RENCANA STRATEGIS
PERPUSTAKAAN NASIONAL
TAHUN 2020-2024
PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL
TAHUN 2020-2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal
17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, perlu
menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang
Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2 -
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4474);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5531);
7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden
- 3 -
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah
Nondepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden
Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas
Eselon I Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 663);
11. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 519);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG RENCANA
STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2020-2024.
Pasal 1
Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud
dengan:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN Tahun 2020-
- 4 -
2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional
untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020
sampai dengan tahun 2024.
2. Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020-
2024 yang selanjutnya disebut Renstra Perpustakaan
Nasional adalah dokumen perencanaan Perpustakaan
Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun
2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan
penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024.
3. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non
Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah dalam
bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan
pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit,
perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan
pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota
negara.
Pasal 2
Renstra Perpustakaan Nasional merupakan pedoman dalam
penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan di
lingkungan Perpustakaan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun
terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
Pasal 3
(1) Renstra Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 memuat:
a. pendahuluan;
b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
c. arah kebijakan, kerangka regulasi, dan kerangka
kebijakan;
d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
e. penutup.
(2) Renstra Perpustakaan Nasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan
Nasional ini.
- 5 -
Pasal 4
Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
- 6 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2020
KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MUHAMMAD SYARIF BANDO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2020
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1018
Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum Organisasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Sri Marganingsih, S.H., MA.
NIP. 19651110 199010 2 001
- 7 -
LAMPIRAN
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERPUSTAKAAN NASIONAL
TAHUN 2020-2024
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI (Renstra PERPUSNAS) periode 2020 – 2024 merupakan
penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, khususnya bidang perpustakaan. Dalam penyusunannya telah
mengacu pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PERPUSNAS periode 2015-2019, hasil analisis atas
pendapat dan masukan para pemangku kepentingan (stakeholders) baik di tingkat pusat maupun daerah,
hasil analisis terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis di bidang perpustakaan dan
kepustakawanan, serta Roadmap Reformasi Birokrasi Perpusnas 2020-2024.
Renstra PERPUSNAS merupakan panduan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi PERPUSNAS
selama 5 (lima) tahun ke depan untuk mendukung terwujudnya “Indonesia maju berdaulat, mandiri dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui penguatan budaya literasi”. Sasaran dan informasi
kinerja Renstra PERPUSNAS telah disesuaikan dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional RI.
Penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi
dalam penyusunan Renstra Perpustakaan Nasional periode 2020-2024. Kami mengajak semua pihak untuk
berkomitmen kuat dalam penerapan Renstra ini. Terima kasih.
Jakarta, Oktober 2020
Kepala Perpustakaan Nasional RI
Muhammad Syarif Bando
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
Daftar Isi
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KATA PENGANTAR ......................................................................................i
DAFTAR ISI ..............................................................................................ii
DAFTAR TABEL .........................................................................................iii
DAFTAR GRAFIK ........................................................................................iv
Bab I. Pendahuluan 1
1.1 Kondisi Umum ......................................................................................1
1.2 Inovasi Layanan Perpustakaan Nasional .............................................................7
1.3 Potensi Dan Permasalahan .........................................................................9
32
Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan dan Strategi
Bab II. Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024
2.1 Visi .............................................................................................32
2.2 Misi...............................................................................................32
2.3 Tujuan Pembangunan Perpustakaan Nasional .....................................................32
2.4 Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional ..........................................................32
2.5 Peta Strategis Perpustakaan Nasional..............................................................33
34
Arah Kebijakan, Tujuan, Strategi, Kerangka
Regulasi dan Kerangka Kelembagaan
Bab III.
Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024
1.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional ..............................................................34
1.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Perpustakaan Nasional ................................................34
1.3 Program Dan Target Kinerja........................................................................36
1.4 Kerangka Regulasi ................................................................................38
1.5 Kerangka Kelembagaan ...........................................................................39
ii INTRODUKSI
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
40
Bab IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis ................................................................ 40
4.2 Target Kinerja Sasaran Program .................................................................40
4.3 Target Kinerja Sasaran Kegiatan .................................................................40
4.4 Kerangka Pendanaan ...........................................................................46
47
Bab V. Penutup
Lampiran Matrik Kinerja Dan Pendanaan Perpustakaan Nasional.........................................49
Lampiran Matrik Prioritas ...............................................................................60
Lampiran Matrik Regulasi Perpustakaan Nasional .......................................................68
Daftar Tabel
Tabel 1.1.1. Jumlah Perpustakaan Secara Nasional Dirinci Berdasarkan Jenis Perpustakaan .. 5
Tabel 1.3.2.1. Rasio Jumlah Koleksi Dibandingkan Dengan Jumlah Penduduk ................ 27
Tabel 4.1.1. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Perspective) ................. 40
Tabel 4.2.1. Target Kinerja Sasaran Strategis Program Perpustakaan
dan Literasi (Customers Perspective)............................................ 41
Tabel 4.2.2. Target Kinerja Sasaran Strategis Program Dukungan
Manajemen (Customers Perspective) .......................................... 42
Tabel 4.3.1. Target Kinerja Sasaran Kegiatan ................................................ 42
Tabel 4.4.1. Alokasi Anggaran Perpustakaan Nasional Berdasar Program .................... 46
INTRODUKSI iii
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
Daftar Grafik
Grafik 1.1.1. Nilai Budaya Literasi Berdasarkan Provinsi Tahun 2019 ...............................3
Grafik 1.1.2. Indeks Kegemaran Membaca Indonesia 2016-2019 ..................................4
Grafik 1.3.2.1. Rasio Ketercukupan Jumlah Koleksi Perpustakaan Berdasarkan Kategori
dari IFLA/Unesco pada 34 Provinsi di Indonesia dan Secara Nasional ..........25
Grafik 1.3.2.2. Persentase Jumlah Koleksi Buku yang Dipinjam terhadap Keseluruhan Koleksi
Buku pada 34 Provinsi di Indonesia dan Secara Nasional ................. 26
Grafik 1.3.2.3. Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan ........................................27
Grafik 1.3.2.4. Persentase Tenaga Perpustakaan yang Memiliki SK Jabatan
Fungsional Pustakawan ....................................................28
Grafik 1.3.2.5. Persentase Tenaga Perpustakaan yang Memiliki Kualifikasi
Bidang Perpustakaan, Informasi, dan Dokumentasi.........................29
Grafik 1.3.2.6 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan ............................................30
Daftar Gambar
Gambar 1.1.1. Sebaran Perpustakaan di Indonesia................................................6
Gambar 1.1.2. Infografis Tingkat Ketersediaan Perpustakaan .....................................6
Gambar 1.3.1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .............................................21
Gambar 1.3.2.1. Infografis Tingkat Ketercukupan Koleksi dan
Jumlah Koleksi Yang Dimiliki 24
Gambar 1.3.2.2. Infografis Persentase Buku/Koleksi Yang Dipinjam ................................24
Gambar 2.5.1. Peta Strategis Perpustakaan Nasional ........................................... 33
iv INTRODUKSI
BAB 1
Pendahuluan
PENDAHULUAN 1
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
1.1 Kondisi Umum b e r h a k m e m p e r o l e h l a y a n a n
perpustakaan sesuai dengan kemampuan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
dan keterbatasan masing-masing.
tentang Perpustakaan Pasal 1 angka 1
menyebutkan bahwa perpustakaan adalah Kewajiban pemerintah atas ketersediaan
institusi pengelola koleksi karya tulis, karya perpustakaan di masyarakat diperjelas dalam
cetak, dan karya rekam secara profesional Pasal 7 ayat (1) butir c, menjelaskan bahwa
dengan sistem yang baku guna memenuhi pemerintah berkewajiban menjamin
ke b u t u h a n p e n d i d i k a n , p e n e l i t i a n , ketersediaan layanan perpustakaan secara
pelestarian, informasi, dan rekreasi para merata di tanah air. Selaras dengan amanat
pemustaka. Selanjutnya Pasal 4 menjelaskan tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
bahwa perpustakaan bertujuan memberikan 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat
layanan kepada pemustaka, meningkatkan (2) butir q menyatakan bahwa perpustakaan
kegemaran membaca, serta memperluas masuk pada urusan wajib pemerintahan baik
w a w a s a n , d a n p e n g e t a h u a n u n t u k pada pemerintah daerah provinsi dan
mencerdaskan kehidupan bangsa. kabupaten/kota.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan L o n c a t a n p e r a d a b a n d u n i a d e n g a n
masyarakat akan akses informasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan
pengetahuan, perpustakaan merupakan teknologi telah memberikan disrupsi yang
i n s t i t u s i l aya n a n p u b l i k ya n g wa j i b sangat kuat di seluruh sendi kehidupan
memberikan layanan perpustakaan pada masyarakat. Kondisi ini mengharuskan
masyarakat. Sebagaimana dalam Pasal 5 terjadinya persaingan kompetitif antar
Undang-Undang tentang Perpustakaan, individu dan antar bangsa. Oleh sebab itu,
menjelaskan: masyarakat berpengetahuan menjadi tolak
ukur bagi suatu bangsa untuk dapat
1) Masyarakat mempunyai hak yang sama
m e n j a w a b p e r s a i n g a n g l o b a l d a n
u n t u k m e m p e r o l e h l a y a n a n ,
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
memanfaatkan, dan mendayagunakan
Kehadiran masyarakat berpengetahuan ini
fasilitas perpustakaan;
adalah suatu tatanan masyarakat yang
memiliki budaya literasi.
2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolir,
atau terbelakang sebagai akibat faktor
Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, bahwa
geografis berhak memperoleh layanan dari salah satu ketujuh agenda pembangunan
perpustakaan secara khusus; dan
nasional adalah revolusi mental dan
pembangunan kebudayaan yang bertujuan
3) Masyarakat yang cacat atau kelainan fisik,
untuk membangun manusia Indonesia yang
emosional, mental, intelektual, dan sosial
memiliki cara pikir yang terbuka, kritis, kreatif,
2 PENDAHULUAN
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
dan memiliki karakter. diukur dalam tiga dimensi, yaitu: (i) persentase
penduduk yang membaca selain kitab suci
Upaya membangun kualitas manusia budaya
dengan nilai 45,72; (ii) persentase penduduk
literasi perlu dijadikan menjadi fondasi yang
yang mengakses internet dengan nilai 43,47;
kokoh bagi terwujudnya masyarakat
dan (iii) persentase penduduk yang
berkualitas dan sejahtera.
Grafik 1.1.1. Nilai Budaya Literasi Berdasarkan Provinsi Tahun 2019
L i te r a s i a d a l a h b e n t u k
cognitive skill memampukan
m a n u s i a u n t u k
mengidentifikasi, mengerti,
memahami, dan mencipta
yang diperoleh dari kegiatan
membaca yang kemudian
ditransformasikan dalam
kegiatan-kegiatan yang
produktif yang memberikan
manfaat sosial, ekonomi dan
kesejahteraan.
