KEP-313-V-2010 KODE KLASIFIKASI ARSIP (KKA)

KODE KLASIFIKASI ARSIP KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA tentang KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KEPI 313 / V / 2010 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

MEMUTUSKAN ..... Memperhatikan: 1. lnstruksi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : lns/2/V/2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Pembangunan Sistem lnformasi Manajemen Kearsipan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 2. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : B/1496/Vl/2004/Setum tanggal 16 Juni 2004 perihal Jadwal Retensi Arsip. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Repubilik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168 ). 2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tanggal 17 Agustus 2007 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/24/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Modemisasi Sistem Kearsipan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menimbang bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu adanya sistem pemberkasan kearsipan berdasarkan kode klasifikasi arsip di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk maksud tersebut di atas dipandang perlu menetapkan keputusan. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ten tang KODE KLASIFIKASI ARSIP KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor: Kepi 313 IV I 2010 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

GARA REPUBLIK INDONESIA Mei 2010 Kepada Yth: Distribusi A, B, C dan D Mabes Polri. 1. kode klasifikasi arsip Kepolisian Negara Republik lndonesia; 2. memberlakukan sistem pemberkasan kearsipan berdasarkan Kade Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; \ 3. kode klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud merupakan acuan bagi setiap pegawai di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksananakan pemberkasan kearsipan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 4. keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Menetapkan MEMUTUSKAN KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP / 313 N/2010 TANGGAL: 19 MEI 2010 2

B. Maksud ..... Untuk memudahkan dalam penataan, penemuan kembali serta menjaga kerahasiaan arsip subjek - subjek (pokok masalah), subsubjek (sub masalah), sub-sub subjek (sub-sub masalah) dapat diberi atau ditentukan kode klasifikasinya dengan menggunakan gabungan antara huruf dan angka (alphanumerik). Agar penerapan sistem pemberkasan berdasarkan subjek dapat dilaksanakan secara konsisten, logis dan sistematis maka perlu dibuatkan suatu bagan/pola klasifikasi yang berupa daftar pengelompokan subjek yang dibuat secara berjenjang dan disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sistem pemberkasan berdasarkan subjek dapat dipergunakan untuk menata arsip suatu organisasi yang jenis arsipnya lebih mudah disajikan dengan menyebut nama subjek . Di samping itu, sistem pemberkasan berdasarkan subjek dapat diterapkan untuk menata arsip-arsip korespondensi. Sistem pemberkasan berdasarkan subjek atau secara lengkap disebut sistem penyimpanan arsip berdasarkan permasalahan (topik) atau pokok masalah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Dengan memanfaatkan arsip seoptimal mungkin, akan dapat dicapai tujuan organisasi, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan serta pengawasan yang ketat. Mengingat pentingnya arsip dalam suatu organisasi maka arsip harus disimpan, dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku, sehingga arsip dapat diketemukan kembali dengan cepat dan tepat serta efisien. Hal yang penting di dalam mengelola arsip adalah sistem penataan arsip. Penataan arsip atau pemberkasan arsip (filing sistem ) pada dasarnya merupakan suatu teknik atau cara pengaturan dan penyimpanan arsip secara logis dan sistematis. Salah satu sistem yang dapat diterapkan didalam penataan yaitu sistem pemberkasan berdasarkan subjek . Menyadari akan berkembangnya volume arsip yang meningkat dan bertumpuk serta tersebar di masingmasing satuan organisasi perlu diadakan tindakan pengamanan arsip dengan cara pemberkasan yang baik dan sistematis untuk memudahkan dalam penemuan kembali. · Arsip adalah merupakan rekaman informasi dari aktivitas dan kegiatan suatu organisasi. Sebagai rekaman informasi arsip dapat digunakan untuk bahan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan organisasi. A. LATAR BELAKANG PENDAHULUAN BABI KODE KLASIFIKASI ARSIP KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR

8. Folder ..... 7. Kode Kalsifikasi ialah merupakan bagian dari klasifikasi arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk huruf, angka atau gabungan huruf dan angka, yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak arsip/dokumen di tempat penyimpanan 6. Pola Klasifikasi ialah suatu pola atau bagan yang berupa daftar pengelompokan subjek yang dibuat secara berjenjang. Pola Klasifikasi dibuat berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi dan dibuat secara logis dan sistematis. 5. lndeks ialah tanda pengenal arsip, yang merupakan alat bantu dalam penemuan kembali arsip. 4. Berkas adalah suatu himpunan arsip yang ditata secara dossier, rubrik atau seri: a. Dossier adalah berkas arsip yang ditata atas dasar kesamaan kegiatan; b. Rubrik adalah berkas arsip yang ditata atas dasar kesamaan masalah; c. Seri adalah berkas arsip yang disusun atas dasar kesamaan jenis. 3. Penyusunan arsip adalah cara untuk menyusun arsip ke dalam berkas dan mengatur berkas ke dalam susunan yang sistematis dan logis dengan memperhatikan tujuan kegunaan dan sifat dari berkas yang menunjang pelaksanaan kegiatan untuk dapat menata arsip dengan baik, dengan menggunakan kode klasifikasi, indeks dan tunjuk silang. 2. Sistem pemberkasan adalah sistem penyimpanan arsip yang berdasarkan kode klasifikasi atau kelompok subjek (masalah) secara logis, sistematis serta konsisten. Setiap subjek atau sub subjek dipergunakan kata tangkap secara singkat, jelas dan mewakili informasi yang terkandung dalam arsip. 1. Pengelolaan kearsipan adalah kegiatan yang·berkesinambungan dalam pengelolaan arsip secara manual dan/atau elektronik, dimulai dari proses penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, penyusutan, akuisisi, preservasi dan pelestarian, publikasi, pelayanan, pengkajian dan pengembangan, pembinaan, bimbingan dan supervisi serta akreditasi dan sertifikasi kearsipan. C. PENGERTIAN 2. Tujuan ditetapkannya Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini adalah: a. untuk melaksanakan penyusunan dan penyimpanan arsip berdasarkan sistem pemberkasan; b. menunjang terlaksananya penataan arsip yang berdaya guna; dan c. agar para pelaksana pelayanan dan pembinaan administrasi umum Polri semakin mudah dalam penerapan pengelolaan kearsipan khususnya dalam rangka penataan (filling system) dan penemuan kembali arsip di semua unit kerja di lingkungan Polri. 1. Maksud ditetapkannya Kade Klasifikasi Arsip adalah sebagai petunjuk untuk melaksanakan penataan dan penyimpanan arsip berclasarkan sistem pemberkasan. B. MAKSUD DAN TUJUAN LAMPIRAN "A• KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 2

BAB II ..... Penyusunan buku kode klasifikasi masalah ini meliputi pendahuluan, pemberkasan arsip, pola klasifikasi dan kode, peralatan serta penutup. D. RUANG LINGKUP 14. Tersier adalah sub-sub masalah dari sub 13. Sekunder adalah sub masalah dari pokok masalah. 12. Primer adalah pokok masalah dan merupakan fungsi utama. 11. Tunjuk silang ialah alat yang berfungsi menghubungkan arsip yang memiliki keterkaitan informasi. tunjuk silang dapat dituangkan/ditulis dalam folder maupun dalam bentuk lembaran yang diletakkan dalam folder. 10. Tanda keluar (out indicator) yaitu alat yang digunakan untuk member tanda adanya arsip yang ke luar atau dipinjam dari filing cabinet. Out indicator dapat berupa folder pengganti (out guide) atau lembar pengganti (out sheet). 9. Guide adalah alat yang terbuat dari jenis karton atau triplek berfungsi sebagai sekat pembatas dan sarana petunjuk dari bagian satu dengan bagian yang lain. Fungsi guide dibedakan sebagai guide utama/primer, guide pembantu, sekunder dan seterusnya. 8. Folder ialah tempat arsip yang terbuat dari bahan kertas/karton manila. Folder biasanya dilengkapi tab pada bagian atas atau samping untuk menempatkan kata tangkap atau identitas arsip. LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 3

2. Pengelompokan ..... Yang dimaksud dengan kelengkapan berkas surat adalah lampiran-lampiran yang menjadi kelengkapan sesuai yang tercantum pada surat tersebut. Dalam memeriksa kelengkapan berkas surat perlu pula memilah dan memisahkan jika memungkinkan terdapat duplikasi lampiran yang berlebihan lansung dihancurkan; 1. Pemeriksaan Berkas pemeriksaan berkas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu berkas surat sudah siap untuk disimpan. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan berkas surat yaitu pemeriksaan tanda pelepas dan pemeriksaan kelengkapan berkas. a. tanda perintah file atau simpan biasanya diberikan oleh pimpinan unit kerja terhadap berkas surat yang telah selesai diproses dan perlu untuk disimpan. Pada lembar disposisi pada celah yang kosong biasanya ditulis "file" atau "simpan" yang berarti bahwa surat tersebut sudah siap untuk disimpan; b. kelengkapan berkas surat setelah dilakukan pemeriksaan berkas surat dan dapat dipastikan bahwa berkas surat tersebut siap untuk disimpan, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas surat. A. LANGKAH-LANGKAH PEMBERKASAN Langkah-langkah pemberkasan meliputi pemeriksaan berkas, pengelompokan berkas dalam folder dan penentuan indeks, pengkodean, tunjuk silang, penyortiran dan penyimpanan berkas serta memasukkan arsip dalam folder. Pemberkasan arsip dilakukan tanpa menunggu volume arsip banyak dan menumpuk untuk segera disimpan, sehingga tidak akan menyulitkan dalam penataannya. Meneliti arsip juga untuk menetapkan apakah arsip sudah layak untuk disimpan, juga meneliti apakah lampiran-lampirannya lengkap sebagaimana dimaksud, serta menetapkan apakah perlu disimpan bersama menjadi satu dengan suratnya, ataukah disimpan sendiri karena bentuk fisiknya tidak memungkinkan untuk disimpan menjadi satu (seperti peta, foto dan lainnya}. Tujuan utama pemberkasan arsip adalah untuk memudahkan penemuan kembali berkas secara cepat dan tepat apabila sewaktu-waktu diperlukan. Dengan demikian prosedur pemberkasan adalah rangkaian tata cara dalam kegiatan pemberkasan untuk penemuan kembali berkas secara mudah, cepat dan tepat. PEMBERKASAN ARSIP BAB II LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 4

3. Penentuan ..... c. pengelompokan arsip menurut bentuk seri adalah arsip yang jenisnya sama, disusun berdasarkan keasamaan jenis.; b. pengelompokan arsip menurut bentuk rubrik adalah penyusunannya diurutkan atas dasar indeks dokumen berupa kata susunan arsip, diatur menurut abjad indeks, dan apabila indeks dokumen berupa angka (nomor) susunan arsip diatur menurut angka; FOLDER DIK.8.2. 11. Penutup 10. Evaluasi 9. Pembukaan 8. Daftar Hadir 7. Undangan Peserta 6. Perlengkapan ATK 5. Makalah 4. Pengajar 3. Dana Diklat Kearsipan 2. Juklak Diktat Kearsipan 1. Panitia Diklat Kearsipan 2. pengelompokan berkas arsip dalam folder a. pengelompokan arsip menurut bentuk dosir adalah · arsip yang saling berkaitan dalam satu kegiatan pekerjaan, disatukan dalam satu himpunan. Penyusunan arsipnya diurutkan atas dasar kronologis yaitu tang9al arsip menurut proses kegiatan. Contoh bentuk dosir : LAMPIRAN n An KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 5

apabila ditemukan lebih dari satu subjek maka hanya subjek yang paling penting yang diberi kode, sedangkan subjek yang lain diberi tanda tertentu untuk dibuat tunjuk silang .. dalam menentukan sub subjek suatu berkas yang akan disimpan, petugas/arsiparis sebaiknya tidak berdasarkan ingatan, tetapi juga perlu mengecek daftar subjek/klasifikasi secara rutin untuk menjamin penentuan judul subjek atau pengkodean secara benar; 4. pengkodean pengkodean terhadap subjek utama dan sub subjek dengan diberi garis bawah atau dilakukan pemberian tanda pada kata yang diseleksi dari yang tertera pada berkas sura, jika judul subjek tidak disebutkan maka pemberian tanda ditulis pada sebelah atas berkas surat, apabila menggunakan kode alpha numerik sesuai yang ditentukan dalam pola klasifikasi, kode tersebut ditulis bagian atas atau sudut kanan berkas surat; penentuan indeks dalam sistem penyimpanan arsip berdasarkan permasalahan tidak semudah penentuan indeks dalam sistem penyimpanan arsip yang lain, sebelum menentukan indeks petugas kearsipan harus memahami secara cermat isi informasi yang terkandung dalam berkas surat yang akan disimpan. Ketidakcermatan dalam memahami isi informasi berkas surat dapat berpengaruh terhadap ketidaktepatan memahami hubungan berkas dengan suatu subjek, sehingga dapat mengakibatkan kekeliruan dalam memilih subjek yang cocok pada daftar subjek/klasifikasi. Apabila isi informasi yang terkandung dalam berkas surat terdiri dari satu subjek, maka penentuan indeksnya berdasarkan pada subjek yang paling banyak disimpan, dan subjek yang lainharus dibuat tunjuk silang berkepentingan dalam menentukan tempat; menentukan indeks khususnya indeks subjek , harus dibuat dengan memperhatikan persyaratan sebagaiberikut: a. singkat, jelas dan mudah diingat; b. berupa kata benda atau kata yang memberi pengertian kebendaan; c. penentuan berorientasi pada kebutuhan pemakai; dan d. harus dapat dikelompokkan dalam pola klasifikasi sehingga diketahui tempat penyimpanannya; 3. penentuan indeks sebagaimana telah diuraikan bahwa indeks adalah sarana untuk penemuan kembali arsip apabila diperlukan dengan cara melalui penunjukan suatu tanda pengenal yang dapat membedakan arsip tersebut dengan yang lainnya. LAMPI RAN •A" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 6 5. Tunjuk .....

yang ..... 7. penyimpanan berkas penyimpanan berkas surat perlu memperhatikan peralatan-peralatan yang dipergunakan sebagai tempat penyimpanan. pada umumnya peralatan-peralatan untuk penyimpanan surat berkas terdiri dari filling cabinet, guide/sekat folder; · · 6. penyortiran penyortiran berkas surat dalam filling sistem subjek dilakukan berdasarkan subjek utama, sub subjek serta rinciannya atau melalui kode-kode yang ditetapkan dalam pola klasifikasi. kegiatan ini dilakukan pada saat berkas surat dimasukkan dalam folder untuk memudahkan labelisasi dan penataan berkas ditempat penyimpanannya; lndeks: Kode : RES.1.9. Tanggal: Dokumen palsu Nomor : Lihat: lndeks: Kode : RES.2.4. Tanggal: Dokumen palsu Nomor : tunjuk silang untuk menampung peristilahan yang mempunyai arti sama. Conteh 2: lndeks: Kode: IPP.1.1.5 Tanggal: Parpol Lidik Parpol Nomor : Lihat: lndeks: Kode: IPP.1.2.5. Tanggal: Parpol Pam Parpol Nomor : Tunjuk silang untuk mempertemukan subjek yang berbeda tetapi saling berhubungan . Contoh 1 : 5. tunjuk sHang tunjuk silang adalah alat untuk melengkapi indeks dalam menampung persamaan dan peristilahan lain yang mempunyai arti yang sama, serta mempertemukan beberapa informasi yang mempunyai hubungan atau saling keterkaitan. dengan demikian tunjuk silang diperlukan apabila ditemukan informasi yang terkandung dalam suatu berkas surat lebih dari satu subjek atau sub subjek atau memiliki lebih dari satu peristilahan dan mempunyai arti yang sama; LAMPI RAN •A" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 7

B. PELAYANAN BERKAS Pelayanan berkas adalah kegiatan penemuan kembali berkas dan proses administrasi peminjaman dan pengembalian berkas arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8. memasukan arsip dalam folder a. arsip yang telah ditentukan kode dan indeksnya dipersiapkan folder, pada teks folder dituliskan klasifikasinya dan indeksnya (bagi arsip-arsip yang berdasarkan masalah). bagi arsip-arsip yang berdasarkan abjad pada folder dituliskan indek nama (title), demikian juga yang berdasarkan atas angka ditulis indeks angka; b. arsip merupakan rangkain berkas yang terdahulu disatukan dengan kode yang bersangkutan (tidak perlu dibuat folder baru); c. menentukan folder pada susunan sekat : 1) bagi arsip yang belum dibuat sekat sebagai tanda pemisah antara masalah satu dengan yang lainnya, maka perlu dibuatkan sekatnya; 2) bagi arsip yang sudah memiliki sekat tidak perlu dibuatkan sekatnya dan langsung menempatkan folder tersebut di bagian sekat selanjutnya; 3) tatacara penyusunan folder dengan title nama masalah, orang, wilayah dan lain-lain diatur menurut abjad; 4) menetapkan jangka simpan pada folder sesuai dengan jadwal retensi arsip dengan catatan pada bagian luar daun folder berupa: akhir jangka simpan, penetapan masalah atau dipindahkan beserta tanggalnya; 5) folder yang berisi berkas dan telah diberi tanda pengenal (indeks) ditata atau dimasukkan di belakang guide/sekat dalam filling cabinet sesuai dengan klasifikasi subjek dan rinciannya. yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan berkas adalah sebagai berikut: a. bentuk berkas harus self indexing yang berarti susunan berkas tertata sedemikian rupa sehingga berkas akan dapat menunjukkan apa dan diaman berkas-berkas itu tersimpan. b. arsip dapat diberkaskan baik berdasarkan sistem angka, urutan abjad, sistem masalah, sesuai dengan tujuan, kegunaan dan bentuk arsip; c. arsip yang disimpan berdasarkan masalah didasarkan pada klasifikasi arsip. arsip yang diatur berdasarkan klasifikasi antara lain, surat-menyurat, hasil penelitian, penyelidikan kasus dan sebagainya, sedangkan arsip yang diatur berdasarkan abjad, misalnya arsip kepegawaian; d. arsip yang tidak layak disimpan, karena sifatnya hanya sekedar untuk diketahui, atau tidak memerlukan tindak lanjut seperti undangan yang telah selesai dan peristiwanya tidak panting dan bukan bagian dari berkas, dapat disingkirkan untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. arsip-arsip hasil kegiatan memerlukan tindak lanjut disusun untuk menjadi satu dengan folder sebelum dimusnahkan; e. memeriksa apakah arsip yang bersangkutan merupakan kelebihan atau copy dari asli yang sudah tersimpan, jika merupakan kelebihan, arsip tersebut langsung dipisahkan (untuk dimusnahkan); LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 8 Langkah .....

