Buku Pintar Aset

2021

BUBKUKUU PPIINNTATRAARSET
PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH

BADAN KEUANGAN DANASET
DAERAH KABUPATEN BUTON

BADAN KEUANGAN DANASET
DAERAH KABUPATEN BUTON

KATA PENGAN TAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat
dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan BUKU PINTAR ASET PADA BADAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BUTON. (P) : Profesional (I) : Inovatif
(N) : No KKN (T) : Tepat (A) : Akuntabel (R) : Ramah. Dalam penyusunan buku ini
tentunya banyak sekali pihak-pihak yang memberikan masukan dan saran yang
membangun, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Harapan dari penulis adalah supaya penerapan Menerima dan Memeriksa
Bahan dan Kebutuhan dan Memeriksa Bahan dan Data Kebutuhan Barang Inventaris
Sesuai Prosedur Sebagai Bahan Kajian Dalam Rangka Penyusunan Kebutuhan Barang
Inventaris, khususnya di Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Buton, bisa
semakin akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Semoga dengan memahami peraturan aset inventarisasi yang berlaku secara benar.

Pasar Wajo, Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI Halaman
2
Pengertian Barang Milik Daerah 2
Barang Milik Daerah (BMD) 3
Asas Pengelolaan BMD 4
Pengelolaan BMD Meliputi 5
Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggaran 5
Pertimbangan Perencanaan Kebutuhan BMD 5
Tim Penyusunan RAPBD 7
Pengadaan 9
Tata Cara Pembebasan Tanah
Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan, Pengamanan Dan Pemeliharaan 10
Barang Milik Daerah 11
Penggunaan 11
Pertimbangan Penetapan Status 12
Tata Cara Penetapan Status Penggunaan 12
Penatausahaan BMD 13
Pembukuan 13
Inventarisasi 13
Fungsi Dan Peran Inventarisasi 13
Pelaporan 20
Penyimpanan Dokumen Kepemilikan 29
Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah 50
Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian Pembiayaan Tuntutan Ganti Rugi

PENGERTIAN BARANG MILIK DAERAH

2

BARANG MILIK DAERAH (BMD)

Dasar :

1. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun
2008 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2006;

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang

Milik Daerah;

Barang Milik Daerah adalah :

 Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah ; yang meliputi :
o Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenis;
o Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / Kontrak;
o Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan UU;
o Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap.

Dilengkapi dengan dokumen pengadaan, BAST (disertai bukti kepemilikan sah).

ASAS PENGELOLAAN BMD

Fungsional sesuai fungsi & tanggung jawab
berdasarkan hukum dan peraturan per- UU
Kepastian
Hukum terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi

Transparansi

3

Efisiensi sesuai standar kebutuhan untuk menyelenggarakan
Akuntabilitas tupoksi secara optimal
Kepastian Nilai
dapat dipertanggungjawabk an
kepada rakyat

diperoleh jumlah dan nilai yang pasti (Neraca)

PENGELOLAAN BMD MELIPUTI :

a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran ;
b. Pengadaaan ;
c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran ;
d. Penggunaan ;
e. Penatausahaan ;
f. Pemanfaatan ;
g. Pengamanan dan pemeliharaan ;
h. Penilaian ;
i. Penghapusan ;
j. Pemindahtanganan ;
k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian ;
l. Pembiayaan ; dan
m. Tuntutan ganti rugi.

4

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

a. PERENCANAAN KEBUTUHAN

Kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang
yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan
pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

PERTIMBANGAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BMD

 Untuk mengisi kebutuhan barang pada masing-masing SKPD sesuai besaran organisasi / jumlah pegawai
dalam satu organisasi;

 Adanya barang yang rusak, dihapus, dijual, hilang, mati atau sebab lain yang dapat
dipertanggungjawabkan sehingga memerl uk an pengganti an;

 Untuk menjaga tingkat ketersediaan barang milik daerah bagi setiap tahun anggaran agar efisien dan
efektif.

b. PENGANGGARAN
disusun dalam RKA-SKPD

 Standarisasi sarana PERMENDAGRI NO.7 / 2006
dan prasarana
kerja JO PERMENDAGRI NO.11 / 2007

 Standarisasi Harga Keputus an Walikota Skw

Memperhatikan :

- Ketersediaan barang - Jumlah pegawai

- Barang yang rusak, dihapus - Persediaan / stok

- Barang yang akan diperbaiki (pemeliharaan)

5

TIM PENYUSUNAN RAPBD

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset, sesuai tugas dan fungsinya
duduk sebagai Tim Anggaran Pemerint ah Daerah dalam Penyus unan Rancangan APBD

TAHAP KEGIATAN

Berpedoman pada : Pengguna /
Kuasa Pengguna
1. Standar Barang P e rm e nda gri
2. Standar Kebutuhan No. 7 Tahun 2006 JO Disusun dalam RKA SKPD
3. Standar Harga No. 11 Tahun 2007 setelah memperhatikan
barang daerah yang ada
PMD No. 7/2006

RKBD dan RKPBMD Ke Pengelola / Pembantu Pengelola
(Him pun)

SK KDH TELITI

Pengelola Barang
dan Pengguna

Barang
Ditetapkan

DKPBD
DKBD

6

PENGADAAN

7

PENGADAAN
 Prinsip :

 Efisien;
 Efektif;
 Transparan dan Terbuka;
 Bersaing / Adil / Tidak Diskriminatif dan;
 Akuntabel.

 Pelaksana :
 Panitia Pengadaan yang dilengkapi dengan SK. Kepala SKPD
 Acuan :
 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
 Panitia Penerima ditetapkan dengan SK. Kepala SKPD
 Tata cara :
 Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

PENGADAAN TANAH

Dikoordinasikan Pengelola :
 Memperhatikan asal usul tanah (Negara, masyarakat);
 Memperhatikan HGU, HGB, Hak Pakai, HPL;
 Jelas landasan Haknya yang ditetapkan oleh Walikota.

Prosedur penguasaan tanah :
 Pemberian tanah Negara;
 Pembebasan tanah;
 Penerimaan / sumbangan (hibah).