Budaya literasi menjadi
d i m e n s i d a l a m i n d e k s
pembangunan kebudayaan
pada RPJMN Tahun 2020-
2024. Hal ini menunjukkan
b a h w a b u d a y a l i t e r a s i
b e r k o n t r i b u s i d a l a m
pengembangan kebudayaan
u n t u k m e w u j u d k a n
masyarakat berpengetahuan
dan berkarakter. Berdasarkan
Survey BPS 2019 bahwa
indeks nilai budaya literasi
m a s i h t e r u s p e r l u
ditingkatkan. Nilai Budaya
literasi Indonesia tahun 2019
b a r u m e n c a p a i 5 5 , 0 3 .
Pengukuran budaya literasi
PENDAHULUAN 3
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
Perkembangan literasi masyarakat di Indonesia membaca ini cenderung meningkat setiap tahun,
sangat bergantung kepada kegemaran membaca seiring dengan berbagai kegiatan yang
masyarakat. Berdasarkan Kajian Budaya Baca diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional dan
Masyarakat Indonesia tahun 2019 menunjukkan j u g a P e m e r i n t a h D a e r a h P r o v i n s i d a n
rata-rata tingkat kegemaran membaca sebesar Kabupaten/Kota melalui Dinas Perpustakaan.
53,84 atau berada pada kategori “sedang”.
Program dan kegiatan yang menunjang semakin
Terdapat 5 provinsi yang memiliki rata-rata tingkat
membaiknya nilai tingkat kegemaran membaca,
kegemaran membaca dalam peringkat “tinggi”,
antara lain kampanye kegemaran membaca
yaitu (1) Provinsi D.I Yogyakarta, (2) Provinsi Jawa
melalui safari, perlombaan, pengangkatan Duta
Timur, (3) Provinsi Jawa Tengah, (4) Provinsi Jawa
Baca Indonesia dan Duta Baca Daerah, iklan
Barat, dan (5) Provinsi DKI Jakarta. Survey
layanan masyarakat di berbagai media, bantuan
Kegemaran Membaca di 102 kabupaten/kota pada
buku kepada komunitas, pondok pesantren,
34 provinsi melibatkan 12.240 responden dengan
tiga parameter, yaitu: (1) Frekuensi membaca per Lapas, Puskesmas, RSUD, perpustakaan sekolah,
ekstensifikasi layanan perpustakaan melalui mobil
minggu (kali); (2) Durasi/intensitas membaca
perpustakaan keliling dan motor perpustakaan
dalam sehari (jam); (3) Banyaknya bacaan yang
keliling serta pemberdayaan masyarakat melalui
telah dibaca selama 3 bulan terakhir (judul). Dari
transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial
ketiga parameter tersebut menunjukkan indeks
di pedesaan dan bantuan perpustakaan daerah
kegemaran membaca masyarakat sebesar 53.84.
terpencil, terluar, dan perbatasan.
Secara rata-rata nasional nilai tingkat kegemaran
Grafik 1.1.2. Indeks Kegemaran Membaca Indonesia 2016-2019
kategori sedang
53,84 Survey Kegemaran Membaca
dilaksanakan Perpustakaan
tahun 2019 Nasional RI di 102 Kab/Kota
pada 34 provinsi dengan 3
parameter: (1). Frekuensi
75,1-100 53,84 membaca per minggu (kali);
INDEKS BUDAYA BACA 52,92 50 (2). Durasi/intensitas
tinggi membaca dalam sehari (jam);
50,1-75 36,48 43 (3). Banyaknya bacaan yang
INDEKS BUDAYA BACA TARGET realisasi telah dibaca selama 3 bulan
sedang 26,5 26,5 34 realisasi terakhir (judul).
25,1-50 TARGET
INDEKS BUDAYA BACA TARGET realisasi
RENDAH realisasi 2019
0-25 TARGET
INDEKS BUDAYA BACA 2018
sangat RENDAH
2017
2016
4 PENDAHULUAN
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
P e r p u s t a k a a n s e b a g a i l e a d i n g s e c t o r inovasi layanan berbasis teknologi informasi.
pengembangan dan pembinaan dan kegemaran Indonesia merupakan peringkat kedua terbanyak
membaca diamanatkan untuk menjalankan perpustakaan setelah negara India (323.605) dan
sejumlah program terkait dengan pengembangan capaian lainnya juga adalah Indonesia menjadi
budaya literasi. Berdasarkan data yang ada capaian negara teratas dalam gerakan open access journal
pengembangan perpustakaan di Indonesia dunia (Natur International, 2018).
m e n u n j u k ka n p e n i n g ka t a n ya n g c u ku p Berdasarkan data sensus Perpustakaan Nasional
menggembirakan termasuk juga peningkatan tahun 2018, dapat dirangkum jumlah perpustakaan
secara nasional, sebagai berikut:
akses jurnal elektronik setelah melakukan berbagai
Tabel 1.1.1. Jumlah Perpustakaan Secara Nasional dirinci berdasarkan Jenis Perpustakaan
Jumlah Perpustakaan
No. Jenis Perpustakaan
2014-2019
1 Perpustakaan Umum 42.460
a. Perpustakaan Umum Provinsi 34
b. Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota 496
c. Perpustakaan Umum Kecamatan 1.685
d. Perpustakaan Umum Desa/Kelurahan
33.929
e. Perpustakaan Komunitas 1.018
f. Taman Bacaan 5.298
2 Perpustakaan khusus 6.552
3 Perpustakaan Sekolah/Madrasah 113.541
a. SD/MI 76.063
b. SMP/TS 19.995
c. SMA/SMK/MA 17.483
4 Perpustakaan Perguruan Tinggi 2.057
Jumlah Total Perpustakaan 164.610
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah 113.541 perpustakaan sekolah/madrasah, dan 2.057
total perpustakaan secara nasional, yaitu sebanyak perpustakaan perguruan tinggi. Jika dirinci
164.610 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. berdasarkan pulau-pulau besar di Indonesia,
164.610 perpustakaan tersebut, terdiri dari 42.460 sebaran perpustakaan dapat digambarkan sebagai
perpustakaan umum, 6.552 perpustakaan khusus, berikut:
PENDAHULUAN 5
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
Gambar 1.1.1. Sebaran Perpustakaan di Indonesia
SUMATeRA
SUMA TeRA
23,45%
23,45%
kalimantan
kalimant an
6,67%
6,67%
sula wesi maluk u
sulawesi
maluku
11,52% 1,7% 0,4%
11,52%
p
papua
apua
1,7%
0,4%
W
jaWa a
ja
47,79%
47,79%
Nusa Tenggara
Nusa Tenggara
8,47%
8,47%
Sebanyak 47,89% dari jumlah perpustakaan ketersediaan perpustakaan umum secara nasional
berada di pulau Jawa, selanjutnya sebanyak 23,55% adalah 0,00017, artinya hanya terdapat 17
berada di Sumatera dan sebanyak 11,62% berada di perpustakaan per 100.000 penduduk.
Sulawesi. Selanjutnya, jika dihitung rasio
Gambar 1.1.2. Infografis Tingkat Ketersediaan Perpustakaan
T i n g k a t k e t e r s e d i a a n p e r p u s t a k a a n ketersediaan perpustakaan perguruan tinggi
sekolah/madrasah adalah yang paling tinggi, yaitu sebesar 0,00010 artinya hanya terdapat 10
0,00177, artinya terdapat 177 perpustakaan perpustakaan perguruan tinggi per 100.000
sekolah/madrasah per 100.000 penduduk usia penduduk usia pendidikan tinggi.
s e k o l a h /m a d r a s a h . S e d a n g k a n t i n g k a t
6 PENDAHULUAN
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
1.2 Inovasi Layanan Perpustakaan Nasional pendeteksi plagiarisme pada suatu karya. Saat ini
IOS juga menjadi repositori berbagai bahan
Sejumlah inovasi yang dilakukan melalui
perpustakaan dan maupun meningkatkan
penerapan teknologi informasi yang dapat
peringkat webometric perguruan tinggi. Sampai
difungsikan dalam berbagai bentuk bagian dalam
dengan bulan April tahun 2020 telah tergabung
proses bisnis. Di antaranya sebagai sistem informasi
sebanyak 3.992 perpustakaan dan institusi dengan
manajemen perpustakaan. Bidang pekerjaan yang
jumlah 9.020.481 unit entri dan 12,483,317 entri
diintegrasikan dalam sistem ini adalah akuisisi,
dengan duplikat di dalam Indonesia OneSearch
katalogisasi, sirkulasi, preservasi, dan berbagai
dengan metode harvesting otomatis dari repositori
laporan untuk kepentingan manajemen
milik organisasi mitra.
perpustakaan. Di samping itu, penerapan teknologi
informasi dimanfaatkan sebagai sarana Kedua, aplikasi perpustakaan digital (iPusnas)
pendukung dalam aktifitas mendapatkan, adalah aplikasi perpustakaan digital bergerak berisi
menyimpan, dan menyebarluaskan informasi ribuan koleksi e-Book yang dapat dipinjam dan
dalam kompleksitas layanan perpustakaan secara dibaca secara online dan offline melalui sistem
ekstensif dan intensif. Perpustakaan Nasional operasi dan perangkat komputer seperti
sebagai perpustakaan pembina segala jenis smartphone, dan desktop/laptop dilengkapi
perpustakaan dituntut untuk memanfaatkan TIK dengan e-Reader untuk membaca e-Book dan
sebagai sarana untuk penyediaan sumber belajar fitur media sosial. Dapat diunduh melalui google
sepanjang hayat dan berperan penting dalam play appstore dan https://ipusnas.id. Perpustakaan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Nasional meluncurkan iPusnas sebagai bentuk
transformasi digital berbasis media sosial untuk
Inovasi layanan Perpustakaan Nasional melalui
meningkatkan budaya baca di Indonesia. Konten
teknologi informasi dan komunikasi, yaitu:
digital terkait dengan Digital Right Manajemen
(DRM) yaitu mengatur siapa yang membaca, apa
Pertama, Indonesia OneSearch (IOS). Satu pintu
ya n g d i ba c a , ka pa n d i ba c a , ba g a i m a n a
pencarian untuk semua koleksi publik dari
perpustakaan, museum, arsip dan sumber membacanya, berapa banyak bisa dibaca, dan
variabel lainnya. Salah satu yang penting membuat
elektronik di Indonesia. Perpustakaan Nasional
DRM adalah sekuriti, dimana dalam mengakses
sebagai pusat jejaring serta pusat referensi dan
konten digital perlu dibuat enkripsi pada reader
penelitian yang berbentuk sebuah portal web
dimana koleksi full text yang telah diindeks dalam
terintegrasi data bibliografis dan full text dari
IOS dapat ditampilkan dalam iPusnas sepanjang
berbagai perpustakaan di Indonesia, dalam tahap
diizinkan oleh penerbit, ataupun perpustakaan
pengembangannya nantinya akan sangat
yang telah bergabung dapat dibuatkan iPunas.
berkontribusi bagi Indonesia yaitu terdapat fungsi
Selain itu semua aktifitas pemustaka dibuatkan
anti plagiarisme. Saat ini isu plagiarisme adalah isu
dashboard analytic, sehingga dapat terpantau
yang sedang hangat di kalangan pustakawan dan
buku apa yang sering dibaca, pemanfaatannya, dan
p e m u s t a k a . M e n a n g g a p i i s u t e r s e b u t
lainnya. Buku digital yang tersedia sebanyak 50.438
Perpustakaan Nasional mengembangkan IOS Versi
judul dan 591.793 salinan.
