EKONOMI

EKONOMI
SMA X



2022

ASIH MEILINDA SARI
2005110319

UNIVERSITAS RIAU

Kompetensi dasar& Indikator Pembelajaran




Kompotensi Dasar :
mendeskripsikan perkoperasian dalam perekonomian
Indonesia

Indikator Pembelajaran :
Menjelaskan sejarah perkembangan koperasi
Menjelaskan pengertian koperasi
Menjelaskan landasan dan asas koperasi
Menjelaskan tujuan koperasi
Menjelaskan ciri-ciri koperasi
Menjelaskan prinsip-prinsipkoperasi
Menjelaskan fungsi dan peran koperasi
Menjelaskan jenis-jenis usaha koperasi
Menjelaskan perangkat organisasi koperasi
Menjelaskan sumber permodalan koperasi
Menjelaskan konsep Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi
Menjelaskan prosedur pendirian koperasi
Menjelaskan tahapan pendirian/ pengembangan
koperasi di sekolah

Asih Meilinda Sari 2005110319 i

Materi Pembelajaran

PERKOPERASIAN
Sejarah perkembangan koperasi
Pengertian koperasi
Landasan dan asas koperasi
Tujuan koperasi
Ciri-ciri koperasi
Prinsip-prinsipkoperasi
Fungsi dan peran koperasi
Jenis-jenis usaha koperasi

PENGELOLAAN KOPERASI
Perangkat organisasi koperasi
Sumber permodalan koperasi
Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi
Prosedur pendirian koperasi
Tahapan pendirian/ pengembangan koperasi di sekolah
Menyimulasikan pendirian koperasi di sekolah

KEGIATAN PEMBELAJARAN :
Membaca referensi dari berbagai sumber belajar yang relevan tentang
perkoperasian dalam perekonomian Indonesia
Membuat dan mengajukan pertanyaan serta berdiskusi untuk mendapat
klarifikasi tentang perkoperasian dalam perekonomian Indonesia
Menyimpulkan dan membuat pola hubungan antarakonsep perkoperasian dan
pengelolaan koperasi
Menyampaikan laporan tertulis dan lisan tentang simulasi implementasi
pengelolaan koperasi di sekolah

Asih Meilinda Sari 2005110319 ii

DAFTAR ISI i
ii
KOMPOTENSI DASAR DAN INDIKATOR 1
MATERI PEMBELAJARAN
DAFTAR ISI 2
4
PERKOPERASIAN 5
Sejarah perkembangan koperasi 6
Pengertian koperasi 6
Landasan dan asas koperasi 7
Tujuan koperasi 8
Ciri-ciri koperasi 9
Prinsip-prinsipkoperasi
Fungsi dan peran koperasi 10
Jenis-jenis usaha koperasi 11
13
PENGELOLAAN KOPERASI 16
Perangkat organisasi koperasi 17
Sumber permodalan koperasi 18
Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi
Prosedur pendirian koperasi 19
Tahapan pendirian/ pengembangan koperasi di sekolah 20
Menyimulasikan pendirian koperasi di sekolah

Latihan
Instrumen Penilaian
Daftar Pustaka

Asih Meilinda Sari 2005110319 1

PAPARAN ISI MATERI

A. SEJARAH PERKEMBANGAN KOPERASI

Sejarah koperasi pada awalnya dimulai pada abad ke-20 . Pada umumnya sejarah koperasi dimulai
dari hasil usaha kecil yang spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang
rendah mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan .Secara spontan mereka ingin
merubah hidupnya. Di Indonesia ide – ide perkoperasian diperkenalkan oleh, R. Aria Wiraatmadja
yang pada tahun 1896 yang mendirikan sebuah Bank untuk para Pegawai Negeri. Karena semangat
yang tinggi perkoperasian pun selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode. Pada tahun 1908,
Dr. Sutomo mendirikan Budi Utomo . Dr Sutomo sangat memiliki peranan bagi garakan koperasi
untuk memperbaiki dan mensejahtrakan kehidupan rakyat.

Pada tahun 1915 dibuat peraturan-peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging dan pada

tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatiev. Pada tahun 1927 dibentuklah Serikat Dagang Islam.

Dengan tujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi para pengusah-pengusaha pribumi. pada

tahun 1929 berdiri Partai Nasional Indonesia yang memberikan dan memperjuangkan semangat untuk

penyebaran koperasi di Indonesia.Pada tahun 1942 negara Jepang menduduki Indonesia.Lalu jepang

mendirikan koperasi yang diberi nama koperasi kumiyai. Setelah bangsa Indonesia merdeka tanggal

12 Juli 1947. Gerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi pertama kalinya di

Tasikmalaya.Hari itukemudian ditetapkanlah sebagai Hari Koperasi Indonesia.

Kongres Koperasi pertama menghasilkan beberapa keputusan :

1.Mendirikan sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia [SOKRI]

2.Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi

3.Menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai hari Koperasi

Pada tanggal 12 Juli 1953, mengadakan kembali Kongres Koperasi yang ke-2 di Bandung. Kongres
koperasi ke -2 mengambil putusan :

1.Membentuk Dewan Koperasi Indonesia [ Dekopin]sebagai pengganti SOKRI
2.Menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah
3.3.Mengangkat Moh. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia
4.Segera akan dibuat undang-undang koperasi yang baru
Pelaksanaan program perkoperasian pemerintah mengadakan kebijakan :
1. menggiatkan pembangunan organisasi perekonomian rakyat terutamkoperasi
2.memperluas pendidikan dan penerangan koperasi
3.memberikan kredit kepada kaum produsen, baik di lapangan industri maupun pertanian yang

bermodal kecil

PERKEMBANGAN KOPERASI DALAM SISTEM EKONOMI TERPIMPIN 2
Peraturan konsep pengembangan koperasi secara misal dan seragam dan dikeluarkan berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
(1) Menyesuaikan fungsi koperasi dengan jiwa dan semangat UUD 1945 dan Manipol RI tanggal 17
Agustus 1959, dimana koperasi diberi peranan sedemikian rupa sehingga kegiatan dan
penyelenggaraannya benar-benar dapat merupakan alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin
berdasarkan sosialisme ala Indonesia, sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia dan dasar untuk
mengatur perekonomian rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil
dan makmur yang demokratis.

