RANCANGAN AKTUALISASI
NILAI NILAI DASAR PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL
CALON DOSEN FIQH KONTEMPORER
PENYUSUNAN MODUL MATA KULIAH MASA'IL FIQHIYYAH FI
AS-SIYASAH BERBASIS E-BOOK PRODI HTN SEMESTER V DI
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
IAIN PADANGSIDIMPUAN
OLEH
SYLVIA KURNIA RITONGA, M.Sy
NIP. 19890604 202012 2 007
Peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III
Angkatan IV
BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA RI
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEAGAMAAN MEDAN
TAHUN 2021
LEMBAR PERSETUJUAN
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS
CALON DOSEN FIQH KONTEMPORER
PENYUSUNAN MODUL MATA KULIAH MASA'IL FIQHIYYAH FI AS-SIYASAH
BERBASIS E-BOOK PRODI HTN SEMESTER V DI FAKULTAS SYARI'AH DAN
ILMU HUKUM IAIN PADANGSIDIMPUAN
Nama : Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP : 19890604 202012 2 007
Telah Disetujui,
Pada Hari, Jum'at Tanggal 17 September 2021
Mentor Coach/Pembimbing
Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag H. Rahmansyah Ritonga, SE.Ak.,M.AP.
NIP. 19750103 200212 1 001 NIP. 19660907 200604 1 001
Mengetahui
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Dr. Salman Al Farisi, S.Ag., M.Pd
NIP. 19750922 200604 1 020
i
LEMBAR PENGESAHAN
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI PNS
CALON DOSEN FIQH KONTEMPORER
PENYUSUNAN MODUL MATA KULIAH MASA'IL FIQHIYYAH FI AS-SIYASAH
BERBASIS E-BOOK PRODI HTN SEMESTER V DI FAKULTAS SYARI'AH DAN
ILMU HUKUM IAIN PADANGSIDIMPUAN
Nama : Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP : 198906042020122007
Telah Diuji Oleh Penguji
Pada Hari Selasa, Tanggal 21 September 2021
Penguji
Nama : Dr. Salman Al Farisi, S.Ag., M.Pd
NIP : 19750922 200604 1 020
Mengetahui,
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan
Dr. Salman Al Farisi, S.Ag., M.Pd
NIP. 19750922 200604 1 020
ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt., yang telah memberikan taufiq dan hidayah-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar
profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan salah satu dari kegiatan Pelatihan
Dasar (Latsar) CPNS Golongan III di Lingkungan Kementerian Agama Tahun 2021 yang
diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus s.d. 6 November 2021. Shalawat dan salam
tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam, semoga kita
mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Aamiin.
Pada pelaksanaan penulisan rancangan aktualisasi ini, penulis banyak mendapat
dukungan moril dan usulan perbaikan serta penyempurnaan dari berbagai pihak. Untuk
itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:
1. Suamiku tercinta dan ketiga anakku tersayang; Syakir, Syamil dan Sameeha, yang
selalu memberikan semangat dan dukungan penuh kepada penulis untuk mengikuti
seluruh rangkaian kegiatan Latsar dengan tenang dan lancar.
2. Ayah, Umak dan Ibu mertua yang telah membantu dan memberikan doa serta
motivasi kepada penulis dalam mengikuti kegiatan Latsar.
3. Kepala Balai Diklat Keagamaan Medan, Bapak Salman Al Farisi, S.Ag., M.Pd., selaku
penanggung jawab penyelenggara Latsar CPNS Golongan III sehingga kegiatan
Latsar dapat berjalan dengan baik.
4. Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku mentor yang selalu
membantu penyusunan rancangan aktualisasi ini.
5. Bapak H. Rahmansyah Ritonga, SE.Ak.,M.AP, selaku coach yang selalu energik dan
sangat bersemangat membimbing kami tanpa kenal lelah dalam menyusun rancangan
aktualisasi ini.
6. Bapak M. Fajar Zain, S.Kom selaku Koordinator Latsar Angkatan 4, yang sudah
berlelah-lelah mengurus segala hal yang berkaitan dengan Latsar kami sehingga
dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan yang direncanakan.
7. Rekan-rekan peserta Latsar CPNS Golongan III Angkatan 4, khususnya kelompok 1
yang penulis cintai dan banggakan, yang telah berbagi informasi, pengalaman, dan
kerjasama yang baik sehingga laporan rancangan aktualisasi ini dapat terselesaikan
dengan baik.
8. Rekan-rekan kerja di Lingkungan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN
Padangsidimpuan yang telah membantu penulis dalam kegiatan Latsar CPNS
Golongan III.
iii
9. Teman-teman yang selalu memotivasi dan mendoakan penulis agar dapat mengikuti
dan melaksanakan semua prosedur kegiatan Latsar CPNS Golongan III.
Akhir kata peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh
karena itu, sangat diharapkan saran dan masukan yang konstruktif sehingga berguna
bagi pembaca. Semoga rancangan aktualisasi ini dapat memberikan manfaat dan
memberikan wawasan tambahan bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.
Padangsidimpuan, 17 September 2021
Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP. 198906042020122007
iv
DAFTAR ISI
LEBAR PERSETUJUAN……………………………………………………….. i
LEMBAR PENGESAHAN………………………………………………………. ii
KATA PENGANTAR ........................................................................................ iii
DAFTAR ISI………… ......................................................................................... v
DAFTAR TABEL .............................................................................................. vi
BAB I 1
PENDAHULUAN 2
3
A. Latar Belakang...................................................................................... 3
B. Tujuan Dan Manfaat .............................................................................
C. Ruang Lingkup...................................................................................... 4
D. Waktu dan Tempat Pelaksanaaan……………………………… ........... 4
BAB II 6
RANCANGAN AKTUALISASI
A. Deskripsi Organisasi.............................................................................
1. Profil Organisasi .............................................................................
2. Visi, Misi, Nilai-Nilai Organisasi......................................................
3. Struktur Pimpinan FASIH IAIN Padangsidimpuan…………… 7
B. Deskripsi Isu ......................................................................................... 7
C. Analisis Isu………………………………………………………............... 9
D. Argumentasi Terhadap Core Issue Terpilih ......................................... 10
E. Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS ............................................................... 11
F. Matrix Rancangan ................................................................................ 20
G. Jadwal Kegiatan ................................................................................... 27
H. Kendala Dan Antisipasi ........................................................................ 31
BAB III
PENUTUP......................................................................................................... 32
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................... 33
v
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Pengecekan USG (Urgency, Seriously and Growth) ............................................. 9
Tabel 2. Matrik Rancangan Aktualisasi............................................................................... 22
Tabel 3. Jadwal Kegiatan .................................................................................................... 28
Tabel 4. Kendala dan Antisipasi Aktualisasi ....................................................................... 31
vi
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Untuk membentuk pribadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang profesional yang mampu
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien maka dilakukan
kegiatan latihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Berdasarkan Penjelasan
Umum UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), dalam rangka
mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan ASN yang profesional, bebas dari
intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu
menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran
sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Sebagai ASN yang profesional, setiap ASN dituntut mengetahui tugas pokok, fungsi dan
tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara. ASN berperan penting dalam hal
penyelenggaraan pembangunan Negara Indonesia, memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang profesional, berkualitas dan mempererat persatuan NKRI.
