MODUL TUGAS UTS PKN (DYAS ZULFA LABIBAH 2034031005)

6. Kapan pelajaran Civics ada di Indonesia? Buku apa saja yang dipakai ketika pelajaran
civics?
Jawaban:
Di Indonesia, pelajaran civics telah ada sejak zaman Hindia Belanda dengan nama
“Burgerkunde.” Dua buku penting yang dipakai adalah :
 Indische Burgerkunde karangan Tromps terbitan J.B. Wolters Maatschappij N.V.
Groningen, Den Haag, Batavia, tahun 1934, yang di bicarakan dalam buku tersebut,
masalah masyarakat pribumi. Pengaruh barat, bidang sosial, ekonomi, hukum,
ketatanegaraan dan kebudayaan, masalah pertanian, masalah perburuhan. Kaum
menengah dalam industri dan perdagangan, terbentuknya dewan rakyat, masalah
pendidikan, kesehatan masyarakat, pajak, tentara dan angkatan laut.
 Recht en Plicht (Indische Burgerschapkunde voor Iedereen) karangan B. Vortman
yang diberi pengantar oleh B.J.O. Schrieke, Direktur Onderwijs en Eredienst (O&E),
terbitan G.C.T. van Dorp & Co. N.V. (Derde, Herziene en Vermeerderdruk)
Semarang-Surabaya-Bandung, tahun 1940, yang dibicarakan dalam buku tersebut
yaitu badan pribadi yang mengutarakan masyarakat dimana kita hidup, obyek
hukum dimana dibicarakan eigondom eropa dan hak-hak atas tanah, masalah
kedaulatan raja terhadap kewajiban-kewajiban warga negara dalam perintah Hindia
Belanda, masalah Undang-Undang, sejarah alat pembayaran dan kesejahteraaan.
tujuan dari buku tersebut yakni agar rakyat jajahan lebih memahami hak dan
kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga diharapkan tidak
menganggap pemerintah belanda sebagai musuh tetapi justru memberikan dukungan
dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang panjang.

47

7. Bagaimana sejarah mata kuliah PKN di perguruan tinggi!
Jawaban:
Tahun 1970an–1983 terdapat mata kuliah Kewiraan Nasional dengan inti pendidikan
pendahuluan bela negara;Tahun 1983 – 2000 dengan Keputusan Dirjen Pendidikan
Tinggi (Dikti) Depdikbud No. 32/DJ/Kep/1983 yang disempurnakan dengan Keputusan
Dirjen Dikti No. 25/DIKTI/Kep/1985 dan disempurnakan lagi dengan Keputusan Dirjen
Dikti No. 151/DIKTI/Kep/2000 ditetapkan Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP)
Pendidikan Kewiraan. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sisdiknas Pasal 39
Ayat (2) yang menyebutkan isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan
wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan
kewarganegaraan yang di dalamnya termasuk pendidikan pendahuluan bela negara
yang tercakup dalam MPK, maka dengan Keputusan Dirjen Dikti No.
150/DIKTI/Kep/2000 mengharuskan untuk selalu mengevaluasi kesahihan isi silabus
dan GBPP pendidikan kewarganegaraan beserta proses pembelajarannya. Berdasarkan
hasil evaluasi dimaksud, maka dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 267/DIKTI/Kep/ 2000,
ditetapkan penyempurnaan pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi di
Indonesia yang memuat silabus dan GBPP-nya.
Tahun 2002, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) No.
232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian
Hasil Belajar Mahasiswa, maka dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 38/DKITI/Kep/2002
tentang Ramburambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian
(MPK), ditetapkan Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan
Kewarganegaraan, merupakan kelompok MPK yang wajib diberikan dalam kurikulum
setiap program studi/ kelompok studi di Perguruan Tinggi.

48

8. Apa itu bela Negara ? berikan contohnya !
Jawaban :
Definisi singkatnya bisa kita deskripsikan sebagai segala upaya yang diwujudkan dalam
penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara yang dijiwai oleh kecintaan pada tanah air
berdasar Pancasila dan UUD 1945.Tujuannya sudah jelas di situ, yaitu agar negara kita aman dan
dapat bertahan ketika ada ancaman dari luar dan dalam. Aman dan dapat bertahan maksudnya
adalah, kehidupan sosial dapat berlangsung secara harmonis dan tentram. Selain itu negara
tetap eksis dan tidak bubar. Perlu digarisbawahi bahwa upaya membela negara berada ditangan
seluruh elemen bangsa, termasuk aparat dan rakyat. Aparat yang memikul tugas ini antara lain
TNI dan Polri. Elemen lain seperti Hansip atau Satpol PP tak perlu kita sebutkan karena nanti
yang lainnya minta disebutkan juga malah repot.Rakyat jelata atau warga biasa juga punya
kewajiban untuk membela negara, meskipun perannya hanya sebagai pendukung. Untuk
mengetahui mengapa negara perlu dibela, kita harus tarik garis lurus ke pertanyaan mengapa
negara ini didirikan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didirikan diatas darah dan air
mata para pejuang kemerdekaan. Pendiri bangsa kita sepakan menyelenggarakan negara yang
merdeka, besatu, berdaulat, adil dan makmur.Dalam penyelenggaraan negara, peraturan
ditetapkan sebagai sebuah kontrak sosial. Pancasila dan Undang-Undang Dasar menjadi
rujukannya. Dibuatlah beberapa pasal yang mengatur tentang pembelaan terhadap negara.

Contoh dari upaya bela Negara
a. Seorang siswa ikut ulangan umum di sekolahnya. Disaat temannya saling mencontek
ketika gurunya lengah, ia tak bergeming dan fokus menjawab soalnya sendiri. Baginya,
mengerjakan sendiri lebih memuaskan ketimbang meniru jawaban teman. Bukan angka
yang dikejar, namun kepuasan batin bisa mengerjakan sendiri. Siswa seperti ini sedang
memupuk kepercayaan diri dan mengasah kemampuan untuk bergantung pada diri
sendiri dalam setiap tantangan. Siswa seperti ini sedang belajar mandiri agar di masa
depan tidak menjadi beban negara. Menjadi mandiri adalah cara ia berkontribusi pada
negara.
b. Seorang ilmuwan sosial menggunakan kemampuannya untuk meneliti masalah-masalah
sosial yang ada di masyarakat. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa biang kerok
ketimpangan sosial yang terjadi di kampungnya adalah investor luiar kota yang
membangun perusahaan dan mempekerjakan orang-orang dari luar kampung.
Pemerintah daerah menggunakan hasil penelitian tersebut sebagai dasar perumusan
kebijakan. Ke depan, setiap perusahaan yang didirikan wajib mempekerjakan orang
setempat. Jika orang kampung tak punya skill, maka perusahaan wajib melatih atau
menyelokahkan. Ilmuwan sosial seperti ini telah melakukan upaya bela negara lewat
penelitian yang dilakukannya.
c. Seorang penerima beasiswa yang kuliah ke luar negeri, memilih untuk kembali ke
negaranya dan membangun karier dari nol. Perusahaan asing yang membutuhkan
tenaganya ditolak, padahal ia ditawari gaji dollar. Ia kembali bukan untuk cari kerja, tapi
membuat sejarah memajukan bangsa sendiri.