2.0 yang mengadopsi teknologi anti plagiarisme
sehingga bisa digunakan pemustaka untuk
PENDAHULUAN 7
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
Ketiga, Layanan e-Resources. Adalah sumber Keempat, Layanan International Standard Book
bahan perpustakaan digital online (e-Resources) Number (ISBN) Online. ISBN diberikan oleh Badan
seperti jurnal, e-Book, dan karya-karya referensi Internasional ISBN yang berkedudukan di London.
online lainnya. Setiap anggota Perpustakaan Perpustakaan Nasional merupakan Badan Nasional
Nasional dan telah memiliki nomor anggota yang ISBN yang berhak memberikan ISBN kepada
sah, berhak memanfaatkan layanan koleksi digital penerbit yang berada di wilayah Indonesia dan KDT
online yang telah dilanggan (e-Resources). E- (Katalog Dalam Terbitan). Proses pendaftaran
Resources Perpustakaan Nasional terdiri dari 10 penerbit, permintaan ISBN dan KDT telah dibuat
database e-Journal sebanyak 605.078 judul terdiri lebih mudah dengan layanan satu pintu. Sekali
dari jurnal nasional dan internasional. Hingga bulan informasi judul terbitan diserahkan, akan menjadi
April 2019 pengunjung e-Resources sebanyak bagian dari database bibliografi dan akan muncul
3.149.747 kunjungan. di terbitan Katalog Dalam Terbitan di Perpustakaan
Nasional, yang memungkinkan perpustakaan
Keempat, Layanan International Standard Book
maupun toko buku yang mencari terbitan untuk
Number (ISBN) Online. ISBN diberikan oleh Badan
dibeli mengetahui informasi terbitan terbaru.
Internasional ISBN yang berkedudukan di London.
Perpustakaan Nasional merupakan Badan Nasional 1.3 Potensi dan Permasalahan
ISBN yang berhak memberikan ISBN kepada 1.3.1 Potensi
penerbit yang berada di wilayah Indonesia dan KDT
(Katalog Dalam Terbitan). Proses pendaftaran Masyarakat berpengetahuan atau masyarakat
penerbit, permintaan ISBN dan KDT telah dibuat literat menjadi fondasi sosial yang sangat kokoh
lebih mudah dengan layanan satu pintu. Sekali untuk mendorong proses transformasi masyarakat
informasi judul terbitan diserahkan, akan menjadi menuju kehidupan yang sejahtera serta
bagian dari database bibliografi dan akan muncul mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki
di terbitan Katalog Dalam Terbitan di Perpustakaan watak kosmopolitanisme dan berkarakter dalam
Nasional, yang memungkinkan perpustakaan budaya. Bonus demografi Indonesia dan
maupun toko buku yang mencari terbitan untuk peningkatan jumlah penetrasi internet di Indonesia
dibeli mengetahui informasi terbitan terbaru. yang melonjak sampai dengan 52% penduduk
Indonesia, menjadi permasalahan sendiri yang
Ketiga, Layanan e-Resources. Adalah sumber perlu dihadapi oleh Indonesia. Penguatan akses
bahan perpustakaan digital online (e-Resources) informasi melalui pengembangan perpustakaan
seperti jurnal, e-Book, dan karya-karya referensi saat ini masih terkendala kepada jumlah terbitan
online lainnya. Setiap anggota Perpustakaan yang terbit di Indonesia yang saat ini masih
Nasional dan telah memiliki nomor anggota yang terbilang kecil. Selain itu aksesibilitas masyarakat
sah, berhak memanfaatkan layanan koleksi digital terhadap perpustakaan masih terkendala oleh
online yang telah dilanggan (e-Resources). E- faktor sebaran jumlah perpustakaan yang tidak
Resources Perpustakaan Nasional terdiri dari 10 merata serta faktor geografis.
database e-Journal sebanyak 605.078 judul terdiri
dari jurnal nasional dan internasional. Hingga bulan Terbatasnya sarana prasarana perpustakaan agar
April 2019 pengunjung e-Resources sebanyak dapat menjalankan fungsinya dan memberikan
3.149.747 kunjungan. layanan kepada masyarakat pengguna dengan
8 PENDAHULUAN
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
baik dan berkualitas perlu didukung adanya sarana peningkatan budaya literasi masyarakat.
prasarana yang memadai pula. Hal yang menjadi
Teknologi informasi dan komunikasi mempunyai
permasalahan adalah sumber daya manusia.
pengaruh amat besar terhadap segala aspek
Sumber daya manusia harus menjadi perhatian
kehidupan saat ini. Pesatnya kemajuan teknologi
khusus bagi pengembangan perpustakaan di
informasi membuka kesempatan baru bagi
Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan, mengamanatkan bahwa perpustakaan untuk mengembangkan koleksi dari
fo r m a t ko nve n s i o n a l ke fo r m a t d i g i t a l ,
untuk dapat menjalankan fungsinya perpustakaan
mengembangkan layanan onsite ke layanan online,
harus dikelola oleh tenaga perpustakaan yang
a t a u s e c a r a ko m p l e k s i t a s p e n g e l o l a a n
sesuai dengan Standar Nasional Tenaga
perpustakaan dari perpustakaan konvensional ke
Perpustakaan yang mencakup kualifikasi
perpustakan digital. Hal ini selaras dengan amanat
pendidikan, kompetensi dan sertifikasi. Kondisi
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
sumber daya manusia secara kualitas (kualifikasi
Perpustakaan Pasal 14 ayat (3) bahwa setiap
pendidikan perpustakaan) masih rendah, dimana
perpustakaan mengembangkan layanan
dari jumlah yang ada yang memiliki kualifikasi
perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi
pendidikan perpustakaan masih sangat terbatas,
informasi dan komunikasi.
dan bahkan ada kecenderungan tenaga
perpustakaan yang ada kebanyakan tenaga mutasi
Implementasi Society 5.0 di sejumlah negara maju
yang tidak memiliki kompetensi dibidangnya.
yang mengutamakan peran masyarakat cerdas
S e h i n g g a d e n g a n ko n d i s i s e m a c a m i n i
dengan inovasi di bidang teknologi sebagai ujung
mengakibatkan kualitas layanan perpustakaan
tombaknya. Isu Society 5.0 berpengaruh sangat
tidak bisa dilaksanakan secara optimal.
besar terhadap layanan publik dimana masyarakat
lebih banyak menuntut kemudahan dan
Menurut UNDP dalam Education for All Global
transparansi dalam pelayanan publik. Salah satu
Monitoring Report (2006:144) menjelaskan adanya
hubungan yang kuat antara pertumbuhan layanan publik yang banyak mengalami perubahan
adalah perpustakaan. Konsep smart library akan
ekonomi dengan pembangunan manusia melalui
sangat populer, segala benda teknologi yang ada di
literasi. Korelasi kuat antara gross domestic product
dalam perpustakaan akan terintegrasikan dengan
per kapita dengan indikator pembangunan, seperti
teknologi. Mulai dari data keanggotaan, hingga
angka harapan hidup, kematian bayi, hak politik
data koleksi yang akan bekerja secara pintar. Salah
dan sipil, serta beberapa indikator kualitas
satunya dengan menggunakan big data analytics
lingkungan, terutama literasi orang dewasa, yang
dan kecerdasan buatan. Konsep smart library akan
diartikan dalam indeks pembangunan manusia.
banyak diadopsi saat ini. Peran manusia pun di
Perpustakaan berfungsi sebagai wahana bidang perpustakaan semakin minim dan
pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan tergantikan dengan teknologi. Pada masa depan
rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan koleksi digital akan lebih banyak dibanding koleksi
keberdayaan bangsa harus hadir sebagai sistem tercetak, kecerdasan buatan akan menggantikan
sosial yang inklusif di masyarakat yang dapat peran dalam layanan.
terjangkau secara terbuka, mudah, dan murah
Perpustakaan sangat berpotensi besar untuk
dengan basis teknologi informasi untuk
PENDAHULUAN 9
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
berintegrasi dengan isu society 5.0. Perpustakaan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012
Nasional sebagai lembaga pemerintah yang tentang Perubahan atas Keputusan Kepala
melaksanakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001
2007 tentang Perpustakaan dan Undang-Undang tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Nasional kepada Kementerian Pendayagunaan
Cetak Dan Karya Rekam sadar betul mengenai Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sejumlah
potensi besar yang bisa dimanfaatkan sebagai potensi yang bisa diadopsi pada struktur organisasi
inovasi dalam menyambut isu society 5.0. perpustakaan yang baru akan ditampung melalui
fungsi perpustakaan sebagai berikut:
Tahun 2030 Indonesia diprediksi akan mengalami
masa bonus demografi. Jumlah penduduk usia 1. Fungsi penelitian. Perpustakaan sebagai pusat
produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar informasi mampu menjalankan sebagai fungsi
dibanding penduduk usia tidak produktif (berusia penelitian dengan memberikan sejumlah
di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada informasi atau data yang valid dengan cepat dan
periode tersebut, penduduk usia produktif tepat. Perpustakaan sebagai fungsi penelitian
diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah saat ini harus diperkuat kualitas konten
penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. informasi perpustakaan yang dapat dilihat jika
pemustaka puas dengan pelayanan yang
Bonus demografi merupakan kesempatan emas
diberikan oleh perpustakaan, maka sudah tentu
bagi Indonesia dalam peningkatan sumber daya
pelayanan perpustakaan akan dianggap
manusia (SDM) dan salah satu cara pendukung
berkualitas. Fungsi ini akan banyak dijalankan
agar Indonesia menjadi negara maju. Indonesia di
oleh Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan
masa depan diprediksi akan berada di kekuatan
Pengelolaan Naskah Nusantara, Pusat Data dan
ekonomi nomor empat secara global. Negara-
Informasi, Pusat Analisis Perpustakaan dan
negara Eropa di dunia akan terlewati oleh Indonesia
Pengembangan Budaya Baca. Ketiga pusat ini
pada tahun 2030. Bonus demografi yang dimiliki
akan mampu meningkatkan kualitas layanan
Indonesia maka pada tahun 2030 diperkirakan
melalui implementasi teknologi informasi
bakal membawa Indonesia ke posisi puncaknya.
