ASEAN Chairmanship
2023 Integrated Monev BA015
BULETIN MONEV
PELAKSANAAN
ANGGARAN BA015
EDISI 50 - BULAN FEBRUARI 2023
Ditandatangani secara elektronik
R. Wiwin Istanti
PEMANTAUAN REGULER S.D. 28 FEBRUARI 2023
1) Realisasi Belanja BA 015 termasuk BLU
s.d. 28 Februari 2023 sebesar Rp4,26triliun
1)
Realisasi Belanja (9,42 persen dari total pagu termasuk BLU).
Realisasi Belanja BA 015 tanpa BLU sebesar
Rp3,88triliun (10,68 persen dari total pagu
tanpa BLU).
10,68%
7,02%
10,68% 13,29% 7,02% 2,11% 9,42%
10,68%
2) Realisasi belanja BMRT sebesar Rp22,31M
Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi Realisasi atau 1,52% dari total pagu BMRT (60% dari
belanja tanpa belanja belanja belanja belanja pagu yang sudah berkontrak Rp36,93M).
BLU pegawai barang modal termasuk BLU
3) Data Capaian IKPA per Februari pada
aplikasi OmSPAN sebesar 86,91.
BMRT 2) IKPA 3) Prioritas Nasional 4)
4) Untuk TA 2023, Kementerian Keuangan
bertanggung jawab atas 26 Kegiatan
Rp22,3M 86,91 0,51% 8,08% Prioritas yang mendukung 4 Prioritas
Nasional dengan total pagu sebesar
Rp4.951,42miliar. Total penyerapan
Realisasi Rata-rata anggaran sampai dengan 28 Februari 2023
Belanja Modal Capaian IKPA
Resiko Tinggi Belanja PN Output PN sebesar Rp25,25miliar (0,51% dari total
pagu) dengan capaian output sebesar
8,08%.
2
REALISASI BELANJA BA 015 S.D. 28 FEBRUARI 2023 PER JENIS BELANJA
PER UNIT ESELON I
Realisasi Belanja BA 015 tanpa BLU tercapai 10,68 persen ❖ Realisasi Belanja BA 015 tanpa BLU
Sedangkan Realisasi Belanja BA 015 termasuk BLU tercapai 9,42 persen s.d. 22 Februari 2023 sebesar
Rp3,88triliun (10,68 persen dari total
(dalam miliar rupiah) pagu tanpa BLU), sedangkan
BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL TOTAL % Termasuk Realisasi Belanja BA 015 termasuk
NO UE 1 BLU sebesar Rp4,26triliun (9,42
PAGU REAL % PAGU REAL % PAGU REAL % PAGU REAL % BLU
persen dari total pagu termasuk
(1) (2) (3) (4) (5=4/3) (6) (7) (8=7/6) (9) (10) (11=10/9) (12=3+6+9) (13=4+7+10) (14=13/12) (15)
BLU).
1 SETJEN 22.452,5 3.004,5 13,38% 1.417,2 121,5 8,57% 630,9 4,7 0,74% 24.500,7 3.130,7 12,78% 12,62%
2 ITJEN 6,2 0,4 6,90% 40,3 2,4 5,88% 4,5 - 0,00% 51,0 2,8 5,48%
3 DJA 8,1 0,7 8,09% 65,8 3,0 4,56% 21,8 - 0,00% 95,8 3,7 3,82%
4 DJP 384,3 43,8 11,38% 5.471,3 290,9 5,32% 887,9 0,2 0,02% 6.743,6 334,9 4,97%
5 DJBC 146,4 12,3 8,42% 1.953,5 215,5 11,03% 326,9 4,3 1,32% 2.426,8 232,1 9,57%
6 DJPK 4,7 0,4 7,69% 42,3 2,9 6,79% 24,4 0,0 0,08% 71,3 3,2 4,55%
7 DJPPR 4,1 0,3 8,38% 48,6 2,5 5,23% 10,8 0,0 0,30% 63,4 2,9 4,60% 11,72%
8 DJPB 81,7 6,8 8,27% 804,1 67,3 8,37% 321,0 28,2 8,78% 1.206,7 102,2 8,47% 1,77%
9 DJKN 32,2 3,9 12,28% 352,2 21,4 6,07% 80,3 12,9 16,12% 464,6 38,3 8,24% 6,35%