49

9. Apa sasaran PPBN ?
Jawaban:
Sasaran Pendidikan Pendahuluan Bela Negara adalah terwujudnya warga negara
Indonesia yang mengerti, menghayati dan sadar serta yakin untuk menunaikan
kewajibannya dalam upaya bela negara, dengan ciri-ciri:
1. Cinta tanah air
Yaitu mengenal mencintai wilayah nasionalnya sehingga waspada dan siap membela
tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan
gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara oleh
siapapun dan dari manapun.
2. Sadar berbangsa Indonesia
Yaitu selalu membina kerukunan, persatuan, dan kesatuan di lingkungan keluarga,
pemukiman, pendidikan, dan pekerjaan sera mencintai budaya bangsa dan selalu
mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, keluarga, dan
golongan.
3. Sadar bernegara Indonesia
Yaitu sadar bertanah air, bernegara dan berbahasa satu yaitu Indonesia, mengakui dan
menghormati bendera Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Lambang Negara
Garuda Pancasila dan Kepala Negara serta mentaati seluruh peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
4. Yakin akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi Negara
Yaitu yakin akan kebenaran Pancasila sebagai satu-satunya falsafah dan ideologi bangsa
dan negara yang telah terbukti kesaktiannya dalam penyelenggaraan kehidupan
berbangsa dan bernegara,guna tercapainya tujuan nasional.
5. Rela berkorban untuk bangsa dan negara
Yaitu rela mengorbankan waktu, tenaga,pikiran, dan harta baik benda maupun
dana,untuk kepentingan umum, sehingga pada saatnya siap mengorbankan jiwa raga
bagi kepentingan bangsa dan negara.
6. Memiliki kemampuan awal bela negara
 Diutamakan secara psikis (mental) memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras,
mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan
kemampuan sendiri, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan
untuk mencapai tujuan nasional.
 Secara fisik (jasmaniah) sangat diharapkan memiliki kondisi kesehatan dan
keterampilan jasmani, yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara
yang bersifat psikis.

50

10. Apa hubungan Bela Negara dalam Pendidikan Kewarganegaraan?
Jawaban :
Dalam hubungan interaksi antara individu, kelompok, dan masyarakat satu dengan yang
lain diperlukan adanya saling kepedulian agar terwujud harmonisasi. Kewajiban sebagai
warga Negara yang baik adalah dengan membela Negara dan tetap menjaga
eksistensinya ditengah arus permasalahan yang semakin krusial. Rakyat sebagai salah
satu unsur mutlak suatu negara, memiliki peranan yang sangat penting dalam
melaksanakan pembangunan berbagai aspek kehidupan. Untuk itu setiap warga negara
memiliki jaminan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajibannya yang diberikan
negara. Salah satu hak dan kewajiban warga negara adalah ikut serta dalam usaha
pembelaan negara. Upaya bela negara sebagaimana diatur UU No. 3 tahun 2002
diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaran dan pengabdian terhadap negara
dalam hal ini dapat diwujudkan dengan profesi yang sedang dijalankan.
Unsur adanya negara adalah dengan adanya penduduk yang tetap, wilayah tertentu,
pemerintah yang berdaulat, dan memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan
dengan negara lain sehingga kepentingan nasional dapat terpenuhi. Setiap warga
negara dituntut memiliki kemauan, kemampuan, dan komitmen untuk berpartisipasi
dalam usaha pembelaan negara. Usaha pembelaan negara berkaitan dengan upaya
mempertahankan negara dari ancaman dan ganguan. Oleh karena itu usaha pembelaan
negara sangat penting dilakukan oleh setiap warga negara. Ada beberapa alasan
mengapa usaha pembelaan negara penting dilakukan oleh setiap warga negara
Indonesia. Yang pertama adalah untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman,
yang kedua adalah untuk menjaga keutuhan wilayah Negara, dan yang ketiga adalah
merupakan kewajiban setiap warga negara.
Implementasi bela Negara yang dilakukan masyarakat adalah dengan cara menjaga
keutuhan Negara dari segala ancaman dan permasalahan yang ada. Bela Negara dapat
dilakukan dengan cara yang sederhana mulai dari pengabdian terhadap masyarakat
contohnya adanya gotong-royong selaku jati diri bangsa Indonesia. Keuntungan dari
adanya bela Negara ini adalah kedaulatan Negara tetap terjaga sehingga dapat
mencegah hingga membenahi masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Penulis
beropini bahwa pentingnya bela Negara harus dilakukan setiap warga Negara Indonesia,
karena upaya bela Negara bukanlah tugas sebagian orang saja melainkan wajib bagi
seluruh warga Negara Indonesia.

51

11. Apa yang dimaksud dengan negara republic?
Jawaban:
Dalam pengertian dasar, sebuah republik adalah sebuah negara di mana tampuk
pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan
dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden. Istilah ini berasal dari bahasa
Latin res publica, atau "urusan awam", yang artinya kerajaan dimilik serta dikawal oleh
rakyat. Namun republik berbeda dengan konsep demokrasi. Terdapat kasus di mana
negara republik diperintah secara totaliter. Misalnya, Afrika Selatan yang telah menjadi
republik sejak 1961, tetapi disebabkan dasar apartheid sekitar 80% penduduk kulit
hitamnya dilarang untuk mengikuti pemilu. Tentu saja terdapat juga negara republik
yang melakukan perwakilan secara demokrasi.
Konsep republik telah digunakan sejak berabad lamanya dengan republik yang paling
terkenal yaitu Republik Roma, yang bertahan dari 509 SM hingga 44 SM. Di dalam
Republik tersebut, prinsip-prinsip seperti anualiti (memegang pemerintah selama satu
tahun saja) dan "collegiality" (dua orang memegang jabatan ketua negara) telah
dipraktikkan.
Dalam zaman modern ini, ketua negara suatu republik biasanya seorang saja, yaitu
Presiden, tetapi ada juga beberapa pengecualian misalnya di Swiss, terdapat majelis
tujuh pemimpin yang merangkap sebagai ketua negara, dipanggil Bundesrat, dan di San
Marino, jabatan ketua negara dipegang oleh dua orang.
Republikanisme adalah pandangan bahwa sebuah republik merupakan bentuk
pemerintahan terbaik. Republikanisme juga dapat mengarah pada ideologi dari banyak
partai politik yang menamakan diri mereka Partai Republikan. Beberapa dari antaranya
adalah, atau mempunyai akarnya dari anti-monarkisme. Untuk kebanyakan partai
republikan hanyalah sebuah nama dan partai-partai ini, serta pihak yang berhubungan
dengan mereka, mempunyai sedikit keserupaan selain dari nama mereka.