dengan mengandalkan hal sebagai berikut :
Untuk mempersiapkan masa puncak kemajuan
ekonomi digital di Tanah Air, Indonesia perlu · Digital Research Production. Digital
mempersiapkan diri dengan memberikan layanan Research Production merupakan sebuah
perpustakaan berbasis cloud computing, big data konsep mengenai bagaimana pepustakaan
analytics, artificial intelligence, dan digital menciptakan sebuah kanal penelitian terkait
business. penelitian-penelitian perpustakaan digital
dengan hasil akhir sebuah jaringan antar
Menindaklanjuti fenomena tersebut Perpustakaan
perpustakaan dapat direalisasi sebagai sebuah
Nasional mengajukan re-organisasi untuk
sistem yang menyediakan layanan-layanan
mengubah Keputusan Kepala Perpustakaan
untuk memberikan kemudahan bagi para
Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi
pemustaka. Dalam hal ini, perlu dibangun sistem
d a n Ta t a Ke r j a P e r p u s t a k a a n N a s i o n a l
yang menjadikan seorang pemustaka yang
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
membutuhkan sumber informasi dapat
10 PENDAHULUAN
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
langsung menghubungi perpustakaan terdekat perpustakaan, bagaimana penggunaan koleksi
untuk bisa memperoleh sumber informasi yang perpustakaan serta akan mampu melihat
dibutuhkan. Meskipun sumber informasinya b a g a i m a n a p e r k e m b a n g a n n y a , j i k a
tidak ada di perpustakaan terdekat, namun perpustakaan mampu mengimplementasikan
perpustakaan terdekat memiliki jaringan big data analytics.
dengan perpustakaan di tempat lain yang dapat
mengirimkan ke perpustakaan tersebut. 2. Fungsi Deposit. Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak
· Repositori Institusi Nasional. Dalam rangka Dan Karya Rekam merupakan dasar hukum
meningkatkan pemanfaatan sumber informasi b a g i P e r p u s t a k a a n N a s i o n a l d a l a m
yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional, maka menjalankan fungsinya sebagai pusat deposit
program sosialisasi atau pengenalan koleksi nasional. Sesuai dengan reorganisasi
perpustakaan perlu dikembangkan dengan perpustakaan yang baru, fungsi ini akan
lebih baik lagi, terutama dengan mengarah dijalankan oleh Direktorat Deposit dan
pada target pasar, yaitu pemustaka, selain Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan
pengenalan perpustakaan melalui pustakawan. Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan
Persoalan yang sering terjadi adalah sosialisasi Perpustakaan.
dari Perpustakaan Nasional ke pustakawan bisa
tidak menghasilkan follow up bila pustakawan · Digital Publishing Market. Konsepsi terkait
pasar terbitan digital merupakan implementasi
yang mengikuti sosialisasi tidak melanjutkan
dari konsep penerbitan analog (biasa) ke dalam
dengan sosialisasi lanjutan ke pemustaka.
ranah konsepsi digital dimana penerbitan digital
Mekanisme ini perlu dibangun agar sosialisasi
berkaitan dengan penyediaan konten di
dapat mengenai sasaran bukan terhenti di satu
berbagai platform melalui perangkat elektronik
titik yang bukan tujuan.
terkomputerisasi. Teknologi digital terdiri dari
· Big Data Analytics. Secara garis besar berbagai platform untuk konten video, audio,
definisi Big Data merupakan kumpulan data dan teks, termasuk situs web, blog, dan situs
sangat besar yang dapat dianalisis secara jejaring sosial ke dalam penerbitan analog.
komputasional untuk mengungkapkan pola, Konsep ini adalah bagaimana mempertemukan
tren, dan asosiasi, terutama yang berkaitan penerbit, penulis serta pembaca kedalam suatu
dengan perilaku dan interaksi manusia. Interaksi tempat yang sama. Perpustakaan Nasional RI
i n i m e m b u a t s e b u a h p o l a s e h i n g g a mempunyai peran yang sangat penting dalam
penggunaan data yang besar tersebut mampu hal ini. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018
menunjukan kecenderungan seseorang tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya
merujuk pada penggunaan analisis prediktif, Rekam menyatakan bahwa Perpustakaan
analisis perilaku pengguna, atau metode analisis Nasional mempunyai potensi yang sangat besar
d a t a l a n j u t a n t e r t e n t u l a i n n y a y a n g untuk mempertemukan semua pemangku
mengekstraksi nilai dari data. Implementasi big kepentingan terkait industri penerbitan di
data analytics akan mengubah penggunaan Indonesia.
perpustakaan menjadi lebih efisien karena akan
m e l i h a t b a g a i m a n a k e c e n d e r u n g a n · e - D e p o s i t . Pe rp u s t a ka a n N a s i o n a l
PENDAHULUAN 11
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
merupakan perpustakaan yang bertanggung kelestariaannya sehingga dapat digunakan
jawab atas akuisisi dan pelestarian kopi semua lebih lama. Terdapat sejumlah potensi yang bisa
terbitan yang signifikan, yang diterbitkan di dilakukan Pusat Preservasi dan Alih Media
sebuah negara dan berfungsi sebagai Bahan Perpustakaan di era TIK saat ini, yaitu:
perpustakaan “deposit”, baik berdasarkan
· Pelestarian naskah kuno dan ephemera.
undang-undang maupun kesepakatan lain,
d e n g a n t i d a k m e m a n d a n g n a m a Kegiatan pelestarian (preservasi) bahan
perpustakaan adalah hal yang memiliki tingkat
perpustakaan. Perpustakaan Nasional juga
urgensi tinggi dari sebuah perpustakaan. Hal
umumnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
tersebut dikarenakan objeknya adalah koleksi
menyusun bibliografi nasional; menyimpan dan
dan akses pada perpustakaan. Seiring dengan
memutakhirkan koleksi asing yang bernilai
perkembangan teknologi, ledakan informasi
tinggi dan representatif termasuk buku
dan cara pengelolaan yang lebih efisien,
mengenai negara yang bersangkutan;
preservasi mengalami transformasi tidak hanya
bertindak sebagai pusat bibliografi nasional;
menerapkan prinsip-prinsip dasar tentang
menyusun katalog induk; menerbitkan
memperpanjang umur, menentukan pilihan,
bibliografi nasional retrospektif. Perpustakaan
kualitas, integritas dan akses melainkan lebih
yang menyebut dirinya sebagai perpustakaan
lanjut guna memenuhi kebutuhan pemakai dan
“nasional” namun fungsinya tidak sesuai
memberi peran sosial kepada masyarakat.
dengan definisi di atas tidak dapat dimasukkan
Perpustakaan Nasional dalam melestarikan
ke kategori “perpustakan nasional”. Sementara
warisan budaya bangsa dalam bentuk analog
konsep e-Deposit merupakan karya elektronik
maupun nilai informasinya terhitung paling
atau bahan perpustakaan elektronik (electronic
besar hasilnya dibandingkan lembaga
library material) yang tersedia secara online dan
pelestarian yang lain di Indonesia, namun masih
offline. Karya elektronik online adalah karya
terhitung kecil jumlahnya. Hal ini dikarenakan
dikomunikasikan di (atau melalui) internet.
berdasarkan hasil kajian terhadap resiko
Karya elektronik yang dipublikasi online
kerusakan koleksi layanan dan deposit
mencakup e-Books, e-Journal, dan website.
m e n u n j u k k a n b a h w a t e r j a d i
Sedangkan karya elektronik offline adalah karya
ketidakseimbangan antara hasil preservasi
yang disebarkan melalui media fisik dan
dengan beban koleksi yang membutuhkan
disampaikan kepada masyarakat. Ada beberapa
penanganan preservasi.
karakteristik karya elektronik offline, seperti
materi/publikasi yang nyata, tersedia pada Preservasi bahan pustaka telah melebar dari
operator data fisik seperti disket dan CD-ROM,
sekedar koleksi cetak, ke koleksi lainnya, bahkan
dan karya yang diidentifikasi sebagai publikasi
sampai mumi pun juga menjadi bagian dari
elektronik dikemas (packaged electronic
preservasi perpustakaan. Peningkatan fasilitas
publications).
preservasi dan peningkatan kualitas tenaga
perpustakaan yang mampu mengelola
3. Fungsi Preservasi. Fungsi preservasi koleksi
preservasi koleksi perpustakaan sangat
sebagai upaya pelestarian dan pengawetan
dibutuhkan saat ini dan di masa mendatang.
bahan pustaka adalah fungsi melindungi, untuk
Tidak saja karena koleksi tersebut sangat
melindungi bahan pustaka supaya terjaga
12 PENDAHULUAN
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
berharga, tetapi juga karena warisan budaya mana bentuk sekunder digital hanya ada untuk
perlu dilestarikan sehingga mereka bisa tetap meningkatkan akses yang mungkin standar.
dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya. Informasi digital tidak tergantung dari media
Kegiatan preservasi juga melibatkan sebuah yang merekamnya dan dapat disimpan dengan
kegiatan diseminasi informasi. Koleksi yang redudansi tertentu yang memungkinkan
dipreservasi seringkali tidak terlihat atau rekonstruksi penuh dan tepat bahkan ketika
memang tidak di-display, sehingga hal ini tidak media telah sebagian rusak. Ada beberapa
memberikan peluang kepada pemustaka untuk keuntungan dengan format digital, antara lain: i)
mengenali karya-karya anak bangsa. Itulah membuat sumber daya lebih mudah diakses
sebabnya, diseminasi informasi dan karya secara online untuk penelitian jarak jauh; ii)
lainnya perlu dilakukan sehingga dapat akses yang lebih baik dan kemudahan
meningkatkan kesadaran akan warisan budaya penggunaan untuk komunitas dan sekitarnya;
bangsa. Diseminasi dapat dilakukan baik iii) memberikan akses lebih mudah ke informasi;
menggunakan media secara fisik, maupun dan (iv) memperluas akses ke sumber daya yang
melalui dunia digital. menunjukkan keberadaan rentan dan ke sumber daya yang sulit diakses.
koleksi langka dan koleksi lain yang didiseminasi
4. Fungsi Layanan. Fungsi layanan perpustakaan
secara fisik akan menarik perhatian banyak
adalah fungsi utama dari sebuah perpustakaan.
orang karena koleksi tersebut secara langsung
Fungsi layanan perpustakaan mencakup
dapat dilihat. Namun demikian, karena semakin
memberikan layanan informasi bagi anggota
banyak orang tinggal dan berkunjung di dunia
masyarakat yang memerlukan informasi.
maya, maka koleksi informasi tersebut juga
Informasi yang diminta dapat berupa informasi
perlu dipromosikan melalui media sosial.
