MODUL UAS PANCASILA KELOMPOK 2

10.2 Urgensi Pancasila Sebagai Ideologi Negara Ideologi Merupakan Sebuah Konsep Yang Fundamental Dan Aktual Dalam Sebuah Negara. Fundamental Karena Hampir Semua Bangsa Dalam Kehidupannya Tidak Dapat Dilepaskan Dari Pengaruh Ideologi. Aktual, Karena Kajian Ideologi Tidak Pernah Usang Dan Ketinggalan Jaman. Harus Disadari Bahwa Tanpa Ideologi Yang Mantap Dan Berakar Pada Nilai-Nilai Budaya Sendiri, Suatu Bangsa Akan Mengalami Hambatan Dalam Mencapai Cita-Citanya. Menurut Syafiie (2001:61), Ideologi Adalah “Sistem Pedoman Hidup Yang Menjadi Cita-Cita Untuk Dicapai Oleh Sebagian Besar Individu Dalam Masyarakat Yang Bersifat Khusus, Disusun Secara Sadar Oleh Tokoh Pemikir Negara Serta Kemudian Menyebarluaskannya Dengan Resmi”. Menurut Sutrisno (2006:24), Istilah “Ideologi Pertama Diciptakan Oleh Desstutt De Tracy Tahun 1976 Di Perancis, Telah Terjadi Pergeseran Arti Begitu Rupa Sehingga Ideologi Dewasa Ini Merupakan Istilah Dengan Pengertian Yang Kompleks”. Menurut Syamsudin (2009:98), Ideologi Adalah Ideologi Secara Etimologis Ideologi Berasal Dari Kata Idea Dan Logosidea Berarti Gagasan, Konsep, Pengertian Dasar, Cita-Cita. Kata Idea Berasal Dari Bahasa Yunani Ideos Yang Berarti Bentuk Atau Idean Yang Berarti Melihat,Sedangkan Logos Berarti Ilmu. Dengan Demikian Ideologi Berarti Ilmu PengertianPengertian Dasar Ide-Ide (The Scince Of Ideas) Atau Ajaran Tentang PengertianPengertian Dasar. Ide Dapat Di Artikan Cita-Cita Yang Bersifat Tetap Dan Yang Harus Dicapai”. Berarti Cita-Cita Ini Pada Hakikatnya Merupakan Dasar Pandangan Atau Faham Yang Diyakini Kebenarannya. Ideologi Diharapkan Dapat Memberikan Tuntunan Atau Pedoman Perilaku Bagi Warga Masyarakat Dalam Kehidupan Bernegara Dan Berbangsa. Inilah Arti Pentingnya Sebuah Ideologi Bagi Bangsa Dan Negara. Menurut Syamsudin (2009:98), Ideologi Adalah “Keseluruhan Prinsip Atau Norma Yang Berlaku Dalam Suatu Masyarakat Yang Meliputi Berbagai Aspek, Seperti Sosial Politik, Ekonomi, Budaya, Dan Hankam”. Menurut W.White Sebagaimana Dikutip Kansil (2005:27), Ideologi Ialah Soal Cita-Cita Mengenai Berbagai Macam Masalah Politik Dan Ekonomi Filsafat Sosial Yang Sering Dilaksanakan Bagi Suatu Rencana Yang Sistematis Tentang Cita-Cita Yang Dijalankan Oleh Kelompok Atau Lapisan Masyarakat. Dengan Demikian Ideologi Merupakan Alat Pengikat Yang Baik Karena Didasarkan Pada Pemikiran Yang Menyatakan Bahwa Jika Persatuan Sudah Terwujud Maka Alat Pengikat Sudah Tidak Diperlukan. Kenyataan Menunjukkan Bahwa Kebersamaan Masyarakat Sebenarnya Dibangun Diatas Keanekaragamaan (Budaya, Etnis, Bahasa, Agama Dan Sebagainya), Sehingga Perpecahan Merupakan Benih Yang Subur Dan Siap Meledak Setiap Saat. Mengingat Pentingnya Ideologi Bagi Sebuah Negara, Maka Pembinaan Secara Terus Menerus Agar Ideologi Yang Diterimanya Semakin Mengakar Dan Pada Gilirannya Mampu Membimbing Masyarakat Menuju Pemikiran Yang Relatif Sama. Upaya Memahami Ideologi Bagi Suatu Bangsa Juga Dapat Dilakukan Melalui Pemahaman Tentang Fungsi Ideologi Yang Dianut Oleh Suatu Negara. 100

Negara Indonesia Telah Memiliki Suatu Ideologi Negara Bernama Pancasila. Pancasila Menurut Darmodhiharjo (1991:230), Yaitu: Pancasila Merupakan “Lima Dasar Atau Lima Asas Adalah Nama Dari Dasar Negara Republik Indonesia”. Istilah Pancasila Sudah Dikenal Sejak Jaman Majapahit Pada Abad XIV, Yaitu Terdapat Dalam Buku Negarakertagama Karangan Prapanca Dan Buku Sutasoma Karangan Tantular. Ditinjau Dari Sejarahnya Istilah “Pancasila” Pertama Kali Disampaikan Oleh Ir.Soekarno Pada Saat Mengusulkan Dasar Negara Indonesia. Selanjutnya, Pancasila Dikenal Saat Ini Adalah Ideologi Negara Indonesia Yang Tertuang Di Dalam Pembukaan UUD 1945 Pada Alinea Keempat. Hakikat Pancasila Adalah Pandangan Hidup Bangsa Dan Sebagai Dasar Negara Indonesia. Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Memiliki Status Yang Resmi Yaitu Tercantum Pada Alinea IV Dalam Undang-Undang 1945. Menurut Widjaja (1995:72), “Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Yang Berisikan Konsep Dasar Mengenai Kehidupan Yang Dicita-Citakan Dan Pikiran-Pikiran Serta Gagasan-Gagasan Yang Dianggap Baik Oleh Bangsa”. Pandangan Hidup Merupakan Kristalisasi Nilai-Nilai Yang Diyakini Kebenaran, Ketepatan, Dan Kemanfaatannya. Itulah Yang Menimbulkan Tekad Untuk Mewujudkan Dalam Bentuk Sikap, Tingkah Laku, Dan Perbuatan. Pancasila Bagi Bangsa Indonesia Merupakan Pandangan Hidup Kesadaran Dan CitaCita Moral Yang Meliputi Kejiwaan Dan Watak Yang Sudah Berurat Akar Dalam Kebudayaan Bangsa Indonesia. Pancasila Sudah Mengakar Dalam Kepribadian Bangsa, Maka Dapat Diterima Sebagai Dasar Negara Yang Mengatur Hidup Ketatanegaraan. Menurut Kaelan (2009: 46) Pancasila Yaitu Mempunyai Peranan Dan Fungsi Dalam Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara, Seperti Pancasila Sebagai Jati Diri Bangsa, Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Dan Negara Indonesia, Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara, Pancasila Sebagai Asas Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Indonesia. 101

Untuk Melaksanakan Masyarakat Pancasila Perlu Usaha Dilakukan Secara Berencana Dan Terarah. Tujuanya Agar Pancasila Sungguh-Sungguh Dihayati Dan Diamalkan Segenap Warga Negara Yang Diharapkan Pembinaan Masyarakat Indonesia Agar Menjadi Insan Pancasila Dan Pembangunan Bangsa Untuk Mewujudkan Masyarakat Pancasila. Pembinaan Insan Pancasila Dapat Melalui Jalur Pendidikan Maupun Masyarakat Atau Sebuah Organisasi Masyarakat. Pancasila Sebagai Dasar Negara, Maka Mengamalkan Dan Mengamankan Pancasila Sebagai Dasar Negara Mempunyai Sifat Impreatif Dan Memaksa, Artinya Setiap Warga Negara Indonesia Harus Tunduk Dan Taat Kepadanya. Artinya Siapa Saja Yang Melanggar Hukum Harus Ditindak Menurut Hukum Yang Berlaku Di Negara Indonesia. Menurut Kansil (2005: 28), Pengamalan Pancasila Adalah Pengalaman Pancasila Sebagai Welltaunschuang Yaitu Pelaksanaan Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-Hari Tidak Disertai Sanksi-Sanksi Hukum Tetapi Mempunyai Sifat Mengikat, Artinya Setiap Masyarakat Indonesia Terikat Dengan Cita-Cita Yang Terkandung Didalamnya Sepanjang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. Dapat Disimpulkan Bahwa Pancasila Harus Menjadi Pedoman Dan Arah Hidup Manusia Indonesia Termasuk Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Organisasi Masyarakat. Organisasi Masyarakat Telah Diatur Dalam UUD No.17 Tahun 2013, Di Jelaskan Dalam Pasal 1 Ayat (1) Yaitu Ormas Adalah Organisasi Yang Didirikan Dan Dibentuk Oleh Masyarakat Secara Sukarela Berdasarkan Kesamaan Aspirasi, Kehendak, Kebutuhan, Kepentingan, Kegiatan, Dan Tujuan Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan Demi Tercapainya Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berdasarkan Pancasila. Bahwa Ormas Berasaskan Tidak Bertentangan Dengan Pancasila Dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ormas Dapat Mencantumkan Ciri Tertentu Yang Mencerminkan Kehendak Dan CitaCita Ormas Tidak Bertentangan Dengan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara. Pengaturan Tersebut Diharapkan Dapat Menjadi Aturan Yang Lebih Baik Dan Memberikan Manfaat Kepada Sistem Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara. Thionghoa Merupakan Salah Satu Etnis Yang Ada Di Indonesia, Berbagai Organisasi Masyarakat Yang Didirikan Oleh Etnis Thionghoa, Yang Dilakukan Dalam Kegiatan Sosial Tujuan Ormas Dalam Undang-Undang Dasar No.17 Tahun 2013 Pasal 5 Yaitu, Meningkatkan Partisipasi Dan Keberdayaan Masyarakat, Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat, Menjaga Nilai Agama Dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Melestarikan Dan Memelihara Norma, Nilai, Moral, Etika, Dan Budaya Yang Hidup Dalam Masyarakat, Melestarikan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, Mengembangkan Kesetiakawanan Sosial, Gotong Royong, Dan Toleransi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Menjaga, Memelihara, Dan Memperkuat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa, Dan Mewujudkan Tujuan Negara. Sesuai Tujuan Ormas Yang Telah Disebutkan Di Atas, Berbagai Ormas Thionghoa Yang Ada Seperti PITI, PMS, Himpunan Fuqing, Dan Sebagainya Selaras Dengan Yang Telah Ditentukan. 102

