AD.ART FKBPPPN buat liga

FORUM KOMUNIKASI
BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA NUSANTARA

Jln. Veteran I No. 27 Jakarta Pusat Tlp : 081310900267/087880406847

Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara merupakan organisasi
Profesi. Banpol PP/Non PNS seluruh Indonesia adalah organisasi perangkat daerah (OPD)
dengan status jabatan fungsional tertentu/khusus berjuang untuk menjadi PNS agar dapat
meningkatkan kinerja secara profesional sesuai dengan peraturan dan perlindungan hukum
yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang untuk melakukan
tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum
yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Menindak warga masyarakat,
aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau
badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

1. AZAS

Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara berazaskan
Pancasila.

2. PLATFORM

Platform Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara
tertuang dalam Identitas, Sifat, Visi, Misi dan Garis Perjuangan Forum.

A. IDENTITAS.

Identitas Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara dibentuk
untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

B. SIFAT

Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara bersifat independen,
terbuka dan mandiri. Artinya Forum bersifat independen yang tidak terikat dengan
organisasi manapun dan bebas menentukan sikap sesuai dengan garis perjuangan
Forum. Bersifat terbuka artinya Forum secara terbuka menerima anggota yang berasal
dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara yang taat pada
Pancasila. Mandiri artinya Forum mempergunakan kekuatan dan kemampuan sendiri
untuk memperjuangkan kepentingan Banpol PP/non PNS seluruh Indonesia.

C. VISI

Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara mewujudkan
pengangkatan PNS secara bertahap seluruh Indonesia secara damai melalui prosedur dan
peraturan yang berlaku.

D. MISI

1. Menjalin komunikasi secara intensif Banpol PP/ non PNS seluruh Indonesia
sebagai tempat berkumpul, aspirasi, kerja sama dan mencari solusi terbaik
untuk memecahkan permasalahan yang berkembang.

2. Memperjuangkan harkat dan martabat Bantuan Polisi Pamong Praja
Nusantara dipandang sebagai tenaga profesional sesuai dengan tugas dan
wewenangnya.

3. Memperjuangkan secara gigih dan terencana dengan mempergunakan
segenap kekuatan sendiri dan bantuan pihak lain yang tidak mengikat
sampai titik darah terakhir guna pengangkatan menjadi PNS secara bertahap
sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Memperjuangkan keluarnya undang-undang atau peraturan pemerintah atau
keputusan presiden tentang kepastian hukum pengangkatan Banpol PP /non
PNS menjadi PNS agar jenjang kariernya ada kepastian hukum yang jelas.

5. Memperjuangkan perlindungan hukum terhadap pekerjaaan Satpol PP yang
penuh resiko antara tugas, dan tindakan kekerasan bermuatan melawan
hukum.

6. Memperjuangkan jaminan sosial yang memadai Banpol PP/non PNS,baik
dari segi kesehatan, asuransi dan tunjangan sosial lainnya.

7. Memperjuangkan jenjang karier satpol PP agar dapat meningkatkan
profesionalisme sebagai abdi negara dan pamong praja terdepan yang
berhadapan langsung dengan masyarakat yang mempunyai masalah yang
kompleks.

E. GARIS PERJUANGAN FORUM

1. Membangun Forum sebagai Organisasi Moderen.
Organisasi Forum membangun jaringan sel aktif ke segenap anggota Forum
Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara yang berada di seluruh tanah
air dengan sistem managemen terpadu dan teknik informasi yang mengikuti
perkembangan zaman. Sehingga pengelolaan organisasi berjalan sangat efektif dan
efesien.

2.Mengkaji pengembangan Banpol PP/non PNS secara mendalam.
Forum mengkaji secara mendalam Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja
Nusantara dimulai dari identifikasi kebutuhan, identifikasi masalah, perumusan
masalah, klasifikasi kepentingan dan proses pengambilan keputusan guna
memecahkan masalah secara terencana dan mempunyai konsep yang jelas.
Kemudian di kembangkan dan disosialisasikan kesegenap Forum Komunikasi
Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara agar tetap dalam satu persepsi, satu sikap
dan satu strategi untuk mencapai tujuan baik jangka panjang maupun jangka
pendek.

1. Melakukan komunikasi secara intensif terhadap Forum Komunikasi Bantuan Polisi
Pamong Praja Nusantara guna menyusun dan mensosialisasikan secara cepat
langkah strategis organisasi untuk mencapai tujuan.

