang lain, sehingga harus dilindungi,” ucapnya. Konsultan konstruksi berkaitan erat dengan manajemen risiko yang secara efektif mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi risiko yang dapat memengaruhi tujuan, sasaran, dan kesuksesan secara keseluruhan. Manajemen risiko membantu individu dan organisasi mengidentifikasi potensi risiko yang dapat memengaruhi tujuan dan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengelola risiko. Tentunya hal Ini membantu mengurangi kemungkinan konsekuensi negatif, seperti kerugian finansial, kerusakan reputasi, atau kewajiban hukum. Untuk itu, profesi konsultan konstruksi memerlukan asuransi Professional Ind emnity (PI) yang melindungi professional terhadap klaim yang dibuat oleh klien Dunia Konsultan Butuh Asuransi PI Tidak seperti negara-negara maju, asuransi Professional Indemnity (PI) kurang mendapat perhatian di Indonesia. Padahal, antara konsultan dan PI ibarat kendaraan dan SIM. Konsultan konstruksi maupun non-konstruksi memiliki tanggung jawab profesi dan keahlian khusus yang orang percayakan REGULASI 34 MEI 2024

REGULASI atau pihak ketiga yang menderita kerugian finansial karena pekerjaan profesional. “Professional indemnity insurance mencakup biaya pembelaan hukum, kerusakan, dan penyelesaian terkait dengan klaim yang timbul dari dugaan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan tugas professional,” ucapnya. Jenis asuransi ini sangat penting bagi para profesional yang memberikan saran, seperti konsultan karena kesalahan atau kelalaian dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi klien. Misalnya, jika seorang konsultan kurang tepat memberikan saran atau masukan yang mengakibatkan klien menderita kerugian finansial. Nah, klien tersebut dapat mengajukan klaim terhadap akuntan tersebut. “Asuransi ganti rugi profesional akan menanggung biaya pembelaan hukum akuntan dan setiap kerusakan atau penyelesaian yang mungkin diberikan kepada klien,” ujar dia. Sayangnya, di Indonesia perhatian terhadap asuransi PI masih kurang. Tidak seperti halnya di negara-negara maju. Afiansyah mengibaratkan antara konsultan dan PI ibarat kendaraan dan SIM. Lantas, apa manfaat dari asuransi PI? Afiansyah menjelaskan, setidaknya ada dua manfaat utama dari asuransi PI. Pertama, melindungi konsultan terhadap tanggung jawab perdata atas pelanggaran kewajiban  profesional dalam pelaksanaan keprofesionalan konsultan. Kedua, menyediakan pertanggungan untuk penyelesaian perkara, kewajiban pemberian kompensasi yang dijatuhkan kepada konsultan serta biaya pembelaan dan pengeluaran yang terkait dengan gugatan perdata. Afiansyah melanjutkan, asuransi PI akan melindungi seorang konsultan konstruksi dari berbagai potensi yang bisa membahayakan keprofesionalannya sebagai konsultan. “Antara lain beban keuangan dari perkara hukum, rusaknya reputasi bisnis,  rusaknya integritas pribadi, dan hilangnya aset pribadi karena tidak diasuransikan,” pungkasnya. (*) MEI 2024 35