10 BPPK 11,3 0,9 7,81% 329,1 22,1 6,72% 55,8 0,3 0,60% 396,3 23,3 5,89% 5,75%
11 BKF 6,1 0,4 5,91% 209,0 3,9 1,85% 13,5 0,1 1,00% 228,6 4,4 1,91%
12 LNSW 7,0 0,6 9,22% 52,4 3,5 6,72% 31,5 - 0,00% 90,9 4,2 4,58%
KEMENKEU Tanpa BLU 23.144,6 3.075,0 13,29% 10.785,8 756,93 7,02% 2.409,4 50,79 2,11% 36.339,8 3.882,7 10,68%
KEMENKEU Termasuk BLU 23.144,6 3.075,0 13,29% 19.677,9 1.135,6 5,77% 2.417,4 50,80 2,10% 45.239,8 4.261,4 9,42%
** Sumber: online monitoring SPAN 03/03/23 , diolah
3
REALISASI BELANJA BA 015 S.D. 28 FEBRUARI 2023 YOY 22 FEBRUARI 2022
& PER UNIT ESELON I (TANPA BLU)
Realisasi Belanja Kemenkeu tanpa BLU tahun 2023 berada di angka 10,68 persen
Nilai realisasi Februari 2023 lebih rendah dari 22 Februari 2022 (16,15 persen) ❖ Secara YoY, realisasi belanja tanpa
BLU mengalami penurunan 33,88
persen; secara rupiah realisasi belanja
tahun 2023 (Rp3,88Triliun) lebih
REALISASI BELANJA TANPA BLU REALISASI BELANJA PER UE1 TANPA BLU
rendah dari 2022 (Rp5,62Triliun).
❖ Secara YoY, realisasi belanja termasuk
SETJEN 12,78% 1,83%
BLU mengalami penurunan
31,49persen ; secara rupiah realisasi
DJBC 9,57% 28,85%
33,84% belanja tahun 2023 (Rp4,26Triliun)
10.68% YoY 2022 DJPB 8,47% 15,37% ❖ Penurunan signifikan terjadi karena
lebih rendah dari 2022 (Rp6,02Triliun).
DJKN 8,24% 4,54% perubahan proses bisnis pembayaran
tunjangan kinerja yang awalnya
BPPK 5,89% 4,12%
REALISASI BELANJA TERMASUK BLU dibayarkan dari Kas Negara melalui
bendahara setiap akhir bulan
ITJEN 5,48% 6,06%
sebelumnya (kecuali bulan januari)
menjadi pembayaran langsung ke
DJP 4,97% 15,16%
pegawai setiap awal bulan. Dengan
9,42% 31,49% DJPPR 4,60% 5,45% kata lain sampai dengan Februari 2022,
telah dicairkan (melalui bendahara) 3
YoY 2022 LNSW 4,58% 24,00% bulan tunjangan pegawai, sedangkan
sampai dengan Februari 2023
DJPK 4,55% 34,33%
dibayarkan langsung ke pegawai 2
bulan tunjangan.
DJA 3,82% 6,75%
❖ Realisasi belanja tanpa BLU
BKF 1,91% 33,01% tertinggi dicapai unit
Setjen 12,78 persen.
* YoY2022 = (% 2023- % 2022)/ % 2022 : Realisasi belanja : kontrak : YoY 2022
** Sumber: online monitoring SPAN 03/03/23 , diolah
4
REALISASI BELANJA BA 015 PER JENIS BELANJA TANPA BLU S.D.
28 Februari 2023
Belanja Februari didominasi belanja pegawai dan belanja barang
Dari data kontrak, 17 persen belanja barang dan 25 persen belanja modal telah dikontrakkan ❖ Realisasi Belanja Pegawai tanpa BLU
sampai dengan 28 Februari sebesar
Rp3,07Triliun (13,29 persen),
sedangkan realisasi Belanja Barang
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal tanpa BLU sebesar Rp756,93miliar
(7,02 persen) dan Belanja Modal
tanpa BLU sebesar Rp50,79miliar
(2,11 persen).
