Business Brochure Template 51 Tombol Aksi “Lihat” digunakan untuk melihat bukti potong yang telah diterbitkan. Kita juga dapat mengunduh Bukti Potong tersebut ke dalam bentuk PDF atau mencetaknya secara langsung ke printer. Jika dicermati, pada Bukti Potong ini terdapat QR Code yang dapat digunakan oleh lawan transaksi untuk melakukan pengecekan secara online status dari Bukti Potong tersebut. Caranya yaitu dengan melakukan pemindaian (scan) QR Code tersebut dengan menggunakan perangkat mobile yang telah terpasang aplikasi QRCode Scanner. Tombol Aksi “Ubah” digunakan untuk mengubah atau membetulkan bukti potong yang telah diterbitkan. Tombol Aksi “Hapus” digunakan untuk menghapus atau membatalkan bukti potong yang telah diterbitkan. • Aksi [i] Pada kolom aksi ini terdapat 4 (empat) tombol yaitu: Lihat, Ubah, Hapus, dan Kirim email. Berikut ini adalah fungsi dari masing-masing tombol. GAMBAR 4.24 TAMPILAN HASIL AKSI LIHAT
52 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Tombol Aksi “Kirim Email” digunakan untuk mengirimkan bukti potong/pungut secara langsung ke email lawan transaksi GAMBAR 4.25. TAMPILAN HASIL AKSI KIRIM EMAIL Menu rekam Bukti Potong PPh Non Residen digunakan untuk melakukan perekaman secara manual (key-in) PPh yang akan dipotong. Untuk pembuatan bukti potong dalam jumlah banyak, maka dapat menggunakan metode impor excel yang akan di bahas dalam subbab tersendiri. (D.Impor Data PPh). Seperti halnya menu perekaman BP Ps 4(2), 15, 22, 23, pada menu rekam bukti potong PPh Non Residen ini juga terdapat 4 (empat) kolom yang harus diisi yaitu: Identitas Wajib Pajak yang Dipotong/ Dipungut, Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut, Dokumen Dasar Pemotongan, dan Identitas Pemotongan Pajak yang masing-masing harus diisi secara berurutan. GAMBAR 4.26. KOLOM ISIAN REKAM BUKTI POTONG PASAL 26 B. Rekam Bukti Potong PPh Non Residen
Business Brochure Template 53 Pengisian dimulai dari Identitas Wajib Pajak yang Dipotong/Dipungut 1 Pilih Tahun Pajak [1] dan Masa Pajak [2] dilakukannya pemotongan, lalu isikan: • TIN (Tax Identification Number) [3] • Nama [4] • Alamat [5] • Negara [6] dari Wajib Pajak Luar Negeri yang dipotong. Dalam hal yang dipotong adalah Orang Pribadi, maka isikan: • Tempat Lahir [7] • Nomor Paspor [8] • Tanggal Lahir [9] • No. KITAS/KITAP [10] untuk Wajib Pajak Badan isian Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Nomor Paspor, dan Nomor Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS)/ Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dapat dikosongkan. Lanjutkan dengan menekan tombol Berikutnya [11] untuk masuk ke kolom pengisian Pajak Penghasilan yang dipotong. Untuk WP Non Residen yang berbentuk Badan Usaha, Kolom isian Tempat Lahir, Tanggal Lahir , No.Paspor dan No. KITAS/KITAP dapat dikosongkan “ “ GAMBAR 4.27. KOLOM ISIAN IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG 2 3 4 5 7 9 8 10 11 6
54 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates GAMBAR 4.28. KOLOM ISIAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT Pilih Kode Objek Pajak [12] yang sesuai dengan jenis transaksi yang dilakukan, dengan cara menekan tombol dropdown list atau bisa juga dengan mengetik langsung keywordnya. Apabila Wajib Pajak yang dipotong memiliki fasilitas seperti Surat Keterangan Domisili (SKD) Wajib Pajak Luar Negeri, atau PPh Ditanggung Pemerintah (DTP), atau fasilitas perpajakan lainnya, silakan isikan Nomor Tanda Terima SKDWLN/ Nomor aturan DTP/ atau Nomor Dokumen fasilitas lainnya pada kolom yang sesuai. [13] Berikutnya isikan nominal Jumlah Penghasilan Bruto [14] yang menjadi dasar pengenaan pajak. Untuk Tarif dan PPh Yang Dipotong/Dipungut akan terisi secara otomatis. Tekan tombol Berikutnya [15] untuk melanjutkan. 9 GAMBAR 4.29 PENCARIAN KODE OBJEK PAJAK 10 12 11 12 13 14 15
Business Brochure Template 55 Langkah berikutnya adalah mengisikan Dokumen Dasar Pemotongan, pada kolom ini kita harus memasukan minimal 1 (satu) jenis dokumen dengan cara menekan tombol Tambah [16] Maka akan muncul kolom pengisian seperti gambar 4.31 di bawah ini. GAMBAR 4.30. KOLOM ISIAN DOKUMEN DASAR PEMOTONGAN 16 Isikan Nama Dokumen [17] , Nomor Dokumen [18] , Tanggal Dokumen [19] yang menjadi dasar dilakukannya pemotongan. Lalu tekan tombol Tambahkan [20] untuk menyimpan. Untuk menambahkan dokumen baru, lakukan langkah yang serupa, atau jika ingin melanjutkan ke kolom pengisian Identitas Pemotong Pajak, silakan tekan tombol Berikutnya [21] GAMBAR 4.31. DETIL ISIAN DOKUMEN DASAR PEMOTONGAN 17 18 19 20 Terdapat 8 (delapan) jenis dokumen yang dapat menjadi dasar pemotongan, yaitu: • faktur pajak • Invoice • Pengumuman • Surat Perjanjian • Bukti Pembayaran • Akta Perikatan • Akta RUPS • Surat Pernyataan “ “ 21
56 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates 22 23 24 25 26 Langkah yang terakhir adalah mengisikan Identitas Pemotong Pajak, dengan cara memilih status penandatangan (Pengurus/Kuasa) pada Penandatangan Sebagai [22] dan nama Penandatangan Bukti Potong [23] Kemudian memilih mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran atau pemindahbukuan [24] dalam hal terdapat kesalahan pembuatan Bukti Potong yang menyebabkan lebih bayar. Lanjutkan dengan men-checklist surat pernyataan [25] dan menekan tombol Simpan [26] untuk menyimpan bukti potong/pungut. Data bukti potong/pungut yang berhasil disimpan dapat dilihat di menu “Daftar Bukti Potong PPh Non Residen” GAMBAR 4.32 KOLOM ISIAN DOKUMEN DASAR PEMOTONGAN Untuk menambahkan nama dan jabatan penandatangan, silakan buka Bab 6 (Pengaturan) “ “
Business Brochure Template 57 GAMBAR 4.33 TAMPILAN MENU IMPOR DATA PPH Impor Data PPh dapat digunakan untuk membuat bukti potong/pungut PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26 dengan jumlah banyak atau yang tidak dapat dibuat melalui mekanisme key-in. Melalui menu impor ini, pengguna tidak perlu merekam bukti potong/pungut secara manual satu-persatu . Selain itu, tanggal bukti potong dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan. Namun sebelum melakukan impor data, pengguna harus mengunduh terlebih dahulu template impor excel yang filenya sudah disediakan oleh Direktorat jenderal Pajak. Untuk mengunduh template impor excel ini, silakan masuk ke menu Impor Data PPh [1], kemudian pilih Petunjuk Pengisian [2] dan tekan tombol di sini [3] seperti gambar 4.34 halaman berikut. 1 2 Sub Menu : Impor Data PPh
