Buku Saku PPUPD

Buku Saku PENGAWAS PENYELENGGARAAN
PengenalanURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PPUPD

PERAN PPUPD

DALAM MENGAWAL OTONOMI
DAERAH

Fajri Aulia Ansahrullah Rusydi
199506192022031003

Buku Saku Pengenalan
PPUPD

Buku Saku
PPUPD

SEKILAS INSPEKTORAT JENDERAL

Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawas fungsional Kementerian
Dalam Negeri yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal dan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri.
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di
lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

1.Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern dilingkungan
kementerian;

2.Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan kementerian terhadap
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya;

3.Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4.Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Dalam

Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
5.Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6.Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Hal. 1 |

Buku Saku
PPUPD

VISI DAN MISI
INSPEKTORAT
JENDERAL

VISI

“Menjadi konsultan dan
katalisator tata kelola
pemerintahan dalam negeri”

Visi Inspektorat Jenderal
dilatarbelakangi oleh keinginan
dari segenap pegawai dan
komitmen yang kuat dari
pimpinan Inspektorat Jenderal
dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan
bersih (good governance and
clean goverment).

MISI

Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah :
Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan
manajemen risiko;
Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif,
efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam
penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan
terhadap peraturan perundang undangan

Hal. 2 |

Buku Saku
PPUPD

PPUPDJABATAN FUNGSIONAL

Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020

Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah adalah
Jabatan Fungsional yang
mempunyai ruang lingkup,
tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk melakukan
kegiatan pengawasan atas
penyelenggaraan urusan
pemerintahan konkuren.

Kedudukan

PPUPD berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional untuk
melaksanakan pengawasan penyelenggaraan urusan
pemerintahan konkuren pada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, Instansi
Pusat, dan Instansi Daerah.

Klasifikasi

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah termasuk dalam
klasifikasi/rumpun politik dan hubungan luar
negeri

| Hal. 3

Buku Saku Pola Karier PNS adalah pola dasar
PPUPD mengenai urutan penempatan
dan/atau perpindahan PNS dalam dan
POLA antar posisi di setiap jenis Jabatan
secara berkesinambungan.
KARIR

Pola Karier Horizontal merupakan perpindahan dari
satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara
dilakukan melalui mutasi, baik di dalam satu kelompok
maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT.

Pola Karier Vertikal merupakan perpindahan dari satu
posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi
dilakukan melalui promosi.

Pola Karier Diagonal merupakan perpindahan dari satu
posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang lebih tinggi
tidak berdasarkan garis lini, melalui promosi atau
mekanisme pengangkatan dalam JF.

Hal. 4 |

Buku Saku
PPUPD

PPUPDPOLA KARIR

Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020
BAB III - Kategori dan Jenjang Jabatan JF

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah merupakan jabatan
fungsional kategori keahlian

Jenjang Jabatan Fungsional
Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah
terdiri atas:
a. PPUPD Ahli Pertama;
b. PPUPD Ahli Muda;
c. PPUPD Ahli Madya; dan
d. PPUPD Ahli Utama

Penambahan jenjang Ahli Utama,
peluang karier untuk mencapai BUP
65 Tahun sesuai kebutuhan/formasi

pada peta jabatan masing-masing
instansi pemerintah



| Hal. 5

Buku Saku
PPUPD

PENGANGKATAN
DALAM JABATAN

FUNGSIONAL

Pertama Perpindahan Promosi

Pengangkatan Pertama
Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan
kebutuhan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah dari calon PNS.

Pengangkatan Pertama
Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan
ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Pengawas
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang akan diduduki.

Pengangkatan Via Promosi
Pengangkatan melalui promosi ditetapkan berdasarkan kriteria:

termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan
nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Hal. 6 |

Buku Saku
PPUPD

PENGANGKATAN
DALAM JABATAN

FUNGSIONAL

Persyaratan
Pengangkatan Dalam

Jabatan Fungsional
PPUPD

SEMUA PENGANGKATAN DILAKUKAN BERDASARKAN
KEBUTUHAN (FORMASI) PADA PETA JABATAN DALAM ORGANISASI

MASING-MASING INSTANSI PEMERINTAH

| Hal. 7

Buku Saku
PPUPD

PENILAIAN Penilaian kinerja PPUPD bertujuan
untuk menjamin objektivitas
KINERJA pembinaan yang didasarkan sistem
prestasi dan sistem karier

Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020
BAB IV - Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja PPUPD dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja
pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan
memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta
perilaku PNS.
Penilaian kinerja meliputi:
a. SKP; dan
b. perilaku kerja.

Integrasi SKP dan AK

SKP merupakan TARGET KERJA Pejabat Fungsional berdasarkan penetapan
kinerja unit kerja yang bersangkutan.
SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas
jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

Hal. 8 |

PENILAIAN Buku Saku
PPUPD
KINERJA
Angka Kredit adalah satuan nilai dari
tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir kegiatan yang
harus dicapai oleh PPUPD dalam
rangka pembinaan karier yang
bersangkutan.

Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal
yang harus dicapai oleh PPUPD sebagai salah satu syarat kenaikan
pangkat dan jabatan.

| Hal. 9

Buku Saku
PPUPD

PENILAIAN Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020
BAB IV - Penilaian Kinerja
KINERJA
Penilaian kinerja PPUPD dilakukan secara
objektif, terukur, akuntabel, partisipatif,
dan transparan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Penilaian kinerja PPUPD dilakukan berdasarkan
perencanaan kinerja pada tingkat individu dan
tingkat unit atau organisasi, dengan
memperhatikan target, capaian, hasil dan
manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS

Tampilan Website E-Dupak PPUPD ITJEN
KEMENDAGRI

Skema Alur Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional (PAK)

Hal. 8 |