BUKU SAKU DAMKAR KATINGAN 2022

Syarat-syarat penggunaan APAR pada gedung hunian dapat dilihat pada tabel

di bawah ini.

Tabel 2.9 APAR Disyaratkan

Penggunaan hunian Disyaratkan

Hunian perawatan kesehatan ambulatory Ya
Hunian apartemen, rumah susuna) Ya
Hunian pertemuan.b) Ya
Hunian bisnis Ya
Hunian perawatan harian Ya
Hunian rumah tahanan (lembaga pemasyarakatan)c) d) Ya
Hunian pendidikan Ya
Hunian pelayanan kesehatan Ya
Hunian hotel dan asrama Ya
Hunian industry Ya
Hunian wisma, rumah singgah Ya
Hunian perdagangan Ya
Hunian dengan struktur khusus Ya
Hunian rumah tinggal dengan dua keluarga Tidak
Hunian perawatan dan rumah tinggal Ya
Hunian gudange) Ya

Cara penggunaan APAR
1. Bawa APAR menuju titik kebakaran dengan jarak 3 s.d 4 meter dari titik

api;
2. Cabut pin/ pen yang menahan pelatuk/ handle;
3. Ambil nozzle kemudian arahkan ke atas, setelah itu tekan handle 1 kali me-

mastikan ada tekanan udara keluar yang memastikan bahwa APAR ber-
fungsi dengan baik. Selain itu berfungsi juga untuk mengetahui arah angin;
4. Tekan nozzle dan arahkan ketitik api, usahakan posisi pemadaman tidak
melawan arah angina;
5. Sapukan pada area yang terbakar hingga api benar-benar padam.

C. KEBAKARAN BESAR
Kebakaran besar adalah kebakaran yang tidak terkendalikan dan beresiko
mengakibatkan kerugian skala besar dan mengancam keselamatan jiwa. Pada
umumnya kejadian kebakaran ini terjadi pada area pemukiman padat
penduduk seperti bangunan gedung, peralatan berbasis mesin (alat-alat berat,
mesin industri, truk, bis, mobil, kapal laut, dan lainnya), kebakaran hutan dan

Damkar Katingan Page 30

lahan. Kejadian kebakaran tahap ini wajib ditangani oleh aparatur damkar guna
melakukan pemadam dan evakuasi. Dalam pelaksanaan pemadaman, aparatur
damkar mengoperasikan peralatan pemadaman yaitu mobil pemadam keba-
karan, mobil personil, mobil pembuka akses jalan hingga mobil pengangkut
peralatan. Untuk mecapai titik lokasi kejadian kebakaran aparatur damkar
mengacu pada standar pelayanan minimal yaitu respone time dimana aparatur
damkar harus tiba dilokasi dalam kurun waktu 15 menit sejak laporan diterima.

Gambar 2.8 Mobil Pemadam Kebakaran

Gambar 2.9 Proses Pemadaman Menggunakan Mobil Damkar

Damkar Katingan Page 31

Mobil Pemadam Kebakaran terdiri dari beberapa komponen dan seperangkat

peralatan pemadaman seperti data pada tabel berikut:

Tabel 2.10 Komponen Mobil Pemadam Kebakaran

Komponen Mobil Pemadam Pasokan air
Tanki air Pengatur tekanan Air
PTO (Power Take Off)
Peralatan Pemadaman Selang penyalur (Delivery Hose)
Selang (Hose) Selang pengisap (Suction Hose)
Selang (Hose Reel)
Pipa pemancar (Nozzle) Pipa pemancar jet (Jet Nozzle)
Pipa pemancar busa (Foam Nozzle)
Cabang (Y connection/ Breeching) Pipa pemancar variable (Variable Nozzle)
Tangga (Ladder) Pipa pemancar embun/ kabut (Fog Noz-
Gaitan (pengait) zle)
Kampak (Axe) Pipa pemancar Monitor (Monitor Noz-
Kunci hidaran (Hydrant Wrench) zle)
Kunci kopling (Coupling Spanners)
Adaftor Sambungan kopling yang berbeda jenis
dan ukuran
Water Sheel Pemancar air dalam bentuk perisai
Balok Pengaman (Hose Ramps)
Balok Peredam (Cafing block)
Helm (Helmet)
Pelindung Pernapasan (SCBA)
Ganjal ban (Wheel Block)
Linggis (Crow Bar)
Sekop (Sovel)
Cairan busa (Foam liquid)
APAR
Radio Telekomunikasi (HT)
Peralatan P3K