Untuk itu, penulis sebagai CPNS Dosen memiliki tugas pokok dan fungsi yang harus
dilaksanakan di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. Namun,
karena adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, pelaksanaan pembelajaran harus
dilakukan dengan sistem pembelajaran daring. Proses pembelajaran daring yang serba
terbatas mengakibatkan kurang optimalnya proses pembelajaran. Untuk itu, hal ini
menuntut dosen sebagai salah satu fasilitator pembelajaran untuk inovatif dan kreatif
dalam menghadapinya, agar proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik di tengah
pandemi saat ini.
Demi mendukung pembelajaran di masa pandemi Covid-19 perlu kiranya penulis
mengadakan penyusunan modul mata kuliah Masaíl Fiqhiyyah Fi As-Siyasah berbasis e-
book untuk prodi HES semester 5, yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja oleh
mahasiswa dengan gadget mereka. Modul ini nantinya akan menjadi bahan ajar bagi
dosen dan menjadi salah satu referensi bagi mahasiswa dalam pembuatan tugas
makalah serta sebagai alat evaluasi. Dengan adanya modul, dosen dapat menjelaskan
materi yang penting saja, tidak mesti semua materi harus dijelaskan karena sudah ditulis
secara lengkap di dalam modul. Dosen juga dapat membatasi materi sehingga
mahasiswa dapat memahaminya dengan mudah.
1
2
Namun realitanya para dosen khususnya di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum
belum optimal dalam melakukan pembelajaran daring, disebabkan salah satunya karena
ketiadaan bahan ajar yang mumpuni, sekalipun sebagian dosen memiliki bahan ajar
berupa modul tapi bentuknya masih hard copy yang sulit diakses mahasiswa yang
berkuliah daring, terlebih mata kuliah Masaíl Fiqhiyyah Fi As-Siyasah termasuk mata
kuliah yang sulit ditemukan buku-buku referensinya oleh mahasiswa. Dalam merespon
isu tersebut di atas, dalam rancangan aktualisasi ini penulis membuat sebuah gagasan
tentang Penyususan Modul Mata Kuliah Masaíl Fiqhiyyah Fi As-Siyasah Berbasis E-
Book Prodi HTN Semester V di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum IAIN
Padangsidimpuan.
B. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan Aktualisasi
Tujuan dari laporan aktualisasi Latihan Dasar (Latsar) CPNS Kemenag Golongan III
pada kegiatan ini yaitu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS serta kedudukan dan
peran PNS dalam kerangka NKRI pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai
pelayan masyarakat, dan menerapkan akuntabilitas dalam setiap tugas, dengan
semangat nasionalisme, menjujung kode etik sebagai ASN dalam memberikan pelayanan
masyarakat, memiliki komitmen mutu dalam tugas pokok dan fungsinya, dan nilai-nilai anti
korupsi dalam melaksanakan tugas untuk melayani masyarakat.
2. Manfaat Aktualisasi
Manfaat Aktualisasi calon PNS pada kegiatan ini adalah berperan untuk memberikan
pelayan publik yang professional dan berkualitas. Dalam mewujudkan fungsi ASN
sebagai Pelayan Publik yang profesional, diindikasikan dengan kemampuan
mengaktualisasikan lima nilai dasar yaitu:
a) Kemampuan mewujudkan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas jabatannya;
b) Kemampuan mengedepankan kepentingan nasional dalam pelaksanaan
tugas jabatannya;
c) Kemampuan menjunjung tinggi standar etika publik dalam pelaksanaan tugas
jabatannya;
d) Kemampuan berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatannya;
e) Kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan
korupsi di lingkungan instansinya.
3
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup laporan kegiatan aktualisasi ini meliputi aktualisasi kegiatan Calon
Dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri
Padangsidimpuan selaku Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menerapkan nilai-nilai
Akuntabilitas, Nasonalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA),
Whole of Government dan Pelayanan Publik, dan kegiatan yang bersumber dari Tri
Dharma Perguruan Tinggi, tugas dari atasan dan inisiatif sendiri.
D. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Aktualisasi kegiatan nilai-nilai dasar ASN dilaksanakan di Kampus IAIN
Padangsidimpuan tepatnya di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum. Untuk waktu
pelaksanaan kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN akan direalisasikan sesuai dengan
yang direcanakan dari tanggal 22 September – 27 Oktober 2021.
BAB II
RANCANGAN AKTUALISASI
A. Deskripsi Organisasi
1. Profil Organisasi
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) adalah satu-satunya perguruan
tinggi negeri di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara. Secara historis, Institut Agama
Islam Negeri Padangsidimpuan memiliki akar sejarah dengan Fakultas Tarbiyah
Universitas Nahdatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) Padangsidimpuan. Pada awalnya
UNUSU merupakan perkembangan lanjutan dari perguruan tinggi Nahdatul Ulama
(PERTINU) yang didirikan pada tahun 1962 yang pada saat itu hanya memiliki satu
fakultas saja, yaitu Fakultas Tarbiyah.
Dalam perjalanan sejarahnya, Perguruan Tinggi ini mengalami perkembangan dan
status yang beragam. Didorong oleh keinginan untuk membuka fakultas umum, maka
PERTINU diperluas dan beralih status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera
Utara (UNUSU), dan Syeikh Ali Hasan al-Dary ditetapkan sebagai Rektor. Pada saat itu,
selain UNUSU, belum terdapat Perguruan Tinggi Islam lain di tingkat Provinsi Sumatera
Utara.
Tahun 1968, salah satu Fakultasnya, yaitu Fakultas Tarbiyah diserahterimakan ke
Negara, sehingga menjadi Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam
Bonjol Cabang Padangsidimpuan. Di bawah pimpinan Prof. Syeikh Ali Hasan Ahmad al-
Dary sampai tahun 1973, sejalan dengan didirikannya IAIN Sumatera Utara Medan, maka
Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Cabang Padangsidimpuan ini beralih menjadi
Cabang IAIN Sumatera Utara Medan. Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di
Padangsidimpuan ini berjalan kurang 24 (dua puluh empat) tahun (1973-1997) di bawah
pimpinan (Dekan), Prof. Syeikh Ali Hasan Ahmad al-Dary (1973-1977), Drs. Rusman
Hasibuan (1977-1982), Drs. Anwar Saleh Daulay (1982-1988), Drs. Abbas Pulungan
(1988-1991), dan Prof. Dr. Haidar Putra Daulay (1991-1997).
Sejalan dengan keluarnya keputusan presiden Nomor 11 Tahun 1997 Tanggal 21
Maret 1997 dan keputusan mentri agama Nomor 300 Tahun 1997 serta Nomor 333
Tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka
fakultas tarbiyah IAIN Sumatera Utara cabang Padangsidimpuan berubah statusnya
menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Padangsidimpuan yang terdiri
dari tiga jurusan yaitu jurusan Tarbiyah, Syariah dan Dakwah. Adapun kepemimpinan
jurusan Syariah STAIN Padangsidimpuan ini berjalan lebih kurang enam belas tahun di
4
5
bawah pimpinan (ketua jurusan), Drs.Syafri Gunawan, M.Ag., tahun (1997 – 2000),
Dra. Asnah, M.A., tahun (2000 – 2006), Kholidah, M.Ag., tahun (2006 – 2010), dan Dr.H.
