EBOOK - Pertanggung Jawaban Bukti

Pertanggung Jawaban Bukti
Perjalanan Dinas

Indrian Putri Prabawanti

DAFTAR ISI

BAB I PENJELASANAN UMUM .............................................................................................. 3
1. PENGERTIAN – PENGERTIAN .............................................................................................. 4
2. PRINSIP PERJALANAN DINAS ............................................................................................. 4
3. PELAKSANA PERJALANAN DINAS.................................................................................... 5
4. MEKANISME DAN PERSYARATAN PERJALANAN DINAS......................................... 5
5. PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.............................................................................. 5

BAB II JENIS – JENIS PERJALANAN DINAS ....................................................................... 6
1. Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kode BAS 524113) ................................................................ 7
2. Perjalanan Dinas Biasa (Kode BAS 524111)............................................................................ 8
3. Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Kode BAS 524119)........................................ 10

BAB III LAMPIRAN BUKTI – BUKTI PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN
DINAS .......................................................................................................................................... 12

1. ST dari pejabat yang berwenang; ............................................................................................. 13
2. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan

Dinas atau pihak terkait, yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;............................ 14
3. Kuitansi Penerimaan dan rincian komponen biaya perjalanan dinas (Uang Muka);.......... 16
4. Kuitansi (100%); ........................................................................................................................ 17
5. Tiket Pesawat dan Boarding Pass (PP); ................................................................................... 18
6. Bukti Pembayaran Hotel; .......................................................................................................... 22
7. Kuitansi Transportasi taxi/gojek/grab;..................................................................................... 26
8. Laporan Perjalanan Dinas. ........................................................................................................ 28
DISCLAIMER............................................................................................................................. 29

2

BAB I
PENJELASANAN UMUM

3

BAB 1

PENJELASAN UMUM

1. PENGERTIAN – PENGERTIAN

Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut perjadin Dalam Negeri adalah
perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk
kepentingan negara

Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan
oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara,
Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu, Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi,
Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, Pegawai ASN dan Non ASN, Pengawas Pemilu ad
hoc, dan pihak lain.

Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (prevalculated
amount) dan dibayarkan sekaligus.

Pehitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai
keburuhan riil berdasarkan ketenruan yang berlaku.

Cost Sheet adalah rincian biaya pelaksanaan perjalanan dinas yang dibuat oleh pelaksana
perjalanan dinas.

Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

2. PRINSIP PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas dilaksanajan dengan memperhatikan prinsip – prinsip sebagai berikut:

1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan
dengan penyelenggaraan pemerintah;

2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian
Negara/Lembaga;

3. Efisiensi penggunaan belanja negara;
4. Akuntabilitas pemberian pemerintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya

perjalanan dinas.

Prinsip – prinsip sebagaimana dimaksud diatas diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Kepastian tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang tumpeng tidih atau rangkap;
2. Perjalanan dinas hanya dilaksanakan oleh pelaksana SPD yang memang benar – benar

diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai; dan
3. Mengutumakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia.

4

3. PELAKSANA PERJALANAN DINAS

Pelaksana perjalanan dinas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum adalah :

a. Ketua dan Anggota Bawaslu;
b. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi;
c. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
d. Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu ad hoc;
e. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilu ad hoc; dan
f. Pihak lain yang dilibatkan oleh Bawaslu.

4. MEKANISME DAN PERSYARATAN PERJALANAN DINAS

Mekanisme dan persyaratan perjalanan dinas dalam keputusan Sekretaris Jenderang Badan
Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Badan
Pengawas Pemilihan Umum merupakan tata cara dan syarat administrasi perjalanan dinas yang
harus dipenuhi oleh pengelola anggaran dan pelaksana perjalanan dinas.

5. PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Penting !

a. Bukti dan/atau dokumen pelaksanaan perjalanan dinas wajib didokumentasikan dengan
tertib;

b. Pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya
perjalanan dinas paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah melaksanakan perjalanan dinas,
apabila tidak dipenuhi maka yang bersangkutan melengkapi dokumen
pertanggungjawaban perjalanan dinas sebelumnya;

c. Pelaksana perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian Negara sebagai
akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan dalam hubungannya dengan pelaksanaan
perjalanan dinas;

d. Perjalanan dinas dilaksanakan berdasarkan kebutuhan riil lembaga dengan target
pencapaian tujuan yang jelas dan memperhatikan prinsip efisien, efektif, serta akuntabilitas
pertanggungjawaban perjalanan dinas dimaksud;

e. Perjalanan Dinas pada Bawaslu/Panwaslih Provinsi/Kabupaten/Kota ke luar wilayah
kerjanya dapat dilakukan berdasarkan undangan atau kegiatan yang mendapatkan izin
dengan memperhatikan prinsip efisiensi, eketivitas, dan ketersediaan anggaran, dengan
ketentuan sebagai berikut:
1. Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi mendapatkan izin tertulis dari Ketua/Sekretaris
Jenderal Bawaslu;
2. Bawaslu Kabupaten/Kota/Panwaslih Kabupaten/Kota mendapatkan izin tertulis dari
Ketua/Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi/Pnawaslih Provinsi.

5

BAB II
JENIS – JENIS PERJALANAN DINAS

6

BAB II
JENIS – JENIS PERJALANAN DINAS

1. Perjalanan Dinas Dalam Kota (Kode BAS 524113)

Digunakan untuk mencatat perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota,
meliputi:
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. Pengumandahan (datasering);
c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang

dokter penguji kesehatan;
e. Memperoleh pengobatan;
f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai

Negeri;
g. Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
h. Mengikuti diklat;
i. Menjemput/mengatarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai

Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

Perjalanan Dinas Dalam Kota diberikan bagi Pelaksana Perjalanan Dinas dengan ketentuan
sebagai berikut:

1. Perjalanan dinas dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam diberikan uang transport
dalam kota dengan melampirkan form bukti kehadiran pelaksanaan perjalanan dinas
dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam;

2. Perjalanan dinas dalam kota yang lebih dari 8 jam diberikan uang transport dalam kota
dan uang harian dalam kota. Dalam kondisi tertentu dan apabila diperlukan kepada
pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan akomodasi sesuai ketentuan peraturan
perundang – undangan;

3. Pemberian uang transport perjalanan dinas dalam kota maksimal 2 (dua) kali dalam
satu hari untuk penugasan yang berbeda;

4. Bagi pelaksana perjalanan dinas dalam kota dengan menggunakan kendaraan dinas
tidak diberikan uang transport;

5. Uang Harian pada poin 2, tidak diberikan pada hari pelaksana perjalanan dinas
(pelaksana SPD) mendapatkan honorarium narasumber;

6. Uang representasi untuk Ketua/Anggota Bawaslu, Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi
serta pejabat structural eselon I dan II, tetap diberikan pada hari pelaksana perjalanan
dinas (Pelaksana SPD) mendapatkan honorarium narasumber; dan

7

7. Pemberian uang transport dalam kota diberikan secara lumpsum maksimal sebesar
SBM. Dalam hal letak geografis daerah disebuah Kabupaten/Kota membutuhkan
transport melebihi SBM, dapat dibayarkan dengan melampirkan bukti riil (at cost) dan
dilakukan secara selektif dengan memperhatikan prinsip efisiensi dalam penggunaan
belanja Negara.

2. Perjalanan Dinas Biasa (Kode BAS 524111)

Perjalanan Dinas Biasa yang digunakan untuk mencatat perjalanan dinas jabatan melewati
batas kota dan perjalanan dinas pindah dalam negeri dengen ketentuan sebagai berikut:
1. Komponen Biaya Perjalnan Dinas Biasa terdiri dari uang harian, biaya transport, biaya

penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam kota untuk pejabat negara.
a. Uang harian

1. Uang harian terdiri atas uang makan, transport local, dan uang saku;
2. Uang harian, tidak diberikan pada hari pelaksana perjalanan dinas (pelaksana

SPD) mendapatkan honorarium narasumber;
b. Biaya Transport

1. Biaya transport adalah biaya transportasi dari tempat kedudukan awal ke tempat
tujuan dan sebaliknya.

2. Biaya transport terdiri dari:
a. Transport dari tempat kedudukan kantor ke
Bandara/Stasiun/Terminal/Pelabuhan dibayarkan sebesar biaya riilnya (at
cost) maksimal sebesar SBM, tidak diperkenankan menggunakan Daftar
Pengeluaran Riil (DPR);
b. Transport dari Kota tempat kedudukan ke Kota tempat penugasan yang
melewati batas kota dibayarkan sebesar biaya riilnya (at cost), Dalam hal
bukti pengeluaran transportasi tidak diperoleh dapat menggunakan Daftar
Pengeluaran Riil (DPR) sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan
maksimal sebesar SBM;
c. Transport pada huruf b, dapat berupa sea kendaraan yang mengangkut
minimal 3 (tiga) orang untuk 1 (satu) unit kendaraan;
d. Biaya Parkir Bandara dapat dianggap sebagai komponen transport
perjalanan dinas (biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri), PPK
melakukan penilaian kepatutan, kewajaran, efisiensi, efektivitas, dan
ekonomis, maka uang transport sesuai biaya riil dan maksimal diberikan
sebesar SBM.