3. pengontrolan berkas pengontrolan dilakukan untuk mengetahui dan mengamankan keberadaan berkas yang dipinjam, untuk mengetahui keberadaan berkas yang dipinjam perlu dilakukan pengecekan terhadap sarana-sarana pengendalian. formulir pinjam berkas yang disimpan pada tickler file dapat menunjukkan berkas apa saja yang dipinjam dan kapan berkas tersebut harus dikembalikan. apabila terdapat berkas yang batas tanggal pengembaliannya sudah selesai dan belum dikembalikan perlu dilakukan pengecekan kepada pejabat/unit kerja peminjam untuk dikonfirmasikan lebih lanjut dan segera mengembalikannya. untuk berkas yang selesai dipinjam dan dikembalikan dilakukan pengecekan sesuai dengan catatan peminjaman. pengembalian berkas sesuai dengan lokasi atau tempat penyimpanan semula diikuti penarikan sarana-sarana pengambilan dan pengendalian berkas. 2. pengendalian berkas setelah diketemukan berkas yang diinginkan kemudian dilakukan pengambilan berkas ditempat penyimpanan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan pengendalian. pengambilan dan pengendalian berkas dapat dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana antara lain: out folder, out guide, out sheet, dan formulir pinjam berkas, tickler file. a. out folder/folder ke luar : digunakan sebagai. pengganti berkas yang terdapat dalam folder yang diambil untuk peminjaman berkas; b. out guide/sekat ke luar : digunakan sebagai pengganti berkas yang disimpan dalam beberapa folder yang diambil untuk peminjaman berkas; c. out sheet/ lembaran ke luar : digunakan untuk mencatat berkas-berkas yang diambil dalam beberapa folder yang diambil atau dipinjam baik dalam satu folder ataupun beberapa folder; d. formulir pinjam.berkas: digunakan untuk pengendalian berkas yang dipinjam; e. tickler file: digunakan untuk menempatkan formulir pinjam berkas agar dapat diketahui berkas-berkas yang dipinjam dan tanggal pengembaliannya; BAB ..... 1. penemuan kembali berkas penemuan kembali berkas biasanya dilakukan atas dasar permintaan dari pihak pengguna yaitu; pejabat atau unit kerja. permintaan berkas akan menyebutkan unsur-unsur keterangan berkas surat yang diinginkan, antara lain : indeks berkas, subjek , tanggal dan nomor surat, kode dan lainnya atau hanya sebagian dari unsur keterangan tersebut. di lokasi penyimpanan (seperti: filing cabinet} akan terlihat judul subjek dan kode sebagaimana ditetapkan dalam pola klasifikasi arsip pada tab guide dan tab folder sebagai tanda pengenal himpunan berkas sehingga dapat diketahui dan ditemukan keterangan sesuai yang diinginkan tersebut; Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam layanan berkas meliputi: LAMPI RAN •A" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 9

FUNGSI FASILITATIF Pokok Masalah Utama (Primer) Material dan Looistik Sub Pokok Masalah (Sekunder) Pertanahan Sub-Sub Masai ah (T ersier) Penyertifikatan tanah Masing-masing bidang baik fasilitatif maupun Substantif mempunyai sejumlah golongan masalah setingkat yang lebih kecil disebut sub pokok masalah (sekunder) dan masing-masing Sekunder dapat dibagi lagi kedalam golongan masalah-masalah sejenis yang lebih kecil lagi dan disebut Sub-sub masalah (tersier). Sebagai contoh tersebut di atas adalah sebagai berikut: 3. Pengelompokan Masalah Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari suatu unit organisasi terdapat sejumlah proses kegiatan. Dalam proses ini akan dijumpai berbagai macam masalah yang dapat dikelompokkan ke dalam bidang pokok masalah (Masalah Utama) atau disebut "Primer. b. fungsi-fungsi yang bersifat "substantive" yaitu merupakan kegiatan pelaksanaan tugas pokok organisasi Polri. Fungsi tersebut dilaksanakan oleh Baintelkam, Bareskim, Babinkam dan Sdeops. a. fungsi-fungsi yang bersifat "fasilitatif' yaitu merupakan kegiatan yang menghasilkan produk administrasi atau penunjang. Fungsi tersebut dilakukan oleh Satuan organisasi-satuan organisasi dan unit-unit organisasi sebagai unsur pembantu pimpinan pada semua tingkat eselon satuan organisasi. Sebagai contoh: ketatausahaan, perencanaan, kepegawaian, keuangan dan logistik. Funqsi logistik dillaksanakan oleh Sdelog. 2. Pengelompokan Fungsi Secara garis besar tugas pokok dan fungsi-fungsi organisasi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: A. UMUM 1. Pengertian Pola Klasifikasi adalah pengelompokan dokumen (arsip) menurut permasalahan dari seluruh proses kegiatan yang dilakukan oleh instansi (unit kerja/unit pengolah) dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fumigasinya. Pengelompokan dimaksud dilakukan secara sistimatis dan logis serta berjenjang dengan diberi tanda-tanda khusus yang berfungsi sebagai kode. POLA KLASIFIKASI DAN KODE BAB Ill LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 10 Atau .....

B. Petunjuk ... ~. lndeks ini secara nyata terdapat dalam uraian subjek kearsipan, pada kode kearsipan. Conteh lain seperti pada Material dan Logistik dalam sekunder: Log ialah: (log) Pinjam pakai tanah adat (log) Pinjam pakai tanah daerah (log) Pinjam pakai tanah pusat 5. lndeks Dalam buku pedoman ini, jenjang pengelompokan permasalahan yang diberi kode hanya sampai dengan tersier {sub masalah) tetapi ada sebagian sampai pada tingkat sub-sub tersier, yang timbul sewaktu-waktu, menurut kebutuhan dan kondisi masing-masing dikelompokkan ke dalam indeks (sebagai tanda pengenal arsip). Pokok Masalah Utama ( Primer) Material dan Loaistik Kode: LOG Sub Pokok Masalah (Sekunder) Pertanahan 1.1. Sub-Sub Masalah (Tersier) Penvertifikatan T anah 1.1.1. 4. Kode Klasifikasi. Setelah diadakan pengelompokan permasalahan dalam Pola Klasifikasi maka untuk mengenali kelompok masalah dari tingkat yang Primer sampai dengan perinciannya, perlu diberi kode berupa simbol atau tanda. Sistim kode yang dipakai disini berupa simbol (tanda) yang terdiri dari unsur dan angka (alfa numerik) dan terdiri dari paling banyak 5 (lima) digit. Digit pertama berupa huruf besar sebagai singkatan dari Primer, sedangkan digit berikutnya berupa angka decimal dari 0 (nol) sampai dengan tertinggi. Untuk sekunder digit kedua dan 00 dan untuk tersier digit ketiga dan keempat. Sebagai contoh: Pengelompokan dalam kelompok Fasilitatif dan Substantif adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II I Material dan Looistik I Pertanahan Pensertifikatan tanah Sekunder Tersier · I Primer I Atau secara horizontal adalah: LAMPIRAN •A• KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 11

Keberhasilan pemberian Kode Klasifikasi dan lndeks bergantung dari kecermatan dan keterampilan kerja dalam menafsirkan masalah-masalah dalam klasifikasi tersebut sehingga terhindar dari kesimpangsiuran pemberkasan dokumen. Karena kesalahan pada pemberian kode, berarti salah pula pada penempatan arsip dan mempersulit penemuan kembali arsip. Penentuan Kode Klasifikasi hendaknya tepat, tetap dan sesuai dengan permasalahan yang utama (Primer), seperti contoh: a. mengenai perkusor yang berarti narkoba, janganlah dicari dalam bidang lntelijen (IPP) tetapi Reserse (RES); b. bagi arsip kepemilikan tanah apapun diberi kode LOG 1.6. dan bukan diberi kode LOG 2.4. (kepemilikan bangunan) karena dianggap ada hubungannya. Paling sedikit kita mengenal primernya untuk dapat mengurut masalahnya yang paling sesuai guna menampung isi surat dimaksud. Untuk penyesuaian indeksnya digunakan uraian subjek kearsipan. Pencarian kode angka dalam primer yang bersangkutan sesuai dengan sekunder yang logis mencakup subjek yang dimaksud. Setelah ditemukan primer, sekunder, tersier dan indeksnya kita cari kodenya dalam Daftar Subjek Kearsipan sesuai dengan kelompoknya, fasilitatif atau substantif. 3. Kecermatan dan keterampilan bekerja. Untuk memberikan Kode Klasifikasi dan lndeks pada suatu surat kita harus benar-benar mengetahui isi surat, yaitu makna dari surat itu, maksud yang terkandung dalam surat itu tidak hanya cukup dibaca perihalnya saja yang kadang-kadang tidak jelas. Memberi kode dan indeks, berarti menentukan tempat dalam berkas. Seperti pada contoh surat, kode yang diberikan adalah LOG. 1.1. subjeknya ialah penyertifikatan tanah dan indeksnya (penyertifikatan tanah) rumah dinas Kompleks Polri Ragunan, ini berarti arsip tersebut dimasukkan dalam map LOG. 1.1. 2. Pemberian Kode dan lndeks Perlu diingat bahwa pola klasifikasi ini disusun berdasarkan fungsi dan proses kegiatan. Pola tersebut meliputi unsur penunjang dan unsur pokok dari organisasi dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pemberkasan surat-surat masuk dan ke luar tidak dipisahkan dan apabila sating berkaitan permasalahannya perlu disatukan, maka dengan demikian urutan permasalahan menjadi lengkap dan surat-surat yang berkaitan dapat dijadikan satu tempat dalam berkas. B. PETUNJUK PENGGUNAAN 1. Peranan Kode Klasifikasi Sebagai konsekuensi dari implementasi Kode Klasifikasi, penyimpanan dokumen disesuaikan dengan permasalahan. LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 T ANGGAL: MEI 2010 12 4. Uraian .....

Penggunaan ..... Nomor: RES.1.1/123/1/2010 Nomor: HUM.1.41123/112010 PENOMORAN ARSIP contoh: b. pada naskah yang akan diberi nomor dengan kode klasifikasi arsip penulisan nomor naskah dinas sebagai berikut: 1) kode klasifikasi arsip 2) nomor urut dalam 1 tahun 3) bulan tahun berjalan 4) tahun 5) kode satker (bila diperlukan) PENOMORAN PADA VERBAL SURAT PENOMORAN ARSIP Nomor: B/12311/2010 Nomor: HUM.1.4112311/2010 Nomor: Sprin/123/112010 Nomor: RES.1.1/123/1/2010 Penggunaannya dalam penomoran arsip berdasarkan pedoman KKA adalah sebagai berikut: a. pada naskah yang sudah diberi nomor, penulisan penomoran kode klasifikasi arsip diletakkan di sisi samping kanan bawah pada halaman pertama; contoh: 5. penulisan penomoran arsip · Contoh: Bidang substantif (menurut sistematika proses kegiatan): Primer : Reserse Res Sekunder : Umum Res.1. T ersier : Separatis Res.1.1. Kuarter : Organisasi Masyarakat Res.1.1.3. Contoh: Bidang fasilitatif (menurut sistematika proses kegiatan): Primer : Humas Hum Sekunder : Keprotokolan Hum.1. Tersier : Kunjungan dinas dalam dan luar negeri Hum.1.4. 4. uraian subjek kearsJpan. Kelompok bidang fasilitatif dan subtantif masing-masing diatur sesuai urutan abjad menurut kode hurufnya, dengan maksud agar mudah dipakai. Di dalam bidang tersebut pengaturan primer, sekunder dan tersier menurut sistematika proses kegiatan. LAMPIRAN •A• KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 13

Ors. JUSUF MANGGABARANI KOMISARIS JENDERAL POLISI Tembusan: Kapolri. ttd A.n. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA WAKA 3. Demikian untuk menjadi maklum. 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, sesuai dengan arahan dan pembahasan bersama dengan Tim Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan ini disampaikan kembali draft Naskah Sementara Jadwal Retensi Arsip Polri. Mohon saran dan koreksinya untuk naskah tersebut sebelum diberlakukan di lingkungan Polri. Atas bantuan dan kerja samanya disampaikan terima kasih. U .p. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan 1. Rujukan: a. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan. b. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Umum Polri No. Pol. : Skep/8/Vl/2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang Rencana kerja Setum Polri T.A. 2010. Kepada Yth. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA di Jakarta SIP.1.3./12/1/2010 ~, BIASA Satu berkas. Persetujuan draft Naskah Sementara Jadwal Retensi Arsip Polri. Nomor Klasifikasi Lampi ran Perihal Jakarta, Januari 2010 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR JI. Trunojoyo No. 3 Keb. Baru Jakarta Selatan 12110 Penggunaannya dalam penomoran verbal 14 LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010

Tembusan: M. Taufik Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan ttd Pih. Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami haturkan terima kasih. Setelah dilakukan penelaahan terhadap draft Jadwal Retensi Arsip tersebut, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. JRA sebaiknya ditetapkan oleh Kapolri dalam bentuk Peraturan bukan Keputusan. 2. Substansi materi yang tertuang dalam JRA masih belum mencerminkan kelengkapan dan ketentuan JRA Polri sesuai kaidah kearsipan dan peraturan perundang yang berlaku, yaitu : • Belum terdapat uraian JRA Keuangan dan Kepegawaian; • Belum seluruh fungsi dan tugas Polri tercermin dalam JRA tersebut; • Masih terdapat series~enis arsip yang belum mencerminkan jenis-jenis dokumen/arsip dari transaksi kegiatan; 3. Untuk itu sebelum draft JRA ini kami ajukan Kepala ANRI untuk mendapat persetujuan, kami sangat berterimakasih apabila Saudara berkenan menugaskan pejabat Polri yang berkompeten untuk melakukan perbaikan dan pembahasan ulang draft Jadwal Retensi Arsip tersebut. Sehubungan dengan surat dari wakil kepala (WAKA) kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 21 Desember 2009 No. Pol. : 8?307 4/Xll/2009 hal Draft Jadwal Retensi Arsip Polri, bersama ini Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sangat menghargai atas upaya penyusunan Jadwal Retensi Arsip. Kepada Yth. Wakil Kepala (WAKA) u.p. Kasetum Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta Nomor Jakarta, 19 Januari 2009 : PK.03.03/42/2009 Hal : Draft Jadwal Retensi Arsip Kepolisian Negara Republik Indonesia Arsip Nasional Republik Indonesia Penggunaannya dalam nomor agenda LAMPIRAN •A" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI /1/2010 TANGGAL: JANUARI 2010 15