Dalam Pergerakan Organisasi Masyarakat Thionghoa Di Surakarta Merupakan Sebuah Wadah Yang Melakukan Kegiatan Dalam Kemasyarakatan Untuk Membantu Sesama. Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) Merupakan Salah Satu Organisasi Etnis Thionghoa Yang Ada Di Surakarta, Bertujuan Untuk Mengemban Misi Sosial Yaitu Sembilan Misi Diantaranya Memberikan Bantuan Terhadap Penyelenggaraan Pernikahan, Memberi Pertolongan Bantuan Kesusahan, Sosial, Menyemarakkan Kesenian Tonil, Musik Dan Olahraga. Kemudian Kesehatan Dengan Membuat Poliklinik, Kantor Buruh, Kantor Akuntan Hingga Penerangan Untuk Segala Urusan Serta Pendidikan. Ada Banyak Ormas Di Indonesia Berjalan Sesuai Dengan Aturan. Namun Tidak Sedikit Melakukan Penyimpangan Yang Terjadi Didalam Sebuah Organisasi Atau Dapat Diletakan Tidak Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila. Realita Yang Terjadi Adanya Organisasi Masyarakat Yang Tidak Sesuai Dengan NilaiNilai Pancasila. Hal Tersebut Muncul Dalam Media Online Yaitu Pada Kabar Tribun.News.Com (Nopember 2013), Misalnya FPI Terlibat Bentrok Dengan Warga Terjadi Di Dusun Gowah, Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sebelumnya Warga Di Kendal, Jawa Tengah, Juga Terlibat Bentrok Dengan FPI Yang Melakukan Razia Dalam Bulan Puasa Lalu. Akibat Bentrok Ini, Seorang Warga Pengendara Sepeda Motor Tewas Ditabrak Mobil Anggota FPI Yang Panik Saat Dikejar Penduduk. Kejadian Tersebut Disebabkan Karena Para Anggota FPI Main Hakim Sendiri Tanpa Memperdulikan Dan Menghormati Hak-Hak Orang Lain. Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Khususnya Nilai Persatuan Indonesia Dirasa Perlu Untuk Dilakukan Bukan Hanya Sekedar Teori Dan Formalitas Tetapi Pelaksanaannya Dalam Kegiatan-Kegiatan Pada Organisasi. Hal Ini Selaras Dengan Ppkn Yang Menjadi Mata Pelajaran Wajib Bagi Peserta Didik. Ppkn Mempunyai Peranan Penting Dalam Membentuk Karakter Dan Menjadikan Manusia Yang Memiliki Rasa Kebangsaan. Sesuai Dengan Visi Dan Misi Ppkn Yaitu Menanamkan Komitmen Yang Kuat Dan Konsisten Terhadap Prinsip Dan Semangat Kebangsaan Dalam Kehidupan Bermasyarakat Dan Berbangsa, Dan Bernegara Yang Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Guna Memberikan Pemahaman Mendalam Tentang Negara Kesatuan Republikindonesia. Misi Pkn Ialah Menghindarkan Indonesia Dari Sistem Pemerintah Otoriter Yang Memasung HakHak Warga Negara Untuk Menjalankan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara (BSNP, 2006:155) Hal Tersebut Bertujuan Untuk Memupuk Sikap Dan Perilaku Yang Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila. Adanya Arah Untuk Mendukung Persatuan Bangsa Dan Bersikap Atau Bertindak Adil Dalam Mengatasi Segmentasi Atau Promodialisme Sempit Dengan Jiwa Dan Semangat “Bhineka Tunggal Ika” Yaitu Bersatu Dalam Perbedaan Dan Berbeda-Beda Dalam Satu Jiwa. Muatan-Muatan Ppkn Diharapkan Memahami Dan Menghayati Pelaksanaan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945 Yang Berjiwa Pancasila. Menguasai Pemahaman Tentang Beragram Masalah Dasar Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara Yang Hendak Diatasi Dengan Penerapan Yang Berlandaskan Pancasila. 103

Dengan Demikian Tujuan Ormas Dapat Tercapai Diantaranya Meningkatkan Partisipasi, Keberdayaan Masyarakat, Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat, Menjaga Nilai Agama, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Melestarikan, Memelihara Norma, Nilai, Moral, Etika, Dan Budaya Yang Hidup Dalam Masyarakat, Melestarikan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup. Selain Itu Tujuan Ormas Untuk Mengembangkan Kesetiakawanan Sosial, Gotong Royong, Toleransi Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Menjaga, Memelihara, Dan Memperkuat Persatuan Dan Kesatuan Bangsa, Serta Mewujudkan Tujuan Negara. Berdasarkan Fenomena Dan Hasil Pengamatan Menegaskan Masih Adanya Organisasi Masyarakat Yang Tidak Sesuai Dengan Nilai-Nilai Pancasila Khususnya Nilai Persatuan Indonesia. Hal Tersebut Mendorong Peneliti Untuk Melakukan Penelitian “Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Khususnya Nilai Persatuan Indonesia Pada Etnis Thionghoa (Studi Kasus Organisasi Perkumpulan Masyarakat Surakarta Tahun 2014 Link : file:///C:/Users/user/Downloads/URGENSI%20PANCASILA%20SEBAGAI%20IDEOL OGI%20NEGARA%20.pdf PERTANYAAN : 1. Jelaskan apa itu nilai fraksis dalam urgensi pancasila? 2. Sebutan fungsi dari Pncasila 3. Sebutkan dan Jelaskan 3 kedudukan Pancasila 104.

BAB 11 SUMBER HISTORIS,SOSIOLOGIS DAN POLITIS PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA 11.1 Ideologi Pancasila Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan Negara Indonesia, bukan terbentuk secara mendadak dan bukan hanya diciptakan oleh seorang sebagai mana yang terjadi pada ideologi lain di dunia.Namun terbentuknya pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Ideologi merupakan sebuah istilah yang sangat kental dengan kehidupan bernegara, berbangsa sehingga warna dari suatu bangsa sangat ditentukan oleh ideologi yang dianutnya. Ideologi dalam arti sempit dapat dipahami sebagai seperangkat gagasan yang memuat penjelasan terhadap realistis, cita-cita, nilai yang ingin dicapai, dan cara mencapai cita-cita tersebut yang menjadi pedoman bagi suatu komunitas untuk bertindak, yang diakui dan dinyatakan secara tersurat oleh komunitas tersebut. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup sekaligus juga sebagai ideologi negara. Sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Sebagaimana setiap ideologi memiliki konsep mengenai wujud masyarakat yang di cita-citakan, begitu juga dengan ideologi Pancasila. Masyarakat yang di cita-citakan dalam ideologi Pancasila ialah masyarakat yang dijiwai dan mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta bertoleransi, menjunjung tiggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang bersatu dalam suasana perbedaan, berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan musyawarah, serta masyarakat yang berkeadilan sosial. Hal itu berarti bahwa Pancasila bukan hanya sesuatu yang bersifat statis melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila juga membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkanya. Pancasila sebagai ideologi negara membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosio budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ideologi Pancasila membawakan kekhasan tertentu yang membedakannya dengan ideologi lain. Kekhasan itu adalah keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa, yang membawa konsekuensi keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 106

Kemudian juga penghargaan akan harkat dan martabat kemanusiaan, yang diwujudkan dengan penghargaan terhadap hak azasi manusia dengan memperhatikan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kekhususan yang lain adalah bahwa ideologi Pancasila menjunjung tinggi persatuan bangsa itu diatas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Berikutnya dalah kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang didasarkan pada prinsip demokrasi dengan penentuan keputusan bersama yang diupayakan sejauh mungkin melalui musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Satu hal lagi yaitu keinginan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama seluruh masyarakat Indonesia. Ideologi dalam arti luas mengandung pengertian sama, hanya tidak dinyatakan secara tersurat sebagai “ideologi” (sastrapradetdja, 2001:45).Secara bahasa Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yaitu panca yang artinya lima. Sedangkan sila artinya dasar. Jadi Pancasila adalah lima dasar.adapun menurut istilah atau terminologi, Pancasila adalah konsep lima dasar yang menjadi ideologi negara Indonesia yang dikemukakan oleh Ir Soekarno.Pancasila menjadi panduan dan pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Untuk memahami apa itu ideologi Pancasila kita uraikan satu persatu secara bahasa.Istilah ideologi terdiri-dari dua akar kata diambil dari bahasa Yunani yakni logos dan idea. Logos adalah buah pemikiran. Adapun idea adalah sebuah konsep atau ide.Dengan demikian, ideologi adalah konsep buah pemikiran. Jika ditambahkan dengan Pancasila berarti konsep buah pemikiran yang berlandaskan pada nilai Pancasila. Pancasila bukan hanya dijadikan ideologi bagi setiap bangsa Indonesia. Bahkan dijadikan ideologi negara. Setiap perilaku pejabat dan jajaran pemerintahan mesti mengacu pada nilainilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan jati diri dan identitas bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sudah menempuh beberapa periode. Yang dimulai dari periode zaman Orde Lama. Pada masa ini merupakan masa awal membangun negara Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman dan ideologi negara. Namun pada kenyataannya masih banyak penyelewengan dari ideologi negara ini. Pada masa orde lama, para pemimpin masih mencari model yang tepat dari bentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Apalagi situasi di dalam negeri yang sebagian masih terdapat pemberontakan dan situasi dunia yang mengalami ketidakpastian. Pada Orde Baru, pemerintah berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan kehidupan setiap bangsa Indonesia sehari-hari. Hingga lahirlah beberapa butir pancasila dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). 107

