Buletin Bawaslu Grobogan Edisi I / 2019

Goresan Pemilihan BAWASLU
Umum Tahun 2019
GROBOGAN

Dua Pemantau Pemilu
Lahir di Grobogan

KAB. GrKoabbuopgaatnen KAB.
KUDUS PATI

KAB.
BLORA

KAB.
DEMAK

Sejarah 17 April 2019
P NKAB.
ELAKSANAANKAB. PEMILU DI GROBOGA
BOYOLALI

KAB. SRAGEN KAB. NGAWI
(JATIM)
BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN
GELAR SIDANG ADJUDIKASI DI
PENGHUJUNG TAHAPAN

Ĕ A WA S L U G R O B O G A N E D I S I 1 / 2 0 1 9

Bersama AGPG Bawaslu Grobogan Luncurkan Buku

Buletin Bawaslu Kabupaten Grobogan EDISI 1/2019

Salam Redaksi

Pembaca yang budiman...

Daftar isi Alhamdulillah segala puji bagi terbantu dengan adanya kinerja

⦁Goresan Pemilihan Allah yang telah melimpahkan rahmat- mereka.
Umum Tahun 2019 | 3
⦁Dua Pemantau Pemilu Nya sehingga kami dapat Meskipun pemungutan suara
Lahir Di Grobogan | 6
⦁Sinergitas Sentra menyelesaiakan penyusunan bulle n telah selesai, namun masih ada
Gakkumdu | 8
⦁Profil Pimpinan Bawaslu Bawaslu Grobogan yang pertama ini. beberapa proses tahapan lainnya.
Grobogan | 11 Kami juga mengucapkan terimakasih Misalnya adanya laporan dugaan
⦁Bawaslu Kabupaten kepada semua anggota redaksi yang
Grobogan Sosialisasi pelanggaran administra f yang masuk
Pengawasn Par sipa f di telah bekerja keras dalam penyusunan pada buku register Bawaslu Grobogan.
Grobogan | 14 bule n dan seluruh pihak yang telah
⦁Ribuan APK di Grobogan mendampingi kami. Sehingga Bawaslu menggelar sidang
Diter bkan | 17 untuk menyelesaikan laporan dugaan
⦁Bawaslu Kabupaten Hajatan poli k akbar Pemi-lihan administra f tersebut, yang telah
Grobogan Launcing Umum (Pemilu) Serentak 2019 telah disajikan dalam sebuah tulisan di
Kampung An Money digelar pada Rabu 17 April lalu. bulle n ini.
Poli c | 19 Masyarakat menyambutnya dengan
⦁Bersama AGPS Bawaslu suka cita. Di sejumlah tempat di luar Perang opini yang sudah terjadi
Grobogan Luncurkan negeri, pemilu yang dilakukan lebih awal selama kurang lebih empat setengah
Buku | 21 diwarnai antusiasme yang luar biasa. tahun belakangan menemui k
⦁Bawaslu Kabupaten Pemilih membludak, antrian mengular. kulminasinya. Saling serang dak hanya
Grobogan Gelar Sidang Ini merupakan salah satu euforia yang terjadi antarpara pendukung, namun
Adjudikasi di Penghujung terjadi pada pesta demokrasi yang juga melibatkan "golongan pu h"
Tahapan | 22 digelar lima tahun sekali. (golput) yang seolah mene-mukan
⦁PTPS Ujung Tombak momentumnya untuk menun-jukkan
Pengawas Pemilu | 25 Pemilu kali ini merupakan eksistensinya di kancah poli k elektoral
⦁Pemilu Serentak Yang momentum pen ng bagi bangsa, dak nasional.
Menghentak | 27 hanya dalam konteks suksesi kekuasaan
⦁Indonesia Lima Tahun Ke ter nggi atau juga sirkulasi ellite Beberapa catatan muncul
Depan | 28 legisla f, namun juga bagi konsolidasi dalam pelaksanaan pemilu, mulai dari
⦁Hamonisasi Kelembagaan demokrasi secara lebih luas. proses pemilu yang cukup panjang,
Bawaslu | 29 melibatkan banyak pihak yang
⦁Pemilih Milenial Yang Bule n Bawaslu Grobogan hadir mengakibatkan beberapa penye-
Potensial | 31 setelah proses pemilihan umum lenggara pemilu jatuh sakit saat
⦁Motor Dalam Pengawasan serentak 2019 telah usai. Bule n edisi bertugas. Bahkan ada beberapa
PPKD | 32 yang pertama ini memaparkan kinerja penyelenggara pemilu yang gugur dalam
⦁Puisi | 33 Bawaslu Grobogan mulai dari Pemilu bertugas. Atas nama redaksi Bule n
berlangsung hingga Pemilu selesai Bawaslu Grobogan kami menyampaikan
Susunan Redaksi digelar. duka yang mendalam.

Bule n juga menyajikan tulisan Semoga dengan bule n kali ini
mengenai pemantau pemilu, pemantau dapat memberikan manfaat yang begitu
pemilu hadir di Grobogan. Pemantau besar bagi para pembaca sekalian. Akan
pemilu merupakan suatu prestasi untuk tetapi tentunya bule n edisi kali ini
Bawaslu Grobogan karena dak semua masih banyak kekurangan, oleh karena
Kabupaten/atau kota di Jawa Tengah itu kri k dan saran sangat kami
yang terdapat pemantau pemilu. harapkan untuk perbaikan di
Dengan adanya pemantau Pemilu penyusunan bule n selanjutnya.
Bawaslu Grobogan menjadi lebih

Penanggung Jawab : Fitria Nita Witanti, M.SI | Pimpinan Redaksi : Moh. Syahirul Alim, S.Ag, MH
Redaktur : Desi Ari Hartanta, SP, M. Shohibul Mujib AA, S.Pd | Penyunting Editor : Alif Adibatul Lathifah, S.HI,MH |
Desain Grafis : Ahmad Ginanjar Aji Santoso, S.Kom | Fotografer : Yudhi Atmaja, S.H, Gilang Bagaskara |
Distributor : Sulistyono
Sekretariat : Jl. Pierre Tendean Nomor 26 Purwodadi (58111) Telp : (0292)-5140902
Website : www.bawaslugrobogan.go.id Email: [email protected]

LAPORAN UTAMA

Goresan Pemilihan Umum
Tahun 2019

Sejarah 17 April 2019 :
Pelaksanaan Pemilu di Grobogan

Indonesia baru saja melaksanakan
Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pemilu
yang berlangsung bebas serta jujur dan
adil merupakan tonggak teramat
penting dari sistem demokrasi bangsa
sebagaimana dimandatkan oleh Undang-
Undang Dasar 1945.

Terhitung sejak era reformasi, ini ⦁ Melakukan koordinasi dengan wilayah Kabupaten/Kota
merupakan Pemilu yang ke-5 bagi instansi pemerintah ⦁ Memverifikasi secara formal dan
bangsa Indonesia. Pemungutan suara
17 April 2019 merupakan puncak dari ⦁ Meningkatkan par sipasi meteril permohonan sengketa
pelaksanaan pemilu 2019 yang masyarakat dalam pengawasan proses Pemilu di wilayah
tahapannya sudah dimulai sejak Pemilu di wilayah Kabupaten/ kabupaten/ kota
Agustus 2018. Terselesaikannya pemilu Kota ⦁ Melakukan mediasi antar pihak
tentu menyisakan sejumlah peris wa yang bersengketa di wilayah
yang layak menjadi catatan sebagai ⦁ Dalam melakukan penindakan kabupaten/ kota
bahan evaluasi ke depan. Karena kali pelanggaran Pemilu sebagaimana ⦁ Melakukan proses adjudiksi
perta-manya Indonesia melangsungkan dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, sengketa proses Pemilu di
pemilu serentak antara pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: wilayah Kabupaten/Kota
Presiden dan wakil Presiden, DPR, DPD, ⦁ Menyampaikan hasil pengawasan apabila mediasi belum menyele-
DPRD Provinsi, dan DPRD wilayah kabupaten kota kepada saikan sengketa proses Pemilu
Kabupaten/Kota khususnya di Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dan
Kabupaten Grobogan. atas dugaan pelanggaran kode ⦁Memutus penyelesaian sengketa
e k Penyelenggara Pemilu dan proses pemilu di wilayah
Dalam menjalankan seluruh tahapan atau dugaan ndak pidana Kabupaten/Kota.
pemilu Bawaslu Kabupaten Grobogan Pemilu di wilayah Kabupaten/
telah melaksanakan tugas sebagai- Kota Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan
mana yang telah dijelaskan dalam ⦁ Menginves gasi informasi awal Fitria Nita menyatakan selama Pemilu,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atas dugaan pelanggaran Pemilu Bawaslu telah melakukan pencegahan
tentang Pemilihan Umum pasal 102, di wilayah Kabupaten/Kota baik berupa kegiatan, pencegahan lisan
berikut penjelasannya: ⦁ Memeriksa, mengkaji, dan dan pencegahan tertulis. “Bawaslu
⦁ Dalam melakukan pencegahan memutus pelanggaran administrasi Kabupaten Grobogan mencatat ada
Pemilu dan 110 pence-gahan lisan ke Partai Poli k,
pelanggaran Pemilu dan pencegahan ⦁ Merekomendasikan ndak lanjut 22 surat resmi baik ke Partai Poli k,
sengketa proses Pemilu sebagaimana pengawasan atas pelanggaran KPU, maupun instansi terkait”, kata
dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Pemilu di wilayah Kabupaten/ Fitria. Adapun bentuk pencegahan
Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas: Kota kepada Bawaslu melalui dalam kegiatan sosialisasi yang
⦁ Menginden fikasi dan memeta- Bawaslu Provinsi. dilaksana-kan oleh Bawaslu Kabupaten
Grobogan diantaranya adalah
kan potensi pelanggaran Pemilu ⦁ Dalam melakukan penindakan Sosialisasi Netralitas ASN di wilayah
di wilayah Kabupaten/Kota sengketa proses Pemilu sebagai- Grobogan, Stadium General Pemilu”
⦁ Mengoordinasikan,menyupervisi, mana dimaksud dalam Pasal 101 Mahasiswa STAI Grobogan Bawaslu
membimbing, memantau, dan huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota Goes To School, Pengawasan Pemilu
mengevaluasi Penyelenggaraan bertugas: dalam “Kerukunan Umat Beragama”,
Pemilu di wilayah Kabupaten/ ⦁ Menerima permohonan penyele- “Car Free Night” bersama Bawaslu,
Kota saian sengketa proses Pemilu di

EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN | 3

LAPORAN UTAMA

Grebeg Pasar Kalangon bersama Anshori menyatakan Bawaslu Kabupaten/ Kota.” Koordinator divisi
Bawaslu, Bersama “Masyarakat Kabupaten Grobogan telah Sengketa Moh. Syahirul Alim
Gunung Rejo” Awasi Pemilu “Kampung memberikan pencegahan baik lisan menyatakan di Kabupaten Grobogan
An Money Poli k”, Perempuan maupun tertulis kepada KPU dalam Pemilu ini dak dilakukan
Mengawasi, Media Gathering Kabupaten Grobogan terkait pemungutan suara ulang, mengingat
“Sukseskan Pemilu” di puncak ter nggi ketersediaan logis c, gudang
Grobogan, Difabel “Mengawasi” Kirab penyimpanan, keamanannya dan dak ditemukannya beberapa hal
Budaya Penga-wasan Gowes potensi banjir pada gudang karena ataupun peris wa lain yang memang
Pengawasan Pemilu, kegiatan musim penghujan. “Kalau pada menjadi sebab mbulnya pemungutan
sosialisasi ini diselenggarakan pada akhirnya Gudang KPU kebanjiran dan suara ulang. Pemungutan suara ulang
bulan Februari - Maret 2019. beberapa dokumen logis c basah dak dapat dilakukan jika terdapat beberapa
bisa terpakai, kami telah kriteria sesuai dengan pasal 372 ayat
Selain itu selama masa kampanye, menyampaikan jauh-jauh hari bahkan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
Bawaslu Kabupaten Grobogan telah dengan mengirimkan surat 2017 yang berbunyi: (2) pemungutan
mencatat ada 116 kegiatan kampanye resmi kepada KPU Kabupaten suara ulang di TPS wajib diulang
yang telah dilaksanakan oleh partai Grobogan”, ujar Mujib. Dari hasil apabila dari hasil peneli an dan
poli k. Data ini dihimpun dari Surat pengawasan Bawaslu Kabupaten pemeriksaan Pengawas TPS terbuk
Tanda Terima Pemberitahuan yang Grobogan menunjukkan bahwa ada terdapat keadaan sebagai berikut:
masuk di Bawaslu Kabupaten indikasi ke daksiapan dari KPU
Grobogan. Dalam kampanye ini ada Grobogan dalam perencanaan logis c ⦁ Pembukaan kotak suara dan/ atau
yang berbentuk pertemuan terbatas, baik ketersediaan Gudang maupun berkas pemungutan dan penghi-
pertemuan tatap muka, dan kampanye pengiriman logis k. tungan suara dak dilakukan
dalam bentuk lainnya. Kegiatan menurut tata cara yang ditetapkan
kampanye berlangsung pada masa Beberapa Kabupaten di Jawa Tengah dalam ketentuan peraturan
Kampanye 23 September - 13 April ditemukan beberapa pelanggaran perundang-undangan
2019. Koordinator Divisi Penindakan aturan yang mengharuskan dilaksa-
Bawaslu Kabupaten Grobogan Desi Ari nakannya pemungutan suara ulang ⦁ Petugas KPPS meminta Pemilih
Hartanta menya-takan Bawaslu yaitu di Kota Semarang, Kota memberikan tanda khusus,
Kabupaten Grobogan selama masa Magelang, Kota Sala ga, Kabupaten menandatangani atau menuliskan
kampanye menangani 3 kasus dugaan Tegal, Kabupaten Boyolali, Kabupaten nama atau alamat pada surat
pelang-garan pidana, 1 kasus Jepara, Kabupaten Brebes, Kabupaten suara yang sudah digunakan
pelanggaran administra f yang Kendal, Kabupaten Magelang,
ditangani Panwaslu Kecamatan dan 1 Kabupaten Pemalang, Kabupaten ⦁ Petugas KPPS merusak lebih dari
kasus laporan pelanggaran Purbalingga, Kabupaten Blora, satu suara yang sudah digunakan
administra f yang ditangani oleh Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten oleh pemilih sehingga surat suara
Bawaslu Kabupaten Grobogan melalui Klaten. Pemungutan suara ulang paling yang sudah digunakan oleh
sidang adjudikasi. lambat dilaksanakan 10 hari setelah pemilih sehingga surat suara
hari pemungutan, hal ini sesuai dengan tersebut menjadi dak sah; dan/
Sebelum tahapan Pemungutan Suara ketentuan dalam pasal 373 ayat (3) atau
17 April 2019 yang menjadi puncak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
pengawasan, Bawaslu Kabupaten tentang Pemilu yang menyebutkan ⦁ Pemilih yang dak memiliki Kartu
Grobogan telah melakukan bahwa “Pemungutan suara ulang Tanda Penduduk elektronik dan
pengawasan melekat ketersediaan dilaksanakan paling dak terda ar di da ar pemilih
logis c di Kabupaten Grobogan. Upaya lama 10 hari setelah hari pemungutan tambahan.
pencegahan dilakukan pula oleh suara berdasarkan Keputusan KPU
Bawaslu Kabupaten Grobogan dengan Tidak terjadinya pemungutan suara
mengirimkan surat kepada Komisi ulang di wilayah Kabupaten Grobogan
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dikarenakan Bawaslu Kabupaten
Grobogan dalam hal keamanan dan Grobogan telah melaksa-nakan
potensi banjir karena musim beberapa pencegahan dan mengadakan
penghujan. Koordinator Divisi bimbingan teknis kepada seluruh
Pengawasan, Hubungan Masyarakat jajarannya, mulai dari Pengawas
dan antar Lembaga Moch. Mujib Al Pemilu Kecamatan, Pengawas Pemilu
Kelurahan/ atau Desa, dan Pengawas
TPS. Sejumlah 4629 pengawas TPS
diberikan bimbingan teknis guna
mencegah pelanggaran pemilu di hari

