51 LATIHAN SOAL PILIHAN GANDA Pilihlah salah satu jawaban yang benar! 1. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Makna demokrasi secara umum adalah..." a. Pemimpin yang berkuasa ditentukan oleh kelompok elit politik. b. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin melalui pemilihan umum. c. Kekuasaan berada di tangan satu individu atau keluarga kerajaan. d. Pemimpin yang berkuasa ditunjuk berdasarkan faktor agama atau suku. e. Rakyat tidak memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan politik. 2. Dalam sistem demokrasi Pancasila, kebebasan berpendapat menjadi salah satu prinsip yang dijunjung tinggi. Rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Namun, kebebasan ini juga dibatasi oleh prinsip keutuhan dan persatuan bangsa. Apa pentingnya prinsip keutuhan dan persatuan bangsa dalam kebebasan berpendapat? a. Untuk mengendalikan kebebasan individu b. Untuk membatasi kebebasan berpendapat c. Untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa d. Untuk membatasi kritik terhadap pemerintah 3. Apa tujuan utama dari sistem checks and balances dalam demokrasi Pancasila? a. Mencegah korupsi dalam pemerintahan b. Mengontrol kekuasaan agar tidak disalahgunakan c. Memperkuat peran militer dalam pengambilan keputusan d. Membatasi hak-hak warga negara dalam berpartisipasi politik 4. Mengapa keadilan sosial merupakan prinsip penting dalam demokrasi Pancasila? a. Untuk mencegah ketidakadilan dalam distribusi kekayaan b. Untuk memperkuat peran kelompok elit dalam masyarakat
52 c. Untuk menghilangkan perbedaan kelas dalam masyarakat d. Untuk membatasi kebebasan ekonomi individu 5. Bagaimana sistem demokrasi Pancasila mendorong partisipasi politik masyarakat? a. Melalui pemilihan umum yang teratur b. Dengan mengesampingkan pendapat minoritas c. Dengan memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah d. Melalui pemberian wewenang khusus kepada tantara Kunci Jawaban SOAL LATIHAN MENCOCOKKAN Cocokkanlah bagian tabel kolom 1 dan 2! 1) . Mencocokkan prinsip demokrasi Pancasila dengan penjelasan yang tepat! A. Musyawarah B. Keadilan sosial C. Keseimbangan kekuasaan D. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 1. Prinsip yang mengedepankan kepentingan bersama melalui diskusi dan negosiasi. 2. Prinsip yang menjamin hak dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. 3. Prinsip yang menjaga keadilan dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan. 4. Prinsip yang menegaskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat sebagai pemegang kedaulatan.
53 2) Mencocokkan cabang kekuasaan dalam sistem demokrasi dengan tugas dan tanggung jawabnya! 3) Cocokkan prinsip demokrasi Pancasila dengan contoh penerapannya! A. Keadilan sosial B. Musyawarah C. Kebebasan berpendapat D. Keseimbangan kekuasaan 1. Membentuk lembaga antirasuah untuk memerangi korupsi. 2. Mengadakan pemilihan umum secara berkala. 3. Memberikan ruang bagi warga negara untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah. 4. Memiliki sistem pembagian A. Eksekutif B. Legislatif C. Yudikatif 1. Membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. 2. Menegakkan hukum dan mengadili perkara secara adil. 3. Memimpin pemerintahan, menjalankan kebijakan, dan melaksanakan program-program negara.
54 kekuasaan yang seimbang antara lembaga-lembaga negara. 4) Cocokkan hak asasi manusia dengan contoh implementasinya! A. Kebebasan beragama B. Hak atas pendidikan C. Hak atas pekerjaan D. Hak atas kesetaraan 1. Mendirikan sekolah dan menyediakan akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara. 2. Memilih agama dan beribadah sesuai keyakinan masingmasing. 3. Menjamin peluang kerja yang adil tanpa diskriminasi. 4. Menjamin perlakuan yang setara di hadapan hukum dan tanpa diskriminasi. 5) Cocokkan istilah dalam demokrasi Pancasila dengan definisinya! A. Partisipasi politik 1. Sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh
55 B. Checks and balances C. Sistem multi partai D. Sistem presidensial beberapa partai politik. 2. Mekanisme untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan lembaga-lembaga negara. 3. Keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik dan pengambilan keputusan. 4. Sistem pemerintahan di mana kepala negara juga menjadi kepala pemerintahan.