52

12. Jelaskan seperti apa pengertian bangsa jika dikaji secara sosiologis dan antropologis,
serta politis.
Jawaban:
a. Pengertian Bangsa dalam Arti Politis
Bangsa dalam arti politis adalah sekelompok manusia yang memiliki satu
paham dan ideologi yang sama dalam suatu organisasi kekuasaan dalam negara,
misalnya bangsa Indonesia. Mereka diikat oleh satu kesatuan wilayah nasional,
hukum, dan perundang-undangan yang berlaku. Tidak cukup seperti itu, bangsa
yang sudah bernegara, seperti Indonesia perlu menciptakan ikatan-ikatan baru
untuk mempersatukan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya.
Misalnya, bahasa nasional, lambang negara, dasar dan ideologi negara,
semboyan nasional, rasa nasionalisme dan patriotisme, serta ikatan lain yang
sifatnya nasional. Ikatan baru tersebut menjadi identitas nasional bangsa yang
bersangkutan. Identitas nasional sekaligus berfungsi sebagai alat pemersatu
bangsa. Selain itu, bangsa dalam arti politis dapat dikatakan bahwa bangsa
sebagai sekelompok masyarakat dalam satu daerah yang sama dan tunduk
kepada kedaulatan negaranya sebagai satu kekuasaan tertinggi, baik ke dalam
maupun ke luar.
Jadi, bangsa dalam arti politis adalah bangsa yang sudah bernegara dan
mengakui serta patuh dan taat pada kekuasaan dari negara yang bersangkutan.
Bangsa dalam arti ini diikuti oleh suatu kesatuan wilayah nasional, hukum,
aturan yang berlaku, dasar, dan ideologi negara.

b. Pengertian Bangsa dalam Arti Sosiologis-Antropologis
Bangsa dalam pengertian ini dibedakan menjadi dua, yaitu bangsa dalam arti
etnis dan bangsa dalam arti kultural.

 Bangsa dalam arti etnis merupakan sekelompok manusia yang memiliki satu
keturunan atau ras yang tinggal dalam satu wilayah tertentu dengan ciri-ciri
jasmani yang sama, seperti kesamaan warna kulit dan bentuk tubuh.

 Bangsa dalam arti kultural adalah sekelompok manusia yang memiliki ciri-ciri
khas kebudayaan yang sama, seperti adat istiadat, mata pencaharian, bahasa,
dan unsur-unsur kesamaan budaya.

Jadi, bangsa dalam arti sosiologis-antropologis merupakan sekelompok manusia
yang hidup bersama dan diikat oleh ikatan seperti kesatuan ras, tradisi, sejarah,
adat istiadat, bahasa, agama dan kepercayaan, serta daerah.

53

13. Apakah WNI boleh berkewarganegaraan ganda?
Jawaban:
Untuk kemungkinan terjadinya kewarganegaraan ganda, UUD NRI Tahun 1945
tidak mengharuskan dan tidak juga melarang. Dalam hal ini, kebijakan lebih lanjut
diberikan kepada pembentuk undang- undang untuk mengaturnya sesuai dengan
ketentuan Pasal 26 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, yaitu bahwa “Hal-hal mengenai warga
negara dan penduduk diatur dengan undang- undang”.
Saat ini, Undang-Undang yang mengatur tentang kewarganegaraan Indonesia
adalah UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pada
dasarnya UU No. 12 Tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda dengan
dianutnya asas kewarganegaraan tunggal oleh undang-undang ini. Namun, UU No. 12
Tahun 2006 juga menganut Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang
menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang ini, di antaranya adalah anak-anak yang memiliki orangtua
dengan status kewarganegaraan berbeda dan salah satunya adalah WNI.
Setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus
menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Beberapa pasal yang
membuktikan bahwa UU No. 12 Tahun 2006 tidak menganut kewarganegaraan ganda
untuk orang dewasa adalah Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9 huruf (f), Pasal 19, Pasal 20,
Pasal 21, Pasal 23 huruf (a,b,h), Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 42.
UUD NRI Tahun 1945 tidak secara eksplisit menjamin apakah seseorang berhak
atas satu atau dua status kewarganegaraan. Bagi UUD NRI Tahun 1945, yang penting
adalah bahwa tidak boleh adanya keadaan seseorang tanpa kewarganegaraan karena
UUD NRI Tahun 1945 sudah memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas
status kewarganegaraan. Sedangkan untuk kemungkinan terjadinya kewarganegaraan
ganda, UUD NRI Tahun 1945 tidak mengharuskan dan tidak juga melarang.
Sedangkan UU No. 12 Tahun 2006 tidak mengenal kewarganegaraan ganda
dengan dianutnya asas kewarganegaraan tunggal oleh undang-undang ini. Namun, UU
No. 12 Tahun 2006 juga menganut Asas kewarganegaraan ganda terbatas sebagai
pengecualian dalam rangka perlindungan terhadap anak bagi anak-anak sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini. Setelah berusia 18 (delapan belas)
tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu
kewarganegaraannya.

54

14. Bagaimana proses berbangsa dan bernegara pada masa sekarang?
Jawaban:
Proses berbangsa dan bernegara pada masa sekarang erat kaitannya dengan
hakikat pendidikan kewarganegaraan, yaitu upaya sadar dan terencana untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan
moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi
kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Sehingga dengan
mencerdaskan kehidupan bangsa, memberi ilmu tentang tata negara,menumbuhkan
kepercayaan dan jati diri bangsa serta moral bangsa,maka takkan sulit untuk menjaga
kelangsungan kehidupan dan kejayaan Indonesia dalam proses berbangsa dan
bernegara.
Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang dan negara yang akan
melangkah maju membutuhkan daya dukung besar dari masyarakat, membutuhkan
tenaga kerja yang lebih berkualitas, dengan semangat loyalitas yang tinggi. Negara
didorong untuk menggugah masyarakat agar dapat tercipta rasa persatuan dan
kesatuan serta rasa turut memiliki. Masyarakat harus disadarkan untuk segera
mengabdikan dirinya pada negaranya, bersatu padu dalam rasa yang sama untuk
menghadapi krisis budaya, kepercayaaan, moral dan lain-lain. Negara harus
menggambarkan image pada masyarakat agar timbul rasa bangga dan keinginan untuk
melindungi serta mempertahankan negara itu sendiri. Pendidikan kewarganegaraan
adalah sebuah sarana yang tepat untuk memberikan gambaran secara langsung tentang
hal-hal yang bersangkutan tentang kewarganegaraan pada masyarakat sehingga proses
berbangsa dan bernegara dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.
Dalam upaya untuk memahami proses berbangsa dan bernegara, merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahakan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
Kesadaran terhadap sejarah menjadi penting ketika suatu masyarakat mulai menyadari
bagaimana posisinya sekarang dan seperti apa jatidiri atau identitasnya serta apa yang
dilakukan ke depan. Penciptaan suatu identitas bersama berkisar pada perkembangan
keyakinan dan nilai-nilai yang dianut bersama yang dapat memberi suatu perasaan
solidaritas sosial pada suatu masyarakat suatu wilayah tertentu. Suatu identitas
bersama menunjukkan bahwa individu – individu tersebut setuju atas pendefinisian diri
mereka yang saling diakui, yakni suatu kesadaran mengenai perbedaan dengan orang
lain, dan suatu perasaan akan harga diri. Dalam proses berbangsa dan bernegara itu
juga diperlukan penciptaan identitas bersama.

