Laporan Aktualisasi CPNS 2021

LATSAR 2021

SISTEM PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI BERBASIS WEBSITE
DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI PAPUA BARAT

PENYUSUN

NDH_17 MARYO MORIKA KOMUL, SE
SCOYAACHKIB ARSALAM, SH. i, LLM

MENTOR

WAHYU INDARIYANI, S.Hut., M.Si



..
.
., .



Kata
Pengantar

Penulis panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas
segala rahmat dan pertolongannya sehingga Rancangan Aktualisasi ini
dapat diselesaikan. Rancangan Aktualisasi ini berjudul “SISTEM PENYAJIAN
DATA DAN INFORMASI BERBASIS WEBSITE DI BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK PROVINSI PAPUA BARAT” Dapat diselesaikan dengan bantuan
berbagai pihak.
Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih
kepada kedua Orang Tua yang telah membesarkan dengan penuh kasih
sayang serta kepada Bapak dan Ibu pembimbing yang telah bersedia
membimbing penulis dalam menyelesaikan rancangan aktualisasi ini.
Terima kasih yang tiada terkira kepada :

Ibu Wahyu Indariyani, S.Hut., M.Si Selaku Mentor yang telah
memberikan bimbingan, masukan serta motivasi kepada saya.
Syakib Arsalam, SH.i, LL.M, selaku Coach yang telah memberikan
bimbingan, masukan dan pengarahan serta motivasi.
Rekan peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan
III Angkatan IV Tahun 2021 Provinsi Papua Barat yang telah
memberikan bantuan dan motivasi.
Penyusun berupaya agar Laporan Aktualisasi ini dapat mencapai tujuan,
sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan
penulisan ini diterima dengan terbuka. Semoga Laporan Aktualisasi ini
dapat bermanfaat.

Daftar Isi

07 PENDAHULUAN

Penjelasan mengenai Latar belakang, Tujuan dan Manfaat

16 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pengenalan keadaan organisasi instansi tempat penulis mengabdi, Visi
Misi Provinsi Papua Barat, Tugas Pokok, Fungsi, Sturuktur
Organisasi Kesbangpol, Nilai-Nilai Dasar ASN (ANEKA) dan Peran Kedudukan
ASN

30 RANCANGAN AKTUALISASI

Penjelasan penetapan isu, deskripsi isu, analisis dampak, gagasan
pemecah isu, rancangan aktualisasi, rancangan jadwal kegiatan dan
matriks nilai-nilai dasar ASN

40 PELAKSANAAN DALAM AKTUALISASI

Penjelasan deskripsi kegiatan aktualisasi dan gambaran pelaksanaan
kegiatan aktualisasi

76 PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

LATSAR PROV. PAPUA
BARAT 2021

PENDBAAHBUILUAN

Latar

Belakang

CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui program
pelatihan dasar (Latsar).
(Peraturan Lan No. 1 Tahun 2021)

Pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Meskipun dilakukan dengan cara non classical
Negeri Sipil tahun 2021 berbeda dengan yakni melalui jaringan internet, LATSAR 2021
yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan
tahun-tahun sebelumnya dimana Latsar ini dan Pengembangan KMP LAN Makassar tetap
diselenggarakan dengan model Distance
berorinetasi pada mutu lulusan. Adapaun mutu
Learning. Full Distance Learning yang lulusan ini adalah menginternalisasi nilai-nilai
dilakukan dengan menggunakan metode ANEKA pada setiap CPNS dan menyadari peran
Pembelajaran Dalam Jaringan yang dan kedudukan PNS di Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
memadukan antar layana conference aplikasi
Zoom Meeting dan Learning Management

Content milik Lembaga Administrasi Nasional
Repubplik Indonesia.

PENDAHULUAN

Perubahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Harapan baru yang diinginkan dalam perubahan PNS menjadi ASN adalah tidak
menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya perubahan nama saja namun sebagai seorang ASN dituntut untuk
berdasarkan undang-undang nomor 5 mengembangkan kompetensi mulai dari segi Kemampuan (Skill), Pengetahuan
tahun 2014 seorang Aparatur Sipil Negara (Knowledge) hingga sikap dan perilaku (Attidtude) yang sesuai dengan tuntutan
harus memiliki moral Integritas, tugas dan jabatan yang diemban. Pembentukan ASN yang profesional
Professional, Netral dan Bebas dari diperlukan adanya sebuah pembaharuan yang didukung oleh semua pihak
Intervensi Politik, Bersih dari Praktik
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
mampu menyelenggarakan Pelaksana (CPNS) diselenggarakan untuk membentuk
Kebijakan Publik, Pelayanan Publik bagi ASN yang profesional dan berkarakter.
Masyarakat dan mampu menjalankan
peran sebagai unsur Perekat dan Proses penyelenggaraan pelatihan dasar pola baru ini
Pemersatu Bangsa berdasarkan Pancasila diharapkan dapat membentuk generasi yang mampu
dan Undang - undang Dasar Negara membawa perubahan untuk bangsa ini. Peserta Pelatihan
Republik Indonesia tahun 1945. Dasar ini dituntut untuk dapat mengaktualisasi nilai-nilai dasar
profesi ASN serta kedudukan dan peran ASN di tempat
kerjanya. Hal ini diharapkan Calon - Calon Aparatur Sipil
Negara agar dapat melaksanakan secara langsung dan
menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN serta kedudukan dan
peran sehingga tertanam kuat dalam dirinya.

PENDAHULUAN

Nilai-nilai dasar tersebut diantaranya Penulismengangkatiderancangan
ditempatkerjadanmenyusunlaporan

Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika evaluasiaktualisasi,menyiapkan

Publik, Komitmen Mutu, dan Anti aktualisasidenganjudul“BiteProDiksi rencanapresentasidanmelakukan

Korupsi atau yang biasa disingkat (PembuatanWebsiteProgramStudi presentasihasillaporanaktualisasi.
menjadi ANEKA, dengan menyesuaikan
kedudukan serta peran menjadi PendidikanFisika)”.Sehinggalaporan Berdasarkantujuanyangtelah
Pelayanan Publik, Manajemen ASN, dan inidibuatuntukmenuntaskandan
Whole of Government. melengkapikurikulumyangbelum dipaparkantesebut,makadiharapkan
terselesaikanyaituhabituasi,sebelum aktualisasiyangdilaksanakanakan

seorangPNSdiangkat.

“Reformasi Agenda program pelatihan pembentukan karakter PNS dimulai dari :
Birokrasi akan sulit

dilakukan jika nilai-
1 2 3 4
nilai ANEKA dan

PERAN dan
Penanaman nilai Nilai – nilai dasar Kedudukan dan Habituasi
KEDUDUKAN PNS Bela Negara PNS (Akuntabilitas peran PNS dalam (Rancangan
di NKRI tidak (Wawasan PNS, NKRI (Manajemen Aktualisasi
terinternalisasi Kebangsaan dan Nasionalisme, ASN, Pelayanan hingga
dengan baik.” nilai-nilai Bela Etika Publik, Publik dan Whole pelaksanaan
Negara, Analisis Komitmen Mutu, of Government) aktualisasi)
Selanjutnya peserta Pelatihan Dasar Isu Kontemporer, dan Anti Korupsi)
Calon PNS Golongan III menyusun dan Kesiapsiagaan
Rancangan Aktualisasi yang diawali Bela Negara)
dengan Identifikasi Isu, Masalah, dan
Gagasan Pemecahan Masalah pada unit Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan pengamatan yang saya
kerja dengan mengacu pada materi Provinsi Papua Barat di bentuk lakukan di Kantor Badan Kesatuan
pelatihan yang telah diberikan. berdasarkan Peraturan Gubernur Bangsa dan Politik Provinsi Papua
Penugasan akhir dalam Pelatihan Dasar Provinsi Papua Barat Nomor 88 Tahun Barat, terdapat beberapa isu yang saya
ini ialah menyusun Laporan Aktualisasi 2019 Tentang Tentang Kedudukan, identifikasi, diantaranya; (1) Kurang
Nilai - Nilai Dasar PNS yang terdapat Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Maksimalnya Pelayanan Pendaftaran
pada beberapa kegiatan yang dilakukan Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberian SKT Ormas; (2)
di unit kerja masing-masing. dan Politik Provinsi Papua Barat. Badan Kurangnya Pemahaman ASN dalam
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Penyusunan RENJA Kegiatan pada
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Papua Barat merupakan perangkat Bidang - Bidang; (3) Belum Optimalnya
Provinsi Papua Barat mempunyai tugas daerah unsur penyelenggaraan Pengumpulan Data-data Laporan
dan fungsi dalam penyusunan dan pemerintahan daerah yang dipimpin Kegiatan Bidang; (4) Kurangnya
pelaksanaan urusan Pemerintahan oleh seorang Kepala Badan yang Informasi Umum mengenai Kegiatan-
Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan berkedudukan dibawah dan kegiatan Kesbangpol yang dapat diakses
Politik serta melaksanaan tugas lain bertanggungjawab kepada Gubernur oleh Publik. Isu strategis tersebut
yang diberikan Gubernur sesuai dengan melalui Sekretaris Daerah. membutuhkan solusi penyelesaian
ruang lingkup tugas dan fungsinya pada proses aktualisasi, saya
melakukan penelaahan dan peninjauan
dari aspek Aktual, Problematik,
Kekhalayakan, dan Layak (APKL). Serta
dikombinasikan dengan pendekatan
Urgency, Seriousness, dan Growth
(USG)

PENDAHULUAN
SOLUSI CERDAS

Berdasarkan hasil analisis tersebut terpilih isu “Kurangnya Informasi Umum mengenai dPada era globalisasi saat ini, adanya

Kegiatan-kegiatan Kesbangpol yang dapat diakses oleh Publik”. Isu tersebut dinilai internet dapat meningkatkan

mencerminkan kebutuhan terkini yang dibutuhkan masyarakat banyak dan baiknya segera aksesibilitas masyarakat untuk

diatasi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan akses informasi yang cukup baik untuk dapat mendapatkan informasi dengan cara

mengetahui kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini mengakses ke Website Badan Kesatuan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bangsa dan Politik yang lebih efektif

dan efisien daripada mencari informasi

secara langsung (face to face).