56 BAB 3 Sistem Hukum dan Peradilan di Pancasila A. Makna, Karakteristik dan Penggolongan Hukum 1. Makna Hukum Hukum adalah sebuah elemen penting dalam masyarakat yang mengatur perilaku individu dan hubungan antarindividu. Dalam materi ini, kita akan membahas makna hukum, karakteristik yang melekat padanya, dan penggolongannya.Hukum ada lah seperangkat peraturan yang mengatur masyarakat. Karakteristik dan penggolongan hukum membantu kita memahami cakupan dan fungsi beragam peraturan ini dalam masyarakat. Memahami hukum adalah langkah penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Peraturan ini ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang berwenang dan berfungsi untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam suatu komunitas. Hukum mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak dan kewajiban individu, prosedur hukum, serta aturan yang mengatur hubungan antara negara dan warganegara 2. Fungsi Hukum a. Fungsi Regulatif (Regulatory Function): Mengatur perilaku individu, kelompok, dan entitas dalam masyarakat untuk menjaga ketertiban sosial. Menciptakan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban, serta laranganlarangan yang diperlukan.
57 b. Fungsi Keadilan (Justice Function): Mendorong keadilan dalam hubungan antarindividu dan antarinstansi. Memberikan kerangka kerja untuk menyelesaikan konflik dan menegakkan hak-hak individu. c. Fungsi Perlindungan (Protective Function): Memberikan perlindungan kepada individu dan kelompok yang rentan, termasuk hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau pihak-pihak yang lebih kuat. d. Fungsi Pengaturan (Regulative Function): Mengatur hubungan antara individu dan pemerintah, serta antara berbagai lembaga di dalam masyarakat. Mengatur aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam masyarakat. e. Fungsi Preventif (Preventive Function): Mencegah perilaku yang merugikan masyarakat atau individu dengan mengancam sanksi atau konsekuensi hukum. Mendorong kepatuhan terhadap aturan dan hukum. f. Fungsi Edukatif (Educational Function): Memberikan panduan tentang perilaku yang diterima dalam masyarakat. Mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. g. Fungsi Integratif (Integrative Function): Membantu membangun kohesi sosial dengan memberikan kerangka kerja yang sama untuk semua anggota masyarakat.
58 Menggabungkan beragam nilai dan norma dalam masyarakat ke dalam satu kerangka hukum. h. Fungsi Penyelesaian Sengketa (Dispute Resolution Function) Menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik dan sengketa antara individu, organisasi, atau entitas hukum. Memberikan akses ke peradilan untuk mencari keadilan. i. Fungsi Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence Function) Mempertahankan prinsip praduga tak bersalah, di mana setiap individu dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah melalui proses hukum yang adil. j. Fungsi Perubahan Sosial (Social Change Function) Memungkinkan perubahan dalam hukum sesuai dengan perkembangan masyarakat dan nilai-nilai baru yang muncul. Menciptakan ruang bagi reformasi hukum yang dapat memperbaiki ketidakadilan sosial. 3. Karakteristik Hukum Hukum memiliki berbagai karakteristik yang membantu kita memahami sifatnya dan bagaimana ia berfungsi dalam masyarakat. Berikut adalah karakteristik-karakteristik hukum: a. Abstrak Hukum umumnya dirumuskan secara abstrak, artinya hukum tidak mencantumkan kasus-kasus khusus, tetapi berlaku untuk situasi yang serupa secara umum. b. Universal Hukum berlaku untuk semua individu dalam masyarakat tanpa memandang status, kekayaan, ras, atau faktor-faktor lainnya.