2. Sekat ..... BABIV PERALATAN 16 LAMPIRAN •A" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 1. Filing Cabinet Sarana ini adalah yang paling umum digunakan untuk penyimpanan arsip, walaupun ada beberapa instansi yang menggunakan lemari arsip lateral atau bahkan sarana penyimpanan yang berputar (rotary filing). Filing Cabinet ada yang mempunyai dua, tiga atau empat laci, yang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing instansi. A. PERANGKA T KERAS (HARDWARE) Pemberkasan berdasarkan subjek pada dasarnya memiliki beberapa peralatan yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu:

guide ..... SEKAT Ill SEKAT I Kode Primer TAB SEKAT II Kode Sekunder Kode T ersier 2. Sekat atau Guide Sekat atau Guide, adalah alat yang terbuat dari karton atau semacam plastik yang digunakan sebagai pembatas atau penyekat arsip. Sekat ini mempunyai tab atau label yang letaknya disesuaikan dengan kebutuhan baik di atas maupun di samping. kegunaan sekat: a. sebagai petunjuk antara urusan yang satu dengan urusan yan lain sesuai dengan tingkatannya; b. untuk menunjukan hubungan antara sub urusan satu dengan sub urusan lainnya atau dengan sub-sub urusan di dalam satu masalah; c. untuk membedakan dan menunjukkan tingkat-tingkat masalah, misalnya sekat pertama untuk memberikan petunjuk pada masalah utama (primer), sekat kedua untuk sekunder dan sekat ketiga untuk tersier; d. untuk memudahkan dalam pencarian, penemuan kembali dan penelusuran berkas atau arsip di dalam tempat penyimpanan arsip; e. untuk membedakan antara kumpulan berkas yang satu dengan yang lainnya. LAMPIRAN •A• KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 17

5. Boks Arsip Boks arsip adalah alat untuk menyimpan arsip inaktif dalam folder (map) yang diatur vertikal memanjang dan sebagai batas antara Primer dan Sekunder, Tersier terdapat guide. 4. Kotak Kartu Kendali Kotak kartu kendali adalah alat untuk menyimpan kartu kendali dalam kotak dengan menggunakan folder kecil ukuran kartu kendali yang diatur secara vertikal memanjang. Sebagai batas antara primer dan sekunder terdapat sekaVguide. 24CM 35CM 7 tab BCM 3. Folder Folder adalah tempat untuk menyimpan fisik arsip terutama arsip tekstual. Folder juga mempunyai bagian yang menonjol yang dinamakan tab pada bagian atas atau bagian kanan bawah sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Kegunaan tab ini adalah sebagai tempat untuk menuliskan kode klasifikasi serta indeks berkasnya untuk memudahkan dalam penemuan kembali arsip yang dibutuhkan, dan pada umumnya beberapa instansi menggunakan map atau map gantung. Guide dalam penerapannya dapat pula digunakan untuk penunjukan arsip yang dipinjam atau keluar yang dinamakan out guide. Guide ini untuk memudahkan dalam membantu menelusuri arsip yang dibutuhkan, dimana secara otomatis dapat diketahui arsip atau berkas yang dipinjam oleh unit kerja atau pengguna yang lain. Sedang pada berkas arsip yang dipinjam dilampiri dengan lembar peminjaman sebagai bukti bahwa arsip tersebut dipinjam sekaligus kapan harus dikembalikan. Atau dapat pula digunakan folder pengganti yang biasanya berwarna merah dengan keterangan "dipinjam" atau "keluar" dengan kolom-kolom isian yang telah ditentukan. Conteh: Lembar Peminjaman (lihat lampiran). LAMPIRAN •A• KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 T ANGGAL: MEI 2010 18 6. Rak .....

7. Lemari Arsip B. PERANGKAT ..... 6. RakArsip Rak arsip adalah alat untuk menempatkan boks arsip inaktif 19 LAMPIRAN •A• KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010

Kode ..... c. lndeks lndeks adalah judul atau tanda pengenal untuk penemuan kembali arsip, indeks pada dasamya dapat berupa : 1) lndeks angka adalah judul yang berupa angka baik angka urut, tanggal, tahun. 2) lndeks nama wilayah, adalah judul berkas yang berupa nama kota atau daerah tertentu misal Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Jateng, Polda DIY dan lainnya. INTELIJEN POLITIK PENYELIDIKAN LEMBAGA TERTINGGI NEGARA IPP IPP.1. IPP.1.1. IPP.1.1.1. IPP untuk masalah intelijen yang terdiri dari: LOG MATERIAL DAN LOGISTIK LOG.1.1. PERTANAHANAN LOG.1.1.1. PERSERTIFIKA TAN TANAH Kode gabungan yaitu antara abjad dengan angka, kode ini banyak digunakan oleh beberapa instansi. Contoh: LOG untuk masalah material dan logistic yang terdiri dari: b. Kode abjad Kode abjad adalah kode dengan menggunakan abjad A~Z yang dalam penerapannya dapat berupa abjad single atau dobel.. Conteh: A- Untuk masalah Material dan Logistik B - Untuk masalah lntelijen C - Untuk maslah Reserse D - Untuk masalah Pengamanan E - untuk masalah Layanan F - untuk masalah Operasi B. PERANGKAT LUNAK (SOFWARE) 1. Kode Kode merupakan tanda pengenal arsip untuk memudahkan dalam kegiatan penemuan kembali arsip yang dibutuhkan. Adapun kode yang umumnya digunakan dalam kearsipan adalah sebagai berikut: a. Kode angka mumi Conteh: 00. MATERIAL DAN LOGISTIK 00.1. PERTANAHANAN 00.1.1.1. PERSERTIFIKA TAN T ANAH 20 LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010

BAB ..... REN.4. LAPORAN REN.4.1. LAP. BERKALA REN.4.1.1. LAP. HARIAN REN.4.1.1.1. PMJ Kode d. Klasifikasi Klasifikasi adalah pengelompokan arsip atau secara khusus diartikan pengelompokan arsip berdasarkan permasalahan. Pengertian secara khusus ini, maka kla$1fikasi hanya digunakan untuk penataan berkas atau filing yang berdasarkan subjek . 21 LAMPIRAN •A• KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010

Ors. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M. JENDERAL POLISI Ditetapkan di : Jakarta pada ta.gggaL~. 19 Mei 2010 "''·; Dengan pola klasifikasi kearsipan dapat memberikan kemudahan kepada para pelaksana di bidang persuratan dan kearsipan dalam mengelompokkan naskah dinas ke dalam kelompok permasalahan yang terkandung dalam naskah dinas, sehingga pengelolaan naskah dinas akan lebih mudah, baik dalam menyimpan maupun menemukan kembali. Agar penerapan sistem pemberkasan kearsipan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilakukan secara konsisten, logis dan sistematis maka perlu menggunakan pola klasifikasi kearsipan yang berupa daftar pengelompokan subjek dibuat secara berjenjang dan disusun berdasarkan tugas dan fungsi organisasi. PENUTUP BABV 22 LAMPIRAN "A" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP / 313 N/2010 TANGGAL : 19 MEI 2010

•••••• ··.· .. ····•kQl:l~················· p[{1ivl£1l. ••. <: > •< :··.: .. :· .. <> < 'FER! l"D <>< > <•<<<< < ...... ·················••t•••········ 2 .: :·• ·< 3< << •.··· .: .: <> .••• > .....••.... > : << <•·················•••>4 <• :::•<•••• . /</< < ······•······· .. : •< < /< ,,. .: << :< ••••• :·• .... .. > •. < •:·• •:·• > << ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ······· : : .: .: : : :- :: : :: :: : _ :: .'. ~ '• :_ : :· : ' : ' :: -. - :: .: :: -- :: ' :: : ~ .: : .; :- :: :: - :: -- > < •, PERENCANAAN REN REN.1. POKOK-POKOK KEBIJAKAN DAN STRATEGI - - REN.1.1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG/MASTER PLAN (RPJP) -· I REN.1.2. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH REN.1.3. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PENDEK ~ REN.1.4. DOKTRIN REN.2. PROGRAM KERJA TAHUNAN I REN.2.1. USULAN UNIT KERJA BESERTA DATA PENDUKUNG REN.2.2. PROGRAM KERJA TAHUNAN UNIT REN.2.3. PROGRAM KERJA TAHUNAN ---· - REN.3. PENETAPAN/KONTRAK KINERJA REN.3.1. PIMPINAN UNIT KERJA/KEPALASATUAN ORGANISASI REN.3.2. KETUA/MENTERl/KEPALA LEMBAGA NEGARA DAN BADAN PEMERINTAH/INSTANSI REN.4. LAPORAN REN.4.1. LAPORAN BERKALA REN.4.1.1. LAPORAN HARIAN REN.4.1.2. LAPORAN MINGGUAN REN.4.1.3. LAPORAN BULANAN REN.4.1.4. LAPORAN TRIWULAN REN.4.1.5. LAPORAN SEMESTERAN REN.4.1.6. LAPORAN TAHUNAN UNIT KERJA REN.4.1.7. LAPORAN TAHUNAN LEMBAGA/INSTANSI REN.4.2. LAPORAN INSIDENTAL REN.4.3. LAPORAN KEMAJUAN - REN.4.4. LAPORAN KHUSUS REN.4.5. LAPORAN INTELIJEN REN.5. EVALUASI PROGRAM -· REN.5.1. EVALUASI PROGRAM UNIT KERJA REN.5.2. EVALUASI PROGRAM LEMBAGA/INSTANSI -· • •: .: : ··•:· ·. • • >: ·: ...... ..... > > <•• ><••·· ••< : • ::·• : : ><>••·•···•·· .: ... ORGANISASI OTL OTL.1. ORGANISASI --··"-· DAN TATA OTL.1.1. STRUKTUR LAKSANA OTL.1.1.1 PEMBENTUKAN OTL.1.1.2. PENETAPAN OTL.1.1.3 PENGUBAHAN OTL.1.1.4 PEMBUBARAN OTL.1.1.5. LI KU I DASI - OTL.1.2. PEMBINAAN ORGANISASI - OTL.1.2.1. PENILAIAN OTL.1.2.2. PENYEMPURNAAN OTL.2. URAIAN JABATAN DAN TATAKERJA OTL.2.1. HUBUNGAN DAN TATA KERJA OTL.2.2. URAIAN TUGAS PEKERJAAN OTL.2.3. KLASIFIKASI PEKERJAAN - OTL.3. SISTEM DAN PROSEDUR OTL.3.1. STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL OTL.3.2. STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL OTL.3.3. PEMBAKUAN KERJA OTL.3.4. PEMBAKUAN SARANA KERJA E --· .. OTL.4. EVALUASIKELEMBAGAAN KODE KLASIFIKASI ARSIP KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR :KEP/313N/2010 TANGGAL : 19 MEI 2010 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ~~~~~~ ~~~~~ MARKAS BESAR MATERIAL ......

1 ~ 2 3 4 111.~;r1""""'W<'.·'c\,•i.;1£i;>··.:<'>'' ···. " .. ·'·" •.• 'i!;J;5i.c: .•:" . .'.: ·''F"''''·'• '··• e.: :>.•c'•F ''· .. '..:;;.U.•·'l' ;,~i:irit\i; Nl',2.· . 1'~t~,a~~1f MATERIAL DAN LOG LOG.1. DOKUMEN PERTANAHAN LOGISTIK LOG.1.1. PENSERTIFIKATAN TANAH LOG.1.2. PENYELESAIAN KASUS TANAH LOG.1.3. RUISLAGH LOG.1.4. HIBAH LOG.1.S. BUKU REGISTER TANAH / MINTANAH LOG.1.6. DOKUMEN KEPEMIUKAN TANAH LOG.1.7. PINJAM PAKAI TANAH LOG.1.7.1. TANAH PUSAT LOG.1.7.2. TANAH DAERAH LOG.1.7.3. TANAH MASYARAKAT LOG.1.7.4. TANAHADAT LOG.1.8. PENGAMANAN TANAH LOG.2. DOKUMEN BANGUNAN LOG.2.1. PERENCANAAN BANGUNAN LOG.2.2. HIBAH LOG.2.3. BUKU INVENTARIS BANGUNAN LOG.2.4. DOKUMEN KEPEMILIKAN BANGUNAN LOG.2.5. DATA BANGUNAN LAINNYA LOG.3. DOKUMEN PERALATAN LOG.3.1. DOKUMEN KENDARAAN DARAT LOG.3.1.1. DOKUMEN KENDARAAN JABATAN LOG.3.1.2. DOKUMEN KENDARAAN KHUSUS LOG.3.1.3. DOKUMEN KENDARAAN TAKTIS LOG.3.2. DOKUMEN KAPAL DAN ALAT APUNG LOG.3.2.1. OOKUMEN KAPAL PATROL! LOG.3.2.2. DOKUMEN ALAT APUNG LOG.3.3. DOKUMEN PESAWATTERBANG LOG.3.3.1. DOKUMEN FIXED WING LOG.3.3.2. DOKUMEN ROTARI WING LOG.3.3.3. DOKUMEN PESAWATTAK BERMOTOR LOG.3.3.4. DOKUMEN PARASUT LOG.3.3.5. DOKUMEN SARANA BANTUAN UDARA LOG.3.4. DOKUMEN SENJATA LOG.3.4.1. DOKUMEN SENJATA GENGGAM LOG.3.4.2. DOKUMEN SENJATA PINGGANG LOG.3.4.3. DOKUMEN SENJATA BAHU LOG.3.4.4. DOKUMEN SENAPAN MESIN LOG.3.4.S. DOKUMEN SENJATA PELUNCUR LOG.3.4.6. DOKUMEN SENJATA PELONTAR LOG.3.4.7. DOKUMEN SENJATA PELUMPUH LOG.3.4.8. DOKUMEN SENJATA ISYARAT LOG.3.4.9. DOKUMEN LAIN-LAIN YANG SEJENIS LOG.3.5. DOKUMEN AMUNISI LOG.3.5.1. DOKUMEN MESIU LOG.3.5.2. DOKUMEN PELURU PENABUR LOG.3.S.3. DOKUMEN ANAK PELURU LOG.3.5.4. DOKUMEN SUMBU-SUMBU LOG.3.5.5. DOKUMEN GRANAT-GRANAT LOG.3.5.6. DOKUMEN .RANJAU-RANJAU LOG.3.5.7. DOKUMEN PYROTEKNIK LOG.3.5.8. DOKUMEN LAIN-LAIN YANG SEJENIS LOG.3.6. DOKUMEN ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LOG.3.6.1. DOKUMEN ALAT PENINDAK HURUHARA LOG.3.6.2. DOKUMEN ALAT PENGENDALIAN MASSA LOG.3.6.3. DOKOMEN ALAT INTELIJEN LOG.3.6.4. DOKUMEN ALAT RESERSE LOG.3.6.5. DOKUMEN ALAT LABORATORIUM FORENSIK LOG.3.6.6. DOKUMEN ALAT IDENTIFIKASI ,·· LOG.3.6.7. DOKUMEN ALAT LALU LINTAS LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 2 LOG.3.7 .....