2. Menanamkan Rasa Kesetiakawanan Nasional agar perjuangan ini menjadi berarti
sebagai tonggak sejarah yang menentukan nasib perjuangan bangsa dan negara.

3. Mensosialisasikan secara nasional fungsi dan tanggung jawab Satpol PP tersebut
sangat menentukan stabilitas negara pada umumnya dan stabilitas pemerintah pada
khususnya, dimana fungsinya sebagai ujung tombak terdepan memelihara ketertiban

masyarakat sangat menentukan pemerintahan yang kuat dimasa yang akan datang.

4. Dalam rangka memperjuangkan menjadi PNS, forum akan melakukan kegiatan
diskusi, seminar, loby-loby politik ke DPR, pemerintah pusat, Menteri dan Presiden
atau elite politik dan partai yang dapat membantu mewujudkan tujuan itu secara
cepat. Untuk membantu perjuangan forum juga akan melakukan unjuk rasa simpatik
yang tidak anarkis atau memacetkan lalu lintas, atau mengganggu ketertiban umum.
Unjuk rasa simpati dan damai tersebut akan dijadikan sebagai model atau contoh
bagi para demonstran seluruh Indonesia. Sehingga akan menarik simpati dan
dukungan yang luas terhadap perjuangan forum.

5. Forum akan Melayani dan bukan dilayani baik sesama anggota maupun terhadap
masyarakat luas. Forum akan hadir pada saat anggota maupun masyarakat
membutuhkan bantuan dan pertolongan.

ANGGARAN DASAR (AD) DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
FORUM KOMUNIKASI BANTUAN POLISI PAMONG

PRAJA NUSANTARA

MUKADIMAH

Atas Rahmat dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat Forum
Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara berhimpun dalam sebuah Forum
untuk memperjuangkan nasib dan masa depan anggota menjadi PNS yang profesional
dan bermartabat dipandang oleh segenap masyarakat.

Oleh karena itu Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara
bertekad untuk memperjuangkan kepentingan anggota sampai titik darah penghabisan
secara damai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Perjuangan bersama
ini bernilai luhur untuk meminta kebijakan pemerintah mengeluarkan undang-undang
atau peraturan pemerintah atau keputusan presiden yang dapat mengangkat Banpol
PP/non PNS menjadi PNS yang sejajar dengan yang lain. Hal ini semata demi rasa
kebersamaan dan keadilan di bumi Indonesia yang kita cintai bersama.

Kita mempunyai hak yang sama dengan PTT atau tenaga honorer lain yang
dapat kesempatan untuk diangkat menjadi PNS. Kita juga tidak akan melupakan
kewajiban kita sebagai abdi negara terdepan mewujudkan pemerintahan yang kuat.

Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Kuasa, Forum Komunikasi
Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara untuk terus berjuang mewujudkan tujuan dan
cita-cita yang luhur khususnya untuk anggota dan umumnya untuk masyarakat, nusa dan
bangsa. Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara bertanggung jawab
terciptanya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk
itu rela berkorban dengan tulus ikhlas. Dalam menjalankan tugas yang diemban
“ Pantang menyerah dan mundur sebelum terwujud ketertiban masyarakat yang abadi”

Atas petunjuk Tuhan Yang Maha Esa, dan melalui ikhtiar dari upaya yang
terencana, tertata dan berkelanjutan, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara.

ANGGARAN DASAR
FORUM KOMUNIKASI
BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA NUSANTARA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara merupakan
organisasi profesi. Anggota Banpol PP/non PNS yang berjuang untuk jangka pendek
agar diangkat menjadi PNS secara bertahap dan berkesinambungan. Sedangkan untuk
jangka panjang mengabdi kepada masyarakat sebagai ujung tombak pemerintah
terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

BAB II
NAMA, KEDUDUKAN DAN LAMBANG

Pasal 2
Nama dan Kedudukan

2. Forum ini bernama Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara,
yang dibentuk dan didirikan pada hari Sabtu, 18 Januari 2015 di Jakarta.

3. Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja
Nusantara berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, di DKI Jakarta.

Pasal 3
Lambang

1. Lambang Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara adalah
sesuai dengan lambang Departemen Dalam Negeri dan Lambang Satpol PP

2. Penjelasan terhadap Lambang Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja
Nusantara tertera dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3
Asas dan Dasar

Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara, berazaskan
Pancasila dan UUD 45 dalam naungan Negara Republik Indonesia.

Pasal 4
Tujuan

Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara bertujuan untuk
memperjuangkan anggota menjadi PNS secara bertahap sesuai dengan undang-undang,
peraturan pemerintah atau keputusan presiden yang dapat dijadikan sebagai payung
hukum untuk pengangkatan PNS dan meniti jenjang karier.

