PENGAJARAN MIKRO Kehidupan Politik dan Ekonomi Demokrasi Liberal dan Terpimpin b y : Alfir a N u r h u w aid a A h m a d
DAFTAR ISI KEY TOPICS Munculnya Demokrasi Liberal Kehidupan Politik Demokrasi Liberal Kehidupan Ekonomi Demokrasi Liberal Munculnya Demokrasi Terpimpin Kehidupan Politik Demokrasi Terpimpin Kehidupan Ekonomi Demokrasi Terpimpin
DEMOKRASI LIBERAL APA ITU DEMOKRASI LIBERAL Pada tahun 1950 – 1959, pemerintahan Indonesia dalam sejarahnya pernah berubah menjadi bentuk Republik Indonesia yang menganut demokrasi liberal dengan sistem kabinet pemerintahan parlementer. Demokrasi liberal dipilih setelah negara Republik Indonesia serikat dibubarkan pada tahun 1950. Penerapan demokrasi liberal pada negara Indonesia tersebut tertuang dalam undang undang sementara atau UUDS 1950 yang berlaku sebelum adanya konstitusi yang tetap. 01
Dengan penerapan sistem pemerintahan parlementer, pada saat itu kekuasaan tertinggi dipegang oleh seorang Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Secara definsi, pengertian demokrasi liberal adalah sistem politik yang memberikan kebebasan Individu warga negaranya. Dalam demokrasi liberal tersebut, setiap keputusan dibuat berdasarkan suara mayoritas namun tetap memperhatikan hak hak individu agar tidak dilanggar. 02 Demokrasi liberal yang sekarang ini dapat kita lihat dari contoh negara yang masih menerapkan asas demokrasi liberal dalam sistem politiknya, seperti Amerika Serikat, menjadi salah satu sejarah kelam politik Indonesia pada saat ini. Pemberlakuan pemerintahan Indonesia pada tahun 1950 – 1959 tersebut mengalami banyak gonjangan politik, ekonomi, dan sosial. Berikut beberapa keadaan politik pada masa demokrasi liberal yang perlu diketahui.
KEHIDUPAN POLITIK Keadaan politik pada masa demokrasi liberal pertama dan yang paling mudah dilihat adalah adanya banyak pergantian kabinet selama masa demokrasi liberal dari tahun 1950 – 1959. Kabinet menjadi bagian dari sistem pemerintahan parlementer yang ditetapkan. Selama masa demokrasi liberial ada 7 kabinet yang pernah terbentuk diantaranya kabinet Natsir, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Alisostroamidjoyo I, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Alisostroamidjoyo II, kabinet Djuanda. Seringnya berganti kabinet tersebut menjadikan strategi pemerintahan dan tujuan demokrasi liberal tidak berjalan dengan baik karena setiap kabinet memiliki pemikiran tersendiri. PERGANTIAN KABINET 03
Pada masa pemerintahan demokrasi liberal ada kebebasan individu menjadikan salah satu dasar munculnya banyak partai di Indonesia yang sebenarnya warisan dari penerapan partai tahun tahun sebelumnya. Sistem kerpartaian ini diawali sejak lama ketika Presiden Soekarno mendirikan PNI kemudiaan diikut dengan keputusan wakil Presiden Moh. Hatta mengesahkan 10 partai diantaranya seperti Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, Parkindo, PRS, Permai,PKRI. SISTEM MULITPARTAI Pada saat penerapan demokrasi liberal di Indonesia, salah satu yang paling mencolok terkait keadaan politik masa itu adalah pelaksanaan pemilu 1955 yang banyak dikatakan sukses. Pemilu 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota DPR dan anggota konstituante yang berlansung dalam dua tahapan. Pemilu 1955 menghasilkan 5 parpol terkuat diantaranya PNI, Masyumi, NU, PKI, dan PSII. PEMILU 1955 04
Keadaan politik lain yang terlihat dalam masa demokrasi liberal adalah terjadinya banyak gesekan antar partai yang memiliki kepentingan masing masing. Kondisi gesekan antar partai tersebut menjadi salah satu alasan kegagalan konstituante dalam tugasnya. Konstituante yang ditugasi untuk merumuskan UUD baru tidak mampu menjalankan tugasnya bukan karena gesekan antar partai yang menimbulkan banyak perselisihan saja namun juga karena adanya desakan yang kuat untuk kembali pada UUD 1945. Konstituante akhirnya dibubarkan pada tahun 1959 melalui dekrit presiden Soekarno pada saat itu. 05 KEGAGALAN KONSTITUANTE
Sebagai “ negara baru ” , Indonesia masih harus banyak belajar dalam berbagai hal agar negaranya semakin kuat. Salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Di masa demokrasi liberal, sering terjadi perubahan kabinet yang ternyata berdampak pada kehidupan ekonomi Indonesia saat itu. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, ada beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain: KEHIDUPAN EKONOMI 06
GUNTING SYAFRUDDIN Kebijakan ini dilakukan dengan cara menggunting uang kertas menjadi dua bagian, bagian kanan dan bagian kiri. Guntingan uang kertas bagian kiri tetap merupakan alat pembayaran yang sah dengan nilai separuh dari nilai nominal yang tertera, sedangkan guntingan uang kertas bagian kanan ditukarkan dengan surat obligasi pemerintah yang dapat dicairkan beberapa tahun kemudian. Kebijakan ini dilakukan pemerintah guna mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dan menambah kas negara. GERAKAN BENTENG Sistem ekonomi gerakan benteng bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Program ini dicetuskan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo, seorang ahli ekonomi Indonesia, yang dituangkan dalam program kerja Kabinet Natsir. Pada dasarnya sistem ekonomi ini bertujuan untuk melindungi para pengusaha dalam negeri dengan cara memberikan bantuan berupa kredit dan bimbingan konkret. Sekitar 700 pengusaha dalam negeri telah mendapat bantuan kredit dari pemerintah. 07