mengenai tugas sehari-hari, pelajaran maupun
· Digitalisasi. Teknologi digital membuat informasi lainnya. Selain itu perpustakaan juga
kemudahan dalam pengorganisasian sumber- wajib melayani pemustaka sebagai sarana
sumber informasi dan pengetahuan. Koleksi pendidikan nonformal dan informal, artinya
ephemeral merupakan koleksi yang hanya perpustakaan merupakan tempat belajar diluar
berlaku sementara sehingga aksesibilitasnya bangku sekolah maupun juga tempat belajar
terbatas dalam periode tertentu. Perpustakaan dalam lingkungan pendidikan sekolah. Dalam
Nasional sebagai pengemban amanat Undang- hal ini, yang berkaitan dengan pendidikan
Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah nonformal ialah perpustakaan umum,
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam perlu sedangkan yang berkaitan dengan pendidikan
mengadosi digitalisasi dengan sebagai sasaran informal ialah perpustakaan sekolah dan
utamanya adalah koleksi ephemeral. Ketika perpustakaan perguruan tinggi. Untuk itu fungsi
materi asli yang terancam punah didigitalkan, layanan di perpustakaan akan dijalankan bukan
formulir yang dikonversi memperoleh status hanya oleh Pusat Jasa Informasi Perpustakaan
master pelestarian yang dalam kasus ekstrim, dan Pengelolaan Naskah Nusantara, namun
harus berfungsi sebagai pengganti untuk juga oleh unit lain seper ti Direktorat
dokumen asli yang hilang. Dalam hal ini, tentu Standardisasi dan Akreditasi, Pusat Data dan
saja, kualitas reproduksi harus lebih tinggi Informasi, Pusat Pendidikan dan Pelatihan,
daripada yang diperlukan dalam kasus-kasus di Pusat Pembinaan Pustakawan serta Pusat
PENDAHULUAN 13
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
Analisis Perpustakaan dan Pengembangan · Layanan data penelitian. Manajemen data
Budaya Baca. Sejumlah kegiatan yang bisa penelitian menjadi isu yang hangat saat ini. Isu
dilakukan adalah sebagai berikut: ini berkaitan erat dengan implementasi
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018
· Digital curation. Perkembangan terbaru
tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya
dalam sumber-sumber informasi adalah
Rekam, adalah:
adanya media digital sebagai media
penyimpanan. Di sisi lain, perpustakaan Ÿ Research Data. Perpustakaan Nasional
memiliki dua macam sumber informasi digital, perlu membangun koleksi data baik dalam
yaitu pertama, born-digital, dimana sumber bidang perpustakaan, maupun nantinya
informasi memang lahir dalam bentuk digital, juga dalam berbagai bidang dan disiplin
sehingga dibutuhkan model-model kurasi ilmu yang terus berkembang dengan pesat.
yang langsung digital. Kedua, koleksi dalam Data hasil penelitian memiliki peran yang
bentuk cetak (printed) dapat dialihmediakan penting juga sebagai dasar pengembangan
menjadi digital atau (digital surrogates). keilmuan maupun pengetahuan.
Namun perlu diperhatikan bahwa baik born
digital maupun digital surrogate juga perlu Ÿ Laporan Penelitian. Hal pertama yang
mungkin dapat dilakukan dalam research
dipreservasi agar sumber-sumber informasi
reports adalah mengadakan kerjasama
tersebut terus dapat dimanfaatkan dalam
dengan semua program studi bidang
waktu yang panjang.
perpustakaan dan informasi di seluruh
· Digital resources production. Hal baru dalam Indonesia, khususnya Strata 2 dan 3. Hal ini
dunia perpustakaan adalah perpustakaan dapat dilakukan dengan meminta naskah
sebagai tempat memproduksi informasi tesis dalam bidang perpustakaan lengkap
dalam bentuk digital. Dengan semakin dengan datanya dapat disimpan di
canggihnya teknologi informasi, maka Perpustakaan Nasional dan kemudian
produksi informasi menjadi meningkat secara naskah tersebut dapat dilayankan kepada
eksponensial. Hal ini terjadi di dalam berbagai pemustaka yang sedang menulis tesis atau
sektor. Perpustakaan juga dapat ikut ambil pun disertasi, bahkan juga masyarakat
bagian untuk menghasilkan produksi umum dapat mengakses karya-karya
informasi dan pengetahuan, dengan dalam bidang perpustakaan dan informasi
menyediakan fasilitas information production dari seluruh program studi yang ada di
house. Unit information production ini akan Indonesia.
menambah informasi, pengetahuan, budaya
dan seni hasil dari produksi di perpustakaan Ÿ Analisis Data Hasil Penelitian. Perpustakaan
Nasional perlu mengembangkan analisis
dengan membangun produksi informasi,
hasil-hasil penelitian baik dalam bentuk
yang pada dasarnya perpustakaan telah turut
tertulis maupun dalam bentuk diskusi dan
ambil bagian dalam melestarikan sumber-
presentasi. Analisis hasil penelitian ini dapat
sumber informasi dan budaya bangsa
memacu para pustakawan untuk melakukan
Indonesia.
penelitian juga, atau pun memanfaatkan
14 PENDAHULUAN
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
hasil penelitian tersebut sebagai bahan awal y a n g t i d a k t e r l a l u m a h a l k a r e n a
untuk penelitian yang akan mereka lakukan. diselenggarakan di negaranya sendiri. Di sisi
lain dengan menyelenggarakan events
5. Fungsi Jejaring. Pengembangan jejaring
internasional di Indonesia, maka Indonesia
internasional melalui Memorandum of
akan banyak mendapatkan perhatian dari
Understanding (MoU) sebagai bentuk
pihak internasional.
perjanjian untuk melaksanakan berbagai
kegiatan secara bersama. MoU direalisasi antara · Standard of World-class Libraries. Perlunya
Perpustakaan Nasional dan perpustakaan- melihat perkembangan baru dalam dunia
p e r p u s t a k a a n ya n g te l a h m e l a k u k a n perpustakaan dan menyetarakan standar
penandatanganan kesepakatan kerjasama. perpustakaan, khususnya Perpustakaan
Fungsi Ini akan lebih banyak dijalankan oleh Nasional, sehingga memiliki kualitas yang
Sekretariat Utama melalui Biro Hukum, bertaraf internasional. Perpustakaan dalam
Organisasi, Kerja Sama dan Hubungan jaringan (networked libraries) merupakan
Masyarakat, Pusat Data dan Informasi, serta salah satu standar yang penting dalam
Pusat Jasa Informasi Perpustakaan dan world-class. Merealisasi Indonesia OneSearch
Pengelolaan Naskah Nusantara melalui: ( I O S ) s e b a g a i b a s i s d a r i j a r i n g a n
perpustakaan di Indonesia akan menjadikan
· International partnership. Kerja sama
masyarakat Indonesia memiliki akses
internasional perlu dikembangkan dengan
terhadap perpustakaan. Hal ini dapat dimulai
berbagai kegiatan yang mendorong adanya
dengan membangun jaringan perpustakaan
kolaborasi antar perpustakaan nasional. Hal
se-Jabodetabek dan dimulai dengan pinjam
ini akan menguatkan posisi Perpustakan
antar perpustakaan, bukan pinjam
N a s i o n a l d i m a t a d u n i a s e h i n g g a
dimanapun, kembalikan dimanapun seperti
P e r p u s t a k a a n N a s i o n a l d a p a t
yang sudah dilakukan oleh Singapura. Di sisi
mengembangkan berbagai kegiatan kerja
lain, kita perlu menjadikan Perpustakaan
sama untuk memberikan manfaat bagi
Nasional sebagai landmark di Jakarta,
masyarakat Indonesia, khususnya mereka
bukannya Monumen Nasional yang menjadi
y a n g b e r g e r a k d a l a m b i d a n g
background dari setiap foto yang diambil dari
kepustakawanan.
Perpustakaan Nasional.
· International events. Penyelenggaraan
6. Fungsi Pembinaan. Seiring dengan amanat
kegiatan internasional di wilayah Indonesia Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
baik diselenggarakan oleh Perpustakaan
Perpustakaan, Perpustakaan Nasional
Nasional maupun oleh asosiasi internasional
m e m p u n y a i t u g a s u n t u k m e l a k u k a n
p e r p u s t a k a a n s e p e r t i I F L A , a k a n
pembinaan perpustakaan seluruh jenis
memberikan penguatan yang sangat berarti
perpustakaan di Indonesia. Perpustakaan
bagi para pustakawan Indonesia. Dengan
Nasional mempunyai kewajiban untuk
kegiatan seperti itu, pustakawan Indonesia
melakukan pembinaan dengan melakukan
akan dapat mengikuti kegiatan-kegiatan
pengembangan perpustakaan. Bradley (2002)
bertaraf internasional, tetapi dengan biaya
mengusulkan skema baru perpustakaan
PENDAHULUAN 15
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
nasional untuk abad ke-21, yang mendefinisikan perpustakaan yang belum terakreditasi saat
peran daripada fungsi, karena mereka ini masih sekitar 99% sehingga masih banyak
memposisikan ulang dan menegaskan kembali perpustakaan yang belum sesuai standar
pentingnya mereka untuk era digital melalui nasional. Standar nasional perpustakaan saat
d u k u n g a n u n t u k p e n g e m b a n g a n ini mencakup inf rastruktur bangunan,
perpustakaan guna mendukung ekonomi serta teknologi informasi serta sumber daya
sebagai tempat untuk pendidikan dan manusia.
p e m b e l a j a r a n s e u m u r h i d u p s e r t a
p e n g e m b a n g a n m a s y a r a k a t . U n t u k · Transformasi Layanan Berbasis Inklusi
Sosial (SDGs). Fungsi perpustakaan adalah
mewujudkan hal tersebut Perpustakaan
sebagai wahana pendidikan, penelitian,
Nasional melalui Pusat Pengembangan
pelestarian, informasi dan rekreasi untuk
Perpustakaan Umum dan Khusus, Pusat
meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan
P e n g e m b a n g a n P e r p u s t a k a a n
bangsa, dan diselenggarakan berdasarkan
Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi,
asas pembelajaran sepanjang hayat (life long
Direktorat Standardisasi dan Akreditasi, Pusat
learning), demokratis, berkeadilan,
Pembinaan Pustakawan, dan Pusat Pendidikan
keprofesionalan, keterbukaan, keterukuran
dan Pelatihan mempunyai potensi besar untuk
dan kemitraan. Selaras dengan amanah
membina perpustakaan di Indonesia, melalui:
UNESCO SDGs 2015 tentang Tujuan
· Pengembangan Perpustakaan Berstandar Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable
Nasional. Saat ini jumlah perpustakaan di Development Goals) menyebutkan sebagai
Indonesia 164.610 perpustakaan baru hanya berikut:
1% yang terakreditasi, sementara itu jumlah
Gambar 1.3.1.1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
16 PENDAHULUAN
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan meliputi di Indonesia sangat jauh sehingga perlu
17 butir berikut: 1) pengentasan kemiskinan; 2) pengembangan dari segi kualitas dan kuantitas
tidak adanya kelaparan; 3) kesehatan dan
kesejahteraan yang baik; 4) pendidikan
berkualitas; 5) kesetaraan gender; 6) air bersih 1.3.2 Permasalahan
dan sanitasi; 7) energi bersih dan terjangkau; 8)
pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; 9) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
industri, inovasi dan inf rastruktur; 10) Tahun 1945 menjelaskan bahwa tujuan Negara
mengurangi kesenjangan; 11) kota dan Kesatuan Republik Indonesia terdiri atas: (i)
komunitas berkelanjutan; 12) konsumsi dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
produksi yang dapat dipertanggungjawabkan; tumpah darah Indonesia; (ii) memajukan
13) mengenai perubahan iklim; 14) pemeliharaan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan
sumber daya laut; 15) pemeliharaan sumber kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan
daya darat; 16) kedamaian, keadilan dan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
lembaga yang efektif institusi yang kuat; 17) perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya
kerja sama global untuk mencapai tujuan. mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui
Program SDG's yang diamanahkan PBB sangat pembangunan nasional sebagaimana dituangkan
sesuai dengan transformasi perpustakaan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
berbasis inklusi sosial. Perpustakaan berbasis tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
inklusi sosial adalah sebuah program dimana Nasional, sebagai upaya yang dilaksanakan oleh
perpustakaan bisa digunakan oleh siapa saja semua komponen bangsa dalam rangka mencapai
tanpa mengenal gender, agama, suku, ras. tujuan bernegara.