Asih Meilinda Sari 2005110319

(2) Bahwa pemerintah wajib mengambil sikap yang aktif dalam membina Gerakan Koperasi
berdasarkan azas-azas demokrasi terpimpin, yaitu menumbuhkan, mendorong, membimbing,
melindungi dan mengawasi perkembangan Gerakan Koperasi.
(3) Bahwa dengan menyerahkan penyelenggaraan koperasi kepada inisiatif Gerakan Koperasi sendiri
dalam taraf sekarang bukan saja tidakk mencapai tujuan untuk membendung arus kapitalisme dan
liberalism, tetapi juga tidak menjamin bentuk organisasi dan cara bekerja yang sehat sesuai dengan
azas-azas koperasi yang sebenarnya.
PERKEMBANGAN KOPERASI PADA MASA ORDE BARU
Semangat Orde Baru yang dimulai titik awalnya 11 Maret 1996 segera setelah itu pada tanggal 18
Desember 1967 telah dilahirkan Undang-Undang Koperasi yang baru yakni dikenal dengan UU No.
12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Konsideran UU No. 12/1967 tersebut adalah sebagai
berikut ;

1.Bahwa Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian mengandung pikiran-pikiran
yang nyata-nyata hendak :

2.menempatkan fungsi dan peranan koperasi sebagai abdi langsung daripada politik. Sehingga
mengabaikan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat.

3.menyelewengkan landasan-landasan, azas-azas dan sendi-sendi dasar koperasi dari kemrniannya.
4.Bahwa berhubung dengan itu perlu dibentuk Undang-Undang baru yang sesuai dengan semangat

dan jiwa Orde Baru sebagaimana dituangkan dalam Ketepatan-ketepatan MPRS Sidang ke IV dan
Sidang Istimewa untuk memungkinkan bagi koperasi mendapatkan kedudukan hokum dan tempat
yang semestinya sebagai wadah organisasi perjuangan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan
sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional.
5.Bahwa koperasi bersama-sama dengan sector ekonomi Negara dan swasta bergerak di segala
sektor ekonomi Negara dan swasta bergerak di segala kegiatan dan kehidupan ekonomi bangsa
dalam rangka memampukan dirinya bagi usaha-usaha untuk mewujudkan masyarakat Sosialisme
Indonesia berdasarkan Panvcasila yang adil dan makmur di ridhoi Tuhan Yang Maha Esa.
6.Bahwa berhubungan dengan itu, maka Undang-Undang No. 14 tahun 1965 perlu dicabut dan
perlu mencerminkan jiwa, serta cita-cita yang terkandung dalam jelas menyatakan, bahwa
perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan
koperasi adalah satu bangunan usaha yang sesuai dengan susunan perekonomian yang dimaksud
itu. Berdasarkan pada ketentuan itu dan untuk mencapai cita-cita tersebut Pemerintah mempunyai
kewajiban membimbing dan membina perkoperasian Indonesia dengan sikap “ ing ngarsa sung
tulada, ing madya mbangun karsa, tut wuri handayani “. Di bidang idiil, koperasi Indonesia
merupakan satu-satunya wadah untuk menyusun perekonomian rakyat berazaskan kekeluargaan
dan kegotong-royongan yang merupakan cirri khas dari tata kehidupan bangsa Indonesia dengan
tidak memandang golongan, aliran maupun kepercayaan yang dianut seseorang. Kiperasi sebagai
alat pendemokrasian ekonomi nasional dilaksanakan dalan rangka dalam rangka politik maupun
perjuangan bangsa Indonesia. Menurut pasal. 3 UU No. 12/1967, koperasi Indonesia adalah
organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social, beranggotakan orang-orang atau badan hukum
koperasi yang merupakan tata azas kekeluargaan. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa “
koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang yang sebagai manusia secara bersamaan,
bekerja untuk memajukan kepentingan-kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan
masyarakat”.

Asih Meilinda Sari 2005110319 3

PERKEMBANGAN KOPERASI PADA MASA REFORMASI
Potensi koperasi pada saat ini sudah mampu untuk memulai gerakan koperasiyang otonom, namun
fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti
jasakeuangan, pelayananinfrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomiselain peluang untuk
memanfaatkan potensisetempat juga terdapat potensi benturan yang harus diselesaikan di tingkat
daerah. Dalam hal ini konsolidasi potensikeuangan, pengemb­ angan jaringaninformasiserta
pengembangan pusat inovasi dan teknologimerupakan kebutuhan pendukung untuk kuatn­ ya kehadiran
koperasi. Pemerintah di daerah dapat mendor­ong pengem­banga­ n lembaga penjamin kredit di daerah.
Pemusatan koperasi di bidang jasa keuangan sangat tepat untuk dilakukan pada tingkat kabupaten/kota
atau “kabupaten dan kota” agar menjaga arus dana menjadi lebih seimbang dan memperhatikan
kepentingan daerah (masyarakat setempat).