D. PROTEKSI KEBAKARAN

Sistem proteksi kebakaran adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengka-
pan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang
digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif mau-

Damkar Katingan Page 32

pun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan ling-
kungannya terhadap bahaya kebakaran.
Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, sejalan peningkatan ekonomi
serta kebutuhan masyarakat terjadi pertumbuhan penduduk, maka penyebaran
pemukimanpun tidak bisa dihindari baik di ibukota provinsi maupun ibukota
kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Pertumbuhan penduduk yang semakin
padat, pembangunan gedung-gedung perkantoran, kawasan perumahan yang
semakin berkembang sehingga menimbulkan kerawanan dan apabila terjadi ke-
bakaran membutuhkan penanganan secara khusus.
Bahaya kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh adanya ancaman poten-
sial dan derajat terkena pancaran api sejak dari awal terjadi kebakaran hingga
penjalaran api, asap, dan gas yang ditimbulkan. Kebakaran merupakan suatu
ancaman bagi kesalamatan manusia, harta benda maupun lingkungan.
Sistem proteksi kebakaran merupakan salah satu upaya kesiapan pencegahan
dan penanggulangan kebakaran serta mencegah sesuatu yang tidak diinginkan.
Landasan dan rujukan dalam manajemen sistem proteksi kebakaran adalah :
1) Pedoman teknis menajemen proteksi kebakaran di perkotaan, Permen PUPR

Nomor : 20/PRT/M/2009 tanggal 20 Agustus 2009;
2) Persyaratan teknis system proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan

lingkungan. Permen PUPR Nomor : 26/PRT/M/2008 tanggal 30 Desember
2008;
3) Pedoman teknis penyusunan rencana induk system proteksi kebakaran,
Permen PUPR Nomor : 25/PRT/M/2008 tanggal 30 Desember 2008; dan
4) SNI 03-1745-2000 tentang cara perencanaan dan pemasangan sistem pipa te-
gak dan slang untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan rumah
dan gedung.

Tabel 2.11 Klasifikasi Sistem Proteksi Kebakaran

Sistem proteksi aktif Sistem perlindungan terhadap kebakaran yang bekerja

secara otomatis maupun manual, digunakan oleh

penghuni atau petugas pemadam kebakaran pada

operasi pemadaman

1) Sprinkler (sistem pipa 2) Alarm kebakaran (Manual
basah, pipa kering/
udara bertekanan. alarm dan alarm bell)

Damkar Katingan Page 33

3) APAR 4) Ditektor (panas, asap, nya-

5) Pipa tegak (manu- la api, manual)

al,otomatik, dan semi
otomatik)
6) Sistem hidran (kota,

halaman, dan gedung)

Sistem proteksi pasif Pemilihan bahan-bahan bangunan yang tahan panas, sis-
tem pipa pada dinding bangunan gedung guna menam-
pung pasokan air saat terjadi kebakaran

Tangga darurat, penunjuk arah, jalur evakuasi, lift emergency

Damkar Katingan Page 34

BAB III

PENANGANAN KEJADIAN NON KEBAKARAN

A. PENYELAMATAN (RESCUE)

Penyelamatan atau rescue adalah segala upaya yang dilakukan oleh aparatur

pemadam kebakaran dan penyelamatan (fire rescue) dalam penanganan ke-

jadian yang mengancam keselamatan jiwa mahluk hidup baik manusia mau-

pun hewan. Tidak hanya itu, beberapa tugas lain yang mencakup rescue sep-

erti penanganan keadaan darurat, pencarian orang hilang dan tenggelam,

penyelamatan korban pada ketinggian, kebencanaan, evakuasi pohon tum-

bang, hingga tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K). Ber-

dasarkan jenisnya, sub bagian dalam tindakan rescuing terbagi menjadi water

rescue, vertical rescue, fire rescue dan animal rescue.