58 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Di dalam template impor excel tersebut terdapat 7 (tujuh) sheet yaitu: • Sheet Rekap; • Sheet 42152223; • Sheet NR; • Sheet Dasar Pemotongan; • Sheet Ref Daftar Kode Bukti Potong; • Sheet Ref Daftar Kode Negara; dan • Sheet Ref Jenis Dokumen Referensi. Silakan isi 4 (empat) sheet utama yaitu sheet rekap, sheet 42152223, sheet NR dan sheet Dasar Pemotongan dengan data yang ada, lalu simpan file tersebut dengan penamaan: 15 digit Nomor NPWP.xls. Contohnya untuk NPWP : 01.234.567.8-9-062.000, maka file excel tersebut disimpan dengan nama 0123456789062000.xls Untuk memahami lebih dalam terkait sheet yang ada dalam file template impor excel, mari kita simak penjabaran berikut. Sheet ini berisikan rekapan jumlah Bukti Potong/Pungut PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 yang akan diimpor dengan menggunakan excel. Pengisian jumlah ini didasarkan pada data yang ada di sheet 42152223 dan sheet NR. Sebagai catatan, harap mengedit secara manual angka yang tercantum dalam jumlah tersebut, karena sheet ini tidak terkoneksi dengan sheet lainnya. GAMBAR 4.35. SHEET REKAP Sheet Rekap 3 GAMBAR 4.34 TAMPILAN MENU PETUNJUK PENGISIAN
Business Brochure Template 59 Sheet ini berisikan rincian data Bukti Potong/Pungut PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23 yang akan dibuat melalui mekanisme impor excel. Pada sheet ini terdapat 23 (dua puluh tiga) kolom yang masing-masing memiliki format cell yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat tabel 4.1 berikut. GAMBAR 4.36. SHEET 42152223 Kolom Keterangan Format Cell No Nomor baris data yang dibuat, contoh : 1 General Tanggal Pemotongan (dd/mm/yyyy) Tanggal dibuatnya Bukti Potong/Pungut PPh Pasal 4 ayat (2)/ Pasal 15/ Pasal 22/ Pasal 23 dengan format dd/mm/ yyyy. Contoh : 26/01/2021 (untuk tanggal 26 Januari 2021) Text Penerima Penghasilan? (NPWP/NIK) Kolom pertanyaan apakah lawan transaksi yang akan dilakukan dalam pemotongan/pemungutan menggunakan identitas NPWP atau NIK. Isikan : NPWP (jika menggunakan nomor NPWP), atau Isikan : NIK (jika WP tidak memiliki NPWP). General NPWP (Tanpa format/ Tanda Baca) Diisi dengan 15 digit nomor NPWP (tanpa format dan tanpa tanda baca). Jika tidak memiliki NPWP, maka kolom ini cukup dikosongkan. Contoh: 012345678062000 (untuk NPWP: 01.234.567.8- 062.000) Text NIK (Tanpa format/ Tanda Baca) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan sesuai yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (diisi tanpa format dan tanda baca). Kolom NIK ini wajib diisi jika pihak yang dipotong/dipungut tidak memiliki NPWP. Contoh : 2207022607890008 Text Sheet 42152223
60 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Kolom Keterangan Format Cell Nama Penerima Penghasilan Sesuai NIK Kolom ini wajib diisi apabila pihak yang dipotong/dipungut tidak memiliki NPWP . Silakan isi dengan nama lengkap sesuai data kependudukannya. Contoh : ANGGA SUKMA DHANISWARA General qq (Khusus NPWP Keluarga) Kolom ini diisi jika penerima penghasilan menggunakan NPWP Keluarga (misalnya Istri yang menggunakan NPWP suaminya). Contoh: RAISA QURAIH General Nomor Telp Diisi dengan nomor telepon Wajib Pajak yang dipotong/ dipungut. Contoh : 0215250208 Text Kode Objek Pajak Diisi dengan kode objek pajak dari jenis transaksi pemotongan/pemungutan yang dilakukan. Referensi kode objek pajak dapat dilihat pada sheet “Ref Daftar Kode Bukti Potong.” Contoh : 24-103-01 untuk Royalti Text Penandatangan BP? (Pengurus/ Kuasa) Kolom pertanyaan terkait apakah penandatangan Bukti Potong/Pungut dilakukan oleh pengurus atau Kuasa? Isikan “Pengurus” (tanpa tanda petik) jika ditandatangani oleh pengurus, atau isikan “Kuasa” (tanpa tanda petik) jika ditandatangani kuasa. Text Penandatangan menggunakan NPWP/NIK? Kolom pertanyaan apakah penandatangan bukti potong/ pungut menggunakan identitas NPWP atau NIK. Isikan : NPWP (jika menggunakan nomor NPWP), atau Isikan : NIK (jika WP tidak memiliki NPWP). Text NPWP Penandatangan (Tanpa format/ Tanda Baca) Diisi dengan 15 digit nomor NPWP (tanpa format dan tanpa tanda baca) dari penandatangan bukti potong/pungut. Contoh: 012345678062000 (untuk NPWP: 01.234.567.8- 062.000) Text NIK Penandatangan (Tanpa format/ Tanda Baca) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan dari penandatangan bukti potong/pungut sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (diisi tanpa format dan tanda baca). Kolom NIK ini wajib diisi jika pihak penandatangan tidak memiliki NPWP. Contoh : 2207022607890008 Text
Business Brochure Template 61 Kolom Keterangan Format Cell Nama Penandatangan sesuai NIK Kolom ini wajib diisi apabila pihak yang menandatangani bukti potong/pungut tidak memiliki NPWP . Silakan isi dengan nama lengkap sesuai data kependudukannya. Contoh : ASEP KOSASIH General Penghasilan Bruto Diisi dengan nominal penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh Pasal 4 ayat (2)/ PPh Pasal 15/ PPh Pasal 22/ PPh Pasal 23 General Mendapatkan Fasilitas? (N/SKB/DTP/ Lainnya) Kolom pertanyaan Wajib Pajak yang dipotong/dipungut memiliki fasilitas seperti Surat Keterangan Bebas (SKB), Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 , fasilitas Ditanggung Pemerintah (DTP), atau fasilitas perpajakan lainnya. Isi dengan : N = Jika tidak memiliki fasilitas SKB = Jika memiliki fasilitas Surat Keterangan Bebas PP23 = Jika memiliki fasilitas Surat Keterangan PP 23/2018 DTP = Jika memiliki fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah Lainnya= Jika memiliki fasilitas selain di atas. Text Nomor SKB Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas yang menjadi dasar pemberian fasilitas pembebasan pemotongan/pemungutan. Contoh : KET-00001/POTPUT/WPJ.04/KP.11/2021. Text Nomor Aturan DTP Diisi dengan nomor aturan Pajak Ditanggung Pemerintah yang menjadi dasar pemberian fasilitas DTP. Contoh : PMK No.82/PMK.03/2021 Text NTPN DTP Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) jika menggunakan fasilitas DTP. Contoh : 4NGG4SUKM4DHAN1S Text Nomor Suket PP 23 Diisi dengan nomor Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018. Contoh : KET-00001/PP23/WPJ.04/KP.11/2021. Text Fasilitas PPh Lainnya Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pemberian Fasilitas Perpajakan Lainnya, seperti Tax Holiday, Tax Allowance, dan lain sebagainya. Text
