4 BAB. II DESKRIPSI LOKUS STUDI LAPANGAN A. Profil Organisasi 1. Profil Kota Bandung Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Kota Bandung terletak diantara 1070 0’ BT dan 60 0’ 55” LS. Lokasi Kotamadya Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan. Secara topografis Kota Bandung terletak pada ketinggian 768 meter dpl, dengan titik tertinggi di daerah utara dengan ketinggian 1.050 dpl dan terendah di sebelah selatan adalah 675 dpl. Di wilayah Kotamadya Bandung bagian selatan permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian utara berbukitbukit sehingga merupakan panorama yang indah. Keadaan geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman kwartier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol, dibagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu
5 dengan bahan endapan tanah liat. Di bagian tengah dan barat tersebar jenis andosol. Iklim di kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk. Pada tahun 1998 temperatur rata-rata 23,5 o C, curah hujan rata-rata 200,4 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 21,3 hari perbulan. 2. Profil DPMPTSP Kota Bandung Kota Bandung merupakan representasi dari suatu proses kota yang memiliki koneksi secara terintergrasi dalam berbagai bidang dengan sebutan “Bandung Smart City”, yang terus menghadirkan inovasi dan konsisten dalam memfasilitasi masyarakatnya. Dengan segala potensi yang dimiliki, Kota Bandung juga menawarkan berbagai peluang investasi bagi para investor dan pelaku usaha. Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung sebagai lembaga pelayanan perizinan terpadu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung. Berdasarkan Perda dimaksud, tugas pokok DPMPTSP Kota Bandung adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang pelayanan terpadu satu pintu, yang dipertegas dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kota Bandung dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu oleh Sekretaris Dinas pada Sekretariat yang terdiri dari Sub Bagian Umum dan
6 Kepegawaian, serta beberapa kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Sebagai Perangkat Daerah pelaksana pelayanan penanaman modal dan perizinan, serta Prosedur Pelayanan Perizinan dan investasi DPMPTSP Kota Bandung secara aktif terus bertransformasi melalui Fitur Online Services dan ruang pelayanan yang refresentatif, ruang kerja yang nyaman disertai fasilitas pendukung lainnya. Penyelenggara pelayanan perizinan terpadu di Kota Bandung ini dituntut untuk dapat memberikan pelayanan perizinan yang aman, nyaman, cepat, akurat, dengan biaya sesuai ketentuan, secara transparan kepada masyarakat. DPMPTSP Kota Bandung mempunyai tujuan dan sasaran. a. Tujuan 1) Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu; dan 2) Meningkatkan iklim usaha dan investasi yang kondusif. b. Sasaran 1) Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu; dan 2) Meningkatnya realisasi investasi. Tugas Pokok DPMPTSP merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, DPMPTSP mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
7 b. pelaksanaan kebijakan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; d. pelaksanaan administrasi Dinas lingkup penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. (Perwali No.1396 _2016) Struktur organisasi DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Bandung dirancang untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berikut adalah gambaran umum struktur organisasi DPMPTSP Kota Bandung: 1. Kepala Dinas bertanggung jawab atas keseluruhan operasional DPMPTSP dan memastikan bahwa semua kegiatan dan layanan yang diberikan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. 2. Sekretariat bertanggung jawab untuk mendukung administrasi dan operasional DPMPTSP, termasuk pengelolaan keuangan, perencanaan, dan kepegawaian. Sekretariat terdiri dari beberapa subbagian: a. Subbagian Umum dan Kepegawaian b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan 3. Bidang-Bidang yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi spesifik : a. Bidang Pelayanan Perizinan, bertanggung jawab untuk memproses permohonan izin, verifikasi dokumen, evaluasi teknis, dan penerbitan izin.