BAB III
SIFAT DAN IDENTITAS

Pasal 5
Sifat

Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara bersifat
independen, terbuka dan mandiri.

PASAL 6
Identitas

Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara dibentuk untuk
menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman,
serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat agar dapat dijadikan sebagai
pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

BAB IV
USAHA

Pasal 7

Untuk mencapai tujuan pada pasal 4, maka Forum Komunikasi Bantuan Polisi
Pamong Praja Nusantara menjalankan usaha antara lain :

1. Menyelenggarakan dan memelihara kelangsungan hidup organisasi secara modern.
2. Mengkaji dan mengembangkan semua aspirasi anggota Forum Komunikasi

Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara.
3. Mensosialisasikan semua kajian dan garis perjuangan organisasi keseluruh jajaran

organisasi dari pusat sampai ke daerah.
4. Melakukan lobby kepada pihak yang terkait dan berwenang membantu mewujudkan

tujuan, baik ke lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif maupun elite politik partai
atau elite politik yang berpengaruh, baik secara formal maupun secara informal.
5. Untuk mencapai tujuan dapat menyelenggarakan pertemuan ilmiah, seminar atau
unjuk rasa secara damai guna membentuk opini dan politik pencitraan guna
memperlancar tercapainya tujuan.
6. Melakukan usaha apapun secara kreatif yang mendukung tercapainya tujuan
sepanjang tidak melanggar AD dan ART organisasi.

BAB V
KEANGGOTAAN

Pasal 8

1. Keanggotaan Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara adalah
seluruh Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Non PNS se-Indonesia yang ada
dalam negeri.

2. Peraturan keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI
STRUKTUR ORGANIASASI

Pasal 9
Struktur Kerja Forum

1. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan Forum
yang berada di tingkat nasional.

2. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan
Forum di daerah tingkat Propinsi.

3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah kesatuan organisasi dan kepemimpinan
Forum di daerah tingkat II Kabupaten dan Kota.

Pasal 10
Struktur Kekuasaan.

Struktur Kekuasaan Forum terdiri dari :

1. Musyawarah Nasional (Munas) adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi di
tingkat nasional yang bertugas :
a. Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
b. Merumuskan Garis Besar Perjuangan Forum.
c. Memilih Ketua Formatur.
d. Menetapkan Program Kerja.

2. Musyawarah Wilayah (Muswil) adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi di
tingkat Propinsi yang bertugas :
a. Menjabarkan keputusan Munas.
b. Memilih Ketua Formatur Wilayah.
c. Menetapkan Program Kerja Wilayah.

3. Musyawarah Daerah (Musda) adalah institusi pengambilan keputusan tertinggi di
tingkat Kabupaten dan Kota yang bertugas :
a. Menjabarkan keputusan Munas.
b. Memilih Ketua Formatur Daerah.
c. Menetapkan Program Kerja Daerah.

Pasal 11
Korum dan Pengambilan Keputusan

Ketentuan mengenai Korum dan Pengambilan Keputusan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga.

Pasal 12
Hak Suara dan Hak Bicara

1. Setiap peserta rapat memiliki hak bicara dan hak suara.
2. Ketentuan mengenai hak suara dan hak bicara dalam permusyawaratan,

sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13
Jenis Rapat Forum

1. Rapat-rapat Forum terdiri dari Rapat Harian, Rapat Bidang, Rapat Pleno, Rapat
Pleno Perluas, Rapat Kerja Nasional, wilayah, Daerah, rapat khusus menyangkut
pembahasan Teknis atau kepanitiaan.

2. Ketentuan mengenai rapat Forum sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 14
Pimpinan Forum

1. Dewan Pimpinan Pusat :

a. Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi dalam memimpin Forum.
b. Dewan Pimpinan Pusat dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional,

untuk masa jabatan 4 tahun.
c. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Pengurus Harian Pimpinan Pusat yang

diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

2. Dewan Pimpinan Wilayah :

a. Dewan Pimpinan Wilayah adalah pimpinan tertinggi dalam memimpin Forum
pada tingkat Propinsi.

b. Dewan Pimpinan Wilayah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah,
untuk masa jabatan 4 tahun dan dilaksanakan setelah 3 bulan Musyawarah
Nasional.

c. Dewan Pimpinan Wilayah terdiri dari Pengurus Harian Pimpinan Wilayah yang
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

