1 SEJARAH GERAKAN PRRI Fawwaz Makarim Iftadi, Semester 6 K4421031, Pendidikan Sejarah-FKIP-UNS [email protected] Pendahuluan A. Latar Belakang Perjuangan bangsa Indonesia melawan disintegrasi bangsa memang tidak mudah, terdapat berbagai pergolakan yang terjadi di Indonesia. Salah satu pergolakan besar yang terjadi pada masa itu adalah pemberontakan PRRI yang terjadi di Provinsi Sumatra Barat. Selain itu di Provinsi Sulawesi juga terjadi pemberontakan yang dipelopori oleh Perjuangan Rakyat Semesta atau disebut Permesta. Awal mula terjadinya pemberontakan yang diinisiasi oleh Pemerintah Revolusioner Indonesia (PRRI), diawali dengan pembentukan dewan-dewan di berbagai wilayah Sumatera Barat. Pada tanggal 20 Desember 1956, terjadi pembentukan dewan banteng yang dipimpin oleh Kolonel Achmad Hussein yang berlokasi di Sumatra Barat, dan pembentukan dewan gajah yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon, yang berlokasi di Sumut. Kemudian pada pertengahan bulan Januari 1957, dibentuk dewan Garuda yang dipimpin oleh Letkol Barlian yang berlokasi di Sumatra Selatan, dan terakhir pada tanggal 18 Februari 1957, terbentuklah dewan Maguni yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ventje Sumuai yang berlokasi di Sulawesi. Pada tanggal 15 Februari 1958, Letnan Kolonel Achmad Husein mendirikan sebuah organisasi yang bertujuan menyelamatkan negara Republik Indonesia. Gerakan tersebut akhirnya mendirikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dengan lokasi pemerintahan di Bukittinggi yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara sebagai perdana menteri PRRI. Pada tanggal 2 Maret 1957, terbentuklah Gerakan yang mendukung PRRI di wilayah Sulawesi, yaitu Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Tokoh-tokoh yang termasuk kedalam Permesta antara lain Letnan Kolonel Vantje Sumual, Mayor Runturambi, Letnan Kolonel D.J. Samba, Mayor Gerungan, serta Letnan Kolonel Saleh Lahade. Pembentukan Permesta ini terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, namun pusat pemerintahannya berada di Manado, Sulawesi Utara. Dengan demikian, Gerakan PRRI dan Permesta pada saat itu sering disebut dengan PRRI/Permesta. Keberhasilan proklamasi PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi membuat pemerintah Indonesia membuat keputusan untuk menumpas
2 gerakan-gerakanGerakan ini bermula di Sumatera, terutama di Sumatera Barat, namun kemudian merambah ke wilayah lain di Sumatera seperti Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Para pelopor gerakan ini terdiri dari tokoh-tokoh militer serta juga melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil seperti politikus, tokoh agama, pejabat, pelajar, dan lain-lain. Salah satu pemicu utama dari gerakan ini adalah ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Soekarno, yang pada masa itu mengalami polarisasi politik yang kuat. Selain itu, ada juga aspek-aspek lain yang menyumbang terhadap ketidakpuasan masyarakat Sumatera Barat terhadap pemerintah pusat, seperti isu-isu etnis dan agama. Sentimen etnis dan agama menjadi faktor penting dalam memperkeruh situasi politik dan sosial di wilayah tersebut. Namun, penyebab utama dari Gerakan PRRI sebagian besar adalah karena ketidakpuasan pemerintah daerah yang telah lama terpendam dan tidak terselesaikan oleh pemerintah pusat. Masalah-masalah ini telah memunculkan ketegangan dalam hubungan antara pemerintah daerah dan pusat selama bertahun-tahun sebelum gerakan ini pecah. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat juga menjadi semakin memuncak karena kurangnya bukti atas desentralisasi yang dijanjikan di wilayah Indonesia pada saat itu. Hal ini membuat masyarakat merasa bahwa pemerintah pusat tidak memperhatikan kebutuhan dan aspirasi mereka dengan serius. Akibat dari berbagai permasalahan tersebut, situasi politik di wilayah Sumatera semakin memanas, dan akhirnya memuncak dalam pemberontakan Gerakan PRRI. Alasan penulis mengambil topik sejarah Gerakan PRRI ini yaitu disebabkan Gerakan PRRI ini menjadi salah satu momen penting dalam sejarah politik Indonesia, yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah pada masa tersebut, yang dianggap memberontak pemerintah Indonesia. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Sejarah munculnya Gerakan PRRI? 2. Bagaimana kronologi Pemberontakan PRRI? 3. Bagaimana akhir dari Pemberontakan PRRI, dan dampak dari Pemberontakan PRRI?