Fungsi pusat koperasi jasa keuangan ini selain menjaga likuiditas juga dapat memainkan peran
pengawasan dan perbaikan manajemen hingga pengembangan sistem asuransi tabungan yang dapat
diintegrasikan dalam sistem asuransi secara nasional. Pendekatan pengembangan koperasi sebagai
instrumen pembangunan terbukti menimbulkan kelemahan dalam menjadikan dirinya sebagai
koperasi yang memegang prinsip-prinsip koperasi dan sebagai badan usaha yang kompetitif.
Reformasi kelembagaan koperasi menuju koperasi dengan jatidirinya akan menjadi agenda panjang
yang harus dilalui oleh koperasi di Indonesia. Dalam kerangka otonomi daerah perlu penataan
lembaga keuangan koperasi (koperasi simpan pinjam) untuk memperkokoh pembiayaan kegiatan
ekonomi di lapisan terbawah dan menahan arus ke luar potensi sumberdaya lokal yang masih
diperlukan. Pembenahan ini akan merupakan elemen penting dalam membangun sistem pembiayaan
mikro di tanah air yang merupakan tulang punggung gerakan pemberdayaan ekonomi rakyat.

B. PENGERTIAN KOPERASI
Kata koperasi adalah diambil dari bahasa Inggris, yakni cooperation. Jika diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia, artinya kerja sama. Secara sederhana, koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang
kegiatannya berdasarkan asas-asas kekeluargaan. Organisasi ekonomi ini dioperasikan untuk
kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya
ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi.
Dengan kata lain, pengertian koperasi adalah sebuah badan usaha yang dibentuk atas asas
kekeluargaan.

Menurut UU No 25 tahun 1992, koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan
orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan
yang berasas kekeluargaan.

Sementara menurut bapak koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, pengertian koperasi adalah suatu
jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong.
Dengan demikian, pengelolaan koperasi adalah mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk
memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Sedangkan asas koperasi adalah
kekeluargaan dan gotong royong.

4

Asih Meilinda Sari 2005110319

C. LANDASAN DAN ASAS KOPERASI

1. Landasan Koperasi
Landasan koperasi ada 3,yaitu:

Landasan Idiil Pancasila yaitu Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur,
koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi
Indonesia adalah Pancasila.
Landasan Struktural UUD 1945 yaitu Undang-undang Dasar 1945 menempatkan Koperasi
pada kedudukan sebagai SokoGuru perekonomian nasional.
Landasan operasional Pasal 33 UUD 1945 yaitu UUD 1945 pasal 33 ayat 1 : “perekonomian
Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.”Dalam penjelasannya antara
lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran
perorangan,dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. UU Koperasi No.
25 1992 tentang Perkoperasian.
2. Asas Koperasi
Koperasi di Indonesia juga berpegang terhadap dua asas. Asas sendiri diartikan sebagai prinsip
dasar yang menjadi acuan pengambilan keputusan-keputusan penting yang menyangkut suatu
instansi atau badan usaha. Adapun dua asas koperasi itu diantaranya asas kekeluargaan dan asas
gotong royong.
a. Asas Kekeluargaan
Asas koperasi yang pertama adalah asas kekeluargaan. Dimana, kekeluargaan telah turun temurun
menjadi bagian dari kepribadian masyarakat Indonesia. Masyarakat telah terbiasa hidup dalam
suasana saling peduli dan tolong menolong. Suasana inilah yang tergalang dalam koperasi. Dengan
asas kekeluargaan ini, setiap anggota koperasi diharapkan memiliki kesadaran untuk berpartisipasi
dalam kegiatan koperasi.
Selain itu, koperasi menjadi badan usaha yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat
Indonesia. Warga masyararakat bersedia menjadi anggota koperasi karena digerakan oleh
kesadarannya sendiri. Mereka menyadari manfaat koperasi menjadi prestasi bersama. Masalah
anggota koperasi merupakan tanggung jawab bersama, untuk segera dicari pemecahannya.
Pada umumnya asas kekeluargaan memungkinkan kesetaraan hak dan kewajiban di antara semua
anggotanya. Artinya, tidak ada keistimewaan anggota tertentu melebihi anggota lain.
b. Asas gotong Royong
Asas koperasi yang kedua adalah asas gotong royong, merupakan konsekuensi logis dari
kekeluargaan. Badan usaha yang berciri kekeluargaan otomatis akan membentuk perilaku
bergotong royong di antara para anggotanya. Perilaku itulah yang terbentuk pada setiap anggota
koperasi.
Adanya gotong royong berarti para anggota koperasi harus memiliki sikap toleransi dan kemauan
untuk bekerja sama.
Toleransi berarti mengakui dan menghargai perbedaan
Bekerjasama berarti terbuka untuk saling membantu

Apasih tujuan koperasi????

Asih Meilinda Sari 2005110319 5

D. TUJUAN KOPERASI

Tujuan Koperasi :
a. Untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya.
b. Untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi
c. Koperasi juga berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional

Tidak hanya untuk anggota, koperasi juga memiliki peran penting bagi para konsumen atau
pelanggannya. Maka koperasi dilihat dari masing-masing kepentingannya bertujuan untuk:
a. Bagi produsen, bisa menawarkan barang dengan harga yang cukup tinggi.
b. Bagi konsumen, bisa memperoleh barang baik dengan harga yang lebih rendah.
c. Bagi usaha kecil, bisa untuk mendapatkan modal usaha yang ringan dan mengadakan usaha
bersama.