16,14%
❖ Dari pagu belanja barang yang belum
dibelanjakan, sebesar Rp1,74triliun
32,7% dari sisa pagu belanja barang (16,14
13,29% 7,02% 2,11% persen dari seluruh pagu) telah
65,19% dikontrakkan.
76,85% ❖ Dari pagu belanja barang yang belum
dibelanjakan, sebesar Rp788,019
87% miliar (32,71 persen dari seluruh pagu
) telah dikontrakkan, diantaranya
Penjelasan: Penjelasan: adalah Pengadaan System Integrator
Sistem Inti Administrasi Perpajakan
16,14 persen pagu belanja barang telah 32,71 persen belanja modal telah berkontrak. (Core Tax Administration System)
: Realisasi Belanja
berkontrak. sebesar Rp495,80 miliar.
Proyek-proyek belanja modal 2023 besar
: Kontrak Kebutuhan yang signifikan untuk belanja antara lain Core Tax system Kantor Pusat DJP
barang tanpa BLU antara lain: Belanja sebesar Rp545 miliar, pengadaan terkait IT
barang operasional dan non operasional pada Pusintek sebesar Rp191 miliar, dan
Rp4,03triliun, Belanja Jasa Rp2,6triliun, pengadaan pada Kantor Pusat DJBC sebesar
Belanja Pemeliharaan Rp1,89triliun dan Rp175.68 miliar.
Belanja Perjalanan Rp1,2triliun.
** Sumber: online monitoring SPAN 03/03/23 , diolah
5 5
REALISASI BELANJA TUJUH SATKER BLU S.D. 28 FEBRUARI 2023
Realisasi belanja dengan Sumber Dana BLU mencapai Rp378,67 Miliar ❖ Tata kelola belanja satker BLU berbeda
Hanya LMAN yang belum melakukan pengesahan belanja dengan tata kelola satker pada
umumnya. Belanja BLU tergantung
tersedianya kas BLU dan penerimaan
BLU. Selain itu pertanggungjawaban
Realisasi Belanja Sumber Dana BLU Realisasi Belanja Per Unit BLU**
belanja satker BLU dilakukan dalam
bentuk pengesahan maksimal 3 bulan
Pagu Realisasi sekali.
Rp5,49T Rp9,37M(0,17%)
4,25% 1,00% Rp3,08T Rp351,37M(11,40%)
YoY 2022*
Rp69,60M Rp4,98M(7,15%)
Penjelasan peruntukan alokasi:
Pagu BLU BPDP-KS 2023 sebesar Rp5,49triliun terdiri dari: PKN STAN Rp11,25M Rp0,02M(0,17%)
• Rp5,39triliun merupakan alokasi penugasan terutama Penyaluran Selisih
Harga Biodiesel dan Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.
• Rp91,63miliar merupakan belanja operasional BLU BPDP-KS Rp137,07M Rp-
Pagu BLU LPDP 2023 sebesar Rp3,08triliun terdiri dari:
• Rp3triliun merupakan alokasi penugasan Beasiswa, Dana Riset, Dana
Abadi Kebudayaan, Dana Abadi Perguruan Tinggi. Rp67,47M Rp4,45M (6,59%)
• Rp120,78miliar merupakan belanja operasional satker BLU LPDP;
Rp33,87M Rp8,49M (25,06%)
* YoY2022 = (% 2023- % 2022)/ % 2022
** Realisasi s.d. 28 Februari 2023 sumber OMSPAN diakses 03/03/23
6
INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) KEMENKEU 2023
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemenkeu s.d. Februari 86,91
Capaian output masih dalam periode penginputan oleh satker sehingga capaian belum optimal ❖ IKPA merupakan indikator untuk
mengukur kualitas kinerja pelaksanaan
anggaran belanja Kementerian
Negara/Lembaga.
Per Indikator UE1 Tanpa Kantor Vertikal UE1 Dengan Kantor Vertikal ❖ Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan A
nggaran (IKPA) Kemenkeu s.d. Februari
2023 telah mencapai 86,91. Nilai ini
DISPENSASI_SPM 100 DJBC 87,63
DJPK 83,47 belum mencapai target IKU Persentase
REVISI_DIPA 100 Setjen 85,81 Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA)
Itjen 81,83 sebesar 95,5.