Sumper Mulia Harahap, M.Ag., tahun (2010 – 2014).
Akhirnya dipenghujung tahun 2013, atas komitmen dan usaha sungguh- sungguh
ketua STAIN Padangsidimpuan, Dr. H. Ibrahim Siregar M.C.L., (sekarang masih menjabat
sebagai Rektor IAIN Padangsidimpuan) bersama seluruh cipitas akademiknya, STAIN
Padangsidimpuan beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.
Hal ini ditandai dengan terbitnya peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2013 tentang perubahan status Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Padangsidimpuan menjadi Instutut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan dan Peraturan
Menteri Agama Republik Indenesia Nomor 93 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Dan selanjutnya sesuai dengan
yang tertuang dalam organisasi tata kerja IAIN Padangsidimpuan, jurusan Syariah STAIN
Padangsidimpuan berubah nama menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Sebagai
pimpinan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan sampai sekarang
yakni : (Dekan) Dr. H. Sumper Mulia Harahap,M. Ag., tahun (2014 – 2017), Dr. H.
Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. Tahun (2017 – 2021).
Pada awal beralih status terdiri dari dua jurusan yakni jurusan Ahwal as-Syahsyiyah
dan Hukum Ekonomi Syariah. Dan dengan perkembangan yang ada sekarang ini
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sudah mempunyai lima jurusan yakni : Jurusan Ahwal
as-Syahsyiah, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana Islam
dan Ilmu Alguran dan Tafsir.Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN
Padangsidimpuan,termasuk sejak dari STAIN Padangsidimpuan sudah meluluskan
alumni S-1 berjumlah 567 alumni, dengan rincian jurusan Ahwal as-Syaksyiyah 432
alumni, jurusan Hukum Ekonomi Syariah 110 alumni, jurusan Hukum Tata Negara 30
alumni, jurusan Ilmu Alguran dan Tafsir 4 alumni dan jurusan Hukum Pidana Islam belum
ada meluluskan alumni.Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, yang
mengkhususkan pengkajiannya dalam bidang hukum islam dan Al qur’an Tafrsir, telah
memberikan kotribusi positif dan sumbangan strategis dalam pendalaman masyarakat,
bangsa dan negara, khususnya di wilayah ini.
Namun demikian, ini tidak berarti fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN
Padangsidimpuan harus berpuas diri dan menempatkan dirinya laksana menara gading,
tetapi mesti membina dan mengembangkan diri hingga bisa menjadi pusat keunggulan
(center of excellence) dan sumber kepeloporan (source of pioneership). Upaya
pembinaan dan pengembangan harus diwujudkan antara lain dengan memantapkan visi,
6
memperteguh misi serta memperkuat sarana dan prasarana, dan peningkatan status
akreditasinya.
2. Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
1) Visi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang Unggul di Regional Sumatera
pada Tahun 2025
2) Misi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang integratif dan interkonektif dalam
bidang kesyari’ahan dan ilmu hukum.
b. Menyelenggarakan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan
aplikatif dalam bidang kesyariahan dan ilmu hukum.
c. Menyelengarakan pengabdian kepada masyarakat dengan kualitas terbaik
sesuai kebutuhan dan perkembangan.
d. Melakukan pengembangan lembaga secara terencana dalam rangka
transformasi menuju UIN.
3) Tujuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
a. Menghasilkan lulusan yang kreatif, inovatif, integratif serta kompetitif dalam
bidang kesyari’ahan dan ilmu hukum.
b. Menghasilkan penelitian dan publikasi ilmiah yang berkualitas dan aplikatif
dalam bidang kesyariahan dan ilmu hukum.
c. Menghasilkan mahasiswa yang mampu meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat.
d. Terciptanya tata kelola fakultas berstandar ISO.
3. Struktur Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
Dekan : Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
Wakil Dekan I : Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
Wakil Dekan II : Dra. Asnah, M.A
Dekan III : Dr. Muhammad Arsat Nasution, M.Ag
Kabag Tata Usaha : Drs. Mursalin Harahap
Kasubbag AU & K : Abdul Riswan Nasution, S.sos.I, M.A
Kasubbag AK& A : Rahman, SE.
7
Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah
Ketua : Adi Syahputra Sirait, M.H.I
Staf : Ahmad Soleh Hasibuan, M.H
Prodi Hukum Tata Negara : Dermina Dalimunthe, M.H
Ketua : Puji Kurniawan, MA, Hk
Sekretaris : Uswatun Hasanah, M.Ag
Staf
Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah
Ketua : Nurhotia Harahap, M.H
Staf : Nada Putri Rohana, M.H
Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
Ketua : Hasiah, M.Ag
Sekretaris : Desri Ari Enghariano, M.A
Prodi Hukum Pidana Islam : Risalan Basri Harahap, MA
Ketua : Ihsan Helmi Lubis, S.HI, M.H
Staf
B. Deskripsi Isu/Situasi Problematik
Adapun isu/situasi problematik yang terdapat dalam pembelajaran mata kuliah
Masa'il Fiqhiyyah Fi As-Siyasah di Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) semester V
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan adalah:
1. Mahasiswa tidak menguasai mata kuliah pendukung Masa'il Fiqhiyyah Fi As-
Siyasah; seperti mata kuliah Ushul Fiqh dan Qawa'id Fiqhiyyah yang sudah
dipelajari pada semester sebelumnya.
Mata kuliah Masa'il Fiqhiyyah Fi As-Siyasah adalah mata kuliah lanjutan di prodi HTN
(Hukum Tata Negara) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan. Isi
pembahasan mata kuliah ini berupa masalah-masalah yang terkait ketatanegaraan dan
dunia perpolitikan, lalu masalah-masalah tersebut ditelisik hukumnya dalam bingkai
hukum Islam. Dalam proses istinbaht ahkam (pengambilan hukum) Masa'il Fiqhiyyah Fi
As-Siyasah, mahasiswa seharusnya sudah memahami mata kuliah Ushul Fiqh dan
Qawa'id Fiqhiyyah, namun realitasnya yang terjadi malah sebaliknya. Masalah ini sangat
8
menghambat proses pembelajaran Masa'il Fiqhiyyah Fi As-Siyasah di prodi HTN
semester V. Kemudian, jika hal ini dibiarkan secara terus menerus akan menghambat
ketercapaian materi ajar yang sudah direncanakan.
2. Kurang efektifnya pembelajaran mata kuliah Masa'il Fiqhiyyah Fi As-Siyasah
secara daring.
Selama pandemi virus corona ini, dosen dan mahasiswa tidak bisa menjalankan
proses pembelajaran secara tatap muka atau bisa dikatakan tidak maksimal dalam
mengikuti pembelajaran yang efektif, dikarenakan terlalu minimnya akses teknologi yang
dimiliki para mahasiswa saat ini untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh atau daring.
Akibat tidak maksimalnya pembelajaran di era pandemi ini sudah pasti mahasiswa tidak
mendapatkan ilmu yang cukup.
3. Mahasiswa kurang aktif berdiskusi secara ilmiah dengan menggunakan
sumber-sumber referensi yang valid dan akurat.
