ebook_Pedoman_Pembuatan_PKS

Kata Pengantar
Dalam rangka mendukung pengembangan bisnis dan sebagai salah satu mitigasi untuk melindungi
kepentingan PT HK Realtindo (HKR) dalam kerjasama yang dilakukan antara HKR dengan Mitra Bisnis /
Konsultan / Vendor / Counterpart (“Pihak Lain”), bersama ini Bagian Legal Korporasi & Perizinan -
Sekretaris Perusahaan & Legal menyampaikan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi
seluruh Departemen/Unit/Proyek dalam membuat Perjanjian Kerja Sama (“PKS”).
Perlu dipahami bersama, dalam pembuatan PKS tidak terdapat format ataupun bentuk yang baku maupun
batasan mengenai materi yang diperjanjikan, hal tersebut merupakan salah satu asas dalam pembuatan PKS
yaitu asas kebebasan berkontrak, sehingga materi yang diperjanjikan tergantung dari keinginan dan
kesepakatan para pihak yang membuat PKS. Meskipun tidak terdapat bentuk baku maupun batasan materi
yang diperjanjikan, namun dalam prakteknya terdapat materi-materi yang umum terdapat dalam suatu PKS.
Oleh karena itu, untuk menambah wawasan insan HKR dan sebagai pedoman bagi para pekerja Bagian
Legal Korporasi & Perizinan dalam mereviu PKS dari Departemen/Unit/Proyek, maka Memo Internal
Sekretaris Perusahaan & Legal No. B/513/MI/SPL/LKP/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 perlu
disampaikan kepada seluruh insan HKR untuk dapat digunakan sebagai salah satu pedoman/acuan.
Dengan adanya pedoman ini diharapkan penyusunan PKS maupun perjanjian lainnya dengan Pihak Lain
dapat dilakukan dengan lebih tepat dan dalam waktu yang lebih singkat. Semoga bermanfaat dan dapat
membantu.

Jakarta, Desember 2022
Bagian Legal Korporat & Perizinan (LKP)
Sekretaris Perusahaan & Legal

1

Daftar Isi

Kata Pengantar …………………………………………………...................................... 1
Daftar Isi ………………………………………………………….................................... 2
A. Susunan dan anatomi PKS …………………………………….................................... 3

B. Penjelasan atas susunan PKS
1) Judul Dan Isi Perjanjian …………………………………...................................... 3
2) Pembukaan/ Awal Perjanjian ……………………………...................................... 4
3) Komparisi ………………………………………………….................................... 4
4) Premis …………………………………………………......................................... 6
5) Definisi/Pengertian ……………………………………......................................... 7
6) Ruang Lingkup Perjanjian ………………………………...................................... 8
7) Hak Dan Kewajiban Para Pihak …………………………...................................... 8
8) Jangka Waktu Dan Pengakhiran/Pemutusan Perjanjian …...................................... 9
9) Force Majeur ........................................................................................................... 11
10) Kerahasiaan ………………………………………………..................................... 12
11) Sanksi ...................................................................................................................... 13
12) Pernyataan Dan Jaminan ………………………………….................................... 13
13) Pengalihan Kepada Pihak Ketiga ………………………….................................... 15
14) Pilihan Hukum, Penyelesaian Perselisihan Dan Domisili ….................................... 15
15) Pemberitahuan Dan Korespondesi ………………………...................................... 16
16) Addendum ………………………………………………....................................... 17
17) Lain-Lain …………………………………………………..................................... 17
18) Penutup …………………………………………………....................................... 18
19) Tanda Tangan ……………………………………………...................................... 18

2

Untuk membantu Departemen/Unit/Proyek/Unit Kerja dalam menyusun PKS dengan Pihak Lain, berikut
ini disampaikan beberapa pedoman mengenai materi yang umum terdapat dalam PKS, yaitu:

A. Susunan dan anatomi PKS umumnya terdiri dari:
1) Judul;
2) Nomor;
3) Pembukaan/awal perjanjian;
4) Komparisi;
5) Premis;
6) Isi perjanjian, yang antara lain dapat terdiri dari:
- Definisi;
- Ruang lingkup;
- Jangka waktu perjanjian dan pengakhiran/pemutusan perjanjian;
- Hak dan kewajiban;
- Kerahasiaan;
- Sanksi;
- Pernyataan dan Jaminan;
- Pengalihan kepada Pihak Ketiga;
- Pilihan Hukum, Penyelesaian Perselisihan, dan Domisili;
- Pemberitahuan dan Korespondensi;
- Addendum;
- Lain-lain;
7) Penutup;
8) Tanda tangan.