4 EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN |

LAPORAN UTAMA

pemu-ngutan suara dan menindak- melelahkan. Tak elak terdapat Grobogan sakit saat bertugas, satu
lanju jika ditemukan adanya dugaan pengawas yang mengalami sakit, diantaranya karena kecelakaan saat
pelanggaran sesuai dengan aturan kecelakan bahkan meninggal dunia. Di pener ban APK yaitu Panwaslu
yang berlaku. Di wilayah Grobogan Kabupaten Grobogan terdapat 10 Kecamatan dan 9 lainnya dari unsur
orang yang sakit dan dirawat di rumah Pengawas Desa sakit dan di rawat di
dak terdapat pemungutan suara sakit saat sedang bertugas, satu Rumah Sakit karena kelelahan saat
ulang, hanya saja terdapat beberapa diantaranya kecelakaan saat pengawasan.
catatan khusus pada saat pemungu-tan pener ban Alat Peraga Kampanye pada Dengan banyaknya penyelenggara
suara. Beberapa catatan yang muncul masa tenang. Koordinator divisi Pemilu yang menjadi korban dalam
diantaranya adalah C1 Hologram selisih Sumber daya Manusia Bawaslu proses tahapan Pemilu 2019, tentu
antara yang di saksi dan di panwas Kabupaten Grobogan, Agus Purnama akan menjadi evaluasi bagi Pemerintah
diselesaikan dengan membuka Plano, menyam-paikan bahwa 10 orang untuk Pemilu dan Pemilihan
terjadi salah masuk dalam input dan jajaran di bawah Bawaslu Kabupaten kedepannya.
hologram dan diselesaikan dengan
membuka C Plano, terjadi salah masuk
dalam input dan hologram,
diselesaiakan dengan membuka C
Plano dan beberapa kejadiannya
lainnya. Perhitungan ulang terjadi di 3
TPS Desa Wolo, hal ini dikarenakan
Plano DPRD Kabupaten terpakai untuk
DPRD Provinsi. Hitung ulang di TPS 29
Desa Sidorejo untuk PPWP.

Catatan terakhir, Bawaslu Kabupaten
Grobogan beserta jajarannya ke bawah
sampai dengan Pengawas TPS dalam
menjalankan tugas saat Pemilihan
Umum 2019 telah maksimal. Apresiasi
bagi jajaran Pengawas yang menguras
tenaga dan pikiran dalam pengawasan
khususnya tahapan Pemungutan Suara
sampai dengan proses rekapitulasi
suara yang cukup Panjang dan

Rekomendasi Perbaikan Data Pemilih Pada Pemilu 2019

Periode I Pindah Domisili: 95 Keterangan:

Data Ganda: 1028 Pada rekomendasi tanggal 25 Januri 2019
Bawaslu Kabupaten Grobogan juga
(8 Sepetember 2018) Data Invalid: 0 merekomendasi 15 potensi DPTB dan
10 Potensi DPK, pada rekomendasi
Meninggal : 449 tanggal 10 februari 2018, Bawaslu
Kabupaten Grobogan juga
Periode II Pindah Domisili: 150 merekomendasi 31 potensi DPK
Data Ganda: 526
(29 November 2019) Data Invalid: 10
Meninggal : 390

Periode III Pindah Domisili: 113
Data Ganda: 80
(10 Maret 2019) Data Invalid: 2
Meninggal : 529

(10 FPeebriroudaeriI2V019)PindDDaaahttaaDIGonmavnaisdliidali::: 124
0
0
Meninggal :622

EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN | 5

LAPORAN KHUSUS

DUA PEMANTAU PEMILU

LAHIR DI GROBOGAN

Negara dengan sistem demokrasi yang dalam pemilihan eksekutif dan
legislatif dimanifestasikan melalui pemilihan umum agar berjalan sesuai
asas LUBER dan JURDIL, sehingga terwujud pemilihan umum yang bermartabat
tentu membutuhkan pengawasan dari semua komponen masyarakat, tak
terkecuali peran dari lembaga pemantau pemilu.

Pasal 435 Undang-Undang Nomor 7 Grobogan dalam mendorong lahirnya Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pemantau pemilu menuai hasil seiring Kabupaten Grobogan pada bulan yang
memuat ketentuan: adanya Garuda Nasional (Garnas) sama menda ar sebagai pemantau
sebuah organisasi kemasyarakatan pemilu di Kantor Bawaslu Kabupaten
⦁ Pelaksanaan Pemilu dapat pada tanggal 13 Maret 2019 secara Grobogan dengan jumlah anggota 25
resmi menda ar di Kantor Bawaslu orang yang dipimpin oleh Rinduwan.
dipantau oleh pemantau Pemilu Kabupaten Grobogan sebagai
⦁ Pemantau Pemilu sebagaimana pemantau pemilu dengan wilayah “ Sesuai pasal 437 ayat (2)
pemantauan di Kabupaten Grobogan. Undang-Undang Nomor 7
dimaksud pada ayat (1) melipu : Keanggotaan Garuda Nasional
(Garnas) ada 19 (Sembilan belas) Tahun 2017 “
⦁ Organisasi kemasyarakatan orang dengan Ketua Suwarno dan
sesuai rencana se ap orang akan Tentang Pemilihan Umum, syarat –
berbadan hukum yayasan atau melakukan pemantauan di se ap syarat administrasi yang harus
Kecamatan yang ada di Kabupaten dipenuhi sebagai pemantau pemilu
berbadan hukum perkumpulan Grobogan. melipu :

yang terda ar pada pemerintah Setelah Garuda Nasional (Garnas), ⦁ Profil organisasi/lembaga;
berikutnya organisasi Pergerakan
atau pemerintah daerah; ⦁ Memiliki Surat Keterangan
Terda ar (SKT) dari pemerintah
⦁ Lembaga pemantau pemilihan

dari luar negeri;

⦁ Lembaga pemilihan luar negeri;

dan

⦁ Perwakilan negara sahabat di

Indonesia.

Dalam upaya mendorong lahirnya
pemantau pemilu Bawaslu Kabupaten
Grobogan senan asa melakukan
sosialisasi pengawasan baik dengan
mengundang atau mendatangi
berbagai elemen kelompok
masyarakat, diantaranya dari Lembaga
Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi
Masyarakat (Ormas), Tokoh Agama,
Tokoh Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar,
Media, Kaum Diffabel, Komunitas
Pedagang Kaki Lima (PKL), dan tujuan
dari itu semua agar seluruh elemen
masyarakat ikut berpar sipasi
melakukan pengawasan pemilu yang
diantaranya bisa dilakukan secara
resmi melalui lembaga pemantau
pemilu sebagaimana ketentuan Pasal
435 Undang-Undang Nomor 7 tahun
2017 Tentang Pemilihan Umum. Upaya
terus menerus Bawaslu Kabupaten

6 EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN |

LAPORAN KHUSUS

atau pemerintah daerah, atau pemilu ataupun penyelenggara undangan khususnya terkait dengan
memiliki pengesahan badan
hukum yayasan atau badan pemilu. hak dan kewajiban pemantau pemilu,
hukum perkumpulan;
larangan dan sanksi bagi pemantau
⦁ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
organisasi/lembaga; Meski secara umum kinerja pemantau pemilu. Selain masukan kedua
pemilu 2019 di Kabupaten Grobogan lembaga pemantau pemilu mengalami
⦁ Nama dan jumlah anggota berjalan lancar, namun berdasar kendala yang sama yaitu terbatasnya
pemantau; evaluasi dana dan jumlah personil pemantau
bersama
⦁ Alokasi anggota pemantau yang pemilu.
akan ditempatkan ke daerah;
antara Untuk
⦁ Rencana dan jadwal kegiatan
pemantauan serta daerah yang Bawaslu diketahui
ingin dipantau; dan
Provinsi dalam waktu
⦁ Nama, surat keterangan domisili,
Jawa Tengah, dekat, tepatnya
“ Pemantau pemilu yang
memenuhi persyaratan Bawaslu bulan
diberi tanda terda ar
sebagai pemantau pemilu Kabupaten September

serta mendapatkan Grobogan, 2020
ser fikat akreditasi “
dan 2 (dua) Kabupaten
dan pekerjaan penanggung jawab
pemantau yang dilampiri pas foto lembaga Grobogan akan
diri terbaru.
Dari 2 (dua) lembaga yang menda ar pemantau mempu-nyai
sebagai pemantau pemilu di
Kabupaten Grobogan setelah melalui pemilu di hajat besar
sejumlah peneli an administrasi
dinyatakan lengkap dan akhirnya Kabupaten berupa
pada tanggal 14 April 2019 secara
resmi diberi tanda terda ar sebagai Grobogan, Sumber gambar : https://google.com Pemilihan
pemantau pemilu di wilayah
Kabupaten Grobogan dan mendapat- pada hari Bupa dan
kan ser fikat akreditasi dari Bawaslu
RI. Dari hasil pemantauan yang Jumat tanggal 24 Mei 2019 bertem- Wakil Bupa , oleh karena itu Bawaslu
dilakukan Garuda Nasional (Garnas)
dan Pergerakan Mahasiswa Islam pat di Kantor Bawaslu Kabupaten Kabupaten Grobogan berharap kepada
Indonesia (PMII) pada saat
Pemungutan dan penghitungan suara Grobogan, ada beberapa masukan dari Garuda Nasional (Garnas) dan
17 April 2019 berlangsung mereka
dak memberi laporan dugaan kedua lembaga pemantau pemilu Pergerakan Mahasiswa Islam
pelanggaran pemilu kepada Bawaslu
Kabupaten Grobogan. Hal tersebut diantaranya mereka Indonesia (PMII) untuk kembali
inimengindikasikan selama peman-
tauan pemungutan dan penghi- mengusulkan agar Bawaslu Kabupaten berpar sipasi sebagai pemantau demi
tungan suara mereka dak
menemukan dugaan pelanggaran Grobogan mengadakan breafing atau terwujudnya Pemilihan Kepala Daerah
pemilu baik yang dilakukan peserta
bimbing-an teknis bagi pemantau di Kabupaten Grobogan yang bersih,

pemilu agar lebih mema-hami tentang jujur, adil, dan bermartabat.

semua peraturan perundang-

EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN | 7

LAPORAN KHUSUS

SINERGITAS SENTRA GAKKUMDU

Pemilihan Umum merupakan sarana kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan Pemilu bertujuan untuk memilih
wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang
demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan
tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Umum merupakan sarana Dengan kata lain bahwa penyeleng- Kabupaten/Kota. Sesuai amanat
Undang-undang Nomor 7 tahun 2017
kedaulatan rakyat dalam Negara garaan pemilu adalah untuk memilih tentang Pemilihan Umum bahwa
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas
Kesatuan Republik Indonesia yang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, melakukan pencegahan dan penindakan
di wilayah Kabupaten/Kota terhadap
berdasarkan Pancasila dan Undang- anggota Dewan Perwakilan Daerah, pelanggaran Pemilu dan sengketa proses
Pemilu. Dalam melakukan penindakan
Undang Dasar Negara Republik Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk pelanggaran Pemilu tersebut, salah
satunya dengan memeriksa dan
Indonesia Tahun 1945. Penyeleng- memilih anggota Dewan Perwakilan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di
wilayah Kabupaten/Kota. Dugaan
garaan Pemilu bertujuan untuk memilih Rakyat Daerah, yang dilaksanakan pelanggaran berasal dari laporan
ataupun temuan. Laporan pelanggaran
wakil rakyat dan wakil daerah, serta secara langsung, umum, rahasia, jujur Pemilu merupakan laporan langsung
WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta
untuk membentuk pemerintahan yang dan adil dalam Negara Kesatuan Pemilu dan Pemantau Pemilu kepada
Bawaslu. Bawaslu Provinsi, Bawaslu
demokra s, kuat, dan memperoleh Republik Indonesia berdasarkan Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu
dukungan rakyat dalam rangka Pancasila dan Undang-Undang Dasar LN, dan/atau Pengawas TPS pada se ap
tahapan penyelenggaraan Pemilu.
mewujudkan tujuan nasional Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sedangkan Temuan pelanggaran Pemilu
merupakan hasil pengawasan ak f
sebagaimana tertuang dalam yang penyelenggaraannya dilaksanakan Bawaslu, Bawasalu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Undang-Undang dasar Negara Republik oleh penyelenggara pemilu yaitu Komisi Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu
LN, dan Pengawas TPS pada se ap
Indonesia Tahun 1945. Penerapan Pemilihan Umum, Badan Pengawas tahapan penyelenggaraan Pemilu.

prinsip-prinsip demokra s dalam rangka Pemilu, dan Dewan Kehormatan

mewujudkan kedaulatan rakyat Penyelenggara Pemilu sebagai satu

diharapkan menjadi mo vasi dalam kesatuan fungsi penyelenggaraan

pelaksanaan Pemilu dan yang paling Pemilu. Badan Pengawas Pemilu

utama meningkatkan kesadaran poli k (Bawaslu) sendiri merupakan lembaga

rakyat untuk berpar sipa f ak f dalam penyelenggara pemilu yang mengawasi

pemilihan umum demi terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu di seluruh

cita-cita masyarakat Indonesia yang wilayah Negara Kesatuan Republik

demokra s. Indonesia. Untuk wilayah kabupaten/

kota dilakukan oleh Bawaslu

Foto : PUSDOK BAWASLU GROBOGAN Salah satu jenis dugaan pelanggaran
Pemilu adalah ndak pidana pemilu.
Tindak pidana pemilu adalah ndak
pidana pelanggaran dan/atau kejahat-an
terhadap ketentuan ndak pidana
Pemilu sebagaimana diatur dalam
Undang-undang tentang Pemilihan
Umum. Dalam UndangUndang No. 7
Tahun 2017 tentang Pemilu
memperlihatkan keseriusan pemerintah
dalam memberantas ndak pidana
pemilu melalui pembentukkan
Gakkumdu. Gakkumdu sebagai sentra