8

TATA CARA PEMBEBASAN TANAH
1. Landasan :

 Perpres No. 36 Tahun 2005 Jo. Perpres No. 65 Tahun 2005 tentang Pengadaa n Tanah Bagi
Pelaksan a an Pemb an gu na n untuk Kepen ting an Umum;

 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tenta ng Ketentu a n Pelaksan aa n Perpre s No. 36
Tahun 2005 Jo. Perpres 65 Tahun 2005;
==> SKPD usul ==> kepada Walikota

2. SKPD mengajukan pembebasan kepada Walikota;
3. Walikota -> SKPD Pengelola -> Panitia Pembe ba san Tanah -> Penelitian Data /

keterangan tanah;
4. Tugas Panitia Pembebasan Tanah :

 Mengadakan penelitian;
 Mengadakan perundingan;
 Menaksir untuk ganti rugi;
 Membuat Berita Acara pembebasa n;
 Menyaksika n pembayara n.
5. Pembayaran ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah.

9

PENGGUNAAN, PENATAUSAHAAN,
PEMANFAATAN,

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
BARANG MILIK DAERAH

10

PENGGUNAAN

BMD ditetapk an status penggunaanny a untuk penyelenggaraan tupoksi SKPD dan dapat dioperasik an
oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tupoksi SKPD yang bersangkutan.
1. Status Pengguna an BMD ditetapkan oleh :
 Walikota kepada penggu na / kuasa penggu na barang
o Tertib;
o Kepastia n Hak;
o Wewena ng dan tanggu ng jawab Kepala SKPD.
2. Peneta pan status penggunaa n tanah dan / atau bangunan dilakukan denga n memperhatika n :
 Digunakan untuk menyelenggarakan tupoksi SKPD dan/atau dioperasikan pihak lain dalam rangka

menjalankan pelayanan umum;
 Menunjang penyele nggara an tupoksi.
3. Aset tidak digunakan sesuai tupoksi harus diserahkan kepada Walikota
4. Tindak lanjut pengelolaa n atas penyera han tanah dan / atau bangu nan :
 Tanah dan bangun an yang tidak diperg unakan SKPD wajib diserahka n kepada Walikota melalui Pengelola
 Walikota menetapkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan Pengguna karena

tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tupoksi
 Penggu na dikenaka n sangsi apabila :

o Tidak menyerahkan tanah dan atau bangunan;
o Pembekua n dana pemeliharaan tanah dan/atau banguna n.
o

PERTIMBANGAN PENETAPAN STATUS

 Jumlah pegawai di SKPD;
 Standar kebutuhan tanah dan atau bangun an selain tanah dan/atau bangu nan;
 Beban tugas dan tanggungjawa b SKPD;
 Jelas : jumlah, jenis dan luas, perincia n nilainya.

11

TATA CARA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN

P en ggun a Pengelola
BMD lapor - Teliti dan mengajukan
usul status penggunaan

TIM

SK Walikota T entang
status penggunaannya

PENATAUSAHAAN BMD

Rangkaia n kegiata n pengelolaan BMD yang meliputi pembu kua n, inventarisa si
dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

RUANG LINGKUP

 Melaku kan pend aftara n dan pencata tan BMD dalam daftar baran g (DBP/D BKP)
 Pengguna & Kuasa Pengguna;

 Menyimpan dokumen kepemilika n BMD berupa tanah dan/atau banguna n 
Pengelola;

 Menyimpan dokumen kepemilikan BMD selain tanah dan/atau bangunan 
Pengguna;

 Melaku kan koordinasi dalam penatau sah a an yang dilakukan SKPD ke dalam
Daftar BMD Kabupa ten Buton  Pemb an tu Pengelola.

12

 PEMBUKUAN

 Pengguna / Kuasa Pengguna wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan BMD
ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) / Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)
menurut penggolonga n dan kodefikasi barang;

 Pencatatan barang dicatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A,B,C,D,E ,F dan
KIR;

 Pembukuan dilaksanakan oleh penyimpan barang terhadap hasil pengadaan
barang pakai habis, barang inventaris maupun yang berasal dari sumbangan Pihak
Ketiga, selama belum ditetapkan status penggunaanya dengan SK Walikota;

 Setelah barang inventaris hasil pengadaan APBD TA berjalan dan dari Pihak
Ketiga ditetapkan Walikota, pencatatan selanjutnya dilaksanakan oleh Pengurus
Barang ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A,B,C,D,E dan F), KIR dan Daftar
Barang Pengguna (Buku Inventaris SKPD).

 INVENTARISASI
Kegiatan untuk melakukan pendata an, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD  oleh

Pengurus Barang  Buku Inventaris
 FUNGSI DAN PERAN INVENTARISASI

 Pengendalian, pemanfa atan, pengaman an, pengawasa n;
 Usaha memanfaatkan BMD optimal dan maksimal sesuai tujuan dan fungsinya;

 Menunjang tugas pemerintahan.

 PELAPORAN

 Kuasa Pengguna Barang  Laporan Semesteran, Tahunan, 5 Tahunan  Pengguna;

 Pengguna  Laporan Semesteran, Tahunan, 5 Tahunan  Walikota;

 Pembantu Pengelola  Merekap laporan dari SKPD  penyusunan Neraca Pemerintah Daerah;

 Hasil Sensus BMD dari Pengguna/Kuasa Pengguna  direkap dalam Buku Inventaris  disampaikan ke
Pengelola;

 Pembantu Pengelola  Rekap Buku Inventaris  Buku Induk Inventaris;

 Buku Induk Inventaris  saldo awal Daftar Mutasi Barang tahun berikutnya;

13

 Untuk tahun selanjutnya Pengguna/Kuasa Pengguna dan Pengelola hanya membuat Laporan
Semesteran, Tahunan, 5 Tahunan  Rekapitulasi BMD  dari Daftar Mutasi Barang
(bertambah/berkurang);

 Mutasi barang SKPD tiap Semester dicatat :
o Laporan Mutasi Barang (per- Semester);
o Daftar Mutasi Barang ( per- 1 Tahun).
 Kepala SKPD  Laporan Mutasi Barang  Walikota melalui Pengelola;
 Daftar Mutasi Barang 1 tahun adalah Laporan Mutasi Barang Semester I dan II 

dibuatkan Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang disampaikan ke Menteri Dalam Negeri;
 Daftar Mutasi Barang 1 tahun  disimpan oleh Pembantu Pengelola.