Pro g ra m i n i m e n g e m ba n g ka n f u n g s i Sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam
perpustakaan menjadi ranah publik sebagai pengembangan perpustakaan di Indonesia adalah
ruang untuk berbagi pengalaman, belajar terkait rendahnya literasi bangsa Indonesia. adalah
kontekstual dan berlatih keterampilan hidup. sebagai berikut:
Untuk mendukung program transformasi
perpustakaan, kinerja layanan perpustakaan a. Tingkat Ketercukupan Koleksi
harus meningkat dengan meningkatkan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
kecukupan dan ketersediaan sumber daya
2007 tentang Perpustakaan dalam Pasal 3
perpustakaan dan layanan. Penyediaan sarana
menyatakan bahwa Perpustakaan Nasional
aksesibiitas dengan menyediakan infrastuktur
memiliki fungsi sebagai perpustakaan pembina,
i n t e r n e t /d i g i t a l , k e c e p a t a n l a y a n a n
perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit,
perpustakaan juga harus dilakukan sehingga
perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian
pemanfaatan koleksi bisa terlihat dan
dan pusat jejaring perpustakaan. Terkait dengan
kunjungan pemustaka perkapita.
k e p e n t i n g a n p e n g e m b a n g a n k o l e k s i
· Pengembangan SDM Perpustakaan. perpustakaan, pasal tersebut menegaskan
Perbandingan antara jumlah perpustakaan dan kepentingan pengembangan koleksi bahan
jumlah pustakawan dan tenaga perpustakaan perpustakaan lingkup nasional, deposit karya cetak
PENDAHULUAN 17
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
dan karya rekam, pelestarian dan penelitian bahan tradisional atau daerah. Naskah nusantara
perpustakaan, termasuk naskah nusantara sebagai t e r m a s u k d a l a m b e n d a c a g a r b u d a y a .
warisan dokumenter bangsa. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya,
Salah satu peran Perpustakaan Nasional yang amat
naskah masuk dalam lingkup aspek Pelindungan
penting dalam mengembangkan koleksi nasional
(Pasal 56 s.d. Pasal 77), aspek Pengembangan (Pasal
dan melestarikan hasil budaya bangsa adalah
78 s.d. Pasal 84), aspek Pemanfaatan (Pasal 85 s.d.
kegiatan pengelolaan deposit terbitan nasional
94), serta aspek Pengawasan dan Penyidikan (Pasal
dalam rangka menghimpun, menyimpan,
99 dan Pasal 100).
melestarikan, dan mendayagunakan koleksi
nasional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Sensus juga menganalisa ketercukupan koleksi
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya perpustakaan umum daerah di Indonesia.
Cetak dan Karya Rekam. Undang-Undang tersebut Berdasarkan IFLA/UNESCO, jumlah koleksi
mengatur mengenai kewajiban serah simpan karya dikatakan mencukupi apabila setiap 1 (satu) orang
cetak dan karya rekam terhadap penerbit, penduduk membaca 2 (dua) koleksi. Sehingga
pengusaha rekaman, warga negara Indonesia yang dihitung rasio ketercukupan koleksi perpustakaan
hasil karyanya diterbitkan/direkam di luar negeri, berdasarkan IFLA/UNESCO dengan rumusan
orang atau badan usaha yang memasukkan karya jumlah koleksi dibagi 2 (dua) kali jumlah penduduk.
cetak dan/atau karya rekam mengenai Indonesia Jumlah koleksi secara nasional tercatat sebanyak
untuk menyerahkan hasil karya cetak atau karya 16.077.296 koleksi sehingga rasio ketercukupan
rekamnya kepada Perpustakaan Nasional dan/atau koleksi perpustakaan sebesar 0,06213, maka dapat
Perpustakaan Daerah, atau Badan yang ditetapkan dikatakan bahwa berdasarkan ketentuan
oleh pemerintah untuk dikelola sesuai dengan IFLA/UNESCO rasio ketercukupan jumlah koleksi
peraturan perundang-undangan. perpustakaan kurang mencukupi. Berdasarkan
provinsinya, rasio ketercukupan jumlah koleksi
Tanggung jawab Perpustakaan Nasional dalam
perpustakaan berdasarkan IFLA/UNESCO yang
m e n g e m b a n g k a n ko l e k s i n a s i o n a l d a n
tertinggi, yaitu terdapat pada Provinsi Kalimantan
melestarikan hasil budaya bangsa, salah satu jenis
Selatan. Sedangkan yang terendah, yaitu terdapat
bahan perpustakaan ialah naskah nusantara.
pada Provinsi Papua Barat. Tingkat ketercukupan
Naskah nusantara adalah warisan dokumenter
koleksi dan jumlah koleksi yang dimiliki dirinci
bangsa yang bersifat unik, karena ditulis tangan
berdasarkan 10 kelas subjek koleksi ditunjukan
dengan menggunakan media, aksara dan bahasa
dalam infografis berikut:.
18 PENDAHULUAN
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
Gambar 1.3.2.1 Infografis Tingkat Ketercukupan Koleksi dan Jumlah Koleksi Yang Dimiliki
Selanjutnya terkait dengan pemanfaatan koleksi diketahui bahwa persentase jumlah koleksi buku yang
dipinjam secara nasional sebesar 32,05%. Tiga subjek koleksi tertinggi yang banyak dipinjam adalah: Sastra,
Ilmu Pengetahuan Sosial, dan Teknologi. Sedangkan apabila dilihat berdasarkan provinsi, persentase jumlah
koleksi buku yang dipinjam tertinggi yaitu pada Provinsi Kalimantan Barat (89,1%) sedangkan provinsi
dengan persentase jumlah koleksi yang dipinjam paling sedikit yaitu pada Provinsi Maluku Utara (3,4%).
Gambar 1.3.2.2. Infografis Persentase Buku/Koleksi Yang Dipinjam
PENDAHULUAN 19
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
Sensus juga menganalisa ketercukupan koleksi ketercukupan jumlah koleksi perpustakaan
perpustakaan umum daerah di Indonesia. berdasarkan IFLA/UNESCO kurang mencukupi.
Berdasarkan IFLA/UNESCO, jumlah koleksi Berdasarkan provinsinya, rasio ketercukupan
dikatakan mencukupi apabila setiap 1 orang jumlah koleksi perpustakaan berdasarkan
penduduk membaca 2 koleksi. Sehingga dihitung IFLA/UNESCO yang tertinggi, yaitu terdapat pada
rasio ketercukupan koleksi perpustakaan Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi
berdasarkan IFLA/UNESCO dengan rumusan Tenggara, dan Provinsi Kepulauan Bangka
jumlah koleksi dibagi 2 (dua) kali jumlah penduduk. Belitung. Sedangkan yang terendah, yaitu terdapat
Secara nasional, rasio ketercukupan koleksi pada Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi
perpustakaan berdasarkan IFLA/UNESCO sebesar Jawa Barat, dan Provinsi Papua Barat.
0,06213, sehingga dapat dikatakan bahwa rasio
Grafik 1.3.2.1 Rasio Ketercukupan Jumlah Koleksi Perpustakaan Berdasarkan Kategori
dari IFLA/Unesco pada 34 Provinsi Di Indonesia Dan Secara Nasional
Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa sebanyak 100% wilayah di Indonesia kurang memenuhi
ketercukupan jumlah koleksi menurut kriteria penilaian dari IFLA/UNESCO.
20 PENDAHULUAN
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
Grafik 1.3.2.2. Persentase Jumlah Koleksi Buku yang Dipinjam terhadap Keseluruhan
Koleksi Buku pada 34 Provinsi di Indonesia dan Secara Nasional
Selanjutnya terkait dengan pemanfaatan koleksi sedikit, yaitu pada Provinsi Maluku Utara (3,4%),
diketahui bahwa persentase jumlah koleksi buku Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tenggara
yang dipinjam secara nasional sebesar 32,05%. masing-masing 4,0% dan 4,3%.
Persentase jumlah koleksi buku yang dipinjam
Selanjutnya apabila dilakukan kajian mengenai
tertinggi, yaitu pada Provinsi Kalimantan Barat
kecukupan jumlah koleksi perpustakaan
(89,1%), Provinsi Kalimantan Tengah (84,5%), dan
dibandingkan dengan jumlah penduduk diperoleh
Provinsi Banten (81,7%), sedangkan provinsi dengan
persentase jumlah koleksi yang dipinjam paling rasio-rasio sebagai berikut:
Tabel 1.3.2.1. Rasio jumlah koleksi dibandingkan dengan jumlah penduduk
Rasio Jumlah Koleksi Berdasarkan IFLA/UNESCO
0,06213
(Jumlah koleksi dibagi 2x jumlah penduduk)
Persentase koleksi buku yang dipinjam 32,05%
PENDAHULUAN 21
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
Rasio ketercukupan jumlah koleksi dinilai tenaga teknis perpustakaan. Menurut standar IFLA,
menggunakan kriteria dari IFLA/UNESCO, rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum
dikatakan bahwa jumlah koleksi masih kurang adalah 1 : 2.500, artinya maksimal 1 orang tenaga
(rasio jumlah koleksi berdasarkan IFLA/UNESCO perpustakaan melayani 2.500 orang penduduk.
diperoleh nilai 0,06213, dikatakan memenuhi jika Berikut ini adalah rasio ketercukupan tenaga
≥2). perpustakaan yang diperoleh dari jumlah
penduduk dibagi jumlah perpustakaan yang ada.
a. Tingkat Ketercukupan Tenaga Perpustakaan
Tenaga perpustakaan adalah pustakawan dan
Grafik 1.3.2.3 Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan
Berdasarkan hasil sensus diketahui bahwa secara penduduk makan kondisinya dikatakan tidak
nasional 1 tenaga perpustakaan melayani 21.668 ideal. Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa
penduduk, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun yang mencapai kondisi ideal
jumlah tenaga perpustakaan belum mencukupi. dalam hal ketercukupan tenaga perpustakaan.
Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa pada
Berdasarkan grafik persentase jumlah tenaga
Provinsi DKI Jakarta 1 tenaga perpustakaan harus
pustakawan yang memiliki SK jabatan fungsional
melayani 81.391 orang penduduk. Semakin tinggi
pustakawan di bawah ini, diketahui bahwa provinsi
nilai rasio ini menunjukkan bahwa jumlah
yang mempunyai pustakawan dengan SK jabatan
penduduk yang harus dilayani oleh 1 orang tenaga
fungsional pustakawan tertinggi, yaitu DKI
perpustakaan. Apabila nilai rasionya ≥2.500 atau 1
Jakarta, dengan nilai persentase sebesar 27,20%.
tenaga perpustakaan melayani lebih dari 2.500
22 PENDAHULUAN
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
Sedangkan, provinsi yang mempunyai tenaga pustakawan paling sedikit, yaitu pada Provinsi
pustakawan dengan SK jabatan fungsional Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Barat (0%).