8 EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN |

LAPORAN KHUSUS

penegakan hukum terpadu memiliki yang dijabat oleh : dari unsur Pengawas Pemilu (Bawaslu),
peran pen ng dalam penanganan ⦁ Koordinator Divisi Penindakan yang menentukan apakah suatu
laporan/ temuan telah memenuhi
ndak pidana pemilu. Dalam Pasal 486 Pelanggaran Bawaslu Kabupaten syarat formil dan syarat materiil. Jika
ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 secara Grobogan telah memenuhi syarat formil dan
eksplisit menjelas-kan bahwa ⦁ Kepala Satuan Reserse Kriminal materiil maka dilajutkan pada proses
pembentukan Gakkumdu dimaksudkan pada Polres Grobogan kajian dugaan pelanggaran ndak
untuk menyamakan pemahaman dan ⦁ Kepala Subseksi Prapenuntutan pidana pemilu pada proses kajian
pola penanganan ndak pidana pemilu Tindak Pidana Umum pada Kejari dugaan pelanggaran ndak pidana
oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Grobogan pemilu melalui klarifikasi. Disini peran
Republik Indonesia, dan Kejaksaan ⦁ Anggota Gakkumdu Kabupaten, Bawaslu dalam melakukan klarifikasi,
Agung Republik Indonesia. Para anggota yang berasal dari unsur Bawaslu palling lama 14 hari kerja sejak laporan/
Gakkumdu sendiri berasal dari Kabupaten Grobogan, Penyidik temuan diterima dan diregistrasi oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Satuan Reskrim Polres Bawaslu. 3) Tahap selanjutnya adalah
dan penuntut yang berasal dari Grobogan, dan Jaksa pada Kejari rapat pembahasan kedua. Dari
Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Grobogan. Pembahasan kedua ini akan ditentukan
Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum apakah kasus dugaan ndak pidana ini
Terpadu) adalah pusat ak vitas Fungsi Sentra Gakkumdu dihen kan atau dilanjutkan ke tahap
penegakan hukum ndak pidana Pemilu adalah sebagai forum penyelidikan dalam waktu 14 hari yang
yang terdiri atas unsur Bawaslu, koordinasi dalam dilakukan di kepolisian dan dilakukan
Bawaslu Provinsi, dan/atau bawaslu rapat pembahasan ke ga selama proses
Kabupaten Kota, Kepolisian Negara proses penanganan se ap penyelidikan. Setelah proses di
Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, pelanggaran ndak pidana kepolisian, berkas dilimpahkan ke
dan/atau Kepolisian Resor, dan pemilu dan pelaksanaan Kejaksaan untuk pelaksanaan
Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penuntutan dalam jangka waktu 5 hari.
Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan pola penanganan ndak
Negeri. pidana pemilu itu sendiri. Meskipun se ap personil Gakkumdu
memiliki tugas pokok masing-masing,
Untuk Sentra Gakkumdu Kabupaten Sementara mengenai pola penanganan namun tetap diperlukan adanya
Grobogan terdiri dari unsur Bawaslu ndak pidana pemilu dilaksanakan koordinasi dan komunikasi atar ke ga
Kabupaten Grobogan, Kepolisian Resor unsur tersebut agar proses penanga-
Grobogan, dan Kejaksaan Negeri melalui beberapa tahap yaitu: 1) nan berjalan sesuai dengan prosedur
Grobogan, di mana sesuaiketentuan Penerimaan, pengkajian dan mekanisme yang ada. Mekanisme
Pasal 8 Peraturan Badan Pengawas penyampaian laporan dugaan pelang- penanganan dengan sinergi antar
Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor garan pemilu yang diduga mengan- lembaga demikian ini diharapkan dapat
31 Tahun 2018 tentang Sentra dung unsur ndak pidana pemilu, secara efek f dan efisien menjawab
Penegakan Hukum Terpadu, Struktur selanjutnya digaan pelanggaran itu berbagai kendala penanga-nan ndak
organisasi Gakkumdu Kabupaten dituangkan dalam Formulir/ Temuan. pidana pemilu yang selama ini
Grobogan terdiri atas : Setelah menerima laporan/temuan dikhawa rkan terjadi, terutama
adanya dugaan ndak pidana pemilu, kekhawa ran ke daksepahaman
⦁ Penasehat Gakkumdu Kabupaten, Pengawas Pemilu segera berkoordinasi penerapan peraturan antara Bawaslu
yang dijabat oleh : dengan Sentra Gakkumdu dan dengan Kepolisian dan Kejaksaan.
⦁ Ketua Bawaslu Kabupaten menyampaikan laporan/ temuan Ke ka bicara dugaan pelanggaran
Grobogan tersebut kepada Sentra Gakkumdu
⦁ Kapolres Grobogan dalam jangka waktu paling lama 24 jam ndak pidana pemilu maka harapan itu
⦁ Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan sejak diterimanya laporan/ temuan. 2) ada di tangan Sentra Gakkumdu,
Tindak lanjut Sentra Gakkumdu lembaga Pengawas Pemilu hanya
⦁ Pembina Gakkumdu Kabupaten, terhadap laporan/ temuan dugaan sebagai pintu masuk, analisis dan
yang dijabat oleh : keputusan selanjutnya berada di
⦁ Anggota Bawaslu Kabupaten ndak pidana pemilu. Dalam tahap ini pundak Sentra Gakkumdu (Bawaslu,
Grobogan ( Koordinator Divisi dilakukan pembahasan pertama Sentra Kepolisian dan Kejaksaan). Di pundak
Sengketa) Gakkumdu dengan dipimpin oleh mereka lah semoga masih ada secercah
⦁ Wakil Kapolres Grobogan Anggota Sentra Gakkumdu yang berasal harapan untuk penegakan ndak
⦁ Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pidana pemilu di Indonesia dalam
pada Kejari Grobogan

⦁ Koordinator Gakkumdu Kabupaten,

EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN | 9

LAPORAN KHUSUS

mewujudkan pesta demokrasi yang ndak pidana pemilu tersebut, pihak Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan
bermartabat dan berkeadilan. Kepolisian dan Kejaksaan selalu ini bisa digunakan sebagai media
Sinergitas Sentra Gakkumdu di mendampingi Bawaslu Kabupaten sharing dengan kabupaten lain dan
Kabupaten Grobogan yang telah Grobogan, terutama ke ka melakukan meningkatkan kapasitas pemahaman
dilakukan selama pelaksanaan Pemilu klarifikasi kepada saksi-saksi maupun anggota Gakkumdu terhadap materi-
2019 ini adalah penanganan dugaan terlapor. Hal ini merupakan bentuk materi penanganan dugaan
sinergitas yang efek f ke ka akan pelanggaran ndak pidana Pemilu.
ndak pidana pemilu yang berasal dari Tercatat ada 3 kali Rakor Gakkumdu
yaitu di Solo pada bulan September
2018, di Ungaran pada bulan Desember
2018 dan terakhir di Pekalongan pada
bulan Maret 2019. Bahkan dari Bawaslu
RI pernah menyelenggarakan Workshop
Gakkumdu pada Penanganan Tindak
Pidana Pemilu di Kota Semarang yang
juga diiku dari unsur Bawaslu
Kabupaten/Kota, Kepolisian Resor dan
Kejaksaan Negeri, disamping juga ada
kegiatan Gakkumdu skala nasional
khusus untuk penyidik maupun
penuntut umum.

Bawaslu Kabupaten Grobogan

Foto : PUSDOK BAWASLU GROBOGAN senan asa menjaga sinergitas dalam

temuan Pengawas Pemilu pada tahapan membuat keputusan dalam tahapan Sentra Gakkumdu karena hadirnya
kampanye. Ada 3 temuan yang penanganan selanjutnya khususnya dengan hadirnya Sentra Gakkumdu
ditangani, 2 kasus diantaranya terkait untuk Pembahasan Gakkumdu II, yang diharapkan penanganan dugaan
dugaan money poli c dan 1 kasus mana pihak Kepolisian dan Kejaksaan pelanggaran ndak pidana pemilu
terkait netralitas perangkat desa. Kasus sudah mempunyai gambaran terhadap khususnya di ngkat kabupaten dapat
dugaan money poli c dilakukan oleh proses pengumpulan buk -buk yang ditangani secara maksimal dengan
salah satu Calon Anggota DPRD diperoleh dari keterangan saksi-saksi tujuan agar dugaan pelanggaran yang
Kabupaten Grobogan dalam dan terlapor secara langsung. Bentuk ditangani dak kadaluarsa dari sisi

penyenggaraan kampanye bentuk lain sinergitas lainnya adalah kegiatan piket Penanganan pelanggaran:
September 2018-April 2019 : 4 kasus
yaitu Lomba Burung Berkicau, dan dari anggota Gakkumdu dan juga giat

kasus pemberian uang transport pada lain disela-sela waktu

kampanye pertemuan terbatas yang luang misalnya 1. 2. 3. 4.
dilakukan oleh salah satu Calon dengan melakukan Kasus Juworo kasus lomba Pelanggaran Money Poli k
Anggota DPRD Kabupaten Grobogan. diskusi berkenaan kicau burung Kampanye Partai Demokrat
Sedangkan kasus netralitas perangkat dengan pasal-pasal (Geyer) (Kradenan) Tanpa STTP (Tawangharjo)

desa terjadi ke ka ada temuan pidana dalam batasan waktu atau dak diproses
keikutsertaan salah satu perangkat desa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan alasan dak cukup buk .
dengan menggunakan atribut (kaos) tentang Pemilihan Umum maupun Adalah menjadi harapan kita semua
kampanye dalam sebuah kegiatan regulasiregulasi lain yang terkait ke ka an sipasi terhadap kemung-
kampanye salah satu Paslon Pilpres dengan Pemilu. Selain itu ada kegiatan kinan gejolak pelanggaran pelaksana-an
2019. Namun ke ga patroli pengawasan bersama pada pemilu harusnya dapat ditekan dengan
kasus dugaan pelanggaran ndak masa tenang jelang hari H pelaksanaan dibentuknya Sentra Gakkumdu, dimana
pidana pemilu tersebut terhen pada Pemungutan Suara Pemilu 2019. terbangun komunikasi yang baik antara
Sidang Pembahasan II Gakkumdu Kegiatan formal penyidik dan penuntut umum. Sehingga
dikarenakan dak cukup buk untuk lainnya seper bersama-sama
memenuhi unsur pidana yang mengiku rapat koordinasi Sentra ndak pidana Pemilu yang dilaporkan
dimaksud. Gakkumdu dalam Pemilu 2019 bersama dapat segera diadili dan diberikan
jajaran Gakkumdu ngkat provinsi Jawa kepas an hukum.

Selama proses penanganan dugaan Tengah yang diseleng-garakan oleh

10 EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN |

pROFIL

Profil Pimpinan Bawaslu Grobogan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang nonstructural. Dengan adanya Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Kelembagaan Bawaslu di Kabupaten menjadi permanen, sehingga
keanggotaan Bawaslu menjadi 5 (lima) orang. Salah satu tugas dari Bawaslu sebagaimana Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 adalah menerima dan menindaklanju laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya

pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu. Sebelumnya
Pengawas Pemilu merupakan Lembaga adhoc yaitu Pani a Pengawas Pemilu atau Panwaslu. Pengawas Pemilu atau
Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Setelah
dilan k pada tanggal 15 Agustus 2018, 5 anggota Bawaslu Kabupaten yang merupakan "Pimpinan Bawaslu Kabupaten
Grobogan". Mereka berasal dari berbagai daerah di wilayah Grobogan. Berikut profil singkat mereka:

Fitria Nita Witan , M.SI Divisi Hukum, data dan informasi merupakan wanita kelahiran Kulon
Progo, 15 Februari 1987. Wanita ini memiliki sapaan akrab Fitri. Pengalaman menjadi Pani a
Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Bra tahun 2015 merupakan awal karir Fitri di
dunia pemilu. Wanita yang memiliki mo o Tomorrow will a be er than yesterday, ini
merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Tahun 2014, Fitri pindah ke Grobogan karena
mengiku suami yang berdomisili di Grobogan.

Ditambah lagi beliau telah menyelesaikan Pendidikan S2 nya di Universitas Islam
Indonesia Yogyakarta pada tahun 2011. Sebelum menjadi Pimpinan di Bawaslu Grobogan
Fitri telah menjadi Dosen tetap di STAI Grobogan. Karena Pengabdiannya di Pengawas
Pemilu, untuk sementara Fitri mengambil cu untuk menyelesaikan pengabdiannya.

Wanita satu anak ini selain memiliki beberapa pengalaman di dunia Kepemiluan, seper
menjadi Pani a Pemilihan Kecamatan Bra tahun 2015 dan Pani a Pengawas Pemilu
Kabupaten pada Tahun 2017. Sehingga dak canggung lagi jika saat ini terpilih menjadi
Komisioner di Bawaslu Kabupaten Grobogan. Meskipun seorang wanita Fitri tetap
semangat dalam menjalani tugas di Bawaslu Kabupaten Grobogan karena dalam ketentuan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 92 “Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperha kan keterwakilan perempuan paling
sedikit 30% ( ga puluh persen).” . Yang kebetulan dalam posisinya sebagai Ketua.

EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN | 11

PROFIL

Moh. Syahirul Alim, M.H merupakan salah satu Komisioner di Bawaslu Kabupaten Grobogan, pria yang akrab
dipanggil Irul ini dilahirkan di Pa , 05 April 1975. Berdomisili di Jl. Banyuono 1 No.80 Purwodadi-Grobogan. Di
Bawaslu Kabupaten Grobogan, Irul sebagai Koordinator Devisi Sengketa. Berlatar belakang Pendidikan di bidang
Hukum menjadikan Irul dak canggung lagi dalam menduduki posisi ini.

Terlebih pengalaman dia di kepemiluan juga cukup membekali dalam membawa amanah di Bawaslu Grobogan.

Sebelum menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan pria yang mempunyai hobi membaca ini juga

memiliki pengalaman di pemilu. Diantaranya pernah menjadi Anggota Pani a Pengawas

Pemilihan Kabupaten Grobogan Dalam Pilkada Serentak 2015, kemudian di tahun 2017 menjadi

anggota Pani a Pengawas Pemilihan Kabupaten Grobogan Dalam Pilgub Jateng. Dan terakhir

saat ini mengemban amanah menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Grobogan.

Dalam menjali hidup Komisioner Devisi Sengketa ini mempunyai pesan untuk
kita semua, yaitu Manusia merupakan ciptaan Tuhan paling sempurna,
namun faktanya dak ada kehidupan yang sempurna bagi manusia.
Selalu ada kekurangan, oleh karena itu sebagai manusia kita harus
senan asa memperbnyak rasa bersyukur, karena dengan bersyukur
kita dapat menjalani hidup ini dengan mudah tanpa dibebani rasa
ingin yang berlebihan. Serta mo o yang dijunjung nggi oleh
Bapak 3 anak ini adalah
Terbanglah Tinggi Tanpa Menjatuhkan Yang Lain.

Agus Purnama, S.E dilahirkan pada 19 Agustus 1971, Agus merupakan Koordinasi Devisi Sumber Daya Manusia
(SDM) di Bawaslu Kabupaten Grobogan. Koordiv SDM ini dari keluarga sederhana dengan pola Pendidikan yang
demokra s. Terlahir dari 3 bersaudara ini, Agus menyelesaikan Pendidikan dari SMP hingga Kuliah di Kota Kudus.
Oleh karena itulah dia merupakan sosok yang mandiri. Karena sejak SMP sudah jauh dari
orangtua. Di Masa pendidikannya Agus sudah diminta kost di daerah Kudus agar dekat
dengan sekolahnya. Sedangkan di Bawaslu Kabupaten Grobogan Agus merupakan
koordinator wilayah di Bra , Purwodadi, Toroh, Geyer.

Sebelum bekerja sebagai Anggota Bawaslu Grobogan Agus bekerja di Sulawesi Selatan
dalam bidang pembibitan udang Windu (Hatchery). Satu tahun di Sulawesi kemudian
kembali ke Jawa dan beralih pekerjaan menjadi surveyor kredit jendaraan. Hingga
akhirnya pada tahun 1997 Bapak 2 orang anak ini mencalonkan diri menjadi Kepala
Desa di desa tempat dia berdomisili. Dan terpilih. Pada tahun 2002 Agus menikah
dan sampai saat ini sudah dikaruniai dua orang anak Perempuan dan Laki-laki.
Setelah selesai menjabat Kepala Desa pada Tahun 2005, Agus bergerak dalam
usaha jasa konstruksi dan pada tahun 2010 mulai berkecimpung dalam
kepemiluan dengan menjadi Pengawas Pemilu Kecamatan.

Pengalaman dalam dunia pemilu dia dapat saat menjadi Pengawas Pemilu
Kecamatan Tahun 2010, kemudian menjadi Pengawas Pemilu Kabupaten
pada tahun 2017/2018, Kemudian Pengawas Pemilu Kabupaten pada
Pemilihan Guberenur. Dan sekarang menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten
Grobogan untuk periode 2018/2023. Dalam menjalani hidupnya Bapak
berdarah Klambu ini mempunyai mo o hidup yang sangat menarik yaitu
Hidup Dapat Dipahami Dengan Melihat Ke Belakang, Tapi Juga Harus
Dijalani Dengan Berfikir Dan Ber ndak Ke Depan.

