BUKU PANDUAN RAKORWAS TAHUN 2022

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSPEKTORAT JENDERAL

BUKU PANDUAN

RAKORWAS 2022

TRANSFORMASI PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL MENJADI ORGANISASI YANG ADAPTIF DAN AGILE

INSPEKTORAT JENDERAL

FAISAL JL. RS. Fatmawati No. 33a,
Cipete, Jakarta Selatan 12420
Inspektur Jenderal Kementerian Agama

Para Tamu Undangan yang saya hormati,

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena berkat rahmatNya kita dapat melaksanakan kegiatan
Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2022 dalam keadaan
sehat.
Rakorwas ini mengusung tema “Transformasi Pengawasan
Inspektorat Jenderal Menjadi Organisasi yang Adaptif dan
Agile”,
Dalam berbagai kesempatan Bapak Menteri Agama
menyebutkan bahwa kementerian ini adalah kementerian
yang menyandang predikat agama sehingga tingkah laku
seluruh ASN Kementerian Agama harus sejalan dan sesuai
dengan norma, aturan, dan kode etik perilaku ASN, salah
satunya yaitu menghindari perbuatan tidak terpuji, seperti
tindak pidana korupsi.
Sebagai bentuk komitmen Kementerian Agama dalam upaya
pencegahan tindak pidana korupsi, pada kegiatan ini juga
kami agendakan penandatanganan MoU antara Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agama yang
berisi tentang bentuk-bentuk pencegahan dan
pemberantasan korupsi yang dapat diselenggarakan secara
bersama-sama antara kedua instansi. KPK dan Kementerian
Agama akan senantiasa berkolaborasi dalam melakukan
supervisi guna memastikan MoU benar-benar berjalan
sebagaimana mestinya. Dengan demikian diharapkan semua
ASN Kementerian Agama memiliki kesadaran kolektif untuk
berperan aktif dalam mewujudkan Kementerian Agama yang
bebas dari perilaku korupsi.
Semoga kegiatan ini menjadi upaya strategis mewujudkan
misi bersama untuk memantapkan tata kelola pemerintahan
yang baik, bersih dan berwibawa (good governance) pada
Kementerian Agama. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha
Esa senantiasa memberi bimbingan, kekuatan perlindungan-
Nya kepada kita semua.

Salam,
FAISAL,
Inspektur Jenderal Kementerian Agama

INSPEKTORAT JENDERAL

INDONESIA RAYA

Cipt: Wage Rudolft Supratman

INDONESIA TANAH AIRKU,
TANAH TUMPAH DARAHKU,

DISANALAH AKU BERDIRI,
JADI PANDU IBUKU.

INDONESIA KEBANGSAANKU,
BANGSA DAN TANAH AIRKU,

MARILAH KITA BERSERU,
INDONESIA BERSATU.

HIDUPLAH TANAHKU, HIDUPLAH NEG'RIKU,
BANGSAKU, RAKYATKU,
SEMUANYA,

BANGUNLAH JIWANYA, BANGUNLAH BADANNYA,
UNTUK INDONESIA RAYA

INDONESIA RAYA, MERDEKA, MERDEKA,
TANAHKU, NEGRIKU YANG KUCINTA!

INDONESIA RAYA, MERDEKA, MERDEKA,
HIDUPLAH INDONESIA RAYA

MARS KEMENAG

Judul : KHIDMAH UNTUK UMAT
Karya : M. Ridwan Taiyeb

Arr. & Vocal : Nova DS, Didit dan Tim



Kementerian Agama
Republik Indonesia
Ikhlas Beramal jadi Semboyan

Layani Umat...
Membangun Bangsa



Berkhidmah untuk Umat

Dalam Keberagaman
Bersatupadu Bergerak dan Berkarya

Wujudkan .....
Negeri yang Damai



Kementerian Agama
Republik Indonesia
Ikhlas Beramal jadi Semboyan

Layani Umat
Membangun Bangsa



Ikhlas Beramal jadi Semboyan

Layani Umat ......
Membangun Bangsa



Berkhidmah untuk Umat

Dalam Keberagaman
Bersatupadu Bergerak dan Berkarya

Wujudkan .....
Negeri yang Damai



**) Berkhidmah untuk Umat
Membina, Membimbing dan Mendidik.

Wujudkan Masyarakat
Taat Beragama

Wujudkan Masyarakat
Sejahtera Lahir dan Batin



Berkhidmah untuk Umat
Membina, Membimbing dan Mendidik .
Mantapkan Kerukunan Umat
dan Antar Umat Beragama
Beramar Ma'ruf Nahi Munkar

Jalani .... Kehidupan .



Khidmah untuk Umat
Untuk Perdamaian
Untuk .....
Indonesia Jaya.
**)



Khidmah untuk Umat
Untuk Perdamaian
Untuk .....
Indonesia Jaya


Indonesia Jaya.....

JADWAL RAKORWAS TAHUN 2022

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

INSPEKTORAT JENDERAL

JADWAL RAKORWAS TAHUN 2022

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

INSPEKTORAT JENDERAL

SIDANG KOMISI

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

Komisi I
PENGUATAN PENGAWASAN PADA PTKN

RUANG : BALLROOM BETAWI B LANTAI 5
PIMPINAN : Plt. SEKRETARIS

PESERTA KEPALA BIRO PERENCANAAN
KEPALA BIRO HUKUM DAN KLN
: REKTOR/KETUA PTKN

Komisi II
MITIGASI RISIKO FRAUD DALAM LAYANAN

PUBLIK PADA KEMENTERIAN AGAMA

RUANG : BALLROOM BETAWI C LANTAI 5
PIMPINAN : INSPEKTUR WILAYAH I

PESERTA KEPALA BIRO ORTALA
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN
: KAKANWIL KEMENAG
KEPALA BDK
KEPALA BLA
KEPALA UPT
KEPALA SPI PTKN
KABAG TU

INSPEKTORAT JENDERAL

SIDANG KOMISI

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

Komisi III
TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENGAWASAN

RUANG : ASMAT LANTAI 8
PIMPINAN : INSPEKTUR WILAYAH II

PESERTA INSPEKTUR WILAYAH III
KEPALA BIRO HDI
KEPALA BIRO UMUM
: SEKRETARIS ESELON I PUSAT
AUDITOR
KABAG TU
SPI

RUANG Komisi IV
PIMPINAN TLHP BPK, BPKP DAN ITJEN

PESERTA : GAYO LANTAI 8
: INSPEKTUR INVESTIGASI

KEPALA BIRO KEUANGAN DAN BMN
: KABAG TU KANWIL (12)

SPI (13)
AUDITOR (25)