UP 100
DJKN 80,92
DATA_KONTRAK 100 LNSW 81,55 ❖ Data Capaian IKPA per Februari masih
HAL3_DIPA 100 BPPK 80,82 belum optimal di indikator capaian
BKF 78,19 output. Hal ini terjadi karena terdapat
KEMAJUAN_TAGIHAN 99,53 DJPB 80,77 perubahan cara pengisian target capaian
DJPPR 61,66 output sehingga masa penginputan oleh
REALISASI 85,49
DJP 75,8 satuan kerja diperpanjang sampai 30
CAPAIAN_OUTPUT 59,42 DJA 60,21 April 2023, yang berakibat belum semua
satker selesai melakukan penginputan.
Target IKU 95,5
Target IKU 95,5 Target IKU 95,5
❖ indikator realisasi anggaran belum
optimal karena diukur dari target
triwulan I (maret).
Sumber: online monitoring SPAN 13/03/23 diolah
7
STRATEGI OPTIMALISASI IKPA
Reviu pelaksanaan anggaran secara Reviu pelaksanaan kegiatan serta Percepat penyelesaian Penyampaian data kontrak ❖ IKPA merupakan
periodik setiap awal triwulan untuk prognosis rencana penarikan dana blokir anggaran, paling lambat 5 hari kerja ke indikator untuk mengukur
mengakomodasi perubahan rencana per jenis belanja untuk triwulan identifikasi dan lakukan KPPN;
kegiatan dan anggaran yang akan berjalan; percepatan Identifikasi kegiatan yang kualitas kinerja
disesuaikan melalui revisi DIPA; Koordinasi dan komunikasi yang dan/atau PBJ; dan secara prinsip dapat pelaksanaan anggaran
1) Revisi DIPA: menghimpun seluruh kebutuhan 2) Deviasi Hlm III DIPA: Satker dalam rangka menghimpun 3) Penyerapan Anggaran: pelaksanaan kegiatan 4. Belanja Kontraktual: proses pengadaannya ❖ Data Capaian IKPA per
belanja Kementerian
optimal antara unit Eselon I dengan
dilakukan percepatan
Revisi anggaran dengan
Eksekusi anggaran
Negara/Lembaga.
sesuai dengan rencana
sebelum tahun anggaran;
dari setiap unit/satker sehingga
kebutuhan revisi Halaman III DIPA,
dan target penyerapan.
prosesnya lebih efektif dan efisien;
dan
sehingga tidak terjadi overlapping
atau duplikasi;
Identifikasi dan percepat
Selektif dalam melakukan revisi
Februari belum tersedia
yang bersifat pergeseran anggaran
penyelesaian pengadaan
Pemutakhiran RPD Halaman III
dalam kewenangan pagu tetap; dan
RPD triwulanan; dan
melalui pengadaan
Memperhatikan pengajuan revisi DIPA sebelum batas akhir cut off yang dapat dilakukan pada aplikasi OmSPAN.
DIPA yang tidak lebih dari satu kali Berkomitmen dan konsisten dalam sederhana (penunjukan ❖ Capaian Indikator Kinerja
per triwulan. melaksanaan kegiatan dan langsung).
pencairan anggarannya setiap Pelaksanaan Anggaran (I
bulan. KPA) Kemenkeu TA 2022
sesuai surat DJPB nomor
Pastikan ketepatan Hitung kembali kebutuhan operasional bulanan Selesaikan tagihan Tetapkan metode perhitungan S-207/MK.05/2023
waktu dalam Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional secara tepat waktu capaian output untuk setiap
menyelesaikan sesuai kebutuhan bulanan Satker; untuk menghindari Rincian Output (RO) yang dikelola, adalah 97,94 melebihi
tagihan segera Dalam mengajukan TUP Tunai agar keterlambatan khususnya untuk output teknis yang target IKU Persentase
setelah penetapan kebutuhannya diperhitungkan secara lebih SPM: penyampaian SPM memiliki karakteristik beragam; Kualitas Pelaksanaan
5. Penyelesaian Tagihan: SPM LS Non Belanja 6. Pengelolaan UP dan TUP: Lakukan konsolidasi atas penggunaan UP di Dispensasi berpotensi 8) Capaian Output: dalam petunjuk teknis pelaporan sebesar 95,5.