Pada mulanya, pemerintah dan rakyat berkomitmen menjalankan nilai Pancasila secara utuh. Pada jaman orde baru, nilai-nilai Pancasila hanya berupa tulisan. Tapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan. Seperti kekuasaan Presiden yang terus diperpanjang sampai 32 tahun. Kemudian timbulnya tafsir Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sesuai kehendak pemerintah, kebebasan mengemukakan pendapat di khalayak umum mulai diberangus, dan penyelewengan lain dari nilai Pancasila. Setelah masa orde baru tumbang diakibatkan oleh penyelewengan dari nilai-nilai Pancasila, kemudian berganti dengan masa reformasi. Pada masa reformasi, semua pihak berjanji untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh dan konsekuen. Beberapa pasal, kebijakan, dan peraturan negara yang dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila dihapuskan atau diganti dengan peraturan yang sesuai dan senafas dengan nilai Pancasila. Bunyi 5 Sila dalam Pancasila Setiap gerak dan langkah bersosialisasi mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu terdapat beberapa nilai di dalamnya yang terangkum dalam lima asas yakni : 1.Ketuhanan Yang Maha Esa 2.Kemanusiaan yang adil dan beradab 3.Persatuan Indonesia 4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan 5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Di masa reformasi saat ini, kebebasan yang terbuka luas bagi bangsa Indonesia mesti sesuai dengan nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara mendapatkan tantangan yang cukup berat. Hal ini seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi yang kian berubah sangat cepat. Walaupun begitu, nilai-nilai Pancasila saat ini masih sesuai dengan perkembangan jaman terkini. Dalam tatanan negara maka Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam arti setiap peraturan dan perundang-undangan negara mesti berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Peraturan dan kebijakan pemerintah tidak diperbolehkan bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus sebagai sumber hukum di atas sumber hukum negara. Pancasila sebagai ideologi negara sangat luas penerapannya bagi individu. Para aparat pemerintah dan negara mesti bersikap sesuai dengan nilai dan asas Pancasila. Walaupun demikian, sebagian aparat pemerintah mulai meninggalkan nilai-nilai Pancasila. 108

Seperti korupsi dan hidup bermewah-mewahan serta mementingkan kepentingan diri dan kelompoknya. Mereka hanyalah oknum yang mengatasnamakan Pancasila untuk kepentingan diri dan kelompoknya.Sila-sila yang terdapat dalam Pancasila merupakan pandangan dan keseharian hidup serta nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu dirangkum dalam konsep Pancasila. Berikut ini beberapa contoh sumber ideologi Pancasila yang berasal dari kearifan lokal dalam masyarakat kita. 1.Silaturahmi 2.Adat istiadat 3.Gotong royong 4.Beragama 5.Musyawarah 6.Saling menghargai dan beradab Pancasila menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Bangsa lain tidak pernah mempunyai semboyan yang sakti dan kuat seperti Pancasila. Kesaktian Pancasila terbukti dalam dua peristiwa penting, antara lain: 1. Pemberontakan G30S PKI Pada saat PKI hendak melakukan kudeta dengan membunuh para Jenderal maka tujuan utama PKI adalah merubah dasar negara Indonesia yakni Pancasila dengan dasar negara Komunis. Ternyata upaya tersebut gagal dan Pancasila tetap sebagai dasar negara dan ideologi Indonesia yang tak tergantikan oleh paham apapun. 1. Kemajemukan Dapat Bersatu Negara Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas. Setiap wilayah terdiri-dari berbagai suku, bahasa, agama, etnis, kelompok dan budaya. Seperti penganut agama Islam, Kristen, Hindu, Budha dan lain-lain. Kemudian jenis etnis seperti Sunda, Batak, Dayak, Madura, Jawa, Bugis, Minang, dan etnis lain sebagainya.Perbedaan itu tidak bisa disatukan dengan apapun kecuali dengan Pancasila sehingga menjadi sumber ideologi Pancasila yang penting. 109

Dalam kehidupan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sudah dijelaskan dalam UUD 1945. Penjelasan dan butirnya sudah dijelaskan lebih lengkap. Tinggal ke penerapannya saja dalam sehari-hari.Dasar negara Pancasila sudah bagus dalam isi dan kandungan nilai di dalamnya. Penerapan Pancasila harus dilakukan oleh setiap pribadi bangsa Indonesia. Karena ini menjadi landasan dan pijakan bagi negara dan bangsa Indonesia.Dalam penerapan Pancasila dalam keseharian hidup tidaklah susah. Karena nilai-nilai dalam Pancasila sudah menjadi kebiasaan dan kearifan lokal orang Indonesia sejak dulu. Untuk mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan melakukan hal-hal berikut ini, antara lain: 1. Membiasakan menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik 2. Mencintai barang-barang produksi Indonesia supaya ekonomi rakyat Indonesia bisa terangkat 3. Menjaga toleransi antara umat beragama 4. Menjaga persatuan Indonesia di tengah kemajemukan dalam budaya, bahasa, etnis, dan adat istiadat 5. Musyawarah dan menciptakan keadilan sosial secara merata 6. Partisipasi dalam Pemilihan Umum sesuai dengan sila ke-4 Pancasila. Bagi bangsa Indonesia yang mayoritas menganut agama Islam pastinya tidak sulit untuk mempraktekkan nilai, fungsi dan kaidah Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena semua yang terkandung dalam Pancasila selaras dengan agama Islam. Islam memberikan kebebasan kepada para penduduknya untuk memeluk agama sesuai keyakinan dan kepercayaan. Pancasila tidak lahir begitu saja. Ada orang yang merumuskannya. Lahirnya Pancasila bermula dari para pemimpin Indonesia yang berkumpul tanggal 1 Juni 1945 dalam merumuskan dasar negara. Beberapa tokoh Indonesia mengemukakan pendapatnya masing-masing mengenai dasar negara Indonesia, antara lain : Muhammad Yamin dan Ir Soekarno. Sehingga hari lahirnya Pancasila selalu diperingati pada tanggal 1 Juni. 110

Adapun yang menjadi kedudukan Pancasila, antara lain: 1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia 2. Falsafah hidup bangsa dan negara 3. Pedoman tindakan dan perbuatan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari 4. Dasar negara Indonesia 5. Ideologi negara dan bangsa Indonesia 6. Jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia Pancasila adalah sebuah ideologi negara dan bangsa Indonesia yang bersifat terbuka. Dalam arti, isi dari Pancasila tidak bisa berubah-ubah sesuai kondisi perkembangan tertentu. Pancasila adalah hasil dari kontrak sosial. Pancasila akan terus berlaku jika bangsa Indonesia masih menyepakatinya secara bersama-sama. Penyelewengan Pancasila lainnya dari era Orde Lama adalah terjadinya pemberontakan G30S PKI, presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum 1955 dan diangkatnya Ir Soekarno jadi Presiden seumur hidup. Pada masa orde baru juga terjadi penyelewengan ideologi Pancasila berupa kebebasan berpendapat dan kebebasan pers yang sangat terbatas. Kemudian dilanjutkan pada era reformasi sekarang ini yang marak peredaran miras, narkoba, vandalisme, pertikaian antar suku, anarkisme dan kebejatan moral, dan konflik di tengah masyarakat. Untuk saat sekarang ini, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia harus benar-benar diterapkan sepenuhnya.Tidak boleh ada lagi korupsi, nepotisme, mementingkan kepentingan sendiri dan kelompok dan lain-lain. Membumikan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari harus kita laksanakan dengan benar. Hal ini sesuai cita-cita Bapak Pendiri Bangsa. Nilai Pancasila yang luhur akan mampu membawa bangsa dan negara Indonesia menuju kepada kesejahteraan lahir dan batin. Link: https://bpip.go.id/berita/1035/1198/ideologi-pancasila-di-eramilenial.html#:~:text=Pancasila%20adalah%20sebuah%20ideologi%20negara,masih% 20menyepakatinya%20secara%20bersama%2Dsama. 11.2 Sumber Historis Pancasila sebagai Ideologi Negara Sumber Historis Pancasila sebagai Ideologi Negara antara lain 111

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno Pada masa pemerintahan Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa, yang dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945- 1960. Namun, pada kurun waktu 1960-1965 Soekarno lebih mementingkan konsep NASAKOM sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto Pada masa Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi Organsasi Kemasyarakatan yang diawali dengan keluarnya TAP MPR No.II/1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Dan TAP MPR ini menjadi alasan bagi dilaksanakannya penataran P-4 bagi semua lapisan masyarakat. Pada masa pemerintahan B.J.Habibie Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998,atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus penataran P-4. Lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila di bubarkan berdasarkan Keppres No.27 tahun 1999 tentang pencabutan Keppres No.10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP NO.XXV/MPRS/1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme. Pada masa Presiden Megawati Pada masa ini, Pancasila semakin kehilangan formalitasnya karena disahkannya UU SISDIKNAS No.20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib bagi Perguruan Tinggi dan Sekolah Dasar. Pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Pemerintahan SBY berlangsung selama 2 periode yang dapat dikatakan tidak terlalu memperhatikan Pancasila sebagai ideologi negara. 112