55

15. Apa saja fungsi Negara?
Jawaban:
a. Melaksanakan Penertiban (Law And Order)
Fungsi negara yang pertama adalah fungsi pengaturan dan ketertiban. Fungsi ini
sangat penting, terutama dalam mencegah bentrokan-bentrokan maupun
pertikaian dan penyebab tawuran yang mungkin timbul dalam masyarakat yang
menjadi salah satu faktor penghalang proses tercapainya tujuan-tujuan negara.

b. Fungsi Kemakmuran dan Kesejahteraan
Fungsi ini semakin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang
menganut paham negara kesejahteraan (welfare staat). Maknanya negara
berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama dibidang
ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu, negara melakukan berbagai macam
upaya seperti pembangunan di segala bidang serta berusaha untuk selalu
menciptakan kondisi perekonomian yang selalu stabil.

c. Fungsi Pertahanan dan Keamanan
Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar.
Fungsi negara yang satu ini sangat penting karena menyangkut keberlangsungan
sebuah negara tersebut.
Negara wajib nampu melindungi rakyatnya, wilayah dan pemerintahannya dari
berbagai ancaman, tantangan, serangan dan gangguan baik dari dalam negeri
maupun dari luar negeri. Maka dari itu, penting bahwa negara dilengkapi dengan
alat-alat pertahanan serta personil keamanan yang terlatih dan tangguh.

d. Fungsi Keadilan
Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-
badan peradilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan
tanpa adanya unsur kepentingan tertentu menurut hak dan kewajiban yang
telah di kontribusikan kepada bangsa dan negara.

56

16. Mengapa harus ada perubahan dalam Piagam Jakarta?
Jawaban:
Undang-undang dasar 1945 adalah pedoman hukum yang sampai saat ini masih dipakai
oleh Bangsa Indonesia. Perumusan UUD ini ternyata harus melewati banyak perjalanan
yang panjang loh. Simak bagaimana kisahnya. Dalam sidang kedua BPUPKI di tanggal 14
Juli 1945, Ir Sukarno sebagai ketua Panitia Perancang UUD mengatakan bahwa ada tiga
hasil, yaitu:
1. Pernyataan Indonesia Merdeka
2. Pembukaan UUD
3. Batang Tubuh Undang-undang dasar
Setelah itu, di tanggal 15 Juli 1945 BPUPKI kembali melakukan sidang untuk
membicarakan rangcangan UUD. Keesokan harinya, BPUPKI sudah menerima hasil
rancangan UUD secara utuh. Dengan begitu, selesailah tugas BPUPKI untuk menyelidiki
proses kemerdekaan Indonesia. Karena tugasnya sudah selesai, BPUPKI pun akhirnya
dibubarkan. Namun, para anggota mengusulkan tentang pembentukan PPKI atau Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia di tanggal 7 Agustus 1945. Meskipun dibentuk
tanggal 7, PPKI baru bisa mulai bekerja di tanggal 18 Agustus 1945.
Sidang pertama PPKI dilakukan di Pejambon. Sebelum rapat dimulai, Ir. Sukarno dan Drs.
Mohammad Hatta meminta kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Mr
Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Mohammad Hasan untuk membahas lagi tentang
rancangan UUD. Hal itu dikarenakan adanya kelompok yang nggak mau menerima
kalimat pertama sila pertama naskah Piagam Jakarta. Untuk bisa menjaga persatuan
bangsa Indonesia, maka dilakukanlah perubahan terhadap isi sila itu. Akhirnya, sila
pertama Pancasila diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.

57

17. Siapa yang melaporkan bila rakyat Indonesia bagian timur tidak setuju mengenai sila
pertama?
Jawaban:
Setelah upacara proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, ada beberapa
utusan yang datang dari Indonesia Bagian Timur, untuk menyampaikan keberatannya
terkait bunyi sila pertama Pancasila. Beberapa utusan tersebut diantaranya Sam
Ratulangi, wakil dari Sulawesi, Tadjoedin Noor dan Ir. Pangeran Noor, wakil dari
Kalimantan, I Ketut Pudja, wakil dari Nusa Tenggara, dan Latu Harhary, wakil dari
Maluku.
Menanggapi protes kecil ini, pada sidang PPKI pertama yang digelar 18 Agustus 1945,
Hatta pun mengusulkan kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Pengubahan kalimat itu sebelumnya telah dikonsultasikan bersama 4 tokoh islam, yakni
Kasman Singodimejo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Teuku M. Hasan.
Kesemua tokoh Islam ini menyetujui perubahan kalimat tersebut. Alhasil, pada
penetapan rancangan pembukaan sekaligus batang tubuh UUD 1945 pada Sidang PPKI I
tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia.

58

18. Siapa 3 tokoh Nasional yang merumuskan Pancasila?
Jawaban:
 Mohammad Yamin
Kemudian hal tersebut berubah saat Mohammad Yamin menyampaikan
rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis, yaitu:
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kebangsaan Persatuan Indonesia
c. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

 Soepomo
Soepomo merupakan seorang ahli hukum pada generasi pertama yang

sudah ada ketika Indonesia merdeka. Soepomo adalah seorang pahlawan
nasional Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek Undang-undang Dasar 1945,
bersama dengan Mohammad Yamin dan Soekarno.
Usulan untuk rumusan Pancasila diungkapkan Soepomo dalam pidatonya di
sidang BPUPKI yang digelar pada 31 Mei 1945.
Soepomo memberikan lima rumusan untuk dijadikan dasar negara, yaitu:

a. Persatuan
b. Kekeluargaan
c. Keseimbangan lahir dan batin
d. Musyawarah Keadilan rakyat

 Soekarno
Selain itu, Soekarno juga mengusulkan tiga dasar negara yang diberi nama
Ekasila, Trisila, dan Pancasila. Di mana akhirnya dasar negara yang dipilih adalah
Pancasila.
Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi,
kemudian diterbitkan beberapa dokumen penetapannya, yaitu:
a. Rumusan pertama: Piagam Jakarta (jakarta Charter)-tanggal 22 Juni 1945
b. Rumusan kedua: Pembukaan Undang-undang dasar- tanggal 18 Agustus
1945
c. Rumusan ketiga: Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat -
tanggal 27 Desember 1949
d. Rumusan keempat: Mukadimah Undang-undang Dasar Sementara -
tanggal 15 Agustus 1950
e. Rumusan kelima: Rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusah pertama
(merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)