3. Dewan Pimpinan Daerah :

a. Dewan Pimpinan Daerah adalah pimpinan tertinggi dalam memimpin Forum
pada tingkat Kabupaten dan Kota.

b. Dewan Pimpinan Daerah dipilih dan ditetapkan dalam Musyawarah Daerah,
untuk masa jabatan 4 tahun dan dilaksanakan setelah 3 bulan Musyawarah
Nasional.

c. Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari Pengurus Harian Pimpinan Daerah yang
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15
Dewan Penasehat Forum

1. Memberikan Nasehat kepada pimpinan Forum disetiap jenjang kepengurusan
diminta atau tidak diminta.

2. Ketentuan mengenai Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16
Dewan Pakar Forum

1. Memberikan masukan ide, saran, informasi dan solusi sesuai dengan keahliannya.
2. Ketentuan mengenai Dewan Pakar sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam

Anggaran Rumah Tangga.
.

BAB VII
Pasal 17
Sumber Keuangan

Sumber keuangan Forum terdiri dari :
1. Iuran Anggota.
2. Usaha, sumbangan , hibah, wasiat dan Infak.
3. Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 18
Pengelolaan Dana

1. Semua kebutuhan keuangan Forum dan sumber keuangan Forum dikelola secara
tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam Anggaran Belanja dan
Pendapatan Forum (ABPF).

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Kebendaharaan yang ditetapkan oleh DPP.

BAB VIII
SEKRETARIAT

Pasal 19

1. Pimpinan Forum membentuk sekretariat sebagai alat pendukung Forum.
2. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Rumah

Tangga dan Pedoman Administrasi yang ditetapkan oleh DPP.

BAB IX
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20

Pengesahan Anggaran Dasar ini untuk pertama kalinya disahkan dalam rapat
Pleno Pengurus pada tanggal 18 Januari 2015.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 21

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh Musyawarah Nasional
Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara

BAB XI
PEMBUBARAN FORUM

Pasal 22

1. Forum hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Luar
Biasa yang khusus diadakan untuk itu.

2. Musyawarah Nasional dan/atau Musyawarah Luar Biasa tersebut diatas dinyatakan
syah apabila dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan
Pimpinan Daerah, serta disetujui oleh 2/3 suara yang hadir.

3. Apabila terjadi pembubaran Forum, maka pemanfaatan seluruh harta benda milik
Forum diputuskan dalam Musyawarah tersebut.

4. Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Musyawarah tersebut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.

BAB XII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 23

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran
Rumah Tangga dan Pedoman Organisasi.

3. Ketentuan-ketentuan lain yang belum tercakup dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga, akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat
Forum sejauh tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga.

Ditetapkan di Bogor, Pada Tanggal 13 Agustus 2015

PIMPINAN SIDANG PLENO
FORUM KOMUNIKASI

BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA NUSANTARA

________________________
Ketua Formatur

________________________ _____________________
Anggota Anggota

_______________________ ______________________
Anggota Anggota

ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM KOMUNIKASI

BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA NUSANTARA

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1
Penerimaan Anggota

Penerimaan Anggota Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja
Nusantara mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Yang dapat diterima sebagai anggota Forum adalah Pegawai Bantuan Polisi
Pamong Praja ( Banpol PP/ Non PNS ) Se- Indonesia.

2. Telah berumur 17 tahun.
3. Setiap orang yang berkeinginan menjadi anggota Forum dapat mengajukan secara

tertulis kepada Dewan Pimpinan Forum yang berdekatan dengan tempat tinggal
yang bersangkutan.
4. Dalam hal tertentu Dewan Pimpinan Forum berhak menolak permintaan seseorang
sebagai anggota Forum.
5. Terhadap seseorang yang telah disetujui menjadi anggota Forum akan diberikan
Kartu Anggota Forum yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris
Umum Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 2
Hak dan Kewajiban Anggota

1. Hak-hak anggota Forum adalah :
a. Dipilih dan memilih.
b. Menyatakan pendapat.
c. Membela diri.
d. Mendapat kesempatan mengembangkan diri sesuai dengan potensi.

2. Kewajiban anggota Forum adalah :
a. Menjunjung tinggi nama dan Kehormatan Forum.
b. Memegang teguh Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga, Pedoman-
pedoman Forum, Garis Perjuangan Forum dan peraturan-peraturan lainnya.
c. Membayar Iuran Anggota.
d. Aktif mengikuti program kerja Forum.