Inventarisasi dan Pelaporan terhadap BMD yang telah ditetapkan status
penggunaannya oleh Walikota, dilaksanakan oleh Pengurus Barang sesuai tupoksinya

14

PENATAUSAHAAN

P ENGURUS SKP D

Dari APBD

Penyimpan Pengurus SK
Barang KDH

Perolehan lain yang KIB
sah:
Sumbangan/hibah

T ukar-menukar

BAHAN BI
NERACA
REKAP
LMB
DMB

REKAP

ASET TETAP ==> PP No. 24 Th. 2005 TENTANG SAP

PENGGOLONGAN BMD:

1. Tanah ======= ==== ==== ===== ==== => KIB A
2. Peralatan dan Mesin ===== ==== ==== => KIB B
a. Alat-alat besar;
b. Alat-alat angkutan;
c. Alat-alat bengk el dan alat ukur;
d. Alat-alat pertanian / peternakan;
e. Alat-alat kantor dan rumah tangga;
f. Alat-alat studio dan komunikasi;
g. Alat-alat kedokteran;
h. Alat-alat laboratorium;
i. Alat-alat Keamanan.

3. Gedun g dan Bangun an ======= ===== => KIB C
a. Bangunan gedung;

15

b. Bangunan Nomum en.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan ======== ==> KIB D
a. Jalan dan Jembatan;
b. Bangunan air / irigasi;
c. Instalasi;
d. Jaringan.

5. Aset Tetap Lainn ya ===== ===== ==== ==> KIB E
a. Buku dan Perpust ak aan;
b. Barang bercorak kesenian / kebuday aan;
c. Hewan / ternak dan tumbuhan.

6. Konstru ksi dalam penger jaan ======= ==> KIB F

KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 09
TENTANG AKUNTANSI ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai
akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa
depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan
uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan
budaya

Aset Lancar

Klasifikasi Aset Aset Non Lancar
(Investasi jangka panjang, aset tetap, aset donasi, aset tetap lainnya)
Aset Tetap

1. Tanah;
2. Peralat an dan Mesin;
3. Gedung dan Bangunan;
4. Jalan, Jaringan dan Instalasi;
5. Aset tetap lainnya;
6. Konstruks i dalam pengerjaan.

Dalam penyusunan Neraca Pemerintah Daerah maka data aset tetaplah yang harus disajikan,
dengan bentuk :
 Rekapitulasi inventaris asi dan penilaian aset daerah Pemerint ah Kabupat en Buton;
 Rekapitulasi nilai per - instansi pengelola/ pengguna asset;
 Sesuai dengan KIB A, B, C, D, E dan F.

16

KODEFIKASI
KEPEMILIKAN BARANG

BARANG M ILIK 12
PEM ERINTAH KAB / KOTA

BARANG M ILIK 11
PEM ERINTAH PROPINSI

BARANG M ILIK 00
PEM ERINTAH PUSAT (BM/KN)

(k.a)

BAGAIMANA DENGAN
BARANG MILIK PUSAT
DAN BARANG MILIK PROPINSI

Barang Milik Pusat dan Propin si yang diperg un aka n oleh Pemerin tah Kab / Kota, dicatat oleh
Pengguna dalam Buku Inventaris tersendiri dan dilaporkan kepada Pengelola

17

CONTOH KODE LOKASI
DAN

KODE BMD

LO GO 00.00.00. 00 .0 0. 0 0. 00
PEMDA 00.00.00. 00 .0 0. 0 00 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KODE
LOKAS

KODE
KOMPONE

N
PEMILIKA

N BRG

KODE
PRO P I N S

KODE
K A B/K O T

K EL.
BIDA N G

KODE
UNIT
BID
(DINAS)

KODE THN
P EMBELI A N

KODE SUB
UNIT /

S A TU A N
K ERJA

DIBA K U K A N
KDH

18

KODE Pemilik barang
LOKASI Propinsi
14 Digit Kab / Kota
Bidang
KODEFIKASI Dns/Bdn/Kntr
Thn Pembelian
KODE
BARANG Sub. Dinas/S/UPT
14 Digit
Golongan
Bidang Barang
Kel. Barang

Sub. Kel. Barang
Sub.Sub. Kel Brg

No. Register

19

PENYIMPANAN
DOKUMEN KEPEMILIKAN

Dokume n kepemilika n BMD berup a tanah dan / atau bangu n an disimpa n oleh
Pengelola ;
Sedang kan dokume n kepemilika n selain tanah dan / atau bangu na n disimpa n
oleh Pengguna.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

KODE
BAR A N G

G O LO N G A N

BI D .
BAR A N G

K ELO MP O K
BA RA N G

SUB. KEL
BA RA N G

SUB-SUB KEL
BA RA N G

NO. REGISTER
P EN CA TA TA N

BA RA N G

20

PEMANFAATAN

Pendayagunaan BMD yang tidak dipergunakan sesuai tupoksi SKPD dalam bentuk Sewa, Pinjam
Pakai, Kerjasama Pemanfaatan, BGS dan BSG dengan tidak mengubah status kepemilikan.

KRITERIA PEMANFAATAN

 Pemanfaatan tanah dan atau bangunan dan selain tanah dan atau bangunan untuk menunjang
tupoksi SKPD, dilaksanakan oleh Pengguna dengan persetujuan Pengelola;

 Pemanfaatan tanah dan atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang tupoksi SKPD,
dilaksanak an oleh Pengelola dengan persetujuan Walikota;

 Pemanfaatan BMD, dilaksanakan berdasarkan :
o Pertimbangan teknis;
o Kepentingan Negara / Daerah;
o Kepentingan umum.

BENTUK PEMANFAATAN
 Sewa;
 Pinjam Pakai;
 Kerjasama Pemanfaatan ;
 Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG).