62 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Kolom Keterangan Format Cell Tarif PPh Berdasarkan Fasilitas Lainnya Diisi dengan besaran tarif sesuai dengan fasilitas perpajakan lainnya yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang dipotong/ dipungut. Text LB Diproses oleh? (Pemotong/Pemindahbukuan) Mekanisme yang dipilih dalam hal terdapat kesalahan pembuatan Bukti Potong/Pungut yang menyebabkan lebih bayar. Diisi dengan: • Pemotong Jika kelebihan pembayaran akan diproses melalui permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan PMK 187/PMK.03/2015 • Pemindahbukuan Jika kelebihan pembayaran akan diproses melalui permohonan pemindahbukuan oleh Pemotong/Pemungut PPh General Sheet ini berisikan rincian data Bukti Potong PPh bagi WP Non Residen yang akan dibuat melalui mekanisme impor excel. Pada sheet ini terdapat 26 (dua puluh enam) kolom yang masing-masing memiliki format cell yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat tabel 4.2 berikut. GAMBAR 4.37. SHEET NR Kolom Keterangan Format Cell No Nomor baris data yang dibuat, contoh : 1 General Tanggal Pemotongan (dd/mm/yyyy) Tanggal dibuatnya Bukti Potong PPh bagi WP Non Residen dengan format dd/mm/yyyy. Contoh : 26/01/2021 (untuk tanggal 26 Januari 2021) Text Sheet NR TABEL 4.1 DETIL FORMAT ISIAN SHEET 42152223
Business Brochure Template 63 Kolom Keterangan Format Cell TIN (dengan format/ Tanda Baca) Diisi dengan Tax Identification Number (TIN) yang menjadi nomor identitas universal dari Wajib Pajak Non Residen yang dipotong. TIN diisi lengkap dengan format dan tanda baca. Contoh : 19860126-USA Text Nama Penerima Penghasilan Diisi dengan nama Wajib Pajak Non Residen penerima penghasilan yang dipotong PPh. Contoh : DHANISWARA BERGKAMP Text Tanggal Lahir Penerima Penghasilan Tanggal lahir Wajib Pajak Non Residen Penerima Penghasilan (Orang Pribadi) yang dipotong PPh, diisi dengan menggunakan format dd/mm/yyyy. Contoh : 26/01/1986 (untuk tanggal 26 Januari 1986). Jika Wajib Pajak Non Residen yang dipotong berbentuk Badan usaha, maka kolom ini dapat diisi dengan tanda strip “-” (tanpa tanda petik) Text Tempat Lahir Penerima Penghasilan Diisi dengan alamat tempat lahir Wajib Pajak Non Residen yang dipotong PPh. Contoh : London. Jika Wajib Pajak Non Residen yang dipotong berbentuk Badan usaha, maka kolom ini dapat diisi dengan tanda strip “-” (tanpa tanda petik) Text Alamat Penerima Penghasilan Diisi dengan alamat tempat tinggal Wajib Pajak Non Residen yang dipotong PPh. Contoh : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.42, Jakarta Selatan Text Nomor Paspor Penerima Penghasilan Diisi dengan nomor Paspor Wajib Pajak Non Residen (Orang Pribadi) yang dipotong PPh. Contoh: F1ZR150. Jika Wajib Pajak Non Residen yang dipotong berbentuk Badan usaha, maka kolom ini dapat diisi dengan tanda strip “-” (tanpa tanda petik). Text Nomor KITAS Penerima Penghasilan Diisi dengan nomor Kartu Identitas Sementara Wajib Pajak Non Residen yang dipotong PPh. Contoh: YM1X135. Jika Wajib Pajak Non Residen yang dipotong berbentuk Badan usaha, maka kolom ini dapat diisi dengan tanda strip “-” (tanpa tanda petik). Text
64 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Kolom Keterangan Format Cell Kode Negara Diisi dengan Kode Negara dari Wajib Pajak Non Residen yang dipotong. Referensi Kode Negara dapat dilihat pada sheet “Ref Daftar Kode Negara”. Contoh : JPN (untuk negara Jepang) Text Kode Objek Pajak Diisi dengan kode objek pajak dari transaksi pemotongan yang dilakukan. Referensi kode objek pajak dapat dilihat pada sheet “Ref daftar kode Bukti Potong.” Contoh : 27-103-01 untuk Royalti Text Penandatangan BP? (Pengurus/ Kuasa) Kolom pertanyaan terkait apakah penandatangan Bukti Potong dilakukan oleh pengurus atau Kuasa? Isikan “Pengurus” (tanpa tanda petik) jika ditandatangani oleh pengurus, atau isikan “Kuasa” (tanpa tanda petik) jika ditandatangani kuasa. Text Penandatangan menggunakan NPWP/NIK? Kolom pertanyaan apakah penandatangan bukti potong menggunakan identitas NPWP atau NIK. Isikan : NPWP (jika menggunakan nomor NPWP), atau Isikan : NIK (jika WP tidak memiliki NPWP). Text NPWP Penandatangan (Tanpa format/ Tanda Baca) Diisi dengan 15 digit nomor NPWP (tanpa format dan tanpa tanda baca) dari penandatangan bukti potong. Contoh: 012345678062000 (untuk NPWP: 01.234.567.8- 062.000) Text NIK Penandatangan (Tanpa format/ Tanda Baca) Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan dari penandatangan bukti potong sesuai dengan yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (diisi tanpa format dan tanda baca). Kolom NIK ini wajib diisi jika pihak penandatangan bukti potong tidak memiliki NPWP. Contoh : 2207022607890008 Text Nama Penandatangan sesuai NIK Kolom ini wajib diisi apabila pihak yang menandatangani bukti potong/pungut tidak memiliki NPWP . Silakan isi dengan nama lengkap sesuai data kependudukannya. Contoh : ASEP KOSASIH General