c. Biaya Penginapan.
Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya
yang diperlukan untuk menginap:
a. Di hotel; atau
b. Di tempat menginap lainnya.

8

d. Uang representasi
Uang representasi diberikan kepada Ketua/Anggota Bawaslu dan Bawaslu
Provinsi, serta pejabat structural eselon I dan II. Uang representasi, tetap diberikan
pada hari pelaksana perjalanan dinas (pelaksana SPD) mendapatkan honorarium
narasumber.
Pejabat structural eselon III/ pejabat fungsional yang ditetapkan menjadi Plt. Eselon
II dapat diberikan uang representasi setingkat eselon II dalam jal perjalanan dinas
tersebut melekat pada jabatan eselon II-nya.

e. Sewa Kendaraan.
Uang sewa kendaraan dapat diberikan kepada Pejabat Negara. Sewa kendaraan
dalam kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan berpedoman pada SBM.

2. Perjalanan dinas bagi pengemudi, terbatas pada perjalanan dinas luar kota pada saat
yang bersangkutan mengantar Ketua/Anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi, serta
pejabat structural eselon I dan II dengan menggunakan kendaraan dinas. Biaya
perjalanan dinas untuk Pengemudi meliputi uang harian dan penginapan.

3. Perjalanan dinas bagi protocol, ajudan, dan sespri Ketua/Anggota Bawaslu, pejabat
structural eselon I Bawaslu dilaksankan terbatas pada saat yang bersangkutan
dibutuhkan untuk mendampingi Ketua/Anggota Bawaslu, dan pejabat structural eselon
I bawaslu. Perjalanan dinas bagi protocol, ajudan, dan sespri diberikan uang harian dan
penginapan. Untuk uang transport hanya diberikan apabila yang bersangkutan tidak
menggunakan kendaraan dinas.

4. Bagi pejabat/staf dan sespri/ajudan (maksimal 2 (dua) orang) yang mendampingi
Ketua/Anggota Bawaslu, serta pejabat structural eselon I Bawaslu, dapat menginap
pada hotel yang sama dengan tariff terendah atau sesuai dengan Standar Biaya
Masukan.

5. Pembelian tiket transportasi dan pembayaran penginapan perjalanan dinas wajib
menggunakan sarana pembayaran non tunai.

6. Pemesanan tiket perjalanan dinas dapat dilakukan oleh pegawai yang melaksanakan
perjalanan dinas secara perseorangan atau kolektif. Apabila timbul selisih harga dan
menimbulkan kerugian Negara menjadi tanggung jawab pelaksana perjalanan dinas.

7. Biaya bagasi berbayar dan/atau kelebihan bagasi dalam rangka tugas kedinasan, berupa
alat tulis kantor pendukung kegiatan, seminar kit kegiatan, dan laporan dapat
dibebankan pada APBN dengan melampirkan surat persetujuan dari PPK.

8. Dalam hal pemesanan tiket/penginapan dilakukan melalui daring/online, konfirmasi
pemesanan harus diteruskan ke Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

9. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan maka
diberikan biaya pengganti penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari:
a. Standar Biaya Masukan (SBM), apabila tariff penginapan di lokasi perjalanan dinas
lebih besar dari SBM.

9

b. Tarif penginapan di lokasi perjalanan dinas, apabila tariff penginapan lebih kecil
dari SBM.

10. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pengumandahan (Detasering) dilaksanakan
maksimal (Sembilan puluh) hari kalender.

11. Komponen biaya perjalanan dinas jabatan dalam rangka pengumandahan (Detasering),
adalah sebagai berikut:
a. Komponen uang harian, biaya transportasi dan biaya penginapan, dan
b. Biaya penginapan diberikan pada saar kedatangan dan selama masa
Pengumandahan (Detasering) dalam hal tidak tersedia rumah dinas.