Selanjutnya peserta Pelatihan Dasar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Berdasarkan pengamatan yang saya
Calon PNS Golongan III menyusun Provinsi Papua Barat di bentuk lakukan di Kantor Badan Kesatuan
Rancangan Aktualisasi yang diawali berdasarkan Peraturan Gubernur Bangsa dan Politik Provinsi Papua
dengan Identifikasi Isu, Masalah, dan Provinsi Papua Barat Nomor 88 Tahun Barat, terdapat beberapa isu yang saya
Gagasan Pemecahan Masalah pada unit 2019 Tentang Tentang Kedudukan, identifikasi, diantaranya; (1) Kurang
kerja dengan mengacu pada materi Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Maksimalnya Pelayanan Pendaftaran
pelatihan yang telah diberikan. Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberian SKT Ormas; (2)
Penugasan akhir dalam Pelatihan Dasar dan Politik Provinsi Papua Barat. Badan Kurangnya Pemahaman ASN dalam
ini ialah menyusun Laporan Aktualisasi Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Penyusunan RENJA Kegiatan pada
Nilai - Nilai Dasar PNS yang terdapat Papua Barat merupakan perangkat Bidang - Bidang; (3) Belum Optimalnya
pada beberapa kegiatan yang dilakukan daerah unsur penyelenggaraan Pengumpulan Data-data Laporan
di unit kerja masing-masing. pemerintahan daerah yang dipimpin Kegiatan Bidang; (4) Kurangnya
oleh seorang Kepala Badan yang Informasi Umum mengenai Kegiatan-
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan dibawah dan kegiatan Kesbangpol yang dapat diakses
Provinsi Papua Barat mempunyai tugas bertanggungjawab kepada Gubernur oleh Publik. Isu strategis tersebut
dan fungsi dalam penyusunan dan melalui Sekretaris Daerah. membutuhkan solusi penyelesaian
pelaksanaan urusan Pemerintahan pada proses aktualisasi, saya
Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan melakukan penelaahan dan peninjauan
Politik serta melaksanaan tugas lain dari aspek Aktual, Problematik,
yang diberikan Gubernur sesuai dengan Kekhalayakan, dan Layak (APKL). Serta
ruang lingkup tugas dan fungsinya dikombinasikan dengan pendekatan
Urgency, Seriousness, dan Growth
(USG)

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, adanya internet Berdasarkan hasil analisis tersebut terpilih isu
dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat “Kurangnya Informasi Umum
untuk mendapatkan informasi dengan cara mengenai Kegiatan-kegiatan
mengakses ke Website Badan Kesatuan Bangsa
Kesbangpol yang dapat diakses oleh
dan Politik yang lebih efektif dan efisien Publik”. Isu tersebut dinilai mencerminkan
daripada mencari informasi secara langsung
(face to face). Cara ini tentu saja lebih efektif kebutuhan terkini yang dibutuhkan
dan efisien. Oleh karena itu, Website Badan masyarakat banyak dan baiknya segera
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua
Barat sebagai sarana online masyarakat untuk diatasi.
mendapatkan informasi mengenai Badan Untuk itu, masyarakat membutuhkan akses
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua
informasi yang cukup baik untuk dapat
Barat harus secara gamblang mengetahui kegiatan-kegiatan yang sedang
menginformasikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini
sedang dilaksanakan, agar kepercayaan
masyarakat meningkat pada Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
karena transparansi informasi yang dilakukan

TUJUAN
AKTUALISASI

Untuk mengembangkan 1) Sebagai salah satu syarat
kompetensi CPNS yang utama kelulusan CPNS
dilakukan secara menjadi PNS
terintegrasi. Kompetensi 2) Penerapan Nilai-nilai
diukur berdasarkan dasar PNS dan peran serta
kemampuan menunjukkan kedudukan PNS dalam NKRI
sikap perilaku bela negara, terhadap tugas dan fungsi
mengaktualisasikan nilai- unit organisasi.
nilai dasar PNS dalam 3)Meningkatkan pelayanan
pelaksanaan tugas Publik pada unit kerja Badan
jabatannya, Kesbangpol.
mengaktualisasikan 4) Mengidentifikasi isu
kedudukan dan peran PNS aktual terkait Sistem
dalam kerangka Negara Penyajian Data Dan
Kesatuan Republik Informasi Berbasis Website
Indonesia. Selain itu Di Badan Kesatuan Bangsa
laporan ini mempunyai Dan Politik Provinsi Papua
tujuan sebagai berikut : Barat pada Sub Bagian
Program dan Anggaran
Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik

MANFAAT

Manfaat yang akan diperoleh dalam Perancangan
Aktualisasi dan Habituasi ini, yaitu:
Bagi peserta pelatihan dasar CPNS golongan III
Mampu memahami, menginternalisasi dan
mengaktualisasi nilai-nilai dasar ASN yang meliputi
Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen
Mutu, dan Anti Korupsi.

Bagi Organisasi
Menampilkan Profil Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Provinsi Papua Barat kepada Publik
Menjadi Media Informasi yang lengkap untuk Publik
mengenai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Papua Barat
Mempermudah Komunikasi dan Interaksi secara
Online

RUANG LINGKUP
AKTUALISASI

Ruang lingkup kegiatan aktualisasi ini
meliputi nilai-nilai dasar PNS (Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen mutu,
Anti Korupsi), manajemen ASN, Pelayanan
publik, dan Whole of Government yang akan
dilaksanakan di Sub Bagian Program dan
Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Papua Barat, adapun ruang lingkup
atau batasan rancangan kegiatan aktualisasi
ini meliputi:

·Sistem Penyajian Data Dan Informasi
Berbasis Website di Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat
terpilih untuk rancangan aktualisasi.
Sumber Data yang akan digunakan untuk
Penyajian Data dan Informasi, berasal dari
semua Kegiatan Bidang pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua
Barat.

Waktu pelaksanaan aktualisasi ini
akan dijalankan selama 30 hari kerja.
Pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini

juga dilakukan untuk
menginternalisasi nilai-nilai ANEKA,

Manajemen ASN, Whole of
Goverment (WoG), dan Pelayanan
Publik dalam menjalankan tugas,

fungsi, dan perannya sebagai
Aparatur Sipil Negara. Tahapan
kegiatan yang dilakukan adalah:




1.Melakukan konsultasi dengan Kasubbag Program dan Anggaran
sebagai atasan langsung yang bertindak sebagai mentor.

2.Melakukan konsultasi dengan Coach atau Pembimbing.
3.Melakukan koordinasi dengan mentor mengenai solusi terhadap

permasalahan yang ditemukan.
4.Mengumpulkan Data serta berkonsultasi dengan Bidang.
5.Menyiapkan dan menyajikan Data sebagai Infromasi kedalam

Website.
6.Menyusun laporan kegiatan aktualisasi.

LATSAR PROV. PAPUA
BARAT 2021

GABMUABMBAUIRIMAN

KEADAAN
ORGANISASI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat mempunyai tugas dan fungsi
dalam penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur
sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Papua Barat di bentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat
Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat. Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat merupakan perangkat daerah unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan
yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah

6 -BIT PRO-AKSI

SEJARAH SINGKAT

VISI MISI

VISI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
“PAPUA BARAT YANG AMAN, SEJAHTERA DAN
BERMARTABAT”

1964

VISI MISI

AMAN Dalam rangka pencapaian visi diatas,
Mengarah pada kondisi sikap saling menghargai dan saling misi pembangunan dalam RPJMD
menghormati dalam perbedaan suku dan agama, guna menciptakan adalah sebagai berikut:
kondisi kehidupan sosial masyarakat yang damai dan harmonis,
sebagai prasyarat utama untuk mendukung pembangunan 1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis aparatur
berkelanjutan di Provinsi Papua Barat. yang bersih dan berwibawa (good and clean governance) serta
otonomi khusus yang efektif;
SEJAHTERA
Mengarah pada kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan 2. Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang
dan pendidikan melalui peningkatan perekonomian masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan;
berfokus pada pengembangan potensi unggulan lokal, dengan sasaran
utama meningkatkan indeks pembangunan manusia di Provinsi Papua 3. Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan
Barat. kesehatan;

BERMARTABAT 4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur dasar;
Mengarah pada kondisi pelaksanaan tata kelola pemerintahan 5. Meningkatkan daya saing perekonomian dan investasi daerah
yang jujur dan bersih, bebas dari praktek korupsi, kolusi dan
nepotisme serta menegakkan supremasi hukum, dengan berbasis pariwisata;
mengedepankan pelaksanaan nilai-nilai luhur adat dan agama 6. Membangun pertanian yang mandiri dan berdaulat;
dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di Provinsi Papua 7. Memperkuat pemberdayaan masyarakat, perempuan dan
Barat
perlindungan anak berbasis masyarakat berketahanan sosial;
8. Memperkuat kerukunan umat beragama dan kondusivitas daerah.