1 2 3 4 LOG.3.7. DOKUMEN MESIN STASIONER LOG.3.7.1. DOKUMEN MESIN PEMBANGKIT LOG.3.7.2. DOKUMEN MESIN BENGKEL LOG.3.7.3. DOKUMEN LAIN-LAIN YANG SEJENIS LOG.3.8. DOKUMEN ALAT BERAT LOG.3.8.1. DOKUMEN CRANE FORKLIF LOG.3.8.2. DOKUMEN TRUK RECOVERY LOG.3.9. DOKUMEN PERALATAN PERBENGKELAN LOG.3.9.1. DOKUMEN ALAT PEMELIHARAAN LOG.3.9.2. DOKUMEN SUKU CADANG UNTUK KERUSAKAN DAN PERBAIKAN LOG.3.10. DOKUMEN ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA LOG.3.10.1. DOKUMEN RADAR DAN ALAT DETEKSI BAWAH AIR LOG.3.10.2. DOKUMEN RADIO LOG.3.10.3. DOKUMEN PERALATAN TELEPON LOG.3.10.4. DOKUMEN TELEX DAN FACSIMILE LOG.3.10.5. DOKUMEN SOUND SYSTEM LOG.3.10.6. DOKUMEN GENERATING SET LOG.3.10.7. DOKUMEN ALAT UKUR LOG.3.10.8. DOKUMEN ALAT KOMLEK LAINNYA LOG.3.10.9. DOKUMEN ALAT PENUNJANG LOG.3.11. DOKUMEN ALAT FASILITAS KONSRUKSI LOG.3.11.1. DOKUMEN PERALATAN DAN BEKAL KONSTRUKSI LOG.3.12. DOKUMEN BEKAL KESEHATAN LOG.3.12.1. DOKUMEN OBAT DAN BAHAN KIMIA LOG.3.12.2. DOKUMEN ALAT KESEHATAN LOG.3.13. DOKUMEN BEKAL MAKANAN LOG.3.13.1. DOKUMEN MAKANAN UNTUK MANUSIA . LOG.3.13.2. DOKUMEN MAKANAN UNTUK SATWA LOG.3.14. DOKUMEN BEKAL PERMINYAKAN LOG.3.14.1. DOKUMEN BMP ( BAHAN BAKAR MINYAK PELUMAS l LOG.3.14.2. DOKUMEN ALAT PERLENGKAPAN DISTRIBUSI LOG.3.lS. DOKUMEN PERLENGKAPAN PERORANGAN DAN LAPANGAN (KAPORLAP) LOG.3.15.1. DOKUMEN PERLENGKAPAN UNTUK ORANG LOG.3.15.2. DOKUMEN PERLENGKAPAN UNTUK SATWA LOG.3.15.3. DOKUMEN BAHAN BAKU DAN BAHAN PEMBANTU LOG.3.16. DOKUMEN BEKAL KANTOR LOG.3.16.1. DOKUMEN ATK DAN GAMBAR LOG.3.16.2. DOKUMEN BARANG CETAKAN LOG.3.16.3. DOKUMEN ALAT LISTRIK PEMBERSIH DLL LOG.3.17. DOKUMEN INVENTARIS KANTOR LOG.3.17.1. DOKUMEN MESIN-MESIN KANTOR LOG.3.17.2. DOKUMEN MEUBELAIR I KANTOR DAN RUMDIN ) LOG.3.17.3. DOKUMEN PERLENGKAPAN TIDUR LOG.3.17.4. DOKUMEN PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM LOG.3.17.5. OOKUMEN PERLENGKAPAN MASAK/OAPUR LOG.3.17.6. DOKUMEN PERLENGKAPAN MUSIK ·. LOG.3.17.7. DOKUMEN PERLENGKAPAN PERGUDANGAN LOG.3.17.8. OOKUMEN ALAT PEMADAM YANG TIOAK BERMOTOR LOG.3.18. DOKUMEN BEKAL UMUM LAINNYA LOG.3.18.1. DOKUMEN ALAT PERLENGKAPAN PROOUKSI DAN PEMELIHARAAN LOG.3.18.2. DOKUMEN ALAT PERLENGKAPAN OLAH RAGA LOG.3.19. DOKUMEN JASA KONSULTAN LOG.3.20. DOKUMEN JASA LAINNYA LOG.4. PENGAOAAN LOG.4.1. DOKUMEN PENGADAAN BANGUNAN LOG.4.1.1. DOKUMEN KARYA LOG.4.1.2. DOKUMEN DINAS LOG.4.1.3. DOKUMEN SOSIAL LAMPIRAN "B" KEPUIUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 3 LOG4.1.4 •....

1 2 3 4 LOG.4.1.4. DOKUMEN INSTALASI LOG.4.1.5. DOKUMEN PRASARANA LOG.4.1.6. DOKUMEN PERALATAN DAN BEKAL KONSTRUKSI LOG.4.2. DOKUMEN KENDARAAN DARAT LOG.4.2.1. DOKUMEN KENDARAAN JABATAN LOG.4.2.2. DOKUMEN KENDARAAN KHUSUS LOG.4.2.3. DOKUMEN KENDARAAN TAKTIS LOG.4.3. DOKUMEN KAPAL DAN ALAT APUNG LOG.4.3.1. DOKUMEN KAPAL PATROLI LOG.4.3.2. DOKUMEN ALAT APUNG LOG.4.4. DOKUMEN PESAWAT TERBANG LOG.4.4.1 DOKUMEN FIXED WING LOG.4.4.2. DOKUMEN ROTARI WING LOG.4.4.3. DOKUMEN PESAWATTAK BERMOTOR LOG.4.4.4. DOKUMEN PARASUT LOG.4.4.5. DOKUMEN SARANA BANTUAN DARAT LOG.4.5. DOKUMEN SENJATA LOG.4.5.1. DOKUMEN SENJATA GENGGAM LOG.4.5.2. DOKUMEN SENJATA PINGGANG LOG.4.S.3. DOKUMEN SENJATA BAHU LOG.4.5.4. DOKUMEN SENAPAN MESIN LOG.4.5.5. DOKUMEN SENJATA PELUNCUR LOG.4.5.6. DOKUMEN SENJATA PELONTAR LOG.4.S.7. DOKUMEN SENJATA PELUMPUH LOG.4.5.8. DOKUMEN SENJATA ISYARAT LOG.4.5.9. DOKUMEN LAIN-LAIN PERSENJATAAN LOG.4.6. DOKUMEN AMUNISI LOG.4.6.1. DOKUMEN MESIU ·. LOG.4.6.2. DOKUMEN PELURU PENABUR LOG.4.6.3. DOKUMEN ANAK PELURU LOG.4.6.4. DOKUMEN SUMBU-SUMBU LOG.4.6.5. DOKUMEN GRANAT-GRANAT LOG.4.6.6. DOKUMEN RANJAU-RANJAU LOG.4.6.7. DOKUMEN PYROTEKNIK LOG.4.6.8. DOKUMEN LAIN-LAIN YANG SEJENIS LOG.4.7. DOKUMEN ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LOG.4.7.1. DOKUMEN ALAT PENINDAK HURUHARA LOG.4.7.2. DOKUMEN ALAT PENGENDALIAN MASSA LOG.4.7.3. DOKOMEN ALAT INTELIJEN LOG.4.7.4. DOKUMEN ALAT RESERSE LOG.4.7.5. DOKUMEN ALAT LABORATORIUM FORENSIK LOG.4.7.6. DOKUMEN ALAT IDENTIFIKASI LOG.4.7.7. DOKUMEN ALAT LALU LINTAS LOG.4.8. OOKUMEN MESIN STASIONER LOG.4.8.1. DOKUMEN MESIN PEMBANGKIT LOG.4.8.2. DOKUMEN MESIN BENGKEL LOG.4.8.3. DOKUMEN LAIN-LAIN LOG.4.9. DOKUMEN AtAT BERAT LOG.4.9.1. DOKUMEN CRANE FORKLIF LOG.4.9.2. DOKUMEN TRUK RECOVERY LOG.4.10. DOKUMEN PERALATAN PERBENGKELAN LOG.4.10.1. DOKUMEN ALAT PEMELIHARAAN LOG.4.10.2. DOKUMEN SUKU CADANG UNTUK KERUSAKAN DAN PERBAIKAN LOG.4.11. DOKUMEN AtAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA LOG.4.11.1. DOKUMEN RADAR DAN ALAT DETEKSI BAWAH AIR LOG.4.11.2. DOKUMEN RADIO LOG.4.11.3. OOKUMEN PERALATAN TELEPON LOG.4.11.4. DOKUMEN TELEX DAN FACSIMILE LOG.4.11.5. DOKUMEN SOUND SYSTEM LOG.4.11.6. DOKUNEM GENERATING SET LOG.4.11.7. DOKUMEN ALAT UKUR LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 4 LOG.4.11.8 .....

1 2 3 4 LOG.4.11.8. IOOKUMEN ALAT KOMLEK LAINNYA LOG.4.11.9. IOOKUMEN ALAT PENUNJANG LOG.4.12. OOKUMEN ALAT FASKON (FASILITAS KONSTRUKSll LOG.4.12.1. IDOKUMEN PERALATAN DAN BEKAL KONSTRUKSI LOG.4.13. OOKUMEN BEKAL KESEHATAN LOG.4.13.1. IOOKUMEN OBAT DAN BAHAN KIMIA LOG.4.13.2. IOOKUMEN ALAT KESEHATAN LOG.4.14. DOKUMEN BEKAL MAKANAN LOG.4.14.1. IOOKUMEN MAKANAN UNTUK MANUSIA LOG.4.14.2. DOKUMEN MAKANAN UNTUK SATWA LOG.4.15. DOKUMEN BEKAL PERMINYAKAN LOG.4.15.1. OOKUMEN BMP ( BAHAN BAKAR MINYAK PELUMAS) LOG.4.15.2. DOKUMEN ALAT PERLENGKAPAN DISTRIBUSI LOG.4.16. DOKUMEN PERLENGKAPAN PERORANGAN DAN LAPANGAN (KAPORLAP) LOG.4.16.1. OOKUMEN PERLENGKAPAN UNTUK ORANG LOG.4.16.2. DOKUMEN PERLENGKAPAN UNTUK SATWA LOG.4.16.3. DOKUMEN BAHAN BAKU DAN BAHAN PEMBANTU LOG.4.17. DOKUMEN BEKAL KANTOR LOG.4.17.1. DOKUMEN ATK DAN GAMBAR LOG.4.17.2. DOKUMEN BARANG CETAKAN LOG.4.17.3. DOKUMEN ALAT LISTRIK PEMBERSIH DLL LOG.4.18. DOKUMEN INVENTARIS KANTOR LOG.4.18.1. DOKUMEN MESIN-MESIN KANTOR LOG.4.18.2. DOKUMEN MEUBELAIR ( KANTOR DAN RUMDIN ) LOG.4.18.3. DOKUMEN PERLENGKAPAN TIDUR LOG.4.18.4. DOKUMEN PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM LOG.4.18.5. DOKUMEN PERLENGKAPAN MASAKIDAPUR LOG.4.18.6. DOKUMEN PERLENGKAPAN MUSIK LOG.4.18.7. DOKUMEN PERLENGKAPAN PERGUDANGAN LOG.4.18.8. DOKUMEN ALAT PEMADAM YANG TIDAK BERMOTOR LOG.4.19. DOKUMEN BEKAL UMUM LAINNYA LOG.4.19.1. DOKUMEN PERLENGKAPAN PRODUKSI DAN PEMELIHARAAN LOG.4.19.2. IDOKUMEN ALAT PERLENGKAPAN OLAH RAGA LOG.4.20. DOKUMEN JASA KONSULTAN LOG.4.21. DOKUMEN JASA LAINNYA LOG.S. DISTRIBUSI LOG.5.1. DOKUMEN BANGUNAN LOG.S.1.1. DOKUMEN KARYA LOG.5.1.2. DOKUMEN DINAS LOG.S.1.3. DOKUMEN SOSIAL LOG.S.1.4. DOKUMEN INSTALASI LOG.5.1.5. DOKUMEN PRASARANA LOG.5.1.6. DOKUMEN PERALATAN DAN BEKAL KONSTRUKSI LOG.5.2. DOKUMEN KENDARAAN DARAT LOG.S.2.1. DOKUMEN KENDARAAN JABATAN LOG.S.2.2. DOKUMEN KENDARAAN KHUSUS LOG.5.2.3. DOKUMEN KENDARAAN TAKTIS LOG.5.3. DOKUMEN KAPAL DAN ALAT APUNG LOG.5.3.1. DOKUMEN KAPAL PATROLI LOG.5.3.2. DOKUMEN ALAT APUNG LOG.5.4. DOKUMEN PE5AWATTERBANG LOG.5.4.1. DOKUMEN FIXED WING LOG.S.4.2. DOKUMEN ROTARI WING LOG.5.4.3. DOKUMEN PESAWATTAK BERMOTOR - LOG.5.4.4. DOKUMEN PARASUT LOG.S.4.5. DOKUMEN SARANA BANTUAN DARAT LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI /V/2010 TANGGAL: MEI 2010 5 LOG.5.5.6 .....

LOG.S.16 ..... 1 2 3 4 LOG.5.5. DOKUMEN SENJATA API LOG.5.5.1. DOKUMEN SENJATA GENGGAM LOG.5.5.2. DOKUMEN SENJATA PINGGANG LOG.5.5.3. DOKUMEN SENJATA BAHU LOG.5.5.4. DOKUMEN SENAPAN MESIN LOG.5.5.S. DOKUMEN SENJATA PELUNCUR LOG.5.5.6. DOKUMEN SENJATA PELONTAR LOG.5.5.7. DOKUMEN SENJATA PELUMPUH LOG.5.5.8. DOKUMEN SENJATA ISYARAT LOG.5.5.9. DOKUMEN LAIN-LAIN PERSENJATAAN LOG.S.6. DOKUMEN AMUNISI LOG.S.6.1. DOKUMEN MESIU LOG.S.6.2. DOKUMEN PELURU PENABUR LOG.S.6.3. DOKUMEN ANAK PELURU LOG.S.6.4. DOKUMEN SUMBU-SUMBU LOG.S.6.5. DOKUMEN GRANAT-GRANAT LOG.S.6.6. DOKUMEN RANJAU-RANJAU LOG.5.6.7. DOKUMEN PYROTEKNIK LOG.5.6.8. DOKUMEN LAIN-LAIN YANG SEJENIS LOG.5.7. DOKUMEN ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LOG.5.7.1. DOKUMEN ALAT PENINDAK HURUHARA LOG.5.7.2. DOKUMEN ALAT PENGENDALIAN MASSA LOG.5.7.3. DOKOMEN ALAT INTELIJEN LOG.S.7.4. DOKUMEN ALAT RESERSE LOG.5.7.5. DOKUMEN ALAT LABORATORIUM FORENSIK LOG.S.7.6. DOKUMEN ALAT IDENTIFIKASI LOG.5.7.7. DOKUMEN ALAT LALU LINTAS LOG.5.8. DOKUMEN MESIN STASIONER LOG.5.8.1. DOKUMEN MESIN PEMBANGKIT LOG.5.8.2. DOKUMEN MESIN BENGKEL LOG.S.8.3. DOKUMEN LAIN-LAIN LOG.5.9. DOKUMEN ALAT BERAT LOG.5.9.1. DOKUMEN CRANE FORKLIF LOG.S.9.2. DOKUMEN TRUK RECOVERY LOG.5.10. DOKUMEN PERALATAN PERBENGKELAN LOG.5.10.1. DOKUMEN ALAT PEMELIHARAAN LOG.S.10.2. DOKUMEN SUKU CADANG UNTUK KERUSAKAN DAN PERBAIKAN . LOG.S.11. DOKUMEN ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA LOG.5.11.1. DOKUMEN RADAR DAN ALAT DETEKSI BAWAH AIR LOG.S.11.2. DOKUMEN RADIO LOG.5.11.3. DOKUMEN PERALATAN TELEPON LOG.5.11.4. DOKUMEN TELEX DAN FACSIMILE LOG.5.11.S. DOKUMEN SOUND SYSTEM LOG.S.11.6. DOKUMEN GENERATING SET LOG.5.11.7. DOKUMEN ALAT UKUR LOG.5.11.8. DOKUMEN ALAT KOMLEK LAINNYA LOG.5.11.9. DOKUMEN ALAT PENUNJANG LOG.5.12. DOKUMEN ALAT FASKON (FASILITAS KONSTRUKSI) LOG.5.12.1. DOKUMEN PERALATAN DAN BEKAL KONSTRUKSI LOG.5.13. DOKUMEN BEKAL KESEHATAN LOG.S.13.1. DOKUMEN OBAT DAN BAHAN KIMIA LOG.5.13.2. DOKUMEN ALAT KESEHATAN LOG.5.14. DOKUMEN BEKAL MAKANAN LOG.5.14.1. DOKUMEN MAKANAN UNTUK MANUSIA LOG.5.14.2. DOKUMEN MAKANAN UNTUK SATWA LOG.5.lS. DOKUMEN BEKAL PERMINYAKAN LOG.5.15.1. DOKUMEN BMP ( BAHAN BAKAR MINYAK PELUMAS) LOG.5.15.2. DOKUMEN ALAT PERLENGKAPAN DISTRIBUSI LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 6