Tabel 3.1 Klasifikasi Rescuing

Kalsifikasi Uraian Gambar
rescuing Gambar 3.1 Water Rescue
Water rescue Tindakan penyela-
matan korban yang
Vertical rescue berada pada medan
or high angel berair khususnya
rescue sungai, rawa, dan da-
nau. Keahlian khusus
yang dibutuhkan oleh
rescuer adalah kemam-
puan berenang dan
menyelam.

Tindakan penyela-
matan kepada korban
yang berada yang dae-
rah tinggi seperti
tebing, menara, ge-
dung atau bangunan.

Damkar Katingan Gambar 3.2 Vertical Rescue

Page 35

Animal rescue Tindakan penyela-
matan dan evakuasi
dari serangan hewan
liar seperti evakuasi

sarang tawon, ular,
dan hewan buas
lainnya.

Gambar 3.3 Animal Rescue

Fire rescue Tindakan penyela-
matan pada korban
akibat kejadian keba-
karan

Gambar 3.4 Penyelamatan Korban
Kebakaran (fire rescue)

B. PENANGANAN BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA
Salah satu tupoksi aparatur Damkar adalah kemampuan dalam penanganan
bahan beracun dan berbahaya yang disingkat B3.
Pengertian B3

Gambar 3.5 Simbol Bahan Beracun Berbahaya Page 36

Damkar Katingan

a) Bahan Beracun dan Berbahaya menurut OSHA (Occupational Safety and

Health Act of the United State Government) adalah bahan yang karena sifat
kimia maupun kondisi fisiknya berpotensi menyebabkan gangguan pada
kesehatan manusia, kerusakan properti dan atau lingkungan.
b) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengel-
olaan Bahan Berbahaya dan Beracun, B3 didefinisikan sebagai bahan yang
karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak
lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup,
kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Jenis-jenis B3
Yang termasuk dalam limbah B3 yaitu bahan baku yang berbahaya dan
beracun (gas, padatan, debu maupun cairan) yang sudah tidak digunakan
lagi karena sudah berkurang nilai gunanya atau rusak, sisa kemasan-
kemasan, tumpahan minyak, oli, bensin, sisa proses industri maupun rumah
tangga, dan lain-lain.

Tabel 3.2 Jenis-jenis B3

Jenis B3 Almunium, Cr (Kromiun, Cd (kadmium), Cu (tembaga),
Logam berat Fe (besi), Pb (timbal), Mn (mangan), Hg (raksa), dan Zn
(seng)

Zat kimia Pestisida, Sianida, Sulfida, Fenol, Benzene, Formalin, dan
lainnya

Gas CO (karbon monoksida), CO2 (karbondioksida), nitrogen
monoksida, nitrogen dioksida, klorin, dan arsenic

Damkar Katingan Page 37

Kategori sumber produk yang berpotensi menjadi limbah B3 adalah sebagai
berikut:

Gambar 3.6 Produk yang Berpotensi Menjadi Limbah B3

Gambar 3.7 Kategori Limbah B3 Page 38

Damkar Katingan

Gambar 3.8 Ketegori Limbah B3 II

Strategi mengatasi kecelakaan akibat B3
Menurut Ministry of Europe and Foreign Affairs France, Jean-Michel Dumaz ter-
dapat beberapa cara dalam mengatasi kecelakaan akibat B3 yaitu
menggunakan strategi :
1) Menargetkan sumber kecelakaan, material kecelakaan, dan kategori

lainnya (seperti bentuk dari produk kecelakaan misalnya bentuk padat,
cair dan/atau gas);
2) Menghentikan aliran material kecelakaan;
3) Melindungi target (orang/gedung) pada lokasi kecelakaan serta bentuk
lingkungan lokasi kecelakaan; dan
4) Mempertimbangkan perubahan zat yang dapat dipengaruhi oleh suhu.

Tahapan yang dilakukan saat tiba dilokasi kecelakaan B3
1) Menentukan kategori besar zat kimia yaitu mudah meledak, mudah ter-

bakar, mudah teroksidasi, gas beracun, zat iritan atau infeksi, serta zat
korosif;

Damkar Katingan Page 39

2) Menyelidiki bentuk sebaran zat;
3) Menyelidiki halangan/ penghambat penyebaran zat;
4) Mengetahui kategori zona (zona aman atau zona berbahaya);
5) Menjaga keamanan petugas dengan menggunakan APD yang melindungi

fisik maupun pernapasan dan penglihatan petugas secara menyeluruh;
dan
6) Menghentikan penyebaran material kecelakaan.