59

19. Bagaimana proses perumusan Pancasila pada masa kerajaan Sriwijaya?
Jawaban:
Pada abad ke VII munculah suatu kerajaan di Sumatera yaitu kerajaan
Sriwijaya, di bawah kekuasaaan bangsa Syailendra. Hal ini termuat dalam prasasti
Kedukan Bukit di kaki bukit Siguntang dekat Palembang tahun 683 M, dalam
bahasa melayu kuno huruf Pallawa. Kerajaan itu adalah kerajaan Maritim yang
mengandalkan kekuatan lautnya, kunci-kunci lalu-lintas laut di sebelah barat
dikuasainya seperti selat Sunda, dan kemudian selat Malaka. Pada zaman itu
kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan asia
selatan. Perdagangan dilakukan dengan mempersatukan pedagang, pengrajin, dan
pegawai raja yang disebut Tuhan An Vatakvurah sebagai pengawas dan pengumpul
semacam koperasi sehingga rakyat mudah untuk memasarkan dagangannya.
Demikian pula dalam sistem pemerintahaannya terdapat pegawai pengurus pajak, harta
benda, kerajaan, rokhaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung-
gedung dan patung-patung suci sehingga pada saat itu kerajaan dalam
menjalankan sistem negaranya tidak dapat dilepaskan dengan nilai Ketuhanan.
Agama dan kebudayaan dikembangkan dengan mendirikan suatu pusat
pendidikan agama Budha, yang sangat terkenal di negara lain di Asia. Banyak
musafir dari negara lain misalnya dari Cina belajar terlebih dahulu di tempat
tersebut terutama tentang agama Budha dan bahasa Sansekerta sebelum
melanjutkan studinya ke India. Malahan banyak guru-guru besar tamu dari India yang
mengajar di Sriwijaya misalnya Dharmakitri. Cita-cita tentang kesejahteraan bersama
dalam suatu negara adalah tercemin pada kerajaan Sriwijaya tersebut yaitu berbunyi
‘marvuat vanua criwijaya dhayatra subhiksa’ (suatu cita-cita negara yang adil dan
makmur).

60

20. Bagaimana proses perumusan Pancasila pada masa kedatangan Islam?
Jawaban:
Perdebatan seputar Negara Islam secara otomatis menghendaki masuknya
sumber ajaran Islam ke dalam sistem konstitusi negara. Setelah penolakan konsep
Negara Islam, maka strategi perjuangan para tokoh muslim di forum BPUPKI dan PPKI
mulai diarahkan untuk memasukkan unsur-unsur ajaran Islam ke dalam sistem
konstitusi nasional. Remy Madinier (2013) melukiskan perdabatan keras dan alot
tersebut sebagai berikut: “Di balik jalan-jalan pintas yang memudahkan, upaya
pemahaman historis hubungan Islam dengan politik merupakan suatu pekerjaan
panjang yang melelahkan.”Terutama dinamika politik kenegaraan pada fase
pembentukan dasar negara Republik Indonesia dalam sidang-sidang maraton yang
diselenggarakan oleh BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945. Perdebatan tentang konsep
negara Islam dan sistem konstitusi negara yang berdasarkan Islam melibatkan tokoh-
tokoh Muslim, baik dari kalangan modernis maupun tradisionalis.
Mengenai konsep-konsep awal yang ditawarkan para tokoh nasional dalam
rumusan Pancasila tidak akan dibahas di sini. Akan tetapi, rumusan awal yang diajukan
Bung Karno pada 1 Juni 1945, dengan susunan dan sistematika yang berbeda, pada
akhirnya menjadi kesepakatan bersama (consensus) yang dikenal dengan Piagam
Jakarta.Pada mulanya, kelompok Islam baik tradisionalis dan modernis menghendaki
masuknya doktrin pokok Islam, yaitu “tauhid” (ajaran mengenai keesaan Tuhan dalam
Islam) dan seruan menjalankan “syariat Islam” bagi umat muslim, harus masuk ke dalam
sila utama sehingga menjadi “urat punggung” seluruh sila dalam Pancasila. Penambahan
redaksional tersebut menyebabkan sila pertama berbunyi: “Ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”—kemudian dikenal
dalam kajian historis dengan istilah “tujuh kata.” Adapun rumusan Pancasila versi awal
yang menjadi perdebatan pada waktu itu sebagai berikut:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

61

21. Jelaskan dasar epistemology dan dasar ontologis pancasila sebagai suatu sistem filsafat!
Jawaban:
1. Dasar ontologis Pancasila
Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa
Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang
jelas. Melalui tinjauan filsafat, dasar ontologis Pancasila mengungkap status
istilah yang digunakan, isi dan susunan silasila, tata hubungan, serta
kedudukannya. Dengan kata lain, pengungkapan secara ontologis itu dapat
memperjelas identitas dan entitas Pancasila secara filosofis. Kaelan (2002: 69)
menjelaskan dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang
memiliki hakikat mutlak monopluralis. Manusia Indonesia menjadi dasar adanya
Pancasila. Manusia Indonesia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara
ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat raga
dan jiwa, jasmani dan rohani, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan
sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri
dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa (Kaelan, 2002:72).
Ciri-ciri dasar dalam setiap sila Pancasila mencerminkan sifat-sifat dasar
manusia yang bersifat dwi-tunggal. Ada hubungan yang bersifat dependen
antara Pancasila dengan manusia Indonesia. Artinya, eksistensi, sifat dan kualitas
Pancasila amat bergantung pada manusia Indonesia. Selain ditemukan adanya
manusia Indonesia sebagai pendukung pokok Pancasila, secara ontologis, realitas
yang menjadikan sifat-sifat melekat dan dimiliki

2. Dasar epistemologis Pancasila
Dasar epistemologis Pancasila terkait dengan sumber dasar pengetahuan

Pancasila. Demikian juga, eksistensi Pancasila dibangun sebagai abstraksi dan
penyederhanaan terhadap realitas yang ada dalam masyarakat Indonesia dengan
lingkungan yang heterogen, multikultur, dan multietnik dengan cara menggali
nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan untuk memecahkan masalah
yang dihadapi masyarakat bangsa Indonesia (Salam, 1998: 29).

Masalah-masalah yang dihadapi menyangkut keinginan untuk
mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, perdamaian, dan ketentraman.
Pancasila itu lahir sebagai respon atau jawaban atas keadaan yang terjadi dan
dialami masyarakat bangsa Indonesia dan sekaligus merupakan harapan.
Diharapkan Pancasila menjadi cara yang efektif dalam memecahkan kesulitan
hidup yang dihadapi oleh masyarakat bangsa Indonesia.