Business Brochure Template 65 Kolom Keterangan Format Cell Penghasilan Bruto Diisi dengan nominal penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh. General Perkiraan Penghasilan Neto Diisi dengan persentase perkiraan penghasilan neto dari transaksi pemotongan yang dilakukan. General Mendapatkan Fasilitas? (N/SKB/DTP/ Lainnya) Kolom pertanyaan Wajib Pajak yang dipotong/dipungut memiliki fasilitas seperti Surat Keterangan Bebas (SKB), Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018 , fasilitas Ditanggung Pemerintah (DTP), atau fasilitas perpajakan lainnya. Isi dengan : N = Jika tidak memiliki fasilitas SKB = Jika memiliki fasilitas Surat Keterangan Bebas PP23 = Jika memiliki fasilitas Surat Keterangan PP 23/2018 DTP = Jika memiliki fasilitas Pajak Ditanggung Pemerintah Lainnya= Jika memiliki fasilitas selain di atas. Text Nomor Tanda Terima SKD Diisi dengan Nomor Tanda Terima Surat Keterangan Domisili (SKD) Wajib Pajak Non Residen yang didaftarkan di laman DJP Online. Contoh : SKDWPLN-HKG/2/20-00000003 Text Tarif SKD Diisi dengan besaran tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dalam hal memiliki Surat Keterangan Domisili. Dalam hal tidak diisi, maka secara default akan menggunakan besaran tarif sesuai dengan Kode Objek Pajak transaksi yang dilakukan General Nomor Aturan DTP Diisi dengan nomor aturan Pajak Ditanggung Pemerintah yang menjadi dasar pemberian fasilitas DTP. Contoh : PMK No.82/PMK.03/2021 Text NTPN DTP Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) jika menggunakan fasilitas DTP. Contoh : 4NGG4SUKM4DHAN1S Text Fasilitas PPh Lainnya Diisi dengan nomor Surat Keputusan Pemberian Fasilitas Perpajakan Lainnya, seperti Tax Holiday, Tax Allowance, dan lain sebagainya. Text
66 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Kolom Keterangan Format Cell Tarif PPh Berdasarkan Fasilitas Lainnya Diisi dengan besaran tarif sesuai dengan fasilitas perpajakan lainnya yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang dipotong. Text LB Diproses oleh? (Pemotong/Pemindahbukuan) Mekanisme yang dipilih dalam hal terdapat kesalahan pembuatan Bukti Potong yang menyebabkan lebih bayar. Diisi dengan: • Pemotong Jika kelebihan pembayaran akan diproses melalui permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang sesuai dengan PMK 187/PMK.03/2015 • Pemindahbukuan Jika kelebihan pembayaran akan diproses melalui permohonan pemindahbukuan oleh Pemotong. General TABEL 4.2 DETIL FORMAT ISIAN SHEET NR Sheet ini terdiri dari 5 (lima) kolom yang berisi data yang menjadi dasar pemotongan dalam pembuatan Bukti Potong. Dokumen yang dijadikan dasar pemotongan antara lain: faktur pajak, invoice, pengumuman, surat perjanjian, biaya pembayaran, akta perikatan, akta RUPS, dan Surat Pernyataan. Pengkodean Kolom Jenis Dokumen dapat dilihat pada Sheet “Ref Jenis Dokumen Referensi” Berikut ini adalah penjabaran lebih lanjutnya GAMBAR 4.38 SHEET DASAR PEMOTONGAN Sheet Dasar Pemotongan
Business Brochure Template 67 Kolom Keterangan Format Cell No Kolom ini diisi sesuai dengan nomor urut yang ada di worksheet 42152223 atau NR General Worksheet Diisi dengan nama sheet dimana bukti potong/pungut berada. Misalnya : - Jika bukti potong berada di sheet 42152223, maka ditulis 42152223 - Jika bukti potong berada di sheet NR, maka ditulis NR General Jenis Dokumen Diisi dengan nomor kode referensi dari jenis dokumen yang menjadi dasar pemotongan/pemungutan PPh. Kolom referensi merujuk pada sheet “Ref Jenis Dokumen Referensi”. Contoh: 01 untuk jenis dokumen berupa Faktur Pajak Text Nomor Dokumen Diisi dengan nomor dokumen yang menjadi dasar pemotongan/pemungutan. Text Tgl Dokumen (dd/mm/yyyy) Tanggal terbit dokumen yang menjadi dasar dilakukannya pemotongan/pemungutan PPh, diisi dengan menggunakan format dd/mm/yyyy. Contoh : 26/01/2021 (untuk tanggal 26 Januari 2021) Text TABEL 4.3 DETIL KOLOM DALAM DASAR PEMOTONGAN Contoh Pengisian untuk sheet dasar pemotongan: Akan diterbitkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi yang ada di baris ke-1 sheet 42152223, dengan dokumen yang menjadi dasar pemotongnya adalah invoice dengan nomor 077/ INV/AGT/2021 tanggal invoice 31 Agustus 2021. Maka tata cara penulisan detil kolom pada sheet dasar pemotongannya adalah : No : 1 Worksheet : 42152223 Jenis Dokumen : 02 Nomor Dokumen : 077/INV/AGT/2021 Tanggal Dokumen : 31/08/2021
68 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Sheet referensi ada 3 (tiga) yaitu: 1. Sheet Ref Daftar Kode Bukti Potong; 2. Sheet Ref Daftar Kode Negara; dan 3. Sheet Ref Jenis Dokumen Referensi. Ketiga sheet ini tidak perlu diubah atau dihapus. Biarkan default apa adanya. Pastikan dalam pengisian data bukti potong/pungut yang ada di sheet 42152223 , sheet NR dan sheet dokumen dasar pemotongan mengacu pada kode yang ada di sheet referensi. Ketidaksesuaian format referensi mengakibatkan kegagalan dari impor data. Sebelum melakukan impor data, pastikan file impor excel telah terisi dengan lengkap dengan ukuran maksimal sebesar 2 Mb. Aturan penamaan file adalah diawali dengan 15 digit NPWP.xls. Contohnya seperti yang muncul dalam petunjuk pengisian di samping. Untuk menuju ke menu impor data, silakan masuk ke menu Pajak Penghasilan [1] --> Impor Data PPh [2] , seperti ditunjukkan pada gambar 4.40 halaman berikut. GAMBAR 4.39 PETUNJUK PENGISIAN Sheet Referensi Cara Impor Data PPh
Business Brochure Template 69 1 Pilih : • Tahun Pajak [3] • Masa Pajak [4] lalu pilih File [5] impor excel yang sudah disiapkan dan tekan tombol Unggah [6] Setelah file berhasil di impor, lakukan pengecekan di Daftar dokumen terhadap semua rincian bukti potong yang diimpor. Pastikan Status proses impor berhasil dan tidak terdapat pesan error. Dalam hal pada Daftar Dokumen muncul pesan error, perhatikan status dan keterangan upload yang muncul. Lakukan perbaikan dengan memperhatikan keterangan tersebut. GAMBAR 4.40 TAMPILAN ALUR IMPOR DATA PPH 3 4 5 6 Hindari melakukan impor data yang sama berkali-kali, jika sistem belum selesai memprosesnya. Hal ini untuk mencegah terbitnya double bukti potong/pungut “ “ 2
70 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates GAMBAR 4.41 TAMPILAN NOTIFIKASI DALAM DAFTAR DOKUMEN Berikut ini adalah contoh notifikasi pesan yang muncul dalam Daftar Dokumen Dalam hal terdapat notifikasi “Gagal Validasi”, silakan tekan tombol Aksi Lihat [7] untuk mengetahui penyebab kegagalan tersebut. Maka akan muncul kolom detil validasi seperti gambar 4.42 di bawah ini, silakan lakukan pencarian keterangan berdasarkan Baris Error [8]. Selain itu, pada menu ini juga terdapat tombol Unduh Hasil Validasi [9] untuk mengekspor data error tersebut ke dalam format excel. 7 GAMBAR 4.42 TAMPILAN NOTIFIKASI DALAM TOMBOL AKSI