3 Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui sejarah munculnya Gerakan PRRI 2. Untuk mengetahui kronologi Pemberontakan PRRI 3. Untuk mengetahui akhir dari Pemberontakan PRRI dan dampak dari Pemberontakan PRRI Metode Penulisan Metode penulisan ini menggunakan metode studi pustaka. Studi pustaka yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.Sumber pustaka berasal dari buku-buku terkait dan yang ada di internet. PEMBAHASAN A. Sejarah Gerakan PRRI Gerakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), merupakan sebuah organisasi politik yang mengupayakan sebuah otonomi dan desentralisasi, yang pusatnya ada di Sumatra Tengah terkhusus Sumatra Barat, dan Sulawesi Utara. Pergerakan ini awalnya bukan secara terang-terangan dibentuk sebagai upaya menentang kebijakan pemerintah pusat di Jakarta, namun gerakan PRRI merupakan gerakan yang berupaya memperjuangkan bagaimana kebijakan politik dan kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah pusat, juga harus memperhatikan bagaimana aspirasi-aspirasi para masyarakat di daerah luar pulau Jawa. Selain itu juga berdasarkan pengamatan para petinggi PRRI, bahwasannya para pemimpin negara Indonesia yang berpusat di Jakarta dalam membuat sebuah kebijakan dirasa seperti tidak adil pada daerah-daerah luar Jawa, padahal jika dilihat wilayah luar Jawa merupakan sumber pendapatan devisa bagi Negara. Begitu juga muncul sebuah polarisasi politik antara Pulau Jawa dan luar jawa, contohnya yaitu PNI, NU, PKI yang berpusat di Jawa, sedangkan luar Jawa sudah terwakilkan oleh Masyumi. Selain polarisasi politik ada juga faktor lain yang menyebabkan rasa kecewa bagi masyarakat luar Jawa terkhusus masyarakat Sumatra, yaitu muncul persaingan di kalangan militer di daerah dengan di pusat, dan tidak ada kejelasan antara kewenangan sipil dan militer, sehingga kian mempercepat lahirnya pemberontakan.
4 Pada tanggal 20 Desember 1956, Kolonel Ahmad Hussein memutuskan berupaya keras untuk segera mengambil alih kuasa kepemimpinan Sumatra Tengah,yang awalnya wilayah tersebut dipimpin oleh Gubernur Roeslan Muljohardjo. Tindakan yang dilakukan oleh Kolonel Ahmad Hussein merupakan sebuah titik awal sebuah gerakan yang berupaya memperjuangkan sebuah tuntutan otonomi yang luas bagi daerah. Pada bulan November 1956, lahirlah sebuah gerakan yang mewadahi upaya perjuangan, yang mencita-citakan adanya perbaikan pada semua bidang, lahirnya Dewan Banteng kemudian menyusul lahirnya Dewan Gajah pada tanggal 25 Januari 1957, di Provinsi Sumatra Selatan yang dibentuk oleh Letnan Kolonel Berlian. Pada tanggal 7-8 September tahun 1957, terdapat tiga tokoh yang bertemu di Palembang, tiga tokoh tersebut yaitu Letkol Ahmad Hussein, Letkol H.N. Vence Sumual, dan Letkol Berlian, ketiga tokoh tersebut yang melahirkan dengan apa yang dinamakan Piagam Palembang. Piagam tersebut mencakup 6 pasal tuntutan utama, yang terdiri dari 6 poin yaitu: 1). Mengembalikan Dwitunggal Soekarno-Hatta,;2) Penggantian pimpinan TNI,;3). Melaksanakan desentralisasi pemerintahan nasional, dengan memberikan otonomi luas ke daerah-daerah; 4). Membentuk senat;5). Meremajakan dan menyedarhanakan aparatur negara; dan 6). Larangan terhadap komunisme. Kabinet Djuanda Kartawidjaja berupaya melakukan kompromi dengan pucuk pimpinan daerah melalui Munas (Musyawarah Nasional) 10-12 September 1957 dan Munap (Musyawarah Nasional Pembangunan) 25 Nopember 1957. Upaya itu tidak mencapai hasil yang diharapkan karena adanya peristiwa Cikini (30 Nopember 1957), yaitu upaya pembunuhan terhadap Presiden Sukarno. Kolonel Zulkifli Lubis dituduh sebagai dalang, walau ia menolak tuduhan itu dan menyingkir ke Sumatra. Menjelang akhir 1957 dan awal 1958, bergabung tokoh Masyumi di Sumatera, seperti Burhanuddin Harahap, Sjafruddin Prawiranegara, dan Muhammad Natsir, kemudian dikuti Sumitro Djojohadikusumo dan Assaat dari Partai Sosialis Indonesia (PSI). Para pemimpin sipil-militer hadir dalam pertemuan di Sungai Daerah (9 Januari 1958), yaitu Vence Sumual, Berlian, Ahmad Husein, Dahlan Djambek, Simbolon, Zulkifli Lubis, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, M. Natsir, dan Sumitro Djojohadikusumo.