13.00 - 15.30 - Diskusi Panel Sesi 2 • Sistem Pertanian Terintegrasi Dalam Mewujudkan Ketahanan, Kedaulatan, Kemandirian Pangan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045 - Nara Sumber: • Legislatif • Akademisi (IPB) • Badan Pangan Nasional (BPN)/ KeMenTan • INKINDO • Pelaku Usaha 15.30 - 16.00 - Closing Statement, Ketua Umum INKINDO - Penutupan Acara Seminar 18.00 – 22.00 - Malam Puncak HUT ke-45 INKINDO 18.00 – 19.00 - Makan Malam 19.00 – 19.30 - Penayangan Video Profile INKINDO - Tarian Pembukaan (Dance Modern Nusantara) - Doa - Laporan Ketua Panitia Pelaksana 19.30 – 20.30 - Keynote Speech, Jenderal TNI (HOR) (4) (Purn.) Prabowo Subianto Joyohadikusumo, Menteri Pertahanan (* - Talkshow “Perspektif Menuju Indonesia Emas 2045”, Rosan Roeslani, B.A., M.B.A. 20.30 – 21.00 - Launching • SIMAKIN INKINDO • INKINDO Academy - Penandatangan MoU: (IPB, ADN/IP Timor Laste, dan Untar) - INKINDO AWARD • Penyampaian Kriteria Award • Pengumuman Award INKINDO 21.00 – 22.30 - Sambutan Ketua Umum INKINDO - Penanyangan Testimoni HUT ke-45 INKINDO dan Kaleidoskop INKINDO Ir. Andrian Tejakusuma - Pemotongan Kue Ulang Tahun INKINDO - Ramah Tamah - Hiburan I katan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) merupakan Asosiasi Perusahaan Jasa Konsultan di Indonesia yang didirikan pada 20 Juni 1979 di Jakarta, dan merupakan fusi dari Ikatan Konsultan Indonesia (IKINDO) yang didirikan pada 10 Februari 1970 dan Persatuan Konsultan Teknik Pembangunan Indonesia (PKTPI). Saat ini INKINDO memiliki 6,252 (enam ribu dua ratus lima puluh dua) anggota perusahaan Jasa Konsultan Nasional dan 120 (seratus dua puluh) perusahaan Afiliasi/ Asing yang tersebar di 34 Provinsi. Sebagai Asosiasi Perusahaan Jasa Konsultansi yang memiliki wilayah kerja Nasional dan Internasional, INKINDO memiliki peran penting dalam mengendalikan pelayanan konsultansi pada jasa konstruksi dan jasa non konstruksi. INKINDO telah memiliki Roadmap menuju INKINDO Emas 2030 yang merupakan wujud upaya INKINDO dalam menghadapi tantangan di usia 50 tahun pada tahun 2029 mendatang. Roadmap INKINDO Emas 2030 merupakan blueprint dan grand design yang menjadi peta jalan strategis berupa rencana berbasis waktu yang mendefinisikan kondisi eksisting organisasi INKINDO saat ini, kearah mana tujuan ideal kondisi yang dituju dalam prespektif waktu, dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Roadmap akan menjadi representasi visual yang mengatur dan menyajikan informasi penting terkait dengan rencana masa depan INKINDO. Tahun ini, persisnya 20 Juni 2024, INKINDO akan berusia 45 tahun. Mengangkat tema “INKINDO Mandiri Menuju Indonesia Emas 2045,” serangkaian acara dalam upaya memperingati hari jadinya yang ke-45, telah dan akan diselenggarakan. Rangkaian acara telah dimulai pada 25 April 2024 lalu dengan menggelar Talkshow & Halal Bihalal yang dilakukan secara hybrid di kantor DPN INKINDO. Acara Talkshow mengangkat tema “Infrastruktur dan Ketahan Pangan” dan menghadirkan para pembicara yang kredibel di bidangnya masing-masing. Puncak acara kegiatan HUT ke-45 INKINDO akan dipusatkan di Hotel Sultan, Jakarta pada 19 - 20 Juni 2024. Dalam puncak acara ini akan diselenggarakan beragam acara seperti Gebyar Sertifikasi (SBU, SKK/SKA, ISO), Sosialisasi Mitra Kerja (Bank BRI, BPJS Ketenagakerjaan), Pameran 2024, Award, Seminar Nasional dan Diskusi Panel, dan Talkshow. Selain itu akan digelar pula aksi sosial berupa donor darah yang akan diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia. (*) INKINDO MANDIRI MENUJU INDONESIA EMAS 2045 08.00 – 08.30 - Registrasi Peserta (Panitia) 08.30 – 09.00 - Pembukaan Acara (MC) - Menyanyikan lagu Indonesia Raya - Penayangan Video Profile INKINDO - Pembacaan Doá - Laporan Ketua Panitia Pelaksana, - Pengantar Ketua Umum DPN INKINDO - Keynote Speech, Dr. (H.C. Ir. Airlangga  Hartarto, M.B.A., M.M.T., IPU (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) 09.00 - 16.00 - Seminar Nasional 09.00 - 12.00 - Diskusi Panel Sesi 1 • Peluang Dan Tantangan Jasa Konsultansi Pada Proyek Yang Didanai Melalui Skema KPBU di Era Pemerintah Baru Dan RPJP Berikutnya 12.00 - 13.00 - Ishoma dan Pemotongan Tumpeng serentak seluruh Indonesia RAPAT KOORDINASI (RAKOR) BADAN KOORDINASI KEANGGOTAAN AFILIASI (BKKA) INKINDO 08.00 – 09.00 - Registrasi Peserta BKKA (Panitia) 09.00 – 10.00 - Pembukaan 10.00 – 16.00 - Rakor BKKA 16.00 – 16.30 - Penutupan Acara Rakor RAPAT DPNH INKINDO 11.00 – 14.00 - Registrasi Peserta (Panitia) 14.00 – 18.00 - Rapat DPNH Diperluas (DPNH) 18.00 – 19.00 - ISHOMA - Acara Bebas RABU, 19 JUNI 2024 KAMIS, 20 JUNI 2024 RANGKAIAN ACARA HUT KE-45 INKINDO KAMIS, 20 JUNI 2024 RANGKAIAN ACARA HUT KE-45 INKINDO INFO HUT 38 MEI 2024

BACK COVER