INSPEKTORAT JENDERAL

BAHAN SIDANG
KOMISI I

PENGUATAN PENGAWASAN
PADA PTKN

DIBAHAS PADA SIDANG KOMISI
KEGIATAN RAKORWAS TAHUN 2022

Jakarta, 21 s.d. 23 November 2022

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSPEKTORAT JENDERAL

BAHAN SIDANG KOMISI I

PENGUATAN PENGAWASAN
PADA PTKN

PA. LATAR BELAKANG kan strategi dalam upaya peningkatan mutu
endidikan Tinggi Keagamaan Negeri dan akses pendidikan tinggi. Berdasarkan
(PTKN) merupakan jenjang Pendi- pengawasan yang telah dilakukan baik oleh
dikan Tinggi pengelolaannya berada BPK, BPKP, maupun Inspektorat Jenderal
di bawah naungan Kementerian Agama ber- serta masyarakat, masih ditemukan beberapa
tujuan mengembangkan potensi mahasiswa kelemahan terkait tata kelola PTKN dalam
untuk mengkaji ilmu agama yang berwawasan hal pengelolaan keuangan yang bersumber
integrasi ilmu, memiliki kekuatan spiritual dari PNBP, penyelenggaraan SPIP untuk
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, mewujudkan keandalan laporan keuangan
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan dan pengelolaan aset, serta peran Satuan Pen-
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, gawasan Internal (SPI) yang belum maksimal.
dan negara.
Untuk mewujudkan penyelenggaraan tata
Misi utama PTKN adalah mencari, men- kelola PTKN yang berkualitas dan akuntabel,
emukan, menyebarluaskan, dan menjunjung Kementerian Agama menguatkan peran pen-
tinggi kebenaran. Agar misi tersebut dapat gawasan internal, melalui Inspektorat Jen-
diwujudkan, maka perguruan tinggi sebagai deral dan Satuan Pengawasan Internal (SPI)
penyelenggara Pendidikan Tinggi harus be- pada PTKN di seluruh Indonesia.
bas dari pengaruh, tekanan, dan kontamina-
si apapun seperti kekuatan politik dan/atau Peran pengawasan internal untuk menguat-
kekuatan ekonomi, sehingga Tridharma Per- kan tata kelola perguruan tinggi oleh Inspek-
guruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, torat Jenderal dalam lingkup Kementerian,
dan pengabdian kepada masyarakat dapat dan SPI di lingkup satuan kerja, harus terjalin
dilaksanakan berdasarkan kebebasan akade- dengan baik. Di lingkup Kemenag, peran SPI
mik dan otonomi keilmuan. telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama
Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Penga-
Penyelenggaraan PTKN juga harus relevan wasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keag-
dengan perubahan managerial di kalangan pe- amaan Negeri, yang saat ini sedang dilakukan
merintahan. Di era reformasi birokrasi, maka penyusunan Rancangan PMA nya untuk men-
yang digunakan adalah manajemen performa, gakomodir ketentuan SPI dalam Satuan Kerja
yaitu manajemen yang bertumpu pada perjan- BLU dan hal-hal lain yang sudah tidak rele-
jian kinerja yang berisi penetapan sasaran ki- van, maupun yang belum diatur dan dikem-
nerja, indikator kinerja, pengukuran kinerja bangkan dalam PMA 25 Tahun 2017.
dan pencapaian kinerja. Maka, PTKN pada
Kementerian Agama harus memiliki sumber SPI sebagai kepanjang tanganan Inspek-
daya manusia yang memiliki kecakapan dan torat Jenderal dan tangan kanan pimpinan
ketangguhan pengelolaan teknis maupun non merupakan informan penting untuk menga-
teknis dalam rangka menguatkan pengawasan wasi proses bisnis perguruan tinggi. SPI harus
perguruan tinggi. didayagunakan dalam proses pendampingan
internal di satker agar proses bisnis berjalan
Dengan jumlah PTKN sebanyak 73 lem- dengan baik. Tugas dan fungsi SPI seyogyan-
baga dengan ciri khas dan karakteristik kea- ya sesuai dengan prinsip lini kedua dalam
gamaan, memperkaya dan mewarnai dunia Three Lines of Defense. Peran SPI dengan
Pendidikan di Indonesia. Pertama, jenis per- aktivitas operasional sehari-hari memberi ke-
guruan tinggi berdasarkan sistem pendidikan- sempatan kepada SPI untuk melakukan pe-
nya mulai dari universitas, institut, dan seko- nilaian secara berkala dan menyeluruh atas
lah tinggi. Kedua, berdasarkan pengelolaan aspek-aspek kegiatan/operasional satuan kerja
keuangan terdiri atas perguruan tinggi BLU yang memiliki risiko tinggi. Keberadaan SPI
dan non BLU. di perguruan tinggi bisa menjadi salah satu
faktor akselerasi pembangunan perguruan
Dengan beragamnya jenis PTKN yang tinggi.
ada di Indonesia, pengelolaannya memerlu-

2 PENGUATAN PENGAWASAN PADA PTKN

BAHAN SIDANG KOMISI I

B. POKOK PERMASALAHAN Secara umum, catatan hasil penilaian ma-
Dalam penyelenggaraan tata kelola yang turitas SPI pada PTKN, antara lain:
a. Renstra PTKN belum selaras dengan
bersih dan akuntabel, tidak sedikit permasala-
han yang ditemukan berdasarkan hasil pen- Renstra Kementerian Agama, masih
gawasan yang dilakukan oleh BPK, BPKP, mengikuti periode Rektor
Inspektorat Jenderal dan masyarakat, dian- b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran
taranya: Strategis
1. Tata Kelola PNBP c. Terdapat sasaran program unit kerja yang
kurang selaras dengan sasaran strategis
Perencanaan PNBP secara umum belum Kementerian pada program pendidikan
dilakukan dengan baik. Revisi Rencana Bisnis tinggi;
Anggaran (RBA) tidak tepat waktu, tidak ada d. Terdapat indikator kinerja sasaran pro-
penetapan potensi PNBP, sehingga penyusu- gram yang tidak sesuai dengan indikator
nan target tidak berdasarkan potensi tetapi sasaran strategis pada sasaran strategis
didasarkan realisasi tahun terakhir ditambah pendidikan tinggi;
perkiraan lebih kurang 10%. Pungutan tanpa e. Terdapat indikator kinerja kegiatan yang
dasar hukum atau pungutan liar (pungli), ter- tidak ada kaitannya dengan sasaran pro-
lambat atau tidak disetor ke kas negara, peng- gram.
gunaan langsung PNBP, dan PNBP dikelola f. Kebijakan manajemen risiko belum
di luar mekanisme APBN, serta penagihan diperbaharui, SIMPI belum dimanfaat-
dan pengelolaan piutang PNBP yang kurang kan, dan masih lemahnya pengetahuan
optimal. dan pemahaman tentang manajemen
risiko;
Banyak pemanfaatan aset yang belum dia- g. Keandalan Laporan Keuangan: terdapat
jukan tarifnya ke KPKNL, sehingga optimal- penyebab temuan yang berulang (belum
isasi PNBP menjadi terhambat. ditindaklanjuti dengan tuntas) terkait
dengan belum optimalnya tata kelola
Untuk menjawab sejumlah permasalahan pelaksanaan PNBP dengan di Didukung
pada pendapatan negara tersebut, pemerintah Dasar Hukum yang mengikat.
telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) h. Pengamanan Aset Negara: Pelaporan
Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan keuangan Kementerian masih ditemukan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). adanya permasalahan pengelolaan aset
Ketidakpatuhan atau belum dipahaminya im- tetap. Permasalahan tersebut antara lain
plementasi terhadap peraturan ini juga men- pengelolaan aset tetap serta aset lainnya
jadi kendala tersendiri dalam optimalisasi belum sepenuhnya tertib, terdapat Kon-
penerimaan negara dari PNBP. struksi Dalam Pengerjaan (KDP) yang
2. Penyelenggaraan SPIP diragukan keberlanjutannya, pengelo-
laan persediaan belum tertib, pengelo-
Penerapan manajemen berbasis risiko be- laan aset tetap yang baik harus dilakukan
lum memadai, karena belum memiliki SDM secara optimal, agar tidak ada salah saji
yang cukup baik secara kualitas maupun yang material, yang dapat menyebabkan
kuantitas, sehingga PTKN belum bisa men- menurunnya kualitas laporan keuangan.
gidentifikasi dan menilai risiko yang dimiliki i. Temuan ketidakpatuhan terhadap pe-
oleh organisasi sesuai ketentuan yang ber- rundang-undangan masih ditemukan
laku. Hal ini juga tidak terlepas dari komit- adanya permasalahan antara lain PNBP
men pimpinan dalam menyelenggarakan Kemenag digunakan langsung tanpa
SPIP di lingkungan organisasinya. 5 unsur mekanisme APBN, Para Kepala Satker
SPIP yang terdiri atas: lingkungan pengenda- BLU terkait tidak memedomani Pera-
lian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, turan Menteri Keuangan nomor 129 ta-
informasi dan komunikasi, dan pemantauan hun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan
pengendalian intern yang tertuang dalam PP Badan Layanan Umum, Kelebihan Pem-
60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian bayaran Belanja Kegiatan Pemeliharaan.
Intern Pemerintah belum sepenuhnya dilaku-
kan yang seyogyanya bisa menjadi the first
line of defense.