TUGAS
POKOK

Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Provinsi Papua
Barat mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan
kewenangan
desentralisasi,
dekonsentralisasi dan
tugas pembantuan di
bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik serta
melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh
Gubernur.

BIT PRO-AKSI -7

FUNGSI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Papua Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1.Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Wilayah Provinsi
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

2.Pelaksanaan kebijakan dibidang Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan,
Penyelenggaraan Politik dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra
Suku, Umat Bergama, Ras dan Golongan lainnya, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan
serta pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Wilayah
Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

3.Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan
Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi,
Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Pembinaan Kerukunan antar
Suku dan Intra Suku, Umat Bergama, Ras dan Golongan lainnya, Fasilitasi Organisasi
Kemasyarakatan serta pelaksanaan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Sosial di Wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

4.Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pembinaan Ideologi
Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik dalam Negeri dan
Kehidupan Demokrasi, Pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya,
Pembinaan Kerukunan antar Suku dan Intra Suku, Umat Bergama, Ras dan Golongan
lainnya, Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan serta pelaksanaan Kewaspadaan
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan;

5.Pelaksanaan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi;
6.Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan Bada; dan
7.Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

STRUKTUR
ORGANISASI KESBANGPOL

KEPALA BADAN SEKRETARIS
DR. BAESARA WAEL, S.SOS., M.H DR. EDISON OMPE, S.PD.,M.SI

PEMBINA UTAMA MUDA(IV/C) PEMBINA TK. I (IV/B)
NIP. 19661025 198903 2 008 NIP. 19661025 198903 2 008




SUB BAG PROGRAM & SUB BAG KEUANGAN SUB BAG UMUM &
ANGGARAN FREDY PATA, SE KEPEGAWAIAN

WAHYU INDARIYANI, S.HUT.,M.SI PENATA TK. I (III/D) HERDHA GALA, S.IP
PEMBINA (IV/A) NIP. 19770222 200605 1 001 PENATA TK. I (III/B)
NIP. 19820210 201001 2 031
NIP. 19661025 198903 2 008

BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN BIDANG POLITIK DALAM BIDANG KETAHANAN EKONOMI, BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL
KEBANGSAAN DAN KARAKTER NEGERI SOSIAL, BUDAYA & AGAMA DAN PENANGANAN KONFLIK
YUSUF HOMER, SH
BANGSA SUTOWO, SH PEMBINA TK. I (IV/B) DRS.AGUSTINUS. A. WOMSIWOR

PEMBINA TK. I (IV/B) PEMBINA TK. I (IV/B)
NIP. 19651120 198803 1 014 NIP. 19650503 198703 1 006
BERNARD JITMAU, A.MD., SH NIP. 19670802 199201 1 001
PEMBINA TK. I (IV/D)
SUB BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG KETAHANAN SUB BIDANG
NIP. 19700506 200111 1 001 POLITIK DAN PENINGKATAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN KEWASPADAAN DINI DAN
DEMOKRASI
SUB BIDANG IDEOLOGI DAN EBNAAGTUAS

AGAMA KERJASAMA INTELEJEN
WAWASAN KEBANGSAAN B O N D AN S A KTI, S. PSI
MANONGAP N.
NABABAN, SE

P (I II /C)
T H E O D O R U S
K A W E R , S . I P NIP. 19810226 201104 1 001 KORNELES MANDACAN, SH PENATA (III/C)
P E N A T A
( I I I / C ) PENATA TK. I ( III/D) NIP. 19810315 200412 1 001


NIP. 19771020 201004 1 001 NIP. 19700313 200412 1 001


SUB BIDANG FASILITASI
SUB BIDANG PENANGANAN

KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN,
PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK SUB BIDANG ORGANISASI KONFLIK
SUB BIDANG BELA NEGARA DAN KEMASYARAKATAN H E R L I N A T H

A N A , S . S O S
KARAKTER BANGSA Y U S A K S A Y

O R I , S . I P

P E N A T A T K
. I ( I I I / D ) H E R L I N A T H

A N A , S . S O S PENATA (III/C)
NIP. 19820307 201104 1 001 PENATA (III/C) NIP. 19690611 200801 2 019
N I P . SP1I9EM7NO9AN0T9AY2ET2BK


2L.O0I0, (6SI I0.IS5/ OD1)S 0 0 1


NIP. 19690611 200801 2 019










1. FPK 1. PARPOL 1. 1.FKUB 1. 1.FORKOPIMDA
2. PWK 2. MRP PB 2. 2.P4GN 2. 2.FKDM
3. VETERAN 3. DPR OTSUS 3. 3.ORMAS, LSM, OKP 3. FPMMI

Nilai-Nilai

Dasar ASN

atau yang sering dikenal sebagai ANEKA dijabarkan ke dalam indikator-indikator yang

sebagian besar diambil dari 45 butir Pancasila sebagaimana berikut

AKUNTABILITAS
Integritas adalah mematuhi semua hukum yang berlaku


Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, seperti Undang - undang, kontrak, kebijakan, dan

kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung
jawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang peraturan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah menjamin
terwujudnya nilai-nilai public. Tanggung jawab adalah siap menerima segala

Akuntablitas hampir memiliki kesamaan makna dengan konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan /
responsibiltas yakni sama-sama merujuk pada tanggung diputuskan.
jawab, namun keduanya memiliki konsep yang bereda.
Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban Keadilan diartikan sebagai memperlakukan pemangku

atas sebuah target yang harus dicapai sedangkan
responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung kepentingan sesuai kaidah organisasi yang berlaku

jawab secara umum.
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Kepemimpinan dengan memberikan
Kepercayaan adalah mampu mengambil pilihan yang
contoh/keteladanan
yang baik dalam melaksanakan tugas guna menciptakan tepat jika terjadi konflik kepentingan, dengan tetap
lingkungan kerja yang akuntabel. mengutamakan kepentingan publik.

Transparansi mendorong terciptanya sistem dan Keseimbangan adalah upaya menggunakan
lingkungan kerja yang mudah diawasi / dilihat oleh
pemangku kepentingan. kewenangan dan sumber daya secara optimal untuk
meraih kinerja yang baik.

Kejelasan merupakan kemampuan menghadirkan
gambaran yang jelas

ANEKA

tentang apa yang menjadi tujuan dan
merupakan salah satu perwujudan dari
Etika Publik
hasil yang diharapkan, sesuai dengan

kewenangan, peran dan tanggung fungsi PNS sebagai perekat dan
Etika Publik adalah refleksi tentang

jawab. standar/norma yang menentukan baik

pemersatu bangsa. Dalam menjalankan atau buruk, benar atau salah perilaku,
Konsistensi adalah kemapuan tindakan dan keputusan untuk

menjalankan prosedur / kebijakan tugas, seorang ASN senantiasa harus mengarahkan kebijakan publik dalam
secara tetap dan ajeg. rangka menjalankan tanggung jawab
mengutamakan dan mementingkan pelayanan publik. Etika merupakan
Nasionalisme sistem penilaian perilaku serta
persatuan dan kesatuan bangsa. keyakinan untuk menentukan
Nasionalisme adalah pemahaman
perbuatan yang pantas guna menjamin
mengenai nilai-nilai kebangsaan. Kepentingan kelompok, individu, adanya perlindungan hak-hak individu,

Nasionalisme memiliki pokok kekuatan mencakup tata cara dalam

dalam menilai kecintaan individu golongan harus disingkirkan demi pengambilan keputusan untuk

terhadap bangsanya. Pancasila membantu membedakan hal-hal yang

memiliki nilia-nilai yang sangat kuat
kepentingan yang lebih besar yaitu
baik dan yang buruk serta
dalam menumbuhkan nasionalisme mengarahkan apa yang seharusnya
sehingga sangat penting bagi seorang mengutamakan kepentingan bangsa
dilakukan sesuai nilai-nilai yang dianut.
PNS untuk menerapkan nilai-nilai Kode Etik adalah aturan-aturan yang
tersebut. dan negara di atas segalanya.
mengatur tingkah laku dalam suatu
kelompok khusus, sudut pandangnya
Seorang PNS dituntut untuk memiliki Nilai-nilai Nasionalisme dapat dilihat hanya ditujukan pada hal-hal prinsip

perilaku mencintai tanah air Indonesia dalam bentuk ketentuan - ketentuan

(nasionalisme) dan mengedepankan dari tafsiran butir-butir Pancasila. tertulis.
kepentingan nasional. Nasionalisme Keseluruhan nilai-nilai Nasionalisme
tersebut adalah sebagai berikut :
religious, hormat menghormati,
kerjasama, tidak memaksakan

kehendak, jujur, amana, adil,
persamaan derajat, tidak diskriminatif,
mencintai sesame manusia, tenggang
rasa, membela kebanaran, persatuan,
rela berkorban, cinta tanah air,

memelihara ketertiban, disiplin,
musyawarah, kekeluargaan,
menghoramti keputusan, tanggung
jawab, dan kepentingan Bersama.