5 Kabinet Djuanda Kartawidjaja mencoba untuk mencapai kesepakatan dengan para pemimpin daerah melalui Munas pada September 1957, tetapi usahanya terhambat oleh peristiwa Cikini pada November 1957, yang merupakan upaya pembunuhan terhadap Presiden Sukarno. Kolonel Zulkifli Lubis dituduh sebagai dalangnya, namun ia menolak tuduhan tersebut dan pindah ke Sumatra. Pada awal 1958, tokoh-tokoh dari Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) bergabung di Sumatera, menunjukkan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Pada Februari 1958, Simbolon dan Ahmad Husein mengeluarkan ultimatum kepada Kabinet Djuanda, yang ditolak oleh pemerintah. Nasution kemudian membekukan Komando Sumatra Tengah dan menangkap beberapa tokoh penting yang terlibat dalam ultimatum tersebut. Pada tanggal 15 Februari 1958, PRRI didirikan dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Namun, pemerintah bertindak keras terhadap PRRI dengan melancarkan operasi militer yang berhasil menguasai pusat-pusat perlawanan di Sumatera. B. Kronologi Pemberontakan PRRI Pada tanggal 11 Februari tahun 1958 diadakan sebuah sidang kabinet, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda, yang pada saat itu menjabat sebagai pemimpin kabinet. Sidang kabinet ini juga dihadiri oleh KSAU Suryadarma, KSAD Nasution, KSAL Subiyakto, serta Sekjen Kemenhan Kolonel Hidayat. Pada sidang ini kabinet memberi keputusan dengan tegas bahwa kabinet ini menolak ultimatum dari dewan pejuang yang dipimpin oleh Husein. Pada sisi lain, bersamaan dengan hasil sidang kabinet tersebut, sudah dikeluarkan surat pernyataan dari dinas tentara berupa pemecatan. Surat pemecatan tersebut ditunjukkan untuk kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dahlan Djambek, Letkol Ahmad Hussein, serta Kolonel Maludin Simbolon. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari tahun 1958 diproklamirkan berdirinya suatu pemerintahan diluar dari pemerintahan pusat, yaitu Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pada pembentukan PRRI terdapat bantuan dan keikutsertaan dari masyarakat, untuk mendukung adanya PRRI ini. Terdapat beberapa faktor secara khusus yang menjadi alasan masyarakat untuk mendukung adanya PRRI ini yaitu, karena tedapat hubungan rasa kekeluargaan serta rasa solidaritas antara anggota PRRI, dengan masyarakat setempat.
6 Pemberontakan PRRI juga tidak terlepas dari bantuan, dan dukungan oleh CIA. Keterlibatan agen rahasia Amerika membuat Gerakan PRRI pertama kali muncul di Sumatra Barat kemudian mulai merambah ke Sumatra Tengah dan Timur. gerakan ini dimotori oleh para kalangan militer. Sebelum mengultimatum terbentuknya PRRI, beberapa kalangan militer seperti Ahmad Husein melakukan pertemuan guna untuk mengumpulkan perwira-perwira divisi banteng yang ada di Sumatera. Pertemuan tersebut juga termasuk bentuk silaturahmi antar sesama teman seperjuangan pada masa revolusi yang terpisah satu dengan yang lainya. Pertemuan tersebut bukan hanya pertemuan silaturahmi saja melainkan juga pertemuan tuntutan para militer terhadap ketidakadilan pemerintah pusat. Pertemuan para militer tersebut menghasilkan sebuah tuntutan yang dinamakan sebagai Piagam Banteng. Isi dari tuntutan tersebut adalah: Pemerintah pusat harus segera melakukan perbaikan secara cepat di semua bidang, terutama hal kepemimpinan Angkatan Darat. Menuntut pemberian otonomi seluas-luasnya yang bertujuan untuk pembangunan daerah serta adanya pertimbangan dalam penempatan pejabat di daerah. Menuntut adanya desentralisasi militer yaitu pembentukan suatu komandan pertahanan, dan juga menuntut dikembalikannya divisi banteng beserta pasukan-pasukannya Menuntut menghapus sistem sentralisasi yang pada kenyataannya hanya menimbulkan pemerintahan yang kurang sehat. Akan tetapi tuntutan tersebut dipandang remeh oleh pemerintah pusat. Akhirnya dewan banteng mengadakan pertemuan dengan pejabat militer dan pejabat lainya pada tanggal 20 desember 1956. Dalam pertemuan ini gubernur Roeslan Muljohardjo secara resmi menyerahkan kekuasaannya sebagai gubernur Sumatera Tengah kepada Letkol Husein. Kemudian selang enam bulan divisi banteng yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein menghambat pemasukan keuangan dari wilayah Sumatera ke pemerintah pusat. Uang hasil penghambatan pemasukan tersebut oleh Letkol Ahmad Husein digunakan untuk pembangunan daerah seperti pembangunan rumah sakit, jembatan, jalan raya, sekolah dll.