pada akhir tahun
BAST/BAPP,
Anggaran (PKPA)
Pedomani prinsip pengisian data
akurat untuk menghindari setoran;
2022 yang
khususnya untuk
data capaian output;
masing-masing BPP dan mengajukan GUP ke
Pegawai yang
permintaan
KPPN apabila telah digunakan minimal 50% dari
Secara periodik menghitung
dispensasi
bersifat kontraktual
total UP yang dikelola;
tingkat kemajuan aktivitas (Progres
tidak melebihi dari 17
penyampaian SPM.
Capaian RO/ PCRO) dan capaian fisik
hari kerja.
Mitigasi pengajuan pertanggungjawaban GUP
dan TUP di hari terakhir jatuh tempo; dan
Isi data capaian output bulanan
Menyetor sisa dana UP/TUP Tunai yang berada 7) (Realisasi Volume RO/RVRO);
di Bendahara Pengeluaran/BPP sebelum tahun secara akurat dan disiplin sebelum
anggaran berakhir. batas akhir open period reguler (5
hari kerja); dan
8
NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) KEMENTERIAN KEUANGAN
Tugas dan kewenangan Unit Eselon I dan Satker*:
❖Nilai Kinerja Anggaran adalah
Unit eselon I melaksanakan tugas dan kewenangan: nilai hasil pengukuran dan
evaluasi kinerja anggaran atas
• Melaporkan (input data) Realisasi Indikator Output Program dan Realisasi Indikator Kinerja pelaksanaan RKAKL.
Program pada aplikasi SMART, dalam hal capaian 2022 belum diperoleh, dapat diinput
capaian sementara berdasar capaian trajektori triwulan atau capaian tahun sebelumnya
dengan penjelasan di kolom keterangan. ❖Data Capaian NKA SMART s.d.
Februari 2023 belum tersedia
• Melakukan konfirmasi/validasi atas pelaporan Realisasi Volume Rincian Output yang telah karena aplikasi SMART belum
dilaporkan oleh satker. dibuka.
❖Nilai efisiensi dipengaruhi
Satker melaksanakan tugas dan kewenangannya: capaian keluaran dan
penyerapan anggaran (dengan
• Memastikan pengisian SAKTI/SAS sesuai ketentuan, khususnya terkait Realisasi anggaran
per RO, Realisasi Volume RO, progres, dan keterangan. anggaran yang sama dihasilkan
keluaran yang lebih banyak)
• Memastikan Realisasi Volume RO, progres, dan keterangan telah terisi pada kolom Data
Integrasi pada Aplikasi SMART, dalam hal kolom Data Integrasi belum terisi dilakukan
perbaikan pada Aplikasi SMART dengan mengisi data pada kolom Koreksi.
*Tugas dan kewenangan Unit Eselon I dan Satker mengacu pada TA 2022 mengingat sampai dengan Februari 2023 aplikasi SMART TA 2023 belum dibuka
9
PRIORITAS NASIONAL YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB KEMENKEU
PADA TA 2023
PN 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Revisi PP nomor 10 tahun 2011
tentang Tata Cara Pengadaan Penjaminan Pemerintah dalam Rangka
Core Tax System – Pinjaman Luar Negeri dan Akselerasi Transformasi Ekonomi - Sistem INSW Generai II -
DJP Pengembangan National Logistic Penerimaan Hibah - DJPPR DJPPR LNSW
Realisasi Belanja / Pagu Ecosystems - DJBC
Rp0 / Rp545miliar (0%) Realisasi Belanja / Pagu Realisasi Belanja / Pagu Realisasi Belanja / Pagu Realisasi Belanja / Pagu
Target Output/ Capaian Rp0 /Rp1.055,38Juta (0%) Rp0 / Rp489,78Juta (0%) Rp0 / Rp469,78 (0%) Rp0 / Rp5,62miliar (0%)