ANEKA

Komitmen Mutu Anti Korupsi

Komitmen mutu adalah pemahaman
Korupsi berasal dari bahasa latin coruptiodan corruptusyang berarti perbuatan
mengenai konsep mengenai efektivitas, yang tidak baik, buruk, dapat disuap dan tidak bermoral. Sedangkan tidak pidana
efisiensi, inovasi, dan mutu korupsi berarti tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun
penyelenggaraan Pemerintah. tidak sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat
dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada UU No. 20
Efektif - Upaya untuk meningkatkan Tahun 2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi antara lain: (1) Kerugian

ketercapaian target atau tujuan yang Keuangan Negara, (2) suap-menyuap, (3) pemerasan, (4) perbuatan curang,
telah ditetapkan sebelumnya. (5) penggelapan dalam jabatan, (6) benturan kepentingan dalam pengadaan, dan
(7) gratifikasi.
Efisien - Ketepatan capaian dari
penggunaan sumber daya dan Ilustrasi Mataeri

bagaimana pekerjaan dilaksanakan, (Uang) sebagai Alat

sehingga tidak terjadi pemborosan Korupsi yang

sumber daya, peny- alahgunaan banyak membuat

alokasi, penyimpangan prosedur, dan kasus seolah-solah

mekanisme yang keluar alur. tidak tercium oleh

apparat. (sumber :

Inovasi - Upaya yang meliputi seluruh https://newatlas.co

proses menciptakan dan menawar- kan m/)
jasa atau barang baik yang sifatnya
baru, lebih baik atau lebih murah Kejujuran berasal dari kata jujur yang
Tanggung Jawab adalah keadaan wajib

dibandingkan dengan yang tersedia dapat didefinisikan sebagai sebuah

sebelumnya. tindakan maupun ucapan yang lurus,
menanggung segala sesuatu.

Mutu - Kondisi dinamis yang berkaitan tidak berbohong dan tidak curang.

dengan produk, jasa, manusia, proses Kerja keras didasari dengan adanya
dan lingkungan yang sesuai atau Kepedulian adalah mengindahkan,
bahkan melebihi harapan pihak kemauan yang terkandung ketekadan,
pengguna. memerhatikan dan menghiraukan. Rasa ketekunan, daya tahan, daya kerja,
kepedulian dapat dilakukan terhadap pendirian keberanian.
Adaptif - Upaya perubahan pola kerja lingkungan sekitar.
yang lebih baik guna memenuhi Kesederhanaan yaitu dibiasakan untuk
tuntutan perubahan lingkungan kerja. Kemandirian berarti dapat berdiri di tidak hidup boros.

Responsif - Mau membantu orang yang atas kaki sendiri, artinya tidak banyak Keberanian diwujudkan dalam bentuk
dilayani dan menyediakan layanan bergantung kepada orang lain dalam
yang cepat. berbagai hal. berani mengatakan dan membela
kebenaran.
Perbaikan berkelanjutan - Upaya Kedisiplinan adalah ketaatan atau
perbaikan atas cara kerja/pelayanan Keadilan adalah sama berat, tidak
yang telah ada sebelumnya. kepatuhan kepada peraturan. berat sebelah dan tidak memihak.

BIT PRO-AKSI -4

Whole Of WoG adalah pendekatan
penyelenggaraan pemerintahan
yang menyatukan upaya–upaya

kolaboratif pemerintah dari
keseluruhan sector dalam ruang
lingkup koordinasi yang lebih luas
guna mencapaitujuan–tujuan

pembangunan kebijakan,
manajemen program, dan
pelayanan publik. WoG dilakukan
melalui berbagai pendekatan. WoG
beroperasi dalam tataran
kelembagaan nasional maupun

daerah (LAN
RI,2017c).

Dalam WoG, Pemerintahan perlu

memanifestasikan respon terpadu
isu-isu tertentu. Banyak diantara
sektor-sektor pada pemerintahan

yang hanya memedulikan citra agar

sektornya terlihat hebat dan
banyak mendapatkan penghargaan,
tapi tidak memperhatikan perlunya
kolaborasi dengan sektor lain dalam

menyelesaikan sebuah isu publik
untuk kepentingan bersama.

Goverment

Whole Of Government adalah sebuah
pendekatan yang mengintegrasikan upaya
kolaboratif dari instansi pemerintah untuk
menjadi kesatuan menuju tujuan
bersama.

WoG

Empat faktor eksternal yang membuat
Whole of Government penting bagi
Negara Kesatuan Republik Indonesia

dan Pemerintah:

1.Ada dorongan publik dalam

mewujudkan integrasi kebijakan,
program pembangunan dan

pelayanan;
2.Perkembangan teknologi informasi

dan komunikasi,situasi dan
dinamika kebijakan yang lebih

kompleks;
3.Kompetisi antar sektor dalam

pembangunan;
4.Faktor rererat dan perekat

kebangsaan.

KATEGORI HUBUNGAN KELEMBAGAAN

Koordinasi Integritas KedekatandanPerlibatan

Penyertaan–Pengembanganstrategi
Joint Working –Kerjasamabersifat Aliansistrategis-Perencanaanjangka

denganmempertimbangkandampak
sementara. panjang, kerjasamapadaisubesaryang

yang dihasilkan. menjadiurusanutamasalah satupeserta
Joint Venture –Perencanaanjangka
kerjasama.
Dialog –PertukaranInformasi. panjanguntukpekerjaanbersamayang

menjadiurusanutamasalah satupeserta
Union-Unifikasiresmi, identitasmasing-
Joint Planning –PerenacaanBersama
kerjasama. masingmasihnampak.
berbenetukkerjasambersama Merger-Penggabungankedalam
Satelit–Entitasyang terpisah, dimiliki strukturbaru
bersamadalambentukintegratif.

“Satgas Penanganan COVID-19 merupakan kepanjangan

tangan dari Komite Kebijakan. Komite ini dibentuk


berdasarkan Perpres Nomor 82 Tahun 2020 merupakan salah

satu bentuk dari implementasi Whole of Goverment”

PELAYANAN
PUBLIK Pelayanan public memiliki
trend perubahan mulai dari Old
Publik Administration

Negara dianggap sebagai salah satunya lembaga
Pada NPM, peran ma- najer publik ditantang untuk

yang paling mampu menyelesaikan persoalan
menemukan cara-cara inovatif dalam menswastakan

masyarakat. OPA mena-ruh perhatian pada fokus
berbagai fungsi yang semula dijalan-kan

pemerintahan pada penyediaan layanan secara
pemerintahan. NPM lebih ke reformasi manajemen.
langsung kepada masyarakat melalui badan-badan
Tujuannya untuk efektifi- tas dan efisiensi. Orientasi
publik. OPA merupakan organisasi publik yang
utamanya adalah profit. Contoh yang bisa kita lihat di
beroperasi paling efisien sebagai sistem tertutup
Indonesia: BPK, Penerapan sistem finger print,
sehingga keterlibatan warga negara dalam pemer-
budgeting perfor- mance (penghasilan yang kita
intahan dibatasi. dapatkan sesuai dengan kinerja yang kita lakukan).

NEW PUBLIK ADMINISTRATION NEW PUBLIK SERVICE

Pelayanan publik serta penyedia jasa dididik untuk
Fase ini menekankan pentingnya keberadaan negara

men-jalankan pelayanan yang berorientasi pada
dalam menyiapkan pelayanan yang dibu- tuhkan oleh

profit. NPM me-nekankan penggunaan mekanisme
masyarakat. Pada NPS, negara harus menjadi lebih
dan terminologi pasar sehingga memandang kuat dan menyedia-kan bentuk bentuk pelayanan
hubun- gan antara badan-badan publik dengan dasar yang justru GRATIS sehingga dinikmati dan
pelanggan- nya sebagaimana layaknya transaksi dirasakan hasil kerja pemerintah- annya. NPS

yang terjadi antara penjual dan pembeli. memperkuat peran administrator publik untuk

menunjukkan eksistensi dan keberpihakan negara

dalam melayani masyarakat. Negara ada untuk
melayani.

MANAGEMENT

ASN

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangka
mengelola ASN yang makin profesional yang mampu menghadapi tantangan global.

Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah tata (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
kelola ASN untuk memberikan pelayanan professional Kerja (PPPK). PNS dapat diangkat dari warga negara
yan gmemiliki nilai dasar,etika profesi,bebas dari Indonesia yang memenuhi syarat tertentu untuk
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi,kolusi,
dan nepotisme. Berdasarkan Undang-Undang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan
diatur beberapa hal sebagai berikut. tertentu dalam pemerintahan. Sedangkan,PPPK
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
Pada tata kelola ASN terbaru membagi Aparatur Sipil syarat tertentu diangkat oleh pejabat tertentu

Negara kedalam dua jenis yakni Pegawai Negeri Sipil berdasarkan perjanjian kerja sesuai kebutuhan
instansi pemerintah.