Tujuan dari koperasi adalah menyejahterakan anggotanya sesuai dengan prinsip ekonomi
kerakyatan. Berikut fungsi dan tujuan koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 UU
Perkoperasian:
a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya
serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial
b Berperan secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
c. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian
nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya
d. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha
bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

E. PRINSIP KOPERASI

1. Keanggotaan Bersifat Sukarela Dan Terbuka .
Pengertian dari sukarela sukarela adalah seseorang harus sukarela menjadi anggota koperasi (tidak ada
paksaan). Bahkan tidak hanya untuk menjadi anggota saja, keluar dari keanggotaan koperasi juga harus
sukarela berdasarkan keinginan sendiri. Sementara maksud dari bersifat terbuka adalah tidak ada
diskriminasi antar anggota koperasi. Semua anggota koperasi harus diperlakukan sama.
2. Pengelolaan Secara Demokratis .
Disini koperasi dalam pengelolaannya harus dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Disini,
anggota koperasi memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha Yang Dijalankan Secara Adil Sebanding Dengan Besarnya Jasa Usaha
Masing-Masing Anggota .
Pengertian dari prinsip ini adalah untuk mewujudkan nilai kekeluargaan dan keadilan, maka pembagian sisa
hasil usaha kepada anggota berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota, tidak semata-mata berdasarkan
modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi. Jadi, pembagian SHU tidak hanya berdasarkan modal
melainkan juga berdasarkan jasa usaha setiap anggota koperasi.
4. Pembagian Balas Jasa Yang Terbatas Terhadap Modal.
Modal dalam suatu koperasi digunakan untuk kemanfaatan anggota, bukan sekedar mencari keuntungan.
Oleh karena itu balas jasa modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak bergantung
pada besarnya modal yang diberikan. Adapun yang dimaksud secara terbatas yaitu wajar (tidak melebihi
suku bunga yang berlaku di pasar).

6

Asih Meilinda Sari 2005110319

F. FUNGSI DAN PERAN KOPERASI

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, fungsi koperasi yaitu:
1.Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya
dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2.Berperan serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan
masyarakat.
3.Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian
nasional dengan koperasi sebagai guru utamanya.
4.Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi juga memiliki beberapa peran dari apa yang sudah dirumuskan pada tujuan, prinsip, dan
fungsinya. Berikut ini adalah peran yang dijalankan oleh koperasi untuk mecapai tujuannya.

1. Koperasi dapat mengurangi tingkat pengangguran
Kehadiran koperasi diharapkan dapat menolong masyarakat yang membutuhkan pekerjaan, karena
dengan adanya koperasi akan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya.

2. Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha masyarakat
Sebagai contoh, koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang
dibutuhkan oleh petani. Dengan adanya koperasi tersebut, maka petani dapat membeli alat
pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah, sehingga dapat meningkatkan kegiatan
usaha pertanian tersebut.

3. Koperasi dapat berperan serta meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan
perkoperasian dan dunia usaha
Koperasi dapat memberikan pendidikan kepada anggotanya, kemudian koperasi dapat
mengamalkan pengetahuan tersebut kepada masyarakat sekitar.

4. Koperasi dapat berperan sebagai alat perjuangan ekonomi
Sesuai dengan prinsipnya, koperasi harus memiliki kemandirian, sehingga mampu bersaing
dengan badan usaha lainnya. Oleh karena itu, majunya koperasi dapat memberi dorongan
peningkatan taraf hidup para anggota dan masyarakat sekitar.

Koperasi Indonesia dapat berperan menciptakan demokrasi ekonomi
Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah menekankan peran aktif masyarakat dalam
pembangunan, sedangkan pemerintah hanya wajib memberi dorongan, pengarahan, dan
bimbingan.

6. Koperasi Indonesia berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional
Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa, perlu dikembangkan bersama
kegiatan usaha lainnya. Dengan memberdayakan koperasi, berarti pula dapat memberdayakan
masyarakat, yang pada akhirnya akan memberdayakan perekonomian nasional.

Asih Meilinda Sari 2005110319 7

G. JENIS JENIS USAHA KOPERASI
1. Koperasi Produsen
Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya-anggotanya adalah para produsen. Anggota
koperasi ini adalah pemilik (owner) dan pengguna pelayanan (user), dimana dalam kedudukannya
sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bajan baku/input menjadi barang jadi/output,
sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan
transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah
keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada.
Koperasi produsen berperan dalam pengadaan bahan baku, input, atau sarana produksi yang menunjang
ekonomi anggota sehingga anggota merasakan manfaat keberadaan koperasi karena mampu
meningkatkan produktivitas usaha anggota dan pendapatannya. Koperasi ini menjalankan beberapa
fungsi, di antarannya :
a. Pembelian ataupun pengadaan input yang diperlukan anggota
b. Pemasaran hasil produksi (output) yang dihasilkan dari usaha anggota
c. Proses produksi bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama
d. Menanggung resiko bersama atau menyediakan kantor pemasaran bersama

2. Koperasi Konsumen
Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka
penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam
mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, angggota
memiliki identitas sebagai pemilik (owner) dan sebagai pelanggan (customer). Dalam kedudukan
anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen) adalah
penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar. Adapun fungsi pokok koperasi
konsumen adalah menyelenggarakan :
a. Pembelian atau pengadaan barang/jasa kebutuhan anggota yang dilakukan secara efisien, seperti
membeli dalam jumlah yang lebih besar.
b. Inovasi pengadaan, seperti sumber dana kredit dengan bunga yang lebih rendah, diantanya
pemanfaatan dana bergulir, pembelian dengan diskon, pembelian dengan kredit.
3. Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi ini sering kali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit, koperasi ini Menyelenggarakan
layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini
menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota Memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi
anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan
identitas ganda sebagai pemilik (owner) dan nasabah (customers). Dalam kedudukan sebagai nasabah
anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi.
Oleyanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, Simpanan sukarela
dan deposito, merupakan sumber modal bagi koperasi.
Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam
bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota. Dengan cara pinjam (KSP) dan atau
Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Dengan cara itulah koperasi melaksanakan fungsi
intermediasi dana milik anggota untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada anggota yang
membutuhkan. Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dilaksanakan dalam
bentuk/wadah koperasi simpan pinjam.