Tabel 3.3 Penanganan B3 oleh pihak Damkar

Jenis Kegiatan Uraian Kegiatan
Inspeksi Kegiatan pengawasan secara berkala terhadap
kelayakan (gedung) penyimpanan, TPS, pola
Inventarisasi jenis B3 angkut, penempatan dan pengelolaan limbah,
sistem proteksi, fasilitas peralatan keadaan
Penyediaan sarpras darurat, dan izin pengelolaan B3
penanganan B3 Kegiatan pendataan, pengelompokan, dan
Tindakan pemadaman dan pelaporan penanganan B3
penyelamatan kejadian Kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan/
kebakaran dan/atau non realisasi, dan evaluasi terkait penanganan B3
kebakaran akibat B3 Kegiatan penanganan kejadian kebakaran dan
Melaksanakan pembinaan non kebakaran yang disebabkan oleh B3
dan pemberdayaan
masyarakat Kegiatan sosialisasi dan pelatihan sistem tanggap
Peningkatan SDM darurat, K3 dan penanganan kejadian darurat
seperti kebakaran.
Mengikutkan aparatur dalam kegiatan
peningkatan kompetensi penanganan B3 melalui
bimtek, sosialisai, diklat, dan kegiatan lainnya.

Damkar Katingan Page 40

BAB IV

PENGENDALIAN KEBAKARAN

A. PENGENDALIAN KEBAKARAN PADA PEMUKIMAN
Pengendalian adalah upaya yang dilakukan dalam manajemen resiko ter-
jadinya kebakaran pada pemukiman, beberapa upaya yang dapat dilakukan
meliputi :
1) Pengetahuan awal terkait kebakaran:
a. pengetahuan tentang tanda-tanda awal potensi terjadinya kebakaran
(bau gas, adanya asap, nyala api);
b. mengetahui jenis kebakaran dan jenis alat pemadam kebakaran;
c. mengetahui langkah preventif saat terjadi kebakaran (membuka sir-
kulsi udara, mematikan instalasi listrik, cara penanggulangan, dan
menghubungi Damkar); dan
d. budayakan menghubungi Damkar.
2) Tersedianya peralatan pemadaman (tradisional maupun konvensional)
3) Tersedianya sistem proteksi pada bangunan gedung
4) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat (Redcar, Balakar, BPK)
5) Sosisalisasi dan pelatihan terkait pencegahan dan penanggulangan ke-
bakaran kepada masyarakat
6) Inspeksi secara berkala pada peralatan pemadam kebakaran, pada
bangunan gedung dan fasilitas umum lainnya.

B. PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Kebakaran hutan adalah suatu peristiwa pembakaran yang penjalarannya
bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan. Bahan bakar itu
sendiri sangat beragam dan tersebar dari lantai hutan hingga pucuk pohon-
dan lapisan tajuk hutan. Secara garis besar kebakaran hutan terbagi menjadi
tiga macam, yaitu :

Damkar Katingan Page 41

1) Pembakaran terkendali, pembakaran yang di kendalikan di bawah kon-
disi cuaca tertentu, yang membuat api dapat di arahkan pada keadaan
tertentu dan pada saat yang sama menghasilkan intensitas panas dan laju
penjalaran yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

2) Pembakaran tak terkendali, kebakaran ini diakibatkan oleh manusia
yang lalai dan tidak mengindahkan aturan dalam tata cara pembakaran
terkendali. Kegiatan ini sangat bertentangan dengan peraturan perun-
dang-undangan yang ada di Indonesia.

3) Kebakaran liar, setiap kebakaran yang terjadi tidak direncanakan atau
dikendalikan.