BAB II
SANKSI DAN REHABILITASI

Pasal 3
Sanksi Organisasi

1. Sanksi organisasi adalah tindakan yang diputuskan oleh Forum terhadap anggota
maupun pengurus Forum yang melakukan tindakan pidana kejahatan dan/atau
melalukan pelanggaran terhadap undang-undang, Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga dan aturan-aturan Forum, dan dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan
Pusat Forum.

2. Melakukan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merusak citra nama baik Forum.

Pasal 4
Bentuk-Bentuk Sanksi

Sanksi dapat diberikan berbentuk :
1. Teguran lisan secara langsung oleh pimpinan secara persuasif individu.
2. Teguran lisan secara langsung oleh pimpinan di forum rapat.
3. Peringatan tertulis.
4. Pemberhentian sementara.
5. Pemberhentian tetap oleh Dewan Pimpinan Forum di setiap jenjang.

Pasal 5
Mekanisme Pembelaan Diri

Mekanisme pembelaan diri dapat diajukan ke Badan Arbitrase Forum.

PASAL 6
Badan Arbitrase Forum

1. Kewenangan Badan Arbitrase Forum untuk menyelesaikan pengaduan gugatan atas
pelanggaran, sengketa dalam tubuh Forum yang meliputi kebijakan dan keputusan
Forum.

2. Hasil keputusan Badan Arbitrase bersifat Final.
3. Badan Arbitrase dibentuk untuk menyelesaikan satu masalah dengan 5 orang

anggota yang terdiri dari unsur 2 orang Dewan Pembina, 2 orang Dewan Pakar dan
1 orang dari Dewan Pengurus Harian.
4. Masing-masing unsur ditentukan dari mana unsur Dewan berasal.

Pasal 7
Pemberhentian Anggota

Anggota berhenti karena :
1. Meninggal dunia.
2. Ataas permintaan sendiri.
3. Diberhentikan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Forum sebagaimana termaksud

dalam pasal 4 dan pasal 6.

BAB III
STRUKTUR KEKUASAAN

Pasal 8
Musyawarah Nasional

1. Musyawarah Nasional (Munas) adalah Permusyawaratan tertinggi dalam Forum
yang dilaksanakan sekali dalam empat tahun yang dihadiri oleh Peserta
Musyawarah Nasional, Peninjau Musyawarah Nasional dan Undangan Musyawarah
Nasional.

2. Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari :
a. Pengurus Harian dan Ketua-ketua Departemen.
b. Satu Orang utusan Dewan PimpianWilayah, Dewan Pimpinan Daerah.

3. Peninjau Musyawarah terdiri dari :
a. Anggota Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Forum.
b. Satu Orang Utusan Dewan Penasehat dan Dewan Pakar tingkat Pusat.
c. Satu Orang Utusan Dewan Penasehat atau Dewan Pakar tingkat Wilayah dan
Tingkat Daerah.

4. Undangan Musyawarah Nasional adalah yang diundang oleh Dewan Pimpinan
Pusat Forum untuk menghadiri acara tertentu dari Musyawarah Nasional.

Pasal 9
Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah (Muswil) adalah Permusyawaratan tertinggi dalam Forum
tingkat propinsi yang dilaksanakan sekali dalam empat tahun yang dihadiri oleh
Peserta Musyawarah wilayah, Peninjau Musyawarah Wilayah dan Undangan
Musyawarah Wilayah.

2. Peserta Musyawarah Wilayah terdiri dari :
a. Pengurus Harian dan Ketua-ketua Departemen.
b. 3 Orang utusan Dewan Pimpian Daerah.
c. Maksimal 3 Orang utusan dari Dewan Pimpinan Pusat.

3. Peninjau Musyawarah Wilayah terdiri dari :
a. Anggota Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Forum.
b. Satu Orang Utusan Dewan Penasehat dan Dewan Pakar tingkat Wilayah dan
tingkat Daerah.

4. Undangan Musyawarah Wilayah adalah yang diundang oleh Dewan Pimpinan
Pusat Forum untuk menghadiri acara tertentu dari Musyawarah Wilayah.

Pasal 10
Musyawarah Daerah

1. Musyawarah Daerah (Musda) adalah Permusyawaratan tertinggi dalam Forum
tingkat Kabupaten dan Kota yang dilaksanakan sekali dalam empat tahun yang
dihadiri oleh Peserta Musyawarah daerah, Peninjau Musyawarah daerah dan
Undangan Musyawarah daerah.

