GAMBAR 6.39
PENCAPAIAN NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK UMUR< 15 TAHUN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 DAN 2021
TAHUTNAH2U0N202020
Indonesia: 0,6
TAHUTNAH2U0N212021
Indonesia: 1,4
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Sejak tahun 2007 hingga 2019, secara umum target Non Polio AFP rate sebesar 2
per 100.000 penduduk berusia <15 tahun telah tercapai. Tahun 2021 mengalami penurunan
sebesar 1,4/100.000 penduduk berusia <15 tahun walaupun terjadi peningkatan dari tahun
2020. Persentase spesimen adekuat yang secara umum sejak tahun 2007-2017 telah mencapai
target sebesar 80%. Pada tahun 2018, 2020 dan 2021 capaian kinerja berada sedikit di bawah
target (79,5%, 78,4%, dan 68,1%). Pada tahun 2019 standar minimal spesimen adekuat sebesar
≥80% telah dapat dipenuhi, dapat dilihat pada Gambar 6.40.
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 211
GAMBAR 6.40
CAPAIAN SURVEILANS AFP DI INDONESIA TAHUN 2007-2021
5,0 83,7 83,3 85,6 84,3 89,5 89,6 87,7 86,4 87,5 82,8 79,5 78,4 80 78,4 100
4,5 68,1 90
80
4,0 1,4 70
60
Non Polio AFP Rate3,5 50
% Spesimen Adekuat40
3,0 2,5 2,8 2,8 2,6 2,8 2,8 2,7 30
2,5 20
2,4 2,3 2,4 2,3 10
0
2,0 2,0
2,0
1,5
1,0 0,6
0,5
0,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Non Polio AFP Rate Non Polio AFP Rate Target (2/100000)
Specimens Adequate Specimens Adequate Target (80%)
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Provinsi DKI Jakarta dan Jambi merupakan provinsi dengan non polio AFP rate per
100.000 penduduk umur <15 tahun tertinggi, yaitu sebesar 4,4 dan 3,5 per 100.000 penduduk,
sedangkan provinsi terendah yaitu Sumatera Utara dan Lampung yaitu sebesar 0,3 dan 0,4 per
100.000 penduduk umur <15 tahun.
GAMBAR 6.41
NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK< 15 TAHUN
DI INDONESIA TAHUN 2021
Indonesia 1,4
DKI Jakarta 2,6 2,9 3,5 4,4
Jambi 2,5 44 55
Bali 1,7 2,4
1,6 2,3
Kalimantan Timur 1,5 2,2
Kep. Bangka Belitung 1,5 2,0
1,5
Sumatera Barat 1,5 Target: ≥2
Jawa Tengah 1,5
1,2
Kalimantan Barat 1,2
Kalimantan Selatan 1,2
1,1
Maluku Utara 1,0
Sulawesi Selatan 1,0
Sumatera Selatan 0,8
0,7
Jawa Timur 0,6
0,6
Kepulauan Riau 0,6
Sulawesi Tenggara 0,6
0,5
Sulawesi Barat 0,5
DI Yogyakarta 0,4
0,3
Papua 0,0
Papua Barat 0,0
Kalimantan Utara
Bengkulu
Aceh
Jawa Barat
Nusa Tenggara Barat
Banten
Maluku
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Riau
Kalimantan Tengah
Lampung
Sumatera Utara
Gorontalo
Nusa Tenggara Timur
0112233
Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2022
212 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
Pemeriksaan spesimen tinja dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya virus polio liar
pada kasus AFP yang ditemukan dalam kegiatan surveilans AFP. Semua kasus AFP seharusnya
dilakukan pemeriksaan klinis dan investigasi virologi, dan setidaknya 80% kasus AFP harus
memenuhi standar spesimen adekuat dengan persyaratan yaitu volume cukup 8-10 gr,
spesimen kondisi baik (tidak bocor, suhu dingin 4-8 0C), dua spesimen didapatkan ≤14 hari
setelah munculnya kelumpuhan dengan jeda minimal 24 jam antara sampel 1 dan 2.