8

Asih Meilinda Sari 2005110319

4. Koperasi Pemasaran
Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik
(owner) dan penjual (seller) atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung
produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada
konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan
demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun
jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepasatian usaha bagi
anggota untuk tetap dapat berproduksi.
5. Koperasi Jasa
Adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau
produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah
koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi
yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa. Sebagai koperasi
pemasaran, bilamana koperasi melaksanakan fungsi memasarkan jasa hasil produksi angota.
Dalam praktek dikenal pula penjenisan koperasi atas dasar cakupan pengelolaan bisnis (usaha),
yaitu jenis koperasi Single Purpose (satu usaha) dan Multi Purpose (banyak usaha). Koperasi
dengan satu kegiatan usaha, misalnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi produsen Susu,
Koperasi tahu tempe (Primkopti), Koperasi Bank Perkreditan Rakyat dan sebagainya. Koperasi
dengan lebih dari satu kegiatan usaha, sering disebut sebaagai koperasi serba usaha. Jenis koperasi
ini misalnya Koperasi Pemasaran, dimana kopeerasi melaksanakan pemasaran produk barang dan
jasa. Di dalam praktek koperasi dikenal sebutan penjenisan koperasi, seperti Koperasi pegaawai
negeri (KPN), Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Karyawan (Kopkar), koperasi Mahasiswa
(Kopma), Koperasi Pedagang Pasar, Primer Koperasi Kepolisian (Primkopol), Primer Koperasi
Angkatan Darat (Primkopad), Primer Koperasi Angkatan udara (Primkopau), Primer Koperasi
Angkatan Laut (Primkopal), dan seterusnya. Pada sisi lain koperasi itu masih diberi nama seperti
KUD Makmur, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera, Primkopol Melati, Kopma Unpad dan
sebagainya. Terdapat pula sebutan penjenisan Koperasi Jasa Keuangan, Koperasi Jasa
Transportasi, Koperasi taksi, Koperasi Angkutan, dan berbagai Koperasi lainnya. Demikian pula
dalam koperasi sekundernya dikenal sebutan GKPN, PKPN, PKPRI, Gabungan Koperasi Batik
indonesia (GKBI), Induk Koperasi Unit Desa, Pusat Koperasi Unit Desa, Puskopad, puskopau,
Puskud, dan lain-lainnya.

H. PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI

Menurut pasal 1 UU No. 25/1992, koperasi primer yang beranggotakan minimal 20 orang harus
memiliki perangkat organisasi. Sistem manajerial ini sangat menentukan tingkat keberhasilan
usaha untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
Dikutip dari buku Membuka Cakrawala Ekonomi untuk Kelas XII oleh Imamul Arifin, kegiatan
manajemen koperasi dicapai dengan menggunakan seperangkat organisasi yang meliputi rapat
anggota, pengurus dan manajer, serta badan pemeriksa. Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Rapat Anggota
Sama seperti organisasi pada umumnya, rapat anggota merupakan kunci dari keberhasilan koperasi
yang memegang kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu, rapat anggota harus dilaksanakan paling
sedikit sekali dalam setahun dan dihadiri minimal setengah ditambah satu dari jumlah anggota.

Asih Meilinda Sari 2005110319 9

2. Pengurus
Pengurus merupakan bagian eksekutif dari koperasi. Pengurus koperasi adalah siswa-siswi
anggota koperasi yang dipilih dalam rapat anggota. pngurus yang telah menerima pelimpahan
wewenang dari anggota itu mewakili anggota-anggota dalam pengelolaan koperasi tersebut. Oleh
karera itu, pengurus harus mampu menjabarkan kebijakan dan keputusan yang telah diambil dalam
rapat anggota secara lebih terinci disertai dengan rencana atau langkah-langkah operasionalnya
.
3. Badan Pengawas atau Pemeriksa
Badan pengawas atau pemeriksa tugasnya melakukan pengawasan, apakah pengurus telah
melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pengawas koperasi dapat
dipilih dari siswa yang menjadi anggota atau para guru yang sudah mendapat persetujuan kepala
sekolah. Jumlah pengawas adalah tiga orang dengan masa jabatan satu tahun.
Dalam praktiknya, badan pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak
ketiga. Koperasi memerlukan perangkat yang tepat dalam menjalankan aktivitas badan usahanya.
Karena itu, perlu prinsip kehati-hatian dalam memilih perangkat yang tepat meskipun pemilihan
perangkat dilakukan melalui Rapat Anggota.

I. SUMBER PERMODALAN KOPERASI
1. Modal sendiri

SIMPANAN POKOK
Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi, pada
saat menjadi anggota. Nilai dan mekanismenya sudah diatur dalam anggaran dasar. Simpanan
pokok ini tidak dapat diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.

SIMPANAN WAJIB
Simpanan wajib merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi
dalam periode waktu atau kesempatan tertentu yang nilai dan mekanisme pembayarannya juga
diatur dalam anggaran dasar koperasi.

DANA CADANGAN
Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha. Nilai dan
mekanisme penetapan dana cadangan diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga
dan/atau keputusan rapat anggota. Hal menarik dari dana cadangan adalah dana cadangan
merupakan harta kekayaan koperasi yang tidak dapat dibagikan saat ada anggota koperasi yang
keluar.

HIBAH
Hibah adalah sejumlah uang dan/atau barang modal, yang dinilai dengan uang yang diterima dari
pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, lembaga internasional, perseorangan dan pihak-
pihak lain, yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Hibah dapat digunakan untuk menanggung
kerugian koperasi. Hibah tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum
dibubarkan.

10

Asih Meilinda Sari 2005110319

2 .Modal Pinjaman
MODAL PINJAMAN ANGGOTA
Selain dari simpanan pokok dan simpanan waji anggota, Koperasi juga bisa mengumpulkan modal
pinjaman dari anggota yaitu dalam bentuk simpanan sukarela dan simpanan khusus.