PENGUATAN PENGAWASAN PADA PTKN 3

BAHAN SIDANG KOMISI I

Penilaian mandiri maturitas SPIP Kemen- Dumas pada Satuan Kerja PTKN tahun
terian Agama pada level 3 (terdefinisi) dengan 2021 s.d 2022 terdapat jenis dugaan pelangga-
nilai 3,763 harus ditingkatkan ke level 4 den- ran tertinggi pada pelanggaran kepegawaian
gan mengefektifkan definisi kinerja yang tel- dengan persentase 31%, Tatalaksana/Regulasi
ah disusun, strategi pencapaian kinerja, dan 21% dan Umum 17%.
pelaksanaan pengendalian. Dari nilai yang
didapat tersebut, merupakan sumbangsih dari DUMAS PTKN
24 PTKN yang dilakukan Penjaminan Kual-
itas.
3. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Jenis Pelanggaran Tahun Prosentase
(Dumas)
Penanganan pengaduan masyarakat (Du- 2021 2022
mas) dan Whistleblowing pada jenis satuan
kerja perguruan tinggi keagamaan negeri Hukum dan Peradilan 4 5 6%
(PTKN) yang diterima Inspektorat Jenderal Kepegawaian 20 25 31 %
Kementerian Agama tahun 2021 s.d 2022 se- Korupsi/Pungli 3 15 12 %
jumlah 145 dumas/wbs. Dumas pada Satuan Pelayanan Masyarakat 3 3 4%
Kerja PTKN meningkat dari 15% pada tahun Penyalahgunaan
2021 menjadi 21% pada tahun 2022 dari total Wewenang 3 7 7%
dumas/wbs di Kementerian Agama RI. Tatalaksana/Regulasi 8 23 21 %
Umum 7 17 17 %
Barang Milik Negara 2 0 1%
Total 50 95

Dumas pada Satuan Kerja PTKN tahun
2021 telah ditindaklanjuti sebesar 94% dan
6% dumas masih dalam proses tindaklanjut.
Dumas pada Satuan Kerja PTKN tahun 2022
(data per 8 November 2022) terdapat 95 Du-
mas/wbs telah ditindaklanjuti sebesar 42%
dan 58% sedang dalam proses tindaklanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investi-
gasi Penanganan Dumas pada Satuan Kerja
PTKN tahun 2021 sebanyak 9 (82%) dumas
terbukti dan 2 (18%) dumas tidak terbukti. Ta-
hun 2022 (data per 8 November 2022) seban-
yak 3 (75%) dumas terbukti dan 1 (25%) dumas
tidak terbukti.

4 PENGUATAN PENGAWASAN PADA PTKN

BAHAN SIDANG KOMISI I

Berdasarkan jenis pelanggaran pada Lapo- c. Komitmen organisasi yang belum terlihat
ran Hasil Audit Investigasi Penanganan Du- dari semua unsur di PTKN terutama dari
mas pada Satuan Kerja PTKN tahun 2021 pimpinan PTKN sehingga keberadaan
yaitu kepegawaian 6 (67%), Penyalahgunaan SPI menjadi lemah;
Wewenang 2 (22%) dan Pungutan 1 (11%). Ta-
hun 2022 yaitu kepegawaian 1 (33%), Peny- d. Ruang lingkup kerja yang kompleks se-
alahgunaan Wewenang 1 (33%) dan Pungutan hingga berpengaruh pada independensi
1 (33%). dalam pengambilan keputusan atau men-
jalankan tugas pokok dan fungsi secara
Identifikasi yang menjadi faktor sebab ter- keseluruhan;
jadinya pelanggaran disiplin PNS pada Satuan
Kerja PTKN tahun 2021 s.d 2022 diantaranya e. Kompetensi yang tidak merata mempen-
• Kurangnya pemahaman pegawai atas garuhi kapabilitas SPI secara keseluru-
han;
peraturan
• Kurangnya sikap integritas pegawai f. Kurangnya alokasi anggaran pada pen-
• Kurangnya sikap keteladanan pimpinan ingkatan kemampuan sumber daya ma-
• Lemahnya perencanaan kegiatan nusia di SPI;
4. Satuan Pengawasan Internal
g. Kebijakan manajemen atas pengangkatan
Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah dan pemberhentian personil SPI menjad-
fungsi yang wajib dimiliki oleh PTKN yang ikan kewenangan SPI berkurang;
memiliki peran sebagai mitra manajemen
dalam mencapai tujuan organisasi, lewat per- h. Rangkap jabatan yang membuat imple-
baikan proses, manajemen resiko dan pen- mentasi tugas pokok dan fungsi SPI men-
guatan SPI. Dalam melaksanakan tugas dan jadi tidak maksmimal.
fungsinya, masih terdapat beberapa faktor
yang menjadi kendala bagi SPI, yaitu: Permasalahan yang diungkap tersebut
a. Secara kelembagaan belum diperkuat harus menjadi perhatian pimpinan PTKN.
Pimpinan PTKN harus mampu untuk cepat
dengan regulasi yang memadai. Regu- tanggap dalam menangani persoalan guna
lasi yang mengatur soal SPI bersumber meminimalisir kesalahan dan guna melayani
pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 kebutuhan masyarakat yang terus berkem-
Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi bang. Sikap cepat tanggap tersebut harus dapat
Keagamaan, sedangkan untuk lingkup diimplementasikan dengan baik di PTKN. Se-
Kementerian Agama sudah terbit Pera- hingga pendekatan terhadap mitigasi-mitigasi
turan Menteri Agama Nomor 25 Tahun risiko, mencoba menangkap kebutuhan dan
2107 tentang Satuan Pengawasan Internal ekspektasi masyarakat untuk kemudian diim-
Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Neg- plementasikan.
eri, namun PMA ini perlu dikaji kembali
untuk perbaikan dan pengembangan SPI. Pimpinan PTKN juga harus mampu un-
di samping itu perlu ada aturan terkait tuk bertanggung jawab dengan baik. Mempu-
Standar Kerja SPI sehingga segala bentuk nyai sikap responsibility yang berarti segala
kerja yang dilakukan oleh SPI di seluruh sesuatu yang telah dikerjakan memerlukan
Indonesia memiliki panduan kerja yang sebuah pertanggungjawaban yang nyata dan
jelas dan terukur. juga bisa diakses dan dibaca oleh orang lain.
b. SPI sebagai jabatan fungsional tertentu Dalam arti lain bahwa sebuah pertanggung-
juga perlu diatur dalam hal penghitun- jawaban haruslah sesuai standar yang telah
gan angka kreditnya yang bisa dinilai ditentukan.
sesuai butir-butir kegiatan yang berlaku.
Jenjang karir SPI harus masuk ke dalam
manajemen ASN pada setiap PTKN.