B. Penjelasan atas susunan PKS tersebut di atas:

1) JUDUL DAN ISI PERJANJIAN
• Judul merupakan gambaran umum mengenai isi perjanjian. Dengan demikian antara judul
dengan isi perjanjian sebaiknya terdapat korelasi sehingga dengan membaca judul
diharapkan orang sudah dapat mengerahui secara garis besar isi perjanjian dimaksud.
• Didahului dengan penulisan “Perjanjian” atau “Perjanjian Kerjasama” atau “Perjanjian
Pekerjaan”.
• Diisi perihal perjanjian.
• Diisi nama HKR secara lengkap yaitu “PT HK Realtindo.”

3

• Diisi nama instansi/institusi/Lembaga/perusahaan/lainnya yang melakukan perjanjian
dengan HKR.

• Di bawah judul dicantumkan nomor register perjanjian menurut ketentuan penomoran di
HKR dan nomor register perjanjian sesuai ketentuan pada instansi/institusi/lembaga/
perusahaan/lainnya yang melakukan perjanjian dengan HKR.

• Penomoran dibuat untuk keperluan administrasi perjanjian sebagai dokumen tertulis
sehingga ketika diperlukan akan membantu memudahkan pencariannya. Disamping itu
nomor perjanjian juga diperlukan untuk kepentingan merujuk perjanjian dimaksud untuk
berbagai keperluan.

CONTOH:

PERJANJIAN PEKERJAAN
PAVING PEDESTRIAN DAN MAIN ENTRANCE PROYEK H CITY SAWANGAN

ANTARA
PT HK REALTINDO

DENGAN
PT …………….
Nomor: ………………..

2) PEMBUKAAN/ AWAL PERJANJIAN
Dalam pembukaan/awal perjanjian mencantumkan mengenai kapan (hari, tanggal, bulan, dan
tahun) dibuatnya/dilaksanakannya penandatangan perjanjian. Dalam prakteknya, waktu
dilaksanakan penandatanganan perjanjian juga ada yang dicantumkan dalam akhir perjanjian.

CONTOH:

Pada hari ini, …….., tanggal …….bulan…..tahun…….(…-…-…2022), yang bertanda
tangan di bawah ini:

3) KOMPARISI

• Komparisi adalah bagian dari perjanjian yang memuat mengenai identitas pihak yang
mengadakan perjanjian, dapat sebagai perorangan atau badan hukum.

• Penulisan komparisi disesuaikan dengan dasar kewenangan bertindak orang yang
menandatangani perjanjian. Dasar kewenangan tersebut dapat diketahui dengan dasar
KTP, paspor, anggaran dasar, akta perubahan anggaran dasar, surat kuasa, atau dokumen
lainnya.

• Sejatinya dasar kewenangan bertindak seseorang yang mewakili Direksi HKR adalah
berdasarkan Surat Kuasa khusus yang diberikan oleh Direksi, namun jika dalam suatu

4

Risalah Rapat Direksi HKR terdapat klausul pemberian kuasa kepada salah satu Kepala
Departemen atau lainnya, maka risalah tersebut dapat digunakan sebagai dasar
kewenangan bertindak dan agar dicantumkan dalam komparisi.

CONTOH:

Komparisi HKR:

a) Komparisi HKR dengan Penandatangan adalah Direksi.

PT HK REALTINDO, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang
didirikan berdasarkan Akta Nomor 20 tertanggal 10 Mei 2010 tentang
Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Aliya S.Azhar
SH.,MH.,M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
31281.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 21 Juni 2010 beserta perubahannya,
dalam hal ini diwakili oleh …(diisi nama anggota Direksi HKR)… selaku
…(diisi jabatan ybs)... berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para
Pemegang Saham PT HK Realtindo No 47 tanggal 6 Juni 2022 yang telah
diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya No. AHU-AH.01.03-
0259906 tanggal 04 Juli 2022, yang dari dan karenanya sah bertindak untuk
dan atas nama PT HK Realtindo untuk melakukan perbuatan hukum
sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini, untuk selanjutnya disebut
“………………”.

b) Komparisi HKR dengan Penandatanganan adalah Penerima Kuasa Direksi,
misal Kepala Departemen.