2. Peserta Musyawarah Daerah terdiri dari :
a. Seluruh Pengurus Daerah.
b. Seluruh Dewan Penasehat.
c. Seluruh Dewan Pakar.
d. Seluruh Anggota Forum Daerah.
e. Maksimal 3 orang utusan Dewan Pimpinan Pusat.

3. Peninjau Musyawarah Daerah terdiri dari :
a. Utusan dari Organisasi Perantau Minang yang lain.
b. Utusan dari organisasi lain jika dianggap perlu.

4. Undangan Musyawarah Daerah adalah yang diundang oleh Dewan Pimpinan
Daerah Forum untuk menghadiri acara tertentu dari Musyawarah Daerah.

Pasal 11
Hak Suara dan Hak Bicara

1. Hak bicara dan hak suara hanya dimiliki oleh peserta Munas, Muswil, dan Musda.
2. Peninjau Munas, Muswil, dan Musda hanya mempunyai hak bicara atas seizin

pimpinan sidang.
3. Undangan Munas, Muswil, dan Musda tidak mempunyai hak suara dan hak bicara.

Pasal 12
Struktur Kekuasaan Luar Biasa

1. Struktur kekuasaan luar biasa terdiri dari Munas Luar Biasa, Muswil Luar Biasa,
Musda Luar Biasa dan Muslun Luar Biasa.

2. Struktur kekuasaan luar biasa adalah proses pengambilan keputusan yang
dilaksanakan untuk membicarakan masalah-masalah yang sangat luar biasa yang
waktu dan sifatnya tersebut tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya
struktur kekuasaan seperti tercantum dalam Bab II.

3. Struktur Kekuasaan Luar Biasa dilaksanakan ataas permintaan sekurang-kurangnya
2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Forum dibawah jenjang itu.

4. Peserta struktur kekuasaan luar biasa sama dengan peserta struktur kekuasaan biasa
yang ada pada Bab II.

5. Acara pokok struktur kekuasaan luar biasa adalah :
a. Mengganti dan menetapkan pimpinan Forum.
b. Menjaga keselamatan Forum.
c. Membubarkan Forum.

6. Seluruh ketentuan dalam struktur kekuasaan luar biasa berlaku sama dengan
ketentuan struktur kekuasaan biasa pada Bab II.

Pasal 13
Rapat-Rapat

Jenis-jenis rapat Forum adalah :

1. Rapat Kerja Nasional (Rakernas):
a. Menjabarkan hasil Musyawarah Nasional dalam bentuk program kerja.
b. Mengevaluasi kinerja pimpinan Forum selama masa waktu periode rakernas
sebelumnya.
c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program kerja mendatang sampai
rakernas yang akan datang.
d. Diadakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setiap periode.
e. Dihadiri oleh seluruh pengurus DPP dan ditambah satu utusan DPW, dan DPD.

2. Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil):
a. Menjabarkan hasil Musyawarah wilayah dalam bentuk program kerja.
b. Mengevaluasi kinerja pimpinan Forum selama masa waktu periode rakernas
sebelumnya.
c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program kerja mendatang sampai
rakerwil yang akan datang.
d. Diadakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setiap periode.
e. Dihadiri oleh seluruh pengurus DP dan ditambah satu utusan DPD.

3. Rapat Kerja Daerah (Rakerda):
a. Menjabarkan hasil Musyawarah Daerah dalam bentuk program kerja.
b. Mengevaluasi kinerja pimpinan Forum selama masa waktu periode rakernas
sebelumnya.
c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dan program kerja mendatang sampai
rakerda yang akan datang.
d. Diadakan sekurang-kurangnya 2 kali dalam setiap periode.
e. Dihadiri oleh seluruh pengurus DPD dan ditambah dengan utusan anggota
Forum sekurang-kurangnya 10 orang.

4. Rapat Harian :
a. Rapat yang dihadiri oleh dewan pimpinan harian Forum sesuai dengan jenjang
struktur.
b. Membahas dan mengambil keputusan terhadap kebijakan dan pelaksanaan
program kerja Forum.
c. Sekurang-kurangnya diadakan 3 minggu sekali.

5. Rapat Bidang :
a. Rapat yang dihadiri oleh Ketua bidang dengan Departemen-Departemen terkait.
b. Membahas dan mengambil keputusan terhadap kebijakan dan pelaksanaan
program kerja.
c. Sekurang-kurangnya diadakan 3 minggu sekali.

6. Rapat Pleno :
a. Rapat yang dihadiri oleh pengurus harian Forum dan ketua departemen Forum
sesuai dengan jenjang struktur.
b. Membahas dan mengambil keputusan terhadap kebijakan dan pelaksanaan
program kerja Forum.
c. Sekurang-kurangnya diadakan 4 bulan sekali.