Manajemen ASN

ASN memiliki hak dan kewajiban yan gtelah MERIT SYSTEM
diatur dalam undang–undang. PNS berhak
untuk memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, ASN juga memiliki kode etik dan kode perilaku. Hal ini diatur
cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode
etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku ASN seperti:
perlindungan, pengembangan kompetensi, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan
Sedangkan, PPPK berhak untuk mendapat gaji, berintegritas tinggi; melaksanakan tugasnya dengan cermat
tunjangan, perlindungan, dan pengembangan dan disiplin; melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa
kompetensi. Selain itu, ASN juga berkewajiban tekanan; melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan
untuk: peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugasnya.

Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945,
MERIT SYSTEM
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

pemerintah yang sah; Sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang

menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan

melaksanakan kebijakan yang dirumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
pejabat pemerintah;
menaati ketentuan peraturan perundang- etika pemerintahan; dan lain–lain.

undangan;
melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh Dalam manajeman ASN menerapkan sistem merit
pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan
tanggung jawab; yang dalam Bahasa manajemen SDM berarti sistem

menunjukkan integritas dan keteladanan dalam yang menggambarkan diterapkannya objektivitas
sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada dalam keseluruhan semua proses dalam
setiap orang; pengelolaan ASN. Objektivitas yang dimaksud
adalah adanya pertimbangan kemampuan
menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat dan prestasi individu untuk melaksanakan
mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; pekerjaannya atau kompetensi dan kinerja. Proses
dan rekrutemen jabatan dalam instansi pemerintah
bersedia ditempatkan di seluruh wilayah dilakukan secara profesional melalui proses lelang
Negara Kesatuan Republik Indonesia. jabatan.

Manajemen PNS sendiri meliputi kegiatan

penyusunan dan penetapan kebutuhan,
pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan
karir, pola karir, promosi, mutasi jabatan, penilaian
kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan,

disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari
tua,dan perlindungan.

LATSAR PROV. PAPUA
BARAT 2021

RAAKBNTAUCBAANLIIIGISAANSI

PENETAPAN ISU

PENETAPAN Berdasarkan dari identifikasi isu yang dilakukan,
ISU maka penetapan isu dilakukan dengan analisis
filtering menggunakan metode USG (Urgency,
Dari hasil pengamatan di unit Seriousness, Growth). Metode USG merupakan salah
organisasi Badan Kesatuan satu cara menetapkan urutan prioritas masalah
Bangsa dan Politik Provinsi dengan metode teknik scoring 1-5 dan dengan
Papua Barat, terdapat empat isu mempertimbangkan tiga komponen dalam metode
yang potensial untuk dibahas USG sehingga didapatkan permasalahan apa yang
dalam kegiatan aktualisasi. harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk
Kelima isu potensial itu adalah diselesaikan. Hasil hasil analisis isu menggunakan
sebagai berikut. metode USG dapat dilihat pada Tabel 3.1. Metode USG
dijelaskan sebagai berikut :
1.Kurang Maksimalnya
Pelayanan Pendaftaran dan Urgency atau urgensi, yaitu dilihat dari
Pemberian SKT Ormas; tersedianya waktu, mendesak atau tidak masalah
tersebut diselesaikan.
2.Kurangnya Pemahaman ASN Seriousness atau tingkat keseriusan dari masalah,
dalam Penyusunan RENJA yakni dengan melihat dampak masalah tersebut
Kegiatan pada Bidang - terhadap produktifitas kerja, pengaruh terhadap
Bidang;
keberhasilan, membahayakBaInT PsiRsOte-mAKaStI a-2u0tidak.
3.Belum Optimalnya
Pengumpulan Data-data Growth atau tingkat perkembangan masalah yakni
Laporan Kegiatan Bidang; apakah masalah tersebut berkembang sedemikian
rupa sehingga sulit untuk dicegah
4.Kurangnya Informasi Umum
mengenai Kegiatan-kegiatan
Kesbangpol yang dapat
diakses oleh Publik

Tabel. Analisis Isu dengan Metode USG

Keterangan :
1). Sangat kecil 2). Kecil 3). Sedang 4). Besar 5). Sangat Besar

LAYANAN MEDIA SOSIAL ZIRAH

Deskripsi Isu Berdasarkan hasil pengamatan selama ini
di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Analisis Provinsi Papua Barat, Kurangnya Informasi
Dampak Umum mengenai Kegiatan - kegiatan
Kesbangpol yang dapat diakses oleh Publik
Gagasan dikarenakan kurangnya Data Laporan
Pemecahan Kegiatan Bidang yang sudah dilaksanakan.
Isu Dengan adanya permasalahan tersebut
maka menerapkan penyimpanan Data
Kegiatan di Google Drive, dimana data
yang di simpan dapat diposting/
publikasikan melalui Website sehingga
publik dapat mengetahui informasi
kegiatan Kesbangpol.

Kurangnya Informasi Umum mengenai
Kegiatan-kegiatan Kesbangpol yang dapat
diakses oleh Publik :

1.Data/ Laporan Kegiatan yang sudah
dilaksanakan tidak diserahkan

2.Belum adanya Operator Bidang-bidang

Gagasan pemecahan dari isu diatas adalah
Menyampaikan Informasi kepada Publik
tentang Kegiatan Kesbangpol melalui
Website dan judul aktualisasi yakni “Sistem
Penyajian Data Dan Informasi Berbasis
Website Di Badan Kesatuan Bangsa Dan
Politik Provinsi Papua Barat”. Gagasan
pemecahan isu ini akan dilakukan di Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Papua Barat

Rancangan Aktualisasi

1.Melakukan Koordinasi dan 2. Mengumpulkan Data/informasi
Diskusi dengan Mentor terkait terkait Kegiatan Bidang yang
dengan Rancangan Aktualisasi sudah dilaksanakan

Tahapan Tahapan

1. Konsultasi kepada Mentor 1. Koordinasi dengan Kabid-kabid
2. Memaparkan permasalahan dan gagasan 2. Penunjukkan Operator Bidang
3.Mengumpulkan Laporan Kegiatan Bidang dari
pemecahan isu
3.Memaparkan rancangan aktualisasi yang masing-masing operator Bidang
4.Mengolah Data dari Kegiatan Bidang-Bidang
sudah dibuat
4. Meminta saran, masukan dan persetujuan dari yang telah dilaksanakan

mentor mengenai gagasan yang diajukan OUTPUT

OUTPUT 1. Hasil konsultasi
2.SK Operator dari Kaban Kesbangpol
1. Hasil konsultasi 3.informasi kegiatan serta informasi
2.Tersusunnya draft rancangan
lainnya untuk melengkapi website
aktualisasi 4.informasi yang dibutuhkan untuk
3.Tersusunnya draft rancangan
website
aktualisasi
4.Tersusunnya draft rancangan

aktualisasi

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Akuntabilitas (tanggunginformasi yang dibutuhkan untuk website jawab, Akuntabilitas (tanggung jawab,
kejelasan target) Etika Publik (Jujur,
kejelasan target) Nasionalisme Sopan dan hormat) Komitmen mutu
(efektif, efisien, mutu) Anti Korupsi
(menyampaikan dan menghargai (disiplin, tanggungjawab, kerja
keras)
pendapat) Etika Publik (hormat,
informasi yang dibutuhkan untuk website
komunikatif, jelas, sopan santun)

Komitmen Mutu (inovatif, efektif)

Manajemen ASN (Etika Profesi)

Rancangan Aktualisasi

3. Menyimpan Data ke Google 4. Memposting Berita/Informasi
Drive Kegiatan di Website Kesbangpol

Tahapan Tahapan

1. Membuat akun Google Drive 1. Menyusun narasi tulisan kedalam bentuk artikel
2.Membuat folder berdasarkan bulan, tahun 2.Menemui Kasubbag Program dan Anggaran sebagai

dan Bidang Koordinator Website untuk mereview narasi/tulisan
3.Mengunggah dokumen ke dalam Google berita/artikel yang sudah benar atau belum
3.Melaporkan Kasubbag Program dan Anggaran
Drive sebagai Koordinator Website bahwa berita siap di
publikasikan
OUTPUT
OUTPUT

1.Akun Google Drive telah dibuat 1.Telah tersedia berita/ artikel
2.Telah terbuatnya folder di dalam 2.Berita/artikel telah tersedia dalam

Google Drive bentuk draft di Website
3.Terunggahnya dokumen ke dalam 3.Berita/artikel telah tersedia dalam