 SEWA

BMD baik barang bergerak maup un tidak bergerak yang belum dimafa atkan pemerinta h
daerah, dapat disewakan kepada Pihak Ketiga sepanjang mengu ntun gkan daerah.

KETENTUAN PENYEWAAN

1. Mengoptimalkan Daya Guna dan Hasil Guna BMD;
2. BMD belum dimanfaatkan SKPD;
3. BMD dapat disewakan kepada Pihak Ketiga;
4. Jenis BMD ditetapkan oleh Walikota;
5. Besaran sewa ditetapkan Tim Penaksir;
6. Hasil sewa disetor ke Kas Daerah;
7. Diatur dalam Surat Perjanjian sewa-menyewa;
8. Jangka waktu paling lama maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang;
9. Diatur dalam Surat Perjanjian;
10. Selain sewa, dapat dikenakan retribusi dan ditetapkan dengan PERDA.

21

JENIS BMD YANG DISEWAKAN

 Mess/Wisma/ Bioskop dan sejenisnya;
 Tanah;
 Gedung;
 Gudang;
 Toko / kios;
 Kendaraan;
 Alat-alat Berat.

 PINJAM PAKAI

Penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemda dan antar
Pemda dalam jangka waktu tertentu tanpa mendapatkan imbalan dan setelah jangka
waktu berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola
SYARAT PINJAM PAKAI
1. Antara Pemerintah Pusat – Daerah, Daerah – Pusat, Antar Daerah;
2. Pinjam Pakai dapat diberikan kepada alat kelengkapan DPR;
3. Jangka waktu 2 (dua) tahun dapat diperpanjang;
4. Tanpa menerima imbalan;
5. Tidak merubah status kepemilikan;
6. Sementara belum dipergunakan;
7. Penggunaan sesuai peruntukan;
8. Tidak mengganggu kelancaran tupoksi SKPD;
9. Bukan merupakan barang habis pakai;
10. Peminjam wajib memelihara dan menanggung biaya peminjaman;
11. Peminjam wajib menjaga keutuhan dan keamanan BMD;
12. Peminjam wajib mengembalikan dalam keadaan baik dan lengkap;
13. Ditetapkan dgn Surat Perjanjian & dituangkan dalam BA.

22

 KERJASAMA PEMANFAATAN (KP)

Pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningk atk an
penerimaan daerah bukan pajak/ pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya

POKOK POKOK PENGATURAN :

1. KP BMD dengan pihak lain dilaksanak an untuk mengopti malk an daya guna dan hasil guna BMD dan
meningkatkan PAD;

2. Kewenangan KP BMD atas tanah dan/bangunan yang telah diserahkan Pengguna kepada Walikota
dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Walikota;

3. Kewenangan KP sebagian tanah dan/ atau bangunan dan barang daerah selain tanah dan atau bangunan
yang masih digunakan oleh Pengguna dilaksanakan Pengguna setelah mendapat persetujuan Pengelola.
KETENTUAN KERJASAMA

1. Mitra KP ditetapkan melalui tender/l elang, Peminat < 5, apabila 2 x diumumk an, peminat < 5 maka
dilakukan pemilihan /PL => Nego teknis / harga;

2. Mitra KP dapat dilakukan PL untuk pelabuhan, keperluan kebun binatang, pengolahan limbah, dan OR;
3. Jangka waktu maksimal 30 tahun & dapat diperpanjang;
4. Mitra KP harus membayar kontribusi tetap;
5. Besaran Kontribusi ditetapkan Tim;
6. Hasil KP disetor ke Kas Daerah;
7. Biaya pengkajian, penelitian, penaksir, pengumuman lelang/tender dibebankan pada APBD;
8. Biaya persiapan (MOU, Surat Perjanjian) dan pelaksanaan tidak dibebankan pada Pihak Ketiga;
9. Dituangkan dalam Perjanjian KP;
10. Mitra KP dilarang menjaminkan objek kerjasama;
11. Selesai KP => Aset masih mempunyai Nilai Ekonomi.

 BANGUN GUNA SERAH (BGS)

Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu
tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan
dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu

KETENTUAN PELAKSANAAN BGS

 Pemanfaatan tanah Pemda oleh Pihak Ketiga;

 Bangunan dimanfaatkan secara langsung oleh Pihak Ketiga;

23

 BGS dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah;
 IMB atas nama Pemda;
 Penetapan mitra BGS dilaksanak an melalui tender/l elang, Peminat < 5, apabila 2 x

diumumkan peminat <5 maka dilaksanakan PL untuk negosiasi teknis maupun harga;
 Jangka waktu maksimal 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani;
 Pelaksanaan BGS ditetapkan penggunaannya oleh Pengelola;
 Biaya penelitian, pengkajian, penaksiran dan pengumuman lelang oleh Tim dibebankan

pada APBD;
 Selama pengoperasian, tanah dan atau bangunan tetap milik Pemerintah

Kabupaten Buton;
 Penggunaan tanah yang dibangun sesuai RUTRW;
 Dana pembangunan berikut penyelesaian fasilitas bukan APBD;
 Biaya Persiapan dan pelaksanaan BGS (MOU, Surat Perjanjian, Konsultan Perencana,

pembangunan dll) atas beban investor / Pihak Ketiga;
 Kewajiban Mitra BGS :
o Membayar kontribusi selama pengoperasian, besaran ditetapkan oleh Tim;
o Tidak menjami nk an, menggadaik an atau memindahtangank an objek BGS berupa

setifikat HPL;
o Memelihara objek BGS.
 Memperoleh HGB diatas HPL dan dapat dijaminkan;
 BGS dituangkan dalam perjanjian;
 BGS tidak merubah status kepemilikan;
 Kerjasama berakhir, seluruh aset diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Buton.