PT HK REALTINDO, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang
didirikan berdasarkan Akta Nomor 20 tertanggal 10 Mei 2010 tentang
Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat dihadapan Aliya S.Azhar
SH.,MH.,M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-
31281.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 21 Juni 2010 beserta perubahannya,
dalam hal ini diwakili oleh …(diisi nama Pejabat/Karyawan)… selaku …(diisi
jabatan/pekerjaan dan unit kerja ybs)… berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT
HK Realtindo Nomor …… tanggal ………….., yang dari dan karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama PT HK Realtindo untuk melakukan perbuatan
hukum sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini, untuk selanjutnya
disebut “………………”.

5

Komparisi Pihak Lain

PT ABCD, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang
Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan
Akta Nomor 10 tertanggal 10 Oktober 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas
yang dibuat dihadapan Aliya S.Azhar SH.,MH.,M.Kn, Notaris di Jakarta dan telah
mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor AHU-31281.AH.01.01.Tahun 2010 tertanggal 20 Oktober 2010
beserta perubahannya, dalam hal ini diwakili oleh …(diisi nama anggota
Direksi/Pihak yang mewakili)… selaku …(diisi jabatan ybs)... berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT ABCD No 5 tanggal 7 Desember
2021 yang telah diberitahukan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya No. AHU-
AH.01.04-1237650 tanggal 15 Desember 2021, yang dari dan karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama PT ABCD untuk melakukan perbuatan hukum
sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini, untuk selanjutnya disebut
“………………”.

Penyebutan PT HK Realtindo dan penyebutan Pihak Lain dalam komparisi agar
konsisten pada seluruh isi Perjanjian.

4) PREMIS

• Berisi uraian singkat mengenai hal-hal yang menjadi latar belakang atau maksud para
pihak untuk menuangkan kesepakatan dalam suatu perjanjian.

• Tidak perlu mencantumkan surat-surat yang sifatnya internal HKR atau surat yang tidak
berhubungan langsung dengan kerjasama.

• Dalam perjanjian yang materinya sederhana, biasanya premis tidak selalu ada. Tidak
adanya premis tidak mengakibatkan perjanjian menjadi cacat hukum/tidak sah.

CONTOH:

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama
disebut sebagai “PARA PIHAK” dan masing-masing disebut “PIHAK”. PARA
PIHAK masing-masing dalam kedudukan tersebut di atas menerangkan terlebih
dahulu:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang
pengembangan dan pembangunan properti, yang merupakan Anak Perusahaan
(subsidiary) dari PT Hutama Karya (Persero) berdasarkan Surat Menteri Badan
Usaha Milik Negara Nomor: S.195/MBU/2010 tanggal 5 April 2010 tentang
Persetujuan Pembentukan Anak Perusahaan PT. Hutama Karya (Persero).

6

2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perorangan yang bergerak dibidang
Pemasaran properti dan digital marketing untuk penjualan, penyewaan, dan
pemeliharaan properti yang dalam hal ini menawarkan jasanya untuk kerjasama
penjualan unit properti PIHAK PERTAMA.

3. Bahwa PIHAK PERTAMA bermaksud untuk melakukan penjualan atas properti
milik PIHAK PERTAMA dengan rincian proyek sebagai berikut:
- ……………. yang berlokasi di ……………………. (selanjutnya disebut
“Properti”).

4. Bahwa PIHAK PERTAMA sepakat untuk menggunakan jasa PIHAK KEDUA
dalam rangka pemasaran dan penjualan Properti PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA sepakat untuk menyediakan jasanya kepada PIHAK PERTAMA
berdasarkan Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi yang telah ditandatangani
PARA PIHAK tanggal ……………..

5. PARA PIHAK sepakat untuk mengatur lebih lanjut segala ketentuan terkait
pelaksanaan Pekerjaan Jasa Agen Pemasaran Properti dalam PERJANJIAN ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan
PERJANJIAN dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: ………….

5) DEFINISI/PENGERTIAN

• Definisi/pengertian adalah rumusan istilah yang digunakan dalam perjanjian, yang
bertujuan untuk memperjelas dan memperoleh kesepakatan mengenai istilah kunci yang
digunakan dalam perjanjian yang dibuat sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang
berbeda-beda dari para pihak yang membuat perjanjian.

• Pasal definisi umumnya ada pada perjanjian yang menggunakan istilah-istilah yang perlu
dijabarkan secara khusus untuk konteks materi dalam perjanjian dimaksud.

• Apabila sudah didefinisikan, pada pasal berikutnya cukup menggunakan istilah yang telah
didefinisikan tersebut tanpa perlu menjelaskannya lagi.

• Untuk mempermudah pencarian, penulisan Definisi/Pengertian diurutkan sesuai abjad.