3 kegiatan / 59,42% Target Output/ Capaian Target Output/ Capaian Target Output/ Capaian Target Output/ Capaian
1 Rekomendasi / 15% 1 RPP / 0% 197.000 Layanan / 0% 1 sistem informasi / 0%
Pendanaan untuk Volume Pendanaan untuk Penerima Manfaat yang
Implementasi Digital Payment
Penajaman Metode Penyaluran Selisih Harga Biodiesel - Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Program Lingkungan Hidup
Analytical BLU - DJPB Marketplace pada Satker Kementerian DJPB Terfasilitasi Dana Bergulir - DJPB - DJPB
Negara/Lembaga - DJPB
Realisasi Belanja / Pagu Realisasi Belanja / Pagu Realisasi Belanja / Pagu Realisasi Belanja / Pagu Realisasi Belanja / Pagu
Rp0 / Rp333,45juta (0%) Rp0 / Rp95,71Juta (0%) Rp0 / Rp3.768,37milair (0%) Rp0 / Rp8,42miliar (0%) Rp0 / Rp6,12miliar (0%)
Target Output/ Capaian Target Output/ Capaian Target Output/ Capaian Target Output/ Capaian Target Output/ Capaian
1 Unit Kerja / 0% 3.000 dokumen/ 0% 1.000.000 kilo liter/ 1.612.599 kilo liter 2.500 orang/ 169 orang Rp62miliar / 0%
(161,26%%) (6,76%)
Pengembangan Industri 4.0
Sektor Prioritas Untuk Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Penyusunan Analisis Evaluasi Insentif
Mendorong Pertumbuhan Penguatan Fiscal Rule dalam Mikro kepada Sektor Hijau untuk Penyusunan Desain Perbaikan Perpajakan dalam rangka Peningkatan
Ekonomi Berwawasan rangka Mendukung Keberlanjutan Meningkatkan Inklusifitas Keuangan Jaminan Sosial melalui Efektivitas Insentif Fiskal bagi
Lingkungan - BKF Fiskal Jangka Panjang - BKF - BKF Prefinancing Pesangon - BKF Perekonomian Indonesia - BKF
Realisasi Belanja / Pagu Realisasi Belanja / Pagu Realisasi Belanja / Pagu Realisasi Belanja / Pagu Realisasi Belanja / Pagu
Rp0 / Rp1.050,5Juta (0%%) Rp0 / Rp1.100juta (0%) Rp0 / Rp408,06juta (0%) Rp0 / Rp415,77juta (0%) Rp0 / Rp700juta (0%)
Target Output/ Capaian Target Output/ Capaian Target Output/ Capaian Target Output/ Capaian Target Output/ Capaian
1 rekomendasi kebijakan / 0% 1 rekomendasi kebijakan / 0% 1 rekomendasi kebijakan / 3% 1 rekomendasi kebijakan / 5% 1 rekomendasi kebijakan / 0%
Volume penyaluran biodiesel s.d. 28 Februari 2023 sebesar 1.612.599 KL. Atas penyaluran biodiesel tersebut sedang dalam proses verifikasi oleh Ditjen EBTKE Kemen ESDM kemudian setelah verifikasi selesai akan dilakukan
proses pembayaran oleh BPDPKS
10
PRIORITAS NASIONAL YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB KEMENKEU
PADA TA 2023
PN 02- Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Pemberian Dukungan Rekomendasi Penataan Ulang Rekomendasi Transaksi Pemanfaatan
Rekomendasi Prakiraan Maju Kebutuhan Penjaminan BUMN Dalam Penggunaan BMN oleh K/L (Asset Barang Milik Negara Pada Ibu Kota
Anggaran Ibu Kota Negara (IKN) - DJA pembiayaan dan/atau pendanaan Ibu Kota Pembangunan IKN - DJPPR Rearrangement) di Jakarta -DJKN Negara Lama - DJKN
Nusantara - DJPPR
Realisasi Belanja / Pagu Realisasi Belanja / Pagu Realisasi Belanja / Pagu Realisasi Belanja / Pagu Realisasi Belanja / Pagu