MODAL PINJAMAN KOPERASI DAN BADAN USAHA LAIN
Koperasi juga bisa mendapatkan modal tambahan dari pinjaman dari Koperasi lainnya atau bisa
juga dari Badan Usaha lain yang diperoleh melalui kerjasama yang dapat saling menguntungkan
satu sama lainnya.

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN
Koperasi bisa mendapat pinjaman modal dari lembaga keuangan seperti bank dan lainnya dengan
mengajukan persyaratan, seperti: rencana penggunaan modal atau rencana usaha, rencana
pengembalian kredit, dan juga jaminan barang yang sesuai dengan jumlah besarnya pinjamannya.

OBLIGASI
Obligasi adalah surat berharga yang adalah hutang jangka panjang yang harus dilunasi beserta
bunga tetap dan pada waktu yang telah ditentukan melalui perjanjian kesepakatan antara kedua
belah pihak sebelum perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. (DNR)

J. SISA HASIL USAHA KOPERASI

Salah satu keuntungan menjadi anggota koperasi adalah mendapat sisa hasil usaha (SHU).
SHU diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam Pasal 45
dijelaskan bahwa:

Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun
buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun
buku yang bersangkutan.
Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding
dengan jasa usaha yang dilakukan oleh setiap anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk
keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.
Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Sisa hasil usaha
koperasi berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan non-anggota.
Penggunaan SHU antara lain untuk dana cadangan, pendidikan koperasi, dana sosial, dan
dibagikan kepada anggota berdasarkan jasa yang disumbangkan kepada koperasi.
Selengkapnya, penggunaan SHU tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Koperasi (AD dan ART) yang diputuskan melalui rapat anggota.
PEMBAGIAN SHU
Perincian pembagiannya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan menurut anggaran
dasar koperasi.
Perhitungan pembagian SHU koperasi anggota bisa dilakukan jika beberapa syarat berikut
terpenuhi:
SHU total koperasi pada satu tahun buku
Persentase SHU anggota
Total transaksi usaha
Total simpanan semua anggota

Asih Meilinda Sari 2005110319 11

Jumlah simpanan per anggota
Bagian SHU untuk simpanan anggota
Bagian SHU untuk transaksi usaha
Total seluruh transaksi usaha
Pembagian SHU koperasi memiliki aspek-aspek yang harus diperhatikan seperti peran anggota.
anggota berperan sebagai pemilik dan sebagai pelanggan. Sebagai pemilik anggota memiliki
kewajiban untuk berinvestasi. Sehingga sebagai investor anggota berhak mendapatkan hasil
investasi. Sedangkan sebagai pelanggan seorang anggota memiliki kewajiban berpartisipasi di
setiap transaksi bisnis di koperasi. koperasi memiliki asas demokrasi, keadilan, dan transparansi.
Berikut prinsip-prinsip pembagian SHU koperasi:
SHU yang dibagi berasal dari anggota
Karena pada hakekatnya sisa hasil usaha yang dibagi berasal dari anggota itu sendiri.
SHU anngota dibayar secara tunai
SHU anggota harus diberikan secara tunai guna pembuktian dari koperasi sebagai badan usaha
yang sehat.
SHU anggota merupakaan jasa modal dan transaksi usaha
SHU yang dibagikan berdasar insentif dari modal dari inventasi berdasar hasil transaksi para
anggotanya.
SHU anggota ddilakukan transparan
Proses dalam menghitung dan jumlah yang dibagi harus diumumkan secara transparan
sehingga setiap anggota bisa menghitung secara kuantitatif.

Rumus penghitungan SHU
Alokasi pembagian SHU ditetapkan dalam rapat anggota Dalam Pasasl 5 ayat (1) UU
Perkoperasian disebut:

"Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki
seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap
koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan."
SHU idealnya dialokasikan menjadi:

Cadangan koperasi 35 persen
Jasa anggota berdasarkan simpanan/modal/pinjaman 40 persen
Dana pengurus 5 persen
Dana pengelola koperasi/karyawan 5 persen
Dana pendidikan pegawai 5 persen
Dana pembangunan lingkungan/pengembangan koperasi 5 persen
Dana sosial 5 persen

Namun alokasi ini tidak baku dan bisa tergantung keputusan anggota yang ditetapkan lewat rapat
anggota.
Penghitungan SHU yang diperoleh tiap anggota koperasi diawali dengan penghitungan jasa modal,
jasa penjualan, dan jasa pembelian terhadap koperasi. Berikut rumusnya seperti dikutip dari
Mengenal Koperasi (2019) :

12

Asih Meilinda Sari 2005110319

Jasa modal
Bagian SHU yang diterima anggota sebagai balas jasa karena menyimpan yang di koperasi.
Rumusnya yakni:
simpanan anggota : total simpanan seluruh anggota × jasa modal

Jasa penjualan
Bagian SHU yang diterima anggota sebagai balas jasa karena melakukan pembelian di koperasi.
Rumusnya adalah:
penjualan koperasi terhadap anggota : total penjualan seluruh anggota × jasa penjualan

Jasa pembelian
Bagian SHU yang diterima anggota karena produk yang dihasilkan anggota dibeli koperasi.