24

OBJEK BGS

PEMDA - T anah milik Pemda (HPL)
- HPL tidak boleh dijaminkan

HAK

PIHAK - HGB diatas HPL milik
KETIGA P emda

- HGB dapat digadaikan

 BANGUN SERAH GUNA (BSG)

Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana
berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak
lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati

KETENTUAN PELAKSANAAN BSG

 Pemanfaatan tanah dan/ atau bangunan oleh Pihak Ketiga;
 IMB atas nama Pemerintah Daerah;
 Penetapan mitra dengan tender, peminat < 5, apabila 2x diumumkan peserta < 5 maka dilakukan PL;
 Jangka waktu maksimal 30 tahun sejak perjanjian ditandatangani;
 Selesai dibangun diserahkan kepada Pemda;
 Pemanfaatan ditetapkan oleh Pengelola;

25

 Biaya penelitian, pengkajian, penggunaan, lelang dari APBD;
 Biaya persiapan MOU, Surat Perjanjian, Konsultan Perencana dari Pihak Ketiga;
 Objek BSG (Sertifikat HPL) tidak dijaminkan, digadaikan dan dipindahtangank an;
 HGB diatas HPL dapat dijaminkan, dijual;
 Mitra BGS membayar kontribusi setiap tahun yang ditetapkan Tim;
 BSG dituangkan dalam Surat Perjanjian.

PENGAMANAN DOKUMEN KSP, BGS & BSG

 Aset yang digunausahakan dicatat dalam Daftar Inventaris Tersendiri;
 Sertifikat HPL disimpan di Pengelola;
 MOU dan Surat Perjanjian disimpan di Pengelola.

Dokumen Tersendiri

PROSES PEMANFAATAN BMD

T anah dan atau KDH/ Telaahan ke
bangunan dan selain Pengelola Kepala Daerah
tanah dan atau
bangunan yang tidak m e m be ntuk Se tuj u
digunakan tupoksi Panitia
(telah diserahkan  Kajian

SKP D)  Penilaian

P enyaringan P engumuman Tim Lelang :
di media massa Rencana Kerja
 MOU dan Sy arat-
 Perjanjian Lapor : sy arat
 DPRD
 DDN

26

PENGAMANAN BMD

Kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif

dan tindakan upaya hukum

1. PELAKSANAAN PENGAMANAN BMD

 Administrasi
o Pencatatan;
o Inventarisasi;
o Pemasangan kode lokasi dan kode barang;

o Bukti Kepemilikan (IMB, BPKB/tanda pembelian, dll);
o Pencatatan dan Penyimpanan tertib.

 Fisik
o Pemanfaatan sesuai tujuan;
o Pemagaran;
o Pemasangan tanda kepemilikan;
o Penyimpanan.
 Tidakan Hukum
o Penerapan Hukum;
o Negosiasi.

2. APARAT PELAKSANA PENGAMANAN Pengelola, Pembantu Pengelola, Pengguna,
Kuasa Pengguna

3. PEMBIAYAAN PENGAMANAN
Biaya pengamanan dibebankan pada APBD dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak
mengikat

PEMELIHARAAN BMD

Kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu
dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil
guna

 Penyelenggaraaan Pemeliharaan :
o P. Ringan : Tanpa membebani anggaran;

27

o P. Sedang : Beban anggaran, berkala dan tenaga terdidik;
o P. Berat : Beban anggaran, sewaktu-waktu, tenaga ahli;
o Tanpa merubah;
o Menambah;
o Mengurangi.
 Dilaksanakan Pembantu Pengelola/ Pengguna/ Kuasa Pengguna sesuai DKPBMD di

SKPD;
 Pengguna wajib membuat pencatatan dalam kartu pemeliharaan/perawatan yang

dilaksanak an oleh Pengurus Barang.

28

PENILAIAN, PENGHAPUSAN,
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH

29

PENILAIAN

Suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada data/fakta yang obyektif
dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang
milik daerah

DASAR PERTIMBANGAN PENILAIAN

 Pengamanan BMD;
 Mengetahui nilai seluruh BMD (nilai aktiva tetap);
 Dalam rangka pencatatan inventarisasi, pemanfaatan dan pemindahtanganan;
 Bahan masukan dalam penyusunan Nearaca Daerah.

OBJEK PENILAIAN

 Seluruh barang daerah yang dimiliki dan dikuasai;
 Barang Milik Daerah mempunyai nilai ekonomis.

PELAKSANAAN PENILAIAN
1. Dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan dan

pemindahtanganan BMD;
2. Dalam rangka penyusunan Neraca berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah

Daerah;
3. Dilakukan Tim & dapat melibatkan Penilai independen bersertifikat;
4. Selain tanah dan/atau bangunan, berdasark an nilai perolehan dikurangi penyusutan

dengan memperhatikan kondisi fisik asset;
5. Oleh Tim Independen berdasarkan pendekatan salah satu kombinasi data pasar, kalkulasi

biaya dan kapitalisasi pendapatan sesuai standar penilaian BMD;
6. Oleh Panitia Penilai untuk tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan estimasi terendah

menggunakan NJOP untuk mendapatkan nilai wajar.

KRITERIA PENILAIAN

 Tanah menggunakan harga pasar dan NJOP;
 Bangunan menggunakan umur ekonomis, faktor fisik, bahan material dan konstruksi;

30

 Kendaraan dan mesin menggunakan faktor fisik, umur ekonomis, merk, type, tahun pembuatan, spesifikasi
teknis (harga pasaran umum, Permendagri No 72 Tahun 2009 tentang penetapan NJKB > PKB dan
BBNKB.

PELAKSANAAN PENILAIAN
 Dilakukan oleh Tim => SK Walikota atau Penilai independen yang bersertifikat dalam penilaian aset;
 Untuk tanah / bangunan, menggunak an estimasi terendah (NJOP) sehingga diperoleh nilai wajar => SK

Walikota;
 BMD selain tanah / bangunan berdasarkan nilai perolehan dan dikurangi penyusutan serta memperhatikan

kondsi fisik aset tersebut.

PENDEKATAN PENILAIAN

Mekanism e Standar Penilaian Indonesia (SPI) PP 6/2006

 Pendekatan Perbandingan Data Pasar dilakukan berdasarkan kepada estimasi harga pasar pada saat ini
atas barang yang sejenis;

 Pendekatan Kalkulasi Biaya dilakukan berdasark an kepada etimasi biaya pengganti atau biaya
reproduksi barang saat ini dikurangi biaya penyusutan;

 Pendekatan Kapitalisasi Pendapatan dilakukan khusus untuk barang daerah yang memiliki karakteristik
yang menghasilkan pendapatan.