Saat perkuliahan berlangsung, biasanya akan ada sesi tanya jawab dan diskusi.
Beberapa argumentasi yang dilontarkan mahasiswa tidak memiliki pijakan yang kuat,
padahal yang dibahas mengenai hukum, yang tidak cukup dengan opini saja, mesti harus
dikuatkan dengan dalil atau buku rujukan yang sesuai. Dalam diskusi ilmiah di kelas
seharusnya mahasiswa membiasakan diri menggunakan referensi-referensi yang kuat
dan akurat di setiap argumennya. Itulah yang membedakan diskusi akademisi dengan
diskusi ala warung kopi.
4. Pengajaran Masa'il Fiqhiyyah Fi As-Siyasah yang monoton dan membosankan.
Dari beberapa kelas yang penulis observasi, pengajaran Masa'il Fiqhiyyah Fi As-
Siyasah masih disampaikan dengan cara lama, masih kurang up to date. Metode
ceramah kurang disukai oleh mahasiswa saat ini. Hal ini sering membuat mahasiswa
menjadi bosan karena kurang asyik penyampaiannya. Daya serap mahasiswa dalam
menerima pelajaran juga kurang optimal. Dosen yang demikian perlu mengembangkan
dan memperbaiki strategi pengajarannya agar lebih fleksibel terhadap bahan yang
diajarkannya.
5. Tidak tercapainya materi ajar dan tujuan pembelajaran dalam proses
pengajaran Masa'il Fiqhiyyah Fi As-Siyasah.
Salah satu faktor tidak tercapainya materi ajar dan tujuan pembelajaran adalah
mahasiswa mengalami kesulitan di dalam mengelola bahan belajar, maka berarti ada
kendala pembelajaran yang dihadapi mahasiswa yang membutuhkan bantuan dosen.
Bantuan dosen tersebut hendaknya dapat mendorong mahasiswa agar memiliki
kemampuan sendiri untuk terus mengelola bahan belajar. Begitu juga dengan dosen
harus mengembangkan strategi pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan informasi,
9
melainkan juga mendorong para mahasiswa untuk belajar secara bebas dalam batas-
batas yang ditentukan. Bila dalam proses pembelajaran, dosen mampu
mengaktualisasikan tugas-tugas dosen dengan baik, mampu memotivasi, membimbing
dan memberi kesempatan secara luas untuk memperoleh pengalaman, maka mahasiswa
akan mendapat dukungan yang kuat untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan,
namun jika dosen tidak dapat melaksanakannya, mahasiswa akan mengalami masalah
yang dapat menghambat pencapaian hasil belajar mereka.
C. Analisis Isu
Setelah pemaparan isu tersebut, diperlukan analisis lanjutan dari isu-isu yang
berjumlah 5 isu. Teknik tapisan analisa yang dipakai untuk menetapkan masalah pokok
prioritas adalah teknik analisis USG (Urgency, Seriously and Growth) yang terdapat di
Tabel 1.
Tabel 1. Pengecekan USG (Urgency, Seriously and Growth)
No Isu Aktual / Masalah Pokok Kriteria Jumlah Peringkat
US G
1 Mahasiswa tidak menguasai mata kuliah 2 2 3 8 V
pendukung Masa'il Fiqhiyyah Fi As-Siyasah;
seperti mata kuliah Ushul Fiqh dan Qawa'id
Fiqhiyyah yang sudah dipelajari pada
semester sebelumnya. 9 III
2 Kurang efektifnya pembelajaran mata kuliah 3 3 3
Masa'il Fiqhiyyah Fi As-Siyasah secara
daring. 01 II
3 Mahasiswa kurang aktif berdiskusi secara 4 3 3
ilmiah dengan menggunakan sumber-sumber
referensi yang valid dan akurat.
4 Pengajaran Masa'il Fiqhiyyah Fi As-Siyasah 2 3 3 8 IV
yang monoton dan membosankan.
5 Tidak tercapainya materi ajar dan tujuan 5 5 4 14 I
pembelajaran dalam proses pengajaran
Masa'il Fiqhiyyah Fi As-Siyasah.
Keterangan:
Angka 5 : sangat gawat/mendesak/cepat;
10
Angka 4 : gawat/mendesak/cepat;
Angka 3 : cukup gawat/mendesak/cepat;
Angka 2 : kurang gawat/mendesak/cepat;
Angka 1 : tidak gawat/mendesak/cepat.
Berdasarkan tabel tersebut, ditemukan isu/masalah pokok yang menjadi prioritas,
adalah “Tidak tercapainya materi ajar dan tujuan pembelajaran dalam proses
pengajaran Masa'il Fiqhiyyah Fi As-Siyasah.”
D. Argumentasi Terhadap Core Issue Terpilih
Penyusunan modul mata kuliah Masa'il Fiqhiyyah Fi As-Siyasah berbasis e-book
dalam rangka peningkatan ketercapaian materi ajar dan tujuan pembelajaran bagi
mahasiswa prodi HTN semester V di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN
Padangsidimpuan masih terbilang ide yang kuat pengaruhnya.
Dengan adanya modul berbasis e-book ini, proses belajar-megajar diharapkan
berjalan secara efektif dan efisien. Selain tidak menggunakan media kertas, melainkan
melalui media elektronik seperti laptop ataupun smartphone, pengaksesan e-book ini juga
tidak mengeluarkan biaya sedikitpun, hanya memerlukan sedikit kouta internet saat
mengunduhnya. Hal ini berguna untuk meminimalisir penggunaan kertas dan pengeluaran
uang untuk mencetak/meng-copy modul. Dengan modul berbasis e-book ini mahasiwa
dan dosen memiliki buku pegangan pengajaran Masa'il Fifqhiyyah Fi as-Siyasah yang
ringan, murah dan mudah semudah membuka aplikasi di smartphone.
Diagram 1. Analisis isu dengan fish bone diagram.
Supplier Surrounding
Memerlukan biaya yang Kurangnya rujukan Kurangnnya waktu tatap muka
tidak sedikit untuk mahasiswa pada buku-buku Karen akibijakan yang masih
melakukan pembelajaran yang berkaitan dengan masail menerapkan blended learning
blended learning masail fiqhiyah
fiqihiyah Tidak tercapainya
Mahasiswa suka materi ajar dan tujuan
Kurangnya pembelajaran dengan pembelajaran dalam
kemampuan dosen media teknologi, sementara
dalam menggunakan dosen gagap teknologi proses pengajaran
fasilitas Masa'il Fiqhiyyah Fi
pembelajaran yang Terjadinya benturan kebijakan dan Mahasiswa tidak
tersedia rancangan pembelajaran semester mengetahui As-Siyasah
(RPS) blended learning masail fiqihiyah pentingnya
System antara satu dosen pengampu dengan mempelajari masail
dosen pengampu lainnya. fiqihiyah
Jaringan yang tidak
stabil, tidak memiliki
paket data yang cukup
Skill
11
Alternatif pemecahan Isu
1. memberikan pemahaman dan teknik penggunaan teknologi media dalam
pembelajaran kepada dosen dan mahasiswa.
2. memaksimalkan media-media pembelajaran yang sudah tersedia di internet dan
media yang ada di fakultas.