Indonesia merupakan salah satu Negara tropis yang memiliki wilayah hutan
terluas di dunia setelah Brazil dan Zaire. Hal ini merupakan suatu kebang-
gaan bagi Bangsa Indonesia, karena dilihat dari manfaatnya sebagai paru-
paru dunia, pengatur aliran air, pencegaha erosi dan banjir serta dapat men-
jaga keseimbangan ekosistem.
Hutan dapat memberikan manfaat ekonomis sebagai penyumbang devisa
Negara bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia. Karena itu pemanfaa-
tan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam UUD 45, UU No. 5 tahun
1990, UU No. 23 tahun 1997, UU No. 41 tahun 1999, PP No. 28 tahun 1985
dan beberapa keputusan Menteri Kehutanan serta beberap Keputusan Dir-
jen PHPA dan Dirjen Pengawasan Hutan.
Hutan yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan
memperhatikan aspek kelestarian kini telah mengalami degradasi dan defor-
estasi yang cukup mencengangkan bagi dunia Internasional, faktanya Indo-
nesia sebagai Negara yang mempunyai tingkat laju deforestasi tahunan ter-
cepat di dunia, sebanyak 72 % dari hutan asli Indonesia dengan 1.8 juta
hektar hutan atau 2 % setiap tahunnya (Greenpeace).
Masalah kebakaran hutan telah menjadi isu nasional yang patut mendapat-
kan perhatian serius dari pemerintah. Kejadian ini terjadi setiap tahun
secara berulang , khususnya pulau Kalimantan. Perlu dipahami, bahwa in-
stansi pemerintah dan masyarakat, termasuk petani, perusahaan-perusahaan

Damkar Katingan Page 42

perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI), merupakan mata rantai
yang tidak terputus terkait langsung dengan kebakaran hutan tersebut.

Tipe kebakaran Hutan
Menurut Brown dan Davis (1973), kebakaran hutan dapat digolongkan ke
dalam tiga tipe, yaitu :
Kebakaran bawah : tipe kebakaran ini biasanya mengkonsumsi bahan bakar
bawah berupa material organic yang terdapat di bawah permukaan tanah/
lantai hutan (Ground fuels). Yang paling klasik adalah kebakaran di hutan
gambut. Kebakaran tipe ini sulit di deteksi dan penjalarannya sangat lambat
sekali karena tidak dipengaruhi kecepatan angin. Tanda bahwa area tersebut
terbakar adalah adanya asap putih yang keluar dari bawah permukaan
tanah.
Kebakaran permukaan (Surface fire): kebakaran tipe ini mengkonsumsi ba-
han bakar yang terdapat di lantai atau permukaan hutan baik berupa
serasah, jatuhan ranting, batang pohon yang bergelimpangan, vegetasi se-
mak, dan tumbuhan bawah.
Kebakaran Tajuk (Crown Fire): biasanya bergerak dari satu tajuk pohon ke
tajuk pohon lainnya dengan cara mengkonsumsi bahan bakar yang terdapat
di tajuk pohon tersebut baik berupa daun, cangkang biji, ranting bagian atas
pohon, hingga tajuk pohon (Aerial fuels). Kebakaran tipe ini sangat berbahaya
bagi petugas pemadaman karena dapat tertimpa ranting pohon berukuran
besar yang telah hangus terbakar, selain itu juga banyak yang terjebak kare-
na kepungan api dan asap tebal.

Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan

1. Unsur Iklim/ Cuaca
Unsur cuaca yang penting dalam mempengaruhi kebakaran hutan dan
lahan adalah angin, kelembaban dan suhu. Angin yang bertiup kencang
meningkatkan pasokan udara sehingga mempercepat penyebaran api.

Damkar Katingan Page 43

Pada kasus kebakaran besar, angina bersifat simultan. Semakin besar ke-
bakaran, tiupan angina semakin kencang akibat perpindahan massa
udara padat di sekitar kebakaran ke ruang udara renggang di tempat ke-
bakaran. Kadar air/ kelembaban bahan bakar juga penting untuk mem-
pertimbangkan dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

2. Ulah Manusia
Dalam banyak kasus, kebakaran hutan berawal dari kesengajaan manusia
melakukan pembakaran hutan dan lahan yang akan dipergunakan untuk
tanaman industry (HTI), perkebunan, lading, merangsang tumbuhnya
rumput (penggembalaan), dan para perambah hutan. Pembakaran juga
dilakukan pada lahan pertanian/ perkebunan untuk membersihkan
daun-daun kering, batang kering pada calon lokasi lahan pertanian/
perkebunan yang dilakukan pada musim kemarau dan kurang diawasi
sehingga api mudah merambat kekawasan hutan dan lahan sekitar yang
menyebabkan kerugian baik ekologis maupun ekonomis.