Link : https://iqipedia.com/2022/01/24/menggali-sumber-historis-sosiologis-politistantang-pancasila-sebagai-ideologi-negara/ 11.3 Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Ideologi Negara Unsur-unsur Sosiologis Pancasila sebagai Ideologi Negara antara lain: 1. Sila Pertama, yakni kehidupan masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan ghaib. 2. Sila Kedua, yakni saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain dan juga tidak bertindak sewenang-wenang. 3. Sila Ketiga, yakni bentuk solidaritas, rasa setia kawan, dan rasa cinta tanah air yanag berwujud pada mencintai produk dalam negeri. 4. Sila Ke-empat, yakni bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. 5. Sila Ke-lima, yakni sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. 11.4 Sumber Politis Pancasila sebagai Ideologi Negara Sumber Politis Pancasila sebagai Ideologi Negara Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antarumat beragama. 2. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia. 3. Sila Persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. 4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. 5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia 113

diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan (abuse of power) untuk memperkaya diri atau kelompok karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. 11.5 Peranan dan Fungsi Ideologi Pancasia bagi Bangsa Indonesia Sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya (cultural bond) yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu. Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi bangsa dan Negara. Sebagai ideologi, yaitu selain kedudukannya sebagai dasar Negara kesatuan republik Indonesia Pancasila berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya ( cultural bond) yang berkembangan secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu. Alfian mengatakan bahwa kekuatan ideologi tergantung pada kualitas tiga dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibelitas. Pancasila sebagai sebuah ideologi memiliki tiga dimensi tersebut : a. Dimensi realita, yaitu nilai-nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat dimana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya paling tidak nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita masyarakat pada awal kelahirannya. b. Dimensi Iidalisme, adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan vi yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktikkehidupan bersama sehari-hari. c. Dimensi Fleksibelitas atau dimensi pengembangan, yaitu kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. 114

Mempengaruhi artinya ikut wewarnai proses perkembangan zamantanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Mempengaruhi berarti pendukung ideologi itu berhasil menemukan tafsiran –tafsiran terhadap nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan realita -realita baru yang muncul di hadapan mereka sesuai perkembangan zaman. Menurut Dr.Alfian Pancasila memenuhi ketiga dimensi ini sehingga pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi terbuka. Fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara, yaitu : a. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. b. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. c. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. d. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai kedaan bangsa dan Negara. Pancasila jika akan dihidupkan secara serius, maka setidaknya dapat menjadi etos yang mendorong dari belakang atau menarik dari depan akan perlunya aktualisasi maksimal setiap elemen bangsa. Hal tersebut bisas saja terwujud karena Pancasila itu sendiri memuat lima prinsip dasar di dalamnya, yaitu: Kesatuan/Persatuan, kebebasan, persamaan, kepribadian dan prestasi. Kelima prinsip inilah yang merupakan dasar paling sesuai bagi pembangunan sebuah masyarakat, bangsa dan personal-personal di dalamnya. Menata sebuah negara itu membutuhkan suatu konsensus bersama sebagai alat lalu lintas vii kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa konsensus tersebut, masyarakat akan memberlakukan hidup bebas tanpa menghiraukan aturan main yang telah disepakati. Ketika Pancasila telah disepakati bersama sebagai sebuah konsensus, maka Pancasila berperan sebagai payung hukum dan tata nilai prinsipil dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dan sebagai ideologi yang dikenal oleh masyarakat internasional, Pancasila juga mengalami tantangan-tantangan dari pihak luar/asing. Hal ini akan menentukan apakah Pancasila mampu bertahan sebagai ideologi atau berakhir seperti dalam perkiraan David P. Apter dalam pemikirannya “The End of Idiology”. 115

Pancasila merupakan hasil galian dari nilainilai sejarah bangsa Indonesia sendiri dan berwujud lima butir mutiara kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu religius monotheis, humanis universal, nasionalis patriotis yang berkesatuan dalam keberagaman,demokrasi dalam musyawarah mufakat dan yang berkeadilan sosial. Dengan demikian Pancasila bukanlah imitasi dari ideologi negara lain, tetapi mencerminkan nilai amanat penderitaan rakyat dan kejayaan leluhur bangsa. Keampuhan Pancasila sebagai ideologi tergantung pada kesadaran, pemahaman dan pengamalan para pendukungnya. Pancasila selayaknya tetap bertahan sebagai ideologi terbuka yang tidak bersifat doktriner ketat. Nilai dasarnya tetap dipertahankan, namun nilai praktisnya harus bersifat fleksibel. Ketahanan ideologi Pancasila harus menjadi bagian misi bangsa Indonesia dengan keterbukaannya tersebut. Pada akhirnya, semoga seluruh bangsa dan negara Indonesia serta Pancasila sebagai ideologinya akan tetap bertahan dan tidak goyah meskipun dihantam badai globalisasi dan modernisme. Sebagai generasi penerus, marilah kita menjaga Indonesia dan Pancasila agar saling berdampingan dan tetap utuh hingga anak cucu kita nantinya sebagai penerus kelangsungan negara ini. Sebagai ideologi, Pancasila memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kaelan pada uraiannya terkait makna ideologi bagi negara menyatakan bahwa ideologi berperan menentukan eksistensi suatu negara dan sebagai sumber motivasi dalam kehidupan bernegara (Kaelan, 2002). Pada konteks ini, Pancasila sebagai ideologi negara kemudian menentukan eksistensi kenegaraan Indonesia. Ideologi Pancasila menjadi identitas bagi negara Indonesia pada pembentukan negara dan relasinya dengan negara-negara lain sehingga menghilangkan Pancasila berarti menghilangkan eksistensi negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai sumber motivasi, Pancasila memberikan semangat pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila menjadi motivasi utama dan cita-cita arah perjalanan negara dan bangsa. Oleh karenanya paradigma pembangunan dan paradigma pada aspek bernegara lainnya harus bersumber dari dan untuk mencapai realisasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai ideologi nasional mempunyai peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Attamimi menjelaskan peranan ideologi Pancasila hanya dari aspek hukum dan dia tidak setuju dengan sebutan Pancasila sebagai ideologi, karena lebih nengedepankan politik, sehingga aspek lain, termasuk aspek hukum hanya menjadi alat politik saja. 116

Dalam kenyataannya hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan politik. Dia memandang Pancasila sebagai cita hukum yang diterjemahkan dan istilah Rechtsidee, Dia lebih cenderung menterjemahkan Redchtsidee dengan cita hukum bukan cita-cita hukum. Cita hukum berarti gagasan, rasa, cipta, pikiran. Sedangkan cita-cita adalah keinginan, kehendak, harapan yang selalu ada dalam pikiran atau di hati (Oesman & Alfian, 1992). Cita hukum mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan dasar suatu tata hukum, yang tanpa cita hukum, suatu tata hukum kehilangan arti dan maksudnya sebagai hukum. Cita hukum juga mempunyai fungsi regulatif yang menentukan suatu hukum positif adil atau tidak adil. Pancasila sebagai cita hukum berarti nilainilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai fungsi konstitutif yang menentukan tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar. Selain itu, Pancasila mempunyai fungsi regulatif yang menentukan hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak adil (Oesman & Alfian, 1992). Secara umum, peran ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia dapat dikembangkan sebagai berikut: 46 1. Sebagai identitas yang menentukan eksitensi bangsa Indonesia 2. Sebagai arah dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara 3. Sebagai sumber motivasi praktek kehidupan bernegara bangsa Indonesia 4. Sebagai sumber kekuatan untuk menjaga integrasi nasional 5. Sebagai pedoman untuk menjawab tantangan dan hambatan dalam kehidupan nyata 6. Sebagai pokok fundamental dan normatif pada kehidupan bernegara 7. Sebagai standar moral martabat bangsa. Darji Dharmodiharjo membagi fungsi Pancasila menjadi tiga fungsi, yakni fungsi pada pengertian yuridis-ketatanegaraan, fungsi pada pengertian sosilogis, dan fungsi pada pengertian filosofis. (dalam Darji Dharmodiharjo dkk, 1991). Fungsi pada pengertian yuridisketatanegaraan adalah fungsi pokok Pancasila yakni sebagai dasar negara yang pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum. Fungsi sosiologis Pancasila yakni sebagai pengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya, dan fungsi filosofis adalah fungsi sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran. 117