59 c. Obligatoir (Mengikat) Hukum mengikat individu dan entitas dalam masyarakat. Pelanggaran hukum dapat mengakibatkan sanksi atau konsekuensi hukum. d. Stabil Hukum cenderung stabil dan berubah secara perlahan. Perubahan hukum sering kali melibatkan proses yang panjang dan rumit. e. Publik Hukum adalah peraturan yang diterbitkan dan diakses secara publik. Ini harus dapat diakses oleh masyarakat. f. Kompleks Hukum bisa sangat kompleks, terutama dalam kasus-kasus hukum yang rumit. Ini memerlukan pemahaman yang mendalam untuk menginterpretasikannya dengan benar. g. Enforcement (Penegakan) Hukum memerlukan mekanisme penegakan untuk memastikan bahwa peraturan dan norma-norma yang diatur dalam hukum diikuti. Ini termasuk pengadilan dan lembaga penegak hukum. h. Adaptive (Fleksibel) Hukum dapat beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat. Ini memungkinkan untuk reformasi hukum jika diperlukan untuk mencerminkan perubahan nilai dan kebutuhan masyarakat. i. Berlaku Retrospektif dan Prospektif Hukum dapat berlaku secara retrospektif (berlaku ke belakang) atau prospektif (berlaku ke depan) tergantung pada kebutuhan dan peraturan yang diatur.
60 j. Beragam Hukum mencakup berbagai jenis peraturan, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi, dan banyak lagi, untuk mengatur berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. k. Kepatuhan (Compliance) Hukum berfungsi dengan asumsi bahwa individu dan entitas akan mematuhi peraturan yang ada. Ini penting untuk menjaga ketertiban sosial. l. Melibatkan Sumber Hukum Hukum dapat ditemukan dalam berbagai sumber, termasuk konstitusi, undangundang, peraturan, preseden hukum, dan norma-norma sosial. m. Pengaturan Hubungan Hukum mengatur hubungan antara individu dan pemerintah, antara individu, dan antara berbagai entitas hukum dalam masyarakat. n. Keterbukaan (Transparency) Hukum harus diterapkan secara adil dan transparan. Proses peradilan dan proses hukum lainnya harus terbuka untuk umum. B. Tujuan dan Tata Hukum Republik Indonesia 1. Tujuan Hukum Republik Indonesia a. Mewujudkan Negara Hukum (Rechtsstaat) Tujuan utama hukum di Indonesia adalah untuk mewujudkan negara hukum di mana semua warga negara tunduk pada hukum dan hukum adalah panglima tertinggi. b. Menjaga Ketertiban Sosial
61 Hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial dan menjaga perdamaian serta keamanan dalam masyarakat. c. Mendorong Keadilan Hukum harus memastikan adanya keadilan dalam masyarakat, melindungi hakhak individu, dan memberikan akses yang sama terhadap keadilan bagi semua warga negara. d. Mengatur dan Mengendalikan Pemerintah Hukum mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan, pembuatan kebijakan, dan menjaga agar pemerintah bertindak sesuai dengan konstitusi dan undangundang yang berlaku. e. Mendorong Kesejahteraan Masyarakat Hukum juga bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui regulasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. f. Mengatur Hubungan Internasional Hukum juga mencakup hubungan Indonesia dengan negara-negara lain dan organisasi internasional, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum internasional. 2. Tata Hukum Republik Indonesia Tata hukum Indonesia memiliki hierarki yang jelas, dengan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi diikuti oleh undang-undang dan peraturan turunannya. Tata hukum ini dimaksudkan untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan adil bagi semua warga negara serta untuk memastikan negara berfungsi sesuai dengan tujuantujuan dasar yang telah ditetapkan.
62 a. Konstitusi Konstitusi Indonesia adalah UUD 1945 yang menjadi dasar hukum tertinggi di negara ini. UUD 1945 mencantumkan prinsip-prinsip dasar negara, hak-hak asasi manusia, dan tugas-tugas pemerintah. b. Undang-Undang Undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan disetujui oleh Presiden. Ini mencakup undang-undang perdata, pidana, administrasi, dan sektor-sektor lainnya. c. Peraturan Pemerintah Peraturan pemerintah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mengatur lebih rinci pelaksanaan undang-undang. d. Peraturan Daerah (Perda) Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah (pemda) sesuai dengan kewenangannya. Ini mencakup peraturan provinsi dan kabupaten/kota. e. Putusan Pengadilan Putusan pengadilan adalah hasil dari proses peradilan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. f. Hukum Adat Di beberapa wilayah di Indonesia, hukum adat juga berperan penting dalam mengatur hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. g. Hukum Internasional Indonesia juga tunduk pada hukum internasional dan menjadi anggota berbagai organisasi internasional yang memiliki dampak pada hukum nasional.