12 EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN |

PROFIL

Moch. Shohibul Mujib Al Anshori, S.Pd dilahirkan di Grobogan 10 Oktober 1979, di Bawaslu Grobogan Mujib sebagai
Divisi Pengawasan Hubungan Masyrakat dan Hubungan Antar Lembaga Mujib menikah dengan Rusmini pada tahun
2008, dan telah dikaruniai dua orang anak., yaitu yang pertama Rama Alif Kurnia yang saat ini masih kelas 5 SD,
sedangkan adiknya bernama Nurrisma Nareswara Pawestri yang masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak.
Pengalaman di kepemiluan yang cukup banyak menjadikan Mujib lebih lincah dalam menghadapi pekerjaan di Bawaslu
Kabupaten Grobogan. Jadi dalam hal kepemiluan menurutnya bukan hal yang asing lagi baginya, meskipun untuk
dikepengawasan/sebagai pengawas ini adalah pengalaman untuk yang pertama kalinya. Karena baginya baik di
penyelenggara maupun di pengawasan adalah sama saja, yang membadakan hanya pada fokus pekerjaannya, jika
dipenyelenggara menyiapkan teknis pelaksanaannya, sedangkan di pengawasan adalah fokus pada pengawasan. Dan
yang paling pen ng dalam menjalankan tugas-tugas dipengawasan ini adalah selalu menjaga integritas, netralitas,
profesionalitas, dan soliditas.

Pria 2 anak ini, memiliki hobi Nonton pertandingan olah raga, dan menikma alam terbuka.
Karena menurut dia, dengan memiliki hobi ini dapat memberikan rileksasi di tegah pekerjaan yang
kian padat. Dalam kegiatan pemilu banyak tahapan tahapan yang harus dilalui yang dak
mengenal waktu, bahkan harus siap sedia se ap saat se ap waktu bahkan harus siap 24 jam.
Tapi baginya itu sudah hal yang biasa, bukan menjadi beban atau persoalan karena
menurutnya apapun pekerjaan kita, itu adalah kenikmatan kita. Menurutnya “etos kerja,
semangat kerja dan menikma pekerjaan adalah kunci sukses dalam bekerja”.

Sebelum menjadi anggota bawaslu, pria yang akrab disapa Mujib ini sudah beberapa
kali terjun di dunia kepemiluan utamanya di penyelenggara; pada pemilu tahun 1999
sebagai pengalaman pertamanya yaitu sebagai KPPS, selanjutnya pada tahun 2013
menjadi anggota PPK pada saat Pemilu Gubernur Jawa Tengah, kemudian pada
tahun 2014 juga menjadi anggota PPK saat Pemilu Legisla f yang dilanjutkan Pemilu
Presiden dan pada tahun 2015 menjadi Ketua PPK untuk Pemilu Bupa .

Desi Ari Hartanta, SP merupakan salah satu Komisioner di Bawaslu Kabupaten Grobogan.
Beliau membidangi Koordinator Divisi Penindakan. Pria yang akrab dipanggil Ari ini
dilahirkan di Karanganyar, 05 Desember 1976. Ari merupakan anak sulung dari 4 bersaudara.
Beliau mengawali karir di dunia kepemiluan berawal dari pengalamannya menjadi Pemantau

Pemilu pada tahun 1999, lalu menjadi PPS PilbupTahun 2011, PPK Pilgub dan Pilpres dan
Pileg Tahun 2013, dan PPK Pilbup Tahun 2015, Pengawas Pemilu Kecamatan Tahun 2017.

Sejak kecil Ari tertarik dengan berjualan karena sering diajak Ibu (menemani Ibu
Sekolah) berjualan di pasar. Ke ka SD berjualan buku tulis kepada teman-teman
sekolahnya. Akhirnya ditegur bu Guru karena di sekolah sudah ada koperasi. Pernah
berjualan es lilin keliling kampung, balon dan wayang kardus hasil karya sendiri.

Waktu kuliah punya usaha kecil-kecilan sablon dan foto panggilan untuk berbagai
acara (mantenan, wisuda dll). Yang akhirnya kuliah selesai setelah itu pindah bekerja
di Pelabuhan Perikanan Cirebon. Ketertarikan pada penyelenggaraan pemilu adalah
ke ka melihat Bapak menjadi petugas KPPS di desa. Yang pada saatnya
berkesempatan bergabung menjadi petugas Pemantau Pemilu tahun 1999. Bapak 3

anak ni mempunyai mo o yang cukup menarik yaitu

Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Itu Ada Kemudahan.

EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN | 13

KABAR BAWASLU

BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN ;

Sosialisasi Pengawasan
Partisipatif di Grobogan

Pengawasan par sipa f yang dimaksud Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi Foto : PUSDOK
ialah melibatkan masyarakat untuk seluruh pihak terutama warga negara BAWASLU GROBOGAN

menjadi manusia yang ak f memantau mempunyai tanggung jawab moral

sekaligus mengawasi se ap tahapan untuk ikut serta dalam proses

pemilu yang berlang-sung dalam pengawasan pemilu.
lingku-ngannya. Membangun
kesadaran dan par sipasi ak f Dengan pelibatan seluruh warga ormas, mahasiswa,
masyarakat tersebut merupakan kunci negara untuk ikut ak f dalam proses tokoh pemuda, dan
berhasil daknya pengawasan ini. pengawasan pemilu bukan berar pemilih pemula). Se daknya
Dibutuhkan sosialisasi yang massif Pengawas Pemilu dianggap dak dapat mendorong supaya
dengan berbagai media dan alat mampu untuk melaksanakan tugas,
peraga untuk memberitahu masya- wewenang dan kewajibannya tapi masyarakat menjadi informan awal
rakat tentang hak-hak poli knya. bagi pengawas pemilu.

semata-mata dalam rangka untuk terus

memperkuat dan maksimalisasi proses Kaitannya dengan persiapan Pemilu

Bawaslu sebagai sebagai lembaga yang pengawasan pemilu agar sesuai Bawaslu Kabupaten Grobogan, telah

mempunyai mandat kons -tusional dengan amanah Kons tusi dan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi

untuk mengawasi penye-lenggaraan mendapat legi masi secara penuh dan Pengawasan Par sipa f. Beberapa

pemilu membutuhkan dukungan kuat dari rakyat. Sinergi dibangun kelompok di wilayah Grobogan

seluruh pihak dalam proses antara pengawas Pemilu dengan para digandeng oleh Bawaslu menuju

pengawasan. Secara ins tusional, stakeholder (tokoh masyarakat, tokoh Pemilu serentak 2019. Mulai dari

tugas, wewenang dan kewajiban agama, generasi millenial, kelompok

pengawasan pemilu memang secara perempuan (ibu-ibu PKK), tokoh agama

mutlak berada dipundak Badan dan tokoh masyarakat, Pedagang dan

Masyarakat secara luas, penyandang
disabilitas, tokoh, seniman, Aparatur
Sipil Negara (ASN), masyarakat warga

Grobogan, Guru di wilayah Grobogan,

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam

Grobogan, Pekerja Seks Komersil di

Lokalisasi Gunung Rejo Kecamatan

Toroh, dan Pejabat Pemerintah daerah
di wilayah Grobogan. Kegiatan tersebut
guna mensukseskan Pemilu 2019 yang

berintegritas dengan melibatkan

seluruh elemen masyarakat. Masih

banyak mindset semasyarakat yang

Foto : PUSDOK BAWASLU GROBOGAN berasumsi jika dak diberi uang dak

14 EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN |

KABAR BAWASLU

Tabel Kegiatan

“Car Free Night” Bersama “ Stadium General Pemilu” Workshop Pengawasan Pemilu “ Grebeg Pasar Kalangon “
bersama Bawaslu “Masyarakat Mahasiswa Bersama AGPG Di Pasar Kalangon
Gunung Rejo Desa Kuwu
Desa Bugel ” Awasi Pemilu STAI GROBOGAN (Asosiasi Guru Penulis Grobogan)
Kecamatan Kecamatan Kradenan
Lokalisasi Kampus Dinas Pendidikan
Godong Gunung Rejo Sekolah Tinggi Kabupaten Grobogan 17
Desa Tambirejo Agama Islam Maret
Kecamatan Toroh 2019
Grobogan

23 28 10 10
Februari Februari Maret Maret
2019 2019
2019 2019

23 23 31 6
Maret Maret Maret April
2019 2019 2019 2019

Sosialisasi pengawasan Difabel “Mengawasi” “Kampung Anti Sosialisasi Pengawasan
Pemilu melalui Kegiatan Money Politik” Pemilu 2019 melalui
Dinas Sosial Seni Budaya Kethoprak
Gowes Pemilu Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan
Eks. Kawedanan
Kabupaten Grobogan Grobogan

akan menyoblos atau dak mengguna-

kan hak pilihnya. Terlebih warga

masyarakat yang berada di wilayah

desa. Dengan adanya kegiatan yang

diseleng-garakan oleh Bawaslu,

mindset masyarakat akan dapat

berubah. Serta dapat mengetahui

pen ngnya menggunakan hak suara.

Karena penyoblosan dilakukan kurang

dari 5 menit. Akan tetapi pengaruhnya

akan besar di 5 tahun ke depan. Selain

itu Bawaslu Kabupaten Grobogan juga

mendatangi Sekolah-sekolah didalam

giat tersebut, para siswa diberikan

infromasi mengenai kelembagaan

Bawaslu, Kelembagaan Bawaslu,

mengenai tugas,fungsi dan

kewenangan Bawaslu, menjelaskan pemilu yang berlang-sung dalam lembaga yang mempunyai mandat
kons -tusional untuk mengawasi
mengenai aturan-aturan yang ada penye-lenggaraan pemilu
dalam Pemilu. Kemudian mereka juga lingku-ngannya. Membangun membutuhkan dukungan seluruh pihak
dijelaskan mengenai arangan-larangan kesadaran dan par sipasi ak f dalam proses pengawasan. Secara
dalam tahapan Pemilu terutama dalam masyarakat tersebut merupakan kunci ins tusional, tugas, wewenang dan
berhasil daknya pengawasan ini. kewajiban pengawasan pemilu
masa kampanye. Harapannya para memang secara mutlak berada
Dibutuhkan sosialisasi yang massif dipundak Badan Pengawas Pemilu
siswa kelas XII dapat ikut serta (Bawaslu), tetapi seluruh pihak
Pengawasan par sipa f yang dimaksud dengan berbagai media dan alat
peraga untuk memberitahu masya-
ialah melibatkan masyarakat untuk
menjadi manusia yang ak f memantau rakat tentang hak-hak
sekaligus mengawasi se ap tahapan poli knya.Bawaslu sebagai sebagai

EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN | 15

KABAR BAWASLU

terutama warga negara mempunyai yang berasumsi jika dak diberi uang dengan melibat-kan masyarakat

tanggung jawab moral untuk ikut dak akan menyoblos atau dak secara umum, kepercayaan

serta dalam proses pengawasan mengguna-kan hak pilihnya. Terlebih masyarkaat terhadap integritas

pemilu. warga masyarakat yang berada di proses dan hasil pemilu meningkat.

wilayah desa. Dengan adanya Karena kesuksesan pemilu dapat

Dengan pelibatan seluruh warga kegiatan yang diseleng-garakan oleh dilihat dari ngkat par sipasi
negara untuk ikut ak f dalam proses Bawaslu, mindset masyarakat akan masyarakat dalam memilih, demikian

pengawasan pemilu bukan berar dapat berubah. Serta dapat halnya dengan par sipasi ak f
Pengawas Pemilu dianggap dak mengetahui pen ngnya masyarakat dalam mengawasi proses

mampu untuk melaksanakan tugas, menggunakan hak suara. Karena Pemilu hingga selesai. Par sipasinya

wewenang dan kewajibannya tapi penyoblosan dilakukan kurang dari 5 nggi berar menandakan semua
semata-mata dalam rangka untuk menit. Akan tetapi pengaruhnya akan ingin terlibat dalam proses

terus memperkuat dan maksimalisasi besar di 5 tahun ke depan. Selain itu pemilu.dalam pengawasan
proses pengawasan pemilu agar Bawaslu Kabupaten Grobogan juga par sipa f Pemilu 2019. Kegiatan

sesuai dengan amanah Kons tusi dan mendatangi Sekolah-sekolah didalam sosialisasi ini diseleng-garakan mulai
giat tersebut, para siswa diberikan dari bulan Februari 2019-Maret
mendapat legi masi secara penuh infromasi mengenai kelembagaan 2019. Saat kegiatan sosialisasi
dan kuat dari rakyat. Sinergi
dibangun antara pengawas Pemilu Bawaslu, Kelembaga-an Bawaslu, tersebut beberapa muatan ilmu

dengan para stakeholder (tokoh mengenai tugas,fungsi dan disampaikan. Seper larangan
masyarakat, tokoh agama, ormas,
kewenangan Bawaslu, menjelaskan money poli c, himbauan untuk dak

mahasiswa, tokoh pemuda, dan mengenai aturan-aturan yang ada golput. Bahkan dalam rangkaian
pemilih pemula). Se daknya dapat dalam Pemilu. Kemudian mereka acara seringkali masyarakat diajak

mendorong supaya masyarakat juga dijelaskan mengenai arangan- deklarasi menolak poli k uang. Hal
menjadi informan awal bagi larangan dalam tahapan Pemilu ini dilakukan agar Pemilu berjalan
pengawas pemilu. terutama dalam masa kampanye. dengan baik dan beritegritas.

Harapannya para siswa kelas XII Harapan diselenggarakan kegiatan ini

Kaitannya dengan persiapan Pemilu dapat ikut serta dalam pengawasan adalah supaya pemilu 2019 tercipta
Bawaslu Kabupaten Grobogan, telah
menyelenggarakan kegiatan par sipa f Pemilu 2019. Kegiatan dengan baik, aman dan beritegritas.
Sosialisasi Pengawasan Par sipa f.
Beberapa kelompok di wilayah sosialisasi ini diseleng-garakan mulai Sebagaimana amanat Undang-
Grobogan digandeng oleh Bawaslu
menuju Pemilu serentak 2019. Mulai dari bulan Februari 2019-Maret Undang Nomor 7 Tahun 2017
dari generasi millenial, kelompok
perempuan (ibu-ibu PKK), tokoh 2019. Saat kegiatan sosialisasi tentang Pemilu. Melibatkan
agama dan tokoh masyarakat,
Pedagang dan Masyarakat secara tersebut beberapa muatan ilmu masyarakat dalam pengawasan
luas, penyan-dang disabilitas, tokoh,
seniman, Aparatur Sipil Negara disampaikan. Seper larangan pemilu merupakan salah satu upaya
(ASN), masyarakat warga Grobogan,
Guru di wilayah Grobogan, money poli c, himbauan untuk dak meminimalisir pelanggaran -
Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama
Islam Grobogan, Pekerja Seks golput. Bahkan dalam rangkaian pelanggaran yang akan terjadi saat
Komersil di Lokalisasi Gunung Rejo
Kecamatan Toroh, dan Pejabat acara seringkali masya-rakat diajak pemungutan suara. Masyarakat

deklarasi menolak poli k uang. Hal diajak turut serta mengawal hak

ini dilakukan agar Pemilu berjalan pilihnya bukan menunggu hasil

dengan baik dan beritegritas. pemungutan semata. Sehingga

Harapan diselenggarakan kegiatan ini dengan melibat-kan masyarakat

adalah supaya pemilu 2019 tercipta secara umum, kepercayaan

dengan baik, aman dan beritegritas. masyarkaat terhadap integritas

Sebagaimana amanat Undang- proses dan hasil pemilu meningkat.