Secara umum fungsi Ideologi Pancasila bagi bangsa Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Menjadi dasar negara dan pada hakekatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum 2. Mengatur hidup kemasyarakatan pada umumnya 3. Mengatur tingkah laku individu pada relasi sosial kemasyarakatan 4. Mempererat hubungan sosial dalam masyarakat 5. Menjadi dasar acuan bagi persatuan dalam kehidupan berbangsa 6. Sebagai pembentuk moralitas kebangsaan baik pada relasinya dengan Tuhan, sesama manusia, maupun dengan mahkluk hidup lainnya Pancasila jika akan dihidupkan secara serius, maka setidaknya dapat menjadi etos yang mendorong dari belakang atau menarik dari depan akan perlunya aktualisasi maksimal setiap elemen bangsa. Hal tersebut bisa saja terwujud karena Pancasila itu sendiri memuat lima prinsip dasar di dalamnya, yaitu: Kesatuan/Persatuan, kebebasan, persamaan, kepribadian dan prestasi. Kelima prinsip inilah yang merupakan dasar paling sesuai bagi pembangunan sebuah masyarakat bangsa dan personal-personal di dalamnya. Menata sebuah negara itu membutuhkan suatu konsensus bersama sebagai alat lalu lintas kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa konsensus tersebut, masyarakat akan memberlakukan hidup bebas tanpa menghiraukan aturan main yang telah disepakati. Ketika Pancasila telah disepakati bersama sebagai sebuah konsensus, maka Pancasila berperan sebagai payung hukum dan tata nilai prinsipil dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dan sebagai ideologi yang dikenal oleh masyarakat internasional, Pancasila juga mengalami tantangan-tantangan dari pihak luar/asing. Hal ini akan menentukan apakah Pancasila mampu bertahan. Pancasila merupakan hasil galian dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia sendiri dan berwujud lima butir mutiara kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu religius monotheis, humanis universal, nasionalis patriotis yang berkesatuan dalam keberagaman,demokrasi dalam musyawarah mufakat dan yang berkeadilan sosial. Link : https://an-nur.ac.id/fungsi-pancasila-sebagai-ideologi-bangsa-dan-negara/ file:///C:/Users/user/Downloads/1093-Article%20Text-3281-1-10-20200611.pdf 118

BAB 12 KONSEP PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA 12.1 Pengertian Pancasila dan Ideologi Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca artinya lima dan sila artinya dasar, asas atau prinsip. Jadi Pancasila berarti lima dasar atau lima asas atau lima prinsip. Kelima dasar/asas/prinsip tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia berdasarkan pernyataan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV bahwa "..... Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah Pancasila BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dalam bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Junbi Cosakai adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang sebagai upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia. Jepang berjanji akan membantu proses kemerdekaan Indonesia dengan BPUPKI sebagai wadah. Menurut Sumber Belajar Kemdikbud, sidang pertama BPUPKI diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut merupakan gedung Volksraad lembaga DPR pada jaman kolonial Belanda.Sidang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 dengan tema merumuskan rancangan dasar negara. Pada sidang pertama ini, terdapat 3 tokoh yang mengajukan pendapatnya tentang konsep dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno. Barulah pada hari terakhir yaitu tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengusulkan lima asas yang dikenalkan sebagai Pancasila. 119

Pengertian Ideologi Ideologi adalah gagasan dan pengertian. Ideologi sendiri berasal dari kata idea. Selain itu ideologi juga berasal dari bahasa Yunani yang berarti oida atau mengetahui, melihat dengan budi. Sedangkan logi yang berasal dari bahasa Yunani logos artinya pengetahuan. Jadi ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan-gagasan atau pengetahuan tentang ide-ide. Melansir laman Disdikpora Kabupaten Buleleng, ideologi pertama kali dikemukakan oleh Destutt de Tracy, orang Perancis pada tahun 1796. Menurut Tracy ideologi yaitu science of ideas, suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional dalam masyarakat Perancis. Karl Marx sendiri mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Adapun Ramlan Surbakti mengemukakan ideologi baik secara fungsional maupun secara struktural. Secara fungsional, ideologi diartikan sebagai seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau masyarakat yang dianggap paling baik.Sedangkan secara fungsional ideologi terbagi menjadi dua tipe yaitu doktriner dan ideologi yang pragmatis. Ideologi doktriner adalah ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi dirumuskan secara sistematis, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai maupun aparat pemerintah, contohnya ajaran komunisme.Ideologi pragmatis apabila ajaran-ajaran yang terkandung dalam ideologi tersebut tidak dirumuskan secara sistematis dan terinci. Pelaksanaan ideologi pragmatis tidak diawasi oleh aparat namun dengan pengaturan pelembagaan (internalization), yaitu individualisme atau liberalisme. Secara umum idelogi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan yang menyeluruh dan sistematis serta menyangkut berbagai bidang kehidupan manusia. Ideologi merupakan cerminan cara berpikir orang atau masyarakat yang membentuk masyarakat itu menuju cita-citanya. Ideologi adalah sesuatu yang harus dihayati hingga menjadi suatu keyakinan. Ideologi merupakan suatu pilihan yang jelas membawa komitmen (keterikatan) untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologis seseorang, maka semakin tinggi juga komitmen untuk melaksanakannya.Komitmen juga tercermin dalam sikap seseorang yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan yang mengikat. Sehingga seseorang harus meyakini ideologinya sebagai ketentuan yang mengikat harus ditaati dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Ideologi juga berisi seperangkat nilai yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh seseorang atau suatu masyarakat sebagai wawasan atau pandangan hidup.Dengan rangkaian nilai tersebut mereka mengetahui cara bersikap baik secara moral atau normative yang dianggap benar dan adil, dalam bersikap dan bertingkah laku untuk memelihara, mempertahankan, membangun kehidupan duniawi bersama dengan berbagai dimensinya 120

Link https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5804911/apa-itu-ideologi-ini-penjelasanlengkapnya https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6104406/apa-itu-pancasila-ini-pengertian-sejarahdan-fungsinya 12.2 Pengertian Pancasila sebagai Ideologi Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan ideologi sebagai pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi tonggak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama itu juga menjadi sarana menyatukan masyarakat dan dapat digunakan sebagai prosedur penyelesaian konflik. Hal ini sesuai dengan gagasan para pendiri negara Indonesia terkait pentingnya mencari nilai-nilai bersama yang dapat menyatukan berbagai golongan masyarakat secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Secara luas, makna Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut, yakni terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta nilai keadilan, sebagaimana termuat dalamPancasila. Pancasila menjadi panduan dan pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Untuk memahami apa itu ideologi Pancasila kita uraikan satu persatu secara bahasa. Istilah ideologi terdiri-dari dua akar kata diambil dari bahasa Yunani yakni logos dan idea. Logos adalah buah pemikiran. Adapun idea adalah sebuah konsep atau ide.Dengan demikian, ideologi adalah konsep buah pemikiran. Jika ditambahkan dengan Pancasila berarti konsep buah pemikiran yang berlandaskan pada nilai Pancasila. Pancasila bukan hanya dijadikan ideologi bagi setiap bangsa Indonesia. Bahkan dijadikan ideologi negara. Setiap perilaku pejabat dan jajaran pemerintahan mesti mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan jati diri dan identitas bangsa. 121

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sudah menempuh beberapa periode. Yang dimulai dari periode zaman Orde Lama. Pada masa ini merupakan masa awal membangun negara Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman dan ideologi negara. Namun pada kenyataannya masih banyak penyelewengan dari ideologi negara ini. Pada masa orde lama, para pemimpin masih mencari model yang tepat dari bentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Apalagi situasi di dalam negeri yang sebagian masih terdapat pemberontakan dan situasi dunia yang mengalami ketidakpastian. Pada Orde Baru, pemerintah berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan kehidupan setiap bangsa Indonesia sehari-hari. Hingga lahirlah beberapa butir pancasila dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).Pada mulanya, pemerintah dan rakyat berkomitmen menjalankan nilai Pancasila secara utuh. Pada jaman orde baru, nilai-nilai Pancasila hanya berupa tulisan. Tapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan. Seperti kekuasaan Presiden yang terus diperpanjang sampai 32 tahun. Kemudian timbulnya tafsir Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sesuai kehendak pemerintah, kebebasan mengemukakan pendapat di khalayak umum mulai diberangus, dan penyelewengan lain dari nilai Pancasila. Setelah masa orde baru tumbang diakibatkan oleh penyelewengan dari nilainilai Pancasila, kemudian berganti dengan masa reformasi. Pada masa reformasi, semua pihak berjanji untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh dan konsekuen. Beberapa pasal, kebijakan, dan peraturan negara yang dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila dihapuskan atau diganti dengan peraturan yang sesuai dan senafas dengan nilai Pancasila. Bunyi 5 Sila dalam Pancasila Setiap gerak dan langkah bersosialisasi mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu terdapat beberapa nilai di dalamnya yang terangkum dalam lima asas yakni : 1.Ketuhanan Yang Maha Esa 2.Kemanusiaan yang adil dan beradab 3.Persatuan Indonesia 4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan 5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 122

Di masa reformasi saat ini, kebebasan yang terbuka luas bagi bangsa Indonesia mesti sesuai dengan nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara mendapatkan tantangan yang cukup berat.Hal ini seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi yang kian berubah sangat cepat. Walaupun begitu, nilai-nilai Pancasila saat ini masih sesuai dengan perkembangan jaman terkini.Dalam tatanan negara maka Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam arti setiap peraturan dan perundang-undangan negara mesti berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Peraturan dan kebijakan pemerintah tidak diperbolehkan bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus sebagai sumber hukum di atas sumber hukum negara. Pancasila sebagai ideologi negara sangat luas penerapannya bagi individu. Para aparat pemerintah dan negara mesti bersikap sesuai dengan nilai dan asas Pancasila. Walaupun demikian, sebagian aparat pemerintah mulai meninggalkan nilai-nilai Pancasila. 12.3 Makna Pancasila sebagai Ideologi Pancasila menjadi panduan dan pedoman bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Untuk memahami apa itu ideologi Pancasila kita uraikan satu persatu secara bahasa. Istilah ideologi terdiri-dari dua akar kata diambil dari bahasa Yunani yakni logos dan idea. Logos adalah buah pemikiran. Adapun idea adalah sebuah konsep atau ide.Dengan demikian, ideologi adalah konsep buah pemikiran. Jika ditambahkan dengan Pancasila berarti konsep buah pemikiran yang berlandaskan pada nilai Pancasila.Pancasila bukan hanya dijadikan ideologi bagi setiap bangsa Indonesia. Bahkan dijadikan ideologi negara. Setiap perilaku pejabat dan jajaran pemerintahan mesti mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan jati diri dan identitas bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia sudah menempuh beberapa periode. Yang dimulai dari periode zaman Orde Lama. Pada masa ini merupakan masa awal membangun negara Indonesia. Pancasila dijadikan pedoman dan ideologi negara. Namun pada kenyataannya masih banyak penyelewengan dari ideologi negara ini. Pada masa orde lama, para pemimpin masih mencari model yang tepat dari bentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Apalagi situasi di dalam negeri yang sebagian masih terdapat pemberontakan dan situasi dunia yang mengalami ketidakpastian. Pada Orde Baru, pemerintah berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan kehidupan setiap bangsa Indonesia sehari-hari. 123