Business Brochure Template 71 GAMBAR 4.43. TAMPILAN SUB MENU POSTING 1 2 Submenu Posting digunakan untuk memasukan data bukti potong/pungut yang telah diterbitkan (baik melalui metode key-in maupun impor excel) ke dalam SPT Masa PPh Unifikasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah memilih: [1] Tahun Pajak, dan [2] Masa Pajak. Lalu tekan tombol Cek [3] sehingga muncul notifikasi seperti gambar 4.44. Tekan Oke [4] untuk melanjutkan proses posting. Jika berhasil, maka akan muncul keterangan seperti gambar 4.45 berikut. Bukti potong/pungut yang berhasil di posting tersebut akan muncul di menu SPT Masa. 3 4 GAMBAR 4.44. TAMPILAN NOTIFIKASI POSTING GAMBAR 4.45. TAMPILAN NOTIFIKASI SUKSES Sub Menu : Posting
72 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates 21 SPT Masa 5 Unifikasi - Satu Aplikasi. Beragam Kemudahan
Business Brochure Template 73 Di dalam menu SPT Masa terdapat 2 (dua) submenu yaitu: • Perekaman bukti penyetoran; dan sub menu ini digunakan untuk melihat jumlah tagihan per masa pajak, merekam bukti penyetoran, dan melihat ringkasan pembayaran. • Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi digunakan untuk melengkapi bagian-bagian SPT yang tidak dapat dibentuk secara otomatis pada saat penginputan bukti potong, seperti: bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, dan lain sebagainya, Selain itu, submenu ini juga digunakan untuk melakukan posting bukti pembayaran, dan pengiriman SPT Masa PPh Unifikasi. Untuk lebih jelasnya mari kita simak penjabaran berikut. GAMBAR 5.1. TAMPILAN MENU SPT MASA A B C D E F Di dalam menu SPT Masa terdapat 2 (dua) submenu, yaitu: 1. Perekaman Bukti Penyetoran 2. Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi “ “ SPT Masa
74 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates GAMBAR 5.2. TAMPILAN MENU PEREKAMAN BUKTI PENYETORAN Untuk dapat melakukan perekaman bukti penyetoran, pilih terlebih dahulu menu Perekaman Bukti Penyetoran [A] --> Tahun Pajak [1] --> Masa Pajak [2] --> lalu tekan tombol Cek [3]. Maka akan ditampilkan jumlah tagihan per masa pajak yang akan menampilkan kolom Jenis Pajak [a], Jenis Setoran [b], nilai PPh yang dipotong [c], ID Billing [d], dan Aksi [e] seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. GAMBAR 5.3. TAMPILAN KOLOM DAFTAR TAGIHAN PEMOTONGAN ATAS BUPOT PPH UNIFIKASI 1 2 3 a b c d e A Perekaman Bukti Penyetoran
Business Brochure Template 75 Pada kolom Aksi [e] terdapat 2 (dua) tombol, yaitu: Tombol aksi Buat Kode Billing digunakan untuk membuat kode billing melalui aplikasi e-Bupot PPh Unifikasi. Menu ini sifatnya opsional, artinya pengguna dapat juga membuat kode billing melalui sarana lain seperti sse2.pajak.go.id atau aplikasi M-Pajak. Yang terpenting adalah memastikan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setor (KJS) sesuai antara yang terutang dengan yang dibayarkan sesuai. Tombol aksi Cetak Billing digunakan untuk mencetak kode billing yang sudah di generate melalui aplikasi e-Bupot PPh Unifikasi. Menu cetakan billing ini akan aktif jika menu “Buat Kode Billing” sebelumnya sudah ditekan. Apabila pembayaran telah dilakukan sesuai dengan besaran PPh yang terutang, maka langkah berikutnya adalah melakukan perekaman bukti penyetoran dengan cara menekan tombol Tambah [4] Pada menu perekaman bukti penyetoran, terdapat 2 (dua) jenis pembayaran yaitu: • Surat Setoran Pajak (SSP); dan • Pemindahbukuan (PBK) GAMBAR 5.4. TAMPILAN KOLOM REKAM BUKTI PENYETORAN 4
76 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates • Jika bukti pembayaran yang dipilih adalah SSP, maka akan muncul tampilan sebagai berikut: Masukan data: • NTPN [5] • Tahun Pajak [6] lalu tekan tombol Cek Surat Setoran Pajak [7] Jika data yang isikan sesuai dengan data yang terdapat di sistem DJP, maka kolom Masa Pajak, Jenis Pajak (MAP), Jenis Setoran, Jumlah Setor, dan Tanggal Setor akan terisi secara otomatis. Tekan tombol Simpan [8] untuk menyimpan data. GAMBAR 5.5. TAMPILAN KOLOM REKAM SURAT SETORAN PAJAK • Jika bukti pembayaran yang dipilih adalah PBK, maka akan muncul tampilan sebagai berikut: GAMBAR 5.6. TAMPILAN KOLOM REKAM BUKTI PEMINDAHBUKUAN Masukan Pemindahbukuan [9] lalu tekan tombol Cek Pemindahbukuan [10] Jika data yang isikan sesuai dengan data yang terdapat di sistem DJP, maka kolom Masa Pajak, Jenis Pajak (MAP), Jenis Setoran, Jumlah Setor, dan Tanggal Setor akan terisi secara otomatis. Tekan tombol Simpan [11] untuk menyimpan data. 5 6 7 8 9 10 11
Business Brochure Template 77 GAMBAR 5.7. TAMPILAN SUBMENU RINGKASAN PEMBAYARAN Setelah merekam seluruh bukti pembayaran, langkah berikutnya adalah memastikan kesesuaian nilai antara PPh yang dipotong/pungut dengan PPh yang disetor pada kolom Daftar Ringkasan Pembayaran (Gambar 5.7). • Nilai minus menunjukkan bahwa KAP/KJS tersebut statusnya Lebih Bayar/Lebih Setor. Atas kelebihan pembayaran ini, WP dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang atau mengajukan pemindahbukuan • Nilai positif menunjukkan bahwa atas KAP/ KJS tersebut masih berstatus kurang bayar Untuk dapat melakukan pengiriman SPT, WP harus terlebih dahulu melunasi kekurangan pembayaran tersebut. • Nilai selisih 0 artinya jumlah pajak yang disetor dan nilai PPh dipotong telah sesuai. Jika nilai PPh yang dipotong/dipungut telah sesuai atau tidak terdapat kekurangan pembayaran, maka lanjutkan ke menu Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi. Jika terdapat kekurangan pembayaran, maka pengiriman SPT Masa PPh Unifikasi tidak dapat dilakukan. “ “
78 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Setelah merekam seluruh bukti penyetoran, langkah berikutnya adalah membuka draft SPT Masa PPh Unifikasi yang terbentuk pada saat melakukan posting bukti potong/pungut. Untuk membuka draft SPT tersebut, silakan masuk ke menu Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi [B] --> Lengkapi SPT [1]. Maka berikutnya akan ditampilkan kolom isian : • Perekaman Lampiran Daftar Objek Setor Sendiri (DOSS) • Perekaman Lampiran Daftar Objek Potong Pungut (DOPP) • Daftar Bukti Penyetoran • Penandatangan sebagaimana ditunjukkan pada halaman berikut. GAMBAR 5.8. TAMPILAN SUBMENU PENYIAPAN SPT MASA PPH UNIFIKASI Pada kolom aksi Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi, terdapat 3 (tiga) tombol yaitu : • Lengkapi SPT • Kirim SPT • Lihat SPT “ “ Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi Lengkapi SPT 1 B