3. Meningkatkan koordinasi antara dosen, fakultas dan instansi.
4. Menyiapkan tempat-tempat khusus yang difasilitasi wifi gratis oleh kampus.
E. Nilai-Nilai Dasar Profesi ASN, Kedudukan Dan Peran ASN Dalam NKRI
Penyelenggaraan pelatihan dasar ini bertujuan sebagai penguatan nilai-nilai dasar
profesi ASN yang merupakan nilai-nilai yang harus ditanamkan oleh seluruh ASN,
meliputi Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi
(ANEKA), serta kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yaitu Whole Of Government,
Managemen ASN dan Pelayanan Publik.
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk
memenuhi tanggungjawab yang menjadi amanahnya. Amanah seorang PNS adalah
menjamin terwujudnya nilai-nilai publik berikut :
a. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan,
antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi;
b. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan
PNS dalam politik praktis;
c. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik;
d. Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai
penyelenggara pemerintahan.
Selain itu, akuntabilitas juga memiliki aspek-aspek yang mencangkup beberapa hal
antara lain:
a. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan (Accountability is a relationship)
b. Akuntabilitas berorientasi pada hasil (Accountability is results oriented)
c. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan (Accountability requires reporting)
d. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi (Accountability is meaningless without
consequences)
e. Akuntabilitas memperbaiki kinerja (Accountability improves performance)
Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu :
12
a. Untuk menyediakan kontrol demokratis
b. Untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan
c. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
Nilai-nilai dasar yang terkandung pada aspek akuntabilitas antara lain :
a. Tanggung jawab (responsibilitas)
Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban
bagi setiap individu dan lembaga, bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan
yang telah dilakukan, karena adanya tuntutan untuk bertanggungjawab atas keputusan
yang telah diperbuat.
b. Integritas
Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan
mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan
yang berlaku. Dengan adanya integritas institusi, dapat memberikan kepercayaan dan
keyakinan kepada publik dan/atau stakeholders.
c. Keadilan
Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan
dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan
harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi
yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal.
d. Kejelasan laporan
Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan
mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam melaksanakan
wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus memiliki gambaran yang jelas tentang
apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, fokus utama untuk
kejelasan adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggung jawab, misi organisasi,
kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan kinerja baik individu maupun
organisasi.
e. Konsistensi
Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah
kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercipta
lingkungan kerja yang tidak akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas
anggota organisasi.
f. Kejujuran
Kejujuran mencerminkan adanya akuntabilitas personal. Kejujuran diperlukan dalam
setiap melaksanakan tugas yang dibebankan pada individu.
g. Netralitas
13
Netralitas merupakan salah satu indikator akuntabilitas. Netralitas ditunjukkan dengan
sikap netral PNS dari kepentingan tertentu. Netralitas berarti seorang PNS tidak memihak
sesuatu pada sisi tertentu.
h. Menghindari praktek kecurangan dan perilaku korup
Tiga cabang utama dari fraud tree adalah kecurangan tindak pidana korupsi,
kecurangan penggelapan asset, dan kecurangan dalam hal laporan keuangan. Sebagai
seorang ASN yang akuntabel harus terhindar dari praktek kecurangan dan perilaku korup.
i. Penggunaan sumber daya milik Negara
Setiap PNS harus memastikan bahwa penggunaan sumber daya milik negara sesuai
dengan prosedur yang berlaku, dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien, serta
pemeliharaannya secara benar dan bertanggung jawab.
j. Penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah
Informasi Data yang disimpan dan dikumpulkan serta dilaporkan oleh pemerintah
harus relevan, dapat dipercaya, dapat dimengerti, serta dapat diperbandingkan, sehingga
dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh pengambil keputusan dan dapat
menunjukkan akuntabilitas publik.
k. Mengatasi konflik kepentingan
Konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan
pribadi bertentangan. Tidak masalah jika seseorang memunyai konflik kepentingan, tetapi
bagaimana seseorang tersebut menyikapinya.
2. Nasionalisme
Nasionalisme dapat dirumuskan sebagai satu paham yang menciptakan dan
mempertahankan kedaulatan sebuah negara (nation) dengan mewujudkan satu identitas
sebagai ikatan bersama dalam satu kelompok. Nasionalisme Pancasila adalah
pandangan atau paham kecintaan Warga Negara Indonesia terhadap bangsa dan tanah
airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila
diharapkan setiap ASN memiliki rasa nasionalisme yang kuat dan lebih memikirkan
kepentingan publik, bangsa dan negara dibanding kepentingan pribadi dalam
menjalankan tugasnya.
Nilai-nilai dasar nasionalisme yang harus diperhatikan, antara lain :
a) Religius
b) Amanah
c) Disiplin
d) Non Diskriminasi
e) Saling Menghormati
14
f) Persamaan Derajat
g) Mencintai sesama manusia
h) Rela Berkorban
i) Menjaga Ketertiban
j) Kerja Sama
k) Cinta Tanah Air
l) Musyawarah
m) Kekeluargaan
n) Kepentingan Bersama
o) Hidup Sederhana
p) Tidak menggunakan hak yang bukan miliknya.
q) Kerja Keras
r) Menghargai karya orang Lain
s) Menghormati Keputusan Bersama
t) Tenggang Rasa
3. Etika Publik
Etika publik adalah refleksi tentang baik/buruk, benar/salah perilaku, tindakan dan
keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan
tanggungjawab pelayanan publik.
Nilai-nilai dasar etika publik antara lain :
a. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara pancasila.
b. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
c. Menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak.
d. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
e. Menciptakan lingkungan kerja yang tidak diskriminatif.
f. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika publik.
g. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya pada publik.
h. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
i. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat akurat berdaya
guna berhasil guna dan santun.
j. Mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi.
k. Menghargai komunikasi konsultasi dan kerja sama.
l. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja
m. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
15
n. Meningkatkan efektivitas system pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat
sistem karir.
4. Komitmen Mutu
Penilaian mutu sesuatu berdasarkan pada subyektifitas seseorang, maka dari itu
untuk mengukur penilaian tersebut perlu adanya standar pelayanan sehingga sebuah
mutu pelayanan dapat terkontrol dengan baik. Berikut adalah nilai-nilai yang perlu
diperhatikan dalam komitmen mutu antara lain :
a) Bekerja dengan berorientasi pada mutu
b) Inovatif
c) Selalu melakukan perbaikan mutu
d) Membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang
e) Membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan
kejujuran
f) Memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal
g) Menampilkan kinerja tanpa cacat (zerodefect) dan tanpa pemborosan (zerowaste),
sejak memulai setiap pekerjaan
h) Efektif dan efisien dalam bekerja
5. Anti Korupsi
Korupsi adalah tindakan melanggar hukum dengan tujuan untuk memperkaya diri
sendiri maupun golongan.