Google Drive bentuk draft di Website

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Akuntabilitas (menata dokumen dengan Akuntabilitas (tanggung jawab,
konsisten) Nasionalisme: (melakukan penataan kejelasan target) Nasionalisme
dokumen dengan semangat untuk kepentingan (menyampaikan dan menghargai
umum bukan kepentingan pribadi) Etika Publik pendapat) Etika Publik (hormat,
(cermat dalam bekerja) Komitmen mutu komunikatif, jelas, sopan santun)
(berorientasi pada mutu dan efektif dalam menata Komitmen Mutu (inovatif, kreatifitas)
dokumen sesuai waktu dan Bidang) Antikorupsi Manajemen ASN (Etika Profesi)
(Melaksanakan tugas dengan disiplin)

informasi yang dibutuhkan untuk website

Rancangan Aktualisasi

5. Evaluasi

Tahapan

1. Mendokumentasikan kegiatanak tualisasi
2. Penyusunan Laporan Aktualisasi
3. Melaporkan hasil kepada mentor

OUTPUT
1.Dokumentasi berupa foto, dan

catatan
2.Laporan Final Aktualisasi
3. Laporan

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Akuntabilitas (Tanggung jawab, Kejelasan
target) Komitmen Mutu (efektifitas, efisien)
Anti Korupsi (disiplin, mandiri, kerja keras)
Etika Publik (hormat, sopan santun)
Nasionalisme (kerja sama)

DESKRIPSI KEGIATAN

A.Keterkaitan Kegiatan dengan Agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI B. Keterkaitan Tahapan Kegiatan dengan Nilai-Nilai Dasar PNS
a. Melakukan Koordinasi dan Diskusi dengan Mentor tentang Rancangan Aktualisasi terkait 1. Melakukan Koordinasi dan Diskusi dengan Mentor terkait Rancangan Aktulisasi
dengan Manajemen ASN, karena itu merupakan suatu kewajiban ASN dalam menjalankan
tugasnya sehari-sehari. Konsultasi dengan mentor, membuat janji dengan mentor tanpa memaksakan kehendak
b. Mengumpulkan Data/ Informasi Kegiatan Bidang yang sudah dilaksanakan terkait dengan (Nasionalisme), selanjutnya menemui mentor secara langsung dengan menunjukkan sikap
Akuntabilitas, karena dengan melakukan pengumpulan data berarti sebagai ASN sudah Sopan, Hormat dan terbuka (Etika Publik) dalam menjelaskan maksud Masalah atau Isu
bertanggungjawab dapat dalam pengumpulan data dan merupakan tugas pada Sub Bagian yang akan diaktualisasikan (Akuntabilitas)
Program dan Anggaran. Memaparkan permasalahan dan gagasan pemecahan isu, sebagai ASN kita harus
c. Melakukan penyimpanan data di Google Drive terkait dengan Akuntabilitas dan Komitmen menunjukkan sikap sopan dan hormat(Etika Publik) terhadap mentor dalam memaparkan
Mutu, berarti seorang ASN telah bekerja secara tanggungjawab dan konsisten karena mampu permasalahan dan gagasan pemecahan isu tanpa memaksakan pendapat orang lain
melaksanakan tugasnya dengan mengikuti perkembangan jaman yaitu penggunaan inovasi (Nasionalisme) agar dapat terlaksana dengan efisien (Komitmen mutu) serta dilakukan
penyimpanan berbasis digital. dengan tanggungjawab (Akuntabilitas).
d. Memposting Berita/ Informasi Kegiatan di Website terkait dengan Akuntabilitas, Memaparkan rancangan aktualisasi yang sudah dibuatASN harus berikap sopan dan
Manajemen ASN dan Etika Publik, seorang ASN telah bekerja secaratanggungjawab, hormat (Etika Publik) terhadap mentor dalam memaparkan rancangan yang akan
profesional, efektif, efisien, jujur dan sopan karena mampu melaksanakan berkata jujur dilakukan serta tidak memaksakan kehendak orang lain (Nasionalisme), dan dilakukan
dalam pemberian informasi dan bersikap sopan dalam berbahasa. dengan bertanggungjawab (Akuntabilitas)
e. Evaluasi terkait dengan Akuntabilitas dan Anti Korupsi yaitu Seorang ASN bekerja secara Meminta saran, masukan dan persetujuan dari mentor mengenai gagasan yang diajukan,
bertanggungjawab dan disipilin membuat Evaluasi Laporan Aktualisasi dan dapat sebagai ASN kita harus menunjukkan sikap sopan dan hormat (Etika Publik) terhadap
dipertanggungjawabkan karena disertai dengan bukti fisik mentor, tidak memaksakan kehendak (Nasionalisme), serta secara transparan dan
bertanggungjawab (Akuntabilitas).

2. Mengumpulkan Data/ Informasi terkait kegiatan Bidang yang sudah dilaksanakan 3. Menyimpan Data di Google Drive
Koordinasi dengan Kabid, ASN harus bersikap sopan, hormat dan jujur (Etika Publik) Membuat akun Google Drive untuk penyimpanan Data/ Informasi kegiatan dari Bidang
serta kejelasan target (Akuntabilitas) bertujuan koordinasi untuk memperoleh Data yang sudah dilaksanakan, berarti penggunaan teknologi berbasis digital merupakan
kegiatan Bidang. kinerja ASN bersifat adaptif dan efisien (komitmen Mutu) dan memberi kejelasan dalam
Penunjukkan Operator Bidang, ASN harus bertanggung jawab, kejelasan target, konsisten membuat wadah penyimpanan (akuntabilitas), pembuatan akun dilakukakan secara
(Akuntabilitas), jujur, sopan dan hormat (Anti Korupsi) mandiri dan bekerja keras (Anti Korupsi)
Mengumpulkan Data/ Informasi terkait kegiatan Bidang yang sudah dilaksanakan dari Membuat Folder berdasarkan Bulan, Tahun dan Bidang berarti telah melakukan
masing-masing Operator Bidang, ASN harus bersikap sopan, hormat dan jujur (Etika pekerjaan secara berurut dan Konsisten (akuntabilitas) dan memberi kejelasan dalam
Publik) serta kejelasan target (Akuntabilitas) bertujuan mengumpulkan Data dari membuat wadah penyimpanan (akuntabilitas), pembuatan akun dilakukakan secara
Operator secara efektif (Komitmen Mutu). mandiri dan bekerja keras (Anti Korupsi)
Mengolah Data dari kegiatan Bidang-bidang yang sudah dilaksanakan,bekerja secara Mengunggah Dokumen ke dalam Google Drive, berarti bekerja secara tanggung jawab
tanggungjawab (Akuntabilitas) kerja keras (Anti Korupsi) dan secara efektif, efisien dan (akuntabilitas) atas Data yang diunggah secara menyeluruh dan bekerja secara mandiri
mutu (Komitmen Mutu) dalam mengolah Data dan bekerja keras (AntiKorupsi) untuk menyelesaikannya.

4. Memposting Berita/ Informasi Kegiatan di Website Kesbangpol 5. Evaluasi
Menyusun narasi tulisan kedalam bentuk artikel, berarti secara etika (Manajemen ASN) Mendokumentasikan kegiatan aktualisasi, bertanggungjawab
bertanggungjawab (akuntabilitas), dengan komunikatif, sopan (Etika Publik) dalam (Akuntabilitas) dalam mendokumentasikan secara efektif, efisien
menulis narasi dan lebih efektif (Komitmen Mutu). (Komitmen Mutu)
Menemui Kasubbag Program dan Anggaran sebagai Koordinator Website untuk mereview Penyusunan Laporan Aktualisasi, sebagai ASN bertanggungjawab
narasi/tulisan tentang berita/artikel yang sudah benar atau belum, tanpa memaksakan (Akuntabilitas) disiplin, mandiri, kerja keras (Anti Korupsi) dalam
kehendak (Nasionalisme), dengan menunjukkan sikap Sopan, Hormat dan terbuka (Etika membuat laporan.
Publik) serta secara efektif, efisien dan inovatif (Komitmen Mutu) dan bertanggung Melaporkan hasil kepada mentor, melaporkan kejelasan target
jawab (akuntabilitas) (Akuntabilitas) kepada mentor secara sopan (Etika Publik) dan
Melaporkan Kasubbag Program dan Anggaran sebagai Koordinator Website bahwa berita kerja sama (Nasionalisme) yang efektifitas (Komitmen Mutu)
siap di publikasikan, Data dilakukan secara Mandiri dan semangat bekerjakeras untuk
menyelesaikannya (anti Korupsi) dan bertanggungjawab atas data yang sudah terinput,
serta konsisten dalam penginputan, pengiputan memberi Kejelasan pada Data yang ada
(akuntabilitas), adanya Data yang terinput akan lebih Efektif dan Efisien dalam suatu
pekerjaan (Komitmen Mutu)

DESKRIPSI KEGIATAN

KONTRIBUSI KEGIATAN TERHADAP VISI MISI GUBERNUR
PAPUA BARAT



1.MELAKUKAN KOORDINASI DAN DISKUSI DENGAN MENTOR TERKAIT DENGAN
RANCANGAN AKTUALISASI
KEGIATAN MELAKUKAN KOORDINASI DAN DISKUSI DENGAN MENTOR TERKAIT
DENGAN RANCANGAN AKTUALISASI INI MEMILIKI KETERKAITAN TERHADAP POKOK
VISI AMAN DIMANA MISI YANG TERKAIT YAITU MENCIPTAKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK BERBASIS APARATUR YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
(GOOD AND CLEAN GOVERNANCE) SERTA OTONOMI KHUSUS YANG EFEKTIF