Business Brochure Template 79 • Perekaman Lampiran Daftar Objek Setor Sendiri (DOSS) Kolom yang ditampilkan pertama adalah kolom perekaman Lampiran Daftar Objek Setor Sendiri (DOSS). Kolom ini terkait dengan Imbalan yang diterima/diperoleh sehubungan dengan pengangkutan orang dan/atau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut oleh Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri (PPh Pasal 15). Yang harus dilakukan adalah mengisi secara total Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dan Jumlah PPh yang terutang di masa pajak tersebut [2]. Baik penghasilan dari Indonesia, penghasilan dari luar indonesia, PPh Pasal 24 yang dapat diperhitungkan, maupun PPh yang dipotong pihak lain. Jika tidak ada transaksi terkait dengan kegiatan tersebut, maka kolom ini dapat dilewati dan langsung beranjak ke pengisian kolom berikutnya yaitu terkait Perekaman Lampiran Daftar Objek Potong/Pungut (DOPP). (Gambar 5.10). GAMBAR 5.9. TAMPILAN PEREKAMAN LAMPIRAN DOSS Perekaman Lampiran DOSS dilakukan secara digunggung (hanya mencantumkan total nilai DPP dan PPh. “ “ 2
80 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates • Perekaman Lampiran Daftar Objek Potong/Pungut (DOPP) Seperti halnya pada pengisian Lampiran Daftar Objek Setor Sendiri (DOSS), untuk kolom Perekaman Lampiran Daftar Objek Potong/ Pungut (DOPP) juga dilakukan secara digunggung [3]. Artinya yang diisi hanyalah total nilai Jumlah Dasar Pengenaan Pajak dan Jumlah PPh yang dipotong di masa pajak tersebut. Kolom ini memuat transaksi atas pemotongan Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro, pemotongan atas Transaksi Penjualan Saham, Bunga Diskonto Obligasi dan Surat Berharga, Buunga Obligasi dan Penghasilan dari penjualan/pengalihan saham. Pada aplikasi e-Bupot PPh Unifikasi tidak GAMBAR 5.10. TAMPILAN PEREKAMAN LAMPIRAN DOPP disediakan menu untuk membuat bukti pemotongan atas jenis pajak tersebut. Pemotong harus membuat bukti potong tersendiri sesuai dengan format masing-masing, namun dengan syarat-syarat minimal yang diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak. Kedudukan bukti potong yang diterbitkan oleh Wajib Pajak tersebut dianggap sebagai dokumen yang dipersamakan. Jika tidak ada transaksi terkait dengan kegiatan tersebut, maka kolom ini dapat dilewati dan langsung beranjak ke kolom Daftar Bukti Penyetoran seperti gambar 5.11 halaman berikut. 3
Business Brochure Template 81 • Daftar Bukti Penyetoran GAMBAR 5.11. TAMPILAN PEREKAMAN LAMPIRAN DOPP Langkah berikutnya adalah mengecek bukti penyetoran yang tersimpan pada kolom Daftar Bukti Penyetoran. Data bukti setor yang tercantum dalam kolom ini merupakan hasil input-an yang dilakukan pada saat melakukan perekaman bukti penyetoran . Jika sudah sesuai lanjutkan ke tahap terakhir yaitu perekaman penandatangan. • Penandatangan GAMBAR 5.12. TAMPILAN PEMILIHAN PENANDANTANGAN 4 5 6
82 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Langkah yang terakhir adalah memilih: • jabatan Penandatangan Sebagai [4], dan • Nama Penandatangan SPT [5]. Lalu tekan tombol Simpan [6] untuk menyimpan draft SPT Masa tersebut. GAMBAR 5.12. TAMPILAN SUBMENU PENYIAPAN SPT MASA PPH UNIFIKASI 7 B Setelah SPT Masa PPh Unifikasi selesai dilengkapi, langkah berikutnya adalah melakukan pengiriman SPT dengan cara masuk ke menu Penyiapan SPT Masa PPh Unifikasi [B] --> Kirim SPT [7]. Berikutnya adakan ditampilkan summary seluruh hasil pengisian SPT mulai dari : • Lampiran DOSS (Daftar Objek Setor Sendiri); Untuk nama dan jabatan penandatangan ditambahkan di menu Pengaturan (Bab 6). “ “ • Lampiran DOPP (Daftar Objek Potong/ Pungut); • Lampiran DBP (Daftar Bukti Potong) Bagian I; • Lampiran DBP (Daftar Bukti Potong) Bagian II; • Induk SPT; dan • Kirim SPT seperti ditunjukkan pada gambar 5.13 - 5.21. Kirim SPT
Business Brochure Template 83 GAMBAR 5.13. TAMPILAN SUMMARY LAMPIRAN DOSS - BAGIAN I GAMBAR 5.15. TAMPILAN SUMMARY LAMPIRAN DOPP GAMBAR 5.14. TAMPILAN SUMMARY LAMPIRAN DOSS - BAGIAN II
84 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates GAMBAR 5.16. TAMPILAN SUMMARY LAMPIRAN DBP BAGIAN I GAMBAR 5.17. TAMPILAN SUMMARY LAMPIRAN DBP BAGIAN I GAMBAR 5.18. TAMPILAN SUMMARY INDUK SPT - BAGIAN I
Business Brochure Template 85 GAMBAR 5.19. TAMPILAN SUMMARY INDUK SPT - BAGIAN II GAMBAR 5.20. TAMPILAN SUMMARY INDUK SPT - BAGIAN III GAMBAR 5.21. TAMPILAN KIRIM SPT 9 8 10
86 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Setelah semua kolom (Lampiran DOSS, DOPP, DBP Bagian I, DBP Bagian II dan Induk SPT) dipastikan kebenarannya, langkah terakhir adalah melakukan pengiriman SPT dengan mengisikan terlebih dahulu Passphrase [8] , kemudian pilih file Sertifikat Elektronik [9] dan tekan tombol Kirim SPT [10]. Apabila pengiriman SPT berhasil, maka tanda terima pelaporan SPT akan muncul di menu Dashboard. GAMBAR 5.22. TAMPILAN DASHBOARD
Business Brochure Template 87 Unifikasi - Satu Aplikasi. Beragam Kemudahan 21 Pengaturan 6
88 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Menu Pengaturan digunakan untuk mendaftarkan para pihak yang berhak melakukan penandatangan Bukti Pemotongan/ Pemungutan dan SPT. Menu ini yang harus diatur pertama kali sebelum Wajib Pajak menerbitkan Bukti Pemotongan/Pemungutan. Ada 2 (dua) tipe pihak penandatangan yaitu : 1. Wakil Wajib Pajak (pengurus) 2. Kuasa Wajib Pajak dengan 2 (dua) pilihan identitas yaitu NPWP atau NIK. Untuk menambahkan penandatangan, langkahnya adalah sebagai berikut: 1. pilih posisi penandatangan dalam kolom Bertindak Sebagai (Wakil Wajib Pajak/ Pengurus) [1] 2. pilih jenis Identitas yang digunakan GAMBAR 6.1. PREVIEW MENU PENANDATANGAN Pengaturan 1 2 3 4 5 (NPWP/NIK) [2] 3. Isikan : • Nomor NPWP (jika identitas yang digunakan NPWP); atau • Nomor NIK dan Nama Lengkap kemudian tekan tombol “Cek” untuk cek status validitas (jika identitas yang digunakan NIK) Nama akan muncul secara otomatis jika NPWP yang diinput terdaftar di sistem DJP atau NIK terdaftar di sistem dukcapil 4. Ceklist Status [4] 5. Tekan tombol Simpan [5] Apabila perekaman penandatangan berhasil tersimpan, maka nama tersebut akan muncul di menu Daftar Penandatangan Bukti Potong seperti ditunjukkan gambar 6.2 halaman berikut ini.