12. Uang Harian untuk perjalanan dinas yang membutuhkan waktu transit sesuai dengan
tariff uang harian pada daerah tujuan Perjalanan Dinas. Untuk biaya akomodasi pada
daerah transit berdasarkan real cost atau maksimal sebesar SBM pada daerah transit.

13. Tariff hotel yang dipergunakan sebagai penginapan perjalanan dinas mengacu
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan dan PPK dapat
menentukan klasifikasi jabatan atau golongan dengan mempertimbangkan efisiensi dan
efektivitas perjalanan dinas,

14. Biaya tes swab antigen dan/atau PCR selama pandemi Covid- 19 yang menjadi
persyaratan perjalanan dinas dapat dibebankan pada APBN.

15. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas masih berada pada daerah tujuan dinas dan
terinfeksi virus Covid- 19 dengan dibuktikan hasil swab PCR dapat diberikan biaya
penginapan/ hotel dan konsumsi dalam rangka karantina/isolasi mandiri dengan
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan ketersediaan dana dengan
menggunakan akun Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID- 19
(521131). Selama karantina/isolasi mandiri di luar jangka waktu penugasan perjalanan
dinas tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas tambahan (transport local, uang
harian dll).

3. Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Kode BAS 524119)

Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Komponen Perjalanan Dinas Paket Meeting luar kota, terdiri dari:

a. Paket Meeting luar kota dapat berupa halfday, fullday, dan fullboard.
b. Komponen biaya perjalanan dinas Paket Meeting luar kota adalah uang harian dan

uang transport sesuai dengan Standar Biaya Masukan.
c. Uang Harian pada huruf b, tidak diberikan pada hari pelaksana perjalanan dinas

(pelaksana SPD) mendapatkan honorarium narasumber
d. Uang representasi diberikan kepada Ketua/Anggota Bawaslu dan Bawaslu

Provinsi, serta pejabat structural eselon I dan II
e. Uang representasi pada huruf d, tetap diberikan pada hari pelaksana perjalanan

dinas (Pelaksana SPD) mendapatkan honorarium narasumber.

10

f. Perjalanan dinas Paket Meeting luar kota bagi Pengemudi, terbatas pada saat yang
bersangkutan mengantar Ketua/Anggota Bawaslu dan Bawaslu Provinsi, serta
pejabat structural eselon I dan II, dengan menggunakan kendaraan dinas.

g. Biaya uang harian, konsumsi dan/atau akomodasi bagi pengemudi di lingkungan
Bawaslu untuk kegiatan yang bersifat halfday/fullday/fullboard dibebankan kepada
Pelaksana kegiatan.

h. Perjalanan dinas Paket Meeting luar kota bagi protocol, ajudan, dan sespri
Ketua/Anggota Bawaslu, serta pejabat structural eselon I Bawaslu dilaksanakan
terbatas pada saat yang bersangkutan dibutuhkan untuk mendampingi
Ketua/Anggota Bawaslu, serta pejabat structural eselon I Bawaslu.

i. Biaya uang harian, uang transport, konsumen dan/atau akomodasi bagi protocol,
ajudan dan sespri Ketua/Anggota Bawaslu, serta pejabat structural eselon I
Bawaslu di lingkungan Bawaslu untuk kegiatan yang bersifat
halfday/fullday/fullboard dapat dibebankan kepada Pelaksana kegiatan atau bagian
yang membidangi fungsi protocol, ajudan dan sespri Ketua/Anggota Bawaslu, serta
pejabat structural eselon I Bawaslu.

j. Besarnya uang harian pada huruf g dan huruf I, dibayarkan sebesar uang harian
halfday/fullday/fullboard.

2. Kegiatan fullboard dapat diberikan uang harian satu hari sebelum kegiatan dan/atau
satu hari setelah kegiatan sepanjang diperlukan. KPA/PPK setelah mempertimbangkan
prinsip efektif, efisien dan ketersediaan anggaran, berwenang menentukan perlunya
diberikan uang harian satu hari sebelum kegiatan dan/atau satu hari setelah kegiatan.