GAMBAR 6.42
PENCAPAIAN SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020 DAN 2021
TAHUTNAH2U02N02020
Indonesia: 78,4%
No case/report
Adeq. Spec < 60%
Adeq. Spec 60 - 79%
Adeq. Spec ≥ 80%
TAHUTANH2U0N212021
Indonesia: 67,8%
No case/report
Adeq. Spec < 60%
Adeq. Spec 60 - 79%
Adeq. Spec ≥ 80%
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Persentase spesimen adekuat di Indonesia pada tahun 2021 belum mencapai target
(80%) yang diharapkan hanya sebesar 67,8%. Meskipun demikian, sebanyak 11 provinsi telah
mencapai standar spesimen adekuat pada tahun 2021, sedangkan 23 provinsi lainnya belum
mencapai standar. Persentase spesimen adekuat AFP menurut provinsi tahun 2021 dapat
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 213
dilihat pada Gambar 6.42. Informasi lebih rinci mengenai penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi menurut provinsi dan kelompok umur dapat dilihat pada Lampiran 61-63.
GAMBAR 6.43
PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
Indonesia 68,1
Kalimantan Utara 100,0
Jawa Tengah 96,7
Kepulauan Riau 90,9
Nusa Tenggara Barat 90,0
89,5
Papua 87,1
Kalimantan Barat 85,7
83,3
Bengkulu 83,3
Jambi 80,5
80,0
Sumatera Utara 78,2
Sumatera Barat 76,3
70,6
Bali 69,6
Jawa Barat 69,2
Sulawesi Selatan 66,7
Sulawesi Tenggara 66,7
61,7
Banten 61,5
Riau 60,0
Kalimantan Selatan 50,0
Sulawesi Barat 50,0
Jawa Timur 47,1
Lampung 44,4
40,0
Kalimantan Timur 40,0
Kep. Bangka Belitung 36,8
30,0
Sumatera Selatan 26,7
DI Yogyakarta 20,0
Maluku Utara 12,5
Sulawesi Tengah 0,0
Kalimantan Tengah 0,0
Aceh
Papua Barat
DKI Jakarta
Maluku
Sulawesi Utara
Gorontalo
Nusa Tenggara Timur
0 20 40 60 80 100 120
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
C. PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOSIS
1. Demam Berdarah Dengue (DBD)
Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang
disebabkan oleh virus dan disebarkan oleh vektor. Virus yang menyebabkan penyakit ini adalah
Dengue. Kasus DBD pertama di Indonesia dilaporkan di Surabaya pada tahun 1968. Sejak
pertama kali ditemukan kasus ini terus menunjukkan peningkatan setiap tahun.
214 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
Vektor penular penyakit ini berasal dari jenis nyamuk Aedes aegypti dan Aedes
albopictus. Karakteristik vektor penular menentukan persebaran dan waktu kejadian infeksi.
Habitat nyamuk Aedes pada umumnya berada di wilayah dengan iklim tropis, curah hujan tinggi,
serta suhu panas dan lembap. Nyamuk Aedes menyukai genangan atau tempat penampungan
air seperti selokan, vas atau pot tanaman, tempat minum hewan peliharaan, kolam renang,
atau tempat sampah sebagi tempat perindukan. Karakteristik dan perilaku vektor tersebut
dapat menjelaskan adanya kecenderungan peningkatan kasus DBD pada musim penghujan
seiring dengan bermunculannya tempat perindukan. Selain mempengaruhi banyaknya kasus,
karakteristik dan perilaku nyamuk Aedes juga menjadi landasan upaya pengendalian penyakit
DBD melalui intervensi lingkungan dan perilaku individu dan masyarakat. Upaya pengendalian
tersebut di antaranya melalui kampanye 3M dan 3M plus.
a. Kesakitan dan Kematian Akibat DBD
Diagnosa kasus DBD ditegakkan dengan anamnesis perjalanan penyakit, gejala klinis,
pemeriksaan fisik termasuk tanda vital dan tanda perdarahan, serta pemeriksaan penunjang
konfirmasi diagnosis. Pasien terduga DBD akan menjalani pemeriksaan laboratorium yang
megindikasikan penurunan trombosit < 100.000/mm3 dan adanya kebocoran plasma yang
ditandai dengan peningkatan hematokrit > 20%.
Pada tahun 2021 terdapat 73.518 kasus DBD dengan jumlah kematian sebanyak 705
kasus. Kasus maupun kematian akibat DBD mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020
yaitu sebesar 108.303 kasus dan 747 kematian.