Transaksi pembelian oleh koperasi terhadap produk anggota menimbulkan jasa pembelian.
Rumusnya adalah:
pembelian koperasi terhadap anggota : total pembelian seluruh anggota × jasa pembelian

SHU yang diterima tiap anggota
SHU anggota = Jasa usaha anggota (jasa penjualan + jasa pembelian) + Jasa modal anggota

K. PROSEDUR PENDIRIAN KOPERASI

Salah satu badan usaha yang dapat didirikan oleh pelaku usaha adalah koperasi, pengertian
mengenai koperasi diatur pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian , koperasi adalah
badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan
kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas
kekeluargaan.
Koperasi memiliki beberapa bentuk dan jenis, bentuk koperasi sesuai dengan Pasal 6 UU Cipta
Kerja yaitu:

1.Koperasi Primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembelan) orang.
2.Koperasi Sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 (tiga) Koperasi.
Adapun jenis-jenis koperasi diatur pada Pasal 67 Permenkukm No. 09/2018, yaitu:
1.Koperasi konsumen;
2.koperasi produsen;
3.Koperasi jasa;
4.Koperasi pemasaran; dan
5.Koperasi simpan pinjam.
Setelah mengetahui bentuk dan jenis koperasi, maka mengetahui langkah-langkah untuk
mendirikan koperasi primer yang diatur pada Permenkukm No. 09 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaran dan Pembinaan Koperasi , adapun langkah-langkah yang dilakukan, yaitu:
a. Mengikuti penyuluhan pendirian koperasi
Penyuluhan dapat dilakukan dengan cara mengajukan surat permohonan penyuluhan pendirian
koperasi ke Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah.
Isi dalam surat permohonan tersebut adalah hari, tanggal pelaksanaan penyuluhan, dan alamat
lengkap lokasi penyuluhan. Penyuluhan akan dilakukan oleh Petugas Penyuluh Koperasi
Lapangan (PPKL), adapun materi yang disampaikan mengenai dasar-dasar perkoperasian, syarat
pendirian koperasi, tata cara pendirian koperasi, dll.

13

Asih Meilinda Sari 2005110319

b. Rapat pendirian koperasi
Pendirian Koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat yang dihadiri oleh para pendiri dan pada
saat yang sama dapat mengadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Kementerian Koperasi
dan UKM dan/atau Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota sesuai wilayah keanggotaannya.
Sesuai dengan Pasal 12 Permenkukm No. 09/2018, rapat pendirian koperasi yang dipimpin oleh
pimpinan rapat dan sekretaris yang ditunjuk oleh para pendiri untuk membahas pokok-pokok
materi rancangan anggaran yang meliputi:

1.nama koperasi;
2.nama para pendiri;
3.alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi;
4.jenis koperasi;
5.jangka waktu berdiri;
6.maksud dan tujuan;
7.keanggotaan koperasi;
8.koperasi perangkat organisasi;
9.koperasi modal;
10.jumlah setoran simpanan pokok dan Simpanan Wajib;
11.dan bidang usaha koperasi;
12. pengelolaan;
13.pembagian sisa hasil usaha;
14.perubahan anggaran dasar;
15.ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum;
16.sanksi; dan
17.peraturan khusus

c pengajuan permohonan nama koperasi
Nama koperasi ditetapkan oleh Anggota dalam Rapat Anggota Pembentukan Koperasi. Nama
koperasi harus memenuhi persyaratan:

1.terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) kata setelah frase koperasi;
2.ditulis dengan huruf latin;
3.belum dipakai secara sah oleh Koperasi lain;
4.tidak bertentangan dengan umum dan/atau kesusilaan;
5.tidak sama atau tidak mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga

internasional, kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan;
6.tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak

membentuk kata;
7.tidak hanya menggunakan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagai Nama Koperasi;
8.sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Koperasi, dalam hal maksud dan tujuan

serta kegiatan usaha yang akan digunakan sebagai bagian dari Nama Koperasi.
Setelah menetapkan nama koperasi dari hasil rapat persiapan pendirian, maka notaris akan
melakukan konfirmasi melalui SISMINBHKOP.

Asih Meilinda Sari 2005110319 14

d. Membuat akta pendirian koperasi
Jika penetapan nama koperasi disetujui oleh SISMINBHKOP, notaris dapat membuat Akta
Pendirian Koperasi yang berisi mengenai kesepakatan pokok-pokok hasil pembahasan dalam rapat
pendirian.
Modal penyetoran
Koperasi memiliki modal pendirian, ini diatur pada Pasal 11 Permenkukm No. 09 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Koperasi, yaitu:

1.Modal Pendirian paling sedikit berasal dari Simpanan Pokok.
2.Modal pendirian dapat ditambahkan berupa: Simpanan Wajib; dan/atau hibah.
3.Hibah sebagaimana dimaksud dapat berupa: uang; dan/atau barang modal yang memiliki nilai

yang dapat diukur dalam satuan mata uang.
4.Simpanan Pokok sebagaimana dimaksud di atas wajib disetorkan oleh anggota kepada

koperasi pada saat menjadi anggota.
5.Hibah sebagaimana dimaksud dengan surat pernyataan di atas materai dan/atau akta hibah.

e. Verifikasi dokumen permohonan
Untuk melakukan permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi, notaris harus mengajukan
permohonan pengajuan dokumen terlebih dahulu melalui SISMINBHKOP, apabila dokumen
dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, notaris akan menerima tanda terima yang
diterbitkan oleh SISMINBHKOP. Adapun dokumen yang harus dilakukan yaitu:

1.dua rangkap akta pendirian Koperasi, salah satunya bermeterai cukup;
2.berita acara rapat pendirian Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan

permohonan pengesahan apabila ada;
3.surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok; dan
4.rencana awal kegiatan Koperasi
Berita acara pada huruf b dilengkapi dokumen sebagai berikut:
1.daftar hadir rapat pendirian;
2.fotokopi KTP para pendiri sesuai daftar hadir;
3.surat kuasa pendiri; dan
4.surat rekomendasi dari instansi terkait dengan bidang usaha yang akan dijalani.

f. Mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi
Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi dilakukan oleh notaris secara tertulis dengan
cara mengisi Format Isian Akta Pendirian Koperasi pada SISMINBHKOP, dengan cara
mengunggah dan mengunggah dokumen yang telah dikunjungi oleh SISMINBHKOP.
Pencetakan Surat Keputusan Menteri tentang pengesahan Akta Pendirian Koperasi
Jika format isian akta pendirian dan dokumen dinyatakan dan benar, Notaris dapat langsung
melakukan pencetakan Surat Keputusan Menteri tentang pengesahan Akta Pendirian Koperasi,
dengan menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio dengan berat 80 (delapan puluh) gram
serta memuat frasa yang menyatakan “Keputusan Menteri ini dicetak dari SISMINBHKOP”.