PENETAPAN HASIL PENILAIAN
 Hasil penilaian BMD berupa tanah dan bangunan ditetapkan oleh Walikota;
 Hasil penilaian BMD selain tanah dan bangunan ditetapkan oleh Pengelola.

PENGHAPUSAN

Tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan
dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau pengelola barang dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaanny a

31

PELAKSANAAN PENGHAPUSAN

 Penghapusan BMD meliputi :
o Penghapusan dari daftar yang tidak berada di Pengguna / Kuasa Pengguna;
o Penghapusan dari Daftar BMD.
 Penghapusan dari daftar BMN / BMD pada Pengelola;
o Sudah beralih kepemilikan atau sebab lain;
o Penghapusan dengan SK Walikota.
 Penghapus an dengan pemusnahan karena tidak memiliki nilai ekonomis/tidak dapat

dimanfaatkan atau alasan lain;

 Pemusnahan oleh Pengguna dengan SK Pengelola ==> persetujuan Walikota;
 Pemusnahan ==> BA Pemusnahan ==> Lapor kepada Walikota.

PEMINDAHTANGANAN

Pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan
dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah
daerah

BENTUK PEMINDAHTANGANAN

1. Penjualan;
2. Tukar-menukar;
3. Hibah;
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN

 Pemindahtanganan tanah &/ atau bangunan dan selain tanah &/ atau bangunan > Rp.5
M ditetapkan SK Walikota ==> persetujuan DPRD;

 Pemindahtangan tanah dan bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD :
o Sudah tidak sesuai dengan tata ruang
o Harus dihapuskan karena dana untuk pembangunan pengganti sudah ada;
o Untuk pegawai negeri;
o Untuk kepentingan umum.
 Pemindahtanganan selain tanah dan bangunan ≤ Rp.5 M dilakukan oleh Pengelola =>

persetujuan Walikota
 PENJUALAN

32

1. PELAKSANAAN PENJUALAN
 Optimalisasi BMD yang berlebih;
 Menguntungk an daerah;
 Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 Penjualan dilakukan lelang kecuali :
o Kendaraan perorangan dinas pejabat;
o Rumah dinas golongan III;
o BMD yang ditetapkan oleh Pengelola.
2. PENJUALAN BARANG
 Penjualan kendaraan perorangan dinas (KDH/Wakil);
 Penjualan Rumah Dinas Gol. III.
3. PELEPASAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pelepasan dengan ganti rugi => pertimbangan menguntungkan daerah => dilakukan pelaksanaan lelang

33

PROSES PEMINDAHTANGANAN
TANAH DAN BANGUNAN

U n it K D H /Pen g elo la Pemb en tu k an KDH Per setu ju a
SKPD n DPRD
Pan itia Per mo h o n an
Pen g h ap u san Per setu ju an
dgn SK KDH dilampiri B.A

Teliti dengan baik  Lelang Umum
dari segi kepemilikan,  Disumbangkan
ad min is tras i,
p en g g u naan, / dihibahkan
p emb iay aan ,
pemeliharaan, dll. Seto r
K as
BA Hasil Penelitian D aer ah
Dengan lampiran : data kerusakan, laporan
hilang kepolisian, surat keterangan sebab SK KDH
kematian, hasil pengujian dari instansi ten tan g
teknis, dll Pen g ah ap u sn

BA Serah Terima

34

PROSES PENGHAPUSAN / PEMINDAHTANGANAN BMD
SELAIN TANAH DAN BANGUNAN

U n it K D H /Pen g elo la Pemb en tu k an Pen g elo la Per setu ju a
SKPD Per mo h o n an n KDH
Pan itia Per setu ju an
Pen g h ap u san Kepala Daerah
dgn SK KDH

Teliti dengan baik dari segi SK Kepala
Daerah tentang
k ep emilik an , ad min istr asi, p en g h ap u san

penggunaan, pembiayaan,
pemeliharaan, dll.

BA Hasil Penelitian laporan hilang  Lelang Umum
kematian, hasil  Lelang terbatas, SK
Dengan lampiran : data kerusakan,
kepolisian, surat keterangan sebab KDH tentang Panitia
pengujian dari instansi teknis, dll lelang terbatas

 Disumbangkan/
d ih ib ah kan

 Dimusnahkan

Seto r
Kas

Daera
h

BA Serah Terima

35

Barang y ang  Penjualan > Pelelangan
mempuny ai  Lelang Umum > Langsung Kln
nilai ekonomis  Lelang Terbatas > SK KDH >

Panitia lelang terbatas
 Disumbangkan/dihibahkan > SK

KDH

 Guna Susun > Dicata dalam
daftar Inventaris

PELAKSANAAN Barang y ang Dimu s n ah k an BA Pemusnahan
PENGHAPUSAN tidak

mempuny ai

nilai ekonomis

Disumbangkan/ hibah Syarat :
 Bukan Rahasia Negara /
Untuk kepentingan
sosial, agama, Daerah

kemanusiaan dan  Bukan barang vital bagi
d aerah
peny elenggaraan
permerintahan negara/  Bukan barang yang
menguasai hajat hidup
daerah
orang banyak
 Tidak bermanfaat & tidak

dibutuhkan lagi oleh
Pemd a

 Tidak mengganggu
kelancaran tugas yang

umum pemerintah

36

PROSES PELEPASAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

GANTI RUGI

KDH Pers etu ju Lelan g / Su rat Lap o ran
m e m be ntuk an DPRD Ten d er Pern y ataan MDN
panitia penaksir
Kes ed iaan

Pih ak
Ketig a

untuk

memb ay ar

 HPU Kalau Peminat
 NJOP hanya 1 > PL

BA Setor Kas Daerah

SK KDH tentang
p en g h ap us an

BA Penyerahan

Catatan :
Penilaian dapat dilakukan oleh konsultan penilai

37

PROSES PELEPASAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

TUKAR-MENUKAR / RUISLAG

KDH membentuk Pers etu juan Surat Perjanjian Lap o ran
panitia penaksir DPRD Tu k ar-men u k ar MDN