Dalam pengendalian penyakit DBD, digunakan beberapa indikator untuk kegiatan
pemantauan. Dua indikator utama yang digunakan adalah Incidence Rate per 100.000
penduduk dan Case Fatality Rate.
GAMBAR 6.44
INCIDENCE RATE PER 100.000 PENDUDUK
DEMAM BERDARAH DENGUE TAHUN 2012-2021
100
(per 100.000 penduduk) 90
80
70 78,9
60
50 51,5 40,0
26,1
40 50,8
37,3 42,9 39,8 24,8 27,0
30
20
10
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk menunjukkan kecenderungan penurunan
dari 51,5 pada tahun 2019, menjadi 40 dan 27 pada tahun 2020 dan 2021.
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 215
GAMBAR 6.45
ANGKA KESAKITAN (INCIDENCE RATE/IR) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)
PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
Indonesia 27,0
Kepulauan Riau 59,8 80,9
Kalimantan Timur 58,1 78,1
Bali 50,9 80 90
Kep. Bangka Belitung 47,8
Nusa Tenggara Barat 47,3
46,6
Jawa Barat 45,4
Sulawesi Utara 40,0
Gorontalo 31,1
Nusa Tenggara Timur 29,9
29,0
Sulawesi Selatan 26,4
Bengkulu
25,1
DI Yogyakarta 24,6
DKI Jakarta 24,3
Lampung 23,8
21,5
Maluku Utara 19,5
Sulawesi Tenggara 16,8
16,3
Sulawesi Barat 14,7
Kalimantan Utara 14,6
Sulawesi Tengah 13,0
12,9
Sumatera Utara 12,8
Jawa Timur 11,7
Banten 9,8
Riau 9,4
Papua Barat
6,9
Sumatera Selatan 6,7
Kalimantan Barat 4,1
2,9
Jawa Tengah
Sumatera Barat 10 20 30 40 50 60 70
Jambi
Maluku
Kalimantan Tengah
Aceh
Kalimantan Selatan
Papua
0
per 100.000 penduduk
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021
Pada tahun 2021, Provinsi Kepulauan Riau memiliki IR DBD tertinggi sebesar 80,9 per
100.000 penduduk, diikuti oleh Kalimantan Timur dan Bali masing-masing sebesar 78,1 dan 59,8
per 100.000 penduduk. Secara Nasional IR DBD Tahun 2021 sebesar 27 per 100.000 penduduk,
angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan target nasional sebesar ≤ 49 per 100.000
penduduk.
Kasus DBD yang terlambat mendapatkan perawatan dapat menyebabkan fatalitas
seperti kematian. Proporsi kematian terhadap seluruh kasus DBD atau yang dikenal dengan
Case Fatality Rate (CFR) juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pengendalian DBD.
216 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
GAMBAR 6.46
CASE FATALITY RATE (%)
DEMAM BERDARAH DENGUE TAHUN 2012-2021
1 0,96
0,69
(per 100.000 penduduk) 0,8 0,90 0,77 0,90 0,83 0,78 0,72
0,6 0,71 0,67
0,4
0,2
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
CFR DBD di Indonesia menunjukkan kecenderungan penurunan dalam kurun waktu
2012-2020, yaitu dari 0,9% menjadi 0,69%. Namun demikian, angka ini meningkat menjadi
0,96% pada tahun 2021. Peningkatan ini dapat menjadi evaluasi bagi perawatan pasien DBD
baik dari sisi ketepatan waktu penanganan maupun kualitas pelayanan kesehatan.