63 C. Makna dan Dasar Hukum Lembaga Peradilan 1. Makna Hukum Lembaga Peradilan Lembaga peradilan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum suatu negara. Fungsi utama lembaga peradilan adalah untuk menegakkan hukum, memastikan keadilan, dan menyelesaikan sengketa antara individu atau entitas hukum. Lembaga peradilan bertindak sebagai pengawas yang mengawasi bahwa hukum diterapkan dengan benar, hak-hak individu dilindungi, dan keputusan hukum diambil secara adil. Lembaga peradilan juga berperan dalam memastikan bahwa proses hukum berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk proses pengumpulan bukti, mendengarkan argumen dari kedua pihak, dan membuat putusan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, lembaga peradilan berkontribusi secara signifikan dalam menjaga stabilitas sosial dan ketertiban masyarakat. 2. Dasar Hukum Lembaga Peradilan Di Indonesia, dasar hukum lembaga peradilan terutama didasarkan pada Konstitusi dan undang-undang yang mengatur sistem peradilan. Berikut adalah dasar hukum utama untuk lembaga peradilan di Indonesia: a. UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menyebutkan prinsip-prinsip dasar tentang sistem peradilan di Indonesia. Ini mencakup pembentukan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan peradilan di tingkat bawahnya. b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 Amandemen)Beberapa amandemen UUD 1945 telah dilakukan yang memperkuat peran lembaga peradilan dalam melindungi hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi.
64 c. Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) UU PTUN mengatur tentang peradilan tata usaha negara, yaitu peradilan yang menangani sengketa antara warga negara dan pemerintah atau lembaga-lembaga publik. d. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) UU ini mengatur tentang organisasi dan wewenang Mahkamah Agung serta peradilan umum di Indonesia. e. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Mahkamah Konstitusi memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tata cara berperkara di mahkamah tersebut. f. Peraturan Perundang-Undangan Lainnya Selain undang-undang di atas, masih ada berbagai undang-undang dan peraturan lain yang mengatur tentang berbagai jenis peradilan khusus, seperti peradilan agama, peradilan militer, dan lain-lain. Semua dasar hukum ini bersama-sama membentuk kerangka hukum yang mengatur pendirian, organisasi, wewenang, dan prosedur kerja lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Dengan demikian, lembaga peradilan dapat berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, menegakkan hukum, dan memberikan akses keadilan bagi semua warga negara. D. Klasifikasi dan Perangkat Lembaga Peradilan 1. Klasifikasi Lembaga Peradilan Lembaga hukum dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti yurisdiksi, fungsi, atau tujuan. Berikut adalah klasifikasi umum untuk lembaga hukum:
65 a. Berdasarkan Yurisdiksi Lembaga Hukum Nasional: Lembaga ini beroperasi dalam wilayah nasional dan tunduk pada hukum nasional suatu negara. Lembaga Hukum Internasional: Lembaga ini beroperasi di tingkat internasional dan mengatur hubungan antarnegara. b. Berdasarkan Fungsi Lembaga Peradilan: Lembaga ini berfungsi untuk menyelesaikan sengketa hukum melalui proses peradilan, seperti pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, dan lain-lain. Lembaga Penegakan Hukum: Lembaga ini bertugas menegakkan hukum dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggar hukum, seperti kepolisian dan penjara. Lembaga Legislatif: Lembaga ini bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan peraturan hukum. Lembaga Eksekutif: Lembaga ini bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Lembaga Pengawasan Hukum: Lembaga ini memiliki peran untuk mengawasi penerapan hukum dan memastikan bahwa pemerintah dan lembaga lainnya beroperasi sesuai dengan hukum, seperti ombudsman atau badan pengawas. c. Berdasarkan Ruang Lingkup Lembaga Hukum Publik. Lembaga ini mengatur hubungan antara individu dan pemerintah, seperti pengadilan perdata, pengadilan administrasi, dan lain-lain.
