Silvia Ibrahim PBAK-converted

Tugas Individu
Tentang Undang-Undang Anti Korupsi
Dosen Pengampu : SITTI CHOIRUL,SST,M,Tr.Keb.

Nama : Silfia Ibrahim
Jurusan/Prodi : D-III Kebidanan

Kelas 1 B

Poltekkes Kemenkes Gorontalo
2021

Undang-Undang Anti Korupsi

Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasaan tindak pidana korupsi
sebagaiman yang telah di ubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang
perubahan atas undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bentuk tindak pidana korupsi

Tindak korupsi telah lama menjadi bagian dari kehidupan politik dan bisnis indonesia.praktik
korupsi di tingkat pemerintah dan birokrasi telah ada sejak sebelum era kemerdekaan.bahkan
meningkat selama masa kepresidenan soeharto dari tahun 1967 hingga 1967 hingga 1998.
Langkah-langkah pemerintah dalam pembarantasan korupsi di tahun-tahun berikutnya memiliki
efektivitas yang beragam.namun,yang pasti,hingga kini indonesia masing menderita akibat
praktik suap atau menyuap dan sogok atau menyogokan di tingkat nasional dan provinsi.
- Suap menyuap,contoh perbuatan suap dalam UU tipikor dan perubahannya di antaranya di
atur dalam pasal 5 UU 20/2001,yang berbunyi : dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau
penyelenggaraan negara tersebut berbuat atau tidak bebuat sesuatu dalam jabatanya.

Peraturan pemerintahan untuk pemberantasan korupsi yang berlaku di indonesia adalah UU
No.20 tahun 2001 yang sering disebut UU tipikor.dengan ditetapkannya UU No.20 tahun 2001
pemerintah mencabut UU.73 tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya UU No 1 tahun 1946
republik indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah republik indonesia
dan mengubah kitab undang-undang hukum pidana.UU No 20 tahun 2001 juga memuat
perubahan atas UU.31 tahun 1999 tentang pemberantasan indak pidana korupsi.Di pasal 2 ayat
1 UU tipikor koruptor mendapat hukuman dipidana penjara seumur hidup atau pidan penjara
minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1
miliar.Dalam pasal 3 UU tipikor,pelaku korupsi dan menyalahgunakan kewenangan,dipidana
dengan pidan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama
20 tahun dan atau denda minimal Rp 50 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

- Penggelapan dalam jabatan,contoh penggelapan dalam jabatan diatur dalam pasal 8 UU
20/2001 yang bebunyi : dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 dan
paling banyak Rp 750.000.000,00,pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang
ditugaskan menjalankan suatu jabatan umu secara terus-menerus.

- Pemerasan,pemerasan dalam UU tipikor berbentuk tindakan pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
secara melawan hukum,atau menyalahgunakan kekuasaanya memaksa seseorang
memberikan sesuatu,membayar,atau menerima pembayaran dengan potongan,atau untuk
mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

- Perbuatan curang dalam UU tipikor dan perubahannya di antaranya berbentuk: pemborong
ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan.

- Benturan kepentingan dalam pengadaan,benturan kepentingan dalam pengadaan
jasa/barang pemerintah adalah situasi dimana seorang pegawai negeri atau penyelenggara
negara.

- Grativikasi,setiap grativikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap
pemerian suap.