GAMBAR 6.47
CASE FATALITY RATE DEMAM BERDARAH DENGUE
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
Indonesia 0,96
Jawa Tengah 2,71
2,69
Gorontalo
2,68
Sulawesi Utara
Kalimantan Utara 2,33
2,31
Kepulauan Bangka…
2,20
Maluku Utara
Aceh 1,91
1,78
Maluku
1,77
Sulawesi Barat
Jambi 1,40
Sulawesi Tenggara 1,19
1,07
Jawa Timur
DI Yogyakarta 1,01
Sulawesi Selatan 0,98
0,96
Riau
0,92
Sumatera Barat
Jawa Barat 0,88
0,88
Kepulauan Riau
0,79
Kalimantan Timur
Nusa Tenggara Barat 0,78
0,75
Banten
0,75
Sulawesi Tengah
Kalimantan Barat 0,60
Nusa Tenggara Timur 0,55
0,48
Sumatera Utara
Lampung 0,35
Sumatera Selatan 0,26
0,16
Bengkulu
0,15
Bali
Papua 0,00
0,00
Papua Barat
0,00
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah 0,00
0,00
DKI Jakarta
0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 217
Secara nasional CFR DBD tahun 2021 mencapai 0,96%. CFR ini melebihi batas 0,7% yang
telah ditetapkan pada target Strategi Nasional Penanggulangan Dengue. Meskipun CFR pada
tahun 2021 meningkat dibandingkan periode sebelumya, besarannya berada di bawah 1% yang
artinya masih berada pada kategori rendah. CFR dinilai tinggi jika melampaui angka 1%.
Terdapat 13 provinsi atau 38,2% provinsi memiliki CFR di atas 1%. Pertolongan segera
untuk mencegah dan mengurangi keparahan dan komplikasi yang menyebabkan kematian
diperlukan untuk menurunkan CFR. Diperlukan upaya tindak lanjut tatalaksana kasus yg
adequat, edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang bahaya Dengue untuk mencegah
keterlambatan penanganan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat secara
dini mengenali gejala dan tanda bahaya Dengue.
b. Kabupaten/Kota Terjangkit DBD
Penyebaran kasus DBD di Indonesia dapat dipantau melalui banyaknya kabupaten/kota
dengan status terjangkit DBD. Pada tahun 2021 terdapat 474 (92,2%) kabupaten/kota yang
terjangkit DBD di Indonesia.
GAMBAR 6.48
JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD
DI INDONESIA TAHUN 2011-2021
600
(per 100.000 penduduk) 500 463 481
400 417 412 443 446
300 374 434 440 477 474
200
100
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2022
Sejak tahun 2011 sampai dengan 2021 jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD
cenderung mengalami peningkatan, walaupun sedikit penurunan terjadi dari 477 pada tahun
2020 menjadi 474 kabupaten/kota pada tahun 2021.
Salah satu indikator Rencana Strategis tahun 2020-2024, yaitu persentase
kabupaten/kota yang memiliki IR DBD < 49 per 100.000 penduduk. Dari 514 kabupaten/kota di
Indonesia, terdapat 441 kabupaten/kota (85,8%) yang mencapai IR DBD <49/100.000
penduduk. Data tersebut menunjukkan bahwa target program tahun 2021 sebesar 80%
kabupaten/kota dengan IR DBD <49 per 100.000 penduduk telah tercapai.
218 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
GAMBAR 6.49
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN IR DBD < 49 PER 100.000 PENDUDUK
DI INDONESIA TAHUN 2021
Indonesia 85,8
Papua 100,0
Maluku
Sulawesi Barat 100,0
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah Target Renstra 80% 100,0
DI Yogyakarta
Jawa Tengah 100,0
Banten
Sumatera Selatan 100,0
Jambi 100,0
Riau
Aceh 100,0
Sumatera Barat 100,0
Sumatera Utara
Kalimantan Barat 100,0
Jawa Timur 100,0
Maluku Utara
Sulawesi Tenggara 100,0
Papua Barat 100,0
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan 94,7
DKI Jakarta 93,9
Kalimantan Utara
92,9
Lampung
Bengkulu 92,1
Nusa Tenggara Timur
90,0
Bali
Jawa Barat 88,2
Kalimantan Timur
Kepulauan Riau 84,6
Gorontalo
Kepulauan Bangka Belitung 84,6
Nusa Tenggara Barat
Sulawesi Utara 83,3
0 83,3
80,0
80,0
80,0
72,7
66,7
63,0
60,0
50,7
50,0
42,9
40,0
40,0
20 40 60 80 100 120
per 100.000 penduduk
Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2022
Pada gambar 6.49 diketahui bahwa terdapat 9 provinsi pada tahun 2021 yang tidak
memenuhi target. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 ketika terdapat 12
provinsi yang tidak memenuhi target nasional.
c. Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada Dengue
Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada Dengue adalah upaya penyelidikan penularan
penyakit Dengue yang meliputi kegiatan pencarian atau identifikasi kasus Dengue dan/atau
kasus suspek infeksi Dengue lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular Dengue di tempat
tinggal penderita dan rumah/bangunan sekitarnya, termasuk tempat-tempat umum yang
berada dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter. PE harus dilakukan dalam waktu 1 x 24
jam setelah adanya laporan kasus atau terduga Dengue. PE bertujuan untuk mengetahui
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 219
potensi penularan dan penyebaran Dengue lebih lanjut serta tindakan penanggulangan yang
perlu dilakukan di wilayah sekitar tempat tinggal penderita atau fokus penularan.
2. Chikungunya
Gejala utama demam Chikungunya (demam chik) adalah demam mendadak, nyeri pada
persendian, terutama pada sendi lutut, pergelangan, jari kaki, tangan, tulang belakang, serta
ruam pada kulit. Demam chik ini ditularkan oleh nyamuk Aedes albopictus dan Aedes aegypti
yang juga merupakan nyamuk penular penyakit DBD. Demam chik ini terutama dijumpai
di daerah tropis/subtropis dan sering menimbulkan epidemi. Beberapa faktor yang
mempengaruhi munculnya demam chik yaitu rendahnya status kekebalan kelompok
masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan
nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan.
a. Kesakitan dan Kematian akibat Chikungunya
Pada tahun 2021 ditemukan kasus demam Chikungunya sebanyak 241 kasus, jauh lebih
rendah dibandingkan tahun 2020 sebesar 1.689 kasus. Tidak ada kematian akibat Chikungunya
di tahun 2021 maupun tahun 2020. Hanya tiga provinsi yang melaporkan data Chikungunya
pada tahun 2021. Hal ini berbeda dengan tahun 2020 ketika terdapat lima provinsi yang
melaporkan Chikungunya. Ketiga provinsi yang melaporkan kasus pada tahun 2021 yaitu Jawa
Barat sebanyak 42 kasus, Jawa Tengah sebanyak 188 kasus, dan Bali sebanyak Bali 11 kasus.
Pada tahun tersebut juga dilaporkan adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) Chikungunya di
Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat sebanyak 19 kasus. Jumlah kasus Chikungunya pada
tahun 2012-2021 disajikan pada gambar berikut.
GAMBAR 6.50
JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA
TAHUN 2012-2021
18000 15.324
16000
14000 8.980
12000
10000 5.042
8000 2.602 2.282 1.689
6000 2012 2013 1.702 126 241
4000 97
2000 2020 2021
2015 2016 2017 2018 2019
0
2014
Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2022
220 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
Sampai dengan saat ini belum pernah dilaporkan adanya kematian akibat chikungunya.
Faktor penyebab meningkatnya kasus antara lain kondisi cuaca yang relatif lembab dengan
curah hujan yang tinggi dan periode waktu hujan yang panjang, adanya imunitas pada daerah
yang pernah terjangkit.
b. Penyelidikan Epidemiologi Pada Chikungunya
Penyelidikan epidemiologi (PE) pada Chikungunya adalah kegiatan pencarian penderita
atau terduga demam chikungunya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular di tempat tinggal
penderita dan rumah/bangunan sekitar, termasuk tempat-tempat umum dalam radius
sekurang-kurangnya 100 meter. PE bertujuan untuk mengetaui potensi dan penyebaran
Chikungunya lebih lanjut serta tindakan penanggulangan yang perlu dilakukan di wilayah sekitar
tempat tinggal penderita.
3. Pengendalian Faktor Risiko DBD dan Chikungunya
Pengendalian faktor risiko yang paling efektif adalah pengendalian vektor terpadu baik
secara fisik, kimiawi dan biologi dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan
Pengendalian Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus. PSN 3M Plus merupakan upaya pemberantasan
sarang nyamuk secara terus menerus dan berkesinambugan melalui Gerakan 1 Rumah 1
Jumantik (G1R1J).
Kegiatan PSN 3M meliputi menguras bak mandi atau bak penampungan air, menutup
rapat-rapat tempat penampungan air dan memanfaatkan Kembali atau mendaur ulang barang
bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan jentik nyamuk.