Grafik 1.3.2.4 Persentase Tenaga Perpustakaan yang Memiliki SK Jabatan Fungsional Pustakawan
Selanjutnya akan dibahas mengenai jumlah tenaga persentase masing-masing wilayah sebesar 32,16%,
pustakawan yang mempunyai kualifikasi bidang 27,01%, dan 24,39%. Sedangkan, provinsi yang
perpustakaan, informasi dan dokumentasi. mempunyai tenaga pustakawan dengan bidang
Berdasarkan grafik persentase jumlah tenaga ilmu perpustakaan, informasi, dan dokumentasi
pustakawan yang memiliki kualifikasi bidang ilmu yang paling sedikit, yaitu pada Provinsi Bali, Provinsi
perpustakaan, informasi, dan dokumentasi Kalimantan Barat, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi
dibawah ini, diketahui bahwa provinsi yang Maluku, yaitu dengan persentase pustakawan yang
mempunyai pustakawan dengan kualifikasi bidang memiliki kualifikasi bidang ilmu perpustakaan,
tertentu yang tertinggi, yaitu terdapat pada Provinsi informasi, dan dokumentasi sebanyak kurang dari
DI Yogyakarta, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3%).
dan Provinsi Bengkulu, yaitu dengan nilai
PENDAHULUAN 23
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
Grafik 1.3.2.5 Persentase Tenaga Perpustakaan yang Memiliki
Kualifikasi Bidang Perpustakaan, Informasi, dan Dokumentasi
a. Tingkat Pemanfaatan banyak didominasi oleh lautan dengan 17.504
Perpustakaan/Pemustaka pulau. Dari total 82.190 desa/kelurahan di Indonesia
terdapat sejumlah 12.827 desa/kelurahan berada di
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016,
tepi laut dan perairan.
saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai
255.461.700 jiwa dengan laju pertumbuhan Berdasarkan kondisi kependudukan di atas,
penduduk 1,38% per tahun. Saat ini terdapat perpustakaan memiliki prospek yang sangat
penduduk produktif, atau di atas usia 15 tahun, menggembirakan untuk dikembangkan dan
sebesar 186.100.917 jiwa, dengan jumlah usia m e m b e ri ka n ko n t ri b u s i nya t a te rh a d a p
sekolah sebesar 16.734.903 jiwa. Sementara itu, peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun, di
Produk Domestik Bruto sebesar 1.154 triliun rupiah, sisi lain kondisi pemanfaatan perpustakaan oleh
dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8% per masyarakat saat ini terhitung rendah.
tahun. Dari segi demografi, wilayah Indonesia lebih
24 PENDAHULUAN
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
Grafik 1.3.2.6 Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan
Kunjungan pemustaka dapat mencerminkan wilayah. Selanjutnya berdasarkan grafik tingkat
tingkat pemanfaatan perpustakaan. Tingkat pemanfaatan perpustakaan dibawah ini, diketahui
pemanfaatan perpustakaan dapat dilihat bahwa 5 (lima) provinsi yang mempunyai tingkat
berdasarkan jumlah kunjungan pemustaka per pemanfaatan perpustakaan tertinggi, yaitu
Provinsi Kalimantan Selatan (0,18%), Provinsi
hari dibagi dengan jumlah penduduk. Berdasarkan
hasil sensus diketahui bahwa tingkat pemanfaatan Kalimantan Utara (0,12%), Provinsi DI Yogyakarta
perpustakaan di Indonesia baru sebesar 0,02%. (0,11%), Provinsi Kalimantan Barat (0,10%), dan
Jumlah ini belum dikatakan ideal, karena idealnya Provinsi Bengkulu (0.06%). Sedangkan untuk
berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan, provinsi lainnya mempunyai tingkat pemanfaatan
jumlah kunjungan ke perpustakaan umum tiap perpustakaan dibawah 0,05%.
hari adalah 2% dari jumlah penduduk di suatu
PENDAHULUAN 25
Bab II
Visi, Misi, Tujuan, Arah Kebijakan
dan Strategi Perpustakaan Nasional
Tahun 2020-2024
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
2.1 Visi T a h u n 2 0 2 0 - 2 0 2 4 d a l a m r a n g k a
mewujudkan misi adalah:
Visi Perpustakaan Nasional Tahun 2020-
2024 disesuaikan dengan Visi Presiden “Penguatan budaya literasi, inovasi dan
periode 2020-2024, yaitu: kreativitas dengan pemanfaatan
perpustakaan bagi ter wujudnya
“Terwujudnya Indonesia maju yang
masyarakat pembelajar sepanjang
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian
hayat, ditandai dengan meningkatnya
berlandaskan gotong royong melalui
nilai budaya literasi dari 55,03 (Baseline
penguatan budaya literasi”.
2019) menjadi 71,0 tahun 2024”.
2.2 Misi
2.4 Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional
Misi Perpustakaan Nasional disesuaikan
Sasaran Strategis Perpustakaan Nasional
dengan 7 (tujuh) Agenda Pembangunan
Tahun 2020-2024 diformulasikan dari misi
Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024,
dan tujuan yaitu kondisi yang ingin dicapai
yaitu agenda ke-4 revolusi mental dan
dan diwujudkan oleh Perpustakaan
pembangunan kebudayaan. Maka
Nasional sebagai outcome atau dampak,
Perpustakaan Nasional merumuskan Misi:
yaitu:
“Meningkatkan Perpustakaan sesuai
“Terwujudnya Pembangunan Literasi
Standar Nasional Perpustakaan,
dan Kegemaran Membaca Masyarakat
Pelayanan Prima Perpustakaan, dan
ditandai dengan meningkatnya indeks
Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah pembangunan literasi dan kegemaran
Nusantara”.
membaca”, dengan indikator:
· Nilai kegemaran membaca dari 53.84
(Baseline 2019) menjadi 71,30 tahun
2.3 Tujuan Pembangunan Perpustakaan
2024.
Nasional
U p a y a m e w u j u d k a n a g e n d a · Indeks pembangunan literasi
masyarakat dari 10,2 (Baseline 2019)
pembangunan nasional maka tujuan
menjadi 15,00 tahun 2024.
pembangunan Perpustakaan Nasional
VISI, MISI, TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2020-2024 BAB II 27
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
2.5. Peta Strategis Perpustakaan Nasional
Gambar 2.5.1 Peta Strategis Perpustakaan Nasional
Sasaran Strategis (SS):
SS. Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat:
Indikator Kinerja:
IKU1. Nilai Kegemaran Membaca Masyakarat dari 53.84 (Baseline 2019) menjadi 71,30 tahun 2024
IKU2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dari 10,2 (Baseline 2019) menjadi 15,0 tahun 2024.
VISI, MISI, TUJUAN, ARAH KEBIJAKAN DAN
28 BAB II STRATEGI PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2020-2024
Bab III
Arah Kebijakan, Tujuan, Strategi,
Kerangka Regulasi dan Kerangka
Kelembagaan Perpustakaan Nasional
Tahun 2020-2024
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional (library supporter); (ii) pengembangan
inovasi sosial yang didukung dari
Berdasarkan agenda pembangunan nasional
pendanaan filantropi.
tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam arah
kebijakan dan strategis pembangunan 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Perpustakaan
nasional, maka yang berkaitan dengan Nasional
pembangunan perpustakaan, literasi dan
pembudayaan kegemaran membaca adalah Adapun arah kebijakan Perpustakaan Nasional
Tahun 2020-2024 sebagai berikut:
agenda ke-4 (empat), yaitu “Revolusi Mental
dan Pembangunan Kebudayaan” dengan
1. Peningkatan budaya literasi melalui
sasaran strategis, yaitu:
pemasyarakatan kegemaran membaca,
penguatan konten literasi dan transformasi
1. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian
perpustakaan melalui peningkatan akses
Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter
dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial
dan Memperteguh Jati Diri, Meningkatkan
b a g i t e r w u j u d n y a m a s y a r a k a t
Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi
berpengetahuan, inovatif, kreatif dan
Arah Perkembangan Peradaban Dunia,
berkarakter, melalui:
melalui revitalisasi dan aktualisasi nilai
b u d a ya d a n ke a r i f a n l o k a l u n t u k
a. Pengembangan dan pembinaan
menumbuhkan semangat kekeluargaan,
perpustakaan melalui akreditasi dan
m u syawa ra h , g o to n g royo n g , d a n
standarisasi semua jenis perpustakaan,
kerjasama antar warga, mencakup:
modernisasi gedung fasilitas layanan
p e l e s t a r i a n , p e n g e m b a n g a n d a n
perpustakaan umum provinsi dan
pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai k a b u p a t e n / k o t a , p e n g u a t a n
sumber nilai budaya, sejarah, dan memori
perpustakaan melalui bantuan bahan
kolektif bangsa.
p e r p u s t a k a a n d a n l a y a n a n
perpustakaan bergerak melalui mobil
2. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan
perpustakaan keliling digital dan motor
Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat
perpustakaan keliling.
Berpengetahuan, dan Berkarakter, melalui:
b. Implementasi kebijakan dan pengkajian
a. Peningkatan budaya literasi, mencakup:
p e r p u s t a k a a n , p e m b u d a y a a n
(i) pengembangan budaya gemar
kegemaran membaca dan literasi
membaca; (ii) pengembangan sistem
m e l a l u i g e ra ka n s o s i a l l i te ra s i ,
perbukuan dan penguatan konten
penguatan influencer literasi baik duta
literasi; (ii) peningkatan akses dan
kualitas perpustakaan berbasis inklusi baca, tokoh masyarakat dan agama
serta public figure;
sosial;
c. Peningkatan tenaga perpustakaan dan
b. Penguatan institusi sosial penggerak
pegiat literasi yang kompeten sebagai
literasi dan inovasi, mencakup: (i)
pen gelolaan perpustakaan dan
pengembangan mitra perpustakaan
pendamping literasi;
ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
30 BAB III KERANGKA KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2020-2024
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
d. P e n g u a t a n s i s t e m i n f o r m a s i 3.3 Program dan Target Kinerja
perpustakaan yang terpadu, dan inovasi
Perpustakaan Nasional memiliki dua program
layanan perpustakaan berbasis
yaitu program teknis yaitu program substansi
t e k n o l o g i i n f o r m a s i u n t u k
di bidang perpustakaan dan program generik
pengembangan jejaring nasional
yaitu program dukungan dalam pencapaian
perpustakaan.
substansi bidang perpustakaan. Adapun
program teknis disebut dengan program
2. P e l e s t a r i a n , p e n g e m b a n g a n d a n
perpustakaan dan literasi dan program
pemanfaatan bahan perpustakaan dan
generik disebut dengan program dukungan
naskah nusantara bagi terwujudnya
manajemen.
p e m a j u a n k e b u d a y a a n u n t u k
memperteguh jati diri bangsa, melalui: 1. Program Perpustakaan dan Literasi
a. Peningkatan koleksi nasional, deposit Program ini merupakan program teknis yang
dan bibliografi serta pengolahan bahan menjadi tanggungjawab Perpustakaan
perpustakaan yang lengkap dan Nasional dalam pelaksanaan tugas dan
mutakhir; fungsinya, dengan sasaran program dan
indikator serta target, sebagai berikut:
b. Peningkatan pelestarian dan alih media
Sasaran Terwujudnya Perpustakaan Sesuai
bahan perpustakaan dan naskah
nusantara/kuno. Program 1 Standar Nasional Perpustakaan dan
Berbasis Inklusi Sosial untuk
3. Peningkatan tata kelola dan manajemen
Memperkuat Budaya Literasi.