7. Rapat Pleno Diperluas :
a. Rapat yang dihadiri oleh pengurus harian Forum dan ketua departemen sesuai
dengan jenjang struktur ditambah dengan satu utusan dibawahnya.
b. Membahas dan mengambil keputusan terhadap kebijakan dan pelaksanaan
program kerja Forum yang dianggap penting menjelang terlaksana Rakernas dan
Rakerwil.
c. Diselenggarakan bila dianggap perlu dan mendesak pengganti sementara
Rakernas dan Rakerwil.
d. Setiap keputusan setara dengan Rakernas dan Rakerwil.

8. Rapat Teknis :
a. Rapat yang diselenggarakan membahas masalah khusus dan atau kepanitiaan.
b. Dihadiri oleh Ketua Umum dan atau ketua bidang terkait.
c. Dihadiri oleh anggota yang ahli dibidangnya.
d. Diadakan kapan saja bila dianggap perlu.

Pasal 14
Korum Pengambilan Keputusan

1. Pengambilan keputusan dalam semua rapat dan institusi pengambil keputusan
berdasarkan Musyawarah dan Mufakat.

2. Jika Musyawarah dan Mufakat tidak tercapai dilakukan pemungutan suara dengan
suara terbanyak.

3. Penyelenggraan dan pengambilan keputusan dinyatakan sah dan memenuhi korum
apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah peserta
yang seharusnya hadir.

4. Apabila tidak mencapai korum, maka sidang di skor selama 30 menit, selanjutnya
apabila masih belum memenuhi korum, rapat tetap dilanjutkan dan dinyatakan sah.

BAB III
STRUKTUR PIMPINAN

Pasal 15
Kepemimpinan Kolektif

1. Kepemimpinan Kolektif adalah proses menggerakkan kegiatan Forum oleh
pimpinan secara bersama dan sinergis melalui pengambilan kebijakan dan
keputusan kolektif dalam rapat-rapat Forum.

2. Setiap kebijakan dan keputusan Forum yang telah diputuskan secara kolektif
mengikat semua unsur Forum, dan perubahannya wajib dilakukan melalui rapat
kolektif.

3. Setiap unsur Forum wajib mentaati dan menjalankan keputusan Forum dan bagi
yang melanggar kebijakan dan keputusan kolektif tersebut akan dikenakan sanksi
organisasi.

Pasal 16
Struktur Kepengurusan

1. Struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Forum Komunikasi Bantuan Polisi
Pamong Praja Nusantara terdiri dari satu orang Ketua Umum, satu orang wakil
ketua Umum, 2 orang ketua bidang, satu orang Sekretaris Umum, 2 orang
sekretaris, satu orang Bendahara Umum, 2 orang Bendahara dan 7 orang ketua
departemen ditambah masing-masing 3 orang anggota departemen, yang berlaku
setiap jenjang struktur Forum.

2. Ketua Bidang Pembinaan Anggota dan organisasi dan Ketua Bidang Perjuangan
Kepentingan Anggota.

3. Departemen Forum adalah: Departemen rekruitmen anggota, Depatemen
pembinaan organisasi, Departemen Pengembangan SDM dan diklat, Departemen
Informasi dan Komunikasi, Departemen aspirasi anggota, Departemen lobby dan
hubungan antar lembaga, Departemen teknis operasional perjuangan.

Pasal 17
Ketua Umum

1. Ketua Umum adalah: penanggungjawab tertinggi Forum sesuai dengan struktur
Forum.

2. Ketua Umum berkewajiban untuk mengembangkan Forum kearah yang lebih baik
dari tahun ketahun dengan suasana yang sehat dan penuh kekeluargaan.

3. Memimpin Rapat Harian, Rapat Pleno dan rapat-rapat lainnya bila dianggap perlu.
4. Ketua Umum / Ketua Formatur mempunyai wewenang melakukan penyegaran

kepengurusan paling cepat enam bulan sekali terhitung setelah dilantik, apabila
dianggap perlu.

Pasal 18
Wakil Ketua Umum

1. Wakil Ketua Umum adalah: penanggungjawab tertinggi setelah ketua umum.
2. Wakil Umum berfungsi untuk mewakili ketua umum apabila berhalangan dan

senantiasa menjalankan kebijakan yang telah digariskan ketua umum.
3. Wakil Ketua Umum berkewajiban untuk mengembangkan Forum kearah yang lebih

baik dari tahun ketahun dengan suasana yang sehat dan penuh kekeluargaan.