8 Bidang ini terdiri dari beberapa seksi, antara lain: - Seksi Pelayanan Perizinan Bangunan dan Prasarana Wilayah, - Seksi Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial, - Seksi Pelayanan Perizinan Lingkungan dan Pertanahan, b. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan perizinan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Bidang ini terdiri dari beberapa seksi, antara lain: - Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan, - Seksi Pengendalian dan Pengawasan Usaha, - Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan. c. Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi, yang bertanggung jawab untuk mempromosikan potensi investasi di Kota Bandung dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan investasi. Bidang ini terdiri dari beberapa seksi, antara lain: - Seksi Promosi dan Kerjasama Dalam Negeri - Seksi Promosi dan Kerjasama Luar Negeri d. Unit Pelaksana Teknis (UPT), berfungsi sebagai unit operasional yang melaksanakan tugas teknis tertentu dalam pelayanan perizinan dan investasi. UPT ini biasanya dibentuk untuk menangani tugas-tugas yang memerlukan penanganan khusus atau memiliki skala operasional yang lebih besar. e. Tim Teknis dan Tim Ahli, yang terdiri dari berbagai profesional dan pakar dalam bidang tertentu. Tim ini memberikan dukungan teknis dan memberikan penilaian ahli dalam proses perizinan, khususnya untuk izin
9 yang memerlukan kajian teknis yang mendalam. f. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), merupakan bagian dari DPMPTSP yang menyediakan layanan terpadu untuk pengurusan berbagai jenis perizinan. PTSP ini dirancang untuk memberikan pelayanan yang cepat, efisien, dan transparan kepada masyarakat dan investor. 3. Profil Mal Pelayanan Publik Kota Bandung Dengan menghadirkan konsep Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai langkah inovatif untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh berbagai layanan dari berbagai instansi dengan sistem satu pintu, Pemerintah Kota Bandung meluncurkan MPP Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Cianjur No.34 Kacapiring Kecamatan Batununggal pada Selasa, 23 Agustus 2022. MPP Kota Bandung memfasilitasi 271 jenis layanan dari 28 instansi internal dan eksternal, dimana keunggulan MPP ini meliputi zona kawasan WBBM (Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani) dengan pelayanan yang transparan, integritas yang selalu dijaga, serta kenyamanan dan keamanan dalam proses layanan. Dengan semangat inovasi dan kolaborasi antara pemerintah dan
10 masyarakat, Kota Bandung terus berusaha menjadi kota yang modern, inklusif, dan progresif untuk kesejahteraan bersama. Layanan Call Center MPP Kota Bandung : 0821-2727-4022 Layanan Infromasi Senin – Jumat Pukul 09.00 – 15.00 WIB B. Jenis Pelayanan Struktur organisasi DPMPTSP Kota Bandung dirancang untuk mendukung kelancaran operasional dan pelayanan perizinan serta penanaman modal. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan adanya unit-unit khusus, diharapkan DPMPSTP dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan investor di Kota Bandung. Jenis-jenis layanan di DPMPTSP Kota Bandung menyediakan berbagai layanan perizinan dan non-perizinan untuk mendukung kegiatan investasi dan usaha di Kota Bandung. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Kota Bandung, DPMPTSP Kota Bandung memiliki beberapa bidang yang terkoordinasi dengan baik, antara lain : 1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan dan Penanaman Modal 2) Bidang Advokasi, Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal 3) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A (sebanyak 3 perizinan)
11 a. Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan b. Pelayanan Izin Lingkungan c. Pelayanan Izin 4) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B (sebanyak 12 perizinan) a. Pelayanan Izin Usaha Perdagangan b. Pelayanan Izin Usaha Mikro c. Pelayanan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba d. Pelayanan Izin Usaha Jasa Konstruksi e. Pelayanan Izin Usaha Toko Modern f. Pelayanan Izin Pembukaan Kantor Kios Koperasi Simpan Pinjam g. Pelayanan Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam h. Pelayanan Tanda Daftar Gudang i. Pelayanan Izin Khusus Waktu Pelayanan j. Pelayanan Izin Usaha Industri k. Pelayanan Izin Pengelolaan Pasar Tradisional l. Pelayanan Izin Koperasi Simpan Pinjam 5) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C (sebanyak 12 perizinan) a. Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata b. Pelayanan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal c. Pelayanan Izin Usaha Pemotongan Hewan d. Pelayanan Izin Pemotongan Lahan/Tanah e. Pelayanan Izin Oprasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil
12 f. Pelayanan Izin-Izin Kesehatan g. Pelayanan Izin Pemanfaatan Ruang, Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dan Ruang Pengawasan Jalan h. Pelayanan Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Jasa Usaha i. Pelayanan Izin Pendirian Bangunan Satuan Pendidikan j. Pelayanan Izin Tempat Penyulingan Minuman Beralkohol Golongan B dan C k. Pelayanan Izin Praktik Dokter Hewan l. Pelayanan Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan 6) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan D (sebanyak 12 perizinan) a. Pelayanan Izin Pengelolaan Tempat Parkir b. Pelayanan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek c. Pelayanan Kartu Pengawasan angkutan Orang Tidak Dalam Trayek d. Pelayanan Izin Reklame Insidentil e. Pelayanan Izin Operasional Bengkel Umum f. Pelayanan Izin Usaha Jasa Terkait Dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal g. Pelayanan Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum h. Pelayanan Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum i. Pelayanan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek j. Pelayanan Kartu Pengawasan Angkutan Orang Dalam Trayek k. Pelayanan Izin Penyelenggaraan Reklame Pemerintah l. Pelayanan Izin Operasional Bengkel Tertunjuk
13 1. Pelayanan Perizinan a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yakni izin untuk mendirikan, merubah, memperbaiki, memperluas, mengurangi, atau merobohkan bangunan. b. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), yakni Izin bagi usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan legalitas usaha. c. Izin Lingkungan, meliputi Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan), dan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan). d. Izin Reklame, meliputi izin untuk pemasangan reklame atau papan iklan di berbagai lokasi di Kota Bandung. e. Izin Gangguan (HO), yakni izin untuk kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitar. f. Izin Tempat Usaha (ITU), yakni izin untuk mendirikan atau menjalankan usaha di lokasi tertentu. g. Izin Prinsip Penanaman Modal, yaitu izin awal bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Kota Bandung. h. Izin Operasional, yaitu izin operasional untuk berbagai jenis usaha seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan lainnya. i. Izin Pemanfaatan Ruang, yakni izin yang diperlukan untuk pemanfaatan ruang tertentu sesuai dengan tata ruang kota. j. Izin Trayek, yaitu izin untuk operasi angkutan umum di trayek tertentu. 2. Pelayanan Non-Perizinan a. Rekomendasi Teknis, yakni pemberian rekomendasi teknis untuk kegiatan tertentu yang memerlukan penilaian khusus dari DPMPTSP,
14 b. .Pengaduan dan Informasi, yakni layanan untuk menerima pengaduan dan memberikan informasi terkait proses perizinan dan penanaman modal. c. Bimbingan dan Konsultasi, yakni layanan konsultasi bagi masyarakat dan investor mengenai prosedur perizinan, regulasi, dan peluang investasi di Kota Bandung. d. Promosi dan Kerjasama Investasi, yakni kegiatan promosi dan fasilitasi kerjasama antara pemerintah dengan investor untuk meningkatkan investasi di Kota Bandung. 3. Layanan Terpadu dan Berbasis Teknologi a. Sistem Informasi Manajemen Perizinan Terpadu (SIMPATIK), yaitu platform online yang memfasilitasi proses pengajuan, verifikasi, dan penerbitan perizinan secara elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. b. One Stop Service (OSS), yaitu pelayanan terpadu satu pintu yang memungkinkan masyarakat dan investor mengurus berbagai jenis perizinan dalam satu tempat, sehingga mempercepat dan mempermudah proses perizinan. 4. Layanan Khusus a. Layanan Prioritas, ialah layanan khusus untuk jenis-jenis usaha atau investasi strategis yang dianggap memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi Kota Bandung. b. Layanan Mobile, ialah layanan perizinan yang dilakukan secara mobile untuk menjangkau masyarakat yang berada di wilayah tertentu dan memerlukan pelayanan perizinan tanpa harus datang ke kantor DPMPTSP, meliputi : - Gerai Pelayanan perpanjangan SIM A dan SIM C
15 - Pembuatan NIP Keliling Wilayah - Pembuatan NIB Keliling DPMPTSP Kota Bandung berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan berbagai jenis layanan yang tersedia, DPMPTSP berusaha memfasilitasi dan mendukung kegiatan usaha serta investasi di Kota Bandung, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Instansi yang tergabung dalam MPP Kota Bandung meliputi : C. Inovasi 1. Sejak tahun 2015, DPMPTSP Kota Bandung telah memperkenalkan aplikasi berbasis elektronik yang dikenal dengan Single Submission (OSS) bertajuk HAY.U bandung!, sebuah aplikasi berbasis website dengan fitur full online dan full paperlles services.