Business Brochure Template 89 Pada menu pengaturan, tidak ada tombol hapus. Yang ada ada hanyalah mengubah status penandatangan dari semula aktif menjadi tidak aktif. Untuk mengubah status tersebut, silakan tekan tombol yang ada pada kolom aksi seperti ditunjukkan pada gambar 6.3 di samping. GAMBAR 6.2. PREVIEW DAFTAR PENANDATANGAN BUKTI POTONG GAMBAR 6.3 TOMBOL AKSI
90 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates 21 FAQ 7 Unifikasi - Satu Aplikasi. Beragam Kemudahan
Business Brochure Template 91 Frequently Asked Questions Question Answer 1. Apabila pelaporan SPT status normal menggunakan SPT selain SPT Masa PPh Unifikasi, apakah pembetulannya bisa menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi? Tidak, SPT Pembetulan dilakukan sesuai dengan format yang digunakan untuk pelaporan SPT Normal. 2. Apakah bukti potong/pungut unifikasi harus dibuat per transaksi? Satu Bukti Potong/Pungut dapat dibuat untuk beberapa transaksi dengan syarat pihak yg dipotong/dipungut, kode objek pajak, dan masa pajak-nya sama. 3. Bagaimana jika rekanan tidak berkenan memberikan NPWP/NIK. Bagaimana cara membuat bukti potong/pungutnya? Bukti potong/pungut tidak dapat dibuat jika rekanan tidak memberikan NPWP/ NIK sehingga sebelum melakukan transaksi pastikan bertransaksi dengan rekanan yang mau memberikan NPWP/NIK. 4. Jika membuat bukti potong di bulan Maret apakah masa pajaknya bisa mundur ke bulan Februari? Bukti Potong bisa dibuat untuk masa pajak mundur. 5. Jika ada keterangan bahwa NIK tidak valid dan saat dicari di Data Dukcapil sidjpnine, NIK tersebut tidak ditemukan. Namun saat dilakukan pencarian pada Data Kependudukan Offline (apportal), NIK tersebut ada. Lakukan register ulang ke Dukcapil setempat. 6. Apakah perbedaan edit/hapus dan pembetulan/pembatalan Bukti Potong/ Pungut? Menu edit/hapus hanya dapat dilakukan sebelum SPT Masa dilaporkan, sedangkan menu pembetulan/pembatalan dapat dilakukan setelah SPT Masa dilaporkan. 7. Apakah dengan diimplementasikannya SPT Masa PPh Unifikasi ini mewajibkan Wajib Pajak untuk membuat bukti pemungutan PPh Pasal 22 setiap terjadi transaksi yang dipungut PPh pasal 22? Setelah berlakunya SPT Masa PPh Unifikasi, harus dibuatkan bukti pemotongan/ pemungutan, termasuk atas PPh Pasal 22. Bukan hanya SSP saja.
92 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Question Answer 8. Jika lawan transaksi tidak bersedia memberikan NIK maupun NPWP, apakah berarti tidak perlu dipotong PPh karena aplikasi mewajibkan ada NIK/NPWP sedangkan transaksi sudah terjadi? Tetap wajib membuat bukti potong, jika tidak memotong bisa dikenai sanksi Pasal 13 ayat 3 huruf (b) sehingga pemotong harus meminta NPWP/NIK ke pihak yang dipotong. 9. Apakah untuk tarif PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi sudah disesuaikan dengan kualifikasi usaha pelaksana konstruksi yang berbeda-beda secara otomatis atau masih dilakukan secara manual? Untuk jasa konstruksi sudah dibedakan per kode objek pajak, daftar kode objek pajak dapat dilihat di PER- 24/PJ/2021 10. Apakah pelaporan SPT kertas masih dibuka? • Sampai masa pajak Maret 2022 kanal-kanal pelaporan SPT lama masih dibuka untuk WP yang sesuai aturan memang masih dapat menggunakan SPT dengan format lama serta untuk keperluan penyelesaian hak dan kewajiban yang belum diselesaikan di masa pajak sebelum WP harus menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi. • Setelahnya, mulai masa pajak April 2022, pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi sudah harus dan hanya dapat dilakukan melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi bagi semua WP tanpa terkecuali. • Bagi WP yang telah menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi mulai masa pajak Januari, tidak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan selain yang diatur berdasarkan PER-24/PJ/2021 untuk Masa Pajak selanjutnya. • DJP tidak memberikan bukti penerimaan SPT terhadap Wajib Pajak yang diwajibkan untuk menyampaikan SPT dalam bentuk dokumen elektronik dan melalui saluran tertentu, namun Wajib Pajak bersangkutan tetap menyampaikan SPT tidak sesuai ketentuan. WP dimaksud dianggap tidak menyampaikan SPT dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan (Pasal 3A ayat (10) dan ayat (11) dan Pasal 8 ayat (9) dan ayat (10) PMK 9/PMK.03/2018)
Business Brochure Template 93 Question Answer 11. Jika terjadi lebih bayar, apakah masih dibuka mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak melalui PMK Nomor 187/PMK.03/2015? Masih. Pemotong/Pemungut dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang atau Pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 12. Bagaimana ketentuan mengenai sanksi keterlambatan lapor SPTnya? Sanksi keterlambatan lapor SPT Masa PPh Unifikasi dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 UndangUndang KUP, berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang dikenakan sebagai satu kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis PPh. 13. Misal, di masa pajak yang sama ada PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 15. Kemudian PPh Pasal 22 belum dibayar namun untuk PPh Pasal 15 yang sudah kita bayar bisa kita lapor langsung tidak? Untuk pelaporannya bersamaan, jika tidak, maka nanti menggunakan opsi pembetulan untuk melaporkan kembali PPh Pasal 22 yang belum dibayar tersebut. 14. Bagaimana bila terjadi kondisi kahar? Sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) PER-24/ PJ/2021, dalam hal terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi, berupa kebakaran, bencana alam, kerusuhan, dan/atau keadaan luar biasa lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, pengenaan sanksi administrasi berupa denda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan. (Saat ini mengacu pada Pasal 17 PMK Nomor 243/ PMK.03/2014) 15. Untuk dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan/pemungutan unfikasi seperti bunga deposito, dan lain-lain. Menu input / impornya dimana? Tidak perlu dibuatkan Bukti Potong melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi karena diatur menggunakan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Potong. Cukup menginput secara digunggung.