7 Keberhasilan sistem desentralisasi yang diterapkan oleh dewan banteng membuat oposisi dari dewan banteng mulai bertindak. Oposisi dewan banteng seperti PKI mulai bertindak menyebarkan isu-isu yang tidak benar terkait dewan banteng. Begitu juga oposisi dari Riau dan Jambi yang tidak senang dengan dewan banteng. Mendengar hal tersebut dewan benteng membuat kebijakan yakni menjadikan Riau dan Jambi sebagai daerah otonom setingkat dengan provinsi. Ahmad husein juga melantik gubernur Riau pada tanggal 15 oktober 1957. Pada bulan April, di pemerintah pusat terjadi pergantian dari kabinet Ali Sastroamidjojo digantikan oleh kabinet Djuanda Kartawijaya (Kabinet Djuanda). Melihat peristiwa PRRI di Sumatera, kabinet Djuanda langsung mendatangi markas dewan banteng. Kabinet Djuanda menyatakan akan merealisasikan sistem desentralisasi di daerah. hal ini kemudian diterima dengan baik oleh dewan banteng. Melihat hal ini kemungkinan besar akan terjadi perjanjian damai antara pemerintahan pusat dengan dewan banteng. Akan tetapi PKI sebagai oposisi ingin mengacaukan proses perdamain tersebut dengan menyebarkan isu bahwa dewan banteng bekerja sama dengan pemberontak dari Jawa Barat. PKI selalu hadir sebagai pengacau dalam terwujudnya pemerintahan Indonesia yang bersih. PKI masih menyimpan dendam dengan pemerintah pusat karena mereka telah dicap sebagai radikal pasca pemberontakan PKI Madiun. Begitu juga PKI yang membenci dewan banteng karena mendapatkan dukungan penuh dari Masyumi dan PSI. Suasana menjadi panas kembali antara pemerintah pusat dengan dewan banteng. Seorang anggota dewan banteng bernama Sumitro meminta bantuan terhadap negara Amerika Serikat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah pusat. Hal ini justru membuat situasi menjadi semakin rusuh. Puncaknya pemerintah PRRI kemudian melakukan gerakan perlawanan dengan merumuskan Piagam Palembang yang disepakati oleh petinggi dewan banteng. Begitu pula desas-desus terbentuknya negara Sumatera sampai ke pemerintah pusat di Jakarta. Akan tetapi Ahmad Husein menolak tuduhan tentang terbentuknya negara Sumatera. Ahmad Husein juga mengirim ultimatum mengenai pengembalian mandat kabinet Djuanda dan menuntut penunjukan Moh Hatta dan Sultan Yogyakarta sebagai kabinet baru yang akan dibentuk. Ultimatum
8 ini langsung ditolak dengan tegas oleh kabinet Duanda. Kabinet Djuanda langsung memerintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap dewan banteng dan pemberhentian secara tidak hormat dari militer. Ditolaknya ultimatum Ahmad Husein oleh pemerintah pusat membuat Ahmad Husein memproklamasikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia pada tanggal 10 februari 1958. Ahmad Husein juga menyatakan bahwa Sumatera melepaskan diri dari dari Indonesia. Pemberontakan PRRI juga meletus di Provinsi Sumatra Selatan, dimulai dari "Pernyataan Kebulatan Rakyat Sumsel" yang menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi daerah melalui jalur kompromi, sejalan dengan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Reaksi terhadap pemberontakan PRRI di Sumsel direspons secara netral oleh penguasa militer setempat. Meskipun demikian, seruan untuk sikap netral tersebut menimbulkan penolakan dari beberapa tokoh militer di bawah pimpinan Mayor Nawawi di TT II/Sriwijaya. Mayor Nawawi menjadi figur sentral dalam pemberontakan PRRI di wilayah Sumsel, yang kemudian berujung pada pemberhentiannya setelah pertemuan dengan KSAD Nasution yang tidak berhasil. Dalam menghadapi situasi tersebut, Mayor Nawawi memilih untuk mundur ke Sungai Gerong, pusat pengilangan minyak Stanvac di luar kota Palembang, membawa satu batalyon pasukan dan peralatan perang. Di sana, ia mendeklarasikan dukungannya terhadap gerakan PRRI. Akibatnya, pasukan Ibnu Sutowo melancarkan serangan terhadap Sungai Gerong dengan dukungan pesawat tempur AURI, menghasilkan pertempuran sengit yang membuat Nawawi terpaksa mundur dari Bengkulu. MUBA menjadi kekuatan utama PRRI di Sumsel, dijadikan basis perlawanan dan menjadi fokus serangan dari TT II/Sriwijaya, yang kemudian ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer. Perubahan status ini memengaruhi kehidupan masyarakat setempat, terutama para pekerja kebun karet yang terkendala mobilitasnya karena larangan pergi ke kebun karet yang diterapkan oleh APRI. Bantuan makanan kerap diberikan kepada pasukan PRRI oleh masyarakat, namun hal ini dihadapi dengan represi dari pihak APRI, termasuk penggeledahan rumah dan perang terbuka yang mengakibatkan penghancuran Dusun Tanjung Durian.