CONTOH:

Pasal ….
DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain, maka perkataan dan pengertian yang
tercantum dibawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

7

1. As is Condition adalah kondisi riil Unit Apartemen pada saat penyerahan dari
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau kelengkapan tambahan selain
dari spesifikasi pada Lampiran 3 Perjanjian.

2. Bare Condition adalah Unit Apartemen dalam keadaan kosong tanpa furniture.

3. SLF adalah Sertipikat Laik Fungsi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.

6) RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pasal Ruang Lingkup Perjanjian menjelaskan secara singkat dan umum mengenai hal-hal apa
yang diperjanjikan.

CONTOH:

Pasal ….
RUANG LINGKUP

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA
untuk sebagai konsultan Pekerjaan Pengurusan SKK Damkar & Perpanjangan

SLF Gedung The H Residence MT. Haryono (selanjutnya disebut dengan
“PEKERJAAN”).

7) HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal ini menjelaskan mengenai hak dan kewajiban dari para pihak dalam melaksanakan
Perjanjian.

CONTOH:

(1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :
a. Mematuhi seluruh peraturan dalam PERJANJIAN ini.
b. PIHAK PERTAMA berhak menerima hasil yang berkualitas dari PIHAK
KEDUA atas PEKERJAAN demi kepentingan PIHAK PERTAMA sesuai
dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.
c. PIHAK PERTAMA wajib untuk melakukan pembayaran BIAYA
PEKERJAAN dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN
ini.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
a. Mematuhi seluruh peraturan dalam PERJANJIAN ini.
b. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran BIAYA PEKERJAAN
dari PIHAK PERTAMA atas jasa melaksanakan PEKERJAAN sesuai
dengan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.

8

c. PIHAK KEDUA wajib menjaga reputasi dan nama baik PIHAK PERTAMA
dalam melaksanakan PEKERJAAN sebagaimana diatur dalam
PERJANJIAN ini.

Untuk menjabarkan pasal hak dan kewajiban, dapat juga dibuatkan pasal-pasal yang
menjelaskan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dari hak dan kewajiban para pihak.

CONTOH:

Pasal ….
PENCAIRAN PINJAMAN

(1) Pinjaman dicairkan sekaligus setelah PARA PIHAK menandatangani Perjanjian;

(2) Pinjaman dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dicairkan sekaligus
dengan cara transfer bank ke rekening atas nama PIHAK KEDUA pada:

Nama Bank : .....

Cabang : ……

Nomor Rekening : ……

Atas nama : ……

8) JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN

• Pasal jangka waktu mencantumkan mengenai berlakunya perjanian, dengan demikian
dicantumkan kapan mulainya berlakunya perjanjian dan kapan berakhirnya perjanjian.

• Berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi dengan menentukan dalam perjanjian suatu
waktu tertentu kapan perjanjian berakhir atau dapat juga ditentukan bahwa berakhirnya
perjanjian apabila seluruh hak dan kewajiban para pihak telah selesai dilaksanakan.

• Disamping mencantumkan berakhirnya perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati,
dalam perjanjian dimungkinkan pula untuk memuat pengakhiran/ pemutusan perjanjian
pada waktu/tanggal sebelum berakhirnya perjanjian yang telah disepakati tersebut.

CONTOH:

Pasal ……

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN/ PEMUTUSAN PERJANJIAN

(1) Jangka waktu pelaksanaan PEKERJAAN yang akan diselesaikan oleh PIHAK
KEDUA adalah:

a. Pengurusan SKK Damkar diselesaikan paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari
kerja sejak tanda terima dokumen lengkap yang dikeluarkan oleh PTSP

9

Provinsi DKI Jakarta disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA; dan

b. Pengurusan Perpanjangan SLF akan diselesaikan 60 (Enam Puluh) hari
kerja setelah dokumen lengkap dan masuk ke PTSP Prov. DKI Jakarta,
dibuktikan dengan tanda terima dokumen dari PIHAK PERTAMA kepada
PTSP Prov. DKI Jakarta.

(Selanjutnya Disebut Dengan “JANGKA WAKTU”).

Pasal ….
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) PERJANJIAN ini berakhir karena berakhirnya Jangka Waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(2) Dengan tanpa menyampingkan ketentuan pada ayat (1) pasal ini, PARA
PIHAK dapat melakukan pengakhiran PERJANJIAN berdasarkan salah satu
kondisi dan/atau keseluruhan kondisi sebagai berikut:

a. Berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PARA
PIHAK;

b. Dalam hal PEKERJAAN telah selesai dilaksanakan dengan sempurna;

c. Adanya pembatalan atas PERJANJIAN oleh kedua belah PIHAK sesuai
kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(3) PERJANJIAN ini dapat diakhiri sepihak oleh PIHAK PERTAMA dengan
pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA berdasarkan salah satu kondisi
dan/atau keseluruhan kondisi sebagai berikut:

a. PIHAK KEDUA dianggap gagal memenuhi komitmen sebagian dan/atau
seluruhnya sesuai dengan isi PERJANJIAN ini.

b. PIHAK KEDUA dinyatakan Cidera Janji sebagaimana diatur dalam
PERJANJIAN ini.

c. Terdapat indikasi atau adanya perbuatan yang dilarang oleh hukum yang
berlaku yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA termasuk meskipun hal
tersebut masih merupakan dugaan-dugaan namun dinilai oleh PIHAK
PERTAMA tidak sesuai dengan kepentingan PIHAK PERTAMA;

(4) Dalam hal adanya pengakhiran atas PERJANJIAN ini, maka PIHAK KEDUA
tetap berkomitmen dan berjanji untuk mengembalikan dan menyerahkan secara
sempurna seluruh data/informasi serta hasil kerja selama pelaksanaan
PEKERJAAN ditangani PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

(5) Dalam hal PERJANJIAN telah berakhir namun masih terdapat kewajiban salah
satu PIHAK yang belum dipenuhi sesuai isi PERJANJIAN, maka PIHAK
tersebut wajib untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai isi PERJANJIAN ini.

10

(6) Apabila PERJANJIAN diakhiri secara sepihak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengajukan salah
satu dan/atau seluruh hal hal sebagai berikut:

a. Pengembalian atas pembayaran KOMISI yang telah dibayarkan kepada
PIHAK KEDUA dan atas hal tersebut PIHAK KEDUA wajib untuk
melakukan pengembalian KOMISI tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
Atas pengembalian KOMISI tersebut dapat dianggap sah diterima PIHAK
PERTAMA dari PIHAK KEDUA setelah PIHAK PERTAMA
menerbitkan tanda terima yang sah untuk PIHAK KEDUA. Ketentuan ini
berlaku sepanjang kesalahan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Pasal ini menyebabkan batalnya atau berakhirnya transaksi
jual beli yang dilaksanakan antara PIHAK PERTAMA dengan pembeli
yang berasal dari PIHAK KEDUA.

b. Ganti rugi apabila pengakhiran secara sepihak yang disebabkan karena
kesalahan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
berdampak pada kerugian yang diderita oleh PIHAK PERTAMA, baik
secara material maupun immaterial, dengan mekanisme apapun yang
ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan peraturan yang
berlaku.

9) FORCE MAJEUR

• Force majeure atau keadaan memaksa (overmacht) merupakan keadaan dimana para
pihak tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya karena disebabkan oleh suatu
kejadian yang berada diluar kekuasaan para pihak untuk menanggulanginya, misalnya
terjadi bencana alam (gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor), kebakaran, perang,
huru hara, pemberontakan, wabah penyakit, Tindakan pemerintah dibidang keuangan,
dlsb.

• Untuk mengantisipasi menghadapi keadaan yang berada diluar kekuasaan para pihak,
maka para pihak dapat mencantumkan pasal tentang force majeur.

• Untuk perjanjian yang berkaitan dengan system, jaringan listrik dan komunikasi, pada
pasal tentang force majeur dapat dimasukan keadaan force majeur berupa: keadaan/
peristiwa kerusakan jaringan listrik, kerusakan system dan komunikasi.

CONTOH:

Pasal …..
FORCE MAJEURE

(1) Keadaan Memaksa (Force Majeure) ialah hal-hal yang dapat mempengaruhi
jalannya kewajiban yang disebabkan oleh suatu keadaan mana berada di luar
kemampuan PARA PIHAK untuk mencegahnya, antara lain gempa bumi, wabah
penyakit, huru-hara yang bersifat massal, kebakaran, banjir, peristiwa

11

alam/keadaan cuaca lainnya, tindakan pemerintah dalam bidang moneter maupun
kebijakan pemerintah di bidang properti/kesehatan sehingga salah satu PIHAK
tidak dapat melaksanakan/menyelesaikan kewajibannya.

(2) Didalam hal terjadinya seluruh atau beberapa peristiwa sebagaimana dimaksud
dalam pasal Pasal 12 ayat (1) PERJANJIAN, PARA PIHAK secara bersama-
sama dengan dilandasi itikad baik akan mengusahakan semaksimal mungkin agar
peristiwa dimaksud ditekan seminimal/sesingkat mungkin dan akan dibicarakan
bersama-sama oleh PARA PIHAK secara musyawarah. Apabila secara
musyawarah tidak tercapai, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (2) PERJANJIAN.

(3) Atas terjadinya Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) di atas, maka PIHAK yang mengalaminya harus memberitahukan secara
tertulis kepada PIHAK lain selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender
setelah kejadian tersebut.

10) KERAHASIAAN

Pasal kerahasian dapat dicantumkan dalam perjanjian untuk menjaga posisi dan privasi para
pihak dalam perjanjian dari pihak yang tidak berkepentingan,yang memuat antara lain:
• Ketentuan mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan anatara para pihak;
• Ketentuan menghenai kewajiban untuk tidak membocorkan rahasia atau informasi pihak

lain;
• Ketentuan mengenai pembatasan akses atas informasi rahasia;

CONTOH:

Pasal ……
KERAHASIAAN

Segala keterangan yang diungkapkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya
berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dari PERJANJIAN adalah bersifat rahasia
dan akan selalu tetap dirahasiakan, kecuali pembukaan rahasianya disyaratkan oleh
ketentuan perundang-undangan, dimana untuk itu keterangan-keterangan tersebut
dapat diungkapkan oleh salah satu PIHAK atas persetujuan PIHAK lainnya. PARA
PIHAK setuju untuk tidak akan memberikan keterangan-keterangan demikian dalam
setiap waktu kepada pihak ketiga.

12

11) SANKSI

Apabila dalam suatu perjanjian HKR merasa perlu mengenakan sanksi kepada pihak lain yang
melalaikan kewajibannya, maka dapat dicantumkan pasal sanksi dalam perjanjian

CONTOH:

Pasal ……
SANKSI

(1) Dalam hal PIHAK KEDUA mengalami keterlambatan pelaksanaan progres
PEKERJAAN lebih dari 5% (Lima Persen) dari jadwal yang telah disepakati
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PERJANJIAN, maka PIHAK
PERTAMA dapat mengambil alih sebagian/seluruh dari PEKERJAAN tersebut
dan menunjuk pihak ketiga untuk melakukan percepatan PEKERJAAN, dengan
beban biaya yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

(2) Atas tindakan PIHAK KEDUA yang tidak dapat menyelesaikan PEKERJAAN
sesuai dengan JANGKA WAKTU, maka PIHAK KEDUA akan dikenakan denda
untuk setiap hari kalender keterlambatan sebesar 1‰ (satu per mil) dari BIAYA

PEKERJAAN.

12) PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pasal Pernyataan dan Jaminan dibuat untuk memberikan keyakinan kepada masing-masing
pihak dalam perjanjian. Dalam pasal ini setiap pihak akan menyatakan kebenaran dan
memberikan jaminan mengenai kondisi masing-masing pihak dan tindakan yang dilakukan
masing-masing pihak, antara lain berkaitan dengan orang yang menandatangani, perjanjian,
izin-izin, dokumen-dokumen, misalnya anggaran dasar para pihak, pihak dalam perjanjian
dalam keadaan pailit atau tidak pailit, perjanjian-perjanjian yang dibuat sebelumnya tidak
melanggar kewajiban sehingga tidak merugikan pihak lainnya.

CONTOH:

Pasal …..
PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa PIHAK
PERTAMA adalah subyek hukum yang sah berdasarkan hukum Republik
Indonesia, memiliki semua kuasa dan otoritas untuk menandatangani
PERJANJIAN ini dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN
ini.

(2) PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa PIHAK KEDUA
adalah subyek hukum yang sah berdasarkan hukum Republik Indonesia, memiliki
semua kuasa dan otoritas untuk menandatangani PERJANJIAN ini dan
melaksanakan kewajibannya berdasarkan PERJANJIAN ini.

13

(3) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin kesanggupannya untuk memenuhi
semua ketentuan dan kewajiban dalam hal pelaksanaan PERJANJIAN ini.

(4) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin untuk tunduk secara sukarela atas
setiap keputusan dan/atau kebijakan yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

(5) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin untuk tidak akan melakukan tuntutan
atau gugatan hukum kepada PIHAK PERTAMA terkait dengan PERJANJIAN
ini secara pidana baik di luar maupun di dalam pengadilan.

(6) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin tidak melanggar atau bertentangan
dengan undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk
atau instruksi pemerintah, keputusan, ketentuan dan pengadilan yang berlaku.

(7) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin pelaksanaanPERJANJIAN ini atas
dasar itikad baik, dan setiap perubahan yang terjadi pada anggaran dasar,
kepengurusan, dan pemilikan saham PIHAK KEDUA dalam PERJANJIAN ini
akan diberitahukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan tidak
akan mempengaruhi pelaksanaan PERJANJIAN ini.

(8) PIHAK KEDUA menjamin bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK
PERTAMA hanya dipergunakan untuk proses pelaksanaan PEKERJAAN.

(9) PARA PIHAK menyatakan dan menjamin bahwa penandatangan PERJANJIAN
ini berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan
masing – masing baik dari PIHAK PERTAMA ataupun PIHAK KEDUA, dan
setiap dan/atau semua tindakan, prosedur dan langkah yang diwajibkan atau
kelaziman dilakukan untuk memperoleh hak dan kewenangan tersebut telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan anggaran dasar yang
berlaku bagi PARA PIHAK dalam PERJANJIAN ini.

(10) PARA PIHAK telah melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk
sahnya PERJANJIAN ini sehingga pelaksanaannya tidak akan bertentangan
dengan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan-peraturan
atau kebijaksanaan pemerintah.

(11) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin keaslian serta validitas atas produk,
dokumen dan informasi yang digunakan terkait kualitas PEKERJAAN sesuai
standar yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA. Dalam hal tidak dapat
dipenuhinya ketentuan ini oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA
dianggap cidera janji sesuai PERJANJIAN ini karena tidak dapat melaksanakan
kewajibannya.

(12) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa tidak akan menerima segala
bentuk pembayaran apapun dari calon pembeli terkait penjualan Properti. Jika
PIHAK KEDUA melanggar hal tersebut, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk
melakukan upaya hukum untuk menyelesaikan hal tersebut.

14

13) PENGALIHAN KEPADA PIHAK KETIGA

Pasal ini diadakan apabila dikehendaki bahwa aktivitas atau kegiatan dalam perjanjian tidak
dapat dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

CONTOH:

Pasal …..
PENGALIHAN KEPADA PIHAK KETIGA

(1) PARA PIHAK dalam Perjanjian ini tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh
hak dan kewajibannya menurut Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga manapun
termasuk mengalihkan Perjanjian ini kepada Pihak lain tanpa persetujuan tertulis
terlebih dahulu dari Pihak lainnya.

(2) Apabila salah satu Pihak melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, maka segala tuntutan/ gugatan dan kerugian yang timbul menjadi beban
dan tanggung jawab Pihak yang melakukan pengalihan kepada Pihak Ketiga.

14) PILIHAN HUKUM, PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

• Pada hubungan para pihak dalam melaksanakan perjanjian, ada potensi timbulnya konflik
diantara para pihak. Untuk mengantisipasi apabila potensi tersebut menjadi kenyataan
yaitu terjadi perselisihan diantara para pihak, maka dibuat pasal yang berkaitan dengan
penyelesaian perselisihan;

• Pada pasal penyelesaian perselisihan dibuat tahap penyelesaian perselisihan yaitu
pertama-tama diselesaikan dengan membangun komunikasi efektif melalui musyawarah
diantara para pihak. Apabila secara musyawarah tidak berhasil maka maka ditempuh jalan
lain yaitu dengan menyerahkan ke saluran hukum dengan pilihan misal: melalui
pengadilan atau arbitrase;

• Pada Pasal Penyelesaian Perselisihan, dapat sekaligus dimuat tentang pilihan hukum dan
pilihan domisili (yurisdiksi), dapat dipilih Pengadilan Negeri setempat atau dengan
penyelesaian sengketa alternatif/diluar pengadilan seperti di Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI).

CONTOH:

Pasal …

PILIHAN HUKUM, PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

(1) PERJANJIAN ini ditafsirkan, diartikan dan diatur berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia.

15

(2) PARA PIHAK sepakat untuk tunduk kepada seluruh peraturan dan perundang
undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

(3) Dalam hal terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK sebagai akibat dari
penafsiran atau pelaksanaan PERJANJIAN, PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

(4) Apabila dalam dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak timbulnya
perselisihan atas pelaksanaan ketentuan PERJANJIAN PARA PIHAK tidak dapat
mencapai suatu kesepakatan atas penyelesaian perselisihan tersebut, maka PARA
PIHAK dengan ini setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri
Jakarta Timur.

Apabila menggunakan BANI, maka klausul pada ayat (4) berubah menjadi:

(4) Apabila dalam dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak
timbulnya perselisihan atas pelaksanaan ketentuan PERJANJIAN PARA PIHAK
tidak dapat mencapai suatu kesepakatan atas penyelesaian perselisihan tersebut,
maka PARA PIHAK dengan ini setuju untuk menyelesaikannya melalui arbitrase
yang akan diadakan di Jakarta dengan menggunakan peraturan dari Badan
Arbitrasi Nasional Indonesia (“BANI”) sesuai dengan peraturan dari BANI yang
berlaku.

15) PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDESI

Dalam hal berkomunikasi diantara para pihak, perlu diatur mengenai tata cara berkomunikasi,
misal: pejabat dan unit kerja yang dapat dihubungi, mekanisme pemberitahuan, batasan waktu
penerimaan pemberitahuan, dan lain sebagainya. Hal tersebut diperlukan untuk pihak-pihak
yang hanya dapat dijangkau dengan media komunikasi tertentu.

CONTOH:

Pasal ….
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI

a. Apabila ditujukan kepada PIHAK PERTAMA maka dialamatkan kepada :
PT HK REALTINDO
HK Tower 17th Floor
Jl. MT. Haryono Kav. 8, Jakarta Timur
Telp : (021) 856 3570
E-mail : [email protected]
Up : Sekretaris Perusahaan

16

b. Apabila ditujukan kepada PIHAK KEDUA maka dialamatkan kepada:
……………………………
Jl. ………………………………………
Telp : +62 ………………..
E-mail : ……………..
Up : Direksi

Apabila salah satu PIHAK mengalami perubahan alamat, maka PIHAK yang
mengalami perubahan alamat tersebut wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya,
selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya perubahan alamat tersebut.

16) ADDENDUM

• Addendum dicantumkan dalam perjanjian untuk mengakomodir kemungkinan
terdapatnya perubahan-perubahan dalam perjanjian dikemudian hari;

• Addendum dapat dimuat dalam pasal tersendiri atau dapat juga digabung dengan pasal
lainnya (umumnya dalam pasal “Lain-Lain”).

CONTOH:

(1) Perubahan-perubahan yang dikehendaki dan disepakati kedua belah PIHAK
maupun segala sesuatu yang belum diatur dalam PERJANJIAN, akan
diatur/dituangkan dalam addendum yang merupakan satu kesatuan utuh dengan
PERJANJIAN, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1)
PERJANJIAN, maka PIHAK yang mau melakukan perubahan wajib mengirimkan
pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu minimal 14
(empat belas) hari kerja sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.

17) LAIN-LAIN

Mengatur beberapa hal yang dianggap perlu dalam perjanjian yang tidak terdapat dalam
pasal pasal lainnya.

CONTOH:

(1) PERJANJIAN ditafsirkan, diartikan dan diatur berdasarkan hukum Negara
Republik Indonesia.

(2) PARA PIHAK sepakat untuk tunduk kepada seluruh peraturan perundang-
undangan Nasional.

(3) PERJANJIAN berlaku efektif sejak tanggal PERJANJIAN dan akan tetap berlaku
sesuai dengan yang diatur dalam PERJANJIAN.

17

18) PENUTUP

Bagian penutup merupakan bagian terakhir perjanjian sebelum tanda tangan.

CONTOH:

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup, dibuat dengan
itikad baik, secara sadar dan tanpa adanya paksaan dan/atau tekanan dari PIHAK
manapun sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi Para
Pihak.

19) TANDA TANGAN

• Setelah bagian penutup terdapat tanda tangan para pihak yang membuat perjanjian.
Penandatanganan para pihak diatas meterai sesuai ketentuan yang berlaku.

• Perlu dipahami bahwa pembubuhan meterai pada perjanjian bukan merupakan syarat
sahnya suatu perjanjian. Fungsi meterai tersebut adalah sebagai tanda bukti pembayaran
para pihak kepada negara (pajak/bea) atas penggunaan suatu dokumen antara lain
perjanjian.

CONTOH: Pihak Kedua
Pihak Pertama PT. ……………
PT HK Realtindo

( nama ) ( nama )
( jabatan ) ( jabatan )

Mengingat sangat beragam jenis PKS yang akan dilakukan, maka materi perjanjian yang telah
disampaikan pada huruf B di atas hanya merupakan contoh (bukan merupakan isi/materi perjanjian
yang baku). Contoh yang diberikan tersebut tidak bersifat mengikat dan agar Departemen/Unit/Proyek
yang akan menyusun PKS dapat menyesuaikan materi perjanjiannya dengan keinginan dan
kesepakatan Para Pihak.

18