16 2. Selanjutnya pada tahun 2016, Pemerintah Kota Bandung melalui DPMPTSP Kota Bandung kembali menghadirkan layanan perizinan berbasis smartphone dengan nama “GAMPIL” (Gadget Mobile Application for Lincse) yang menjadi sistem tata kelola perizinan yang dapat diakses di mana pun dan kapan pun sistem perizinan online. 3. Pada tahun 2018, DPMPTSP Kota Bandung melakukan pelayanan Mobil Keliling Elektronik untuk Masyarakat (Molling e-Mas), dan 4. Konsultasi Perizinan Online yang Amanah dan Ramah (Karomah). 5. Kios-K yang ditempatkan di ruang pelayanan tiap Kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari DPMPTSP, sehingga masyarakat yang ada di kecamatan tidak perlu datang ke DPMPTSP untuk meminta informasi perizinan di Kota Bandung. Kios-K terdapat fitur-fitur, seperti fitur pendaftaran untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran izin. 6. SAKEDAP (Sarana Anjungan Kemudahan Perizinan), salah satu inovasi perizinan dengan konsep drive thru untuk melayani UMKM Perseorangan dalam mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha). Sistem Pelayanan Izin Usaha Terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) yang diterapkan DPMPTSP Kota Bandung bertujuan untuk memudahkan calon penanam modal dalam mengurus beragam perizinan yang efisien dan dipandu oleh petugas, sehingga dapat dipantau secara mudah yang menuntut komitmen dari para investor. Adapun alur permohonan perizinan Non OSS, antara lain dimulai dengan mengklik alamat website http://[email protected] atau dapat diakses pada http://[email protected] untuk mendaftar dan melengkapi persyaratan, yang mana pemohon akan membayar melalui Bank atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM) untuk izin yang berbayar. Kemudian pemohon diminta untuk mengisi form Survey Indek
17 Kepuasan Masyarakat (IKM). Penyerahan dokumen akan diterima pemohon melalui pos. Dalam pelaksanaan pelayanan publik DPMPTSP Kota Bandung menetapkan beberapa standar, meliputi: 1) Persyaratan, 2) Standar Biaya Pelayanan, 3) Stndar Waktu Pelayanan, dan 4) Prosedur. Disamping itu, DPMPTSP Kota Bandung juga menyediakan Link Layanan Informasi Publik melalui laman website https://[email protected] atau langsung ke Kantor DPMPSTP Kota Bandung Jl. Cianjur No. 34), meliputi : 1) Permohonan Informasi Publik dan Pengajuan Keberatan (melalui email ke [email protected] atau langsung ke Kantor DPMPTSP Kota Bandung Jl. Cianjur No. 34), 2) Formulir Informasi Publik dan Formulir Layanan Perizinan, 3) Formulir Izin Kesehatan (syarat dan prosedur), 4) Mekanisme Pegajuan Perizinan dan Non Perizinan (syarat dan prosedur), 5) Daftar Informasi Layanan, 6) Tips membuat izin secara online, Sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 235 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Maka Jangka waktu pelayanan perizinan dan non perizinan ditentukan sebagai berikut: 1) Jenis layanan Perizinan dan Non Perizinan Baru ditetapkan standar waktu dalam penyelesaian untuk proses dibutuhkan selama 7 (tujuh) hari kerja.
18 2) Jenis layanan Perizinan dan Non Perizinan Perpanjangan ditetapkan standar waktu dalam penyelesaian untuk proses dibutuhkan selama 4 (empat) hari kerja. 3) Jenis layanan Perizinan dan Non Perizinan Perubahan ditetapkan standar waktu dalam penyelesaian untuk proses dibutuhkan selama 4 (empat) hari kerja.