9 Konflik senjata terus berlanjut antara pasukan PRRI dan APRI, dengan serangan balasan dan patroli keamanan. Terjadi baku tembak dan pertempuran gerilya di sekitar MUBA, dengan kedua pihak merampas senjata dan klaim keberhasilan dalam pertempuran. Pasukan Nawawi, yang lebih besar dari pasukan Zakaria, kemudian menjadi fokus konflik internal di PRRI Sumsel. Zakaria mengambil alih kepemimpinan dari Nawawi dan menyatakan dirinya sebagai pemimpin tertinggi di Sumsel, memerintahkan penangkapan terhadap pasukan Nawawi dan memulai peperangan internal yang menyebabkan kematian Letnan Mustofa. Peristiwa tersebut mengakibatkan perubahan dinamika di PRRI, dengan Zakaria mengangkat dirinya sebagai komando Sub Teritorial Bengkulu dan meninggalkan Bengkulu menuju Muba untuk mendapatkan perlindungan. Konflik internal ini terus berlanjut hingga akhir tahun 1960. Operasi Sadar, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ibnu Sutowo, berhasil mengakhiri pemberontakan PRRI di Sumatera Selatan dengan dukungan dari empat pesawat AT-16 Harvard dari AURI, serta pergantian panglima TT II dari Letnan Kolonel Barlian ke Letnan Kolonel Harun Sohar. Dengan demikian, tahap pertama penumpasan PRRI berhasil diselesaikan. C. Pasca Pemberontakan PRRI Dan Dampak Pemberontakan PRRI Tahun 1961 merupakan masa mundurnya perlawanan PRRI, di provinsi Sumatra Selatan, setelah dihadapkan berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal. Pada tubuh PRRI sendiri terjadi perbadaan pandangan yang tajam, sejak pencanangan rencana pendirian konstitusi Republik Persatuan Indonesia. Kalangan militer mulai bergerak sendiri, tanpa menghiraukan kelompok sipil PRRI. Sementara itu PRRI Sumsel juga dihadapkan pada masalah yang kalah beratnya yaitu upaya kudeta yang dilancarkan oleh Zakaria terhadap Nawawi, membuat kondisi semakin kacau. Pada sisi lain Apri berhasil merebut markas PRRI di Koto Tinggi, dan merampas semua persenjataan beserta peralatan komunikasi di sana. Faktor yang paling penting adalah melemahnya moril perjuaangan pasukan PRRI merupakan tawaran damai dari pemerintah, sehingga PRRI kehilangan sekitar 75% dari seluruh anggotanya. Sementara itu APRI semakin agresif dalam melancarkan gempurannya, sehingga posisi PRRI Sumsel semakin terjepit.