SISTEM EKONOMI ALI BABA Sistem ekonomi Ali Baba diprakarsai oleh Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo menteri ekonomi pada masa Kabinet Ali I. Kabinet ini fokus pada kebijakan Indonesia dan mengutamakan kaum pribumi. Kata “Ali” mewakili pengusaha pribumi dan “Baba ” mewakili pengusaha Tionghoa. Program ini berisi pemberian kredit dan lisensi pemerintah untuk pengusaha swasta nasional pribumi agar dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi. Namun, program ini gagal karena pengusaha pribumi masih miskin dibandingkan pengusaha nonpribumi. NASIONALISASI PERUSAHAAN ASING Perkembangan kehidupan ekonomi Bangsa Indonesia di masa demokrasi liberal juga tidak lepas dari kehadiran perusahaan-perusahaan asing yang dijadikan menjadi milik pemerintah Indonesia atau lebih dikenal dengan nasionalisasi. Tahap ini dimulai sejak Desember 1958 dengan dikeluarkannya undang-undang tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Beberapa perusahaan asing yang dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia di antaranya adalah Bank Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij (Bank Dagang Negara), Bank De Nationale Handelsbank N. V (Bank Umum Negara), N.V Nederlandsche Handels Maatschappij (Bank Exim), Koninklijke Nederlands Indische Luchtvaart Maatschappij/KNILM (Garuda Indonesia), dll. 08
DEMOKRASI TERPIMPIN 09 Masa Demokrasi Terpimpin adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala Negara (Tim Kemdikbud, 2017, hlm. 250). Kepala Negara pada masa ini dijabat oleh Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya dekrit presiden 5 Juli 1959 sampai tahun 1965.
Kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin dilatarbelakangi oleh belum pernah tercapainya kestabilan secara nasional di masa sebelumnya (Demokrasi Parlementer). Saat itu, persaingan partai-partai politik yang menyebabkan pergantian kabinet terus terjadi sehingga tidak mampu bekerja secara efisien. Selain itu, Dewan Konstituante hasil pemilu tahun 1955 ternyata tidak berhasil melaksanakan tugasnya menyusun UUD baru bagi Republik Indonesia. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk melaksanakan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin dan kembali kepada UUD 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran konstituante, menetapkan kembali UUD 1945, dan pembentukan MPRS 10
Kabinet Kerja I Kabinet Kerja II Kerja III Kerja IV Kabinet Dwikora I Dwikora II Dwikora III Berlakunya kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ternyata sangat diterima baik oleh rakyat Indonesia. Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 berakhirlah masa Demokrasi Parlementer yang digantikan oleh Demokrasi Terpimpin. Pada saat itu pula, sistem kabinet parlementer ditinggalkan dan kabinet pada masa demokrasi terpimpin adalah kabinet presidensial, yang meliputi: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pada masa Demokrasi Terpimpin, kekuatan politik terpusat pada tiga kekuatan politik terbesar, yakni Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan TNI Angkatan Darat. Berbeda dengan masa sebelumnya, pada masa Demokrasi terpimpin partai politik tidak mempunyai peran besar lagi dalam pentas politik nasional. 11
KEHIDUPAN POLITIK Pada masa demokrasi terpimpin Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara komunis seperti Uni Soviet, China, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. Beberapa pergerakan politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut. POLITIK LUAR NEGERI Politik Mercusuar merupakan politik yang dijalankan oleh Presiden Soekarno. Pandangan politik ini memiliki keinginan dan anggapan bahwa Indonesia dapat menjadi mercusuar yang menerangi jalan bagi Nefo di seluruh dunia. Untuk mewujudkannya, maka diselenggarakan proyek-proyek besar dan spektakuler yang diharapkan dapat menempatkan Indonesia pada kedudukan yang terkemuka di kalangan Nefo POLITIK MERCUSUAR 12
KEHIDUPAN EKONOMI Pada masa demokrasi terpimpin pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi sejak masa Demokrasi Parlementer. Dasar bagi kebijakan ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi terpimpin dengan pimpinan Presiden Soekarno yang terjun langsung mengatur perekonomian. 13
PEMBENTUKAN DEWAN PERANCANG NASIONAL (DEPERNAS) Dewan Perancang Nasional (Depernas) dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1958. Tugas dewan ini adalah menyiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. DEVALUASI MATA UANG RUPIAH Pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah mendevaluasi (menurunkan nilai mata uang) Rp 1.000 dan Rp 500 menjadi Rp 100 dan Rp 50. Pemerintah juga melakukan pembekuan terhadap semua simpanan di bank-bank yang melebihi jumlah Rp 25.000. Tujuan kebijakan devaluasi dan pembekuan simpanan ini adalah untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar demi kepentingan perbaikan keuangan dan perekonomian negara. 14
DEKLARASI EKONOMI Pada tanggal 28 Maret 1963, Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi (Dekon) di Jakarta. Dekon merupakan strategi dasar dalam ekonomi terpimpin. Tujuan utama Dekon adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. 15 Upaya-upaya perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah pada masa Demokrasi Terpimpin tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Kondisi ekonomi bahkan malah memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai.
Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya; Perombakan kabinet Dwikora; dan Turunkan harga pangan. Salah satu penyebab meningkatnya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar, yang lebih bersifat politis. Harga barang-barang naik 200 hingga 300 persen pada tahun 1965. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa pecahan mata uang Rp1.000 (uang lama) diganti menjadi Rp 1 (uang baru). Penggantian uang lama dengan uang baru itu diikuti dengan pengumuman kenaikan harga bahan bakar. Hal ini menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang berisi: 1. 2. 3. 16