Men ak s ir Menaksir Tanah dan SK KDH tentang
Tanah dan atau atau Bangunan
Pen g g an ti p en g h ap u s an
B an g u n an
Pemd a  HPU dengan tukar
men u k ar
 HPU  NJOP
 NJOP

BA BA BA Serah Terima

Setelah Bangunan
pengganti selesai

Catatan :
HPU / NJOP harus menguntungkan Pemda

38

Kendaraan Disediakan &
Perorangan Dinas Dipergunakan untuk
(5 tahun/lebih)
Pejabat Negara
Standar Maksimal
Jumlah dan Diperuntukan bagi
Pemangku Jabatan
Kapasitas CC serta KDH dan Wakil
Jenis
Disediakan &
Kendaraan Dinas Dipergunakan
Operasional Khusus / untuk Pelayanan
Op eras io n al
Lapangan
(10 tahun lebih) Khusus /
Lapangan dan
Standar Sesuai Pelayanan Umum
Kebutuhan &
Kemampuan Untuk
Keuangan Daerah Menunjang
Tugas Khusus /
Kendaraan Dinas
Opera sio nal/Din as Disediakan &
Dipergunakan
Jabatan (5 untuk Kegiatan
Op eras io n al
Standar Maksimal
Jumlah dan Kapasitas Diperuntukan bagi
Pimpinan DPRD
CC serta Jenis
Dapat
Diperuntukan bagi

Pejabat Eselon

39

Pasal 2 Kepres No. 5 Tahun 1983 Tentang
Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan

Dinas

(1) Pemerintah tidak lagi menyediakan kendaraan

perorangan dinas bagi Pejabat Pemerintah dan tidak

menyediakan anggaran untuk pemeliharaan

kendaraan tersebut.

(2) Penyediaan kendaraan perorangan dinas oleh

Pemerintah hanya untuk Pejabat Negara :

Presiden/W apres, Pimpinan Lembaga

Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung,

Gubernur Bi, Gubernur/Wagub, Bupati/Kdh Dan Duta

Besar

PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Kendaraan Walikota dan Wakil

Perorangan Jenis Sedan, Jeep dan
Dinas Station Wagon

Melalui Penjualan

KENDARAAN

DINAS YANG
DAPAT
DIJUAL

Kendaraan  Jenis Sedan, Jeep dan
Dinas
Station Wagon
Operasional  Kendaraan Roda Dua

Mini Bus & Pick Up, kecuali
Kendaraan Lapangan seperti :
 Mobil Pengangkut Jenazah
 Mobil Pemadam
 Bus, truk, dan
 Alat Besar

 Pesawat

Melalui Penghapusan

 Tidak mengganggu kelancaran tugas
 Sudah ada kendaraan pengganti

40

Surat Menteri Keuan gan No. S-657/Mk.0 11/19 86
Alinea Kedua :
Kendaraan perorangan dinas yang ada sekarang
adalah yang disediakan bagi Pejabat Negara (Kepres
5/1983 Pasal 2 Ayat (2). Bagi jenis ini mempergunakan
Pp No. 46 Tahun 1971
Alinea Ketiga :
Untuk kendaraan operasional pelaksanaan
penjualan nya dilaksanakan secara lelang

Surat Menkeu. No.SE-187/MK.2/2003 memperingatkan
kembali hal tsb diatas

KENDARAAN PERORANGAN DINAS

NO Jabatan Jumlah Kapasitas/Is i
Jenis Kendaraan Silnder (maks)

1 Gubernu r 1 Unit Sedan 3.000 cc
Jeep 4.200 cc
2 Wakil Gubernu r 1 Unit Sedan
3 Bupati / Walikota 1 Unit Jeep 2.500 cc
4 Wabup/ Wawako 1 Unit 3.200 cc
Sedan
Jeep 2.500 cc
Sedan 3.200 cc
Jeep 2.000 cc
2.500 cc

41

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
(Permendagri No. 11 Tahun 2007)

Jabatan Juml Jenis Kendaraan Kapsts / Isi
Slndr (maks)

Ketua DPRD Prop. 1 unit Sedan atau Jeep 2.700 cc

Wa.Ketua DPRD 1 unit Sedan atau Minibus 2.500 cc
Prop.

Ketua DPRD 1 unit Sedan atau Minibus 2.500 cc
Kab/Kot a

Wa.Ketua DPRD 1 unit Sedan atau Minibus 2.200 cc
Kab/Kot a

Pejabat Eselon I 1 unit Sedan atau Jeep 2.700 cc

Pejabat Eselon II 1 unit Sedan atau Minibus (bensn) 2.200 cc
Minibus (solar) 2.500 cc

Pejabat Eselon III 1 unit Minibus (bnsn) Minibus 1.600 cc
(solr) 2.500 cc

Pejabat Eselon IV 1 unit Sepeda Motor 200 cc
dan Eselon V

Kendaraan operasional khusus/lapangan,seperti ; mobil ambulans, pemadam

kebakaran, bus/mikro bus, truk, patroli dan pengawalan,alat-alar berat/besar, pesawat

terbang, dan kendaraan di atas air, disediakan sesuai kebutuhan.

PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS

SEWA BELI

PP NO. 46 TAHUN 1971,
KEPRES NO. 5 TAHUN 1983

WALIKOTA & WAKIL
HARGA JUAL :

*UMUR KENDARAAN 5-7 TAHUN > 40%
*UMUR KENDARAAN 8 TAHUN KE ATAS > 20%

42

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

HAP US DARI
DAFT AR

INVENT ARIS
PENJUALANNYA DILAKUKAN DENGAN CARA PELELANGAN

(LELANG UMUM/T ERBAT AS)
SEKDA, KARO, KA. UNIT , KABAG, DSB
NILAI JUAL T ERGANT UNG UMUR DAN FISIK KENDARAAN

 Masa kerja 10 tahun
 Tenggang waktu 10 tahun
 DPRD 5 tahun

43

PROSES PENJUALAN
(KENDARAAN PERORANGAN DINAS)

P ermo ho nan KDH SK KDH KDH
Ybs Pengelola P an it ia P ermohonan
P en jualan P ersetujuan
(W lk t /Wakil) dilampiri :
Kendaraan P ermohonan
P ejabat Ybs,
BA, Daftar
Kendaraan yang

akan dijual

T eliti admn//kepemilikan, SK KDH
keadaan fisik, kemungkinan ttg

ganggu kelancaran tugas/ P e nj ua lan
dinas, efisiensi penggunaan,
Surat
dihubungkan dengan biaya P erjan jian
Sewa Beli
ek p lo it asi, NJKB,
LUNAS
persyaratan, pemohon, umur

kendaraan, dll

BA

SK Penghapusan

44

PROSES PENGHAPUSAN
(KENDARAAN DINAS OPERASIONAL)

Usul SK KDH Pen g h ap us an P e rse tuj ua n
dari Pen g elo la Kepala Daerah

SKPD

Teliti administrasi/kepemilikan,

keadaan fisik, kemungkinan

ganggu kelancaran tugas/dinas, SK
Penghapusan
efisiensi penggunaan,

dihubungkan dengan biay a

ekploitasi, NJKB, persy aratan,

pemohon, umur kendaraan, dll

SK KDH
Panitia Lelang Terbatas

 Lelang umum
 Lelang terbatas
 Hibah
 Musnahkan

45

RUMAH DAERAH

1. RUMAH DAERAH GOLONGAN I
Rumah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan yang berhubungan
dengan sifat dinas dan jabatannya, harus tinggal di rumah tsb (rumah jabatan);

2. RUMAH DAERAH GOLONGAN II
Rumah yang tidak boleh dipindahtangank an dari satu dinas dinas ke dinas lain dan
hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dinas ybs (rumah instansi);

3. RUMAH DAERAH GOLONGAN III
Rumah yang disediakan untuk ditempati oleh PN.

RUMAH DINAS GOLONGAN I
 Rumah Jabatan (Standar maks, luas tanah, bangunan, pendopo);
 Diperuntuk an bagi pemangk u jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekda,

Pimpinan DPRD;
 Dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga;
 Masa penghunian terbatas selama memangku jabatan.

RUMAH DINAS GOLONGAN II
 Rumah Instansi/Rumah Dinas (Standar maksimal, luas tanah dan bangunan);
 Diperuntukan bagi pegawai instansi dan anggota DPRD;
 Dapat disediakan pelengkapan;
 Masa penghunian terbatas selama melaksanakan tugas pada instansinya.

RUMAH DINAS GOLONGAN III
 Rumah Pegawai (Standar maksimal luas tanah dan bangunan;
 Dapat disediakan oleh Pemda
 Diperuntukan bagi PNS, TNI, POLRI.

Catt :
*Sudahkah Pemda menetapkan Gol.Rumah Daerah
*Penetapan Rumah Daerah ditetapkan dengan SK Wako
*Surat Izin Pemanfaatan (SIP)

46

RUMAH DINAS YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN

1. Rumah Daerah golongan II yang telah dirubah ke golongan III;
2. Rumah Daerah golongan III yang sudah berumur 10 tahun atau lebih.

PERSYARATAN PEMBELI

 Masa kerja PN 10 tahun lebih;
 Penghuni pemegang SIP;
 Belum pernah memperoleh/membeli rumah dari Pemda;
 Pensiunan PN;
 Janda/Duda PN yang masih menerima tunjangan Pemda dan masa kerja min. 10 tahun;
 Janda/Duda pahlawan;
 Pejabat Negara/Daerah atau Janda/Duda Pejabat Negara/Daerah.

RUMAH DINAS
YANG TIDAK DAPAT DIJUAL

1. Rumah Daerah Golongan I;
2. Rumah Daerah golongan II (kecuali yang sudah dialihkan menjadi golongan IIII;
3. Rumah Daerah golongan III yang masih sengketa;
4. Rumah Daerah golongan III yang belum berumur 10 tahun.

PENILAIAN PANITIA

o Panitia menentukan harga berdasar hasil penaksiran harga pembangunan dikurangi penyusutan :

 Permanen 2%/tahun

 Semi Permanen 4%/tahun

 Darurat 10%/tahun

 Max Penyusutan 80%

o Harga yang dibayar pembeli 50%

(Pasal 21 PP 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara)

Pokok-Pokok Pengaturan HIBAH
47
1. Pengertian

Pengalihan kepemilik an barang dari :
 Pemerint ah Pusat kepada Pemerint ah Daerah;
 Pemerint ah Daerah kepada Pemerint ah Pusat;

 Antar Pemerint ah Daerah, atau;
 Pemerint ah Pusat/Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.

2. Pertimban gan
Untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyeleggaraan pemerintah
negara/pus at

3. Syarat-syarat hibah
 Bukan merupak an barang rahasia Negara;
 Bukan merupak an barang yang menguas ai hajat hidup orang banyak;
 Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tupoksi dan penyelenggaraan pemerintah

negara/da era h;
 Tanah dan atau Bangunan
 Pelepasan dengan ganti rugi;
 Tukar-m enuk ar > tidak lelang;
 SK KDH setelah persetujuan DPRD selain tanah diatas Rp.5 Milyar;
 S/d Rp.5 Milyar dilaksanak an setelah mendapat persetujuan KDH.

4. BMD yang dapat dihibahkan
 Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahk an
 Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaanny a direncanak an untuk dihibahk an sesuai

yang tercantum dalam dokumen penganggaran
 Barang Milik Daerah selain tanah dan atau bangunan.

5. Kewenan gan pelaksanaan hibah Tanah dan atau Selain Tanah
Bangunan yang dari dan atau
Tanah dan/atau Bangunan awal untuk dihibahk an Bangunan
yang sudah diserahk an
Pengelola Barang Pengguna
BMD dengan persetujuan setelah
Pengelola Barang dengan
persetujuan Gub/Bup/ Wlkt Gub/Bup/Wlkt pers etuj u a n
Pengelola

48