94 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Question Answer 16. Jika ada WP setor sendiri dengan Kode Objek Pajak 411128-420, bagaimana casenya ya? Apakah tetap diinput? Apakah tidak bermasalah di perekaman bukti pembayarannya? Yang dibuatkan bukti potong dan dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi hanya untuk transaksi dengan rekanan ber suket PP23, untuk setor sendiri atas penghasilanya sendiri tidak diatur untuk dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi. 17. Untuk sanksi keterlambatan bayar (pasal 9 ayat 2a) maupun pembetulan SPT (pasal 8 ayat 2a) berapa kode KAP dan KJS yang dipakai untuk pembayaran STP nya? Sesuai PER-22/PJ/2021 18. Jika WP OP yang menyewakan tanah/ bangunan dan PPh finalnya disetor sendiri, apakah harus menggunakan aplikasi e-Bupot unifikasi ini? Betul, dilaporkan dengan SPT Masa PPh unifikasi juga. 19. Apabila sukses upload skema impor file excel, apakah bisa di upload lagi file excel skema import yang sama? Jika bisa berarti ada kemungkinan data double ya? Sistem tidak bisa mengenali, bisa terjadi double impor. Perlu hati-hati. Jika proses impor masih proses, mohon ditunggu terlebih dahulu sampai proses selesai. 20. Jika terdapat kendala pada penginputan NIK untuk lawan transaksi yang tidak ber-NPWP, apakah ada solusi terkait hal ini? selain menunggu maintenance system, atau apakah dapat direkam secara manual? Validasi tetap dilakukan, tidak bisa dilepas/ manual. Untuk ke depan seharusnya tidak akan terlalu lama maintenance systemnya. 21. Jika membuat bupotnya dari e-Bupot 23/26 apakah bisa lapor SPT-nya melalui e-Bupot Unifikasi? Tidak bisa, karena kanal e-Bupot 23/26 berbeda dengan e-Bupot Unifikasi. 22. Jenis pajak apa saja yang dilaporkan menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi ini? Aplikasi e-Bupot Unifikasi digunakan untuk melaporkan PPh Pasal 22, Pasal 23/26, Pasal 4 ayat (2), dan Pasal 15. 23. Mekanisme impor ini seperti apa? Melalui mekanisme impor file excel seperti biasa dengan template yang sudah disediakan DJP
Business Brochure Template 95 Question Answer 24. Untuk perekaman data pembayaran apakah per bukti potong? Apakah akomodir pembayaran >1 SSP/BPN untuk per 1 bukti potong? Karena untuk pembayaran tidak selalu mesti per bukti potong, bisa akumulasi pemotongan dalam 1 masa pajak (KAP dan KJS sama). Iya, pembayaran dapat dilakukan untuk lebih dari 1 bukti potong dengan syarat memiliki KAP dan KJS yang sama. 25. Apakah sertifikat elektronik yang digunakan pada SPT Masa PPh unifikasi sama dengan sertifikat elektronik e-faktur? Iya, sama. 26. Apakah ketentuan terkait edit/ubah/ hapus bukti potong masih sama dengan e-Bupot 23/26, dimana jika sudah lewat tanggal 20 bulan berikutnya tidak bisa dilakukan edit/ubah/hapus bupot? Pada e-bupot Unifikasi, ubah/hapus masih dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPh Unifikasi belum dilaporkan 27. Terkait ketentuan di UU HPP yang menyatakan NIK = NPWP, apakah jika mencantumkan NIK di e-bupot unifikasi ini masih dikenakan tarif lebih tinggi? Bila aturan turunan dari UU HPP terkait NIK = NPWP sudah terbit, maka aplikasi akan menyesuaikan dengan aturan turunan tersebut. Untuk saat ini, pada aplikasi masih berlaku tarif lebih tinggi jika menggunakan NIK
96 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Unifikasi - Satu Aplikasi. Beragam Kemudahan 21 Lampiran 8
Business Brochure Template 97 Daftar Kode Objek Pajak Kode Objek Pajakk Keterangan 22-100-07 Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Semen). 22-100-08 Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Baja). 22-100-09 Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Otomotif). 22-100-10 Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Farmasi). 22-100-11 Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri Kertas). 22-100-12 Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM dan Importir Umum kendaraan bermotor. 22-100-13 Pembelian oleh Badan Usaha berupa komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dari Badan atau Orang Pribadi pemegang IUP. 22-100-14 Penjualan emas batangan di dalam negeri oleh Badan Usaha. 22-100-15 Pembelian bahan hasil kehutanan yang belum melalui proses manufaktur oleh Badan Usaha industri/eksportir. 22-100-16 Pembelian bahan hasil perkebunan yang belum melalui proses manufaktur oleh Badan Usaha industri/eksportir. 22-100-17 Pembelian bahan hasil pertanian yang belum melalui proses manufaktur oleh Badan Usaha industri/eksportir. 22-100-18 Pembelian bahan hasil peternakan yang belum melalui proses manufaktur oleh Badan Usaha industri/eksportir. 22-100-19 Pembelian bahan hasil perikanan yang belum melalui proses manufaktur oleh Badan Usaha industri/eksportir. 22-100-20 Penjualan BBM oleh Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada selain SPBU/Agen/Penyalur (tidak final). 22-100-21 Penjualan BBM oleh Badan Usaha Selain Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada selain SPBU/Agen/Penyalur (tidak final).
98 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Kode Objek Pajakk Keterangan 22-100-22 Penjualan pelumas oleh importir/produsen. 22-100-23 Penjualan Pulsa dan Kartu Perdana oleh Penyelenggara Distribusi Tingkat Kedua. 22-100-24 Penjualan BBG oleh produsen/importir kepada selain SPBU/Agen/Penyalur (tidak final). 22-401-01 Penjualan BBM oleh Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada SPBU/Agen/Penyalur (final). 22-401-02 Penjualan BBM oleh Badan Usaha Selain Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada SPBU/Agen/Penyalur (final). 22-401- 03 Penjualan BBG oleh produsen/importir kepada SPBU/Agen/Penyalur (final). 22-403-01 Penjualan barang yang tergolong sangat mewah selain rumah beserta tanahnya, apartemen, kondominium dan sejenisnya. 22-403-02 Penjualan barang yang tergolong sangat mewah untuk rumah beserta tanahnya, apartemen, kondominium dan sejenisnya. 22-404-01 Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali WP yang terikat dalam PKP2B dan KK. 22-900-01 Pembelian barang oleh BUMN/Badan Usaha tertentu yang ditunjuk. 23-100-01 Impor yang dipungut Ditjen Bea dan Cukai yang dikenakan tarif 10% 23-100-02 Impor yang dipungut Ditjen Bea dan Cukai yang dikenakan tarif 7,5%. 23-100-03 Impor yang dipungut Ditjen Bea dan Cukai yang dikenakan tarif 0,5%. 23-100-04 Impor yang dipungut Ditjen Bea dan Cukai atas importir/pemilik barang yang memiliki API. 23-100-05 Impor yang dipungut Ditjen Bea dan Cukai atas importir/pemilik barang yang tidak memiliki API. 24-100-01 Hadiah, penghargaan, bonus dan lainnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh. 24-100-02 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh. 24-101-01 Dividen.
Business Brochure Template 99 Kode Objek Pajakk Keterangan 24-102-01 Bunga selain yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2). 24-103-01 Royalti. 24-104-01 Jasa Teknik. 24-104-02 Jasa Manajemen. 24-104-03 Jasa Konsultan. 24-104-04 Jasa penilai (appraisal). 24-104-05 Jasa aktuaris. 24-104-06 Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan. 24-104-07 Jasa hukum. 24-104-08 Jasa arsitektur. 24-104-09 Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape. 24-104-10 Jasa perancang (design). 24-104-11 Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT). 24-104-12 Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas). 24-104-13 Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas). 24-104-14 Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. 24-104-15 Jasa penebangan hutan. 24-104-16 Jasa pengolahan limbah. 24-104-17 Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services). 24-104-18 Jasa perantara dan/atau keagenan. 24-104-19 Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). 24-104-20 Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI. 24-104-21 Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara. 24-104-22 Jasa mixing film.
100 StockInDesign: The LAB of InDesign Templates Kode Objek Pajakk Keterangan 24-104-23 Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder. 24-104-24 Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan. 24-104-25 Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website. 24-104-26 Jasa internet termasuk sambungannya. 24-104-27 Jasa penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/ atau program. 24-104-28 Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/ atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. 24-104-29 Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. 24-104-30 Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara. 24-104-31 Jasa maklon. 24-104-32 Jasa penyelidikan dan keamanan. 24-104-33 Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer. 24-104-34 Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan. 24-104-35 Jasa pembasmian hama. 24-104-36 Jasa kebersihan atau cleaning service. 24-104-37 Jasa sedot septic tank. 24-104-38 Jasa pemeliharaan kolam. 24-104-39 Jasa katering atau tata boga. 24-104-40 Jasa freight forwarding. 24-104-41 Jasa logistik. 24-104-42 Jasa pengurusan dokumen.