2. MENGUMPULKAN DATA/INFORMASI TERKAIT KEGIATAN BIDANG YANG SUDAH
DILAKSANAKAN

KEGIATAN MENGUMPULKAN DATA/INFORMASI TERKAIT KEGIATAN BIDANG YANG
SUDAH DILAKSANAKAN MELAKUKAN IDENTIFIKASI DATA INI MEMILIKI
KETERKAITAN TERHADAP POKOK VISI AMAN DIMANA MISI YANG TERKAIT YAITU
MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BERBASIS APARATUR
YANG BERSIH DAN BERWIBAWA (GOOD AND CLEAN GOVERNANCE) SERTA
OTONOMI KHUSUS YANG EFEKTIF

3. MENYIMPAN DATA KE GOOGLE DRIVE
KEGIATAN MENYIMPAN DATA KE GOOGLE DRIVE MELAKUKAN IDENTIFIKASI DATA
INI MEMILIKI KETERKAITAN TERHADAP POKOK VISI BERMARTABAT DIMANA MISI
YANG TERKAIT YAITU MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
BERBASIS APARATUR YANG BERSIH DAN BERWIBAWA (GOOD AND CLEAN
GOVERNANCE) SERTA OTONOMI KHUSUS YANG EFEKTIF

4. MEMPOSTING BERITA/INFORMASI KEGIATAN DI WEBSITE KESBANGPOL
KEGIATAN MEMPOSTING BERITA/INFORMASI KEGIATAN DI WEBSITE KESBANGPOL
MELAKUKAN IDENTIFIKASI DATA INI MEMILIKI KETERKAITAN TERHADAP POKOK
VISI AMAN DIMANA MISI YANG TERKAIT YAITU MENCIPTAKAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN YANG BAIK BERBASIS APARATUR YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
(GOOD AND CLEAN GOVERNANCE) SERTA OTONOMI KHUSUS YANG EFEKTIF

5. EVALUASI
KEGIATAN EVALUASI MELAKUKAN IDENTIFIKASI DATA INI MEMILIKI KETERKAITAN
TERHADAP POKOK VISI BERMARTABAT DIMANA MISI YANG TERKAIT YAITU
MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK BERBASIS APARATUR
YANG BERSIH DAN BERWIBAWA (GOOD AND CLEAN GOVERNANCE) SERTA
OTONOMI KHUSUS YANG EFEKTIF

TABEL. JADWAL
KEGIATAN

TABEL. MATRIKS NILAI
NILAI DASAR ASN

LATSAR PROV. PAPUA
BARAT 2021

PAEKLBATAUKBSAALIIVNSAAASNI

Deskripsi Kegiatan
Aktualisasi

Berdasarkan isu yang diangkat maka akan
dilaksanakan lima tahapan kegiatan sesuai
dengan rancangan aktualisasi. Kegiatan
aktualisasi dilaksanakan selama 27 hari kerja
yang terhitung mulai tanggal 4 November hingga
30 November 2021 di Sub Bagian Program dan
Anggaran

Gambaran Pelaksanaan
Kegiatan Aktualisasi

Berdasarkan rancangan
aktualisasi yang telah disetujui,
terdapat 5 (lima) kegiatan yang
dilaksanakan, diantaranya :

KEGIATAN AKTUALISASI

KEGIATAN 1

A Nilai-nilai ASN :
Dalam tahapan ini, saya melakukan
Melakukan Koordinasi koordinasi kepada pimpinan saya
dan Diskusi dengan (mentor) Kepala Sub Bagian Program
dan Anggaran (Ibu Wahyu Indariyani,
Mentor terkait dengan
Rancangan Aktualisasi S.Hut., M.Si) menjelaskan bahwa
akan melaksanakan rancangan
Tahapan Kegiatan: aktualisasi tentang Sistem Penyajian
A. Memaparkan permasalahan dan gagasan Data Dan Informasi Berbasis Website
pemecahan isu Di Badan Kesatuan Bangsa Dan
Pada tanggal 4 November 2021 saya Politik Provinsi Papua Barat, saya
melakukan koordinasi/konsultasi dan diskusi menjelaskan secara konsisten dan
dengan pimpinan saya (mentor) di ruangan
kerjanya terkait rancangan kegiatan aktualisasi kejelasan (akuntabilitas),
yang akan saya laksanakan di SubBagian menggunakan bahasa yang baik
Program dan Anggaran pada Badan Kesatuan serta bersikap hormat,sopan, jujur
Bangsa dan Politik Provinsi Papua Barat dalam memberikan informasi (etika
publik), mengutamakan musyawarah

dalam mengambil keputusan
(nasionalisme), serta secara efektif

(komitmen mutu)

PENJELASAN NILAI-NILAI
ASN

AKUNTABILITAS ETIKA PUBLIK

pada tahapan kegiatan ini saya telah menjelaskan pada tahapan kegiatan ini saya telah menjelaskan
secara konsisten, dan kejelasan kepada pimpinan menggunakan bahasa yang baik serta bersikap
saya (mentor) Kepala Sub Bagian Program dan hormat, sopan, jujur dalam memberikan informasi
Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi kepada pimpinan saya (mentor) Kepala Sub Bagian
Papua Barat (Ibu Wahyu Indariyani, S.Hut., M.Si), Program dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan
dampaknya apabila nilai tersebut saya terapkan Politik Provinsi Papua Barat (Ibu Wahyu Indariyani,
adalah pimpinan akan merasa paham dan mengerti S.Hut., M.Si), dampaknya apabila nilai tersebut saya
dari tujuan kegiatan. Sebaliknya jika nilai tersebut terapkan maka pimpinan akan merasa dihargai dan
tidak diterapkan maka pimpinan akan merasa tidak dihormati, sebaliknya jika nilai tersebut tidak
paham dan tidak mengerti dengan tujuan kegiatan. diterapkan maka pimpinan merasa tidak dihargai dan
Provinsi Papua dihormati

NASIONALISME KOMITMEN MUTU

Pada kegiatan ini, saya selalu mengutamakan Pada kegiatan ini saya menjelaskan secara
musyawarah dalam mengambil keputusan inovatif dan efektif kepada pimpinan
antara saya dan pimpinan saya dalam (mentor) dalam mendiskusikan kegiatan
mendiskusikan kegiatan yang akan saya ini. Dampaknya apabila nilai-nilai ini
terapkan selama masa habituasi aktualisasi. diterapkan maka pimpinan (mentor) saya
Dampaknya apabila nilai ini diterapkan maka bisa memahami baik. sebaliknya apabila
akan ada rasa puas antara pimpinan (mentor) nilai-nilai ini tidak diterapkan maka
dan saya. sebaliknya apabila nilai nilai ini tidak pimpinan (mentor) saya tidak akan
diterapkan, maka tidak ada kepuasan antara memahami karena bertele-tele.
saya dan pimpinan saya (mentor).

KEGIATAN AKTUALISASI

KEGIATAN 1

Melakukan Koordinasi Nilai-nilai ASN :
Dalam tahapan ini, saya
dan Diskusi dengan memaparkan permasalahan dan
gagasan pemecahan isu dengan
Mentor terkait dengan pimpinan saya (mentor) Kepala Sub
Bagian Program dan Anggaran (Ibu
Rancangan Aktualisasi Wahyu Indariyani, S.Hut., M.Si)
terkait tentang Sistem Penyajian
Tahapan Kegiatan: Data Dan Informasi Berbasis Website
B. Memaparkan permasalahan dan gagasan Di Badan Kesatuan Bangsa Dan
pemecahan isu Politik Provinsi Papua Barat, saya
Pada tanggal 5 November 2021 saya menjelaskan secara konsisten dan
memaparkan permasalahan dan gagasan kejelasan (akuntabilitas),
pemecahan isu dengan pimpinan saya (mentor) menggunakan bahasa yang baik
di ruangan kerjanya terkait rancangan kegiatan serta bersikap hormat,sopan, jujur
aktualisasi yang akan saya laksanakan di dalam memberikan informasi (etika
SubBagian Program dan Anggaran pada Badan publik), mengutamakan musyawarah
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua dalam mengambil keputusan
Barat. (nasionalisme), serta secara efektif

(komitmen mutu)

PENJELASAN NILAI-NILAI
ASN

AKUNTABILITAS ETIKA PUBLIK

pada tahapan kegiatan ini saya telah memaparkan pada tahapan kegiatan ini saya memaparkan
permasalahan dan gagasan pemecahan isu secara permasalahan dan gagasan pemecahan isu dengan
konsisten, dan kejelasan kepada pimpinan saya bahasa yang baik serta bersikap hormat, sopan, jujur
(mentor) Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran dalam memberikan informasi kepada pimpinan saya
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua (mentor) Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran
Barat (Ibu Wahyu Indariyani, S.Hut., M.Si), dampaknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua
apabila nilai tersebut saya terapkan adalah pimpinan Barat (Ibu Wahyu Indariyani, S.Hut., M.Si), dampaknya
akan merasa paham dan mengerti dari tujuan apabila nilai tersebut saya terapkan maka pimpinan
kegiatan. Sebaliknya jika nilai tersebut tidak akan merasa dihargai dan dihormati, sebaliknya jika
diterapkan maka pimpinan akan merasa tidak paham nilai
dan tidak mengerti dengan tujuan kegiatan.