10 Setelah munculnya perdamaian maka para mantan PRRI, mulai kembali ke kehidupan normal. Masyarakat menyambut dengan antusias perdamaian tersebut. Semua orang bersuka cita atas penandatanganan perjanjian perdamaian tersebut dengan menyembelih seekor kerbau, bertanduk rungkup. Acara tersebut juga dihadiri oleh KSAD A.H Nasution. Selain itu juga, tindakan PRRI malah melahirkan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara yang hendak dicapai. Pasca-PRRI, demokrasi parlementer runtuh dan berganti dengan sistem Demokrasi Terpimpin yang cenderung otoriter. Tiga kekuatan yang menghantam PRRI, yakni Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan tentara tampil ke permukaan menjadi kekuatan utama dalam perpolitikan di Indonesia. Kekalahan PRRI mengakibatkan berakhirnya riwayat Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Kedua partai itu dibubarkan oleh Soekarno karena sebagian pemimpin dan pengikutnya terlibat dalam PRRI. Sementara itu, pengaruh PKI justru menguat. Di Sumatera Barat, PKI menguasai posisi strategis di birokrasi, kepala daerah, hingga jabatan wali nagari di penjuru Sumatera Barat. Boer Yusuf, yang berasal dari PKI dan menjadi Sekretaris Daerah Sumatera Barat, mengangkat simpatisan PKI untuk mengisi jabatan penting meskipun pendidikan mereka rendah dan pengalaman kerjanya minim. PRRI menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mengirim satuan tempur dalam jumlah yang besar dan menetapkan Sumatera Barat di bawah kontrol penguasa militer. Hadirnya penguasa militer mengubah wajah pemerintahan daerah menjadi sentralistis dan dominan dikontrol oleh pihak militer. Bagi masyarakat Minangkabau, PRRI menimbulkan efek psikologis yang besar, yaitu melekatnya stigma pemberontak, padahal Minangkabau sejak zaman Hindia Belanda termasuk kawasan yang gigih menentang kolonialisme serta banyak melahirkan pemimpin-pemimpin nasionalis yang penting selama masa pra-kemerdekaan. Sampai hari ini, para pelaku PRRI tetap menolak dianggap sebagai pemberontak atas tindakan yang mereka lakukan. Sementara itu, perlakuan tentara pusat seperti pembunuhan, penyiksaan, perampokan, dan pemerkosaan selama operasi penumpasan PRRI telah mengguncang harga diri dan meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat Minangkabau.
11 Harun Zain, yang kelak menjadi Gubernur Sumatera Barat, menggambarkan kondisi Sumatera Barat pasca-PRRI seperti "nagari dialahkan garudo". Saat tiba di Padang pada 1961, ia menangkap suasana mencekam dan membisu. Ia melihat wajah-wajah mahasiswa yang apatis dan tidak berani bicara karena sebagian besar mereka adalah eks-PRRI. Rakyat masih trauma terhadap perang. Masyarakat awam ketakutan melihat orang yang berbaju hijau. Jika berpapasan dengan tentara, mereka jalan pelan-pelan atau menghindar. Pemberontakan PRRI menciptakan ketegangan sosial dan politik yang mendalam di Sumatra Selatan. Masyarakat terbagi antara pendukung pemberontak dan yang setia kepada pemerintah pusat di Jakarta. Hal ini menyebabkan konflik internal di masyarakat, terutama di antara kelompok etnis dan politik yang berbeda. Pemberontakan tersebut menyebabkan terjadinya kerusuhan dan kekerasan di beberapa wilayah Sumatra Selatan. Bentrokan antara pasukan pemberontak dan pasukan pemerintah menyebabkan kerugian jiwa dan kerusakan infrastruktur. Masyarakat menjadi korban dalam konflik bersenjata ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak pemberontakan terhadap ekonomi masyarakat Sumatra Selatan cukup besar. Ketidakstabilan politik dan keamanan menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi, termasuk perdagangan dan produksi. Pelaku usaha dan petani terdampak karena sulitnya memperoleh pasokan dan distribusi barang, serta berkurangnya akses pasar. Pemberontakan PRRI memaksa banyak masyarakat Sumatra Selatan untuk mengungsi dan mencari perlindungan di tempat yang lebih aman. Pengungsian ini tidak hanya menyebabkan penderitaan fisik dan psikologis bagi para pengungsi, tetapi juga menimbulkan beban sosial dan ekonomi bagi daerah-daerah yang menerima mereka. Konflik bersenjata dan ketidakstabilan ekonomi yang diakibatkannya menyebabkan kemiskinan dan pemiskinan di masyarakat Sumatra Selatan semakin meluas. Kondisi ini memperburuk kesejahteraan sosial dan ekonomi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, wanita, dan lansia.