62

22. Mengapa sila-sila di dalam Pancasila disebut sebagai suatu SISTEM filsafat?
Jawaban:
 Pancasila merupakan lima sila yang terdiri dari nilai luhur yang berakar dari
budaya masyarakat Indonesia dan filsafat merupakan upaya manusia dalam
mencari kebijaksanaan hidup yang berguna dan bermanfaat bagi peradaban
manusia sendiri. Jadi, pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat merupakan satu
kesatuan sila yang saling berhubungan dan berkaitan dengan sila lainnya guna
mencapai tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.
 Sila - sila didalam pancasila tersusun secara hierarkis dan sistematis yang berarti
kelima sila tersebut menggambarkan rangkaian bertingkat, dimana sistem
filsafat tersebut terdapat hakikat sila - sila pancasila yang berkaitan satu sama
lain.
 Pancasila disebut sebagai sistem filsafat, karena keseluruhan sila sila yang
didalamnya merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan, saling
bekerjasama guna pencapaian tujuan tertentu dan secara menyeluruh
merupakan bagian suatu kesatuan yang utuh.
 Sila-sila didalam pancasila pada hakikatnya suatu kesatuan yang organis. saling
berhubungan dan saling mengkualifikasi. Dengan pemikiran dasar mengenai
tentang manusia yang berkaitan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan dengan
masyarakat bangsa Indonesia.
 Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki peran yang penting didalam
pembentukan karakter kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjalankan
kehidupan sehari-hari
 Dengan demikian sila-sila didalam pancasila disebut sebagai sistem filsafat
mempunyai ciri khas tersendiri dan berbeda dengan sistem-filsafat lainnya.

63

23. Sebutkan ciri-ciri Pancasila sebagai sistem filsafat!
Jawaban:
1. Kepercayaan pada Tuhan Yang Esa
Prinsip Pancasila menegaskan bahwa Tuhan memang ada. Serta menyiratkan
bahwa masyarakat Indonesia percaya akan adanya kehidupan setelah kematian.
Prinsip ini menekankan bahwa dengan menerapkan nilai-nilai suci dapat
membawa orang menuju kehidupan yang lebih baik di akhirat. Prinsipnya
tercakup dalam pasal 29, Bagian 1 UUD 1945 dan berbunyi: “Negara harus
didasarkan pada kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa”.
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Prinsip ini mengharuskan setiap manusia diperlakukan dengan memperhatikan
martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan. Ini menekankan bahwa orang
Indonesia tidak mentolerir penindasan fisik atau spiritual manusia oleh rakyat
mereka sendiri atau oleh negara manapun seperti ciri-ciri demokrasi
konstitusional.
3. Kesatuan Indonesia
Prinsip ini mewujudkan rasa cinta tanah air (nasionalisme) dalam diri seseorang.
Pancasila menuntut supaya masyarakat Indonesia menghindari perasaan
superioritas atas dasar etnik, karena alasan keturunan dan warna kulit. Indonesia
satu negara dan satu bahasa, sementara lambang Indonesia adalah “Bhinneka
Tunggal Ika” yang berarti “kesatuan dalam keragaman”.
4. Demokrasi Dipandu oleh Kebijaksanaan Batin dalam Kebulatan Suara yang
Berasal dari Musyawarah di Antara Perwakilan
Demokrasi Pancasila menyerukan pengambilan keputusan melalui musyawarah,
hingga mencapai kesepakatan atau mufakat. Ini adalah demokrasi yang sesuai
dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dimana hak demokratis harus selalu dilakukan
dengan rasa tanggung jawab yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa
menurut keyakinan dan kepercayaan religius seseorang, dengan menghormati
nilai-nilai kemanusiaan.
5. Keadilan Sosial untuk Seluruh Rakyat Indonesia
Prinsip ini menyerukan pemerataan kesejahteraan yang adil kepada seluruh
penduduk, tidak secara statis namun dinamis dan progresif. Artinya bahwa SDA
dan potensi nasional negara Indonesia yang ada harus dimanfaatkan dengan
sebaik-sebaiknya demi terciptanya kebahagiaan rakyat. Keadilan sosial juga
menyiratkan mengenai perlindungan terhadap mereka yang lemah.

64

24. Jelaskan mengapa ideologi pancasila bukan merupakan ideologi campuran dari ideologi
sosialisme maupun liberalisme!
Jawaban:
Karena Pancasila Sebagai Ideologi TerbukaPancasila merupakan ideologi nasional negara
Indonesia. Secara umum ideologi merupakan kumpulan gagasan, ide, keyakinan,
kepercayaan yang menyeluruh serta sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah
laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan politik,
pertahanan, kemanan, sosial, kebudayaan, dan keagamaan. Makna ideologi di Indonesia
tercermin pada falsafah hidup dan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.
Karena, Pancasila mengandung nilai-nilai dan norma-norma yang oleh bangsa Indonesia
di yakini paling benar. Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam pembukaan
UUD 1945, walaupun UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan
(amandemen), Pancasila tetap menduduki posisi sebagai ideologi nasional dalam UUD
1945. Ideologi berasal dari Kata Yunani Idein artinya melihat dan logia yang berarti kata,
ajaran. Ideologi secara praktis diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-
nilai dan tujuan-tujuan serta sarana- sarana pokok untuk mencapainya. Jika diterapkan
untuk negara, maka ideologi diartikan sebagai kesatuan gagasan- gagasan dasar yang
disusun secara sistematis dan dianggap menyeluruh tentang manusia dan
kehidupannya, baik sebagai individu, sosial maupun dalam kehidupan bernegara.

65

25. jelaskan yg dimaksud pancasila merupakan sumber dari segala sumber tata tertib
hukum?
Jawaban:
Sumber dari tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan
cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari
bangsa Indonesia, ialah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa,
peri-kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik
mengenai sifat bentuk dan tujuan Negara, cita-cita moral mengenai kehidupan
kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan daripada Budi Nurani
Manusia.
Pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur yang
meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia itu pada 18 Agustus 1945
telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atas nama Rakyat
Indonesia, menjadi Dasar Negara Republik Indonesia, yakni Pancasila: Ketuhanan Yang
Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan/perwakilan, dan Keadilan
Sosial. [sic. Rumusan sila ke lima berbeda dengan rumusan yang terdapat dalam
Pembukaan UUD 1945 [Dirangkum dari TAP MPRS No. XX/MPRS/1966].