Penanggulangan :
Dalam rangka pencapaian keberhasilan penanggulangan kebakaran hutan
dan lahan terdiri dari :
1) Tindakan pencegahan dan penanggulangan (pemadaman) melalui

kegiatan penyuluhan yang terkoordinasi seperti penggunaan media ce-
tak, elektronik dan sebagainya;
2) Pelarangan kegiatan pembakaran dan pemasyarakatkan kebijakan peny-
iapan lahan tanpa bakar (PLTB);
3) Peningkatan keterampilan dan kemampuan SDM baik berasal dari in-
stansi pemerintah maupun swasta;
4) Pemenuhan dan pengadaan peralatan pemadaman kebakaran sesuai
dengan standar yang ditetapkan;
5) Melakukan kerjasama teknik dengan seluruh elemen terkait penanganan
kebakaran hutan dan lahan.

Damkar Katingan Page 44

6) Peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan;
7) Menindak tegas setiap pelanggaran hukum/ aturan yang telah ditetap-

kan; dan
8) Peningkatan upaya penegakkan hukum.

Aturan Perundang-Undangan :

1) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati

dan Ekosistem;

2) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Khu-

susnya perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan ling-

kungan hidup;

a. Pasal 41 : (Dengan sengaja) pidana penjara paling lama 10 tahun

dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.

b. Pasal 42 : (Dengan kealpaan) pidana penjara paling lama 3 tahun

dan denda paling banyak seratus juta rupiah

3) UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

a. Pasal 50 ayat 3 huruf d : Setiap orang dilarang membakar hutan;

b. Pasal 78 ayat 3 : (Dengan sengaja) pidana penjara paling lama 15 tahun

atau denda paling banyak 5 milyar rupiah;

c. Pasal 78 ayat 4 : (Dengan kelalaiannya) pidana penjara paling lama 5

tahun atau denda paling banyak satu milyar lima ratus juta rupiah.

4) PP No. 28 Tahun 1985 Tentang perlindungan hutan;

5) PP. No. 4 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pe-

doman Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan

Lahan.

a. Pasal 11 : Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran

hutan dan atau lahan;

b. Pasal 12 : Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya keru-

sakan hutan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan

dengan kebakaran hutan dan lahan;

Damkar Katingan Page 45

c. Pasal 13 : Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran

hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya.

6) PP No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

a. Pasal 6 huruf a : mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan

hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ter-

nak, kebakaran, sumber daya alam, hama, serta penyakit;

b. Pasal 19 ayat 1 : setiap orang dilarang membakar hutan;

c. Pasal 20 ayat 1 : pengendalian kebakaran hutan meliputi : pencegahan,

pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran.

d. Pasal 31 : penegakan hutan terhadap tindak pidana kebakaran

hutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku

7) Peraturan Menteri Kehutanan No. 12 Tahun 2009 tentang pengendalian

kebakaran hutan;

8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32 Tahun 2016

tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan;

9) Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.3/IV-SET/2014 tentang or-

ganisasi manggala agni dan wilayah kerja daerah operasi pengendalian

kebakaran hutan dan lahan;

10) Inpres No. 16 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Dalkarhutla;

11) Peraturan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor :

P.2/IV-SET/2014 Tentang pembentukan dan pembinaan masyarakat per-

duli api.

Pelaksanaan Pengendalian :
1) Sistem Patroli : menyusun sistem patrol sesuai dengan kondisi siaga,

metode penetapan lokasi patrol berdasarkan tingkat kerawanan, dan
metode penetapan waktu (berkala);
2) POS Komando (Posko) : ditetapkan berdasarkan surat penugasan, mana-
jemen tugas posko, dan pembentukan posko lapangan

Damkar Katingan Page 46

3) Keadaan darurat : sistem mobilisasi anggota satuan tugas, sistem koman-
do dan jaringan komunikasi, administrasi penggunaan sarana dan prasa-
rana; Sistem mobilisasi gabungan dengan instansi terkait di daerah; Sis-
tem komando/ komunikasi pada saat keadaaan darurat; dan pemanfaatan
jaringan masyarakat.

