revolusi melati

revolusi

MELATI

Maulina Faradila (K4421049)

Table of contents

01 02

Latar Belakang Faktor internal
dan eksternal

03 04

Keadaan pemerintahan Kebijakan tunisia
tunisia pasca ben ali pasca revolusi melati

Latar Belakang

Pada penghujung 2010 hingga awal 2011, kawasan di Afrika Utara dan
Timur Tengah mengalami pergolakan politik yang dikenal dengan
revolusi Arab's Spring atau dengan nama Jasmine Revolution (Revolusi
Melati)'
Suatu revolusi yang bertujuan untuk menumbangkan penguasa mereka
yang dimulai dari Tunisia menyusul Mesir, Aljazair, Yaman, Bahrain,
Libya dan negara- negara Arab lainnya. Dinamakan dengan Revolusi
Melati untuk mengindentikkan pergolakan rakyat di negara-negara
Timur Tengah bagaikan bunga melati yang sedang mekar. Istilah
tersebut diberikan oleh masyarakat di Timur Tengah yang
mengibaratkan kawasan yang bergolak seperti tangkai melati yang
berada satu di Afrika Utara dan satu di Timur Tengah. Revolusi Melati,
yang dianggap sungguh cantik, berlaku secara spontan, tanpa arahan,
tanpa pemimpin, dan tanpa organisasi.

Tidak ada yang menduga, letupan di Tunisia yang
dimulai sejak bulan Desember tahun lalu akhirnya
dapat menumbangkan Zine El Abidine Ben Ali, sang

rezim diktator yang juga anti terhadap segala
bentuk kehidupan yang berbau Islam. Ia kemudian
mempertahankan sikap politik luar negeri non-blok
pendahulunya dan mendukung ekonomi yang telah

berkembang sejak awal 1990-an.
Sehingga sampai pada pemilu tahun 2000, Ben Ali

terpilih lagi menjadi presiden yang setidaknya
bertahan hingga penghujung tahun 2014. Menurut
televisi Israel, para pejabat Israel menilai Ben Ali
sebagai satu dari kepala negara-negara Arab paling

penting yang mendukung politik Israel dan kini
mereka mengkhawatirkan masa depan negara ini.

Faktor Internal

Rezim Otoriter Tingginya tingkat Perlindungan dan
pengangguran pemenuhan HAM
Dalam kasus ini, bangsa Tunisia
berusaha mengkudeta Ben Ali yang Tingginya jumlah usia angkatan Tidak adanya perlindungan
telah berkuasa selama lebih dari 24 kerja namun tidak diimbangi dan pemenuhan HAM di
tahun. Dalam masa pemerintahannya wilayah Timur Tengah
Ben Ali memerintah secara otoriter dengan tingginya jumlah pekerjaan khususnya Tunisia
telah menciptakan tingginya angka
Penyelesaian yang dianggap Tuntutan untuk bebas dari
dapat berpihak kepada rakyat pengangguran di Tunisia. pemerintahan yang otoriter

antara kewajiban untuk melindungi, Tingginya korupsi Kejenuhan dengan
menghormati dan memenuhi HAM pemerintah yang otoriter dan
tidak dapat dipisahkan antara satu Pemerintah yang berkuasa di korup, tanpa ada kebebasan
Tunisia dianggap telah melakukan
hak dengan hak lainnya. bagi warganegaranya
korupsi karena telah rezim
memerintah secara tertutup dan
tidak memiliki pers yang bebas dan

independen

Faktor Eksternal

Demokrasi Media Sosial

konsep nilai-nilai demokrasi yang Social Media, menjadi sarana
dianggap dapat menggantikan rezim penyebaran revolusi oleh grup-

otoriter di negara-negara Timur grup aktifis tertentu.
Tengah.

Keadaan Pemerintahan di Tunisia Pasca Ben Ali

Sejak Tahun 1987-2011 Tunisia dipimpin oleh Presiden Zine al-Abidine Ben Ali, yang
menggantikan pemimpin sebelumnya yakni Habib Bourguiba yang memerintah antara tahun
1957-1987. Pada saat dipimpin oleh Ben Ali keadaan ekonomi Tunisia tidak terlalu bagus dan
cenderung untuk jatuh hal ini bisa kita lihat dengan tingginya biaya hidup, rendahnya tingkat
kesejahteraan rakyatnya serta ditambah buruk lagi dengan pemerintahan yang diktator.
Setalah diumumkannya hal itu, barulah tercapai kesepakatan antara pemerintah interim dan
UGTT pada tangga 8 Februari 2011. Rancangan Undang-Undang untuk memberikan Fuad
Mebazaa kekuasaan darurat disahkan pada tanggal 9 ebruari 2011. Langkah pertama yang
diambil pada RUU keadaan darurat yaitu akan memberikan kekuasaan kepada Presiden
sementara yakni Fuad Mebazaa sehingga dia dapat mengambil alih kekuasan RCD di
Parlemen. Beberapa aparat bahkan sempat memblokade sebuah mobil yang membawa
Presiden sementara Tunisia Fouad Mebazaa, tapi aparat kemudian membiarkannya lewat.

Kebijakan politik yng dikeluarkan Tunisia pasca revolusi melati

Ben Ali merupakan presiden Tunisia kedua setelah menggantikan
Habib Bourguiba yang telah memerintah Tunisia dari tahun 1957
sampai 1987. Pada masa pemerintahannya, Ben Ali dituntut oleh
rakyat Tunisia untuk meninggalkan jabatannya karena tingginya
biaya hidup, rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat, serta
pemerintahannya yang dictator. Tuntutan rakyat Tunisia kepada
Ben Ali untuk meninggalkan jabatannya sebagai presiden dimulai
dengan datangnya seorang pedagang sayur dan buah-buahan
yang mana gerobaknya disita oleh polisi karena tidak mempunyai
ijin berjualan, keudian dia mendatangi kantor gubernur untuk
menanyakan nasib gerobaknya yang disita itu.

Perdana menteri ghannouchi yang tetap memimpin koalisi bersatu setelah ben
ali kabur ke arab Saudi pada jum’at malam tanggal 21 januari 2011 berpidato
kepada rakyat untuk tetap bersabar dan berjanji akan mengakgiri karir
politiknya setelah dia bias menggelar pemilu. Dalam pidatonya dalam
televise, perdana menteri ghannouchi bersumpah untuk menghormati
konstitusi dan memulihkan stabilitas, dan meminta kepada warga untuk
memelihara jiwa patriotic, dia juga berjanji akan menekan inflasi dan
pengangguran. Kemudian pada tanggal 25 mei 2011 amamou mengundurkan
diri sebagai menteri pemuda dan olahraga. Mundurnya slim amamou sebagai
menteri pemuda dan olahraga merupakan salah satu bentuk protes terhadap
kebijakan pemerintahan Tunisia untuk kembali melakukan sensor terhadap
akses internet.

Daftar Pustaka

Elthaway, Mona. 15 Januari 2011. Tunisia’s Jasmine
Revolution. Dalam
http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2011/01/14/AR2011011405084.html

Faizal Muzada, Skripsi : Demokratisasi Tunisia dan
Pengaruhnya terhadap negara-negara Arab,
Universitas Hasanudin: 2013

Faizal I. Musada. Demokratisasi Tunisia Dan
Pengaruhnya Terhadap Negara-Negara Arab.
Diakses melalui
http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/1234
56789/8233/FAIZAL%25201.%2520MUSDA.pdf