Hingga lahirlah beberapa butir pancasila dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Pada mulanya, pemerintah dan rakyat berkomitmen menjalankan nilai Pancasila secara utuh. Pada jaman orde baru, nilai-nilai Pancasila hanya berupa tulisan. Tapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan.Seperti kekuasaan Presiden yang terus diperpanjang sampai 32 tahun. Kemudian timbulnya tafsir Pancasila melalui Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila sesuai kehendak pemerintah, kebebasan mengemukakan pendapat di khalayak umum mulai diberangus, dan penyelewengan lain dari nilai Pancasila. Setelah masa orde baru tumbang diakibatkan oleh penyelewengan dari nilainilai Pancasila, kemudian berganti dengan masa reformasi. Pada masa reformasi, semua pihak berjanji untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila secara menyeluruh dan konsekuen. Beberapa pasal, kebijakan, dan peraturan negara yang dianggap bertentangan dengan nilai Pancasila dihapuskan atau diganti dengan peraturan yang sesuai dan senafas dengan nilai Pancasila. Bunyi 5 Sila dalam Pancasila Setiap gerak dan langkah bersosialisasi mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu terdapat beberapa nilai di dalamnya yang terangkum dalam lima asas yakni : 1.Ketuhanan Yang Maha Esa 2.Kemanusiaan yang adil dan beradab 3.Persatuan Indonesia 4.Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan 5.Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Di masa reformasi saat ini, kebebasan yang terbuka luas bagi bangsa Indonesia mesti sesuai dengan nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara mendapatkan tantangan yang cukup berat.Hal ini seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi yang kian berubah sangat cepat. Walaupun begitu, nilai-nilai Pancasila saat ini masih sesuai dengan perkembangan jaman terkini.Dalam tatanan negara maka Pancasila dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia. Dalam arti setiap peraturan dan perundang-undangan negara mesti berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Peraturan dan kebijakan pemerintah tidak diperbolehkan bertentangan dengan Pancasila.Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus sebagai sumber hukum di atas sumber hukum negara. Pancasila sebagai ideologi negara sangat luas penerapannya bagi individu. Para aparat pemerintah dan negara mesti bersikap sesuai dengan nilai dan asas Pancasila. 124

Walaupun demikian, sebagian aparat pemerintah mulai meninggalkan nilai-nilai Pancasila. Dalam memahami Pancasila sebagai ideologi negara atau dasar Negara Republik Indonesia lebih dalam, buku berjudul Pancasila dalam Makna dan Aktualisasi oleh Ngadino Surip Dkk akan membantu Grameds dalam memiliki pemaknaan serta pengetahuan tentang Pancasila. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut ini: 1. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. 2. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama, dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara tertuang dalam ketetapan MPR tentang visi Indonesia di masa depan, yaitu 1. Visi ideal, merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945. 2. Visi antara, merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2020. 3. Visi lima tahunan, seperti yang telah tercantum dalam GBHN. Mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia, berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh persatuan, adil serta sejahtera. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pancasila ini merupakan panduan bagi bangsa dan negara Indonesia dalam menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Republik Indonesia Link https://nasional.kompas.com/read/2022/12/03/02460031/makna-pancasila-sebagaiideologi-negara-indonesia 12.4 Pandangan Para Ahli Mengenai Makna dari Pancasila sebagai Ideologi Negara Pancasila juga menjadi sumber hukum dasar nasional. Artinya, segala peraturan yang ada di Indonesia bersumber dari sana. Oleh karena itu, kalian juga perlu memahami arti Pancasila melalui setiap lambang yang ada di dalamnya melalui penjelasan berikut ini. 125

1. Arti Pancasila Secara Etimologis Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yakni panca berarti lima dan sila berarti dasar. Maka, arti pancasila adalah lima dasar. Selain itu, sila juga bisa diartikan sebagai aturan yang melatarbelakangi perilaku seseorang. Pancasila menjadi dasar tingkah laku atau perbuatan bangsa Indonesia yang sesuai dengan adab, akhlak, moral, atau sopan santun. Melansir informasi dari Liputan6, istilah Pancasila terdapat pada kitab Negarakertagama karangan Empu Prapanca dan kitab Sutasoma karangan Empu Tantular Selain berarti "berbatu sendi yang lima" (dari bahsa Sansekerta), Pancasila dalam kitab Sutasoma juga berarti pelaksanaan Kesusilaan yang lima. Selanjutnya, istilah Pancasila diambil oleh Soekarno saat merumuskan dasar negara Indonesia setelah kemerdekaan. 126

2. Arti Pancasila Menurut Para Ahli Selain arti secara etimologis yang sudah dijelaskan di atas, kalian juga perlu mengetahui arti Pancasila menurut para ahli agar bisa memahami maknanya lebih dalam. Melansir informasi dari Bola.com, berikut ini arti Pancasila menurut Ir. Soekarno, Muhammad Yamin, dan tokoh lain yang perlu kalian ketahui. - Menurut Ir. Soekarno Arti pancasila menurut Ir. Soekarno adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun berabad-abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. - Menurut Muhammad Yamin Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata 'panca' yang berarti lima dan 'sila' yang berarti sendi, atas, dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan lima dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. 127

- Menurut Ruslan Abdul Ghani Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila diartikan sebagai sebuah filsafat negara yang tercipta untuk menjadi ideologi kolektif demi kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. - Menurut Notonegoro Arti Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. - Menurut Prof. Dr. Nurcholish Majdid Prof. Dr. Nurcholish Majdid mengartikan pancasila sebagai modal untuk mewujudkan demokrasi Indonesia, Pancasila memberi dasar dan prasyarat asasi bagi demokrasi dan tatanan politik Indonesia, Pancasila menyumbang beberapa hal penting. Link : https://plus.kapanlagi.com/arti-pancasila-menurut-para-ahli-dan-makna-simbolpada-setiap-sila-0d6219.html 12.5 Fungsi Pancasila sebagai Ideologi Sebagai ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ikatan budaya (cultural bond) yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia bukan secara paksaan atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu. Fungsi Pancasila sebagai ideologi Negara, yaitu : Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. 128

Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan Negara. Pancasila jika akan dihidupkan secara serius, maka setidaknya dapat menjadi etos yang mendorong dari belakang atau menarik dari depan akan perlunya aktualisasi maksimal setiap elemen bangsa. Hal tersebut bisa saja terwujud karena Pancasila itu sendiri memuat lima prinsip dasar di dalamnya, yaitu: Kesatuan/Persatuan, kebebasan, persamaan, kepribadian dan prestasi. Kelima prinsip inilah yang merupakan dasar paling sesuai bagi pembangunan sebuah masyarakat bangsa dan personal-personal di dalamnya. Menata sebuah negara itu membutuhkan suatu konsensus bersama sebagai alat lalu lintas kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa konsensus tersebut, masyarakat akan memberlakukan hidup bebas tanpa menghiraukan aturan main yang telah disepakati.Ketika Pancasila telah disepakati bersama sebagai sebuah konsensus, maka Pancasila berperan sebagai payung hukum dan tata nilai prinsipil dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dan sebagai ideologi yang dikenal oleh masyarakat internasional, Pancasila juga mengalami tantangan-tantangan dari pihak luar/asing. Hal ini akan menentukan apakah Pancasila mampu bertahan. Pancasila merupakan hasil galian dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia sendiri dan berwujud lima butir mutiara kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu religius monotheis, humanis universal, nasionalis patriotis yang berkesatuan dalam keberagaman,demokrasi dalam musyawarah mufakat dan yang berkeadilan sosial. Link : https://www.bola.com/ragam/read/4673152/fungsi-pancasila-sebagai-ideologi-negarayang-perlu-diketahui 129

PERTANYAAN : 1. Apa fungsi Pancasila sebagai ideologi negara? 2. Sebutkan 5 contoh penerapan nilai pancasila di lingkungan masyarkat! 3. Apa yang dimaksud dengan pancasila? 130

BAB 13 PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 13.1 Pengertian Korupsi dan Pendidikan AntiKorupsi Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan begitu mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas yang semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Maraknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak lagi mengenal batas-batas siapa, mengapa, dan bagaimana. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, baik di sektor publik maupun privat, tetapi tindak pidana korupsi sudah menjadi suatu fenomena. Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan sangat diperlukan untuk menghindari praktek-praktek korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat bersangkutan, tetapi juga oleh keluarga dan kroninya, yang apabila dibiarkan, maka rakyat Indonesia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. 1 Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugiankerugian pada perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia. 2 Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960-an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. 131

Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya. 3 Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Hal ini dikarenakan, metode konvensional yang selama ini yang digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara-cara luar biasa (extra-ordinary). Sementara itu, penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kondisi, yakni masih lemahnya upaya penegakkan hukum tindak pidana korupsi, kualitas SDM aparat penegak hukum yang masih rendah, lemahnya koordinasi penegakkan hukum tindak pidana korupsi, serta masih sering terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganan kasus korupsi Terdapat relasi yang kuat antara korupsi, pembangunan berkelanjutan, proses demokrasi, dan penegakan hukum. Lebih jauh lagi, korupsi menjadi salah satu penyebab utama proses pemiskinan yang menyebabkan kemiskinan kian absolut, pelayanan publik yang tidak optimal, infrastruktur yang tidak memadai, high-cost economy, dan terjadinya eksploitasi sumber daya yang tidak menimbulkan manfaat bagi kemaslahatan publik. Pada konteks inilah justifikasi pentingnya kebijakan akselerasi pemberantasan korupsi memperoleh dasar legitimasinya. Legitimasi dimaksud potensial mengalami proses dekonstruksi, karena pemberantasan korupsi disalahpersepsikan dan bahkan disalahartikan. Pemberantasan korupsi diberitakan dan hanya dilihat dalam perspektif “kekerasan dan kegarahan”. Wajah pemberantasan korupsi diberitakan dari sisi dramatiknya, ditonjolkan kehebohannya, dan upaya paksa yang digunakan yang mendapatkan kesan arogansi dan “perlawanan” pihak yang diduga pelaku juga dieksploitasi. Fakta ini tidak hendak menegasikan, ada indikasi yang cukup kuat, beberapa pihak memang tidak sepenuhnya menunjukkan komitmen yang kuat dan political action yang tegas untuk melakukan pemberantasan korupsi. Pada era reformasi sekarang ini, terwujudnya good governance antara lain harus didukung dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini selaras dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 132

Selanjutnya, beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam upaya memberantas korupsi tersebut, yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Namun demikian, pada 4 kenyataannya, penjatuhan hukuman kepada pelakunya sangat ringan dibanding dengan ancaman pidananya, sehingga menimbulkan anggapan bahwa meningkatnya kejahatan dikarenakan para Hakim memberikan hukuman ringan atas pelaku koruptor. Oleh karena itu, sebaiknya tindakan yang diambil pengadilan merupakan “ultimum remedium” terhadap pelanggar/pelaku kejahatan khususnya korupsi Upaya pemberantasan korupsi dapat dilihat dan dilakukan dalam perspektif yang optimis dengan strategi yang lebih sistemik dan pendekatan yang konsolidatif dengan mengintegrasikan semua sumber daya dan modal sosial yang ada secara paripurna. Pendekatan tersebut dapat dilakukan dengan sinergi antar instansi/lembaga dalam upaya memberantas korupsi 133

Korupsi berasal dari Bahasa latin yaitu Corruptus dan Corruption, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Dalam Black Law Dictionary di modul Tindak Pidana Korupsi KPK, Korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenarankebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenarankebenaran lainnya. Dalam konteks kriminologi atau ilmu tentang kejahatan ada sembilan tipe korupsi yaitu: 1. Political bribery adalah termasuk kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang-Undang. Secara politis badan tersebut dikendalikan oleh suatu kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berkaitan dengan aktivitas perusahaan tertentu. Para pengusaha berharap anggota yang duduk di parlemen dapat membuat aturan yang menguntungkan mereka. 2. Political kickbacks, yaitu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan antara pejabat pelaksana dan pengusaha yang memberi peluang untuk mendatangkan banyak uang bagi pihak-pihak yang bersangkutan. 3. Election fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan pemilihan umum. 4. Corrupt campaign practice adalah praktek kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara oleh calon yang sedang memegang kekuasaan Negara. 5. Discretionary corruption yaitu korupsi yang dilakukan karena ada kebebasan dalam menentukan kebijakan. 6. Illegal corruption ialah korupsi yang dilakukan dengan mengacaukan bahasa hukum atau interpretasi hukum. Tipe korupsi ini rentan dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, maupun hakim. 7. Ideological corruption ialah perpaduan antara discretionary corruption dan illegal corruption yang dilakukan untuk tujuan kelompok. 8. Mercenary corruption yaitu menyalahgunakan kekuasaan semata-mata untuk kepentingan pribadi. 134

Dalam konteks hukum pidana, tidak semua tipe korupsi yang kita kenal tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Oleh Karena itu, perbuatan apa saja yang dinyatakan sebagai korupsi, kita harus merujuk pada Undang-Undang pemberantasan korupsi. Menurut Shed Husein Alatas, ciri-ciri korupsi antara lain sebagai berikut: 1. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. 2. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. 3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. 4. Kewajiban dan keuntungan yang dimaksud tidak selalu berupa uang. 5. Mereka yang mempraktikan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. 6. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu. 7. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat). 8. Setiap tindakan korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. 9. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 adalah: 1. Pelaku (subjek), sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Unsur ini dapat dihubungkan dengan Pasal 20 ayat (1) sampai (7), yaitu: 2. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. 3. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. 135

4. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. 5. Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili orang lain. 6. Hakim dapat memerintah supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintah supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. 7. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. 8. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). 9. Melawan hukum baik formil maupun materil. 10. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. 11. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara. 12. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. 13. Sebab-sebab Korupsi C. Sebab-sebab terjadinya korupsi diantaranya adalah: 1. Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri di banding dengan kebutuhan seharihari yang semakin lama semakin meningkat, 2. Ketidakberesan manajemen, 3. Modernisasi 4. Emosi mental, 5. Gabungan beberapa faktor. Sedangkan menurut S. H. Alatas korupsi terjadi disebabkan oleh faktor faktor berikut: 1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi, 2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika, 3. Kolonialisme, 136

4. Kurangnya pendidikan, 5. Kemiskinan, 6. Tiadanya hukuman yang keras, 7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi 8. Struktur pemerintahan, 9. Perubahan radikal, dan 10. Keadaan masyarakat. Pendidikan antikorupsi sejak dini adalah salah satu cara untuk memberantas korupsi. Dengan pendidikan antikorupsi sejak dini, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tindakan-tindakan korupsi sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam memberantasnya. Dengan pendidikan antikorupsi pula dapat meningkatkan pengetahuan mengenai dampak/akibat korupsi sehingga dapat menghindarinya bahkan ikut serta dalam melawannya. Pendidikan Antikorupsi (PAK) adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilaiantikorupsisejak dini Hari-hari ini kita menyaksikan berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif di mana-mana. Terjadi di hampir semua daerah di Tanah Air, di semua level, dan di semua segi kehidupan dengan beragam jenis, modus, dan kompleksitas. Perilaku koruptif telah merasuki semua elemen bangsa. Padahal kita semua tahu bahwa korupsi adalah perilaku yang tidak bermoral. Sebuah ironi. Muara dari persoalan korupsi adalah hilangnya nilai-nilai antikorupsi (jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung- jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil) dari dalam diri individu.Ketika hari-hari ini kita menyaksikan kasus-kasus korupsi kian marak, meluas dan beragam, serta perilaku saling tidak percaya, saling menyalahkan, lepas tanggungjawab, mencari jalan pintas, arogan, inkonsisten, dan rupa-rupa perilaku tak pantas lainnya kian menyesakkan dada, kita sadar budaya antikorupsi kita menghilang. Kemanakah budaya antikorupsi kita? Di satu sisi Bangsa kita memiliki kelemahan perilaku yang diwariskan sebagai hasil penjajahan. Sejak lama kita sadari kelemahan ini. Mental menerabas, tidak menghargai waktu, meremehkan mutu, tidak percaya diri, dan banyak lagi.Sementara di sisi lain, dunia pendidikan yang diharapkan menjadi penguat budaya antikorupsi makin dirasakan tidak konsisten dalam menjalankan fungsinya. 137

Proses pendidikan seperti mementingkan penguasaan pengeta- huan semata ketimbang membiasakan perilaku baik. Sekalipun sekolah mengimplementasikan berbagai kegiatan sejenis, akan tetapi hal tersebut dilaksanakan seolah terpisah dari proses pembelajaran yang utuh. Oleh karena itu, inilah saatnya untuk mengembalikan sekolah sebagai lokomotif penguatan budaya antikorupsi untuk jangka panjang. Kita awali dengan melakukan Pendidikan Antikorupsi yang dimotori oleh satuan pendidikan. Link : https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026- tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html 13.2 Peran Mahasiswa dalam Pendidikan AntiKorupsi Mahasiswa merupakan suatu elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Walaupun jaman terus bergerak dan berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari mahasiswa, yaitu semangat dan idealisme. Semangat-semangat yang berkobar terpatri dalam diri mahasiswa, semangat yang mendasari perbuatan untuk melakukan perubahan-perubahan atas keadaan yang dianggapnya tidak adil. Mimpi-mimpi besar akan bangsanya. Intuisi dan hati kecilnya akan selalu menyerukan idealisme. Mahasiswa tahu, ia harus berbuat sesuatu untuk masyarakat, bangsa dan negaranya. Sejarah mencatat dengan tinta emas, perjuangan mahasiswa dalam memerangi ketidak adilan. Sejarah juga mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak bisa lepas dari mahasiswa dan dari pergerakan mahasiswa akan muncul tokoh dan pemimpin bangsa. Apabila kita menengok ke belakang, ke sejarah perjuangan bangsa, kebangkitan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda dimotori oleh para mahasiswa kedokteran STOVIA. 138