1 2 3 4 LOG.S.16. DOKUMEN PERLENGKAPAN PERORANGAN DAN LAPANGAN I KAPORLAP LOG.S.16.1. DOKUMEN PERLENGKAPAN UNTUK ORANG LOG.S.16.2. DOKUMEN PERLENGKAPAN UNTUK SATWA LOG.S.16.3. DOKUMEN BAHAN BAKU DAN BAHAN PEMBANTU LOG.5.17. DOKUMEN BEKAL KANTOR LOG.5.17.1. DOKUMEN ATK DAN GAMBAR LOG.S.17.2. DOKUMEN BARANG CETAKAN LOG.S.17.3. DOKUMEN ALAT LISTRIK PEMBERSIH DLL LOG.5.18. DOKUMEN INVENTARIS KANTOR LOG.S.18.1. DOKUMEN MESIN-MESIN KANTOR LOG.5.18.2. DOKUMEN MEUBELAIRJ KANif"OR DAN RUMDIN I LOG.S.18.3. DOKUMEN PERLENGKAPAN TIDUR LOG.5.18.4. DOKUMEN PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM LOG.5.18.S. DOKUMEN PERLENGKAPAN MASAK/DAPUR LOG.5.18.6. DOKUMEN PERLENGKAPAN MUSIK LOG.S.18.7. DOKUMEN PERLENGKAPAN PERGUDANGAN LOG.S.18.8. DOKUMEN ALAT PEMADAM YANG TIDAK BERMOTOR LOG.S.19. DOKUMEN BEKAL UMUM LAINNYA LOG.5.19.1. DOKUMEN ALAT PERLENGKAPAN PRODUKSI DAN PEMELIHARAAN LOG.S.19.2. DOKUMEN ALAT PERLENGKAPAN OLAH RAGA LOG.S.20 DOKUMEN JASA KONSULTAN LOG.5.21. DOKUMEN JASA LAINNYA LOG.6. DOKUMEN PERAWATAN LOG.6.1. DOKUMEN BANGUNAN LOG.6.1.1. DOKUMEN KARYA LOG.6.1.2. DOKUMEN DINAS LOG.6.1.3. DOKUMEN SOSIAL LOG.6.1.4. DOKUMEN INSTALASI LOG.6.1.5. DOKUMEN PRASARANA LOG.6.1.6. DOKUMEN PERALATAN DAN BEKAL KONSTRUKSI LOG.6.2. DOKUMEN KENDARAAN DARAT LOG.6.2.1. DOKUMEN KENDARAAN JABATAN LOG.6.2.2. DOKUMEN KENDARAAN KHUSUS LOG.6.2.3. DOKUMEN KENDARAAN TAKTl5 LOG.6.3. DOKUMEN KAPAL DAN ALATAPUNG .." LOG.6.3.1. DOKUMEN KAPAL PATROLI •. LOG.6.3.2. DOKUMEN ALAT APUNG LOG.6.4. DOKUMEN ALAT APUNG ·. LOG.6.5.1. DOKUMEN FIXED WING LOG.6.5.2. DOKUMEN ROTARI WING LOG.S.6.3. DOKUMEN PESAWATTAK BERMOTOR LOG.5.6.4. DOKUMEN PARASUT LOG.S.6.5. DOKUMEN SARANA BANTUAN DARAT LOG.6.5. DOKUMEN SENJATA LOG.6.5.1. DOKUMEN SENJATA GENGGAM LOG.6.S.2. DOKUMEN SENJATA PINGGANG LOG.6.5.3. DOKUMEN SENJATA SAHU LOG.6.5.4. DOKUMEN SENAPAN MESIN LOG.6.5.S. OOKUMEN SENJATA PELUNCUR LOG.6.S.6. DOKUMEN SENJATA PELUMPUH LOG.6.5.7. DOKUMEN SENJATA ISYARAT LOG.6.S.8. OOKUMEN LAIN-LAIN PERSENJATAAN LOG.6.6. DOKUMEN AMUNISI LOG.6.6.1. DOKUMEN MESIU LOG.6.6.2. DOKUMEN PELURU PENABUR LOG.6.6.3. DOKUMEN ANAK PELURU LOG.6.6.4. DOKUMEN SUMBU-SUMBU LOG.6.6.5. OOKUMEN GRANAT-GRANAT LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN l(APOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 7 LOG.6.6.6 .....

1 2 3 4 LOG.6.6.6. DOKUMEN RANJAU-RANJAU LOG.6.6.7. DOKUMEN PYROTEKNIK LOG.6.6.8. DOKUMEN LAIN-LAIN YANG SEJENIS LOG.6.7. DOKUMEN ALAT KHUSUS KEPOLISIAN LOG.6.7.1. DOKUMEN ALAT PENINDAK HURUHARA LOG.6.7.2. DOKUMEN ALAT PENGENDALIAN MASSA LOG.6.7.3. DOKOMEN ALAT INTELIJEN LOG.6.7.4. DOKUMEN ALAT RESERSE LOG.6.7.5. DOKUMEN ALAT LABORATORIUM FORENSIK LOG.6.7.6. DOKUMEN ALAT IDENTIFIKASI LOG.6.7.7. DOKUMEN ALAT LALU LINTAS LOG.6.8. DOKUMEN MESIN STASIONER LOG.6.8.1. DOKUMEN MESIN PEMBANGKIT LOG.6.8.2. DOKUMEN MESIN BENGKEL LOG.6.8.3. DOKUMEN LAIN-LAIN LOG.6.9. DOKUMEN ALAT BERAT LOG.6.9.1. DOKUMEN CRANE FORKLIF LOG.6.9.2. DOKUMEN TRUK RECOVERY LOG.6.10. DOKUMEN PERALATAN PERBENGKELAN LOG.6.10.1. DOKUMEN ALAT PEMELIHARAAN LOG.6.10.2. DOKUMEN SUKU CADANG UNTUK KERUSAKAN DAN PERBAIKAN LOG.6.11. DOKUMEN ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA LOG.6.11.1. DOKUMEN RADAR DAN ALAT DETEKSI BAWAH AIR LOG.6.11.2. DOKUMEN RADIO LOG.6.11.3. DOKUMEN PERALATAN TELEPON LOG.6.11.4. OOKUMEN TELEX DAN FACSIMILE LOG.6.11.5. DOKUMEN SOUND SYSTEM LOG.6.11.6. DOKUMEN GENERATING SET LOG.6.11.7. DOKUMEN ALAT UKUR LOG.6.11.8. DOKUMEN ALAT KOMLEK LAINNYA LOG.6.11.9. DOKUMEN ALAT PENUNJANG LOG.6.12. DOKUMEN ALAT FASKON IFASILITAS KONSTRUKSI) LOG.6.12.1. DOKUMEN PERALATAN & BEKAL KONSTRUKSI LOG.6.13. DOKUMEN BEKAL KESEHATAN LOG.6.13.1. DOKUMEN OBAT DAN BAHAN KIMIA LOG.6.13.2. DOKUMEN ALAT KESEHATAN LOG.6.14. DOKUMEN INVENTARIS KANTOR LOG.6.14.1. DOKUMEN MESIN-MESIN KANTOR LOG.6.14.2. DOKUMEN MEUBELAIR I KANTOR DAN RUMDIN l LOG.6.14.3. DOKUMEN PERLENGKAPAN TIDUR LOG.6.14.4. DOKUMEN PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM LOG.6.14.5. DOKUMEN PERLENGKAPAN MASAK/DAPUR LOG.6.14.6. DOKUMEN PERLENGKAPAN MUSIK LOG.6.14.7. DOKUMEN PERLENGKAPAN PERGUOANGAN LOG.6.14.8. DOKUMEN.ALAT PEMADAM YANG TIDAK BERMOTOR LOG.6.15. DOKUMEN BEKAL UMUM LAINNYA LOG.6.15.1. DOKUMEN PERLENGKAPAN PRODUKSI DAN PEMELIHARAAN LOG.6.15.2. DOKUMEN ALAT PERLENGKAPAN OLAH RAGA LOG.7. PENGHAPUSAN LOG.7.1. DOKUMEN BANGUNAN LOG.7.1.1. DOKUMEN KARYA LOG.7.1.2. DOKUMEN DINAS LOG.7.1.3. DOKUMEN SOSIAL LOG.7.1.4. DOKUMEN INSTALASI LOG.7.1.5. DOKUMEN PRASARANA LOG.7.1.6. DOKUMEN PERALATAN & BEKAL KONSTRUKSI LOG.7.2. DOKUMEN KENDARAAN DARAT LOG.7.2.1. DOKUMEN RANJAB LOG.7.2.2. DOKUMEN RANSUS LOG.7'.2.3. DOKUMEN RANTIS LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 8 LOG.7.3 .....

1 2 3 4 LOG.7.3. OOKUMEN KAPAL DAN ALAT APUNG LOG.7.3.1. DOKUMEN KAPAL PATROL! LOG.7.3.2. OOKUMEN ALAT APUNG LOG.7.4. OOKUMEN ALAI APUNG LOG.7.4.1. OOKUMEN FIXED WING LOG.7.4.2. DOKUMEN ROTARI WING LOG.7.4.3. OOKUMEN PESAWAT TAK BERMOTOR LOG.7.4.4. DOKUMEN PARASUT LOG.7.4.5. DOKUMEN SARANA BANTUAN DARA! LOG.7.5. DOKUMEN SENJATA LOG.7.5.1. DOKUMEN SENJATA GENGGAM LOG.7.5.2. DOKUMEN SENJATA PINGGANG LOG.7.5.3. DOKUMEN SENJATA BAHU LOG.7.5.4. DOKUMEN SENAPAN MESIN LOG.7.5.5. DOKUMEN SENJATA PELUNCUR LOG.7.5.6. DOKUMEN SENJATA PELUMPUH LOG.7.5.7. DOKUMEN SENJATA ISYARAT LOG.7.5.8. DOKUMEN LAIN-LAIN PERSENJATMN LOG.7.6. DOKUMEN AMUNISI LOG.7.6.1. DOKUMEN MESIU LOG.7.6.2. DOKUMEN PELURU PENABUR LOG.7.6.3. DOKUMEN ANAK PELURU LOG.7.6.4. DOKUMEN SUMBU-SUMBU LOG.7.6.S. DOKUMEN GRANAT-GRANAT LOG.7.6.6. DOKUMEN RANJAU-RANJAU LOG.7.6.7. DOKUMEN PYROTEKNIK LOG.7.6.8. DOKUMEN LAIN-LAIN YANG SEJENIS LOG.7.7. DOKUMEN ALAI KHUSUS KEPOLISIAN LOG.7.7.1. DOKUMEN ALAT PENINDAK HURUHARA LOG.7.7.2. DOKUMEN ALAI PENGENDALIAN MASSA LOG.7.7.3. DOKOMEN ALAT INTELIJEN LOG.7.7.4. DOKUMEN ALAT RESERSE LOG.7.7.5. DOKUMEN ALAT LABORATORIUM FORENSIK LOG.7.7.6. DOKUMEN ALAI IDENTIFIKASI LOG.7.7.7. DOKUMEN ALAT LALU LINTAS LOG.7.8. DOKUMEN MESIN STASIONER LOG.7.8.1. DOKUMEN MESIN PEMBANGKIT LOG.7.8.2. DOKUMEN MESIN BENGKEL LOG.7.8.3. DOKUMEN LAIN-LAIN LOG.7.9. DOKUMEN ALAI BERAT LOG.7.9.1. DOKUMEN CRANE FORKLIF LOG.7.9.2. DOKUMEN TRUK RECOVERY LOG.7.10. DOKUMEN PERALATAN PERBENGKELAN LOG.7.10.1. DOKUMEN ALAT PEMELIHARMN LOG.7.10.2. DOKUMEN SUKU CADANG UNTUK KERUSAKAN DAN PERBAIKAN LOG.7.11. DOKUMEN ALAI KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA LOG7.11.1. OOKUMEN RADAR DAN ALAI DETEKSI BAWAH AIR LOG7.11.2. DOKUMEN RADIO LOG7.11.3. DOKUMEN PERALATAN TELEPON LOG7.11.4. DOKUMEN TELEX DAN FACSIMILE LOG7.11.S. DOKUMEN SOUND SYSTEM LOG7.11.6. OOKUMEN GENERATING SET LOG7.11.7. DOKUMEN ALAI UKUR LOG7.11.8. DOKUMEN ALAT KOMLEK LAINNYA LOG7.11.9. DOKUMEN ALAI PENUNJANG LOG.7.12. DOKUMEN ALAI FASKON IFASILITAS KONSTRUKStl LOG.7.12.1. DOKUMEN PERALATAN DAN BEKAL KONSTRUKSI LOG.7.13. DOKUMEN BEKAL KESEHATAN LOG.7.13.1. DOKUMEN OBAT DAN BAHAN KIMIA LOG.7.13.2. DOKUMEN ALAI KESEHATAN LAMPIBAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 9 LOG.7.14 .....

1 2 3 4 LOG.7.14. DOKUMEN BEKAL MAKANAN LOG.7.14.1. DOKUMEN MAKANAN UNTUK MANUSIA LOG.7.14.2. DOKUMEN MAKANAN UNTUK SATWA LOG.7.15. DOKUMEN BEKAL PERMINYAKAN LOG.7.15.1. IDOKUMEN BMP I BAHAN BAKAR MINYAK PELUMAS I LOG.7.15.2. IDOKUMEN ALAT PERLENGKAPAN DISTRIBUSI LOG.7.16. DOKUMEN PERLENGKAPAN PERORANGAN DAN LAPANGAN IKAPORLAPI LOG.7.16.1. DOKUMEN ATK DAN GAMBAR LOG.7.16.2. DOKUMEN BARANG CETAKAN LOG.7.16.3. DOKUMEN ALAT LISTRIK PEMBERSIH DLL LOG.7.17. DOKUMEN BEKAL KANTOR LOG.7.17.1. ATK DAN GAMBAR LOG.7.17.2. BARANG CETAKAN LOG.7.17.3. ALAT LISTRIK, PEMBERSIH DLL LOG.7.18. DOKUMEN INVENTARIS KANTOR LOG.7.18.1. DOKUMEN MESIN-MESIN KANTOR LOG.7.18.2. DOKUMEN MEUBELAIR I KANTOR DAN RUMDIN l LOG.7.18.3. DOKUMEN PERLENGKAPAN TIDUR LOG.7.18.4. DOKUMEN PERLENGKAPAN MAKAN DAN MINUM LOG.7.18.5. DOKUMEN PERLENGKAPAN MA5AK/DAPUR LOG. 7 .18.6. DOKUMEN PERLENGKAPAN MUSIK LOG.7.18.7 DOKUMEN PERLENGKAPAN PERGUDANGAN LOG.7.18.8. DOKUMEN ALAT PEMADAM YANG TIDAK BERMOTOR LOG.7.19. DOKUMEN BEKAL UMUM LAINNYA LOG.7.19.1. DOKUMEN PERLENGKAPAN PRODUKSI DAN PEMELIHARAAN LOG.7.19.2. IDOKUMEN ALAT PERLENGKAPAN OLAHRAGA . LOG.7.20. DOKUMEN JASA KONSULTAN ., LOG.7.21. DOKUMEN JASA LAINNYA LOG.8. INVENTARISASI LOG.8.1. SIMAK BMN LOG.9. BANTUAN LAINNYA . .. · ... HU KUM HUK HUK.l. PROGRAM LEGISLASI HUK.1.1. BAHAN/MATERI PROGRAM LEGISLASI NASIONAL DARI INSTANSI HUK.1.2. PROGRAM LEGJSLASI LEMBAGA/INSTANSI HUK.2. RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN HUK.2.1. RANCANGAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG; TERMASUK NASKAH AKADEMIK, RANCANGAN AWAL SAMPAI DENGAN RANCANGAN AKHIR DAN TELAAH HUKUM SAMPAI DIUNDANGKAN. HUK.2.2. RANCANGAN PERA TU RAN PEMERINTAH, TERMASUK NASKAH AKADEMIK, RANCANGAN AWAL SAM PAI DENGAN RANCANGAN AKHIR DAN TELAAH HUKUM SAMPAI DENGAN DIUNDANGKAN. HUK.2.3. RANCANGAN PERATURAN/KEPUTUSAN/INSTRUKSI PRESIDEN, TERMASUK NASKAH AKADEMIK RANCANGAN AWAL SAMPAI DENGAN RANCANGAN AKHIR DAN TELAAH HUKUM SAMPAI DIUNDANGKAN. HUK.2.4. RANCANGAN PERA TU RAN DAERAH, TERMASUK NASKAH AKADEMIK, RANCANGAN AWAL SAMPAI DENGAN RANCANGAN AKHIR DAN TELAAH HUKUM SAMPAI DENGAN DIUNDANGKAN. HUK.3. PERATURAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA DAN BADAN PEMERINTAH/ INSTANSI HUK.3.1. PERATURAN KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA HUK.3.2. PERATURAN MENTERl/PEJABAT SETINGKAT MENTERI HUK.3.3. PERATURAN KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN HUK.3.4. PERATURAN KETUA KOMISl/TIM/DEWAN NASIONAL HUK.3.5. PERATURAN/KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATl/WALIKOTA TERMASUK RANCANGAN AWALSAMPAI DENGAN RANCANGAN AKHIR DAN TELAAH HUKUM. LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 10 HUK.4 .....