PENGUATAN PENGAWASAN PADA PTKN 5

BAHAN SIDANG KOMISI I
C. LANGKAH PERBAIKAN

Dari pokok permasalahan yang telah dijelaskan diatas, perlu merumuskan langkah-langkah
perbaikan dalam menguatkan pengawasan pada PTKN, sebagai berikut:

6 PENGUATAN PENGAWASAN PADA PTKN

BAHAN SIDANG KOMISI I

PENGUATAN PENGAWASAN PADA PTKN 7

BAHAN SIDANG KOMISI I

8 PENGUATAN PENGAWASAN PADA PTKN

BAHAN SIDANG KOMISI I

PENGUATAN PENGAWASAN PADA PTKN 9

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSPEKTORAT JENDERAL

BAHAN SIDANG
KOMISI II

MITIGASI RISIKO FRAUD
DALAM LAYANAN PUBLIK
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DIBAHAS PADA SIDANG KOMISI
KEGIATAN RAKORWAS TAHUN 2022

Jakarta, 21 s.d. 23 November 2022

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSPEKTORAT JENDERAL

BAHAN SIDANG KOMISI II

MITIGASI RISIKO FRAUD
DALAM LAYANAN PUBLIK
PADA KEMENTERIAN AGAMA

PA. LATAR BELAKANG materil maupun immaterial terhadap negara.
elayanan publik sebagai bentuk pe- Menurut The Association of Certified
layanan dasar dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Undang-Undang No- Fraud Examiners (ACFE), organisasi profe-
mor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan pub- sional bergerak di bidang pemeriksaan atas
lik, memberikan definisi pelayanan publik se- kecurangan, mengklasifikasikan fraud dalam
bagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 3 (tiga) tingkatan yang disebut Fraud Tree (Al-
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan se- brech, 2009), yaitu 1) Penyimpangan atas asset
suai dengan peraturan perundang-undangan (Asset Misappropriation), 2) Pernyataan palsu
bagi setiap warga negara dan penduduk atas atau salah pernyataan (Fraudulent Statement),
barang, jasa, dan/atau pelayanan administra- dan 3) Korupsi (Corruption).
tif yang disediakan oleh penyelenggara pe-
layanan publik. Bentuk pemberian pelayanan Tingginya kasus korupsi yang terjadi pada
yang diberikan aparatur pelayanan kepada sektor publik ditengarai karena penyimpan-
masyarakat sebagai pengguna pelayanan mer- gan pelayanan publik kepada masyarakat tan-
upakan bagian dari pelayanan publik. Pe- pa menerapkan standar pelayanan yang seha-
layanan yang diberikan merupakan bagian rusnya. Jenis penyimpangan pelayanan publik
dari tugas dan tanggung jawab serta kewajiban yang sering dijumpai adalah tidak memberi-
penyelenggara pelayanan untuk memberikan kan pelayanan, penundaan berlarut, penyim-
pelayanan yang terbaik. Sifat dan bentuk ki- pangan prosedur, berpihak kepada golongan
nerja pelayanan publik harus berjalan ses- tertentu, penyalahgunaan wewenang, per-
uai dengan sifat dan bentuk layanan. Secara mintaan imbalan dan diskriminasi. Berdasar-
prinsip sifat kinerja pelayanan publik adalah kan Undang-Undang 25 tahun 2009 Tentang
membantu masyarakat dalam menerima hak Pelayanan Publik, disebutkan bahwa standar
dan kewajibannya yaitu menerima pelayanan pelayanan adalah tolok ukur yang dipergu-
yang dibutuhkan dengan baik. nakan sebagai pedoman penyelenggaraan pe-
layanan dan dijadikan dasar acuan penilaian
Pelayanan publik sebagai bentuk pelayanan kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan
dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. janji penyelenggara kepada masyarakat dalam
Fraud yang terjadi pada sektor publik dapat rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mu-
berupa penggelapan aset negara, penyuapan, dah, terjangkau, dan terukur.
penyalahgunaan kewenangan, pemerasan dan
memperdagangkan pengaruh (trading influ- Pemahaman bahwa awal terjadinya KKN
ence) merupaka tindakan kriminal yang ber- salah satunya adalah praktek maladministra-
sifat luar biasa. si. Maladministrasi merupakan praktek per-
ilaku buruk yang menyimpang dari norma,
Fraud merupakan serangkaian kegiatan hukum dan peraturan perundang-undangan,
atau yang mengandung ketidakberesan (irreg- dan inilah yang disinyalir sebagai penyebab
ularities) dan perbuatan melawan hukum (il- rendahnya kualitas penyelenggaraan negara
legal act) yang dilakukan oleh orang dalam or- dan pemerintahan. Contoh perilaku malad-
ganisasi yang bekerja sama dengan orang luar ministrasi yang lebih mudah dipahami misal-
organisasi atau sebaliknya, yang didorong un- nya memihak, pengabaian kewajiban hukum,
tuk mencari keuntungan individu atau kelom- penyalahgunaan kewenangan, penundaan
pok yang berpotensi mengakibatkan kerugian berlarut, penyimpangan prosedur, konflik
kepentingan, tidak kompeten, pembiaran dan