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Karena kesuksesan pemilu dapat

tentang Pemilu. Melibatkan dilihat dari ngkat par sipasi

Pemerintah daerah di wilayah masyarakat dalam pengawasan masyarakat dalam memilih, demikian
Grobogan. Kegiatan tersebut guna
mensukseskan Pemilu 2019 yang pemilu merupakan salah satu upaya halnya dengan par sipasi ak f

meminimalisir pelanggaran - masyarakat dalam mengawasi proses

pelanggaran yang akan terjadi saat Pemilu hingga selesai. Par sipasinya

berintegritas dengan melibatkan pemungutan suara. Masyarakat nggi berar menandakan semua

seluruh elemen masyarakat. diajak turut serta mengawal hak ingin terlibat dalam proses pemilu.

pilihnya bukan menunggu hasil

Masih banyak mind semasyarakat pemungutan semata. Sehingga

16 EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN |

KABAR BAWASLU

Ribuan APK di Grobogan Ditertibkan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Grobogan menertibkan
ribuan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tersebar di 19 Kecamatan di Grobogan.
Penertiban dilakukan terhadap APK yang menyalahi aturan perundang-undangan
Baik yang berada di zona terlarang maupun APK yang jumlahnya melebihi dari
batas penambahan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Pener ban APK dilakukan 5 kali, masih saja dibiarkan, akhirnya kita
(Bawaslu) Kabupaten Grobogan dengan jadwal yang tentunya lakukan ndakan tegas terkait
mener bkan ribuan Alat Peraga berbedabeda. Pertama dilakukan pener ban APK” tegas Desi Ari
Kampanye (APK) yang tersebar di 19 tanggal 3 Januari 2019, 17 Januari Hartanta, SP Divisi Penindakan
Kecamatan di Grobogan. Pener ban 2019, 5 Maret 2019, 30 Maret 2019 Pelanggaran Bawaslu Kabupaten
dilakukan terhadap APK yang dan 14 April 2019. “Atribut yang Grobogan Dalam rangkaian
menyalahi aturan perundang- diter bkan adalah yang dak sesuai pener ban APK di 19 Kecamatan se-
undangan Baik yang berada di zona dengan aturan, baik zona maupun Kabupaten Grobogan Sahirul Alim,
terlarang maupun APK yang jumlah- yang letaknya berada di bahu jalan, MH selaku divisi Sengketa
nya melebihi dari batas pohon, dan ang listrik” kata Fitria menghimbau kepada seluruh Partai
penambahan. APK yang diter bkan Nita Witan , M.SI ketua Bawaslu Poli k untuk mengiku aturan main
dipasang di bangunan dan lingku- Kabupaten Grobogan. “Harusnya peserta pemilu tahu dan
ngan tempat ibadah, rumah sakit mengiku aturan main, jika semua
dan tempat-tempat pelayanan Sebelumnya Bawaslu Grobogan mematuhi regulasi tentu juga dak
kesehatan, lembaga pendidikan, baik sudah mengirimkan surat teguran ada penurunan paksa APK seper
gedung dan sekolah, tugu, batas kepada partai poli k peserta pemilu inikan” tegasnya.
wilayah kabupaten, tugu pahlawan, yang APK-nya melanggar pada
dan tugu iden tas kota, bangunan tanggal 1 Maret 2019 dengan no Pihak Bawaslu Kabupaten Grobogan
dan lingkungan bersejarah, cagar surat 35/Bawaslu-Prov.JT- juga mengingatkan bahwa akan
budaya, dan museum. Karena 09/PM.00.02/III/2019. terus melakukan pener ban APK
konten APK dak boleh melanggar secara berkala berikutnya hingga
ketentuan Pasal 280 Ayat 1 Nomor 7 “Jauh hari sebelum dilakukan menjelang hari tenang. Sekadar
Tahun 2017 tentang Pemilu. pener ban APK, pihak parpol sudah diketahui, SK KPU Nomor
diberikan surat teguran, tapi ya 1096/PL.01.05-Kpt/06/KPU /IX/2018
seper ini, APK yang melanggar

EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN | 17

KABAR BAWASLU

Tentang Kampanye Pemilihan Nomor 23/2018 tentang masa Provinsi Jawa Tengah hingga 25
Umum, mengatur hanya boleh 10 kampanye rapat umum dilaku-kan Februari 2019, daerah yang
baliho dan 16 spanduk masing- mulai 24 Maret sampai 13 April. melanggar APK terbanyak adalah
masing peseta pemilu yang Kabupaten Grobogan .
difasilitasi KPU. Selain difasilitasi Sedangkan pasal 25 PKPU
oleh KPU, ada juga baliho yang Sedangkan Kabupaten lain APK
boleh dicetak sendiri oleh peserta Nomor 23/2018 tentang masa yang dilanggar masih berada di
pemilu. Peserta pemilu hanya boleh bawah Kabupaten Grobogan
mencetak baliho sebanyak lima unit tenang dimulai pada 14 April-16 misalnya Kota Semarang,
per kelurahan dan 10 unit spanduk Kabupaten Kudus dan Kabupaten
per desa. April 2019, sebelum dilakukan Blora. Hasil pener ban APK yang
pemungutan suara. Sesuai PKPU dapat diter bkan dari 19
Ditegaskan dalam Pasal 24 PKPU 23/2018 tentang Kampanye Pemilu, kecamatan di Kabupaten Grobogan
mobil yang bisa digunakan untuk sejumlah 31188 yang melipu
kegiatan kampanye dengan spanduk, baliho, umbul-umbul,
menempelkan s ker branding pamflet dan bendera. Sedangkan
hanya mobil pribadi berpelat hitam, keseluruhan APK yang diter bkan
serta mobil partai poli k. Untuk itu, sebelum masa tenang 14 April
semua s ker caleg di angkot harus totalnya 21157.
diter bkan,” ujarnya. Terkait
banyak angkot dipasangi s ker
caleg, menurutnya bukan karena
membandel.

Himpunan data dari Bawaslu

23173

Pener ban APK dan Bahan Kampanye
Peserta Pemilu 2019
Periode Januari- April 2019
Bawaslu Kabupaten Grobogan 4805

705 830

267 301

Umbul Poster S ker Spanduk Bendera Baliho
umbul dll

SUMBER : PUSDOK BAWASLU GROBOGAN

Foto : PUSDOK BAWASLU GROBOGAN

18 EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN |

KABAR BAWASLU

BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN ;

LAUNCHING KAMPUNG ANTI MONEY POLITIC

Money Politics bukan
secara moral saja
yang salah dalam
dimensi agama juga
tidak dibenarkan,
sebab memiliki dampak
yang sangat berbahaya
untuk kepentingan
bangsa ini. Politik
uang menjadi polemik
di setiap momen pesta
demokrasi terutama
pemilihan umum.

Walaupun undang-undang melarang memberikan uang kepada peserta Foto : PUSDOK BAWASLU GROBOGAN
namun praktek poli k uang masih Kampanye Pemilu masuk dalam
tetap ada dan dak sedikit yang pelanggaran money poli c. Ini money poli c ini telah diselenggara-
diproses secara hukum. Segala daya merupakan kan pada Minggu 31 Maret 2019.
upaya akan dikerahkan oleh seluruh pelanggaran yang fatal dan Guna mensukseskan pemilu April
peserta pemilu untuk memenangkan mengancam pelaksanaan Pemilu yang 2019. Dalam giat kali ini Badan
kontestasi. Jika yang dihasilkan adalah jujur dan bersih.” Menurut pakar Pengawas Pemilu Kabupaten
kekecewaan rakyat, maka hukum Tata Negara Universitas Grobogan menggandeng Warga
sesungguhnya yang akan mengadili Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, Ngabeyan RT 01/ RW 11 Kelurahan
adalah rakyat itu sendiri. definisi money poli c sangat jelas, Purwodadi Kecamatan Purwodadi
yakni mempengaruhi massa pemilu Kabupaten Grobogan.
Poli k uang adalah suatu bentuk dengan imbalan materi. Yusril
pemberian atau janji menyuap mengatakan, sebagaimana yang Acara diawali dengan jalan sehat
seseorang baik supaya orang itu dak diku p oleh Indra Ismawan kalau keliling kampung, yang selanjutnya
menjalankan haknya untuk memilih kasus money poli c bisa di buk kan, dilakukan dengan pemotongan pita
maupun supaya ia menjalan-kan pelakunya dapat dijerat dengan pasal secara simbolis yang menandakan
haknya dengan cara tertentu bahawa acara telah resmi dibuka.
pada saat pemilihan umum. ndak pidana biasa, yakni penyuapan. Pemotongan pita ini dilakukan oleh
Pembelian bisa dilakukan menggu- Tapi kalau penyambung adalah figur Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan
nakan uang atau barang. Poli k uang anonim (merahasiakan diri) sehingga Fitria Nita Witan . M.Si. Serta
merupakan suatu bentu pelanggaran kasusnya sulit dilacak, ndak lanjut didamping oleh Kordinator Divisi
kampanye. Biasanya kegiatan ini secara hukum pun jadi kabur. Penindakan Bawaslu Kabupaten
dilakukan oleh simpa san, kader Grobogan D. Ari Hartanta, SP ;
bahkan pengurus partai poli k Kaitannya dengan money poli c Badan Kordinator Divisi Penyelesaian
menjeang hari H pemilihan umum. Pengawas Pemilihan Umum Sengketa Bawaslu Kabupaten
Prak k poli k uang dilakukana dengan (Bawaslu)Kabupaten Grobogan telah Grobogan Moh. Syahirul Alim. MH;
cara pemberian berbentuk uang, melaksanakan Launching Kampung Kordinator Divisi Pengawasan
sembako, minyak, dan sejenis-nya An Money Poli c. Kegiatan ini Hubungan Masyarakat dan Hubungan
guna untuk menarik simpa diselenggarakan di Kampung Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten
masyarakat agar mereka memberikan Ngabeyan yang berada di wilayah Grobogan M. Sohibul Mujib Al Anshori
suaranya untuk partai yang Kabupaten Grobogan. Kegitatan S.Pd. Hadir juga dalam acara ini Ketua
bersangkutan. Dalam Undang-Undang bertajuk launching kampung an RT 01/Rw 11 Rohadi dan ketua RW 11
Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 point 5 Suparmin.
telah jelas bahwasanya “Pelaksana,
peserta dan m kampanye dilarang

EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN | 19

KABAR BAWASLU

Dalam sambutan yang disampaikan jam menerima pengaduan yang terbangun pandangan umum bahwa
oleh Suparmin, beliau menegaskan poli k uang dalam se ap kompe si
dalam memilih pemimpin bangsa berkaitan dengan pengawasan pemilu. poli k adalah sebuah keharusan.
harus sesuai dengan ha Nurani untuk Inilah yang kemudian menyebabkan
mendapatkan pemimpin yang Sehingga diharapakan pemilu 2019 semacam pandangan bahwa uang
amanah, bukan karena tergiur uang merupakan faktor yang sangat
semata. Selanjutnya dalam acara ini dapat berjalan dengan lancar dan berpengaruh dalam pemilihan umum.
diadakan deklarasi yang Disinil ah pengawas pemilu menjadi
dilakukan oleh warga bermartabat . Prak k Money
RW 11 Ngabeyan yang salah satu kunci keberhasilan
isinya bahwa seluruh Poli cs dalam se ap pengawasan pada proses
warga Ngabeyan dan hasil yang sesuai
menolak money poli c. Foto : PUSDOK BAWASLU GROBOGAN dengan aturan perundang-
undangan untuk
Acara ini diharapkan perhela an poli k tersebutlah yang mewujudkan pemilu yang
dapat mencegah praktek kemudian menyebabkan masyarakat berkualitas dan
money poli c dan berintegritas.
dikampung Ngabeyan ini dak bisa membedakan antara
merupakan salah satu penyelenggaraan mekanisme poli k Karena Sisi e ka poli k yang
kampung yang menolak dengan Money Poli cs. Singkatnya, lainnya adalah pemberian
money poli c. Itulah uang kepada rakyat dengan
kenapa kegiatan harapan agar terpilihnya
launching money poli c partai poli k tertentu
dipilih di kampung ini tambah Fitria berimbas pada pendidikan
dalam sambutannya. poli k, yaitu mobilisasi yang
pada gilirannya menyumbat par sipasi
Selain itu dalam mensukseskan Pemilu poli k. Rakyat dalam proses seper ini
April 2019 Fitria juga menegaskan jika tetap menjadi objek eksploitasi poli k
Bawaslu Kabupaten Grobogan siap 24 pihak yang memiliki kekuasaan.

Foto : PUSDOK BAWASLU GROBOGAN Foto : PUSDOK BAWASLU GROBOGAN

20 EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN |

KABAR BAWASLU

Foto : PUSDOK BAWASLU GROBOGAN

Bersama Asosiasi Guru Penulis Grobogan

Bawaslu Grobogan Luncurkan Buku

Dalam rangka menyambut Pemilu 2019 Asosiasi Guru Penulis Grobogan (AGPG) menyusun
sebuah buku yang bertemakan Pemilu 2019.Intensitas pengawasan pemilu sangat
diperlukan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan di negeri ini.

Sehingga masyarakat diajak berpar - Pendidikan, stakeholder, serta kami bangga dengan hal ini. Ijinkan

sipasi dalam penulisan sebuah literasi. sejumlah warga masyarakat yang turut kami memberikan apresiasi kepada

Literasi yang dituliskan dalam sebuah meramaikan gelar budaya ketoprak. KOMCrea ve, kami tunggu karyakarya

karya ini terkumpul dari tulisan AGPG yang lebih krea f dan inova f”

dan beberapa Pengawas Pemilu Dalam peluncuran Pena Bawaslu ini Harapannya dari terbitnya buku ini

Kecamatan. Buku berjudul Pena mendapatkan respons yang sangat baik adalah masyarakat dapat ikut

Bawaslu (Dalam Sejarah Pemilu) telah dari beberapa elemen. Seper , membaca sebagai bentuk

dilauching Bawaslu Kabupaten Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan sosialisasi par sipa f.

Grobogan bersamaan dengan Gelar menyampaikan “Ini merupakan baru.

Budaya seni Ketoprak yang digelar Kinerja Bawaslu dikri si secara Sehingga dak hanya berputar di ranah

pada 6 April 2019 di eks Kawedanan langsung oleh masyarakat. Kami sangat Bawaslu melainkan seluruh

Grobogan. bangga menjadi bagian dalam elemen elemen masyarakat. Peluncuran buku

penyelenggara Demokrasi Kabupaten bertajuk Pemilu ini merupakan kali

Bawaslu memilih waktu launching Grobogan. Buku ini sangat cerdas pertama yang dilaksanakan oleh

buku bersamaan dengan Gelar Budaya menyikapi kewenangan dan tugas Bawaslu mengingat moment Pemilu

dikarenakan moment tersebut Bawaslu”. tahun 2019 ini merupakan pemilu

sangatlah tepat. Mengingat seluruh pertama terbesar dan serentak

masyarakat di wilayah Grobogan Kami sangat mengapresiasi buku ini. antara Pemilu Presiden, dan Wakil

berkumpul akan menyaksikan Maju terus KOMCrea ve jadilah agen Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi,

Pagelaran seni ketoprak. Sehingga perubah posi f untuk Grobogan. dan DPRD Kabupaten. Sehingga

Bawaslu Kabupaten Grobogan Sukses selalu untuk Asosiasi Guru peris wa ini wajib hukumnya untuk

sekaligus memperkenalkan buku Penulis Grobogan”. Selain itu apresiasi dibukukan.

tersebut kepada masyarakat sekitar. selanjutnya juga diberikan oleh Kepala

Dinas Pendidikan Grobogan Amin

Launching buku bertemakan Pemilu ini Hidayat, S.Pd, MM. Beliau memberikan

dihadiri oleh seluruh Pengawas Pemilu apresiasi jika “Buku ini BAGUS, kalimat-

Kecamatan se-Kabupaten Grobogan, kalimat yang ditulis menunjukkan

Sekretariat Bawaslu Grobogan, Daru adanya eksekusi yang penuhketegasan.