1 2. 3 4 HUK.4. KEPUTUSAN / KETETAPAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA DAN BADAN PEMERINTAH/l.NSTANSI HUK.4.1. KEPUTUSAN/KETETAPAN KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA HUK.4.2. KEPUTUSAN/KETETAPAN MENTERl/PEJABAT SETINGKAT MENTERI HUK.4.3. KEPUTUSAN/KETETAPAN KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN HUK.4.4. KEPUTUSAN/KETETAPAN KETUA KOMISl/TIM/OEWAN NASIONAL HUK.4.5. , KEPUTUSAN/KETETAPAN GUBERNUR/BUPATl/WAUKOTA HUK.4.6> ,.._. - - -- I '1_~1Wl -..--.-• ___... . ~--· .... ,~_,,,..I .. ·- - ~ .. ~~ ),, . :·' SAMPAI DENGAN RANCANGAN AKHIR DAN TELAAH HU KUM. •;;- HUK.5. INSTRUK51/SURAT EDARAN · .. HUK.5.1. INSTRUKSl/SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA HUK.5.2. INSTRUKSl/SURAT EDARAN MENTERl/PEJABAT SETINGKAT MENTERI - HUK.5.3. INSTRUKSI KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN -- HUK.5.4. INSTRUKSl/SURAT EDARAN KETUA KOMISl/TIM/DEWAN NASIONAL HUK.5.5. INSTRUKSl/SURAT EDARAN GUBERNUR/BUPATl/WALIKOTA HUK.5.6. INSTRUKSl/SURAT EDARAN PEJABAT SETINGKAT ESELON I DAN II TERMASUK RANCANGAN AWAL HUK.6. SURAT PERINTAH HUK.6.1. SURAT PERINTAH KETUA LEMBAGA TINGGI NEGARA HUK.6.2. SURAT PERINTAH MENTERl/PEJABAT SETINGKAT MENTER! HUK.6.3. SURAT PERINTAH KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN HUK.6.4. SURAT PERINTAH KETUA KOMISl/TIM/DEWAN NASIONAL HUK.6.5. SURAT PERINTAH PEJABAT SETINGKAT ESELON I DAN 11 HUK.6.6. SURAT PERINTAH PERSONEL/STAF LAINNVA HUK.7. STANDAR/ PEDOMAN/PROSEDUR KERJA HUK.7.1. STAN DAR/ PEDOMAN / PROSE DUR KERJA / PETUNJUK PELAKSANAAN /PETUNJUK TEKNIS VANG BERSIFAT NASIONAL/REGIONAL/INSTANSIONAL PETUNJUK TEKNIS VANG BERSIFAT NASIONAL/REGIONAL/INSTANSIONAL HUK.8. NOTA KESEPAHAMAN HUK.8.1. NOTA KESEPAHAMAN /MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)/ PETUNJUK TEKNIS YANG BERSIFAT NASIONAL/REGIONAL/INSTANSIONAL / KONTRAK / PERJANJIAN KERJASAMA HUK.8.1.1. IDALAM NEGERI HUK.8.1.2. ILUAR NEGERI HUK.9. DOKUMENTASI HUKUM HUK.9.1. UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, KEPUTUSAN PRESIDEN DAN PERATURAN-PERATURAN YANG DIJADIKAN REFERENSI HUK.10. SOSIALISASI/ PENYULUHAN/ PEMBINAAN HUKUM HUK.10.1. KEGIATAN SOSIALISASI ATAU PENYULUHAN HUKUM HUK.10.2. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SOSIALISASI PENYULUHAN HUKUM HUK.11. BANTUAN/ KONSULTASI HU KUM/ ADVOKASI HUK.11.1. BERKAS TENTANG PEMBERIAN BANTUAN/KONSULTASI HUKUM (PIDANA, PERDATA, TATA USAHA i NEGARA DAN AGAMA) ' HUK.12. KASUS/ SENGKETA HUKUM HUK.12.1. Pl DANA : HUK.12.2. PERDATA · .. · HUK.12.3. TATA USAHA NEGARA HUK.12.4. PERBURUHAN HUK.12.5. ARBITRASE HUK.12.6. ADAT HUK.12.7. INTERNASIONAL HUK.12.8. AGRARIA HUK.12.9. DAGANG HUK.12.10. DISIPLIN HUK.12.11. SOSIAL (ANTAR GOLONGAN) HUK.12.12. ADMINISTRASI HUK.12.13. LAUT HUK.12.14. AGAMA HUK.12.15. PERADILAN HUK.12.16. KEIMIGRASIAN HUK.12.17. TAHANAN HUK.12.18. REHABILITASI HUK.12.19. KLAIM HUK.12.20. HAK ATAS KEKAVAAN INTELEKTUAL (HAKI) HUK.12.21. HAK CIPTA HUK.12.22. HAK PAT~N HUK.12.23. HAK DESAIN INDUSTRI bAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 11 HUK.12.24 .....

HUM.10 .... 1 2 3 4 . HUK.12.24. HAK RAHASIA DAGANG HUK.12.25. HAKMERK HUK.12.26. DTLS IDESAIN TATA LET AK SIRKUIT TERPADUI 'Q:;.:;; .. '.\-·.·': .. , .• ··'Ji: ' . :· I"' .·· ::: <: .. ·. ·. <(: .. ·,\: ::~· .. ··: · .. ·'i::•·,,y·x:···<·-.··;;,.··;:"i!'~'?·'•''t~:••.,,.·:•.;,·.•···t." .,,,,,,,,,,.,,,£1'*1:~•·: · .. •. i-i'i1'''').' HU MAS HUM HUM.1. KEPROTOKOLAN HUM.1.1. PENYELENGGARAAN ACARA KEDINASAN (UPACARA, PELANTIKAN, PERESMIAN, DAN JAMUAN HUM.1.2. BUKUTAMU HUM.1.3. AGENDA KEGIATAN PIMPINAN LEMBAGA/INSTANSI HUM.1.4. KUNJUNGAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI HUM.1.4.1. KUNJUNGAN DINAS PIMPINAN LEMBAGA/ INST ANSI HUM.1.4.2. KUNJUNGAN OINAS PEJABAT LAIN/PEGAWAI HUM.1.5. DAFTAR NAMNALAMAT KANTOR/PEJABAT HUM.2. DOKUMENTASl/LIPUTAN HUM.2.1. KEGIATAN DINAS PIMPINAN HUM.2.2. ACARA KEDINASAN HUM.2.3. PERISTIWA·PERISTIWA HUM.3. PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN INFORMASI KELEMBAGAAN HUM.3.1. KLIPING KORAN HUM.3.2. BROSUR/LEAFLET /POSTER/PLAKAT HUM.3.3. PENGUMUMAN/PEMBERITAAN HUM.3.34. MAJALAH KELEMBAGAAN HUM.3.5. PENERANGAN HUM.3.4.1. PENERANGAN KE LUAR HUM.3.4.2. PENERANGAN KE DALAM HUM.3.4.3. PENERANGAN TERBATAS HUM.3.4.4. PENERANGAN UMUM HUM.3.4.5. PENERANGAN KESATUAN HUM.3.4.6. PENERANGAN PASUKAN ... HUM.4. HUBUNGAN INTERNASIONAL HUM.4.1. PERJANJIAN UMUM HUM.4.2. PERJANJIAN BATAS WILAYAH HUM.4.3. PERJANJIAN KEAMANAN HUM.4.4. KERJA SAMA HUM.4.4.1. POLITIK HUM.4.4.2. EKONOMI HUM.4.4.3. SOSIAL BUDAYA HUM.4.4.4. ILMIAH, PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI HUM.4.4.S. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUM.4.4.6. EKSTRADISI HUM.4.4.7. DEPORTASI HUM.4.4.8. KEPOLISIAN ANTAR NEGARA HUM.4.4.9. PEMBERANTASAN KEJAHATAN ANTAR NEGAR HUM.S. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DAN SADAN PEMERINTAH/INSTANSI HUM.5.1. HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH HUM.5.2. HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI SOSIAL/LSM HUM.S.3. HUBUNGAN DENGAN PERUSAHAAN HUM.S.4. HUBUNGAN DENGAN PERGURUAN TINGGl/SEKOLAH HUM.5.4.1. PENDIDIKAN SISTEM GANDA (PSG)/PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) HUM.6. FORUM KEHUMASAN (BAKORHUMAS/PERHUMAS) HUM.6.1. HUBUNGAN DENGAN MEDIA MASSA : HUM.6.1.1. SIARAN PERS/KONFRENSI PERS/PRESS RELASE HUM.6.1.2. KUNJUNGAN WARTAWAN /PELIPUTAN HUM.6.1.3. WAWANCARA HUM.7. DENGAR PENDAPAT/HEARING DPR HUM.8. PENYIAPAN MATER! HUM.8.1. '""" •u~• -• -·-· ···- MPR, ur-1\, ur-u, KABINt I, Ul'KI', MU:>Plu" r-1\UVll'l::>I, :'.:''. ~a:N/ KOTA HUM.9. MEDIA CETAK HUM.9.1. PENERBITAN MAJALAH, BULETIN, KORAN & JURNAL bAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 12

1 2 3 4 HUM.10. PUBLIKASI HUM.10.1. MEDIACETAK HUM.10.2. MEDIA ELEKTRONIK HUM.10.3. PAMERAN/SAYEMBARA/LOMBA/, FESTIVAL HUM.10.4. PEMBUATAN SPANDUK, DAN IKLAN HUM.11. PENGHARGAAN/TANDA KENANG-KENANGAN HUM.11.1. IMASYARAKAT HUM.12. LAIN-LAIN HUM.12.1. UCAPAN TERIMA KASIH, UCAPAN SELAMAt, BELASUNGKAWA, PERMOHONAN MAAF ,·• . . ·.· .·'·.(:-:.: <'' ·<. ).y ·UX·''" , .• .'::'l':P1'~j·c . .,.· PENGAWASAN WAS. WAS.1. RENCANA PENGAWASAN WAS.1.1. RENCANA STRATEGIS PENGAWASAN WAS.1.2. RENCANA KERJA TAHUNAN WAS.1.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN WAS.1.4. PENETAPAN KINERJA TAHUNAN WAS.1.5. RAKOR PENGAWASAN TINGKAT NASIONAL WAS.2. PELAKSANAAN PENGAWASAN WAS.2.1. LAPORAN HASIL AUDIT (LHA), LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN OPERASIONAL (LHPO), LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE), LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN (LAI), YANG WAS.2.2. LAPORAN HASIL AUDIT (LHA), LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP), LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN OPERASIONAL (LHPO), LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE), LAPORAN AKUNTAN (LA), LAPORAN AUDITOR WAS.2.3. LAPORAN HASIL AUDIT INVETIGASI (LHA) YANG MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI (TPK) DAN MEMERLUKAN TINDAK LANJUT. WAS.2.4. LAPORAN PERKEMBANGAN PENANGANAN SURAT PENGADUAN MASYARAKAT WAS.2.5. LAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA WAS.2.6. LAPORAN PERKEMBANGAN BARANG MILIK NEGARA WAS.5.7. LAPORAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN REVIEV DEPARTEMEN/LPND WAS.5.8; GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) · .. '.· .. .". .. ·.··· < . 'J.,',;:·.::· KETATAUSAHAAN & TUK. TUK.1. TELEKOMUNIKASI KERUMAHTANGGAAN TUK.1.1. TELEP ON TUK.1.2. RADIO TUK.1.3. TELEX TUK.1.4. TV KABEL TUK.1.5. INTERNET TUK.2. PERJALANAN DINAS . TUK.2.1. DALAM NEGERI TUK.2.2. LUAR NEGERI TUK.3. ADMINISTRASI TUK.3.1. FASILITAS KANTOR TUK.3.1.1. RUANG ·. TUK.3.1.2. GEDUNG TUK.3.1.3. KENDARAAN TUK.3.1.4. WISMA TUK.3.1.5. RUMAH DINAS TUK.3.2. KONSUMSI DAN AKOMODASI TUK.3.3. PENGURUSAN KENDARAAN DINAS TUK.3.4. PENGELOLAAN PARKIR TUK.3.5. PAKAIAN DINAS, SATPAM, PETUGAS KEBERSIHAN DAN PEGAWAI LAINNYA TUK.3.6. CAP DINAS DAN PAPAN NAMA ORGANISASI TUK.3.7. REPRODUKSI DAN PERCETAKAN . TUK.4. RISALAH/NOTULEN RAPAT TUK.4.1. RAPATSTAF TUK.4.2. RAPAT PIMPINAN TUK.5. PEMELIHARAAN GEDUNG DAN TAMAN TUK.5.1. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN TUK.S.2. PENGURUSANAN KEHILANGAN DAN MASALAH KENDARAAN TUK.5.3. PERTAMANAN/LANDSCAPING TUK.5.4. PENGHIJAUAN LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI M2010 TANGGAL: MEI 2010 13 TUK.6 .....

1 2 3 4 TUK.6. PENGELOLAAN JARINGAN LISTRIK, AIR, TELPON DAN KOMPUTER : TUK.6.1. I PERBAIKAN/PEMELIHARAAN TUK.6.2. IPEMASANGAN TUK.7. KETERTIBAN DAN KEAMANAN TUK.7.1. PENGAMANAN, PENJAGAAN, DAN PENGAWALAN TERHADAP PEJABAT, KANTOR DAN RUMAH DINAS TUK.7.1.1. DAFTAR NAMA SATUAN PENGAMANAN TUK.7.1.2. DAFTAR JAGA/ DAFTAR PIKET: TUK.7.1.3. CATATAN GANGGUAN/ PELANGGARAN/KEJADIAN TUK.7.1.4. SURAT IJIN KELUAR MASUK ORANG ATAU BARANG TUK.7.2. LAPORAN KETERTIBAN DAN KEAMANAN TUK.7.2.1. KEH I LANGAN TUK.7.2.2. KERUSAKAN TUK.7.2.3. KECELAKAAN TUK.7.2.4. GANGGUAN .. .· .. •· .\ .·.· ·•··.· •• · .•• >. Y:'>:X:j\ "''' r t'W't .,~iW\iiltil'~ii KEARSIPAN SIP. SIP.1. ADMINISTRASI PERSURATAN SIP.1.1. ADMINISTRASI PERSURATAN SIP.1.2. PENYIMPANAN DAN PEMELIHARAAN ARSIP SIP.1.3. JADWAL RETENSI ARSIP (JRA) SIP.1.4. LAYANAN ARSIP (PEMINJAMAN DAN PENGGUNAAN ARSIP) SIP.1.5. PEMBENAHAN ARSIP SIP.2. PENYUSUTAN ARSIP SIP.2.1. PEMINDAHAN ARSIP INAKTIF SIP.2.2. PEMUSNAHAN ARSIP YANG TIDAK BERNILAI GUNA SIP.2.3. PENYERAHAN ARSIP STATIS SIP.3. PEMBINAAN KEARSIPAN SIP.3.1. APRESIASl/SOSIALISASl/PENYULUHAN KEARSIPAN SIP.3.2. BIMBINGAN TEKNIS SIP.3.3. SUPERVISI DAN MONITORING SIP.3.4. ASISTENSI SIP.4. ARSIP SANDI SIP.4.1. PENGELOLAAN ARSIP SANDI SIP.4.1.1. KOMUNIKASI KEDINASAN BIASA SIP.4.1.2. KOMUNIKASI KEDINASAN DALAM BENTUK KODE SANDI SIP.4.1.3. TRANSLITERASI SANDI SIP.4.1.4. KAWATSANDI .. ... . ..': . .,.: .• ..... .·j';:: .: < 7:0)';1 ··.·':<;>~Yi!.\• • . KEPUSTAKAAN PTK. PTK.1. PENYIMpANAN DEPOSIT BAHAN PUSTAKA PTK.1.1. BUKTI PENERIMAAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA DEPOSIT PTK.1.2. ADMINISTRASI PENGOLAHAN DEPOSIT 8AHAN PUSTAKAN PTK.2. PENGADAAN DAN PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA PTK.2.1. BUKU INDUK KOLEKSI PTK.2.2. DAFTAR BUKU TERSELEKSI PTK.2.3. DAFTAR BUKU DALAM PEMESANAN PTK.2.4. DAFTAR BUKU DALAM PEMESANAN PTK.2.5. DAFTAR PENERIMAAN BAHAN PUSTAKA HASIL PEMBELIAN, HADIAH DEPOSIT, HIBAH PTK.2.6. DAFTAR PENGIRIMAN BAHAN PUSTAKA SURPLUS PTK.2.7. LEMBAR KERJA PENGOLAHAN BP (BURAM, PENGKATALOGKAN) PTK.2.8. SHELT LIST/JAJARAN KARTU UTAMA (MASTER LIST) PTK.2.9. DAFTAR TAMBAHAN BUKU (ASSESION LIST) PTK.2.10. DAFTAR/ JAJARAN KENDALi (SUBYEK DAN PENGARANG) PTK.2.11. DAFT AR BAHAN SEJARAH PTK.3. LAYANAN JASA PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI PTK.3.1. DATA DAN STATISTIK ANGGOTA, PENGUNJUNG DAN PEMINJAMAN BAHAN PUSTAKA PTK.3.2. PERTANYAAN RUJUKAN DAN JAWABAN PTK.4. PRESERVASI BAHAN PUSTAKA PTK.4.1. SURVEI KONDISI BAHAN PUSTAKA PTK.4.2. REPROGRAFI BAHAN PUSTAKA LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 14 PTK.5 ..•..