Demikian juga dengan Soekarno, sang Proklamator Kemerdekaan RI merupakan tokoh pergerakan mahasiswa. Ketika pemerintahan bung Karno labil, karena situasi politik yang memanas pada tahun 1966, mahasiswa tampil ke depan memberikan semangat bagi pelaksanaan tritura yang akhirnya melahirkan orde baru. Demikian pula, seiring dengan merebaknya penyimpanganpenyimpangan yang dilakukan oleh orde baru, mahasiswa memelopori perubahan yang kemudian melahirkan jaman reformasi. Demikianlah perjuangan mahasiswa dalam memperjuangkan idealismenya, untuk memerangi ketidakadilan. Namun demikian, perjuangan mahasiswa belumlah berakhir. Di masa sekarang ini, mahasiswa dihadapkan pada tantangan yang tidak kalah besar dibandingkan dengan kondisi masa lampau. Kondisi yang membuat Bangsa Indonesia terpuruk, yaitu masalah korupsi yang merebak di seluruh bangsa ini. Mahasiswa harus berpandangan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia dan harus diperangi Strategi Pemberantasan Korupsi Upaya memerangi korupsi bukanlah hal yang mudah. Dari pengalaman Negaranegara lain yang dinilai sukses memerangi korupsi, segenap elemen bangsa dan masyarakat harus dilibatkan dalam upaya memerangi korupsi melalui cara-cara yang simultan. Upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip, antara lain: a. memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi, b. upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan, c. tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan aspek kuratifnya) dan meliputi berbagaui elemen. Sebagaimana Hong Kong dengan ICAC-nya, maka strategi yang perlu dikembangkan adalah strategi memerangi korupsi dengan pendekatan tiga pilar yaitu preventif, investigative dan edukatif. Strategi preventif adalah strategi upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan system dan prosedur dengan membangun budaya organisasi yang mengedepankan prinsip-prinsip fairness, transparency, accountability & responsibility yang mampu mendorong setiap individu untuk melaporkan segala bentuk korupsi yang terjadi. Strategi investigatif adalah upaya memerangi korupsi melalui deteksi, investigasi dan penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi. Sedangkan strategi edukatif. adalah upaya pemberantasan korupsi dengan mendorong masyarakat untuk berperan serta memerangi korupsi dengan sesuai dengan kapasitas dan kewenangan masing-masing. Kepada masyarakat perlu ditanamkan nilai-nilai kejujuran (integrity) serta kebencian terhadap korupsi melalui pesan-pesan moral. 139

Mahasiswa dan Potensi yang dimilikinya Selain mengenal karakteristik korupsi, pengenalan diri diperlukan untuk menentukan strategi yang efektif yang akan digunakan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, mahasiswa harus menyadari siapa dirinya, dan kekuatan dan kemampuan apa yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk menghadapi peperangan melawan korupsi. Apabila kita menilik ke dalam untuk mengetahui apa hakekat dari mahasiswa, maka kita akan mengetahui bahwa mahasiswa mempunyai banyak sekali sisi. Disatu sisi mahasiswa merupakan peserta didik, dimana mahasiswa diproyeksikan menjadi birokrat, teknokrat, pengusaha, dan berbagai profesi lainnya. Dalam hal ini mahasiswa dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Hal tersebut disebabkan kecerdasan intelektual tidak dapat mencegah orang untuk menjadi serakah, egois, dan bersikap negatif lainnya. Dengan berbekal hal-hal tersebut, mahasiswa akan dapat menjadi agen pembaharu yang handal, yang menggantikan peran-peran pendahulunya di masa yang akan datang akan dapat melakukan perbaikan terhadap kondisi yang ada kearah yang lebih baik. Di sisi lain, mahasiswa juga dituntut berperan untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan yang terjadi terhadap sistem, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Selain itu, Mahasiswa juga dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik dari pemerintah. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi keputusan politik adalah dengan melakukan penyebaran informasi/tanggapan atas kebijakan pemerintah dengan melakukan membangun opini public, jumpa pers, diskusi terbuka dengan pihak-pihak yang berkompeten. Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan dengan melakukan demonstrasi dan pengerahan massa dalam jumlah besar. Di samping itu, mahasiswa mempunyai jaringan yang luas, baik antar mahasiswa maupun dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat sehingga apabila dikoordinasikan dengan baik akan menjadi kekuatan yang sangat besar untuk menekan pemerintah. Link : https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/investigasi/files/Gambar/PDF/peranan_mahasiswa .pdf 140

13.3 Prinsip-Prinsip AntiKorupsi Prinsip-prinsip anti korupsi 1. Akuntabilitas. Adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip akuntabilitas dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa dikampus. Misalnya program-program kegiatan kemahasiswaan harus dibuat dengan mengindahkan aturan yang berlaku dikampus dan dijalankan sesuai dengan aturan 2. Transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Prinsip transparansi mulai diterapkan oleh mahasiswa dikehidupan kampus. Misalnya program kegiatan kemahasiswaan dan laporan kegiatannya harus dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. 3. Kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi bdalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya. Prinsip kewajaran dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kampus. Misalnya dalam penyusunan anggaran program kegiatan kemahasiswaan harus dilakukan secara wajar. Demikian pula dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, harus disusun dengan penuh tanggungjawab. 4. Kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Prinsip kebijakan juga dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kampus. Misalnya dalam membuat kebijakan atau aturan main tentang kegiatan kemahasiswaan harus mengindahkan seluruh aturan dan ketentuan yang berlaku dikampus. 5. Kontrol kebijakan. Merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Prinsip kontrol kebijakan dapat dimulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kampus. Misalnya dengan melakukan kontrol pada kegiatan kemahasiswaan, mulai dari penyusunan program kegiatan, pelaksanaan program kegiata Prinsip-prinsip anti korupsi 1. Akuntabilitas. Adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Prinsip akuntabilitasdapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswadikampus. Misalnya program-program kegiatan kemahasiswaan harus dibuat denganmengindahkan aturan yang berlaku dikampus dan dijalankan sesuai dengan aturan 141

2. Transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai daritransparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehinggasegala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Prinsip transparansi mulai diterapkanoleh mahasiswa dikehidupan kampus. Misalnya program kegiatan kemahasiswaan dan laporankegiatannya harus dapat diakses oleh seluruh mahasiswa. 3. Kewajaran. Prinsip fairness atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinyamanipulasi bdalam penganggaran, baik dalam bentuk mark up maupun ketidakwajaran lainnya.Prinsip kewajaran dapat mulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kampus. Misalnyadalam penyusunan anggaran program kegiatan kemahasiswaan harus dilakukan secara wajar.Demikian pula dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, harus disusun dengan penuhtanggungjawab. 4. Kebijakan. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadipenyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Prinsip kebijakan juga dapatmulai diterapkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kampus. Misalnya dalam membuatkebijakan atau aturan main tentang kegiatan kemahasiswaan harus mengindahkan seluruhaturan dan ketentuan yang berlaku dikampus. 5. Kontrol kebijakan. Merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif danmengeliminasi semua bentuk korupsi. Prinsip kontrol kebijakan dapat dimulai diterapkan olehmahasiswa dalam kehidupan kampus. Misalnya dengan melakukan kontrol pada kegiatankemahasiswaan, mulai dari penyusunan program kegiatan, pelaksanaan program kegiatan sampai dengan pelaporan 13.4 Posisi Strategis Mahasiswa dalam Pendidikan Antikorupsi Korupsi bisa berdampak pada persoalan kemanusiaan. Masyarakat menganggap kalau tindakan korupsi adalah tindakan biasa, sepele, dan lumrah terjadi. Sebab, saking maraknya pejabat negara yang melakukan hal itu. untungnya, ada juga sebagian masyarakat yang kritis terhadap tindakan korupsi. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki perilaku korupsi harus dimulai sejak dini seperti memberi pendidikan moral yang bagus, edukasi antikorupsi, dan kampanye-kampanye antikorupsi. Semua orang boleh melakukan edukasi dan kampanye antikorupsi, terlebih lagi mahasiswa. 142

“Peran mahasiswa dalam memberikan pendidikan antikorupsi sudah tertera pada UU No.19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, pendidikan antikorupsi merupakan amanah dari pemerintah untuk dilaksanakan. Pelaksanaannya pun harus merata dalam semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi,” jelas Dr. Sumaryati, M.Hum., dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Ahmad Dahlan (UAD).Sumaryati meneruskan, pendidikan antikorupsi harus dilakukan secara sadar dan sistematis dengan memberi pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan untuk mencegah korupsi dan perilaku koruptif. Pendidikan tersebut bisa mengubah budaya yang berkelanjutan, meskipun secara kenyataannya kebudayaan itu susah untuk diubah, butuh waktu yang sangat lama. “Edukasi harus berkelanjutan, sehingga nanti bisa menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat. Tentu, pendidikan antikorupsi harus mengajarkan tentang keterampilan, nilai-nilai, dan sistem pendidikan yang menyeluruh. Harapannya, integritas dalam forum bisa terjamin,” katanya di seminar nasional daring yang diselenggarakan UAD bekerja sama dengan Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Rabu (2-12-2020).Menurut Sumaryati, integritas adalah kesesuaian antara perilaku dengan rasa atau hati. Ia menganalogikan, orang yang berintegritas tinggi akan berhenti saat lampu merah meskipun di jalan tidak ada polisi, jalanan sepi, dan tidak ada kendaraan lalu lalang. (ASE) PERTANYAAN : 1. Apa yang dimaksud korupsi? 2. Apa yang dimaksud dengan Akuntabilitas 3. Apakah korupsi berhubungan dengan tindak pidana pencucian uang? 143