Wisak selaku Kepala Kesbanglinmas Didukung dengan proses survei sebagai

Grobogan, Komisi Pemilihan Umum dasar analisa yang akurat. Beberapa

(KPU), Partai Poli k, Kepala Dinas penulis merupakan anggota AGPG,

EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN | 21

KABAR BAWASLU

Foto : PUSDOK BAWASLU GROBOGAN

Bawaslu Kabupaten Grobogan Gelar Sidang Adjudikasi di
Penghujung Tahapan

Rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2019 telah selesai dilaksanakan.
Namun di penghujung tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Grobogan menerima laporan
dugaan pelanggaran adminsitrasi Pemilu.

Rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) (KPU) Kabupaten Grobogan karena

serentak tahun 2019 telah selesai diduga dak sesuai prosedur yang Laporan dugaan pelanggaran

dilaksanakan. Namun di penghujung telah ditetapkan oleh ketentuan administra f disampaikan Pelapor ke

tahapan ini, Bawaslu Kabupaten peraturan perundang-undangan dalam Bawaslu Kabupaten Grobogan tanggal

Grobogan menerima laporan dugaan proses penda aran dan penetapan 28 Mei 2019, namun karena dokumen

pelanggaran adminsitrasi Pemilu. calon legisla f Kabupaten Grobogan terkait syarat formil dan materil belum

Dugaan pelanggaran administrasi ini dalam Pemilu 2019. lengkap, maka petugas penerima

dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten laporan memberi waktu kepada

Grobogan oleh Drs.H.Moh Thohirin Sesuai ketentuan Pasal 103 huruf a Terlapor untuk melengkapi kekurangan

warga yang beralamat diJl. Gunung Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dokumen laporan dalam waktu paling

Lawu Nomor 16 RT. 02 RW 18 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu lama 3 hari kerja sejak laporan

Kecamatan Purwodadi Kecamatan Kabupaten/Kota berwenang, sebagai disampaikan ke Bawaslu Kabupaten

Purwodadi, Kabupaten Grobogan. berikut huruf a berbunyi “Bawaslu Grobogan. Pada tanggal 31 Mei 2019

Dalam laporannya, Pelapor menyebut- Kabupaten/Kota berwenang menerima Pelapor datang lagi menyampaikan

kan jika salah satu calon legisla f dari dan menindaklanju laporan yang kekurangan dokumen ke Bawaslu

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berkaitan dengan dugaan pelanggaran Kabupaten Grobogan. setelah melalui

Perjuangan (Dapil) 2 Kabupaten terhadap pelaksanaan peraturan pemeriksaan olehpetugas penerima,

Grobogan Bambang Guritno, SH, dak perundang-undangan yang mengatur dokumen laporan Pelapor dinyatakan

memenuhi salah satu persyaratan mengenai Pemilu”. Selanjutnya Pasal lengkap dan telah memenuhi syarat

bakal calon legisla f dalam pemilu 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 formil dan materiil laporan sebagai-

2019 karena mengidap penyakit stroke. Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mana ketentuan Pasal 25 ayat (6) dan

Lebih lanjut Pelapor menegaskan jika menjelaskan “Pelanggaran ayat (7) Peraturan Badan Pengawas

calon legisla f tersebut menjadi administra f” Pemilu melipu Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

anggota Dewan Perwakilan Daerah pelanggaran terhadap tata cara, 2018, dan petugas penerima Bawaslu

(DPRD) Kabupaten Grobogan, maka prosedur, atau mekanisme yang Kabupaten Grobogan kemudian

dak dapat melaksanakan berkaitan dengan administrasi meregister laporan dugaan pelanggaran

tugasnya dengan maksimal. Pelapor pelaksanaan Pemilu dalam se ap administra f tersebut dengan Nomor

melaporkan Komisi Pemilihan Umum tahapan Penyelenggaraan Pemilu”. Register 01/LP/PL/ADM Berkas/Kab/

22 EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN |

KABAR BAWASLU

14.15/V/2019 tanggal 31 Mei 2019. ayat (6) Peraturan Badan Pengawas telah melakukan kesalahan
administrasi terhadap pemeriksaan
Sesuai ketentuan pasal 461 ayat (3) Pemilu (Perbawaslu) No. 8 Tahun 2018 kelengkapan dan kebenaran kondisi
kesehatan jasmani Sdr. Bambang
Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Guritno, SH selaku da ar Calon
Sementara dan da ar Calon tetap
Pemeriksaan olehBawaslu, Bawaslu Administra f Pemilihan Umum. anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan,
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota

harus dilakukan secara terbuka. Putusan pendahuluan perkara dengan

Selanjutnya Pasal 461 ayat (5) Undang- Nomor Register 01/LP/PL/ADM

Undang Nomer 7 Tahun 2017 Bawaslu, Berkas/Kab/14.15/V/2019 tanggal 31

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Mei 2019 dibacakan di hadapan

Kota wajib memutus penyelesaian Terlapor. Sidang pemeriksaan pertama Propinsi Jawa Tengah Daerah
Pemilihan Grobogan 2 dari Partai
pelanggaran administra f Pemilu dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2019 Demokrasi Indonesia Perjuangan.
⦁ Bahwa Pelapor memohon kepada
paling lama 14 (empat belas) hari kerja dengan agenda pembacaan laporan Bawaslu Kabupaten menolak
penetapan Sdr. Bambang Guritno,
setelah temuan dan laporan diterima oleh Pelapor. Pada sidang ini hadir SH sebagai Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
dan diregistrasi. pihak Pelapor yang diwakili Kuasa

Hukumnya dari salah satu kantor

Serangkaian pemeriksaan laporan Advokat di Kabupaten Demak. Dari

dugaan pelanggaran administra f pihak Terlapor yang hadir Ketua KPU

pemilu antara Pelapor Drs. H. Moh Grobogan bersama anggotanya.

Thohirin dengan Terlapor Komisi Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa

Foto : PUSDOK BAWASLU GROBOGAN Tengah Daerah Pemilihan Grobogan
2 dari Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan terpilih dalam Pemilu

Tahun 2019.

⦁ Bahwa pelapor memohon kepada

Komisi Pemilihan Umum untuk

menggan Sdr. Bambang Guritno,

SH sebagai anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa

Tengah Daerah Pemililhan Grobogan

2 dari Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan terpilih dikarenakan dak
lagi memenuhi syarat untuk menjadi
anggota DPRD Kabupaten Grobogan.

Setelah pembacaan Laporan oleh

pelapor, ketua Majelis memberitahu-

Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dalam laporan yang disampaikan kan kepada para pihak untuk hadir
Grobogan yang dilakukan Bawaslu Pelapor, ada beberapa tuntutan yang dalam sidang berikutnya tanggal 17
Kabupaten Grobogan dimulai dengan minta untuk diputuskan oleh Majelis Juni 2019 dengan agenda Pembacaan
sidang putusan pendahuluan tanggal Pemeriksa Bawaslu Kabupaten Jawaban dari Terlapor. Jawaban
12 Juni 2019. Dalam sidang Grobogan diantaranya adalah sebagai Terlapor pada in nya menolak laporan
berikut: Pelapor untuk seluruhnya.

pendahuluan ini Majelis Pemeriksa ⦁ Bahwa Pelapor memohon kepada Setelah sidang pembacaan Jawaban,
Bawaslu Kabupaten Grobogan maka sidang berikutnya yaitu tanggal
memutuskan laporan dugaan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten 19 Juni 2019 memasuki agenda
pelanggaran administra f pemilu Grobogan untuk menerima
dengan Nomor Register 01/LP/PL/ADM
Berkas/Kab/14.15/V/2019 tanggal 31 Pengadian pelapor seluruhnya. pembuk an dari para pihak. Dalam
Mei 2019 diterima dan selanjutnya
akan dilakukan sidang pemeriksaan. ⦁ Bahwa Pelapor memohon kepada sidang pembuk an ini Ketua Majelis
Hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 25
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pemeriksa mengesahkan alat buk

Grobogan untuk menyatakan bahwa tertulis dari Pelapor dan selanjutnya

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pelapor mengajukan saksi untuk

EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN | 23

KABAR BAWASLU

memberi keterangan kepada Majelis Majelis Pemeriksa menyatakan telah sesuai dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 20
Pemeriksa. Dalam persidangan ini Menolak Laporan Pelapor Tahun 2018 tentang Pencalonan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Pelapor hanya mengajukan satu orang untuk seluruhnya. Per mbangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, dan Anggota
saksi bernama Rasidi Moh Kholil yang Putusan Majelis Pemeriksa Bawaslu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dan Keputusan
beralamat di Dusun Karangpung RT.04 Kabupaten Grobogan adalah sebagai Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-
RW.03 Kelurahan Mayahan berikut : Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang
Pedoman Teknis Pengajuan dan
Tawangharjo Setelah pembuk an dari ⦁Bahwa Pelapor memiliki kedudukan Verifikasi Anggota Dewan
Pelapor, Majelis Pemeriksa memberi hukum dalam menyampaikan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
kesempatan kepada Terlapor untuk laporan dugaan pelanggaran dan Anggota Dewan Perwakilan
mengajukan alat buk dan saksi. administrasi pemilu ke Badan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Terlapor menyampaikan alat buk Pengawas Pemilihan Umum ⦁Bahwa secara administra f,
tertulis dan setelah diperiksa oleh Kabupaten Grobogan. penetapan Sdr. Bambang Guritno,
Majelis Pemeriksa dinyatakan sah dan SH sebagai calon anggota DPRD
Kabupaten Grobogan dari Partai
selanjutnya Terlapor mengajukan ⦁Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Demokrasi Indonesia (PDI)
Perjuangan Daerah Pemilihan
dua orang saksi untuk memberi Umum Kabupaten Grobogan Grobogan 2 yang ditetapkan dalam
keterangan kepada Majelis Pemeriksa. berwenang menangani laporan Da ar Calon Tetap Anggota Dewan
Usai sidang dengan agenda dugaan pelanggaran administra f Perwakilan Rakyat Daerah
pembuk an, sidang selanjutnya digelar pemilu sesuai ketentuan peraturan Kabupaten Grobogan dalam
pada tanggal 21 Juni 2019 dengan perundangundangan yang berlaku. Pemilihan Umum Tahun 2019,
agenda pemberian kesimpulan secara ⦁Bahwa Komisi Pemilihan Umum dinilai sudah sesuai prosedur yang
tertulis baik oleh pelapor maupun Kabupaten Grobogan berwenang ditentukan.
terlapor.

melakukan proses penda aran,

Sebelum menutup persidangan, Ketua pemeriksaan, dan penetapan bakal
Majelis Pemeriksa memberi tahu Calon Anggota Dewan Perwakilan
kepada para pihak bahwa Majelis Rakyat Kabupaten Grobogan dalam
Pemeriksa akan mengadakan Pemilihan Umum tahun 2019.
musyawarah untuk membuat putusan ⦁Bahwa verifikasi kelengkapan dan
dan selanjutnya para pihak akan diberi keabsahan dokumen persyaratan
surat pemberitahuan jadwal sidang

pembacaan putusan. Sidang terakhir bakal calon anggota DPRD

digelar pada tanggal 24 Juni 2019 Kabupaten Grobogan yang dilaku-
dengan agenda pembacaan putusan. kan KPU Kabupaten Grobogan
Putusan yang dibacakan oleh Ketua

24 EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN |

KABAR BAWASLU

Foto : PUSDOK BAWASLU GROBOGAN

PTPS Ujung Tombak Pengawas Pemilu

Demi mensukseskan Pemilu serentak 2019, Bawaslu Kabupaten Grobogan
melantik 4629 Pengawas TPS secara serentak. Pelantikan ini sekaligus
pengambilan sumpah Pengawas TPS.

Pelan kan ini dilakukan pada 25 Mei suara. ⦁ Penda ar diutamakan berasal dari
kelurahan/desa setempat;
2019 mengingat ketentuan pasal 90
⦁ Mampu secara jasmani, rohani dan
ayat 2 Undang-undang No 7 Tahun Adapun syarat yang harus dipenuhi bebas dari penyalahgunaan
2017 tentang pemilu. Tidak hanya di oleh Pengawas TPS adalah sebagai narko ka;
Grobogan saja, akan tetapi pelan kan berikut:
pengawas TPS juga diselenggarakan di ⦁ Mengundurkan diri dari
seluruh Indonesia. Pelan kannya ⦁ WNI; berusia minimal 25 (dua keanggotaan partai poli k
dilakukan oleh ap- ap Panwaslu puluh lima) tahun; sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun
Kecamatan (Panwascam). pada saat menda ar;
⦁ Se a kepada Pancasila dan UUD
1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, ⦁ Mengundurkan diri jabatan poli k,
jabatan di pemerintahan, dan/ atau
Sesuai Pasal 1 ayat 23 UU Nomor 7 dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus di badan usaha milik negara/ badan
Tahun 2017 tentang Pemilu, Pengawas 1945; usaha milik daerah pada saat
Tempat Pemungutan Suara yang ⦁ Mempunyai integritas, menda ar;
selanjutnya disebut Pengawas TPS berkeprbadian yang kuat, jujur dan
adalah petugas yang dibentuk oleh adil; ⦁ Tidak pernah dipidana penjara
Panwaslu Kecamatan untuk membantu ⦁ Memiliki kemampuan dan keahlian selama 5 (lima) tahun atau lebih,
panwaslu Kelurahan/Desa. yang berkaitan dengan Penyeleng- dibuk kan dengan surat
Sedangkan,menurut Pasal 90 ayat (2 ) garaan Pemilu, ketatanegaraan, pernyataan;
Nomor 7 Tahun 2017, Pengawas TPS kepartaian dan pengawasan Pemilu;
dibentuk paling lambat 23 (dua puluh ⦁ Berpendidikan paling rendah ⦁ Bersedia bekerja penuh waktu yang
dibuk kan dengan suratpernyataan;
ga) hari sebelum hari pemungutan
⦁ Bersedia dak menduduki jabatan
suara dan dibubarkan paling lambat 7 sekolah menengah atas atau
(tujuh) hari setelah hari pemungutan sederajad.

EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN | 25

KABAR BAWASLU

poli k, jabatan di pemerintahan, Kecamatan di wilayah Grobogan ada Dengan adanya perekrutan PTPS

dan/ atau badan usaha milik negara sejumlah 4629 orang PTPS yang dilan k diharapkan pada Pemilu April dapat

/badan usaha milik daerah selama hari ini. Pelan kan PTPS di masing- berjalan dengan lancar dan sesuai
masa keanggotaan apabila terpilih; masing kecamatan dihadiri oleh dengan rencana. Dan PTPS dapat
⦁ Tidak berada dalam ikatan Komisioner Bawaslu menyampaikan laporan pengawasan
perkawinan dengan sesama Kabupaten Grobogan dan Perwakilan pemungutan dan perhitungan suara
Penyelenggara Pemilu. dari Polsek dari masing-masing kepada Panwaslu Kecamatan melalui
kecamatan. Panwaslu Kelurahan/ Desa sebagai-

mana amanat UU No. 7 Tahun 2017.