Dari Ketetapan MPRS tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:
a. Pancasila sebagai dasar negara adalah fondasi bagi pembentukan negara-
bangsa.
b. Pancasila sebagai dasar negara merupakan cita negara (staatsidee) dan cita
hukum (rechtsidee) yang berkembang menjadi staatsfundamentalnorm bersifat
konstitutif dan regulatif, sehingga harus menjiwai dan menjadi acuan statik bagi
segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
c. Pancasila sebagai dasar negara adalah asas dari hukum positif yang berlaku di
NKRI, dengan kata lain merupakan sumber dari segala sumber hukum,
sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 10 tahun 2004, tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian segala peraturan perundang-
undangan yang berlaku di NKRI harus berdasar pada Pancasila yang bersifat final
dan mengikat.
d. Pancasila sebagai dasar negara menjiwai UUD 1945 dalam mengatur
penyelenggara-an negara serta menata kehidupan warga-negara dalam
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

66

26. Ada Berapa Macam Hak Asasi Manusia?
Jawaban:
 Hak asasi pribadi atau personal rights yang meliputi hak kebebasan menyatakan
pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, menikah, dan
sebagainya.
 Hak asasi ekonomi atau property rights, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli
atau menjual serta memanfaatkannya, mendirikan perusahaan, dan lain-lain.
 Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
atau rights of legal equality. Misalnya hak mendapatkan perlindungan hukum, hak
yang sama untuk menjadi pejabat pemerintah.
 Hak asasi politik atau political rights, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemilu, hak
mendirikan partai politik, hak dipilih dan memilih.
 Hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural rights. Misalnya hak untuk
mendapatkan pendidikan, hak mengembangkan kebudayaan, dan hak menikmati
hasil kebudayaan.
 Hak asasi mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau
procedural rights, misalnya hak mendapatkan prosedur yang benar dalam hal
penangkapan, penggeledahan, proses peradilan, dan sebagainya.

67

27. Bagaimana Sejarah Perkembangan HAM di Indonesia?
Jawaban:
i. Pada Masa Prakemerdekaan
Pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19.
Orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai
HAM adalah Raden Ajeng Kartini. Pemikiran itu diungkapkan dalam surat-surat
yang ditulisnya 40 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan.

ii. Pada Masa Kemerdekaan
a. Pada Masa Orde Lama
Gagasan mengenai perlunya HAM selanjutnya berkembang dalam sidang
BPUPKI. Tokoh yang gigih membela agar HAM diatur secara luas dalam UUD
1945 dalam sidang itu adalah Mohammad Hatta dan Mohammad Sukiman,
tetapi upaya mereka kurang berhasil. Hanya sedikit nilai-nilai HAM yang
diatur dalam UUD 1945. Sementara itu, secara menyeluruh HAM diatur dalam
Konstitusi RIS dan UUDS 1950.
b. Pada Masa Orde Baru
Pelanggaran HAM pada masa orde baru mencapai puncaknya. Ini terjadi
terutama karena HAM dianggap sebagai paham liberal (barat) yang
bertentangan dengan budaya timur dan Pancasila. Karena hal itulah, HAM
hanya diakui secara sangat minimal. Komisi Hak Asasi Manusia dibentuk pada
tahun 1993, namun komisi tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik karena
kondisi politik. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi, bahkan disinyalir
terjadi pula berbagai pelanggaran HAM berat. Hal itu akhirnya mendorong
munculnya gerakan reformasi untuk mengakhiri kekuasaan orde baru.
c. Pada Masa Reformasi
Masalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia telah menjadi tekad dan
komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa terutama pada era
reformasi sekarang ini. Kemajuan itu ditandai dengan membaiknya iklim
kebebasan dan lahirnya berbagai dokumen HAM yang lebih baik.

68

28. Apa itu HAM?
Jawaban:
Hak Asasi Manusia (HAM) secara definitif dapat dijelaskan sebagai hak yang melekat
pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak
dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti
menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan,
keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.
HAM adalah sesuatu yang menjadi hak sekaligus kewajiban manusia. Setiap orang
memiliki hak asasi, namun ia juga berkewajiban untuk menghargai HAM orang lain.
HAM manusia dibatasi oleh HAM orang lain. Pandangan tentang hak asasi manusia
sangatlah beragam, sehingga tidaklah mengherankan jika setiap pakar memberikan
pendapat yang berbeda mengenai hak asasi manusia serta macam-macamnya.

Menurut pendapat para filsuf seperti John Locke, Aristoteles, Monterquieiu, dan J.J
Rousseau, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia antara lain terdiri dari:

 Hak kemerdekaan atas diri sendiri
 Hak kemerdekaan beragam
 Hak kemerdekaan berkumpul,
 Hak menyatakan kebebasan warga negara dari pemenjaraan sewenang-wenang

(bebas dari rasa takut), dan
 Hak kemerdekaan pikiran dan pers.

Sementara itu, Bagir Manan membagi HAM pada beberapa kategori seperti berikut:
a. Hak sipil
Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, hak bebas dari
kekerasan hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, serta hak
hidup dan kehidupan.
b. Hak politik
Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak
kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, serta hak
menyampaikan pendapat di muka umum.
c. Hak ekonomi dan budaya
Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak
perdagangan dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial budaya terdiri dari
hak memperoleh pemukiman.

69

29. Bagaimana Sejarah HAM di Dunia?
Jawaban:
Sejarah hak asasi manusia berawal dari Magna Charta di Inggris pada tahun 1215.
Magna Charta merupakan cikal bakal kebebasan warga negara Inggris yang berupa
kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan bangsawannya (Davidson, 1994).
Langkah penting selanjutnya adalah keputusan Raja Charles I Inggris dalam “Petition of
Rights” pada tahun 1628 sebagai garansi terhadap hak habeas corpus, yaitu hak
seseorang untuk dibawa sebelum pengadilan untuk menentukan apakah dia bisa
dibebaskan.
Teori tentang hak-hak alami manusia muncul seiring dengan terjadinya revolusi di
berbagai negara dalam waktu yang berbeda, yaitu Revolusi Inggris (1688) yang
memunculkan “Bill of Rights”, Revolusi Amerika (1776) dengan “Rights of Man” sebagai
awal deklarasi kemerdekaan Amerika, dan Revolusi Prancis (1789) dengan Deklarasi Hak
Manusia dan Warganegara. Revolusi-revolusi tersebut menekankan bahwa kebebasan
individu adalah natural dan pemerintah tidak bisa membatasinya.
Hak asasi manusia mengalami perkembangan dalam bidang hukum internasional
berawal ketika abad ke-18 dan 19 di Eropa, terutama dari Traktat Perdamaian Paris
(1814) antara Inggris dan Prancis. Kemudian pembentukan International Committee of
the Red Cross atau ICRC (1863) diikuti dengan Konvensi Genewa I (1864) untuk
melindungi tawanan perang, mengatur cara-cara perang dan perlindungan terhadap
masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam perang (noncombatan).
Pada abad ke-20, melalui Traktat Versailles (1919) dibentuklah International Labor
Organization atau ILO yang fokus kepada upaya keadilan sosial dan kepedulian atas
standar perlakuan terhadap kaum buruh. Lebih lanjut, Liga Bangsa-Bangsa
menggencarkan upaya untuk menghapuskan perbudakan melalui Konvensi untuk
Melenyapkan Perbudakan dan Perdagangan Budak (1926). Globalisasi isu hak asasi
manusia ditandai dengan adanya Universal Declaration on Human Rights (UDHR) pada
tahun 1948, kemudian International Covenant on Civil and Political Rights (hak-hak sipil
dan politik) dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (hak-hak
ekonomi, sosial dan budaya) pada tahun 1966, serta beberapa konvensi seperti CEDAW,
CAT, CRC, CERD, dan CMW.