66 Lembaga Hukum Pribadi: Lembaga ini mengatur hubungan antarindividu, seperti pengadilan perceraian, pengadilan waris, dan lain-lain. Berdasarkan Lingkup Geografis Lembaga Hukum Nasional: Lembaga ini beroperasi di dalam satu negara. Lembaga Hukum Regional: Lembaga ini beroperasi di tingkat regional dan mengatur hubungan antarnegara dalam suatu wilayah tertentu, seperti Uni Eropa. d. Berdasarkan Bidang Khusus Lembaga Hukum Pidana: Lembaga ini khusus menangani kasus-kasus pidana, termasuk pengadilan pidana dan penjara. Lembaga Hukum Perdata: Lembaga ini menangani perkara perdata, seperti sengketa harta warisan atau kontrak. Lembaga Hukum Agama: Lembaga ini beroperasi berdasarkan hukum agama tertentu dan mengatur perkara-perkara yang berkaitan dengan agama, seperti pengadilan agama. 2. Perangkat Lembaga Peradilan Perangkat lembaga hukum merujuk pada berbagai elemen atau komponen yang membentuk, mengatur, dan mendukung operasi dari lembaga-lembaga hukum. Perangkat ini mencakup berbagai unsur seperti peraturan, struktur organisasi, tenaga kerja, dan sarana fisik yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dan tugas dari lembaga-lembaga hukum. Berikut adalah beberapa perangkat utama yang biasanya terkait dengan lembaga hukum:
67 a. Peraturan Hukum (Legislasi) Mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan semua aturan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan di suatu negara. Peraturan hukum ini menjadi landasan kerja lembaga hukum. b. Struktur Organisasi lembaga hukum diorganisir dan diatur, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab antara berbagai divisi atau departemen. c. Tenaga Kerja Lembaga hukum memerlukan hakim, jaksa, pengacara, petugas penegak hukum, dan staf administrasi untuk menjalankan tugas-tugasnya. Ini mencakup persiapan dan pelatihan tenaga kerja yang memadai. d. Sarana Fisik Ini mencakup gedung pengadilan, kantor hukum, pusat detensi, dan fasilitasfasilitas lain yang diperlukan untuk proses hukum, termasuk pengaturan ruang sidang, kantor, serta sistem teknologi informasi dan komunikasi. e. Prosedur Hukum Merupakan pedoman dan prosedur yang harus diikuti dalam proses peradilan, termasuk tata cara berperkara, pengumpulan bukti, pendengaran kasus, dan pelaksanaan putusan. f. Dana dan Anggaran Lembaga hukum memerlukan sumber daya finansial untuk menjalankan operasinya, termasuk pembayaran gaji staf, perawatan fasilitas, dan berbagai biaya operasional.
68 g. Peralatan dan Teknologi Terdiri dari peralatan kantor, perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta teknologi lainnya yang mendukung pekerjaan administrasi dan pelaksanaan hukum. h. Pendidikan Hukum dan Pelatihan Untuk memastikan tenaga kerja yang berkualitas, pendidikan hukum dan pelatihan yang berkaitan dengan hukum sangat penting. i. Pengawasan dan Akuntabilitas Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang kuat adalah bagian penting dari perangkat lembaga hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakpatuhan terhadap hukum. j. Kerja Sama Internasional Dalam konteks global, lembaga hukum seringkali terlibat dalam kerja sama internasional dengan negara-negara lain dan organisasi internasional untuk mengatasi isu-isu hukum lintas batas. E. Tingkat dan Peran Lembaga Peradilan Lembaga-lembaga negara adalah bagian integral dari sistem pemerintahan suatu negara dan memiliki tingkatan dan peran yang berbeda-beda dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan negara. Berikut adalah beberapa tingkat lembaga negara dan peran utamanya: 1. Lembaga Legislatif: Tingkatan Lembaga legislatif terdiri dari satu atau dua badan, tergantung pada sistem pemerintahan suatu negara. Di banyak negara, ada parlemen yang terdiri dari dua badan, yaitu majelis rendah dan majelis tinggi.