15

Asih Meilinda Sari 2005110319

L. TAHAPAN PENDIRIAN KOPERASI DI SEKOLAH
Persiapan
Sebelum membangun koperasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah: rapat persiapan antara
guru, murid, dan calon panitia pengurus. Buat apa pakai rapat segala? Ya, biar jelas dong. Nanti di
rapat itu akan dibahas pembentukan panitia pendirian koperasi sekolahnya, tugas-tugasnya, serta
struktur organisasi koperasinya. Supaya semuanya tertata dan menjadi jelas.

Rapat Pengurus Koperasi
Setelah rapat persiapan, kamu harus membentuk panitia kepengurusan koperasi. Biasanya, sih,
paling gampang dilakukan dengan cara voting. Siapa saja peserta rapatnya? Tentunya harus dari
pihak sekolah, (guru dan kepala sekolah), perwakilan murid dan pengurus OSIS, serta perwakilan
Dinas Pendidikan dan pejabat DInas Koperasi setempat. Selain membentuk kepengurusan,
tentukan juga tugas-tugas mereka. Jangan sampai tugas-tugas mereka saling tumpang tindih ya!

Rapat Pengoperasian
Setelah menentukan pengurus koperasi, baru, deh, lakukan rapat yang sifatnya operasional.
Rapatnya sendiri harus dihadiri murid, guru, dan pengurus yang sudah dibentuk. Di rapat ini, akan
dibahas mulai dari bagaimana sistem permodalan koperasi sekolah kamu, penggelolaannya,
kegiatan dan jenis usaha, serta barang-barang pendukung yang dibutuhkan.

Penyusunan AD/ART
Tahap selanjutnya adalah penyusunan daftar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
(AD/ART). Anggaran dasar merupakan aturan tertulis yang berisi tata kehidupan koperasi. Mulai
dari pencantuman daftar nama pendiri koperasi, nama koperasi dan tempat kedudukan, maksud
dan tujuan koperasi, serta berbagai ketentuan terkait keanggotaan. Siapa yang bikin? Ya, para
pendiri koperasi di sekolah kamu, dong.

Pengajuan Pengesahan
Setelahnya, pihak pengurus harus melakukan pengajuan pengesahan koperasi ke kantor koperasi
tingkat provinsi atau kantor koperasi tingkat II (Kabupaten/Kota). Tujuannya apa? Ya, supaya
koperasi sekolah kamu terdaftar dan menjadi sebuah badan yang resmi secara hukum. Hal ini
yang membedakan antara koperasi dengan kantin sekolah.

Pengesahan
Tahap terakhir, kamu tinggal menunggu penerimaan bukti tanda terima dari kantor koperasi yang
kamu berikan surat pengajuan pengesahan. Surat ini, nantinya akan digunakan sebagai landasan
hukum supaya kamu dapat menjalankan kegiatan usaha koperasi dengan sah. Kalau udah
mendapatkan surat ini, sekolah kamu secara resmi boleh menjalankan koperasinya

16

Asih Meilinda Sari 2005110319

M. MENYIMULASIKAN PENDIDIAN KOPERASI DI SEKOLAH

MARI KITA LIHAT TAHAPAN PENDIRIAN KOPERASI DI SEKOLAH

Asih Meilinda Sari 2005110319 17

18

Asih Meilinda Sari 2005110319

LATIHAN

1. Apa yang dimaksud dengan koperasi simpan
pinjam?
2. Apa tugas dari anggota koperasi?
3. Apa sajakah tugas dan wewenang rapat Anggota
koperasi?
4. Hal apa saja yang ditetapkan dalam rapat anggota
koperasi?
5. Bagaimana cara menjadi anggota koperasi di
sekolah ?
6. Apa saja keuntungan menjadi anggota koperasi?
7. Berapa lama batas waktu status calon anggota
koperasi?
8. Didalam AD ART koperasi telah menentukan Shu
Berapakah dana untuk cadangan SHU pada
umumnya?
9. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban anggota
koperasi primer?
10. Usaha usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh
koperasi sekolah?

19

Asih Meilinda Sari 2005110319

INSTRUMEN PENILAIAN

20

Asih Meilinda Sari 2005110319

DAFTAR PUSTAKA

Bambang. (1997). Manajemen Koperasi. Yogyakarta: Penerbit BPFE-UGM.
Chaniago. (1998). Koperasi di Indonesia. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Ikatan Akuntan Indonesia. (1999). Prinsip Koperasi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia.
Rizal, Ahmad. (1992). Koperasi. Jakarta: Penerbit Barindo.
Sinungan, Muchdarsyah. (1991). Perkoperasian. Jakarta: Bina Aksara.
Siwidjatmo, Djarot. (1992). Koperasi di Indonesia. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
https://koperasi.kulonprogokab.go.id/detil/561/prinsip-prinsip-koperasi
https://www.ruangguru.com/blog/tujuan-peran-cara-kerja-koperasi
http://www.kopma.upnyk.ac.id/page/jenis-jenis-koperasi
https://kumparan.com/berita-hari-ini/mengenal-perangkat-organisasi-koperasi-lengkap-dengan-tugas-
dan-wewenangnya-1ws9ma3S4Oh
https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/26/160000169/sisa-hasil-usaha-shu-koperasi
https://ngertihukum.id/begini-prosedur-pendirian-koperasi/
https://www.ruangguru.com/blog/koperasi-sekolah

Asih Meilinda Sari 2005110319