NASIONALISME KOMITMEN MUTU

Pada kegiatan ini, saya selalu mengutamakan Pada kegiatan ini saya menjelaskan secara
musyawarah dalam mengambil keputusan inovatif dan efektif kepada pimpinan
antara saya dan pimpinan saya dalam (mentor) dalam memaparkan permasalahan
memaparkan permasalahan dan gagasan dan gagasan pemecahan isu kegiatan ini.
pemecahan isu selama masa habituasi Dampaknya apabila nilai-nilai ini diterapkan
aktualisasi. Dampaknya apabila nilai ini maka pimpinan (mentor) saya bisa memahami
diterapkan maka akan ada rasa puas antara baik. sebaliknya apabila nilai-nilai ini tidak
pimpinan (mentor) dan saya. sebaliknya apabila diterapkan maka pimpinan (mentor) saya
nilai nilai ini tidak diterapkan, maka tidak ada tidak akan memahami karena bertele-tele.
kepuasan antara saya dan pimpinan saya
(mentor).

KEGIATAN AKTUALISASI

KEGIATAN 1

Melakukan Koordinasi Nilai-nilai ASN :
Dalam tahapan ini, saya Memaparkan
dan Diskusi dengan
rancangan aktualisasi yang sudah
Mentor terkait dengan dibuat dengan pimpinan saya

Rancangan Aktualisasi (mentor) Kepala Sub Bagian Program
dan Anggaran (Ibu Wahyu Indariyani,
Tahapan Kegiatan: S.Hut., M.Si) terkait tentang Sistem
C. Memaparkan rancangan aktualisasi yang
sudah dibuat Penyajian Data Dan Informasi
Pada tanggal 6 November 2021 saya Berbasis Website Di Badan Kesatuan
Memaparkan rancangan aktualisasi yang sudah
dibuat kepada pimpinan saya (mentor) di Bangsa Dan Politik Provinsi Papua
rumahnya karena hari libur kantor (sabtu) Barat, saya menjelaskan secara
terkait rancangan kegiatan aktualisasi yang konsisten dan kejelasan
akan saya laksanakan di SubBagian Program (akuntabilitas), menggunakan
dan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa bahasa yang baik serta bersikap
dan Politik Provinsi Papua Barat. hormat,sopan, jujur dalam
memberikan informasi (etika

publik), mengutamakan musyawarah
dalam mengambil keputusan

(nasionalisme), serta secara efektif
(komitmen mutu)

PENJELASAN NILAI-NILAI
ASN

AKUNTABILITAS ETIKA PUBLIK

pada tahapan kegiatan ini saya telah memaparkan pada tahapan kegiatan ini saya memaparkan
rancangan aktualisasi yang sudah dibuat secara rancangan aktualisasi yang sudah dibuat dengan
konsisten, dan kejelasan kepada pimpinan saya bahasa yang baik serta bersikap hormat, sopan, jujur
(mentor) Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran dalam memberikan informasi kepada pimpinan saya
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua (mentor) Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran
Barat (Ibu Wahyu Indariyani, S.Hut., M.Si), dampaknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua
apabila nilai tersebut saya terapkan adalah pimpinan Barat (Ibu Wahyu Indariyani, S.Hut., M.Si), dampaknya
akan merasa paham dan mengerti dari tujuan apabila nilai tersebut saya terapkan maka pimpinan
kegiatan. Sebaliknya jika nilai tersebut tidak akan merasa dihargai dan dihormati, sebaliknya jika
diterapkan maka pimpinan akan merasa tidak paham nilai tersebut tidak diterapkan maka pimpinan merasa
dan tidak mengerti dengan tujuan kegiatan. tidak dihargai dan dihormati.

NASIONALISME KOMITMEN MUTU

Pada kegiatan ini, saya selalu mengutamakan Pada kegiatan ini saya menjelaskan secara
musyawarah dalam mengambil keputusan inovatif dan efektif kepada pimpinan
antara saya dan pimpinan saya dalam (mentor) dalam memaparkan rancangan
memaparkan rancangan aktualisasi yang aktualisasi yang sudah dibuat. Dampaknya
sudah dibuat. Dampaknya apabila nilai ini apabila nilai-nilai ini diterapkan maka
diterapkan maka akan ada rasa puas antara pimpinan (mentor) saya bisa memahami baik.
pimpinan (mentor) dan saya. sebaliknya sebaliknya apabila nilai-nilai ini tidak
apabila nilai nilai ini tidak diterapkan, maka diterapkan maka pimpinan (mentor) saya
tidak ada kepuasan antara saya dan pimpinan tidak akan memahami karena bertele-tele.
saya (mentor).

KEGIATAN AKTUALISASI

KEGIATAN 1

Melakukan Koordinasi Nilai-nilai ASN :
Dalam tahapan ini, saya Memaparkan
dan Diskusi dengan
rancangan aktualisasi yang sudah
Mentor terkait dengan dibuat dengan pimpinan saya

Rancangan Aktualisasi (mentor) Kepala Sub Bagian Program
dan Anggaran (Ibu Wahyu Indariyani,
Tahapan Kegiatan: S.Hut., M.Si) terkait tentang Sistem
D. Meminta saran, masukan dan persetujuan
dari mentor mengenai gagasan yang diajukan Penyajian Data Dan Informasi
Pada tanggal 8 November 2021 saya meminta Berbasis Website Di Badan Kesatuan
saran, masukan dan persetujuan dari mentor
mengenai gagasan yang diajukan kepada Bangsa Dan Politik Provinsi Papua
pimpinan saya (mentor) di ruangan kerjanya Barat, saya menjelaskan secara
terkait rancangan kegiatan aktualisasi yang konsisten dan kejelasan
akan saya laksanakan di SubBagian Program (akuntabilitas), menggunakan
dan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa bahasa yang baik serta bersikap
dan Politik Provinsi Papua Barat. hormat,sopan, jujur dalam
memberikan informasi (etika

publik), mengutamakan musyawarah
dalam mengambil keputusan

(nasionalisme), serta secara efektif
(komitmen mutu)

PENJELASAN NILAI-NILAI
ASN

AKUNTABILITAS ETIKA PUBLIK

pada tahapan kegiatan ini saya telah memaparkan pada tahapan kegiatan ini saya memaparkan
rancangan aktualisasi yang sudah dibuat secara rancangan aktualisasi yang sudah dibuat dengan
konsisten, dan kejelasan kepada pimpinan saya bahasa yang baik serta bersikap hormat, sopan, jujur
(mentor) Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran dalam memberikan informasi kepada pimpinan saya
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua (mentor) Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran
Barat (Ibu Wahyu Indariyani, S.Hut., M.Si), dampaknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua
apabila nilai tersebut saya terapkan adalah pimpinan Barat (Ibu Wahyu Indariyani, S.Hut., M.Si), dampaknya
akan merasa paham dan mengerti dari tujuan apabila nilai tersebut saya terapkan maka pimpinan
kegiatan. Sebaliknya jika nilai tersebut tidak akan merasa dihargai dan dihormati, sebaliknya jika
diterapkan maka pimpinan akan merasa tidak paham nilai tersebut tidak diterapkan maka pimpinan merasa
dan tidak mengerti dengan tujuan kegiatan. tidak dihargai dan dihormati.

NASIONALISME KOMITMEN MUTU

Pada kegiatan ini, saya selalu mengutamakan Pada kegiatan ini saya menjelaskan secara
musyawarah dalam mengambil keputusan inovatif dan efektif kepada pimpinan
antara saya dan pimpinan saya dalam (mentor) dalam memaparkan rancangan
memaparkan rancangan aktualisasi yang aktualisasi yang sudah dibuat. Dampaknya
sudah dibuat. Dampaknya apabila nilai ini apabila nilai-nilai ini diterapkan maka
diterapkan maka akan ada rasa puas antara pimpinan (mentor) saya bisa memahami baik.
pimpinan (mentor) dan saya. sebaliknya sebaliknya apabila nilai-nilai ini tidak
apabila nilai nilai ini tidak diterapkan, maka diterapkan maka pimpinan (mentor) saya
tidak ada kepuasan antara saya dan pimpinan tidak akan memahami karena bertele-tele.
saya (mentor).

KEGIATAN AKTUALISASI

KEGIATAN 2

B Nilai-nilai ASN :
Dalam tahapan ini, saya
Mengumpulkan melakukan koordinasi kepada
Data/informasi terkait Kabid-Kabid menjelaskan bahwa
Kegiatan Bidang yang akan melaksanakan rancangan
sudah dilaksanakani aktualisasi tentang Sistem
Penyajian Data Dan Informasi
Tahapan Kegiatan: Berbasis Website Di Badan
A. Koordinasi dengan Kabid - Kabid Kesatuan Bangsa Dan Politik
Pada tanggal 9 November 2021 saya Provinsi Papua Barat maka saya
melakukan koordinasi/konsultasi dengan membutuhkan Data berupa
Kabid - Kabid di ruangan kerjanya terkait kegiatan Bidang yang sudah
kegiatan Bidang yang sudah dilaksanakan dilaksanakan, saya menjelaskan
masing-masing Bidang pada Badan secara konsisten dan kejelasan
Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi (akuntabilitas), menggunakan
Papua Barat. bahasa yang baik serta bersikap
hormat,sopan, jujur dalam
memberikan informasi (etika

publik)