3. Uang harian dapat dibayarkan satu sebelum dan satu hari sesudah kegiatan,
dimungkinkan untuk:
a. Mengikuti ujian dinas/ujian jabatan;
b. Perjalanan yang memerlukan satu hari untuk tiba dan satu hari untuk kembali ke
tempat kedudukan semula;
c. Jadwal penerbangan yang terbatas sehingga harus berangkat satu hari sebelum
Kegiatan dan Kembali satu hari sesudah kegiatan agar dapat mengikuti kegiatan
tepat waktu sesuai jadwal kegiatan; dan
d. Panitia kegiatan guna mempersiapkan kegiatan dan penyelesaian
pertanggungjawaban.

4. Sewa kendaraan untuk kegiatan yang bersifat fullboard dapat dilaksanakan terbatas
pada kegiatan yang bersifat incidental dan berskala nasional secara selektif dan efisien.

11

BAB III
LAMPIRAN BUKTI – BUKTI PERTANGGUNG JAWABAN

PERJALANAN DINAS

12

BAB III
LAMPIRAN BUKTI – BUKTI PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS

1. ST dari pejabat yang berwenang; SOP

1. Kepala
Sekretariat

Memberikan
perintah staf

untuk
melaksanakan
perjalanan dinas

Kalau terdapat
undangan

dilampirkan juga

2. Pelaksana
Perjalanan Dinas

Menyusun draft
surat tugas
selanjutnya

diserahkan ke
subkoor

3. Sub Koor

Melakukan
pemeriksaan
draft, apabila
sesuai diserahkan
ke Kepala Bagian

4. Kepala Bagian

Melakukan reviu
apabila sudah

sesuai diserahkan
kasek untuk TTD

13

2. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan
Perjalanan Dinas atau pihak terkait, yang menjadi tempat tujuan Perjalanan
Dinas;

SOP

Notes SPD & SPPD
sudah menggunakan

Sistem
1. Kepala Sekretariat

Memberikan perintah
staf untuk

melaksanakan
perjalanan dinas

2. Pelaksana Perjalanan
Dinas

Menyusun draft Surat
Perjalanan Dinas

selanjutnya diserahkan
ke subkoor

3. Sub Koor

Melakukan
pemeriksaan draft,

apabila sesuai
diserahkan ke Kepala

Bagian

4. Kepala Bagian
Melakukan reviu
apabila sudah sesuai
diberikan TTD selaku
PPK. Sekaligus
menandatangani SPPD.
Kemudian diserahkan
Kasek Untuk TTD SPPD.

14

Disini jangan
lupa meminta
TTD Pejabat
Penanda tangan.

Sekaligus
Ditambahkan
Nama dan NIP.

15

3. Kuitansi Penerimaan dan rincian komponen biaya perjalanan dinas (Uang Muka);
Cost Sheet merupakan komponen yang menjadi tanggung jawab pelaksana

perjalanan dinas untuk diisi sebelum melakukan perjalanan dinas. Apabila pelaksana
perjalanan dinas masih kurang paham bisa menghubungi sub bagian keuangan untuk
bertanya pengisiannya bagaimana.
Pelaksana perjalanan dinas bisa mengisi cost sheet sesuai petunjuk dilink dibawah ini:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ezydp6sM2CrL_u2Sic35xh32mRShuqpj/edit
#gid=1794889268
di sheet “cost sheet yang diisi” pelaksana perjalanan dinas bisa langsung mengisi
kebutuhan biaya selama melakukan perjalanan dinas.

16

4. Kuitansi (100%);
Kwitansi rampung adalah salah satu komponen pertanggung jawaban yang harus

diserahkan pelaksana perjalanan dinas setelah melaksanakan tugasnya. Isiannya
berdasarkan bukti pengeluaran riil yang telah sesuai dengan ketentuan – ketentuan
yang ada. Dalam pembuatannya biasanya dibantu oleh staff keuangan.

17

5. Tiket Pesawat dan Boarding Pass (PP);

Biasanya metode pemesanan tiket
pesawat menggunakan biaya
langsung dari kantor secara non
tunai. Tetapi, bisa juga
menggunakan uang tunai.
Jikalau menggunakan biaya dari
kantor biasanya perlu
mencantumkan rangkapan ST,
SPD & SPPD, Undangan (Jika
berdasarkan undangan ST-nya),
Laporan Perjalanan dinas, dan
Receipt, E-tiket, dan Boarding
pass. Sekaligus bukti lain yang
juga menggunakan biaya langsung
dari kantor (ms. Hotel)
PENTING!
Jangan lupa bahwa ditahap ini
pelaksana perjalanan dinas harus
menyerahkan:

1. Receipt sebagai bukti
besaran uang yang
dikeluarkan;

2. E- tiket yang sekalian
ditempel dengan
boarding pass sebagai
bukti pelaksana
perjalanan dinas benar –
benar menaiki pesawat
untuk melaksanakan
perjalanan dinasnya.