12 Dampak psikologis dari pemberontakan tidak boleh diabaikan. Masyarakat Sumatra Selatan, terutama yang tinggal di wilayah yang terlibat langsung dalam konflik, mungkin mengalami trauma yang mendalam. Proses pemulihan dan rekonsiliasi sosial menjadi penting untuk membantu masyarakat pulih dari dampak traumatis tersebut. Dalam masa pasca-PRRI inilah, pada permulaan tahun 60-an, berlangsung eksodus besar-besaran dari penduduk Sumatera Barat. Orang takut tinggal di daerah Sumatera Barat dan orang takut menyatakan dirinya orang Minang. PRRI menyebabkan timbulnya eksodus besar-besaran orang Minangkabau ke daerah lain. Mochtar Naim dalam bukunya, Merantau (1984) mencontohkan, jumlah orang Minang di Jakarta sebelum terjadinya peristiwa PRRI diperkirakan kurang dari seratus ribu orang. Setelah PRRI, jumlah itu meningkat menjadi beberapa ratus ribu. Pada 1971, Gubernur Jakarta Ali Sadikin memperkirakan sudah terdapat sekitar setengah juta orang Minang di Jakarta. Kekalahan PRRI juga menyebabkan adanya kecenderungan orang Minang menamakan anaknya dengan "nama yang aneh". Orang Minang di perantauan yang mengalami tindakan keras dan cenderung menindas dari pemerintah pusat juga berupaya mengubah identitas mereka. Penyebutan Padang sebagai ganti Minang menjadi marak sebagai bentuk pengaburan identitas yang dilakukan oleh orang Minang pasca-PRRI. Pada 2 Maret 2000, Harian Mimbar Minang melaporkan temuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang tentang surat Soeharto selaku Panglima Kodam Diponegoro kepada anak buahnya yang memerintahkan genosida etnis Minang ketika peristiwa PRRI terjadi. Penemuan itu diungkapkan Ketua Tim Investigasi PRRI Yunizar Chaniago. Divisi Diponegoro sendiri menjadi momok hitam bagi masyarakat Sumatera Barat. Harlan Darwis menyebut kesatuan ini melakukan kekejaman luar biasa seperti membunuh, membantai, memperkosa, dan "berbagai kejahatan yang sulit dibayangkan". Menurut Yunizar, fakta ini mendorong Soeharto ketika menjabat sebagai presiden untuk menutup wacana PRRI. Menanggapi temuan LBH Padang, staf ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia Muradi Yuti mengatakan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi pada
13 masa PRRI belum bisa dibawa sampai ke persidangan HAM karena kekosongan undang-undang yang dapat mengaturnya. Soeharto tercatat menjadi panglima di Jawa yang paling bersemangat untuk mengirimkan pasukan memberantas PRRI. Selama tahun 1958, ia telah mengirim sekitar enam batalion ke Sumatera Barat, termasuk Yoga Sugama dan Ali Moertopo yang merupakan dua orang kepercayaannya. Sikap Soeharto mengundang perhatian yang positif dari pemerintah pusat mengingat para panglima lain di daerah Jawa, menunjukkan sikap ragu-ragu dalam mengirimkan pasukan. Keraguan tersebut mungkin saja disebabkan oleh rasa enggan untuk saling bertempur melawan sesama rekan di kemiliteran. Pemberontakan PRRI/Permesta meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Indonesia. Perang saudara ini merenggut banyak korban jiwa dan kerusakan fisik yang signifikan. Kepercayaan dan persatuan antar daerah tercoreng, dan stabilitas nasional terancam. Selain itu juga pemberontakan ini memecah juga belah masyarakat, terutama di wilayah Sumatra Selatan, antara pendukung pemerintah pusat dan pendukung pemberontak. Konflik sosial dan kekerasan dapat muncul sebagai dampak dari ketegangan politik yang ada. Ketidakstabilan politik dan sosial yang diakibatkan oleh pemberontakan PRRI dapat mengganggu perekonomian daerah tersebut. Investasi bisa terhenti, perdagangan terganggu, dan infrastruktur bisa rusak akibat konflik bersenjata. Pemberontakan bersenjata seringkali menyebabkan dampak kemanusiaan yang serius, termasuk korban jiwa, pengungsi, dan kerusakan infrastruktur penting seperti rumah sakit dan sekolah. Masyarakat sipil menjadi rentan terhadap kekerasan dan kehilangan akses terhadap layanan dasar. Pemberontakan PRRI adalah ancaman terhadap kesatuan dan stabilitas nasional Indonesia. Pemerintah pusat harus mengambil langkah-langkah tegas untuk menekan pemberontakan tersebut demi mempertahankan integritas negara. Setelah pemberontakan mereda atau dihentikan, proses rekonsiliasi dan pemulihan biasanya memakan waktu yang lama. Pembangunan kembali kepercayaan antara pemerintah pusat dan daerah yang memberontak memerlukan upaya yang besar dan komitmen dari kedua belah pihak.