Nilai-nilai yang terkandung dalam aspek anti korupsi antara lain :
a. Jujur
Berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran.
b. Peduli
Ikut merasakan dan menolong apa yang dirasakan orang lain yaitu dengan
memposisikan diri pada posisi orang lain tersebut.
c. Mandiri
Kemandirian membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang sehingga menjadi
tidak bergantung terlalu banyak pada orang lain. Pribadi yang mandiri tidak akan menjalin
hubungan dengan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab demi mencapai keuntungan
sesaat. Kaitannya dengan nilai dasar profesi PNS, misalnya adalah dengan mengerjakan
pekerjaan individu secara mandiri dan tidak melimpahkannya kepada orang lain.
d. Berani
16
Berani untuk mengatakan untuk melaporkan pada atasan atau pihak yang berwenang
jika mengetahui ada pegawai yang melakukan kesalahan.
e. Tanggung Jawab
Berani dalam menanggung resiko atas apa yang kita kerjakan dalam bentuk apapun.
f. Disiplin
Disiplin Menggunakan kegiatan dalam aturan bekerja sesuai dengan peraturan yang
mengatur.
g. Kerja Keras
Bekerja keras merupakan hal yang penting dalam rangka tercapainya target dari
suatu pekerjaan. Jika target dapat tercapai, peluang untuk korupsi secara materiil maupun
non materiil (waktu) menjadi lebih kecil.
6. Whole Of Government (WoG)
WoG merupakan suatu upaya dalam sistem pemerintahan yang bersatu dalam satu
kesatuan untuk mencapai tujuan tertentu.
WoG juga memiliki pemahaman yakni suatu pendekatan penyelenggaraan
pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan
sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas di pemerintahan.
ASN diharapkan mampu mengaktualisasikan konsep, penerapan WoG, dan best
practice penerapan WoG dalam pemberian pelayanan yang terintegrasi. Nilai-nilai yang
terkandung dalam Whole of Government (WoG)
a. Kepentingan umum.
Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau
golongan.
b. Kepastian hukum;
Jaminan terwujudnya hak dan kewajibandalam penyelenggaraan pelayanan.
c. Kesamaan hak;
Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan
status ekonomi.
d. Keseimbangan hak dan kewajiaban.
Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik
oleh pemberi maupun penerima pelayanan.
e. Keprofesionalan.
Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.
f. Partisipatif.
17
Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan
memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
Setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.
h. Keterbukaan;
Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh
informasi mengenai pelayanan yang dinginkan
i. Akuntabilitas.
Proses penyelenggaran pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok yang rentan.
Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dan
pelayanan;
k. Ketepatan waktu
Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar
pelayanan.
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Setiap jenis pelayanan dilakukan secara capat, mudah, dan terjangkau.
7. Manajemen ASN
ASN mampu memahami kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN,
konsep merit dalam pengelolaan ASN, dan pengelolaan ASN. Nilai-nilai dasar dalam
manejemen Aparatur Sipil Negara:
a. Professional;
b. Bebas intervensi politik;
c. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
d. SDM yang unggul;
e. Kesamaan hak merit system;
f. Disiplin;
g. Bertanggung jawab;
h. Kerja keras;
i. Integritas moral;
j. Kejujuran;
k. Semangat dan motivasi;
l. Nasionalisme;
m. Berkarakter kepribadian unggul;
18
n. Memiliki kompetensi bidang.
8. Pelayanan Publik
Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang
merupakan kewajiban PNS sebagai abdi masyarakat.
Terdapat 7 sikap pelayanan prima, yakni :
a) Passionate (bersemangat)
b) Progressive (memakain cara terbaik)
c) Proaktive (antisipatif, tidak menunggu)
d) Promth (positif, tanpa curiga)
e) Patience (sabar)
f) Proporsional (tidak mengada-ada)
g) Functional (tepat waktu)
Nilai dan prinsip pelayanan publik antara lain:
a. Partisipasif;
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat pemerintah
perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakn, dan menevaluasi
hasilnya.
b. Transparan;
Pemerintah menyediakan akses bagi warga Negara untuk mengetahui segala hal
yang terkait dengan pelayan public.
c. Responsif;
Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga. negaranya.
d. Tidak diskriminatif;
Pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga Negara dengan warga Negara
yang lain atas dasar perbedaan identitas warga Negara.
e. Mudah dan murah;
Masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan membayar fee untuk
memperoleh layanan yang mereka butuhkan harus diterapakan mudah artinya masuk
akal dan mudah untuk dipenuhi.
f. Efektif dan efisien;
Mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya (untuk melaksanakan
konstitusi dan mencapai tujuan-tujuan strategis Negara dalam jangka panjang dan cara
mewujudkan nya dengan prosedur sederhana.
g. Aksesibel;
19
Pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga Negara yang membutuhkan dalam arti
fisik dan dapat dijangkau dalam arti non fidik yang terkait dengan biaya dan persyaratan
yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan.
h. Akuntabel;
Pertanggungjawaban secara formal kepada atasan dan secara terbuka kepada
masyarakat luas melalui media public baik cetak dan elektronik ( social accountability)
i. Berkeadilan
Pelayanan publik sebagai alat melindungi kelompok rentan dan mampu
menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok
yang kuat.
F. Matrik Rancangan Aktualisasi
Unit Kerja : Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Padangs
Identifikasi Isu :
1. Tidak tercapainya materi ajar dan tujuan pemb
2. Kurang efektifnya pembelajaran mata kuliah M
3. Mahasiswa kurang aktif berdiskusi secara ilm
akurat.
4. Mahasiswa tidak menguasai mata kuliah pend
dan Qawa'id Fiqhiyyah yang sudah dipelajari p
5. Pengajaran Masa'il Fiqhiyyah Fi As-Siyasah ya
Isu yang diangkat : Tidak tercapainya materi ajar dan tujuan pembela
Tabel 2. Matrik Rancangan Aktualisasi
No Kegiatan Tahapan Output/Hasil Keterkaitan S
Pela
1 Melakukan 1. Mengadakan Mendapatkan Akuntabilitas
koordinasi sebuah persetujuan Bertanggung jaw
dan pertemuan Wakil Dekan melakukan koord
Konsultasi dengan Wakil 1 Fakultas membuat kesepa
dengan Dekan 1 Fakultas Syari'ah dan Wakil Dekan 1
Wakil Dekan Syari'ah dan Ilmu Ilmu Hukum
sidimpuan
belajaran dalam proses pengajaran Masa'il Fiqhiyyah Fi As-Siyasah.
Masa'il Fiqhiyyah Fi As-Siyasah secara daring.
miah dengan menggunakan sumber-sumber referensi yang valid dan
dukung Masa'il Fiqhiyyah Fi As-Siyasah; seperti mata kuliah Ushul Fiqh
pada semester sebelumnya.
ang monoton dan membosankan.
ajaran dalam proses pengajaran Masa'il Fiqhiyyah Fi As-Siyasah.
Kontribusi
Substansi Mata Kontribusi Kegiatan Pencapaian Time
atihan Schedule
Pencapaian Visi Penguatan Nilai
wab ketika
dinasi dan dan Misi Organisasi – Nilai
akatan dengan
Organisasi
Terwujudnya Adanya Minggu
koordinasi dengan koordinasi Ketiga
Wakil Dekan 1 dengan Wakil Bulan
sebagai langkah Dekan 1 September
untuk menghasilkan Menciptakan
integritas,
20
Bidang Hukum IAIN IAIN Nasionalisme
Bermusyawarah
Akademik Padangsidimpua Padangsidim Wakil Dekan 1
Fakultas n. puan. Etika Publik
Berdiskusi denga
Syari'ah dan 2. Menjelaskan Dekan 1 menunju
menghargai kom
Ilmu Hukum rencana kegiatan konsultasi, dan k
Komitmen Mutu
3. Konsultasi terkait Membuat inovasi
merancang kesep
penyusunan Wakil Dekan 1
modul mata
kuliah Masa'il
Fiqhiyyah Fi As-
Siyasah berbasis
e-book.