18

19

Biasanya metode pemesanan tiket
pesawat menggunakan biaya
langsung dari kantor secara non
tunai. Tetapi, bisa juga
menggunakan uang tunai.

Jikalau menggunakan biaya dari
kantor biasanya perlu
mencantumkan rangkapan ST,
SPD & SPPD, Undangan (Jika
berdasarkan undangan ST-nya),
Laporan Perjalanan dinas, dan
Receipt, E-tiket, dan Boarding
pass. Sekaligus bukti lain yang
juga menggunakan biaya langsung
dari kantor (ms. Hotel)

PENTING!

Jangan lupa bahwa ditahap ini
pelaksana perjalanan dinas harus
menyerahkan:

3. Receipt sebagai bukti
besaran uang yang
dikeluarkan;

4. E- tiket yang sekalian
ditempel dengan
boarding pass sebagai
bukti pelaksana
perjalanan dinas benar –
benar menaiki pesawat
untuk melaksanakan
perjalanan dinasnya.

20

21

6. Bukti Pembayaran Hotel;

Biasanya metode Hotel
menggunakan biaya langsung dari
kantor secara non tunai. Tetapi,
bisa juga menggunakan uang
tunai.
Jikalau menggunakan biaya dari
kantor biasanya perlu
mencantumkan rangkapan ST,
SPD & SPPD, Undangan (Jika
berdasarkan undangan ST-nya),
Laporan Perjalanan dinas, dan
Receipt Hotel Sekaligus bukti lain
yang juga menggunakan biaya
langsung dari kantor (ms. Receipt,
E-tiket, dan Boarding pass.)
PENTING!
Jangan lupa bahwa ditahap ini
pelaksana perjalanan dinas harus
menyerahkan:

1. Receipt sebagai bukti
besaran uang yang
dikeluarkan;

22

23

Biasanya metode Hotel
menggunakan biaya langsung dari
kantor secara non tunai. Tetapi,
bisa juga menggunakan uang
tunai.

Jikalau menggunakan biaya dari
kantor biasanya perlu
mencantumkan rangkapan ST,
SPD & SPPD, Undangan (Jika
berdasarkan undangan ST-nya),
Laporan Perjalanan dinas, dan
Receipt Hotel Sekaligus bukti lain
yang juga menggunakan biaya
langsung dari kantor (ms. Receipt,
E-tiket, dan Boarding pass.)

PENTING!

Jangan lupa bahwa ditahap ini
pelaksana perjalanan dinas harus
menyerahkan:

1. Receipt sebagai bukti
besaran uang yang
dikeluarkan;

24

25

7. Kuitansi Transportasi taxi/gojek/grab; Apabila menggunkan kwitansi
tertulis jangan lupa isiannya harus
Transportasi taxi biasanya terdiri dari: lengkap. Pastikan tanggal, lokasi,
1. Transportasi Taxi Rumah – Bandara;
2. Transportasi Taxi Bandara – Hotel; besaran huruf & angka, tanda
3. Transportasi Taxi Hotel – Bandara; tangan, nama sudah terisi
4. Transportasi Taxi Bandara – Rumah. semuanya.

(Lampiran SIM & STNK) SIM & STNK jangan lupa
dl k

(Lampiran SIM & STNK)

(Lampiran SIM & STNK)
26

(Lampiran SIM & STNK)
27

8. Laporan Perjalanan Dinas.

Jangan Lupa!

Lampiran
Dokumentasi

28

DISCLAIMER

E-Book ini disusun berdasarkan pengetahuan dan
pengalaman penulis. Dalam hal terdapat kekeliruan
dan perbedaan antara hal yang tercantum di dalam e-

book ini dengan regulasi yang dikeluarkan oleh
Bawaslu Republik Indonesia, harap agar tetap
mengacu kepada peraturan resmi yang berlaku.
Saran dan kritik dapat disampaikan melalui email:

[email protected]
TERIMA KASIH
DANGKE
THANK YOU

29