Rp0 / Rp199,4juta (0%) Rp0 / Rp994,19juta (0%) Rp0 / Rp206,62juta (0%) Rp27,31juta/ Rp196,46juta (13,9%) Rp0 / Rp2,36miliar (0%)
Target Output/ Capaian Target Output/ Capaian Target Output/ Capaian Target Output/ Capaian Target Output/ Capaian
1 Rekomendasi / 0% 1 Dokumen / 0% 5 Rekomendasi Kebijakan / 0% 1 Rekomendasi Kebijakan / 0% 1 Rekomendasi Kebijakan / 0%
PN 03-Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
Rekomendasi Hasil Uji
Layanan Beasiswa Awardee Berangkat - Bimtek BUMDes - DJPK Dampak Pembiayaan Umi- Implementasi Digitalisasi Penyaluran Pendanaan untuk Usaha Mikro yang
Setjen DJPB Bantuan Sosial - DJPB Terfasilitasi Pembiayaan UMi - DJPB
Realisasi Belanja / Pagu Realisasi Belanja / Pagu Realisasi Belanja / Pagu Realisasi Belanja / Pagu Realisasi Belanja / Pagu
Rp24,24milair / Rp503,37miliar (4,82%) Rp0 / Rp2,00miliar (0%) Rp0 / Rp1,05miliar (0%) Rp0 / Rp304,1juta (0%) Rp0,24miliar / Rp19,82miliar (1,22%)
Target Output/ Capaian Target Output/ Capaian Target Output/ Capaian Target Output/ Capaian Target Output/ Capaian
3.256 orang / 293 orang (9%) 2.000 desa / 5% 2 Rekomendasi Kebijakan / 0% 1 Rekomendasi Kebijakan / 5% 2,2juta usaha mikro / 109.250 usaha
mikro (4,97%)
PN 07-Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Aset Eks BLBI yang Dilakukan Penanganan,
Penyelesaian, dan Pemulihan Hak Tagih Negara - DJKN
Realisasi Belanja / Pagu
Rp0,71miliar / Rp80,99miliar (0,92%)
Target Output/ Capaian
353 aset / 0%
11
PEMANTAUAN BELANJA MODAL TA 2023
Progres Belanja Modal Risiko Tinggi (BMRT) s.d. Februari 2023
Pemantauan BMRT dilakukan
kepada 61 satker dan 246
Dalam miliar rupiah paket dengan total pagu
Jumlah sebesar Rp1.467,94M.
Status Pagu Kontrak Realisasi
Item
Dari 246 paket BMRT, 3 paket
Persiapan Pengadaan 226 1,404.49 0.00 0.00 (1,2%) dalam pelaksanaan
Proses Lelang 17 23.46 0.00 0.00 pekerjaan (sudah berkontrak),
17 paket (69%) proses lelang,
Pelaksanaan Pekerjaan 3 39.99 36.93 22.31 dan 226 paket (91,9%) dalam
Selesai 0 0.00 0.00 0.00 proses persiapan pengadaan.
Ditunda/Dibatalkan 0 0.00 0.00 0.00 Realisasi belanja BMRT
Total 246 1,467.94 36.93 22.31 sebesar Rp22,31M atau 60%
dari pagu yang sudah
berkontrak Rp36,93M atau
Jumlah
Jenis Pekerjaan Pagu Kontrak Realisasi 1,52% dari total pagu BMRT.
Item
Peralatan dan Mesin 43 436.31 14.60 0.00
Gedung dan Bangunan 184 343.37 0.01 0.00
Lainnya 19 688.26 22.31 22.31
Total 246 1,467.94 36.93 22.31
12
PENOMORAN NASKAH DINAS PEJABAT PERBENDAHARAAN BA015
KMK NOMOR 1/KM.1/SJ.1/2023
Pejabat Perbendaharaan:
✓ KPA ✓ Bendahara Pengeluaran (BP)
✓ PPK ✓ Bendahara Penerimaan (BPen)
✓ PPSPM ✓ Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPpem)
13
-------- KEMENKEU BA 015
BULETIN MONEVPA Link Materi/ Peraturan
[email protected]
Sekretariat Jenderal c.q. Biro
Perencanaan dan Keuangan
senantiasa siap melakukan
Call Center Setjen ke 134
layanan konsultasi,
bimbingan teknis maupun
koordinasi dengan seluruh
unit eselon I termasuk http://bit.ly/imonev15survei
satker vertikal Kemenkeu
Integrated Monev BA015
SEKRETARIAT JENDERAL
Biro Perencanaan dan Keuangan
2023