14 Dengan demikian, pemberontakan PRRI di Provinsi Sumatra Selatan memiliki dampak yang luas dan serius, baik secara politik, sosial, ekonomi, maupun kemanusiaan. Konsekuensi dari pemberontakan ini dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Meskipun pemberontakan telah berhasil dipadamkan, akar permasalahannya belum sepenuhnya tuntas. Ketimpangan dan ketidakadilan yang memicu pemberontakan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia. PRRI/Permesta menjadi pengingat bahwa persatuan dan kesatuan bangsa harus terus dijaga dan diperkuat. Pemberontakan PRRI/Permesta memberikan banyak pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Di antaranya: Pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, terutama dalam menghadapi berbagai perbedaan dan tantangan. Perlunya membangun sistem pemerintahan yang adil dan demokratis, yang mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan daerah. Pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara damai dan dialogis, tanpa harus menggunakan kekerasan. Kesimpulan Pada tanggal 15 Februari 1958, diproklamirkan berdirinya sebuah pemerintahan diluar dari pemerintahan pusat yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). PRRI diprolamirkan pada pukul 22:00 WIB dengan perdana Menteri Sjarifruddin Prawiranegara. Disis lain pada tanggal 17 Februari 1958, di Sulawesi terbentuklah sebuah Gerakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) oleh Letkol DJ. Somba. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan kebijakan pemerintah pusat antara wilayah di daerah Jawa, dengan daerah luar pulau Jawa. Munculnya sikap tersebut disebabkan karena adanya keputusan pemerintah untuk mengerucutkan tubuh TNI, yang menyebabkan beberapa personil TNI, harus meninggalkan jabatannya atau dikenal dengan sebutan gantung senjata. Pemberontakan PRRI di Sumatra Barat dan Sumsel memberikan suatu refleksi untuk masyarakat Indonesia, bahwa seharusnya pemerintah pusat harus
15 bersikap adil dalam menyamaratakan pembangunan dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Supaya nantinya tidak terjadi lagi pemberontakanpemberontakan yang lainnya. Dampak dari pemberontakan PRRI sangat luas, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial. Pemberontakan ini mengakibatkan kerusuhan, kekerasan, dan ketegangan sosial di daerah-daerah yang terlibat, serta merusak infrastruktur dan aktivitas ekonomi. Selain itu, pemberontakan ini juga menyebabkan eksodus besar-besaran penduduk dari daerah terkena dampak pemberontakan, serta trauma psikologis yang mendalam bagi masyarakat yang terlibat langsung dalam konflik. Secara politik, kekalahan PRRI mengakibatkan runtuhnya demokrasi parlementer dan bergantinya sistem pemerintahan menjadi Demokrasi Terpimpin yang otoriter. Hal ini juga menguatkan pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menyebabkan pembubaran Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Selain itu, pemberontakan ini juga meninggalkan stigma negatif terhadap masyarakat Minangkabau, serta perubahan dalam identitas dan pengakuan etnis mereka. Secara keseluruhan, pemberontakan PRRI memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap sejarah politik, ekonomi, dan sosial Indonesia, serta masyarakat yang terlibat dalam konflik tersebut. Saran Pemerintah pusat harus mengambil pelajaran dari pemberontakan PRRI dan Permesta untuk memastikan adanya kesetaraan dalam pembangunan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Diperlukan upaya untuk meredakan ketidakpuasan di daerah-daerah yang mungkin merasa terpinggirkan atau tidak diakui. Kesetaraan ini penting untuk mencegah terjadinya pemberontakanpemberontakan masa depan dan memperkuat persatuan bangsa. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan perhatian yang adil dan merata kepada semua wilayah dan rakyat Indonesia. UCAPAN TERIMA KASIH Terima kasih kepada Ibu PROF. Dr. Sutiyah, M.Pd., M.Hum. Selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Politik Indonesia.
16 DAFTAR PUSTAKA 1. Aryasahab Frizky Dhoni. (2023). Sejarah PRRI/Permesta: Awal Mula Munculnya Otonomi Daerah Secara Menyeluruh Di Indonesia.Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah. 8 (1), 37- 44. Tersedia daring. Diakses pada tanggal 19/03/2024. Url: https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/12483 2. Putra Apriansyah Diki Tri, Wargadalem Farida R. (2020). Pemberontakan PRRI Sumatra Selatan Tanpa Dewan Garuda. Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya. 14 (2), 32-44. Tersedia daring. Diakses pada tanggal 20/03/2024. Url: https://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-danbudaya/article/view/17196/696. 3. Afifah Rahmah. (2022). Pemberontakan PRRI/Permesta: Latar Belakang, Tujuan, Tokoh dan Dampaknya. Tersedia daring. Diakses pada tanggal 18/03/2024. Url: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d6074564/pemberontakan-prri-permesta-latar-belakang-tujuan-tokoh-dandampaknya