1 2 3 4 PTK.5. PEMSINAAN PERPUSTAKAAN PTK.5.1. SIMSINGAN TEKNIS PTK.5.2. PENYULUHAN PTK.5.3. SOSIALISASI PTK.6. SEJARAH PTK.6.1. PELACAKAN SEJARAH PTK.6.2. PENULISAN SEJARAH PTK.6.3. DOKUMENTASI SEJARAH PTK.6.4. PENYAJIAN SEJARAH [,?\:;ff\i,5\K .. t , ,••· ;;\:,•: v··: > E : ·<<:.'.:•.,. <' .,,, •· ·; ,.f:''; • ·,. .,,,,,_ '.. ·.:·J··r, .. , •••.•. '';. _-,, - •!'Yt:J!t<-,,{ ... ::'1""~·--··,//··n•:"''''>'}''"'' '~~!~{••~•·•SI• '{!•'if''i PENELITIAN LIT. LIT.1. PERSIAPAN PENGKAJIAN DAN LIT.1.1. PENYUSUNAN RENCANA KERJA PENGEMSANGAN LIT.1.2. PENYUSUNAN TOR/PROPOSAL LIT.1.3. PEMSENTUKAN TIM UT.1.4. SUPERVISI I LIT.2. HASIL LIT.2.1. PENELITIAN LIT.2.2. PENGKAJIAN DAN STRATEGI LIT.3. SOSIALISASI DAN DESIMINASI LIT.3.1. IHASIL PENELITIAN LIT.3.2. HASIL PENGKAJIAN DAN PENGEMSANGAN LIT.3.2. IMPLEMENTASI HASIL PENELITIAN LIT.4. SIMSINGAN TEKNIS LIT.4.1. PENELITIAN LIT.4.2. PENGKAJIAN DAN PENGEMSANGAN LIT.5. SEMINAR, LOKAKARYA, TEMUKARYA, WORKSHOP LIT:6. DATA DAN INFORMASI LIT.6.1. DATA LIT.6.2. STATISTIK LIT.6.3. JURNAL HASIL PENELITIAN/PENGKAJIAN " LIT.7. EVALUASI :, : .,_·,:,. '•'.' ,• '.; >F :- ; 1'' i "'c_:;c: PENDIDIKAN DAN DIK. DIK.1. PERANGKAT LUNAK PELATIHAN DIK.1.1. PEDOMAN-PEDOMAN KEDIKLA TAN DIK.1.2. KURIKULUM - KURIKULUM DIKLAT DIK.1.3. MODUL-MODUL DIKLAT DIK.1.4. PANDUAN FASILITATOR DIK.2. PENYELENGGARAAN DIKLAT DIK.2.1. PENDIDIKAN PEMSENTUKAN DIK.2.2. PENDIDIKAN PENGEMSANGAN DIK.2.3. PENDIDIKAN KEJURUAN DIK.2.4. PENDIDIKAN PRAJASATAN DIK.2.5. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN DIK.2.6. PENDIKAN DAN PELATIHAN LAINNYA DIK.3. NOTULEN DIK.4. AKREDITASI LEMSAGA DIKLAT DIK.4.1. SURAT PERMOHONAN AKREDITASI DIK.4.2. LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN DIK.4.3. SERITA ACARA RAPAT VERIFIKASI DIK.4.4. SERITA ACARA RAP AT TIM PEN I LAI DIK.4.5. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN AKREDITASI DIK.4.6. SERTIFIKAT AKREDITASI DIK.4.7. LAPORAN AKREDITASI LEMSAGA DIKLAT DIK.5. SERTIFIKASI SOM KEDIKLATAN DIK.5.1. SURAT PERMOHONAN SERTIFIKASI DIK.5.2. LAPORAN HASIL VERIFIKASI LAPANGAN DIK.5.3. SERITA ACARA RAPAT VERIFIKASI DIK.5.4. SERITA ACARA RAPAT TIM PENILAI OIK.5.5. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN SERTIFIKASI DIK.5.6. SERTlFIKAT SERTIFIKASI DIK.5.7. LAP.ORAN SERTIFIKASI INDIVIDUAL LAMPIRAN "S" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI M2010 TANGGAL: MEI 2010 15 DIK.6 ....

TIK.7.10 .... 1 2 3 4 DIK.6. SISTEM INFORMASI DIKlAT DIK.6.1. DATA LEMBAGA DIKlAT DIK.6.2. DATA PRASARANA DIKLAT DIK.6.3. DATA SARANA DIKLAT DIK.6.4. DATA PENYELENGGARA DIKLAT DIK.6.S. DATA WIDYAISWARA DIK.6.6. DATA PROGRAM DIKLAT DIK.7. REGISTRASI SERTIFIKAT/STTPL DIK.7.1. SURAT PERMOHONAN KODE REGISTRASI DIK.7.2. BUKU REGISTRASI DIK.7.3. SURAT PENYAMPAIAN KODE REGISTRASI DIK.8. PERENCANAAN DIK.8.1. TAHU NAN DIK.8.2. PENYELENGGARAAN DIKLAT DIK.8.2.1. SURAT PEMANGGILAN PESERTA DIK.8.2.2. SURAT KEPUTUSAN TIM PENYELENGGARAAN DIKLAT DIK.8.2.3. SURAT KEPUTUSAN TIM PENGAJAR DIKLAT DIK.8.2.4. PANDUAN DIKLAT DIK.8.2.5. LAPORAN PANITIAN PENYELENGGARAAN DIKLAT DIK.8.2.6. SAMBUTAN PEMBUKAAN PENYELENGGARAAN DIKLAT DIK.8.2.7. DAFTAR PESERTA DIKLAT DIK.8.2.8. BAHAN AJAR DIKLAT DIK.8.2.9. DAFTAR HADIR PESERTA DIKLAT DIK.8.2.10. DAFTAR HADIR WIDYAISWARA DIK.8.2.11. FORMULIR EVALUASI WIDYAISWARA DIK.8.2.12. HASIL FORMULAS! EVALUASI PESERTA DIKLAT DIK.8.2.13. SERTIFIKAT/STTPL DIK.8.2.14. SAMBUTAN PENUTUPAN DIKLAT DIK.9. LAPORAN DAN EVALUASI DIK.9.1. DIKLAT DIK.9.2. !ALUMNI PASCA DIKLAT .. ..· . . ... . ,. . ,, . TEKNOLOGI TIK. TIK.1. RENCANA STRATEGIS/MASTER PLAN PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI (SIM) INFORMASI DAN KOMUNIKASI TIK.2. DOKUMENTASI IMPLEMENTASI TIK.2.1. SISTEM INFORMASI TIK.2.2. SISTEM APLIKASI TIK.2.3. INFRASTRUKTUR TIK.3. PEREKAMAN DAN PEMUKTAHIRAN DATA TIK.3.1. FORMULIR ISIAN TIK.3.2. DAFTAR PETUGAS PEREKAMAN TIK.3.3. JADWAL PELAKSANAAN TIK.3.4. LAPORAN HASIL PEREKAMAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA TIK.4. MIGRASI SISTEM APLIKASI DAN DATA: TIK.4.1. PERENCANAAN MIGRASI TIK.4.2. PELAKSANAAN MIGRASI TIK.4.3. BERITA ACARA KEGIATAN MIGRASI TIK.4.4. DAFTAR SISTEM APLIKASI DAN DATA YANG DIMIGRASI TIK.4.5. LAPORAN HASIL MIGRASI TIK.5. DOKUMEN HOSTING TIK.5.1. FORMULIR PERMINTAAN HOSTING TIK.5.2. LAPORAN HASIL UJI KELAYAKAN TIK.5.3. LAPORAN PELAKSANAAN HOSTING TIK.6. LAYANAN BACK-UP DATA DIGITAL TIK.7. KOMUNIKASI DAN ELETRONIK TIK.7.1. KOMLEK DAN DATA TIK.7.2. KOMUNIKASI NON ELEKTRONIKA TIK.7.3. KOMUNIKASI NON KOMUNIKASI TIK.7.4. RADAR TIK.7.5. FREKUENSI TIK.7.6. JARINGAN INSTALASI KOMLEK TIK.7.7. KOMLEK TIK.7.8. MONITOR/PENYEDAPAN TIK.7.9. PENGAMATAN lAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 16

IPP.2.2.23 ..... 1 2 3 4 TIK.7.10. KOMUNIKASI SATELIT TIK.7.11. PERANG ELEKTRONIK TIK.7.12. KONVEKSI DAN PERATURAN KOMLEK TIK.8. SI STEM TIK.8.1. SISTEM OPERASI TIK.8.2. SISTEM PEMBINAAN TIK.8.3. SISTEM INFORMASI PEMBINAAN TIK.9. DATA TIK.9.1. PENGUMPULAN TIK.9.2. PENGOLAHAN TIK.9.3. PENYAJIAN . ····· . ... ;c·• ... ... r .. •·. ..... Ji INTELIJEN IPP. IPP.1. POLITIK IPP.1.1. PENYELIDIKAN IPP.1.1.1. LEMBAGA TERTINGGI NEGARA {MPR) IPP.1.1.2. LEMBAGA TINGGI NEGARA {PRESIDEN, DPR, MA, BPK) IPP.1.1.3. DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN IPP.1.1.4. APARATUR NEGARA IPP.1.1.5. PARTAI POLITIK IPP.1.1.6. ORGANISASI MASYARAKAT IPP.1.1.7. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT IPP.1.1.8. KOMISI PEMILIHAN UMUM IPP.1.1.9. KELOMPOK EKSTRIM DAN RADIKAL IPP.1.1.10. KELOMPOK SEPARATIS IPP .1.1.11. MEDIA MASSA {ELEKTRONIK, MEDIA CETAK) IPP .1.1.12. HAK ASASI MANUSIA {HAM) IPP .1.1.13. GENOCIDE IPP .1.1.14. HASIL LIDIK IPP.1.2. PENGAMANAN IPP.1.2.1. LEMBAGA TERTINGGI NEGARA (MPR) IPP.1.2.2. LEMBAGA TINGGI NEGARA (PRESIDEN, DPR, MA, BPK) IPP.1.2.3. DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN IPP.1.2.4. APARATUR NEGARA IPP.1.2.5. PARTAI POLITIK IPP.1.2.6. ORGANISASI MASYARAKAT IPP.1.2.7. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT IPP.1.2.8. KOMISI PEMILIHN UMUM IPP.1.2.9. KELOMPOK EKSTRIM DAN RADIKAL IPP .1.2.10. KELOMPOK SEPARATIS IPP.1.2.11. MEDIA MASSA (ELEKTRONIK, MEDIA CETAK) IPP.1.2.12. HAK ASASI MANUSIA (HAM) IPP .1.2.13. HASIL PENGAMANAN IPP.1.3. PENGGALANGAN IPP.1.3.1. LEMBAGA TERTINGGI NEGARA (MPR) IPP.1.3.2. LEMBAGA TINGGI NEGARA (PRESIDEN, DPR, MA, BPK) IPP.1.3.3. DEPARTEMEN/LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN IPP.1.3.4. APARATUR NEGARA IPP.1.3.5. PARTAI POLITIK IPP.1.3.6. ORGANISASI MASYARAKAT IPP.1.3.7. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT IPP.1.3.8. KOMISI PEMIUHAN UMUM IPP.1.3.9. KELOMPOK EKSTRIM DAN RADIKAL IPP.1.3.10. KELOMPOK SEPARATIS IPP .1.3.11. MEDIA MASSA (ELEKTRONIK, MEDIA CETAK) IPP.1.3.12. HAK ASASI MANUSIA (HAM) IPP.1.3.13. GENOCIDE IPP.1.3.14. HASIL PENGGALANGAN IPP.2. EKONOMI IPP.2.1. PENYELIDIKAN IPP.2.1.1. MONETER IPP.2.1.2. PERBANKAN IPP.2.1.3. INVESTASI IPP.2.1.4. PERPAJAKAN IPP.2.1.5. INDUSTRI IPP.2.1.6. PERDAGANGAN IPP.2.1.7. PENYELUNDUPAN MANUSIA LAMPIRAN 11811 KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 17

IPP.3 .... 1 2 3 4 IPP.2.1.8. KOPERASI IPP.2.1.9. USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) IPP.2.1.10. PERTANIAN IPP .2.1.11. KEHUTANAN IPP.2.1.12. KELAUTAN IPP.2.1.13. PERTAMBANGAN IPP.2.1.14. ENERGI IPP .2.1.15. PARIWISATA IPP.2.1.16. PERHUBUNGAN IPP.2.1.17. TELEKOMUNIKASI IPP.2.1.18. ILLEGAL LOGGING IPP.2.1.19. ILLEGAL FISHING IPP.2.1.20. ILLEGAL MINING IPP.2.1.21. ILLEGALOPL IPP.2.1.22. ILLEGAL IPAL IPP.2.1.23. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) IPP.2.1.24. HASIL PENYELIDIKAN IPP.2.2. PENGAMANAN IPP.2.2.1. MONETER IPP.2.2.2. PERBANKAN IPP.2.2.3. INVESTASI IPP.2.2.4. PERPAIAKAN IPP.2.2.5. INDUSTRI IPP.2.2.6. PERDAGANGAN IPP.2.2.7. PENYELUNDUPAN MANUSIA IPP.2.2.8. KOPERASI IPP.2.2.9. USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) IPP.2.2.10. PERTANIAN IPP .2.2.11. KEHUTANAN IPP .2.2.12. KELAUTAN IPP.2.2.13. PERTAMBANGAN IPP.2.2.14. ENE RGI IPP.2.2.15. PARIWISATA IPP.2.2.16. PERHUBUNGAN IPP.2.2.17. TELEKOMUNIKASI IPP.2.2.18. ILLEGAL LOGGING IPP.2.2.19. ILLEGAL FISHING IPP.2.2.20. ILLEGAL MINING IPP.2.2.21. ILLEGALOPL IPP .2.2.22. ILLEGAL !PAL IPP.2.2.23. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) IPP.2.2.24. HASIL PENGAMANAN IPP.2.3. PENGGALANGAN IPP.2.3.1. MONETER IPP.2.3.2. PERBANKAN IPP.2.3.3. INVEST AS! IPP.2.3.4. PERPAJAKAN IPP.2.3.5. INDUSTRI IPP.2.3.6. PERDAGANGAN IPP.2.3.7. PENYELUNDUPAN MANUSIA IPP.2.3.8. KOPERASI IPP.2.3.9. USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) IPP.2.3.10. PERTANIAN IPP.2.3.11. KEHUTANAN IPP.2.3.12. KELAUTAN IPP.2.3.13. PERTAMBANGAN IPP.2.3.14. ENERGI IPP.2.3.15. PARIWISATA IPP.2.3.16. PERHUBUNGAN IPP.2.3.17. TELEKOMUNIKASI IPP.2.3.18. ILLEGAL LOGGING IPP .2.3.19. ILLEGAL FISHING IPP.2.3.20. ILLEGAL MINING IPP .2.3.21. ILLEGALOPL IPP.2.3.22. ILLEGAL IPAL IPP.2.3.23. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) IPP.2.3.24. HASIL PENGGALANGAN LAMPIRAN "B" KEPU!U$AN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 18