2 MITIGASI RISIKO FRAUD DALAM LAYANAN PUBLIK
PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAHAN SIDANG KOMISI II

lain-lain. Praktek maladministrasi seperti it- Data lain yang dapat disajikan terkait den-
ulah yang kemudian cenderung mengarah gan pengawasan pelayanan publik adalah ha-
menjadi apa yang disebut korupsi, kolusi dan sil pemantauan dan evaluasi pelayanan publik
nepotisme. Meskipun tidak semua perilaku Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh
maladministrasi menjadi bukti perilaku ko- Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
ruptif atau kolutif, tetapi jelas bahwa perilaku tahun 2022 bahwa rata-rata perolehan skor
maladministrasi itulah yang menghambat ter- pelayanan publik Kementerian Agama di 11
wujudnya penyelenggaraan negara dan pemer- provinsi (Banten, Jawa Barat, Jambi, Suma­
intahan yang kredibel, jujur, bersih, terbuka tera Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara,
serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepo- Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Jawa
tisme. Timur, Bali dan Maluku Utara) yang dilaku-
kan pemantauan dan evaluasi dengan meng-
Fungsi utama pemerintah adalah melayani gunakan instrument area Pelayanan Publik
masyarakat. Sesuai dengan Pasal 2 Peratur- LKE PMPZI, diperoleh rerata skor sebesar
an Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang 4,03 (skala 0 – 10) dengan predikat CUKUP.
Kementerian Agama, Kementerian Agama Dengan sebaran skor sebagai berikut:
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang agama untuk mem- Dari uraian tentang urgensi pelayanan
bantu presiden dalam menyelenggarakan pe- publik dan kondisi terkini yang ada pada Ke-
merintahan negara. Karena fungsi utama pe- menterian Agama, maka perlu kiranya kita
merintah adalah melayani masyarakat, maka menyusun langkah-langkah stratergis untuk
pelayanan masyarakat pada Kementerian Ag- perbaikan secara berkesinambungan yang
ama harus benar-benar diperhatikan untuk salah satunya dapat kita tempuh melalui pen-
terpenuhinya kepuasan masyarakat. gendalian internal dengan memenej risiko-
risiko yang dapat menghambat tujuan terlak-
Komitmen Kementerian Agama dalam sananya pelayanan publik yang prima.
meningkatkan layanan publik memang terus
menerus dilakukan. Berdasarkan hasil evalu- Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No-
asi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) pada mor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengenda-
Kementerian Agama Tahun 2021 bahwa skor lian Internal Pemerintah, pasal 13 ayat (1) dan
pada komponen hasil atas penilaian kualitas (2), mewajibkan setiap instansi pemerintah
pelayanan publik mengalami peningkatan 1,9 melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko
point (dari skor 8,00 pada tahun 2020 menja- dilakukan untuk menilai pelaksanaan mana-
di 9,90 pada tahun 2021). Sumber data skor jemen pelayanan kepada masyarakat. Tujuan
penilaian kualitas pelayanan publik adalah penerapan manajemen risiko dapat didefini-
Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik skan adalah a) Mewujudkan good government
(IPKP) dari Kementerian PanRB. Demikian yang lebih baik, b) Menetapkan dan menge-
pula pada komponen hasil penilaian pemerin- lola risiko yang dihadapi, c) Meminimalisir
tah yang bersih dan bebas KKN juga mengala- dampak yang ditimbulkan, d) Melindungi
mi peningkatan sebesar 0,39 (dari skor 7,98 organisasi dari risiko yang signifikan yang
pada tahun 2020 menjadi 8,37 pada tahun berdampak pada hambatan capaian tujuan or-
2021). Sumber data skor penilaian kualitas ganisasi, e) Meningkatkan kinerja organisasi
pelayanan publik adalah Indeks Persepsi Anti di dalam pencapaian tujuan, f) Menciptakan
Korupsi (IPAK) yang dihasilkan dari Sur- kesadaran dan kepedulian pegawai terhadap
vei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh pentingnya manajemen risiko.
Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun demikian, kenaikan skor ma-
sih relative sedikit dan di sisi lain terdapat
penurunan skor kepatuhan terhadap Standar
Pelayanan Publik sebesar 14,26, yaitu semula
92,05 pada tahun 2020 menjadi 77,79. Skor
kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Pub-
lik adalah penilaian yang dilakukan oleh
Ombudsman Republik Indonesia. Hal ini
tentu harus menjadi konsen utama kita dalam
melakukan Langkah-langkah perbaikan.

MITIGASI RISIKO FRAUD DALAM LAYANAN PUBLIK 3
PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAHAN SIDANG KOMISI II

B. DASAR HUKUM Kondisi tersebut disebabkan oleh hal-hal
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun sebagai berikut:
2009 tentang Pelayanan Publik; 1. Komitmen dan pemahaman pimpinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Ta-
hun 2012 tentang Pelaksanaan Un- dan anggota organisasi terhadap pelak-
dang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 sanaan pelayanan publik sebagian besar
tentang Pelayanan Publik; belum memadai;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Ta- 2. Belum terbentuk team work yang solid
hun 2008 tentang SPIP; dengan kemauan/semangat/komitmen
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 41 yang kuat untuk memberikan dan atau
Tahun 2016 tentang Pengawasan In- meningkatkan pelayanan publik. Bahkan
tern pada Kementerian Agama; beberapa anggota organisasi terlihat resis-
5. Keputusan Menteri Agama Nomor ten pada perubahan/reformasi.
109 Tahun 2017 tentang Standar Pe- 3. Belum terlihat nyata adanya perubahan
layanan pada Kementerian Agama; mindset anggota organisasi dari merasa
6. Keputusan Menteri Agama Nomor nyaman di zona aman menuju perubah-
990 Tahun 2021 tentang Pedoman an/reformasi;
Pemberian Penghargaan dan Sanksi 4. Terbatasnya sumber daya, baik SDM, sa-
bagi Pelaksana Pelayanan Publik dan rana prasarana maupun anggaran.
Pemberian Kompensasi bagi Peneri-
ma pada Kementerian Agama; Rendahnya kepatuhan/implementasi
7. Keputusan Menteri Agama Nomor standar pelayanan mengakibatkan berbagai
90 Tahun 2018 tentang Petunjuk jenis maladministrasi meliputi ketidakjela-
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pe- san prosedur, ketidakpastian jangka waktu
layanan Terpadu Kementerian Ag- layanan, dan pungli (Ombudsman, 2020).
ama. Kasus-kasus yang menjadi perhatian publik
adalah penyuapan, proses pengadaan barang
C. POKOK PERMASALAHAN dan jasa di lingkungan penyelenggaraan neg-
Kementerian Agama yang mengemban ara yang tidak sesuai ketentuan, penyalah-
gunaan anggaran dan pungutan dalam pe-
tugas sebagai kementerian penyedia layanan layanan publik, diikuti kasus perizinan serta
masyarakat di bidang pendidikan dan keag- tindak pidana pencucian uang.
amaan sudah sepatutnya memahami risiko Kualitas pelayanan yang diberikan kepa-
fraud yang akan muncul dalam proses bisnis da pengguna jasa dipengaruhi oleh beberapa
pelayanan masyarakat. Sebagai organisasi hal diantaranya sikap dan perilaku pegawai,
vertikal risiko fraud dapat muncul dan terjadi juga sistem dan prosedur kerja. Keduanya
di berbagai lini layanan. Permasalahan secara berperan mempengaruhi area fraud dalam
umum atas layanan publik pada beberapa sat- sebuah organisasi. Area rawan fraud adalah
uan kerja di lingkungan Kementerian Agama area atau wilayah tugas pada suatu organisasi
antara lain: yang rawan potensi kecurangan atau penyim-
1. Belum teridentifikasinya jenis-jenis pe- pangan. Dampak fraud salah satunya adalah
memicu terbentuknya perilaku korupsi yang
layanan publik yang ada pada satuan ker- dilakukan oleh anggota organisasi. Pada
ja; dasarnya fraud dapat dikendalikan melalui se-
2. Belum adanya standar pelayanan, kalau- buah kegiatan pengelolaan risiko yang tepat.
pun sudah ada standar, belum dibuat ses-
uai dengan KMA 109 Tahun 2017 tentang
Standar Pelayanan pada Kementerian
Agama;
3. Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu Pin-
tu (PTSP) belum optimal dimana standar
pelayanan, kelengkapan sarana, sumber
daya, dan prosedur layanannya belum
memadai.