Pasal 19
Ketua Bidang Pembinaan Anggota dan Organisasi

1. Ketua Bidang Pembinaan Anggota dan organisasi adalah : Ketua Forum yang
bertanggung jawab masalah Rekruitment Anggota dan Tekhnis Operasional
Perjuangan, Informasi dan Komunikasi
.

2. Ketua Bidang Pembinaan Anggota dan organisasi membawahi 2 Departemen yaitu
Departemen Rekruitment Anggota dan Tekhnis Operasional Perjuangan, Informasi
dan Komunikasi

3. Memimpin rapat bidang 1 bulan sekali.

Pasal 20
Ketua Bidang Perjuangan Kepentingan Anggota

1. Ketua Bidang Forum yang bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan
anggota.

2. Ketua Bidang Perjuangan Kepentingan Anggota membawahi 3 Departemen yaitu
Departemen aspirasi anggota, Departemen lobby dan hubungan antar lembaga,
Departemen teknis operasional perjuangan.

3. Memimpin rapat bidang minimal 1 bulan sekali.

Pasal 21
Sekretaris Umum

1. Sekretaris Umum Forum adalah : Penanggungjawab seluruh administrasi Forum
dan pengelola kesekretariatan Forum.

2. Sekretaris Umum sebagai penggerak roda organisasi sehari-hari.
3. Sekretaris Umum dibantu oleh dua orang sekretaris Forum dan staf sekretariat

sebagai karyawan yang disesuaikan.
4. Menandatangani surat menyurat dengan Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Ketua-

ketua Bidang.

Pasal 22
Bendahara Umum

1. Bendahara Umum Forum adalah : Penanggungjawab keuangan Forum yang dibantu
oleh dua orang bendahara.

2. Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) kebendaharaan Forum.
3. Menyusun Perencanaan Pendanaan dan Budgeting Forum.
4. Mencari dan menggalang potensi pendanaan Forum.
5. Mengelola dana Forum dan melaksanakan adiministrasi keuangan.
6. Memimpin rapat kebendaharaan, sekurang-kurangnya dua bulan sekali yang

dihadiri oleh Pengurus Forum terkait.

BAB 1V
UNSUR-UNSUR PEMBANTU PIMPINAN

Pasal 23
Dewan Penasehat

1. Dewan Penasehat Forum dapat dibentuk di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah.
2. Jumlah Dewan Penasehat Forum dipimpin oleh seorang ketua dan sekurang-

kurangnya 3 orang anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Masa bakti Dewan Penasehat sama dengan masa bakti pimpinan Forum.

Pasal 24
Dewan Pakar

1. Dewan Pakar dapat dibentuk di tingkat Pusat, Wilayah, dan Daerah.
2. Jumlah Dewan Pakar Forum dipimpin oleh seorang ketua dan sekurang-kurangnya

3 orang anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Masa bakti Dewan Pakar sama dengan masa bakti pimpinan Forum.

BAB V
LAMBANG FORUM

Pasal 25

1. Filosofi lambang Forum : Sesuai dengan lambang Satpol PP yang beerlaku.
2. Makna Lambang Forum akan dirumuskan pada tempat tersendiri.
3. Tulisan Forum Komunikasi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Non PNS Se-

Indonesia dibawa logo Forum dengan jenis huruf Times, dan warnanya akan
dirumuskan pada tempat tersendiri.

BAB VI
PENGESAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 26

Untuk pertama kalinya Anggrana Rumah Tangga disahkan dalam Rapat Pleno
pada tanggal 18 Januari 2015 di Jakarta.

BAB VII
PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 27

Anggaran Rumah Tangga dapat diubah dan disempurnakan dalam Musyawarah
Nasional Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara

BAB VIII
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 28

Peraturan-peraturan yang menjabarkan ayat-ayat tertentu yang belum ditetapkan
dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan ditetapkan dalam Pedoman Kerja Forum,
dan/atau dalam peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Forum lainnya paling
lambat pada waktu pelaksanaan Rakernas pertama setelah Musyawarah Nasional.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
dan Pedoman Organisasi, diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum
Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara

Ditetapkan di Jakarta, Pada Tanggal 14 Agustus 2015

PIMPINAN SIDANG PLENO
FORUM KOMUNIKASI BANTUAN POLISI PAMONG PRAJA

NUSANTARA

________________________
Ketua Formatur

________________________ _____________________
Anggota Anggota

_______________________ ______________________
Anggota Anggota