Anti Korupsi
Disiplin dalam ko
merancang kesep
Wakil Dekan 1
Pelayanan Publi
Dalam koordinas
elemen atasan da
merencanakan, m
inovasi yang unggul. terwujudnya
akuntabilitas dan
mufakat dengan semangat
komitmen mutu
an dengan Wakil serta
ukkan bahwa tanggungjawab
munikasi, terhadap
kerjasama amanah yang
u diberikan.
i dalam
pakatan dengan
oordinasi dan
pakatan dengan
ik
si perlu melibatkan
an dosen dalam
melaksanakan,
21
dan mengevaluas
Manajemen ASN
Terlaksananya pe
perancangan keg
faktor tim yang m
pengetahuan dan
Whole of Govern
Adanya kerjasam
antara atasan, da
2 Penulisan 1. Melakukan Foto copy Keterkaitan subs
Modul pengumpulan buku mata pelatihan de
pengajaran referensi yang referensi 1. Akuntabilitas:
Masa'il berkaitan dengan target, transpa
Fiqhiyyah Fi konsep materi, 2. Komitmen mu
As-Siyasah metode dan inovasi, orienta
yang berupa evaluasi 3. Etika publik: b
teori, pengajaran disiplin, cerma
metode dan Masa'il Fiqhiyyah 4. Nasionalisme
evaluasi Fi As-Siyasah. Mapping teori kerjasama, dis
2. Menyesuaikan mufakat, kerja
teori-teori 5. Anti korupsi:j
si hasilnya
N
engkoordinian dan
giatan disebabkan
memiliki
n keahlian.
nment
ma dan kolaborasi
an pegawai.
stansi nilai-nilai Kegiatan ini Kegiatan ini Minggu
Keempat
engan kegiatan: berkontribusi dalam berkontribusi Bulan
September
: jujur, kejelasan mewujudkan visi pada
aran prodi HTN Fakultas pencapaian nilai
utu: efektif,efisien, Syari'ah dan Ilmu organisasi yaitu
asi mutu Hukum IAIN menciptakan
berintegritas, Padangsidimpuan SDM yang
at, taat aturan yaitu Unggul dan handal dalam
e: religius, terdepan dalam pembelajaran
siplin, musyawarah pendidikan, yang kreatif
keras pengajaran, dalam
jujur, mandiri, penelitian, dan melaksanakan
22
pengajaran, tanggung jawa
metode dan 6. Whole of
evaluasi dengan Tabulasi data Government:k
materi ajar. referensi koordinasi
3. Melakukan 7. Manajemen A
tabulasi isi Pelayanan pu
referensi dengan Modul efisien, akses
menyesuaikan Pembelajaran transparan, ko
dengan (teori,
kebutuhan metode,
penulisan buku evaluasi
4. Melakukan pengajaran
penulisan modul. Masa'il
Fiqhiyyah Fi
As-Siyasah)
3 Melakukan 1. Menghubungi ahli Nama ahli Keterkaitan subs
verifikasi verivikator yang mata pelatihan de
modul mempunyai 1. Akuntabilitas
berbasis e- kompetensi target, transpa
book dalam bidang 2. Komitmen m
pembelajara pendidikan yang efektif,efisien,
n oleh ahli ada di IAIN mutu
yang ada di Jadwal 3. Etika publik:
Padangsidimpua
ab pengembangan tugas
Hukum Tata Negara pengajaran yang
kolaborasi dan untuk keadilan di menarik dan
regional Sumatera menyenangkan.
ASN:- tahun 2025.
ublik:efektif dan
sibel, akuntabel,
omunikatif.
stansi nilai-nilai Hal ini sejalan Seluruh tahapan Minggu
engan kegiatan: dengan misi Fakultas kegiatan secara Pertama
s: jujur, kejelasan Syari’ah dan Ilmu umum Bulan
aran Hukum berkontribusi Oktober
mutu: yaitu terhadap
, inovasi, orientasi menyelenggarakan penguatan nilai-
proses pendidikan nilai visi
berintegritas, yang integratif dan organisasi yaitu
23
satuan kerja n pertemuan disiplin, cerma
IAIN 2. Membuat janji 4. Nasionalisme
Padangsidi bertemu dengan Lembar
mpuan ahli.
kerjasama, dis
3. Melaksanakan verifikasi Foto
musyawarah m
dengan Ahli
keras
verifikasi Notulensi 5. Anti korupsi:
terhadap modul. tanggung jawa
4. Membuat media 6. Whole of Gov
pembelajaran 7. Manajemen A
berbasis Pelayanan publi
eksperimen efisien, aksesibel
sederhana transparan, komu
4 Melaksanak 1. Menentukan hari Absensi dan Keterkaitan subs
an yang tepat yang Foto mata pelatihan de
Sosialisasi tidak bentrok (Dokumen) 1. Akuntabilitas
dari modul dengan jadwal target, transpa
pembelajara perkuliahan 2. Komitmen m
n berbasis mahasiswa. Surat efektif,efisien,
e-book 2. Membuat surat Undangan mutu
Masa'il undangan 3. Etika publik:
Fiqhiyyah Fi sosialisasi Absensi disiplin, cerma
As-Siyasah. 3. Melaksanakan kehadiran 4. Nasionalisme
sosialisasi kerjasama, dis
at, taat aturan interkonektif dalam Unggul di
e: religius, bidang kesyari’ahan Regional
siplin, dan ilmu hukum. Sumatera pada
mufakat, kerja Tahun 2025
:jujur, mandiri, Adanya modul e- Adanya modul Minggu
ab book Masa'il
vernment: - Fiqhiyyah Fi As- mata kuliah Kedua
ASN:- Siyasah yang dapat
ik: efektif dan diakses oleh Masa'il Bulan
l, akuntabel, mahasiswa nantinya.
unikatif Fiqhiyyah Fi As- Oktober
stansi nilai-nilai
engan kegiatan: Siyasah
s: jujur, kejelasan
aran berbasis e-book
mutu:
, inovasi, orientasi menciptakan
berintegritas, integritas ilmu,
at, taat aturan
e: religius, akuntabilitas
siplin,
dalam proses
belajar-mengajar
24
5 Melaksanak dengan Dokumen musyawarah m
an evaluasi mahasiswa prodi angket keras
penerapan HTN semester 5 5. Anti korupsi:
modul ajar bahasa arab tanggung jawa
berbasis e- 6. Whole of Gov
book berupa 1. Membuat kolaborasi dan
angket lembar 7. Manajemen A
kepada angket yang dan kinerja
mahasiswa berkaitan Pelayanan publi
dengan efisien, aksesibel
modul transparan, komu
pembelajara Akuntabilitas
nMasa'il Melaksanakan ev
Fiqhiyyah Fi modul berbasis e
As-Siyasah angket dengan tr
bertanggungjawa
2. Melakukan
penulisan Absensi dan Nasionalisme
Hasil Angket bekerja efektif da
evaluasi membuat angket
Etika Publik
Membuat keputu
mufakat, kerja dan
mempertahanka
:jujur, mandiri, n komitmen
ab mutu.