Perpustakaan Nasional RI yang baik dan
andal, melalui: Indikator · Rasio ketercukupan koleksi
perpustakaan dengan penduduk,
a. Peningkatan kapabilitas pengawasan
dengan target 1:16 tahun 2020
intern Perpustakaan Nasional yang
menjadi 1:12 tahun 2024.
andal, efektif dan berintegritas;
· Rasio ketercukupan tenaga
b. Terwujudnya pelayanan hukum, perpustakaan dengan penduduk,
kemitraan, tata laksana organisasi yang
dengan target 1:20.000 tahun
berkualitas;
2020 menjadi 1:16.000 tahun 2024.
c. Terwujudnya Aparat Sipil Negara dan · Persentase peningkatan
ketatausahaan Perpustakaan Nasional
perpustakaan sesuai standar,
yang profesional;
dengan target 19,48% tahun 2020
d. P e r e n c a n a a n d a n p e n g e l o l a a n menjadi 23,36% tahun 2024.
keuangan yang transparan dan
· Tingkat kemanfaatan
akuntabel.
perpustakaan oleh masyarakat,
dengan target 1,00% tahun 2020
menjadi 2,00% tahun 2024.
ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2020-2024 BAB III 31
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
Sasaran Terwujudnya Layanan Prima, e) Deposit dan Pengembangan Koleksi
Program 2 Pelestarian, Pengembangan dan Perpustakaan;
Pemanfaatan Bahan Perpustakaan
f) Bibliografi dan Pengolahan Bahan
dan Naskah Nusantara. Perpustakaan;
Indikator · Kepatuhan Standar Pelayanan
g) Pengelolaan Data dan Informasi;
Publik, dengan target 75,5 tahun
2020 menjadi 85,0 tahun 2024. h) Standardisasi dan Akreditasi
· Persentase peningkatan Perpustakaan;
kunjungan perpustakaan di i) Pengembangan Perpustakaan Umum
PERPUSNAS, dengan target 0,5% dan Khusus;
tahun 2020 menjadi 2,5% tahun
j) Pengembangan Perpustakaan
2024.
Sekolah/Madrasah dan Perguruan
· Persentase Peningkatan Serah Tinggi;
k) Analisis Perpustakaan, Pengembangan
Simpan Karya Cetak dan Karya
Rekam Menjadi Koleksi Nasional,
Budaya Baca dan Literasi;
dengan target 5% setiap
l) Pengelolaan Perpustakaan Proklamator
tahunnya.
Bung Karno; dan
· Persentase Peningkatan
Pelestarian Bahan Pustaka dan m) Pengelolaan Perpustakaan Proklamator
Naskah Kuno, dengan target Bung Hatta.
18,43% tahun 2020 menjadi
22,57% tahun 2024.
2. Program Dukungan Manajemen
Program ini merupakan program generik yang
Sedangkan kegiatan utama dalam mendukung
Program Perpustakaan dan Literasi, sebagai merupakan dukungan pelaksanaan tugas dan
fungsi Perpustakaan Nasional, dengan sasaran
berikut:
program, dan indikator serta target, sebagai
a) Jasa Informasi Perpustakaan dan berikut:Sasaran Program Terwujudnya tata kelola
Pengelolaan Naskah Nusantara; dan manajemen Perpustakaan Nasional yang baik
dan handal.Indikator
b) Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan;
Ÿ Indeks Reformasi Birokrasi Perpustakaan
c) Pembinaan Pustakawan; Nasional RI dengan target 75 tahun 2020
menjadi 95 tahun 2024.
d) Preservasi dan Alih Media Bahan
Perpustakaan; Ÿ Indeks SPBE, dengan target 3,06 tahun 2020
menjadi 3,62 Tahun 2024.
ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
32 BAB III KERANGKA KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2020-2024
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
Ÿ O p i n i B P K a t a s L a p o r a n K e u a n g a n bentuk Peraturan Pemerintah sebagai tindak
Perpustakaan Nasional dengan target opini lanjut dari Undang-Undang dan Peraturan
WTP tahun 2020 dan juga WTP tahun 2024. Perpustakaan Nasional. Rincian Peraturan
Perundang-undangan bidang tugas perpustakaan
Ÿ Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan target 3,7
adalah sebagai berikut:
tahun 2020 menjadi 4,1 tahun 2024.Sedangkan
kegiatan utama dalam mendukung program 1. Amandemen Undang-Undang Nomor 43
dukungan manajemen Perpustakaan Nasional, Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
sebagai berikut:
2. Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan
a) Perencanaan dan Keuangan Perpustakaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Nasional; Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
b) Hukum, Organisasi, Kerja Sama, dan 3. Peraturan Perpustakaan Nasional tentang
Hubungan Masyarakat Perpustakaan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
Nasional; 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan
Karya Rekam; dan
c) Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan
Umum Perpustakaan Nasional; 4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
t e n t a n g Ke d u d u k a n , T u g a s , F u n g s i ,
d) Pengawasan Intern Perpustakaan Nasional;
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Nondepartemen
e) Pengelolaan Perpustakaan Proklamator
sebagaimana telah beberapa kali diubah,
Bung Karno; dan
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145
f) Pengelolaan Perpustakaan Proklamator Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas
Bung Hatta. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
t e n t a n g Ke d u d u k a n , T u g a s , F u n g s i ,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
3.4 Kerangka Regulasi
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran
strategis Perpustakaan Nasional, diusulkan
3.5 Kerangka Kelembagaan
Rancangan Undang-Undang yang menjadi bidang
tugas Perpustakaan Nasional maupun yang terkait Dalam rangka mencapai tujuan dan strategi
dengan bidang tugas Perpustakaan Nasional Perpustakaan Nasional sebagaimana telah
untuk ditetapkan dalam Program Legislasi dijabarkan pada bab sebelumnya, Perpustakaan
Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024. Nasional harus didukung oleh perangkat
Disamping itu, dalam memperkuat pelaksanaan organisasi, proses bisnis/tata laksana, kelembagaan,
tugas, fungsi, dan kewenangan Perpustakaan dan sumber daya aparatur yang kompeten dan
Nasional perlu dikukung oleh regulasi yang mampu melaksanakan tugas yang dibebankan
memadai yang dapat diimplementasikan sampai kepada Perpustakaan Nasional secara efektif,
unit perpustakaan terkecil di masyarakat, dalam e fi s i e n d a n h a n d a l . U n t u k i t u ke g i a t a n
ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2020-2024 BAB III 33
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
pengembangan dan penataan kelembagaan yang 2. Memperkuat budaya akuntabilitas berorientasi
meliputi organisasi dan proses bisnis/tata laksana, outcome yang didukung oleh tenaga
serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak fungsional perpustakaan dan fungsional
dilaksanakan secara efektif, intensif, dan lainnya.
berkesinambungan.
3. Penguatan lembaga akreditasi perpustakaan
Dalam melakukan penataan kelembagaan dan sertifikasi pustakawan.
dan pengelolaan sumber daya manusia,
4. Penyelarasan struktur organisasi dan tata
Perpustakaan Nasional berpedoman kepada
kelola Perpustakaan Nasional.
Peraturan Perundang-undangan di bidang
perpustakaan serta kelanjutan dari Reformasi
5. Merevisi model standar operasional prosedur,
Birokrasi yang terus diupayakan perbaikan secara
menyederhanakan proses bisnis, dan
terus menerus dalam mewujudkan kelembagaan
mempercepat digitalisasi pengelolaan
sesuai kebutuhan dan perkembangan jaman.
perpustakaan.
Prioritas kegiatan penguatan kelembagaan tahun
2020-2024 antara lain melalui: 6. Menghargai peran dan kontribusi pegawai
berprestasi dengan mengembangkan dan
1. P e n g u a t a n k a p a s i t a s k e l e m b a g a a n
memberdayakan mereka untuk mendapatkan
Perpustakaan Nasional dan mendorong dan mengembangkan keahlian fungsional.
penguatan kapasitas perpustakaan umum
provinsi dan kabupaten/kota.
ARAH KEBIJAKAN, TUJUAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN
34 BAB III KERANGKA KELEMBAGAAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TAHUN 2020-2024
Bab IV
Target Kinerja dan Kerangka
Pendanaan
Rencana Strategis perpustakaan nasional ri 2020-2024
4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis (outcome/impact) bagi pencapaian tujuan
Target kinerja Sasaran Strategis yang telah pembangunan perpustakaan yaitu penguatan
ditetapkan Perpustakaan Nasional merupakan budaya literasi dilihat dari Perspektif Pemangku
kondisi yang akan dicapai dan diharapkan Kepentingan (Stakeholders Perspective), dengan
m e m b a w a p e n g a r u h a t a u d a m p a k indikator keberhasilan sebagai berikut:
Tabel 4.1.1. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders Perspective)
SASARAN STRATEGIS TARGET
INDIKATOR SATUAN
(SS)
2020 2021 2022 2023 2024
SS: Terwujudnya Nilai Kegemaran Nilai 55,3 59,3 63,3 67,3 71,3
Pembangunan Membaca
Literasi dan Masyarakat
Kegemaran
Membaca Indeks Indeks 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0
Masyarakat Pembangunan
Literasi
Masyarakat
4.1 Target Kinerja Sasaran Program strategis yang membawa pengaruh atau dampak
Target kinerja Sasaran Program yang telah ( o u t c o m e / i m p a c t ) d a l a m m e w u j u d k a n
ditetapkan Perpustakaan Nasional RI merupakan pembangunan literasi masyarakat dan kegemaran
kondisi yang akan dicapai dan diharapkan dalam membaca di lihat dari Customers Perspective
mendukung keberhasilan target kinerja sasaran dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:
Tabel 4.2.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Program Perpustakaan dan Literasi (Customers Perspective)
TARGET
SASARAN
PROGRAM INDIKATOR SATUAN 2020 2021 2022 2023 2024
SP1: Rasio ketercukupan Rasio 1:16 1:15 1:14 1:13 1:12
Terwujudnya koleksi perpustakaan
Perpustakaan dengan penduduk
Sesuai Standar
Nasional Rasio ketercukupan Rasio 1 : 20.000 1 : 19.000 1 : 18.000 1 : 17.000 1 : 16.000
Perpustakaan tenaga perpustakaan
dan Berbasis dengan penduduk
Inklusi Sosial
Persentase peningkatan % 19,48 20,45 21,42 22,39 23,36
untuk perpustakaan sesuai
Memperkuat standar
Budaya Literasi
36 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN