ANALISIS EFEKTIVITAS PENYUSUNAN BELANJA PEGAWAI DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021 TUGAS AKHIR Disusun Oleh: ARIF RIZA KUNDO NPM: CA192221880 Program Studi : Ilmu Administrasi Publik FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK INSTITUT ILMU SOSIAL DAN MANAJEMEN STIAMI JAKARTA 2022
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Anggaran memiliki fungsi sebagai perencanaan dan pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. Anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan sumber pendanaan yang digunakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Melalui data rekening belanja yang terdapat dalam anggaran belanja organisasi pemerintah, akan dilihat apakah anggaran yang telah dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pengeluaran pemerintah yang mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat tercermin dalam belanja modal.Pelaksanaan belanja modal tersebut dalam rangka peningkatan pelayanan publik oleh pemerintah, yaitu dalam bentuk kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan transportasi, serta infrastruktur seperti jaringan jalan, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya.Peran pemerintah disini dapat dinyatakan dalam bentuk pengoptimalan 1
2 dalam pengelolaan potensi daerah dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memberikan manfaat terhadap masyarakat. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan penyerapan anggaran rendah seperti adanya anggaran yang cenderungmenumpuk di akhir tahun, terbukti dengan kecenderungan persentase penyerapan anggaran pada akhir triwulan III kurang dari 75%. Dalam penilaian penyerapan anggaran yang proporsional atau tidak ini masih belum jelas tolok ukurnya sehingga perlu dilihat target penyerapan anggaran yang telah ditetapkan, apakah sesuai target atau tidak. Selain itu, penyerapan anggaran rendah disebabkan revisi anggaran seperti contoh penghematan anggaran yang berdasarkan perubahan atau penetapan kebijakan pemerintah (www.bpkp.go.id). Kegagalan target penyerapan anggaran mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan ternyata tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Apabila pengalokasian anggaran efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Sumber penerimaan negara yang terbatas mengharuskan pemerintah menyusun prioritas kegiatan dan pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas dalam pengalokasian anggaran pada instansi atau lembaga pemerintah.
3 Terkait dengan hal tersebut, diperlukan target ideal dalam pencapaian efektivitas penyerapan anggaran agar dapat diketahui tingkat efektifitas dan efisiensinya. Hal tersebut dijelaskan Pasal 39.b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 Tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga bahwa nilai kinerja anggaran lebih dari 80% sampai dengan 90% dikategorikan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui target ideal pencapaian efektivitas penyerapan anggaran oleh Kementerian Negara/Lembaga sebesar 80%-90%. Salah satu lembaga pemerintah dengan penyerapan anggaran yang efektif dan efisien adalah Satker di kota Administrasi Jakarta Utara dimana pada tahun 2021 anggaran pegawai adalah sebagai berikut: Tabel 1.1 Belanja Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara 2021 No Sasaran Indikator kinerja Anggaran (ribu) Sumber: …………………, 2022
4 Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa belanja pegawai di lingkungan kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2021 masih belum mencapai angka penyerapan anggaran yang optimal. Hal ini berdasarkan observasi peneliti dilapangan disebabkan oleh beberapa faktor seperti: 1. Kurangnya komitmen manajemen, dikarenakan rendahnya penghargaan yang diberikan kepada pegawai dimana dalam pemberian kompensasi kegiatan belum sebanding dengan risiko pekerjaan yang ditugaskan. 2. Kurang terintegritasnya lingkungan birokrasi, struktur organisasi yang cenderung kurang berfungsi, penyelenggaraan pemerintahan yang tidak efektif dan efisien, dan kurangnya koordinasi antar pegawai. 3. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia, terdapat beberapa pegawai dengan kompetensi kurang menunjang terhadap pelaksanaan tugas atau pekerjaan sehingga kinerja yang dihasilkan kurang optimal. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian tersebut, makapenulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menentukan judul yaitu: “Analisis Efektivitas Penyusunan Belanja Pegawai di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2021”.
5 B. Ruang Lingkup Penelitian Anggaran terutama mengenai APBN dan APBD mengacu pada UUD1945 pasal 23 ayat 1 yaitu merupakan pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan dengan undang-undang. APBD dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta ditujukan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat. APBD memiliki siklus yaitu perencanaan dan penganggaran, pembahasan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan dan pencatatan, pemeriksaan dan pertanggung jawaban. Mengingat luasnya cakupan bahasan terkait penyusunan anggaran maka dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi pada analisis efektivitas penyusunan belanja pegawai di Kota Administrasi Jakarta Utara tahun Anggaran 2021. C. Pertanyaan Penelitian Berdasarkan ruang lingkup penelitian yang telah dipaparkan tersebut maka dapat disusun pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1. Bagaimana efektivitas penyusunan belanja pegawai di Kota Administrasi Jakarta Utara tahun Anggaran 2021? 2. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas efektivitas penyusunan belanja pegawai di Kota Administrasi Jakarta Utara tahun Anggaran 2021?
6 3. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan efektivitas efektivitas penyusunan belanja pegawai di Kota Administrasi Jakarta Utara tahun Anggaran 2021? D. Tujuan Penelitian Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dipaparkan tersebut maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 1. Untuk menganalisis bagaimana efektivitas efektivitas penyusunan belanja pegawai di Kota Administrasi Jakarta Utara tahun Anggaran 2021. 2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat efektivitas efektivitas penyusunan belanja pegawai di Kota Administrasi Jakarta Utara tahun Anggaran 2021. 3. Untuk menganalisis upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan efektivitas efektivitas penyusunan belanja pegawai di Kota Administrasi Jakarta Utara tahun Anggaran 2021.
7 E. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara akademis, praktis, maupun kebijakan bagi pihak terkait sebagai berikut: 1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan di bidang ilmu administrasi publik khususnya terkait efektivitas penyerapan anggaran lembaga pemerintah. 2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangsih dalam rangka evaluasi efektivitas penyerapan anggaran pada Satker Direktorat Sungai dan Pantai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terutama kaitannya perencanaan pembangunan dan pengambilan keputusan dalam memaksimalkan penyerapan anggaran. 3. Manfaat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pejabat berwenang dalam menentukan standar ideal penyerapan anggaran lembaga pemerintah sehingga menjadi acuan dalam penilaian atas efektivitas penyerapan anggaran lembaga pemerintah.
BAB II KAJIAN LITERATUR A. Penelitian Terdahulu Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan penelitian mengenai analisis efektivitas penyerapan anggaran pada lembaga pemerintah secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Ledy S Gagola (2016) dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud” dan hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Tahun 2016). 2. David Sudasri (2016) dengan judul “Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang)” dan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif secara 13
14 signifikan terhadap penyerapan anggaran (Artikel Ilmiah Ekonomi Tahun 2016). 3. Nurul Fajar (2017) dengan judul “Analisis Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh” dan hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pelaksanaan perbandingan realisasi anggaran dengan target penyerapan anggaran, konsistensi dalam pelaksanaan program/kegiatan, ketepatan jadwalpenarikan anggaran secara baik dapat meningkatkan penyerapan anggaran pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Aceh (JTRA Vol. 10 No. 2, Juli 2017). 4. Meyulinda Aviana Elim (2018) dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Organisasi Perangkat Daerah di Kota Kupang” dan hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang jasa, komitmen manajemen dan lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja organisasi perangkat daerah di Kota Kupang (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Audit Vol. 3 No. 2, Des 2018). 5. Ni Wayan Sukern (2018) dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Bendahara Serta Dampaknya Terhadap Penyerapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan” dan hasilnya bahwa
15 kelengkapan fasilitas, kualitas SDM dan kondisi lingkungan kerja, dan kinerja bendahara berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran OPD pada Pemerintah Kabupaten Tabanan namun karakteristik bendahara tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan anggaran (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 7.11, 2018). 6. Erlina (2017) dengan judul “The Analysis of the Influencing Factors of Budget Absorption (Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran)” dan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial waktu penganggaran tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran sedangkan surplus anggaran dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap penyerapan anggaran (International Journal of Economic Research Vol. 14, Number 12, 2017). 7. Reny Andriati (2019) dengan judul “Factors Affect Budget Absorption In Government Institutions of Indonesia, 2017 (Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Instansi Pemerintah Indonesia)” dan hasilnya menunjukkan bahwa secara simultan jumlah anggaran, opini kinerja, indeks persepsi korupsi, dan akuntabilitas kinerja berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di instansi pemerintah. Hanya satu variabel yang sangat signifikan terhadap akumulasi penyerapan anggaran
16 kinerja suatu instansi pemerintah Indonesia (Journal of Governance and Public Policy Vol. 6 No. 2 June 2019). Berdasarkan ketujuh penelitian terdahulu tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas melakukan penelitian terkait dengan penyerapan anggaran yang dilakukan dengan pendekatan kuantiatif dan dilakukan pada pemerintah daerah. Oleh karena itu, penulis melakukan modifikasi atau pengembangan penelitian sebagai upaya orisinalitas penelitian dengan variabel yang diteliti terkait efektivitas penyerapan anggaran, pendekatan penelitian berupa kualitatif dan lokasi penelitian pada kementerian negara yaitu Satker Direktorat Sungai dan Pantai Kementerian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat. B. Kajian Pustaka 1. Administrasi Publik Secara etimologis, administrasi publik berasal dari dua kata yaitu ‘administrasi’ dan ‘publik’. Administrasi berasal dari Bahasa Latin ‘administrate’ yaitu ‘ad’ yang berarti ‘pada’ dan ‘ministrate’ yang berarti ‘melayani’, bila ditinjau dari asal kata tersebut berarti memberikan pelayanan kepada. Adminitrasi berasal juga dari bahasa Inggris yaitu ‘administration’ yakni ‘to administer’ yang berarti ‘to manage’ atau ‘mengelola’ dan ‘to direct’ atau ‘menggerakkan’, bila ditinjau dari asal kata tersebut berarti
17 mengelola atau menggerakkan (Indradi dalam Erlina, 2017).Menurut Pasolong (2016:6), “Publik berasal dari bahasa Inggris‘public’ yang berarti umum, rakyat umum, orang banyak, dan rakyat”. Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Sukern (2018) yaitu “Proses dimana sumberdaya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplentasikan dan mengelola keputusan dalam kebijakan publik”. Istilah administrasi publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Sukern, 2018). Agenda dari pemerintahan yang sah bertindak untuk mewujudkan keinginan masyarakat. Menurut Land danRosenbloom dalam Fajar (2017) “Administrasi publik harus melihat kebutuhankebutuhan masyarakat, administrasi publik diharapkan tanggap dan bekerja secara efektif dan efisien terhadap kebutuhan masyarakat”. Kemudian, menurut Barton dan Chapel dalam Fajar
18 (2017), “Administrasi publik sebagai the work of government atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah”. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk memformulasikan, mengimplentasikan dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Dengan melihat kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebijakan publik diharapkan dapat tanggap dan bekerja secara efektif dan efisien terhadap kebutuhan masyarakat. 2. Teori Efektivitas Hidayat (1986) menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Selain itu efektivitas menurut H. Emerson : pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Soewarno Handayaningrat, 1990, hal 15). Ali Muhidin (2009) juga menjelaskan bahwa: Efektivitas juga berhubungan dengan masalahbagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingka kepuasaan pengguna/client. Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan
19 bahwa efektivitas merupakan ketepatgunaan suatu program untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut pendapat Gibson Ivancevich Donnelly, menyebutkan bahwa ukuran efektivitas organisasi, sebagai berikut : a. Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan. b. Efesiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input. c. Kepuasaan adalah merupakan ukuran untuk menunjukantingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhanmasyarakat. d. Keunggulan adalah tingkat dimana korganisasi dapat dan benarbenar tanggap terhadap perubahan internal daneksternal. e. Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat. (Gibson, 1996:34). Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran daripada efektifitas harus adanya suatu perbandingan antara input dan output, ukuran daripada efektifitas mesti adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta
20 intensitas yang tinggi, artinya ukuran dari pada efektivitas adanya rasa saling memiliki dengan tingkatan yang tinggi. Menurut pendapat Denison dan Mirsha (1995) dalam Casida (2007) efektivitas organisasi memiliki empat kriteria dalam budaya organisasi yaitu partisipasi, adaptasi, misi dan konsistensi. 1. Partisipasi adalah kebebasan (kemerdekaan) bagi setiap pribadi untuk menyampaikan pendapatnya yangbertujuan untuk mengembangkan organisasi. 2. Adaptasi adalah kemampuan internal organisasi dalam memberi tanggapan terdapan perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal. 3. Misi merupakan tujuan utama dari sebuah organisasi yang membuat setiap anggotanya tetap teguh dan focus pada hal yang akan dicapai oleh organisasi. 4. Konsistensi adalah keterikatan antar anggota untuk berpegang teguh pada nilai-nilai dasar dan inti orgasasi. Tingkat efektivitas dapat diketahui dengan melalukan pengukuran rasio efektivitas. Pengukuran rasio efektivitas dapat dilakukan dengan membagi nilai realisasi dengan nilai anggaran yang direncanakan. Rasio Efektivias = liasi n Dinas 100%
21 Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900- 327 Tahun 1996, tingkat efektivitas diuraikan menjadi 5 kriteria dengan uraian sebagai berikut : 1. Apabila hasil perhitungan rasio efektivitas diatas 100%, itu artinya sangat efektif. 2. Apabila hasil perhitungan rasio efektivitas antara 90% sampai 100%, maka dapat disebut efektif. 3. Apabila hasil perhitungan rasio efektivitas antara 80% sampai 90%, maka dapat diartikan cukup efektif. 4. Apabila hasil perhitungan rasio efektivitas 60% sampai 80%, dapat diartikan Kurang Efektif. 5. Apabila pembagian tersebut hasilnya dibawaah 60% , diartikan Tidak Efektif. 3. Anggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Anggaran sebagai instrumen kebijakan ekonomi berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalamrangka mencapai tujuan bernegara (Undang-Undang RI No. 17 Th 2003).
22 Menurut Haryanto dan Ariffudin (2007) dalam Setyawan (2016:16) “Anggaran Sektor Publik adalah rencana kegiatan dan keuangan secara periodic yang berlangsung dalam satu tahun anggaran dan berisi mengenai program, kegiatan, dan jumlah dana yang diperoleh (penerimaan/pendapatan) dan dibutuhkan (pengeluaran/belanja) dalam rangka mencapai tujuan organisasi”. Menurut Mulyadi(2001), anggaran merupakan suatu rencana kerja yangdinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar dansatuan ukuran yang lain yang menvakup jangka waktu satu tahun. Dapat disimpulkan bahwa Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam sautuan barang/jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen. Dalam penyusunan anggaran perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: a. Pengetahuan tentang tujuan dan kebijakan umum perusahaan. b. Data masa lalu. c. Kemungkinan perkembangan kondisi ekonomi.
23 d. Pengetahuan tentang taktik, strategi pesaing, dan gerakgerik pesaing. e. Kemungkinan adanya perubahan kebijakan pemerintah. Penelitian untuk pengembangan perusahaan. Anggaranyang dibuat akan mengalami kegagalan bila hal-hal berikut ini tidak diperhatikan: a. Pembuatan anggaran tidak cakap, tidak mampu berpikir ke depan, dan tidak memiliki wawasan yang luas. b. Wewenang dalam membuat anggaran tidak tegas. c. Tidak didukung oleh masyarakat. d. Dana tidak cukup. 4. Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik Berikut jenis-jenis anggaran sektor publik dalam Hartatik (2018:3) dibagi menjadi dua, yaitu: 1) Anggaran Operasional Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah Belanja Rutin. Belanja rutin adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah.
24 2) Anggaran Modal Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan,perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya. 5. Penganggaran Sektor Publik Sektor publik yaitu suatu wadah pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan segala aktivitasnya sektor publik menyusun seluruh kegiatan dan program kerjanya dalam sebuah anggaran. Konsep anggaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsep anggaran sektor publik. Anggaran pada sektor publik memiliki fungsi yang sama dengan anggaran pada perusahaan komersil, yaitu sebagai pernyataan mengenai rencana kerja yang akan dilakukan pada periode waktu tertentu (Sudarsi, 2016). Uraian tersebut didukung oleh pendapat Mardiasmo (2016:62) yang menyatakan bahwa “Anggaran sektor publik
25 merupakan suatu rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter”. Anggaran sektor publik merupakan rincian seluruh aspek kegiatan yang akan dilaksanakan yang tersusun atas rencana pendapatan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu pemerintah dalam menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya agar terjamin secara layak dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin terjamin serta penggunaan dan pengalokasiannya lebih efektif (Mardiasmo, 2016:62). Pentingnya anggaran sektor publik karena beberapa alasan: a) anggaran merupakan alat pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat; b) anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya, pilihan (choice), dan trade offs; c) anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat (Mardiasmo, 2016:63).
26 6. Efektivitas Penyusunan Anggaran Anggaran merupakan salah satu alat vital suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Anggaran merupakan sarana utama perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan dalam setiap perusahaan. Rencana ini biasanya mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan suatu pendekatan formal dan sistematisdari tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi dan pengendalian. Dalam Pasal 14 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara telah disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaganegara. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Terdapat hubungan yang erat antara anggaran, perencanaan dan pengendalian, dimana perencanaan digunakan melihat kedepan terkait dengan tindakan apa yang seharusnya diambil untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan pengendalian lebih melihat
27 kebelakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan perencanaan (Mardiasmo, 2016:61). Menurut Sutrisno (2013:53), “Kinerja yaitu prestasi yang dicapai dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat kesehatan perusahaan atau organisasi tersebut”. Selanjutnya Riyanto (2011:253) menjelaskan “Kinerja adalah suatu kegiatan untuk melakukan kegiatan pelaporan keuangan menurut standar keuangan yang telah ditetapkan”. Pendapat lain disampaikan oleh Mangkunegara (2015:67) yang menjelaskan bahwa “Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam mengukur prestasi perusahaan atau organisasi. Efektivitas penyerapan anggaran yaitu pengukuran atas penyerapan anggaranpada suatu organisasi/lembaga. Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan modal dan etika.
28 C. Model Konseptual Model konseptual mengenai analisis efektivitas penyerapan anggaran pada Satker Direktorat Sungai dan Pantai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat dijelaskan secara visualisasi pada gambar berikut: Gambar: 2.1 Model Konseptual
BAB III METODE PENELITIAN A. Pendekatan dan Jenis Penelitian Dalam desain penelitian umumnya dibagi dua yaitu desain dengan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan kemudian hasil wawancara diolah menjadi data. Penelitian kualitatif menekankan unsur manusia sebagai instrument penelitian. Manusia sebagai alat yang dapat berhubungan dengan obyek lain, yang mampu memahami kaitan kenyataan di lapagan. Peneliti dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data, sehingga dituntut kesadarannya untuk mengatasi faktor pengganggu di lapangan (Mulyadi, 2020:124). Adapun desain atau format dalam penelitian sosial, yaitu : eksplanasi, deskriptif dan eksperimental. Jenis format dalam penelitian sosial yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yang biasa disebut juga penelitian taksonomik dimaksudkan untuk eksplorasi dan krafikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlahvariabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan hubungan antar-variabel yang ada. (Mulyadi, 2020:107). 34
B. Operasional Konsep Operasional konsep memiliki tujuan untuk menetapkan aturan dan prosedur yang akan digunakan peneliti, selain itu dapat digunakan untuk memandu jenis data dan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.Pada penelitian ini, peneliti memiliki tiga operasional konsep yaitu : 1. Analisis Analisis Efektivitas Penyusunan Belanja Pegawai di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2021. Secara lebih luas uraian mengenai variabel, dimensi yang digunakan indikator yang dijadikan acuan, bagaimana cara memperoleh data dalam kebutuhan untuk menganalisis efektivitas dapat dilihat pada Tabel 3.1. 2. Faktor pendukung dan faktor penghambat Analisis Efektivitas Penyusunan Belanja Pegawai di Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2021. 3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang terjadi secara nyatapada lingkungan kota administrasi Jakarta Utara dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada anggota mengenai hal-hal antara lain berupa sistem, sumber daya manusia, lingkungan kerja yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan faktor pendukung dan penghambat dalam penyerapan anggaran. 35
36 4. Upaya mengatasi faktor penghambat efektivitas penyerapan anggaran pada satker kota administrasi Jakarta Utara. Setelah memberikan pemaparan mengenai apa saja yang menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran. Anggota yang terlibat dalam lingkungan Satker satker kota administrasi Jakarta Utara diwawancara untuk memberikan pandanganpandangan ataupun saran yang bersifat preventif dalam mengatasi terhambatnya penyerapan anggaran.
Tabel 3.1 Oper Variabel Dimensi Indikator Teori Efektivitas Organisasi (Denison dan Mirsha, 1995) Partisipasi 1. Pemberdayaan, 2. Kerja Tim, 3. Kemampuan Berkembang. Adaptasi 1. Perubahan, 2. Berfokus pelanggan, Misi 1. Strategi yang terarah dan jug tetap 2. Tujuan dan objektivitas 3. Visi Konsistensi 1. Nilai Inti 2. Kesepakatan 3. Koordinasi dan Integrasi 37
rasional Konsep Teknik Pengumpulan Data Sumber Wawancara, Observasi Pegawai satker kota administrasi Jakarta Utara. Wawancara, Observasi Pegawai satker kota administrasi Jakarta Utara. a Wawancara, Observasi Pegawai satker kota administrasi Jakarta Utara. Wawancara, Observasi Pegawai satker kota administrasi Jakarta Utara.
a. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2015:308). Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dan sumber sekunder merupakan yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan lebih lanjut pada uraian sebagai berikut: 1. Wawancara. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya dapat dilakukan secara langsung melalui tatap muka langsung dengan informan. Tetapi dapat juga dilakukan dengan tidak langsung seperti melalui telepon, interne, atau surat (wawancara tertulis). Persiapan melakukan wawancara yaitu: (1)seleksi individu untuk informan, (2) pendekatan kepada informan, (3) pengembangan suasana wawancara, dan(4) membuat pedoman wawancara (Mulyadi, 2020:171) 38
39 2. Obsevasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang secara alamiah digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah. Kegiatan penelitian ilmiah pada mulanya diarahkan pada usaha untuk memperoleh sebanyak mungkin pengetahuan mengenai lingkungan alam manusia. Dapat disimpulkan, pengamatan merupakan kegiatan melihat, memperhatikan secara cermat dan teliti suatufenomena yang dapat dijadikan data untuk memberikan sebuah penjelasan atas pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena yang diamati (Mulyadi, 2020:179) 3. Dokumentasi, yaitu catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi pada penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015:329). C. Penentuan Informan Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam peneitian ini diantaranya adalah wawancara yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang akan memperkuat analisis peneliti. Jogiyanto (2007:79) menyatakaan “Purposive sampling dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan (judgement) tertentu atau jatah (quota) tertentu. Judgement sampling
40 adalah purposive sampling dengan kriteria berupa suatu pertimbangan tertentu. Sedangkan quota sampling berdalih bahwa sampel harus mempunyai karakteristik yang dimiliki oleh populasinya.” Narasumber atau informan yang akan diwawancarai oleh peneliti terdiri dari beberapa pihak yaitu: 1. Kepala Satuan Kerja kota administrasi Jakarta Utara. 2. Bagian Keuangan Satuan Kerja kota administrasi Jakarta Utara. 3. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja kota administrasi Jakarta Utara. 4. Bagian Perencanaan Satuan Kerja kota administrasi Jakarta Utara. 5. Pihak Akademisi/Dosen Pengajar Ilmu Administrasi Publik. D. Teknik Analisis Data Menurut Mulyadi (2020, hlm. 200) mengatakatan “Analisis data kualitatif adalah analisis yang berbasis pada kerja pengelompokan symbol-simbol selain angka. Simbol itu berupa kata, frase, atau kalimat yang menunjukan beberapa kategori. Input maupun output analisisdata kualitatif berupa symbol, dimana output-nya disebut deskripsi verbal”.
41 Untuk mengetahui keabsahan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik teriangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu di luar data, untuk keperluan mengecek atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada (Mulyadi, 2020:226).Adapun, menurut Norman K. Denkin triangulasi meliputi empat hal, yaitu: 1. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. 2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini untuk memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Namun orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian
42 dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi. 3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi. 4. Triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang televan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisisdata yang telah diperoleh. E. Lokasi dan Jadwal Penelitian Sesuai dengan tempat penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti, maka penelitian ini dilakukan di Satuan Kerja kota administrasi Jakarta Utara. Pelaksanaan penelitian dimulai dengan penyusunan proposal dan diakhiri penyusunan skripsi dengan rincian kegiatan penelitian danminggu pelaksanaan berikut:
43 Tabel III.1 Jadwal Penelitian No. Kegiatan Penelitian Tahun 2022 sept okt Nov Des 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Penyusunan Proposal 2 Studi Pendahuluan 3 Pengumpulan Referensi 4 Penulisan Bab I-III 5 Pengumpulan Data 6 Analisis Data 7 Penulisan Bab IV-V
44 DAFTAR PUSTAKA SEMENTARA Andriati, Reny. 2019. Factors Affect Budget Absorption In Government Institutions of Indonesia, 2017 (Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Instansi Pemerintah Indonesia). Journal of Governance and Public Policy Vol. 6 No. 2 June 2019. Elim, Meyulinda Aviana. 2018. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Kupang. Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Audit Vol. 3 No. 2, Des 2018. Erlina. 2017. The Analysis of the Influencing Factors of Budget Absorption (Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran). International Journal of Economic Research Vol. 14, Number 12, 2017. Fajar, Nurul. 2017. Analisis Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. JTRA Vol. 10 No. 2, Juli 2017. Gagola, Ledy S. 2016. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Tahun 2016.
45 Mangkunegara, Anwar Prabu. 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Remaja Rosdakarya. Mardiasmo. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi. Moleong, Lexy. J. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya. Pasolong, Harbani. 2016. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta. Riyanto, Bambang. 2011. Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan. Yogyakarta: BPFE. Sudasri, David. 2016. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang). Artikel Ilmiah Ekonomi Tahun 2016. Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.Bandung: Alfabeta. Sukern, Ni Wayan. 2018. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Bendahara Serta Dampaknya Terhadap Penyerapan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tabanan. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 7.11 (2018).
46 Sutrisno. 2013. Manajemen Keuangan Teori, Konsep dan Aplikasi. Yogyakarta: Ekonisia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.