69 Peran Lembaga legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan mewakili kepentingan rakyat. Majelis rendah sering dipilih oleh rakyat (DPR atau Dewan Rakyat), sedangkan majelis tinggi mungkin terdiri dari perwakilan yang diangkat (seperti Senat atau Dewan Negara). 2. Lembaga Eksekutif: Tingkatan Lembaga eksekutif biasanya dipimpin oleh seorang kepala eksekutif, seperti presiden atau perdana menteri. Di bawah kepala eksekutif, ada berbagai kementerian dan departemen yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah. Peran Lembaga eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan seharihari, menerapkan undang-undang, merumuskan kebijakan, dan mengelola berbagai urusan negara, termasuk masalah ekonomi, pertahanan, dan diplomasi. 3. Lembaga Peradilan Tingkatan Lembaga peradilan terdiri dari beberapa tingkatan, termasuk pengadilan tinggi, pengadilan banding, dan pengadilan tertinggi (biasanya Mahkamah Agung). Di beberapa negara, ada juga pengadilan konstitusi (seperti Mahkamah Konstitusi). Peran Lembaga peradilan bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, mengadili perkara-perkara hukum, dan memutuskan sengketa. Mereka juga memiliki peran dalam memastikan bahwa undang-undang dan tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi.
70 4. Lembaga Pengawasan dan Ombudsman Tingkatan Lembaga pengawasan dan ombudsman biasanya beroperasi di tingkat nasional dan dapat memiliki cabang atau kantor regional. Peran Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengawasi pemerintah, memeriksa tindakan-tindakan yang tidak pantas, melindungi hak-hak warga negara, dan mengatasi keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan publik atau pelecehan pemerintah. 5. Lembaga Keuangan dan Perencanaan Tingkatan Lembaga keuangan dan perencanaan, seperti bank sentral dan kementerian keuangan, beroperasi di tingkat nasional dan regional. Peran Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan keuangan, mengelola mata uang dan cadangan, merencanakan anggaran pemerintah, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. 6. Lembaga Keamanan dan Pertahanan Tingkatan Lembaga keamanan dan pertahanan, seperti angkatan bersenjata dan kepolisian, memiliki tingkatan berbeda sesuai dengan cabang-cabangnya. Peran Lembaga ini bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dalam negeri, melindungi negara dari ancaman luar, menjaga ketertiban, serta menegakkan hukum dan keamanan masyarakat
71 7. Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan Tingkatan Lembaga pendidikan dan kebudayaan beroperasi di tingkat nasional dan lokal, termasuk sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga budaya. Peran Lembaga ini bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan, melindungi warisan budaya, dan mempromosikan kebudayaan dan seni dalam masyarakat. 8. Lembaga Sosial dan Kesejahteraan Tingkatan Lembaga sosial dan kesejahteraan biasanya memiliki tingkatan regional dan lokal dan dapat beroperasi dalam berbagai bentuk, seperti badan amal atau organisasi non-pemerintah. Peran Lembaga ini bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan sosial, layanan kesehatan, bantuan sosial, dan program-program kesejahteraan untuk masyarakat yang membutuhkan. F. Menampilkan Sikap yang Sesuai dengan Hu kum Sikap yang sesuai dengan hukum adalah sikap dan perilaku yang sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di suatu negara. Sikap ini mencerminkan ketaatan terhadap hukum,
72 integritas, dan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Berikut adalah beberapa sikap yang sesuai dengan hukum: a. Ketaatan Terhadap Hukum Sikap utama yang sesuai dengan hukum adalah ketaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Ini mencakup mengikuti peraturan lalu lintas, membayar pajak, dan menghindari tindakan ilegal. b. Kepatuhan pada Kewajiban Hukum Warga negara yang patuh pada kewajiban hukumnya adalah orang yang mentaati kewajiban perpajakan, membayar utang, dan menghormati kontrak dan perjanjian hukum lainnya. c. Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia Sikap yang sesuai dengan hukum juga mencakup menghormati hak asasi manusia. Ini termasuk menghormati hak-hak individu seperti hak privasi, kebebasan berbicara, dan kebebasan beragama. d. Penghindaran Diskriminasi Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau orientasi seksual adalah tindakan yang melanggar hukum di banyak negara. Sikap yang sesuai dengan hukum adalah menghormati dan mendukung kesetaraan dan keadilan bagi semua. e. Kepatuhan terhadap Proses Hukum Ketika terlibat dalam proses hukum, sikap yang sesuai dengan hukum adalah mengikuti prosedur yang ditetapkan, mematuhi perintah pengadilan, dan bekerja sama dengan sistem peradilan.