Tabel 4.1 Upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan

Pencegahan Pengendalian

1) Penyadartahuan Dasar hukum : PP No. 45 Pasal

Dasar hukum Permenhut Nomor : 20

P.12/Menhut-II/2009 1) Pencegahan, segala upaya
Sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan untuk

(anjangsana maupun masal) meminimalisir resiko ter-

Pemasangan rambu-rambu baha- jadinya kebakaran hutan

ya kebakaran hutan dan lahan dan lahan.

Penyebaran brosur tentang baha- 2) Pemadaman, tindakan atau
ya kebakaran kegiatan yang dilakukan un-

Pemasangan spanduk ajakan tuk menghilangkan atau

menjaga kelestarian hutan dan la- mematikan api yang mem-

han bakar hutan dan lahan

Penggunaan media masa dan digi- 3) Penanganan Pasca Keba-

tal sebagai media kampanye karan, semua usaha tidakan,
2) Pembangunan fisik sarpras atau kegiatan yang meliputi

Pembangunan markas pengen- inventarisasi, monitoring,

dalian dan evaluasi serta koordinasi

Pembangunan gudang peralatan dalam rangka menangani

pemadaman suatu areal setelah terbakar.

Pembangunan posko lapangan
Pembangunan menara api/

pengawas

Pengadaan sarana transportasi

Pengadaan alat komunikasi

Peta kerja
Peta sumber daya penanggulan-

gan

Peta kerawanan kebakaran

3) Pengembangan SDM dan Peralatan

Pelaksanaan pelatihan bagi apara-

tur
Perbaikan dan perawatan

peralatan pemadaman

Modifikasi peralatan pemadaman

4) Penerapan sains dan teknologi

Damkar Katingan Page 47

Pengelolaan bahan kebakaran
Pembuatan jalur hijau
Pembuatan embung air
Pembuatan sekat bakar
Pemantauan hotspot melalui ka-

mera drone, kamera satellite, dll
5) Manajemen pencegahan kebakaran

hutan
Membuat peta wilayah rawan ke-
bakaran
Pengembangan system informasi
Menjalin kemitraan dengan se-
luruh elemen terkait pencegahan
kebakaran
Menyusun standar peralatan pen-
gendalian
Menyususn program penyuluhan
Menyusun pola pelatihan
pencegahan
Pembuatan petunjuk teknis
pelaksanaan pencegahan
Melaksanakan pembinaan dan
pengawasan
Inventarisasi lokasi rawan kea-
bakaran
Inventarisasi faktor penyebab

Damkar Katingan Page 48

DAFTAR PUSTAKA

Brown AA dan Davis KP. 1973. Combustion of forest fuels. New York

Inpres No. 16 Tahun 2021 Tentang Peningkatan Dalkarhutla.

Internasional Fire Sevice Training Association, Essentials of Fire Fighting Protec-
tion, Oklahoma State University, 3rd Edition. 1993.

Jean Michel Dumaz. 2021. Regional civil protection. Ministry of Europe and For-
eign Affairs France. Singapura.

NFPA 10 : standard for Portable Fire Extinguishers.

Rina Iraniana. 2009. Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Sebagai Antisipasi Dini Terhadap Bahaya Kebakaran Di Pusdiklat Migas
Cepu. Fakultas Kedokteran Universitas Sebela Maret. Surakarta

UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistem.

UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Khususnya per-
buatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.3/IV-SET/2014 tentang organisasi
manggala agni dan wilayah kerja daerah operasi pengendalian kebakaran hu-
tan dan lahan.

Peraturan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.2/IV-
SET/2014 Tentang pembentukan dan pembinaan masyarakat perduli api.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04 Tahun 1980 tentang persyaratan APAR

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Re-
publik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Analis
Kebakaran.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 26 Tahun 2008 tentang persyaratan teknis
sistem peroteksi kebakaran bangunan gedung dan lingkungan.

Peraturan Menteri Kehutanan No. 12 Tahun 2009 tentang pengendalian kebakaran
hutan.

Damkar Katingan Page 49

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tupoksi instansi
Damkar pada tingkat kabupaten/ kota.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 32 Tahun 2016 tentang
pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 Tentang perlindungan hutan.

Peratutan Pemerintah. No. 4 Tahun 2021 Tentang Pengendalian Kerusakan dan
atau Pedoman Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan
dan Lahan.

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya
dan Beracun.

Damkar Katingan Page 50