IPP.S .... 1 2 3 4 IPP.3. SOSIAL BUDAYA IPP.3.1. PENYEUDIKAN IPP.3.1.1. AGAMA IPP.3.1.2. ALIRAN KEPERCAYAAN IPP.3.1.3. BUDAY A IPP.3.1.4. KEPENDUDUKAN IPP.3.1.5. TRANSMIGRASI IPP.3.1.6. KEGIATAN MASYARAKAT IPP.3.1.7. UNJUK RASA IPP.3.1.8. BENCANA ALAM IPP.3.1.9. LINGKUNGAN HIDUP IPP.3.1.10. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN IPP .3.1.11. ILMU PENGETAHUAN IPP .3.1.12. TEKNOLOGI IPP.3.1.13. PENDi Di KAN IPP .3.1.14. PERTANAHAN IPP.3.1.15. PENYAKIT MASYARAKAT IPP.3.1.16. TENAGA KERJA/BURUH IPP.3.1.17. PENGANGGURAN IPP.3.1.18. PARIWISATA IPP.3.1.19. HASIL PENYELIDIKAN IPP.3.2. PENGAMANAN IPP.3.2.1. AGAMA IPP.3.2.2. ALIRAN KEPERCAYAAN IPP.3.2.3. BUDAY A IPP.3.2.4. KEPENDUDUKAN IPP.3.2.5. TRANSMIGRASI IPP.3.2.6. KEGIATAN MASYARAKAT IPP.3.2.7. UNJUK RASA IPP.3.2.8. BENCANA ALAM IPP.3.2.9. LINGKUNGAN HIDUP IPP.3.2.10. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN IPP.3.2.11. ILMU PENGETAHUAN IPP .3.2.12: TEKNOLOGI IPP.3.2.13. PENDi Di KAN IPP.3.2.14. PERTANAHAN IPP.3.2.15. PENYAKIT MASYARAKAT IPP .3.2.16. TENAGA KERJA/BURUH IPP.3.2.17. PENGANGGURAN IPP.3.2.18. PARIWISATA IPP.3.2.19. HASIL PENGAMANAN IPP.3.3. PENGGALANGAN IPP.3.3.1. AGAMA IPP.3.3.2. ALIRAN KEPERCAYAAN IPP.3.3.3. BUDAY A IPP.3.3.4. KEPENDUDUKAN IPP.3.3.5. TRANSMIGRASI IPP.3.3.6. KEGIATAN MASYARAKAT IPP.3.3.7. UNJUK RASA IPP.3.3.8. BENCANA ALAM IPP.3.3.9. LINGKUNGAN HIDUP IPP.3.3.10. HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN IPP.3.3.11. ILMU PENGETAHUAN IPP.3.3.12. TEKNOLOGI IPP.3.3.13. PENDIDIKAN IPP .3.3.14. PERTANAHAN IPP.3.3.15. PENYAKIT MASYARAKAT IPP.3.3.16. TENAGA KERJA/BURUH IPP.3.3.17. PENGANGGURAN IPP.3.3.18. PARIWISATA IPP.3.3.19. HASIL PENGGALANGAN IPP.4. TEKNOLOGI IPP.4.1. PERENCANAAN PENGEMBANGAN TEKHNOLOGI IPP.4.2. PEMBINAAN KEPADA PENGGUNA IPP.4.3. PELAKSANAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI IPP.4.4. PENGAWASAN TERHADAP PEMELIHARAAN TEKHNOLOGI LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/ N/2010 TANGGAL: MEI 2010 19

1 2 3 4 IPP.5. SANDI IPP.5.1. RUMUSAN INFO RAHASIA IPP.5.2. PELAKSANAAN KEGIATAN SANDI IPP.5.3. PENGAWASAN KEGIATAN SANDI IPP.5.4. KAWATSANDI IPP.6. ANALISA DAN EVALUASI (ANEV) IPP.6.1. POLITIK IPP.6.2. EKONOMI IPP.6.3. SOSIAL DAN BUDAYA ~·.'.>·~:;+:.y: '----y~-: .·.; •:···:·.· ; .. / .. ·•. '; .-. ·:. : :·\:_ ' ...... ·~.··· / ,:.·.·; ><·: .i : . .-.''y.•'"!. '\· . -: .. :. •·: ':c: ...,,..,/::~}'.;' A/J .•. ::;·;,tr: .,, .... .. ~- :•.· RESERSE RES RES.1. UMUM RES.1.1. SEPARATIS RE5.1.1.1. SARA RES.1.1.2. TOKOH MASYARAKAT (TOMAS) RES.1.1.3. ORGANISASI MASYARAKAT (ORMAS) RES.1.2. PERTANAHAN RES.1.3. PENYELUNDUPAN RES.1.4. PERKOSAAN RES.1.5. PENCULIKAN RES.1.6. PENGANIAY AAN RES.1.7. PEMBUNUHAN RES.1.8. PENCURIAN RES.1.9. PEMALSUAN DOKUMEN RES.1.10. PENGERUSAKAN RES.1.11. PENIPUAN DAN PENGGELAPAN RES.1.12. PERJUDIAN RES.1.13. PEMBAKARAN DAN KEBAKARAN RES.1.14. PENCEMARAN NAMA BAIK RES.1.15. TRAFFICKING IN PERSON (PENYELUNDUPAN MANUSIA) RES.1.16. PEOPLE SMUGLING (PERDAGANGAN MANUSIA) RES.1.17. SENPI HANDAK RES.1.18. PENCEMARAN DAN FITNAH RES.1.19. PEMERASAN RES.1.20. KERUSUHAN MASAL RES.1.21. KEJAHATAN PENERBANGAN RES.1.22. KEJAHATAN DI LAUT BEBAS RES.1.23. HAM RES.1.24. LAIN-LAIN RES.2. EKSUS RES.2.1. INDUSTRI PERDAGANGAN ·. RES.2.2. PERBANKAN RES.2.3. PAJAK RES.2.4. UANG DAN DOKUMEN PALSU RES.2.S. CYBERCRIME RES.2.6. MONEY LAUNDRING : RES.3. KORUPSI RES.3.1. DANA BANTUAN RES.3.2. DANA USAHA NEGARA RES.3.3. DANA PEMERINTAH RES.3.4. DANA KREDIT DAN USAHA RES.3.S. DANA PROYEK DAN PEMBANGUNAN RES.4. NARKOBA RES.4.1. PSYCO TROPICA RES.4.2. NARKOTIKA RES.4.3. BAHAN BERBAHAYA RES.4.4. PREKUSOR RES.S. TPTERTENTU RES.S.1. INDUSTRI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN RES.S.2. SUMBER DAYA DAN LISTRIK RES.S.3. LINGKUNGAN HIDUP RES.S.4. ILLEGAL FISHING RES.S.S. ILLEGAL MINING RES.5.6. ILLEGAL LOGING LAMPIRAN "B" KEPU!U$AN !(APOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 20 RES.6 .....

l 2 3 4 RES.6. DENSUS88 RES.6.1. TERORISME RES.6.2. BOM RES.7. ANALISIS RES.7.1, ANALISA DAN EVALUSI PELAKSANAAN PENYIDIKAN RES.7.2. PENGEMBANGAN LITERATUR YANG TERKAIT DENGAN TUGAS BARESKRIM RES.7.3. ANALISA KEJAHATAN ANTARNEGARA {PKAN/TNCC) RES.7.4. LAPORAN MASYARAKAT DAN PENGADUAN MASYARAKAT RES.7.5. PENGAWASAN PENYIDIKAN RES.8. IDENTIFIKASI RES.8.1. AFIS (AUTOMATIC FINGER PRINT IDENTIFICATION SYSTEM) SIDIK JARI RES.8.2. OAKTILOSKOPI KRIMINAL RES.8.3. DAKTILOSKOPI UMUM RES.8.4. FOTOGRAFI KEPOLISIAN RES.9. LABFOR RES.9.1. INSTALASI FORENSIK RES.9.2. OOKUMEN & UANG PALSU FORENSIK RES.9.3. BALISTIK DAN METALURGI FORENSIK RES.9.4. FISIKA FORENSIK RES.9.5. KIMIA BIOLOGI FORENSIK RES.10. KORWASPPNS RES 10.1. BANTUAN PEMBINAAN RES.10.2. BANTUAN PENYIDll~AN . . . ... .: •. ···· . ._, . .... ' . ~ . ">•··:·· PENGAMANAN PAM PAM.1. OBYEK VITNAS PAM.1. PERUSAHAAN (BUMN) PAM.1.1. PERUSAHAAN USTRIK NEGARA PAM.1.2. PERCETAKAN UANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA . PAM.1.3 . PERT AMINA PAM.1.4. PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI PAM.1.5. BPMIGAS PAM.1.6. PERTAMBANGAN PAM.1.7. PERINDUSTRIAN PAM.1.8. BANDAR UDARA PAM.1.9. PELABUHAN PAM.2. KANTOR KEDUTAAN BESAR PAM.3. LAINNYA PAM.2. OBYEK VIP/VVIP PAM.2.1. CAPRES DAN CAWAPRES PAM.2.2. MENTER! DAN SETINGKAT MENTER! PAM.2.3. OUTABESAR PAM.2.4. KEPALA OAERAH PAM.3. OBYEK KHUSUS PAM.3.1. TKI PAM.3.2. UNJUK RASA PAM.3.3. LAINNYA PAM.4. PARIWISATA PAM.4.1. OBYEK WISATA PAM.4.2. WISATAWAN ASING DAN LOKAL PAM.4.3. TEMPAT PENGINAPAN PAM.4.4. TEMPAT LAINNYA PAM.5. SAMAPTA KEPOLISIAN PAM.5.1. PA TROLi PAM.5.1.1. DARAT PAM.5.1.2. AIR PAM.5.1.3. UOARA PAM.5.2. SAR PAM.5.2.1. DARAT PAM.5.2.2. AIR PAM.S.2.3. UDARA LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 21 PAM.5.3 .....

1 2 3 4 PAM.5.3. SA TWA PAM.5.3.1. PAWANG PAM.5.3.2. SATWA PAM.6. LATIHAN PENDUKUNG OPERAS! PAM.6.1. PASUKAN HURUHARA PAM.6.2. SEARCH AND RESCUE (SARI PAM.6.3. PENJINAKAN BOM PAM.6.4. PERLAWANAN ANTI TEROR PAM.6.5. RESERSE MOBIL PAM.6.6. GERILYA ANTI GERILYA PAM.6.7. KIMIA BIOLOGI DAN RADIO AKTIF PAM.6.8. POUSI MASYARAKAT : ., ,:'·'·' · . .':~:.:' . - ., '.i rr •::: .,,,, '> •,,< '• U','·· · .•F )!¥';.'\, ·' i?''Y:;;.''</'17(,'t;jj:i "!.;: ,, ,, f''">F OPERASI OPS OPS.1. KEPOLISIAN OPS.1.1. TERPUSAT. OPS.1.1.1. OPERAS! MANTAP BRATA OPS.1.1.2. OPERASI LIRA OPS.1.1.3. OPERASI JARING NATUNA OPS.1.2. KEWILAYAHAN KENDALi PUSAT OPS.1.2.1. OPERASI SIKAT RENCONG OPS.1.2.2. OPERAS! BUNAKEN SAMRAT OPS.1.2.3. OPERAS! KETUPAT OPS.1.2.4. OPERASI ULIN OPS.1.3. KEWILAYAHAN (OPERAS! MASING-MASING WILAYAH) OPS.2. KONTINJENSI OPS.2.1. BENCANA ALAM OPS.2.2. KEBAKARAN OPS.3. KERJASAMA OPS.3.1. LUAR NEGERI OPS.3.1.1. AMAN MALINDO OPS.3.1.2. PASUKAN PBB OPS.3.1.3. MOU OPS.3.1.4. A MOLE OPS.3.2. DALAM NEGERI OPS.3.2.1. LINTAS SEKTORAL OPS.3.2.2. LINTAS REGIONAL OPS.4. BIMMAS OPS.4.1. KEPOLISIAN MASYARAKAT OPS.4.2. REMAJA, WANITA DAN ANAK OPS.4.3. KEAMANAN SWAKARSA OPS.4.4. TUNASUSILA OPS.4.5. KEAMANAN DAN KETERTIBAN I '• ·'·· .. · .. .... , .... ·. l· ,,,. : ' ... , .,,it'"'·".' '·:'(' -CC'. >:·'/:·,,,·A> ;-::v' '(>'.·'.:.:'-- ·.:<~ .. · 7'1.~t~',i·~Z-<t '''.·f-\1:'\:c--~, PELA YANAN YAN YAN.1. REGISTRASI &IDENTIFIKASI YAN.1.1. SIM YAN.1.1.1. A YAN.1.1.2. A-UM UM YAN.1.1.3. B YAN.1.1.4. 8-1 YAN.1.1.5. 8-2 YAN.1.1.6. 8-UMUM YAN.1.1.7. c YAN.1.2. STNK YAN.1.2.1. RODA 2 YAN.1.2.2. RODA4 YAN.1.2.3. LEBIH DARI RODA 4 YAN.1.3. BPKB (SSS) YAN.1.3.1. RODA 2 YAN.1.3.2. RODA4 YAN.1.3.3. LEBIH DARI RODA 4 YAN.2. PERUINAN YAN.2.1. SURAT IJIN KERAMAIAN YAN.2.2. SURATTANDA TERIMA PEMBERITAHUAN (STIP) YAN.B . SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOUSIAN (SKCK) . LAMP!RAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI N/2010 TANGGAL: MEI 2010 22 YAN.2.4 .

Drs.H.. BAMBANG HENOARSO DANURI, M.M. . JENOERAL POLISI Dltetapkan di : Jakarta pada tanqgal : 19 Mel 2010 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ~ 1 2 3 4 YAN.2.4. SURAT KETERANGAN YAN.2.5. SURAT TANDA MELAPOR YAN.2.6. SURAT KETERANGAN LAPOR DIRI YAN.2.7. SURAT IJIN SENJATAAPI YAN.2.8. SURAT IJIN SENJATA KARET YAN.2.9. SURAT IJIN SENJATA GAS YAN.2.10. SURAT IJIN Mf.MBAWA HANDAK YAN.2.11. SURAT IJIN MENYIMPAN HANDAK YAN.2.12. SURAT IJIN MENGGUNAKAN HANDAK YAN.2.13. SURAT IJIN MENGGUNAKAN BAHAN KIMIA YAN.2.14. SURAT IJIN LAINNYA YAN.3. INFORMASI YAN.3.1. INFOKRIM YAN.3.2. INFOLANTAS (JALUR LALU LINTASI YAN.3.3. INFO RANMOR IPENDAPATAN KENDARAAN BERMOTOR) YAN.3.4. INFOLAKA (KECELAKAAN DARAT) YAN.3.5. UMUM ·••<•>·····> •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •·•>••.: TT"F • > •u:•:: . u ... ~> .. / < •••..... mTT··.·········••·•··•·••··•••·•·•·:··• ><· c·••••··•••<·•·······•: KESEHATAN KES KES.1. PEMBINAAN KESEHATAN KES.2. PENCEGAHAN PENYAKIT KES.3. PEMERIKSAAN KES.3.1. PEMERIKSAAN RUTIN KES.3.2. PEMERIKSAAN BERKALA KES.4. PENGOBATAN KES.5. PERAWATAN KES.6. REHABILITASI KESEHATAN KES.7. Pf.MBERANTASAN PENYAKIT MENULAR/WABAH KES.8. KESEHATAN LINGKUNGAN KES.9. POLIKLINIK KES.10. A~OTEK KES.11. OBAT·OBATAN KES.12. LABORATORIUM KES.13. KELUARGA BERENCANA KES.14. KESEHATAN IBU ANAK KES.15. KESEHATAN KHUSUS KES.16. Gl21 KES.17. SANATORIUM KES.18. POS KESEHATAN KES.19. EVAKUASI MEDIS KES.20. TRANSFUSl/DONOR DARAH KES.21. KESEHATAN HEWAN KES.22. RUMAHSAKIT KES.23. PSIKOLOGI KES.23.1. KONSULTASI KES.23.2. REKOMENDASI r••••••·••••••·••·+••••c·::••• r::n:::::n :::~~HnnH: ~u:un • ••: •••;:::•·::••::: •: •: :•::: · • • •••• ···•·•• •• •• ••• •<•• :nn::• :u:rn:~···· ::n:: ;·. un:•:n•u ·•·••••••·•• Pf.MBINAAN BIN BIN.1. Pf.MBINAAN MENTAL BIN.1.1. AGAMAISLAM BIN.1.2. AGAMA KATOLIK BIN.1.3. AGAMA KRISTEN PROTESTAN BIN.1.4. AGAMAHINDU . BIN.1.5. AGAMABUDHA BIN.1.6. SANTIAJI BIN.1.7. SANTI KARMA BIN.1.8. PEMBINAAN TRADISI BIN.1.9. ALIRAN KEPERCAYAAN BIN.2. Pf.MBINAAN JASMANI BIN.2.1. OLAHRAGA UMUM BIN.2.2. OLAHRAGA KHUSUS BIN.2.3. OLAHRAGA REKREASI BIN.2.4. KESAMAPTAAN JASMANI LAMPIRAN "B" KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEPI 313 N/2010 TANGGAL : 19 MEI 2010 23