73 f. Ketertiban Sosial Sikap yang mencerminkan penghargaan terhadap ketertiban sosial adalah sikap yang membantu menjaga ketertiban umum, menghindari tindakan kekerasan, dan menghormati hak orang lain. g. Integritas Integritas adalah sikap yang mencakup kejujuran, etika, dan moralitas dalam semua tindakan. Ini termasuk tidak terlibat dalam tindakan korupsi atau penipuan. h. Penghormatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sikap yang sesuai dengan hukum dalam hal ini adalah menghormati hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang orang lain. i. Kesadaran akan Tanggung Jawab Sosial Sikap yang sesuai dengan hukum mencakup kesadaran akan tanggung jawab sosial dan partisipasi dalam aktivitas yang bermanfaat bagi masyarakat. j. Kepatuhan pada Kode Etik Profesional Bagi mereka yang bekerja dalam bidang-bidang seperti hukum, kedokteran, atau keuangan, sikap yang sesuai dengan hukum mencakup mematuhi kode etik profesional dan menghindari konflik kepentingan. k. Sikap-sikap ini menciptakan masyarakat yang berfungsi dengan baik dan mendukung penegakan hukum yang adil. Menerapkan sikap-sikap ini juga membantu individu menjalani kehidupan yang sesuai dengan hukum dan berkontribusi pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
74 DAFTAR PUSTAKA Budiyanto (2000). Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara Untuk SMU Kelas 3. Jakarta :Erlangga Hali Mulyono ( 2019). Modul Belajar Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan untuk SMA/MA. Bogor : Marwah Indo Media Miriam Budiardjo (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Yuyus Kardiman dkk (2017). Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA Jakarta: Erlangga Tolib.(2006). Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK. Jakarta: Studia Press. Yusnawan Lubis , Mohamad Sodeli dkk(2017) Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/Jakarta:Kemendikbud Modul pembelajaran SMA diakses pukul 11.00 https://repositori.kemdikbud.go.id/22040/2/XI_PPKN_KD-3.2_Final.pdf https://repositori.kemdikbud.go.id/22046/1/XI_PPKN_KD-3.1_Final.pdf link gambar https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FEtiyZq2 VIAQ6vXU.jpg&tbnid=hjkEQywiJ9CIiM&vet=12ahUKEwjOqNSuyeeAAxV55zgGHSBjCsEQM ygNegQIARBG..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdivhumas_polri%2Fstatus%2F13 58031455893352450%3Flang%3DzhHant&docid=jxskvfFOdjwt1M&w=1200&h=1200&q=gambar%20mematuhi%20protokol%20kese hatan&ved=2ahUKEwjOqNSuyeeAAxV55zgGHSBjCsEQMygNegQIARBG https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimgx.motorplusonline.com%2Fcrop%2F0x0%3A0x0%2F700x465%2Fphoto%2F2019%2F07%2F05%2F2313208 981.jpg&tbnid=x38RgzPo3JU4gM&vet=12ahUKEwjZuLzyOeAAxXZzaACHfHbC14QMygFegQIARBR..i&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.motorplusonline.com%2Fread%2F251776022%2Ftilang-elektronik-mulai-diterapkan-pemotor-di-sarinahtampak-berbaris-rapi-di-belakang-garismarka%3Fpage%3Dall&docid=zjQRtOjpNlkAMM&w=700&h=465&q=gambar%20mematuhi%2 0lampu%20merah&ved=2ahUKEwjZuLz-yOeAAxXZzaACHfHbC14QMygFegQIARBR