70

30. Apa saja instrument hukum HAM?
Jawaban:
Dikutip situs Komisi Nasional (Komnas) HAM, dalam pelaksanaan HAM ada intrumen
yang dipakai, yakni instrumen nasional dan instrumen internasional. Instrumen HAM
adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakan HAM.
Instrumen Nasional:
 UUD 1945 beserta amandemenya;
 Tap MPR No. XVII/MPR/1998 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
 UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial Peraturan perundang-
undangan nasional lainnya yang terkait.
Instrumen Internasional:
 Piagam PBB 1945
 Deklarasi Universal HAM 1948
 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik
 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
 Instrumen HAM internasional lainnya.
HAM di Indonesia
Di Indonesia memiliki UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Itu sebagai bentuk
tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan
dan pelaksanaan Deklarasi Universal HAM/Universal Declaration on Human Rights
(UDHR) tahun 1948 serta berbagai instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah
diterima Indonesia. Tidak hanya UU, tapi juga melaksanakan amanat TAP MPR Nomor
XVII/MPR/1998 HAM. Pada hakikanya manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling
mulia, maka harus mengedepankan nilai kemanusiaan yang adil dan beradap.

71

DAFTAR PUSTAKA

http://ciputrauceo.net/blog/2016/7/14/9an7bgnik3w8uj3bz1rh7prlf5hde7. (n.d.).
http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/196604251992032-
ELLY_MALIHAH/Silabi%2C_SAp%2C_Bahan_Kuliah_PKN%2C_Elly_Malihah/BAB_2.pdf. (n.d.).
http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/78909. (n.d.).
http://kunamavam.blogspot.com/?m=1. (n.d.).
http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-19496-detail-muhammadiyah-dan-pancasila-ki-bagus-
hadikusuma-dan-sila-ketuhanan-yang-maha-esa.html. (n.d.).
http://news.unair.ac.id/2020/02/17/kewarganegaraan-ganda-bagi-warga-negara-indonesia/. (n.d.).
http://nikmahajah.blogspot.com/2013/11/proses-berbangsa-dan-bernegara.html. (n.d.).
http://sabillina-mareta-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-105100-PKN-
Bela%20Negara%20dalam%20Pendidikan%20Kewarganegaraan.html. (n.d.).
http://sejarahkewarganegaraan.blogspot.com/2017/11/pengertian-bangsa-secara-politis.html. (n.d.).
http://sherila-putri.blogspot.com/2013/03/pengertian-bangsa-indonesia.html. (n.d.).
http://sosiologis.com/bela-negara. (n.d.).
http://sumber-ilmukita.blogspot.com/2012/03/pandangan-bangsa-indonesia-terhadap-ham.html?m=1.
(n.d.).
https://anisahaseena.wordpress.com/2013/03/18/pendidikan-kewarganegaraan-serta-pendidikan-
pendahuluan-bela-negara-ppbn/. (n.d.).
https://arbaswedan.id/pancasila-sebagai-sistem-filsafat-sebuah-refleksi-fundamental-akademis-
menuju-indonesia-paripurna-bagian-pertama/. (n.d.).
https://binus.ac.id/character-building/2020/10/pancasila-sebagai-ideologi-negara/. (n.d.).
https://brainly.co.id/tugas/19424504. (n.d.).
https://brainly.co.id/tugas/26154256. (n.d.).
https://daniprasetyoblog.wordpress.com/2016/11/16/sejarah-pendidikan-kewarganegaraan/. (n.d.).

72

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_hak_asasi_manusia_di_Indonesia#:~:text=Pengadilan%20H
ak%20Asasi%20Manusia%20. (n.d.).
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia. (n.d.).
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara. (n.d.).
https://id.wikipedia.org/wiki/Republik. (n.d.).
https://kanshaforlife.wordpress.com/tag/perkembangan-ham/. (n.d.).
https://m.liputan6.com/citizen6/read/3919666/jenis-pelanggaran-ham-dan-macam-macam-ham-yang-
perlu-diketahui. (n.d.).
https://m.vovworld.vn/id-ID/ulasan-berita/perbedaan-perbedaan-tentang-ham-harus-dibahas-secara-
terus-terang-72755.vov. (n.d.).
https://ngada.org/mpr17-1998.htm. (n.d.).
https://nusantaranews.co/pancasila-sebagai-sumber-dari-segala-sumber-tertib-hukum/. (n.d.).
https://ppkn.co.id/pancasila-sebagai-sistem-filsafat/. (n.d.).
https://www.dosenpendidikan.co.id/filsafat-pancasila/. (n.d.).
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjilKDburHsAhW
U7XMBHY5KAiYQFjAAegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Frivaldinotes.files.wordpress.com%2F2018%2F01
%2Fword-pancasila-1-pancasila-dalam-konteks-sejarah-perjuangan-bangsa-indonesia. (n.d.).
https://www.kelaspintar.id/blog/inspirasi/sejarah-perumusan-dan-lahirnya-pancasila-811/. (n.d.).
https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/konsep-hak-dan-kewajiban-asasi-manusia-4654/. (n.d.).
https://www.kemenkumham.go.id/berita/penghargaan-terbaik-pertama-kategori-pagu-besar-kinerja-
pelaksanaan-anggaran-terbaik-tahun-2016. (n.d.).
https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/05/184500169/rumusan-pancasila-dari-3-tokoh-
nasional. (n.d.).
https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/12/100000169/ham-instrumen-lembaga-dan-
penggolongan-ham?page=all. (n.d.).
https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/28/100000969/sifat-negara?page=all. (n.d.).
https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/03/170000469/hak-dan-kewajiban-warga-negara-
indonesia. (n.d.).

73

https://www.liputan6.com/citizen6/read/3876992/fungsi-negara-secara-umum-dan-penjelasannya.
(n.d.).
https://www.merdeka.com/pendidikan/alasan-penggantian-sila-pertama-pancasila-dari-piagam-
jakarta.html. (n.d.).
https://www.romadecade.org/pengertian-negara/#. (n.d.).
https://www.scout.org/ru/node/148596. (n.d.).
https://www.slideshare.net/mobile/majid66abdullah/nilai-nilai-pancasila-dan-proses-perumusan-
pancasila. (n.d.).
https://www.slideshare.net/zainalzayabidin/makalah-pancasila-sebagai-suatu-sistem. (n.d.).
https://www.zonareferensi.com/pengertian-warga-negara/. (n.d.).

74