Tugas PTPS di dalam undang-undang Ditemui saat menghadiri pelan kan Dengan adanya Pengawas TPS di se ap
disebutkan ada 5 (lima). Pertama Pengawas TPS di Kecamatan Purwodadi TPS, diharapkan dapat menjadi ujung
mengawasi persiapan pemungutan Fitria Nita Witan , M.SI selaku Ketua tombak pengawasan saat berjalannya

suara, kedua mengawasi pelaksanaan Bawaslu Kabupaten Grobogan Pemilu. Terlebih seluruh Pengawas TPS

pemungutan suara, ke ga mengawasi menegaskan jika Pengawas TPS diberikan aplikasi Siwaslu yang dapat
persiapan penghitungan suara. menunjang kinerja pengawasan saat
diharapkan senan asa menjaga pemungutan suara. Siwaslu merupakan
Keempat (mengawasi) pelaksanaan netralitas dan menjunjung integritas system pengawasan Pemilihan Umum
penghitungan suara. Kelima yang digunakan sebagai sarana
sebagai pegawai Pengawas informasi dalam pengawasan proses
(mengawasi) pergerakan hasil dan hasil pemungutan dan perhitungan
TPS. Begitu pen ngnya tahapan suara serta penetapan hasil pemilu.
penghitungan suara dari TPS ke PPS pemungutan suara ini tentu
(Pani a Pemungutan Suara). Begitu membutuhkan orang-orang yang Karena dengan aplikasi ini diharapkan
pen ngnya tahapan pemungutan suara bisa melaksanakan tugas pengawasan Para Pengawas TPS dapat
ini tentu membutuhkan orang-orang pemungutan suara di TPS dengan baik menyampaikan informasi hasil
yang bisa melaksanakan tugas
Sebelum melaksanakan pelan kan,
pengawasan pemungutan suara di TPS Pengawas Pemilu Kecamatan
dengan baik.
(Panwascam) telah melakukan

Para Pengawas TPS yang telah dilan k penyeleksian atau perekrutan, tes pemungutan dan penghitungan suara
akan bertugas di se ap TPS di administrasi berkas dan wawancara, serta hasil pengawasan rekapitulasi
kelurahan/desa Se ap Wilayah dimulai dari tanggal 11 Februari 2019 suara berjenjang melalui system jarring
Kabupaten Grobogan. perekrutan PTPS sampai 1 Maret 2019. Tugas in dari yang cepat terkonsolidasi secara
sesuai dengan petunjuk teknis yang petugas PTPS adalah mengawasi nasional. Dari 4629 Pengawas TPS yang
diberikan Bawaslu Kabupaten yang segala proses yang ada di TPS nan nya, tersebar di 19 Kecamatan se Kabupaten
mengiku Bawaslu RI. Dari 19 selain itu membantu Pengawas Grobogan, rincannya adalah sebagai
Kelurahan/desa. berikut:

Kecamatan Jumlah PTPS
Tegowanu 177
Purwodadi 412
Grobogan 239
Ngaringan 218
Tawangharjo 173
Pulokulon 341
Kedungjati 142
Klambu 123
Godong 278
Geyer 228
Wirosari 290
Tanggungharjo 130
Gabus 227
Gubug 302
Penawangan 222
Karangrayung 311

Kradenan 258

Brati 157

Toroh 401

Foto : PUSDOK BAWASLU GROBOGAN EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN |

26

OPINI

PEMILU SERENTAK jeda waktu.Proses pemungutan dan
YANG MENGHENTAK penghitungan suara yang berjalan
sangat panjang dan melelahkan ini
Oleh: Moh. Syahirul Alim, M.H tentu membawa konsekuensi
Koordiv Sengketa Bawaslu Kabupaten Grobogan tersendiri misal petugas KPPS salah
tulis angka meskipun langsung
Tahapan panjang Pemilu 2019 yang usia. Hal ini dapat dimaklumi dilakukan pembetulan berdasar
dimulai dari penda aran Partai Poli k masukan saksi-saksi peserta pemilu
tanggal 3-16 Oktober 2017, peneli an mengingat banyak sekali nama calon maupun Pengawas TPS. Akibat lain
administrasi dan verifikasi faktual legisla f yang ada dalam surat suara. dari panjangnya proses pemungutan
kepengurusan ngkat pusat, provinsi Imbas dari kerumitan pemilu serentak dan penghitungan suara banyak
dan kabupaten dalam rentang waktu penyelenggara pemilu baik dari
15 Desember 2017-5 Februari 2018, dak hanya saat pemungutan suara jajaran KPU maupun Bawaslu yang
pengumuman Partai Poli k peserta yang dimulai pukul 07.00 s/d 13.00 jatuh sakit bahkan meninggal dunia
Pemilu 18-20 Februari 2018, pendaf- WIB, namun berlanjut saat penghi- saat menjalankan tugas dan
taran calon anggota DPD 26 Maret-26 tungan suara di mana anggota kewajibannya di TPS.
April 2018, penda aran anggota DPR Kelompok Penyelenggara Pemungutan
dan DPRD 4-17 Juli, penetapan Da ar Suara (KPPS) yang bertugas di Tempat Untuk jajaran Pengawas Pemilu di
Calon Tetap (DCT) legisla f dan Jawa Tengah yang mengalami sakit,
Presiden 20 September, masa Pemungutan Suara (TPS) harus
kampanye 23 September-13 April bekerja ektra keras mengingat lembar kecelakaan dan meninggal dunia
2019, hari tenang 14 April-16 April surat suara yang harus dihitung begitu selama menjalankan tugas pengawa-
telah memasuki puncaknya yaitu banyak dan ini jelas membutuhkan san dari data yang masuk di Bawaslu
pemungutan dan penghitungan suara kecermatan dan keteli an agar dak Provinsi Jawa Tengah sampai saat ini
17 April 2019. Kalau kita tengok ke terjadi salah hitung. Begitu juga tercatat rawat inap 63 orang, rawat
belakang yang mendasari pelaksanaan dengan Pengawas TPS yang tetap jalan 74 orang, kecelakaan rawat inap
pemilu serentak 2019 adalah putusan harus fokus dalam melakukan 34 orang, dan meninggal dunia 4
Mahkamah Kons tusi No.14/PUU- pengawasan baik saat pemungutan orang. Diantara per mbangan
XI/2013 yang menyatakan pemilu suara berlangsung hingga berlanjut ke putusan Mahkamah Kons tusi
2019 harus dilakukan secara tahap penghitungan suara oleh mengenai pemilu serentak 2019
bersamaan antara pemilu presiden anggota KPPS. adalah untuk efisiensi biaya namun
faktanya dalam pemilu 2019
dan pemilu legisla f. Untuk diketahui kegiatan di hampir Kementrian Keuangan menganggar-
semua TPS yang ada di wilayah kan sebesar Rp. 25,59 triliun. Angka
Secara keseluruhan pemilu 2019 Provinsi Jawa Tengah dalam ini naik 61 % dibanding anggaran
khususnya di Provinsi Jawa Tengah penghitungan suara maupun dalam untuk pemilu 2014 yang sebesar
telah berjalan lancar sesuai tahapan penyelesaian penulisan administrasi, Rp.15,62 triliun. Selain itu juga
yang sudah dijadwalkan Komisi misal penulisan Form C1, C1 Plano,
Pemilihan Umum (KPU) RI, namun dan pemberian tanda tangan baik dialokasikan anggaran untuk
kalau kita melihat lebih jauh lagi pengawasan sebesar Rp. 4,85 triliun
ternyata pelaksanaan pemilu secara oleh Ketua KPPS dan saksi-saksi yang naik dibanding 2014 sebesar Rp. 3,67
hadir dalam proses pemungutan dan triliun. Anggaran keamanan
serentak cukup rumit khususnya bagi dialokasikan sebesar Rp.3,29 triliun
pemilih di mana pemilih dalam satu penghitungan suara baru berakhir (anggaran 2014 Rp. 1,7 triliun).
setelah dini hari bahkan ada yang Begitupun anggaran untuk kegiatan
kesempatan harus memilih dengan 5 sampai subuh dan pagi hari tanggal 18 pendukung pemilu meningkat dari
(lima) surat suara yaitu presiden dan April 2019. Sesuai ketentuan dalam Rp.1,7 triliun pada pemilu 2014
wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD Peraturan KPU hasil ndak lanjut menjadi Rp. 3,29 triliun pada pemilu
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. putusan Mahkamah Kons tusi 2019. (Diku p dari de kfinance Rabu,
Pemilih membutuhkan waktu yang No.20/PUU/XVII/2019 rekap suara 27 Maret 2019 13.10 WIB). Kalau kita
cukup lama saat berada dalam bilik melihat angka-angka di atas tentu
suara dengan durasi 3-5 menit di TPS harus selesai paling lambat per mbangan putusan Mahkamah
khususnya pemilih yang sudah lanjut pukul 12.00 hari berikutnya dari dari Kons tusi untuk efisien biaya pemilu
hari pencoblosan. Proses rekap ini 2019 dak tercapai. Per mbangan lain
harus berkelanjutan, dak boleh ada Mahkamah Kons tusi agar pemilu

EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN | 27

OPINI

legisla f dengan pemilu Presiden memilih anggota legisla f sama berikutnya dilakukan secara serentak.
dilakukan bersamaan agar dak terjadi pen ngnya dengan memilih Presiden Ataukah pelaksanaan pemilu
deal-deal poli k tertentu antara dan Wakil Presiden karena anggota berikutnya perlu di njau ulang.
Pasangan Calon Presiden dan Wakil legisla f memiliki 3 ( ga) fungsi yang Apabila pemilu berikutnya antara
Presiden dengan menciptakan koalisi berperan dalam menentukan pemilu legisla f serta pemilu Presiden
tak s bersifat sesaat sehingga dak dan Wakil Presiden dilakukan terpisah
melahirkan koalisi jangka panjang yang ke mana republik ini berjalan, yaitu tentu para wakil rakyat yang duduk di
dapat melahirkan penyeder-hanaan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan kursi legisla f bersama pemerintah
partai poli k secara alamiah. Namun fungsi pengawasan. harus merevisi Undang-Undang Nomor
yang terjadi dalam pemilu 2019 pemilu 7 Tahun
legisla f yang dilakukan bersamaan Melihat fenomena pemilu serentak
dengan pemilu Presiden dan Wakil 2019 yang banyak persolan misal 2017 Tentang Pemilihan Umum dan
Presiden seakan tenggelam ditelan terkait keterlambatan surat suara dibuat dengan lebih sederhana agar
hiruk pikuk pemilu Presiden dan Wakil khususnya dalam tahapan mudah diimplementasikan oleh semua
Presiden. Masyarakat seakan lupa pemungutan dan penghitungan warga negara Indonesia.

suara yang demikian rumit, panjang,
dan melelahkan masih layakkah pemilu

Indonesia Lima Tahun Ke Depan kampanye dan pemilihan alat peraga
kampanye untuk menarik simpa

Alif Adibatul Lathifah, S.H.I para pemilih agar mendapatkan
suara yang banyak saat pemilihan

Staf Kordiv Pengawasan Bawaslu Kabupaten Grobogan suara. Hal ini menjadi pamungkas
bagi seluruh calon untuk mengunci

elektabilitas. Pemilu bukanlah hal

Pesta demokrasi April 2019 menjadi Wakil Presiden, calon DPR RI, calon yang sepele sebab masa depan

tonggak bersejarah bagi bangsa DPD RI, calon DPRD Provinsi, dan bangsa menjadi taruhannya.

Indonesia. Karena akan jadi pertaruan DPRD Kabupaten/ Kota. Sehingga

nama bangsa. Terlebih selama ini, dapat diar kan jika satu hari akan Pemilihan umum di Indonesia
Indonesia dipuji bahkan dijadikan menentukan nasib bangsa ini 5 tahun menganut asas “LUBER” yang
teladan oleh dunia Interna-sional ke depan. Hari tersebut menjadi
merupakan singkatan dari Langsung
sebagai negara demokrasi terbesar di pertaruhan bagi demokrasi
Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas ini
dunia. Indonesia, baik oleh kontestan
sudah ada sejak zaman Orde Baru.
maupun penyelenggara. Pertaruhan Namun pada masa Reformasi
kontestan berupa kemenangan sesuai berkembang menjadi asas “Jurdil”
Menurut Kamus Besar Bahasa target yang diharapkan. Sedangkan yang merupakan singkatan dari “Jujur
pertaruhan penyeleng-gara berupa dan Adil”. Asas jujur mengandung ar
Indenesia, Pemilu memiliki makna
yakni pemilihan yang dilakukan
serentak oleh seluruh rakyat suatu kesuksesan dan par sipasi pemilih. bahwa pemilihan umum harus

negara (untuk memilih rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan aturan

sebagainya). Pemilu di Indonesia Minimnya pengetahuan masyarakat untuk memas kan bahwa se ap

sendiri tlah dilaksanakan sebanyak akan calon plihannya akan warga negara yang memiliki hak

sebelas kali.Yakni pada tahun berdampak pada kualitas calon dapat memilih sesuai dengan
1955,1971, 1977,1982,1997, 2004 pilihannya. Tak heran jika nan nya kehendaknya dan se ap warga
dan 17 April 2019. masyarakat lebih memilih para calon negara yang memiliki hak dapat
yang sudah dikenalnya atau popular. sesuai dengan kehendaknya dan

Dalam sejarah negeri ini, 17 April Sementara unuk mengkaji siapa para se ap suara pemilih memiliki nilai
2019 merupakan salah satu pesta
demokrasi yang terbesar dibanding- calonnya abai dan dak peduli. yang sama untuk menentukan wakil
kan tahun-tahun sebelumnya.
Pasalnya pada tanggal ini Pemilihan rakyat yang akan terpilih. Asas adil
Umum diselenggarakan serentak
untuk memilih calon Presiden dan Tentunya para calon berlomba-lomba merupakan perlakukan yang sama
dalam mempersiapkan dirinya untuk terhadap peserta pemilu dan pemilih,
tanpa ada pengis mewaan ataupun
dapat menang di ajang Pemili-han diskriminasi terdapat peserta atau
Umun 17 April. Mulai dari pemilih tertentu. Asas jujur adan adil
mempersiap-kan dana kampanye,

28 EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN |

OPINI

mengikat dak hanya kepada pemilih Kabupaten/Kota. Dengan demikian, mengawasi Pemilu 2019. Par sipasi
ataupun peserta pemilu, tetapi juga partai poli k yang dak mencapai masyarakat dalam pengawasan
penyelenggara pemilu. ambang batas parlemen dak pemilu bisa berupa pemberian
mempunyai kursidi parlemen. Hal informasi awal ke ka terjadi
Undang-Undang Nomor 7 Tahun inilah yang telah menimbulkan pelanggaran melakukan kunjungan
2017 tentang Pemilihan Umum Pasal dilemma tersendiri bagi partai poli k kepada masyarakat untuk menyapa
414 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam melakukan penggalangan masyarakat secara langsung.
partai poli k peserta pemilu harus dukungan pada akar rumput karena
memenuhi ambang batas perolehan harus berbagi energi antara Nasib 5 tahun ke depan negeri ini
suara paling sedikit 4% dari jumlah pemilihan presiden dan pemilihan ditentukan pada 17 April 2019.
suara sah secara legisla ve. Dampak pilpres bagi Pemimpin-pemimpin Negeri ini akan
nasional untuk diikutkan dalam parpol Partai poli k pengusung terpilih hari itu, dan akan mulai
penentuan perolehan kursi anggota capres dan cawapres pada Pemilu memimpin setelah dilan k
DPR. 2019 bekerja keras untuk mendatang. Negeri ini mempunyai
memas kan dua hal. Pertama, pemimpin baru, Kinerja yang baru
Ambang batas parlemen atau memas kan adanya dukungan dari dan system birokrasi yang baru juga
parliamentary threshold yang publik terhadap capres dan cawapres akan mewarnai jagat negeri ini paska
disahkan adalah 4 persen. Ar nya, yang diusung. Para m kampanye. pesta demokrasi mendatang. Karena
naik 0,5 persen dari Pemilu 2014 peta poli k semakin dak menentu
lalu. Dengan begitu maka partai yang Terkait tugas fungsi Bawaslu, arahnya, bahkan bangsa Indonesia
perolehan suaranya tak mencapai 4 khususnya dalam pengawasan diambang masa transisi.
persen pada pemilihan legisla f tak Pemilu, Bawaslu mengajak seluruh
akan lolos sebagai anggota DPR RI, pihak, termasuk generasi milenial
DPRD Provinsi maupun DPRD selaku pemilih pemula, untuk