vernment:
n koordinasi
ASN: kompetensi
ik: efektif dan Hal ini sejalan Seluruh tahapan Minggu
l, akuntabel, dengan misi Fakultas kegiatan secara Ketiga
unikatif Syari’ah dan Ilmu umum Bulan
Hukum berkontribusi Oktober
valuasi penerapan Yaitu terhadap
e-book melalui menyelenggarakan penguatan nilai-
ransparan dan proses pendidikan nilai visi
ab yang integratif dan organisasi yaitu
interkonektif dalam Unggul di
an efesien dalam bidang kesyari’ahan Regional
t dan ilmu hukum. Sumatera pada
Tahun 2025
usan berdasarkan
25
angket Laporan prinsip keahlian
3. Melaksanak hasil
Anti Korupsi
an Disiplin dalam me
penyebaran
angket Pelayanan Publi
kepada para Berpartisipasi me
mahasiswa
4. Penulisan Manajemen ASN
Laporan dan Angket dirancang
analisi hasil Masa'il Fiqhiyyah
habituasi yang memiliki pen
keahlian dari refe
embuat evaluasi.
ik
elayani mahasiswa
N
g oleh dosen
h Fi As-Siyasah
ngetahuan dan
erensi yang akurat.
26
G. Jadwal Kegiatan
Tabel 3. Jad
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan T
Pe
1. Melakukan 1) Mengadakan sebuah 22 Se
koordinasi pertemuan dengan Wakil
dengan Wakil Dekan 1 Fakultas Syari'ah
Dekan Bidang dan Ilmu Hukum IAIN
Akademik Padangsidimpuan.
Fakultas Syari'ah 2) Menjelaskan rencana 22 Se
dan Ilmu Hukum kegiatan
IAIN 3) Konsultasi terkait penyusunan 22 Se
Padangsidimpuan modul mata kuliah Masa'il
Fiqhiyyah Fi As-Siyasah
berbasis e-book.
2. Penulisan Modul 1) Mengumpulkan materi ajar 27 Se
pengajaran yang diperlukan
Masa'il Fiqhiyyah 2) Menyesuaikan teori-teori 27 Se
Fi As-Siyasah pengajaran, metode dan
yang berupa evaluasi dengan materi ajar.
dwal Kegiatan September Oktober
Minggu Ke -
Tanggal 34 Minggu Ke -
elaksanaan
12 3 4
eptember 2021
eptember 2021
eptember 2021
eptember 2021
eptember 2021
27
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan T
Pe
teori, metode dan 3) Melakukan tabulasi isi 28 Se
evaluasi referensi dengan 01 O
Membuat target menyesuaikan dengan
pembelajaran kebutuhan penulisan buku
setiap materi ajar 4) Melakukan penulisan modul.
3. Melakukan 1) Menghubungi ahli verivikator 05 O
verifikasi modul yang mempunyai 06 O
07 O
berbasis e-book kompetensi dalam bidang
pembelajaran pendidikan yang ada di IAIN
oleh ahli yang Padangsidimpuan
ada di satuan 2) Membuat janji bertemu
kerja IAIN dengan ahli.
Padangsidimpuan 3) Melaksanakan verifikasi
terhadap modul.
4) Membuat media 08 O
pembelajaran berbasis
eksperimen sederhana
Tanggal September Oktober
elaksanaan Minggu Ke -
34 Minggu Ke -
eptember 2021
12 3 4
Oktober 2021
Oktober 2021
Oktober 2021
Oktober 2021
Oktober 2021
28
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan T
Pe
4. Melaksanakan 1) Menentukan hari yang tepat 12 O
Sosialisasi dari yang tidak bentrok dengan
modul jadwal perkuliahan 14 O
pembelajaran mahasiswa.
berbasis e-book
Masa'il Fiqhiyyah 2) Membuat surat undangan
Fi As-Siyasah. sosialisasi
3) Melaksanakan sosialisasi 16 O
18 s/
dengan mahasiswa prodi
20 O
HTN semester 5 bahasa arab 21 s/
5. Melaksanakan 1) Membuat lembar angket
evaluasi yang berkaitan dengan
penerapan modul modul pembelajaranMasa'il
ajar berbasis e- Fiqhiyyah Fi As-Siyasah
book berupa 2) Melakukan penulisan angket
angket kepada 3) Melaksanakan penyebaran
mahasiswa angket kepada para
mahasiswa
Tanggal September Oktober
elaksanaan Minggu Ke -
34 Minggu Ke -
Oktober 2021
12 3 4
Oktober 2021
Oktober 2021
/d 19 Oktober
2021
Oktober 2021
/d 25 Oktober
2021
29
No. Kegiatan Tahapan Kegiatan T
Pe
4) Menulis laporan hasil
habituasi 26, 27
Tanggal September Oktober
elaksanaan Minggu Ke -
34 Minggu Ke -
Oktober 2021
12 3 4
30
31
H. Kendala Antisipasi
Pada pelaksanaan rancangan aktualisasi, tentunya akan ada hambatan yang
diperkirakan akan muncul. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu diprediksi kendala-
kendala yang akan muncul dan bagaimana cara mengantisipasinya.
Tabel 4. Kendala dan Antisipasi Aktualisasi
No Kendala Antisipasi
1 Keterbatasan ruang pertemuan Melaksanakan proses pembelajaran
Karena keadaan pembelajaran di yang variatif dengan menggunakan
laksanakan dengan metode blended video atau zoom meeting
learning
2 Kesadaran mahasiswa dalam Menyajikan dan memotivasi mahasiswa
memahami kasus-kasus Fiqh untuk mencari bahan pembelajaran
Kekinian yang mudah difahami
BAB III
PENUTUP
Penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Nilai-nilai dasar ASN yang mencakup ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika
Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) dan peran PNS dalam NKRI yaitu Whole of
Government (WoG), Manajemen ASN dan Pelayanan Publik dapat diaktualisasikan
melalui serangkaian kegiatan yang diaktualisasikan kepada mahasiswa prodi HTN
Semester V pada Fakultas Syariah dan Ilmu hukum.
2. Penulis menemukan core issue yang paling penting dan mendesak adalah mengenai
tidak maksimal dan tercapainya materi ajar mata kuliah masail fiqhiyah fi as-siyasah.
penulis menyelesaikannya dengan 5 langkah yaitu:
a. Melakukan koordinasi dan Konsultasi dengan Wakil Dekan Bidang
Akademik Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
b. Penulisan Modul pengajaran Masa'il Fiqhiyyah Fi As-Siyasah yang berupa
teori, metode dan evaluasi
c. Melakukan verifikasi modul berbasis e-book pembelajaran oleh ahli
yang ada di satuan kerja IAIN Padangsidimpuan
d. Melaksanakan Sosialisasi dari modul pembelajaran berbasis e-book
Masa'il Fiqhiyyah Fi As-Siyasah.
e. Melaksanakan evaluasi penerapan modul ajar berbasis e-book berupa
angket kepada mahasiswa
32