4 MITIGASI RISIKO FRAUD DALAM LAYANAN PUBLIK
PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAHAN SIDANG KOMISI II

Instansi pemerintah memiliki area rawan Berdasarkan hasil Survei Penilaian In-
fraud yang diidentifikasi sejak awal demi per- tegritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi
baikan kualitas pelayanan publik. Di sinilah Pemberantasan Korupsi pada Kementerian
peran manajemen risiko sangat penting dalam Agama Tahun 2021 bahwa pada Kemenag
mengendalikan fraud sehingga tujuan organi- masih ada risiko perdagangan pengaruh (trad-
sasi tidak terhambat. Fraud berhubungan erat ing in influence), konflik kepentingan yang
dengan risiko ketidakpastian terhadap sesuatu dipengaruhi oleh suku, agama, hubungan ke-
yang dapat terjadi atau menimpa organisasi. kerabatan, almamater, dan sejenisnya, atasan
yang memberi perintah tidak sesuai aturan,
Manajemen risiko, menurut Djohanputro risiko gratifikasi/suap, pegawai yang melang-
(Harahap, 2021) adalah sebuah proses ter- gar aturan, risiko terkait adanya penyalahgu-
struktur dan sistematis dalam mengidentifika- naan pengelolaan anggaran dan risiko terjad-
si, mengukur, memetakan, mengembangkan inya penyalahgunaan pengelolaan pengadaan
alternatif penanganan risiko, dan memonitor barang/jasa. Risiko-risiko tersebut walaupun
serta mengendalikan implementasi penanga- dalam skala rendah, tetap perlu diantisipa-
nan risiko. Manajemen risiko memiliki peran si di masa mendatang. Jika risiko-risiko ini
yang sangat penting dalam mengendalikan tidak dikelola dan dilakukan mitigasi secara
fraud yang terjadi di lingkungan kerja organi- memadai, tidak menutup kemungkinan akan
sasi. Manajemen organisasi dapat dengan lel- mempengaruhi kualitas pelayanan publik.
uasa mengkolaborasikan teknik pengendalian D. REKOMENDASI
dan budaya organisasi sebagai bagian mana-
jemen risiko dalam mendeteksi area rawan lnspektorat Jenderal bersama dengan
fraud. Manajemen risiko area rawan fraud Unit Eselon I terkait, mendorong akselerasi
adalah sebuah proses berkelanjutan dan ter- peningkatan mutu pelayanan publik dengan
us menerus yang dilakukan oleh manajemen pemetaan risiko satuan kerja di lingkungan
dalam mengelola risiko terkait potensi terjad- Kementerian Agama. Langkah-langkah yang
inya fraud dalam menjalankan proses bisnis dilakukan adalah sebagai berikut:
organisasi sehingga mencegah perbuatan ko- 1. Melakukan identifikasi jenis layanan
rupsi. 2. Mereviu standar operasional prosedur

Upaya implementasi manajemen risiko di atas layanan-layanan
Kementerian Agama harus terus digalakkan. 3. Melakukan identifikasi dan analisis
Pelaksanaannya memperhatikan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 risiko
Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian 4. Melakukan mitigasi risiko dan meman-
Intern Pemerintah (SPIP), yang secara garis
besar menyatakan bahwa setiap instansi pe- tau pelaksanaannya secara berkala
merintah diwajibkan untuk menerapkan
SPIP. Salah satu unsur SPIP mengharuskan
setiap instansi pemerintah untuk melakukan
penilaian risiko (risk assessment) dengan cara
mengidentifikasi dan menganalisis risiko da-
lam menjalankan tugas dan fungsinya.

MITIGASI RISIKO FRAUD DALAM LAYANAN PUBLIK 5
PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAHAN SIDANG KOMISI II

LAMPIRAN
IDENTIFIKASI RISIKO FRAUD PADA LAYANAN PUBLIK

6 MITIGASI RISIKO FRAUD DALAM LAYANAN PUBLIK
PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAHAN SIDANG KOMISI II

MITIGASI RISIKO FRAUD DALAM LAYANAN PUBLIK 7
PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAHAN SIDANG KOMISI II

8 MITIGASI RISIKO FRAUD DALAM LAYANAN PUBLIK
PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAHAN SIDANG KOMISI II

TATA KELOLA PEMANFAATAN ASET BMN
YANG BERPOTENSI PNBP

SA. LATAR BELAKANG untuk mendukung pembangunan nasional.
alah satu potensi PNBP yang belum Selain itu, pengelolaan kekayaan negara harus
optimal adalah PNBP yang beras- dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
al dari pengelolaan aset Negara dalam jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
hal ini Barang Milik Negara (BMN). Keten- rakyat. (Pardiman, 2009)
tuan pengelolaan BMN mengacu pada Un-
dang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Optimalisasi pengelolaan BMN merupa-
Perbendaharaan Negara dan sebagai peratur- kan sebuah proses kerja dalam manajemen
an pelaksanaan dari undang-undang tersebut aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan
pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerin- potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume,
tah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan legal, dan ekonomi yang dimiliki aset terse-
Barang Milik Negara/Daerah, yang telah but. Optimalisasi pemanfaatan aset merupa-
diubah dengan Peraturan Pemerintah No. kan hubungan antara kegunaan layanan dan
38 Tahun 2008. Dengan pertimbangan un- imbalan keuntungan. Dari pernyataan terse-
tuk mengoptimalkan pengelolaan BMN yang but dapat disimpulkan bahwa optimalisasi
semakin berkembang dan kompleks, maka aset merupakan pengoptimalan pemanfaatan
peraturan pengelolaan BMN disempurnakan dari sebuah aset dimana dapat menghasilkan
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta- manfaat yang lebih atau juga mendatangkan
hun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik pendapatan.
Negara/Daerah. Berdasarkan peraturan terse-
but, Pemerintah mengamanatkan adanya pen- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan
gelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang (LHP) BPK didapatkan data Kementerian/
dilakukan secara efisien dan efektif dengan Lembaga dengan PNBP Terbesar dari Peman-
menerapkan prinsip-prinsip good governance faatan dan Pengelolaan BMN (Miliar Rupiah)
adalah sebagai berikut:

MITIGASI RISIKO FRAUD DALAM LAYANAN PUBLIK 9
PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAHAN SIDANG KOMISI II

Berdasarkan hasil Kajian Penerimaan C. POKOK PERMASALAHAN
Negara Bukan Pajak (PNBP) pengelolaan Ba- Adanya potensi PNBP dari pengelolaan
rang Milik Negara (BMN), dapat ditarik suatu
kesimpulan sebagai berikut (DJKN,2016): BMN tidak optimal karena keragu-raguan
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengguna BMN dalam memahami ketentuan
terkait penentuan tarif.
dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai D. REKOMENDASI
berikut
a. ketepatan waktu penyetoran ke kas Sehubungan dengan upaya peningkatan
PNBP dari pengelolaan BMN di lingkungan
Negara; Kementerian Agama dapat diterapkan lang-
b. kuantitas pelayanan yang diberikan kah-langkah sebagai berikut (Duja,2016):
1. Mapping/pemetaan BMN Aset Tanah
Kementerian/Lembaga, dan;
c. Kualitas pelayanan yang diberikan dan/atau Gedung/Bangunan yang dikelo-
la Kementerian/Lembaga hal ini untuk
Kementerian/Lembaga. mengetahui potensi PNBP.
2. Kementerian/Lembaga (K/L) kurang ter- 2. Mengukur Efektifitas Pemindahtanganan
dan Pemanfaatan BMN.
tarik terhadap pemanfaatan BMN berupa 3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengelo-
sewa dikarenakan tidak adanya insentif laan BMN untuk meningkatkan PNBP.
/ persentase imbal balik yang masuk se- 4. Optimalisasi Pengawasan dan Pengenda-
bagai anggaran operasional Kementerian/ lian BMN.
Lembaga (K/L), sehingga perlu adanya 5. Koordinasi dengan pihak DJKN dalam
rumusan mengenai insentif terhadap op- penentuan tarif pemanfaatan BMN.
timalisasi PNBP dari pengelolaan BMN.
3. Pengelola Barang harus terus mendorong
seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) un-
tuk melakukan:
a. inventarisasi potensi PNBP Peman-

faatan BMN di unitnya masing-mas-
ing untuk selanjutnya dilaporkan ke-
pada Pengelola Barang;
b. memperbaiki administrasi PNBP
dan meningkatkan pelayanan dalam
rangka Pemanfaatan Aset;
c. mendorong Kementerian/Lembaga
(K/L) untuk terus melakukan mon-
itoring, evaluasi dan koordinasi pen-
gelolaan PNBP yang berasal dari
Pemanfaatan BMN dalam rangka
meningkatkan akurasi target dan
pelaporan PNBP.

B. DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Ta-
hun 2014 tentang Pengelolaan Ba-
rang Milik Negara/Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
115/PMK.06/2020 Pemanfaatan Ba-
rang Milik Negara;

10 MITIGASI RISIKO FRAUD DALAM LAYANAN PUBLIK
PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAHAN SIDANG KOMISI II

MITIGASI RISIKO FRAUD DALAM LAYANAN PUBLIK 11
PADA KEMENTERIAN AGAMA

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSPEKTORAT JENDERAL

BAHAN SIDANG
KOMISI III

TRANSFORMASI DIGITAL
DAN PENGAWASAN

DIBAHAS PADA SIDANG KOMISI
KEGIATAN RAKORWAS TAHUN 2022

Jakarta, 21 s.d. 23 November 2022

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSPEKTORAT JENDERAL

BAHAN SIDANG KOMISI III

TRANSFORMASI DIGITAL
DAN PENGAWASAN

TA. LATAR BELAKANG masi digital. Transformasi digital memiliki
ransformasi digital adalah gerakan cakupan yang lebih luas yang menciptakan
mengubah cara memberikan nilai ke- pergeseran budaya yang dominan dalam or-
pada stakeholder secara mendasar, ganisasi maupun birokrasi.
termasuk dalam pemerintahan. Mengadop-
si teknologi digital inovatif untuk membuat Kementerian Agama berkomitmen untuk
perubahan budaya dan operasional yang be- meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah-
radaptasi lebih baik dengan perubahan per- an dan pelayanan publik. Untuk memenuhi
mintaan stakeholder. kebutuhan tersebut, Kementerian Agama per-
lu menyempurnakan pengelolaan data dan
Istilah transformasi digital menjelaskan sistem informasi dengan menggunakan sistem
implementasi teknologi, talenta, dan pros- pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini se-
es baru agar tetap dapat bersaing di lanskap suai dengan kebijakan Presiden sebagaimana
teknologi yang selalu berubah. Era setelah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor
pandemi merubah organisasi untuk memiliki 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah-
kemampuan cepat beradaptasi dengan peruba- an Berbasis Elektronik. Komitmen tersebut
han, tak terkecuali Kementerian Agama. melatarbelakangi terbitnya Keputusan Men-
teri Agama Nomor 788 Tahun 2021 tentang
Manfaat inisiatif transformasi digital an- Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
tara lain pertama, meningkatkan produkti- Elektronik pada Kementerian Agama.
vitas, kemunculan teknologi seperti layanan
aplikasi dapat menghemat waktu dan mening- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
katkan efisiensi di semua jenis proses bisnis (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintah-
layanan kepada stakeholder. Kedua mening- an yang memanfaatkan teknologi informasi
katkan pengalaman stakeholder yang meng- dan komunikasi untuk memberikan layanan
inginkan ketersediaan layanan konstan di kepada pengguna SPBE. Kementerian Agama
banyak saluran. Mereka juga menginginkan memiliki lebih kurang 198 aplikasi pada unit
situs web dan sistem komunikasi yang mudah eselon I Pusat. Sementara sampai dengan Ok-
dan nyaman digunakan di perangkat yang tober 2022, aplikasi pada PTKN dan Kanwil
mobile. Ketiga adalah mengurangi biaya op- sebanyak 2.100 aplikasi. Sebagian besar dari
erasional, sebab dapat mengoptimalkan proses aplikasi layanan, baik layanan internal mau-
bisnis yang ada dan mengurangi biaya seper- pun layanan publik.
ti pemeliharaan peralatan, beban energi, dan
beban sumber daya manusia. Peningkatan SPBE pada Kementerian Ag-
ama dlaksanakan mempertimbangkan masih
Digitalisasi adalah proses mengonversi as- banyaknya kelemahan kemanaan data dan
pek fisik proses dan alur kerja pelayanan men- informasi di tengah dunia yang makin tidak
jadi aspek digital. Pewujudan hal-hal nondig- berbatas. Selain itu, Kementerian Agama be-
ital atau fisik menjadi format digital berarti lum memiliki unit teknis yang fokus melak-
bahwa sistem komputer dapat menggunakan sanakan pengelolaan teknologi dan informa-
informasi ini. Misalnya, formulir kertas yang si Oleh karena itu pelaksanaan transformasi
diisi pelanggan dikonversi menjadi formulir digital dimaksudkan untuk mencapai tujuan
digital yang mereka isi secara online. Data dan arah kebijakan untuk mewujudkan Ke-
digital tersebut kemudian dapat digunakan menterian Agama sebagai pusat pelayanan
untuk analitik dan kecerdasan bisnis. pendidikan dan keagamaan yang cepat, te-
pat, akuran, dan terintegrasi sehingga bisa
Namun, digitalisasi saja tidaklah trans- meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
formasional. Digitalisasi merupakah langkah
awal yang penting dalam perjalanan transfor-

2 TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENGAWASAN

BAHAN SIDANG KOMISI III

B. POKOK PERMASALAHAN Pelaksanaan pengawasan sistem informa-
Permasalahan dalam sistem informasi si (audit SPBE), masih belum dapat berjalan
efektif dengan akar permasalahan sebagai
pada Kementerian Agama saat ini adalah: berikut :
1. Secara Umum masih banyak satuan ker- 1. Belum lengkapnya regulasi yang menga-

ja yang BELUM memiliki terkait Kebi- tur lebih rinci transformasi digital
jakan Internal Tata Kelola Transformasi 2. Pengelolaan dan pengembangan sistem
Digital (Peta rencana, manajemen data,
layanan pusat data, jaringan intra unit es- informasi yang tersebar di setiap Unit Es-
elon I, keamanan informasi, internal au- elon I dengan standar yang berbeda
dit TIK, dan Tim Transformasi Digital); 3. Belum ada kesamaan/standar entitas data
2. Secara Umum masih banyak satuan ker- yang dapat dibagi-pakaikan
ja yang BELUM memiliki Perencanaan 4. Belum terbentuknya unit khusus yang
Strategis Transformasi Digital (Arsitek- mengelola data dan informasi
tur, Anggaran, Proses Bisnis); 5. Kualitas data pada masing-masing Unit
3. Secara Umum masih banyak satuan kerja Eselon I/satker tidak sama
yang BELUM ada Keterpaduan Pemban- 6. Kapasitas SDM yang mengelola sistem
gunan Aplikasi; informasi pada Unit Eselon I/satker ter-
4. Daftar layanan publik yang sudah digital- batas
isasi dan terintegrasi dengan Biro HDI; 7. Akses informasi dan sistem informa-
5. Pengembang aplikasi pada eselon II tidak si yang digunakan satker/unit belum
berkoordinasi dengan pengelola data dan sepenuhnya diberikan kepada Inspektorat
informasi pada masing-masing eselon I. Jenderal;
6. Belum ada akses user sebagai penga- 8. Modul yang diperlukan untuk pelaksa-
wasan/auditor. naan pengawasan dalam sistem informasi
7. Penggunaan sistem informasi yang tidak belum tersedia.
terdaftar/ BELUM menggunakan Sistem 9. SOP pelaksanaan audit SPBE belum dib-
Penghubung Layanan unit eselon I pu- uat
sat pada Biro Humas Data dan Informasi 10. Berkoordinasi dengan BRIN untuk
(seperti SIMON SBSN, Simantap); meningkatkan kapabilitas dan mendapa-
8. Pengembangan sistem informasi hasil tkan sertifikasi audit SPBE.
Proyek Perubahan Pelatihan Kepemi- Selain permasalahan dan kondisi sistem
mpinan Administrator tidak berkoordi- informasi dan pengawasannya di atas, kebija-
nasi dengan Biro HDI; kan tentang sistem informasi pada Kemente-
9. Database dalam sistem informasi tidak rian Agama masih tertuang dalam Keputusan
termutakhirkan (real time update) Menteri Agama Nomor 788 Tahun 2021 ten-
10. Sistem informasi bersifat parsial tang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Ber-
11. Source code sistem informasi masih di basis Elektronik pada Kementerian Agama.
bawah kendali pihak ketiga (penyedia KMA Nomor 788 Tahun 2021 yang menjadi
jasa/developer) dan tidak ada transfer of satu-satunya Dasar Hukum Teknis pelaksa-
knowledge dari pengembang ke pengguna naan SPBE mengacu pada PMA Nomor 42
(user) Tahun 2016 yang sudah tidak berlaku.

TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENGAWASAN 3

BAHAN SIDANG KOMISI III

C. MITIGASI RISIKO 5. Source code Sistem Informasi masih di
(LANGKAH PERBAIKAN) bawah kendali pihak ketiga (penyedia
1. Sistem informasi yang tidak terdaftar: jasa/developer) dan tidak ada transfer of
knowledge dari pengembang ke pengguna
a. mengidentifikasi dan memperbaiki (user)
data dan informasi yang salah dan a. Meningkatkan kompetensi IT SDM
tidak dapat dipertanggungjawabkan, internal sehingga dapat mengelola
sekaligus mengklarifikasi kebenaran dan mengembangkan sistem infor-
data dan informasi yang telah terse- masi secara mandiri
bar; b. Memastikan bahwa aplikasi sistem
informasi dapat dilanjutkan penggu-
b. mengatur pengguna (user) dengan naannya /dikembangkan
level otoritas user dan log akses de-
teksi penyalahgunaan data dan in- 6. Akses informasi dan sistem informa-
formasi oleh pihak yang tidak ber- si yang digunakan satker/unit belum
wenang sepenuhnya diberikan kepada Inspektorat
Jenderal;
c. Mengurangi jenis pekerjaan proses a. Memastkikan semua informasi dan
teknis yang sama dalam beberapa aplikasi sistem informasi dapat diak-
aplikasi yang berbeda ke dalam ap- ses oleh Inspektorat Jenderal;
likasi yang sudah terdaftar dan ti- b. Melakukan penjaminan terhadap
dak Menambah beban dan tanggung kesesuaian mekanisme dan prosedur
jawab pengguna aplikasi sistem informasi (assurance)

2. Pengembangan sistem informasi hasil 7. Modul yang diperlukan untuk pelaksa-
Proyek Perubahan Pelatihan Kepemi- naan pengawasan dalam sistem informasi
mpinan Administrator tidak berkoordi- belum tersedia.
nasi dengan Biro HDI, berkoordinasi a. Melaksanakan analiisa sistem infor-
dengan Pusdiklat untuk Proyek Peruba- masi dan memyampaikan jenis data
han tidak lagi sistem informasinya tetapi dan informasi yang dibutuhan untuk
proses bisnis layanan kepada masyarakat. dapat di sediakan (field module) un-
tuk pelaksanaan pengawasan;
3. Database tidak dimutakhirkan :
a. Berkala melakukan sinkronisasi data 8. SOP pelaksanaan audit SPBE belum dib-
terhadap data dengan sumber yang uat:
bebeda a. Membuat Pedoman Teknnis pelaksa-
b. Validasi database dengan verifikasi naan Audit SPBE
dan identifikasi database dengan data b. Melengkapi SOP pelaksanan audit
sumber SPBE
c. Melakukan sintesa hasil pengawasan
4. Sistem Informasi masih parsial dan/atau tidak efisien
duplikasi identik
a. Membuat kebijakan pengembangan 9. Berkoordinasi dengan BRIN untuk peny-
aplikasi sistem informasi yang terin- iapan Auditor yang bersertifikasi
tegrasi;
b. Berbagi pakai data (database yang
sama) terhadap aplikasi yang berbeda
yang belum dapat disatukan (diinte-
grasikan);
c. Aplikasi induk untuk untuk jenis
aplikasi yang identik, dan secara ge-
nerik dapat digunakan untuk semua
satker;
d. Membuat alur konvergensi data dan
informasi secara komprehensif.

4 TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENGAWASAN

BAHAN SIDANG KOMISI III

D. REKOMENDASI 8. Memastkikan semua informasi dan ap-
Rekomendasi atas pokok permasalahan se- likasi sistem informasi dapat diakses oleh
Inspektorat Jenderal untuk pelaksanaan
bagai upaya mitigasi risiko yang akan terja- penjaminan terhadap kesesuaian me-
di pada transformasi digital dan pengawasan kanisme dan prosedur sistem informasi
adalah sebagai berikut : (assurance)
1. Melakukan inventarisasi sistem informa-
9. Melaksanakan analiisa sistem informasi
si yang tidak terdaftar pada biro Humas dan memyampaikan jenis data dan infor-
Data dan Informasi; masi yang dibutuhan untuk dapat di se-
2. Pembangunan sistem informasi baru diakan (field module) untuk pelaksanaan
dilakukan oleh satker/unit yang memiliki pengawasan;
tugas dan fungsi terkait;
3. Modul pembaharuan (update) data 10. Membuat Pedoman Teknis pelaksanaan
dilakukan secara mandiri oleh pemilik Audit SPBE dan Melengkapi SOP pelak-
data dan/atau unit/satker terkecil melalui sanan audit SPBE
serangkaian verifikasi dan diatur dengan
syarat dan ketentuan yang mengikat ter- 11. Melakukan sintesa hasil pengawasan ti-
kait kebenaran data dan informasi pem- dak efisien
baharuan yang dilakukan;
4. Menyempurnakan sistem informasi yang 12. Meningkakan status peraturan perun-
belum mengintegrasikan proses sampai dang-undangan terkait dengan SPBE
dengan outputnya; pada kementerian agama minimal men-
5. Mengintegrasikan sistem informasi par- jadi Peraturan Menteri Agama.
sial yang merupakan rangkaian proses/
tahapan;
6. Menggunakan sistem informasi generik
terhadap alur proses bisnis sistem yang
sama/identik;
7. Menegaskan perjanjian pengadaan sistem
informasi kepada penyedia (developer)
bahwa source code sepenuhnya diserah-
kan kepada owner/user saat kontrak sele-
sai dilaksanakanan. Selain itu komponen
transfer of knowledge sistem informasi
yang dibangun dipastikan telah dilak-
sanakan.

TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENGAWASAN 5

BAHAN SIDANG KOMISI III

LAMPIRAN
Assesmen Aplikasi Sistem Informasi yang masih aktif

LAMPIRAN
Assesmen Aplikasi Sistem Informasi yang tidak aktif/tidak digunakan dan yang akan dihapuskan

6 TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENGAWASAN

BAHAN SIDANG KOMISI III

LAMPIRAN
Assesmen Aplikasi Sistem Informasi yang similar dengan aplikasi KL lain/Unit lain

TRANSFORMASI DIGITAL DAN PENGAWASAN 7

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSPEKTORAT JENDERAL

INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN AGAMA

INSPEKTORAT JENDERAL