Harmonisasi Kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/
Oleh : Maya Rezita, Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas
TPS”.
Staf Pendukung Analis Keuangan
Kemudian pasal 92 ayat (1) Undang-
Bawaslu Kabupaten Grobogan. Undang Nomor 7 Tahun 2017
menyebutkan “Keanggotaan Bawaslu,
Usai sudah hajatan besar pesta yang terpilih menjadi Presiden dan Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu
demokrasi rakyat berupa Pemilihan Wakil Presiden, serta wakil rakyat Kabupaten/Kota terdiri atas individu
Umum atau pemilu yang jatuh pada yang akan duduk di kursi empuk yang memiliki tugas pengawasan
tanggal 17 April 2019. Dalam pemilu senayan untuk 5 (lima) tahun ke penyelenggaraan pemilu”.
2019 untuk pertama kalinya warga depan. Selanjutnya ayat (2) berbunyi “Jumlah
anggota: a. Bawaslu sebanyak 5 (lima)
negara Indonesia yang telah punya Sudah kita ketahui bersama lembaga orang, b. Bawaslu Provinsi sebanyak 5
hak pilih memberikan suaranya di yang bertugas mengawasi (lima) atau 7 (tujuh) orang, c. Bawaslu
tempat Pemungutan Suara (TPS) penyelenggaran pemilu adalah Badan Kabupaten/Kota sebanyak 3 ( ga)
secara serentak atau bersamaan Pengawas Pemilihan Umum atau atau 5 (lima) orang, dan Panwaslu
dengan memilih calon anggota DPR, Bawaslu. Hal ini kita ketahui dalam Kecamatan sebanyak 3 ( ga) orang.
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Tidak dapat dipungkiri tugas dan
Kota, calon anggota DPD, dan calon Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang wewenang Bawaslu, Bawaslu
Presiden serta Wakil Presiden. Pemilihan Umum “Pengawasan Provinsi, Bawaslu Kabupaten /Kota,
Setelah tahapan pemungutan dan penyelenggaraan pemilu dilakukan dan Panwaslu Kecamatan dak akan
penghitungan suara terlewa tentu oleh Bawaslu”. Berikutnya ayat (2) berjalan efek f dan maksimal tanpa
saat ini semua pihak baik peserta berbunyi “Bawaslu sebagaimana didukung Sekretariat yang terdiri dari
pemilu, penyelenggara pemilu (KPU, dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Kepala Sekretariat dan dibantu staf
Bawaslu, dan DKPP) serta semua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
masyarakat nggal menunggu siapa

EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN | 29

OPINI

pendukung yang bertugas mengelola Nomor 68 Tahun 2018 menyebutkan ⦁ Mengoordinasikan penyeleng-
administrasi, anggaran dan “Sekretariat Bawaslu Kabupaten/ garaan kegiatan administrasi
perencanaan kegiatan. Kota mempunyai tugas pemberian Bawaslu Kabupaten/Kota;
Dalam penyusunan rencana program dukungan administrasi dan tekhnis
dan anggaran, tentu Anggota operasional kepada Bawaslu ⦁Mengoordinasikan dan menyusun
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta koordinasi rencana strategis, program kerja,
Kabupaten/Kota, dan Panwaslu dengan pemerintah daerah dan dan anggaran Bawaslu
Kecamatan dak akan bisa melakukan instansi terkait”. Kabupaten/Kota;
sendiri karena sudah jelas tugas
anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Selanjutnya pasal 30 Peraturan ⦁Mengelola keuangan dan barang
Bawaslu kabupaten/Kota, dan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 milik negara; dan
Panwaslu Kecamatan adalah berbunyi “Dalam melaksanakan tugas
melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ⦁Melakukan pembinaan
penyelenggaran pemilu. Pasal 147 29, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Kota menyelenggaran fungsi: manajemen sumber daya manusia
tahun 2017 menyebutkan “Untuk
mendukung kelancaran tugas dan ⦁ Penyusunan rencana dan program Sekretariat Bawaslu Kabupaten/
wewenang Bawaslu, Bawaslu kerja serta laporan kegiatan
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Bawaslu Provinsi; Kota dan Sekretariat Pani a
Kota, Panwaslu Kecamatan dibentuk
Sekretariat Jenderal Bawaslu, ⦁Pemberian dukungan administra f Pengawas Pemilu Kecamatan.
Sekretariat Bawaslu Provinsi, kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Apabila diibaratkan hubungan
dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. ⦁Pelaksanaan perencanaan Sekretariat dan anggota Bawaslu
Dalam ayat (2) disebutkan Kabupaten/Kota bagai 2 (dua) sisi
“Sekretariat Panwaslu Kecamatan program administrasi mata uang yang sulit dipisahkan.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat merupakan mitra yang
bersifat ad hoc”. kepegawaian, ketatausahaan, sangat strategis bagi anggota Bawaslu
Kabupaten/Kota. oleh karena itu
Kemudian kalau kita lihat lebih jauh perlengkapan dan mereka harus saling bersinergi,
lagi khususnya Sekretariat Bawaslu berkordinasi, solid dan kompak dalam
Kabupaten/Kota di mana penulis kerumahtanggaan, serta menjalankan roda lembaga bernama
sebagai salah satu tenaga pendukung pengelolaan keuangan di Bawaslu Kabupaten/Kota agar dapat
analis keuangan Non ASN pada lingkungan Bawaslu Kabupaten/ bergerak sedemikian cepat, tepat,
sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota; kuat, dan akurat sehingga tugas
Grobogan, terkait tugas dan fungsi utama Bawaslu Kabupaten/Kota
Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota ⦁Fasilitasi pelaksanaan pengawasan dalam melakukan pengawasan
dapat kita temukan dalam Peraturan pemilu, penanganan pelanggaran pemilu di
Presiden (PERPRES) No.68 Tahun pemilu, dan penyelesaian wilayah kabupaten/Kota dapat
2018 Tentang Kedudukan, Tugas, sengketa proses pemilu; berbuah maksimal seper harapan
Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan kita bersama. Begitu pen ng dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan ⦁ Pelaksanaan advokasi hukum di strategis peran Sekretariat Bawaslu
Pengawas Pemilihan Umum, bidang kepemiluan; Kabupaten/Kota dalam menunjang
Sekretariat Badan Pengawas 1 dan mensukseskan tugas-tugas
Pemilihan Umum Provinsi, Dan ⦁Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengawasan pemilu anggota Bawaslu
Sekretariat Badan Pengawas pengolahan, dan penyajian data Kabupaten/Kota, maka sudah
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. serta penyusunan laporan seharusnya dalam menjalankan
Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota kegiatan Bawaslu Kabupaten/ tugas, fungsi, dan wewenangnya
dipimpin oleh seorang Kepala Kota; Kepala Sekretariat dan staf
Sekretariat dari unsur Aparatur Sipil pendukung untuk selalu
Negara (ASN) dan dibantu sejumlah ⦁Koordinasi dan pembinaan mengedepankan prinsip jujur, ter b,
tenaga pendukung profesional dari terhadap pelaksanaan tugas unit terbuka, proporsional, profesional,
Non ASN. Pasal 29 Peraturan Presiden organisasi di lingkungan akuntabel, efek f, dan efisien.
Sekretariat Bawaslu Kabupaten/
Kota.

Berikutnya pasal 31
PeraturanPresiden No.68 tahun 2018
berbunyi “Dalam menjalankan tugas
dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 29 dan 30, Sekretariat
Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai
wewenang:

30 EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN |

OPINI

Pemilih Milenial (dapil). Sosialisasi dan kampanye yang
dilakukan oleh peserta pemilu dan caleg
juga bisa menjadi bahan referensi bagi

yang Potensial pemilih milenial untuk memilih
pemimpin dan wakilnya di pemerinta-han
nan . Rekam jejak capres dan caleg juga

bisa didapat dari sumber-sumber yang

Oleh: Eko Budiyono, S.Pd terpercaya. Catatan hukum dari para

(Ketua Panwaslucam Ngaringan) capres dan caleg seyogianya juga menjadi
bahan per mbangan sendiri dalam

Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 ini dan Wakil Presiden (capres). Sangat menentukan pilihan.

menjadi pemilu pertama dan bersejarah pen ng bagi pemilih khususnya pemilih

bagi rakyat Indonesia. Pemilu yang akan milenial untuk mencerma visi, misi dan Azas pemilu secara Langsung, Umum,

digelar pada tanggal 17 April 2019 nan program yang diusung oleh para calon, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, dan

akan menggunakan lima surat suara sehingga dapat dipas kan apa yang Bermartabat juga perlu diketahui pemilih

sekaligus. Surat suara terdiri dari surat disampaikan dapat terealisasi. Hal ini milenial dalam memposisikan dirinya

suara untuk Pemilihan Presiden dan perlu menjadi perha an para pemilih sebagai pemilih yang netral dan

Wakil Presiden,Pemilihan DPR RI, milenial, Karena apa?. Karena jangan objek f. Meminimalisir golput dan

Pemilihan DPRD I, Pemilihan DPRD II, dan sampai mereka jadi objek yang diperdaya kerusakan surat suara dalam

Pemilihan DPD. Pemilu tahun ini benar- oleh caleg pada saat kampanye, hanya menggunakan hak pilih di TPS

benar merupakan pesta demokrasi karena iming-iming (janji manis) belaka. adalah satu hal yang sangat diharapkan

rakyat. Sebagai pemilih, dalam pesta ini Pemilih milenial perlu dan harus memiliki oleh pemerintah dan penyelenggara

akan memanfaatkan hak pilihnya untuk pengetahuan yang berorientasi maju dan pemilu khususnya. Karena sangat jelas,

memilih pemimpin dan calon legisla f kesadaran penuh tentang manfaat pemilih milenial adalah pemilih yang

yang terbaik guna menjalankan roda pemilu, sehingga dapat menjadi pemilih berpendidikan, berpengalaman dan

pemerintahan Indonesia untuk lima yang cerdas dan berkompeten. penuh dengan pemikiran yang

tahun ke depan. berjangkauan luas dan jauh kedepan. Hal

Pemilih yang lahir pada kisaran tahun Generasi X ini sangat berbeda dengan Generasi X
1980 sampai 2000an (pemilih milenial) Seribu cara yang dapat dilakukan pemilih (Pemilih yang berusia 35-55 tahun) yang
pun jadi sasaran utama bagi para calon. untuk mengetahui kemampuan, minim dan beragam akan pendidikan dan
Karena kelompok masyarakat ini programprogram serta visi misi para pengalaman, apalagi yang nggal di
dianggap sangat potensial untuk caleg dan capres. Selain melalui debat di daerah pedesaan dan pedalaman di
mendulang suara bagi para calon televisi oleh capres, program caleg bisa pulaupulau terluar dan jauh dari
legisla f (caleg) dan Pemilihan Presiden dilihat pada baliho dan spanduk yang perkotaan. Selain itu, sebagai generasi
terpampang di daerah pemilihannya milenial harus bisa turut serta
mencerdaskan masyarakat agar menjadi

pemilih yang cerdas. Pemilih yang dalam

menentukan pilihannya dak hanya

berdasarkan opini publik dan pendapat

ne zen yang seringkali dak memiliki

landasan yang kuat dalam berkomentar.

Pemilih yang hanya mau menggunakan

hak pilihnya hanya karena ada

imbalannya. Jadilah pemilih milenial yang

cerdas dan potensial, pemilih yang bisa

memberi-kan contoh akan adab dan cara

yang satun dalam bersuara. Harapannya

kontribusi nyata pemilih milenial dalam

pemilu 2019 ini bisa menjadikan langkah

awal dalam peradaban demokra si yang

lebih baik dan maju demi kemakmuran

dan kejayaan seluruh rakyat Indonesia.

Sumber gambar : https://monitor-indonesia.com (ekobe_lor)

EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN | 31

HUMOR

Motor Dalam Pengawasan PPKD

Oleh: Eko Budiyono (Ketua Panwaslucam Ngaringan)

Guna menegakkan aturan dan Sattijo Utomo adalah PPKD Desa tersebut. PPKD mencoba bertamu
menjalankan tugas dan fungsi, Belor, Kecamatan Ngaringan, dan mengucap salam untuk
maka Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. mencari tahu kebenaran akan
(Bawaslu) wajib melakukan Hari ini mendapatkan informasi dari laporan warga tadi, namun hasilnya
pengawasan pemilu mulai dari warga bahwa di salah satu dusun nihil. Kebingungan makin
pusat sampai pelosok desa. memuncak, akhirnya PPKD tersebut
Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan di wilayah kerjanya ada banyak berjalan beberapa puluh meter
(PPKD) merupakan tangan panjang motor yang berjejer yang disinyalir untuk mencari tahu ke warga akan
dari Bawaslu yang berdomisili di pertemuan peserta pemilu. Karena kegiatan di rumah tetangganya
desa. merasa tidak mendapat salinan tersebut.
STTP dan tidak ada pemberitahuan
Tugas PPKD adalah mengawasi dari Panwaslucam, maka PPKD "Mohon maaf pak, numpang tanya.
pelaksanaan tahap demi tahap Belor tersebut langsung menuju ke Di halaman rumah sebelah kok ada
banyak kendaraan, itu dalam
penyelenggaraan pemilu di lokasi yang dimaksud guna rangka apa ya pak?" tanya PPKD
kelurahan/desa yang dilaksankan memastikan kegiatannya, karena kepada salah satu warga.
oleh Panitia Pemungutan Suara takut ada kampanye ilegal.
(PPS). Guna menjalankan tugas Sesampainya di lokasi, PPKD "Lha ada apa mas?" jawab warga
yang sudah diucapkan saat melihat banyak kendaraan yang dengan sedikit mendikte.
pelantikan, tentu PPKD akan bekerja banyak sekali, kira-kira berjumlah
dengan sungguh-sungguh dan 30 unit motor yang terparkir disalah "Apakah ada pertemuan caleg
penuh tanggung jawab. Salah satu satu halaman rumah warga. pak?" tanya PPKD kembali.
contoh tugas riil yang harus
dikerjakan PPKD adalah, jika setiap Seperti biasanya, tak jauh dari Mendengar pertanyaan itu, sontak
ada laporan dan atau aduan dari parkiran motor pasti ada kegiatan warga tadi menjawab sambil
masyarakat yang terkait dengan kampanye pesertapemilu. Namun menunjuk banyaknya motor di
pelanggaran pemilu maka PPKD kali ini PPKD merasa bingung dan halaman rumah itu.
wajib sesegera mungkin untuk mondar-mandir dilokasi tersebut
datang ke lokasi dan "Ooo... tidak mas, itu motor ibu-ibu
menindaklanjutinya. karena tak ada kegiatan dan tak ada yang sekarang ada di belakang
satu orangpun yang ada disekitar rumah itu mas.”
rumah yang terparkir banyak motor

"Itu motor ibu-ibu yang sedang
rewang (membantu orang yang
mau punya hajat) mas" jawab warga
tadi.

"oalah,,," dengan tersipu malu,
PPKD langsung balik kanan dan
mengucapkan terima kasih kepada
warga tadi atas informasinya.

Dalam hati PPKD bergumam,

"Baru kali ini motor dalam
engawasan PPKD" Haaaaaaaaa.

Sumber gambar : Semangat Pak Sattijo Utomo dan
https://solopos.com teruslah mengawasi demi suksesnya
Pemilu 2019. (ekobe_lor)

32 EDISI 1/2019 | BULETIN BAWASLU KABUPATEN GROBOGAN |

BAWASLU

KOolreLdehivm:. HbMauogbacunhBgaSawnhaMsolauhsiKybaaubralukMpaatutHejniubbGuArnoAgba,ongSaA.nPntDar

Gegap Gempita Pemilu #bbeersrasammaabraawkayasltuatweagasikpkaenmkileua,dilan pemilu.

Oleh: Betari Maulida Nastiti