Kegiatan Plus meliputi: mengganti air vas bunga, tempat minum burung atau tempat-
tempat lainnya yang sejenis seminggu sekali, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak
lancer atau rusak, menutup lubang-lubang pada potongan bambu atau pohon, dan lainnya,
menaburkan bubuk larvasida, misalnya di tempat-tempat yang sulit dikuras atau di daerah yang
sulit air, memelihara ikan pemakan jentik di kolam atau bak penampungan air, memasang
kawat kasa, menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam kamar, mengupayakan
pencahayaan dan ventilasi ruang yang memadai, menggunakan kelambu, memakai obat yang
dapat mencegah gigitan nyamuk, dan cara spesifik lainnya di masing-masing daerah.
Keberhasilan kegiatan PSN 3M Plus antara lain dapat diukur dengan angka bebas jentik
(ABJ). Jika ABJ ≥ 95% diharapkan penularan DBD dan Chikungunya dapat dicegah atau dikurangi.
Upaya pemberantasan vektor penyakit DBD dan Chikungunya hanya dapat berhasil apabila
seluruh masyarakat berperan secara aktif dalam melakukan kegiatan PSN 3M Plus melalui
gerakan 1 Rumah 1 Jumantik.
4. Filariasis
Filariasis merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh cacing Filaria dan ditularkan
dengan perantara nyamuk. Cacing Filaria yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan
nyamuk akan menginfeksi jaringan limfe. Setelah masuk ke dalam jaringan limfe, cacing Filaria
yang masing mikroFilaria akan tumbuh menjadi cacing dewasa yang kemudian menyebabkan
pembengkakan di kaki, tungkai, payudara, lengan dan organ genital. Cacing penyebab Filaria
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 221
yang tersebar di Indonesia terdiri dari tiga spesies yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malayi
dan Brugia timori.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui roadmap Neglected Tropical Diseases (NTD)
2021 menetapkan eliminasi Filariasis pada tahun 2030. Diperkirakan saat ini terdapat 1,3 miliar
penduduk yang berisiko tertular penyakit Filariasis di dunia. Jumlah tersebut tersebar di lebih
dari 83 negara dan 60% kasus tersebut terdapat di Asia Tenggara.
Di Indonesia, pada tahun 2021 terdapat 9.354 kasus kronis Filariasis yang tersebar di
34 Provinsi. Angka ini terlihat menurun dari data tahun sebelumnya karena dilaporkan
beberapa kasus meninggal dunia dan adanya perubahan diagnosis sesudah dilakukan validasi
data/konfirmasi kasus klinis kronis yang dilaporkan tahun sebelumnya. Grafik berikut
menggambarkan kondisi kasus Filariasis di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.
GAMBAR 6.51
JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2021
16000 13.032 13.009 12.677 9.906
14000 14.932 2016 10.681 10.758 9.354
12000 12.106 12.917
10000 2017 2018 2019 2020 2021
2012 2013 2014 2015
8000
6000
4000
2000
0
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Provinsi dengan kasus tertinggi terdapat di wilayah timur Indonesia, yaitu Papua
sebanyak 3.629, Nusa Tenggara Timur 1.307 kasus, dan Papua Barat sebanyak 620 kasus.
Provinsi dengan kasus Filariasis < 5 kasus yaitu Gorontalo, Bali, DI Yogyakarta, dan Kalimantan
Utara.
222 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
GAMBAR 6.52
JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021
Papua 620 1.307 3.629
Nusa Tenggara Timur 588
523 1500 3500 4000
Papua Barat 405
Jawa Barat 251
Aceh 241
215
Jawa Tengah 194
Kalimantan Barat 141
133
Jawa Timur 128
Jambi 112
109
Sumatera Utara 105
Sulawesi Tengah 100
81
Riau 64
Sumatera Barat 62
Kalimantan Timur 54
Sumatera Selatan 49
49
Banten 44
Kepulauan Bangka Belitung 38
34
Kepulauan Riau 25
Bengkulu 20
17
Sulawesi Selatan 10
Sulawesi Barat 2
Maluku 2
2
Kalimantan Tengah 0
Sulawesi Tenggara
Kalimantan Selatan
Lampung
Maluku Utara
DKI Jakarta
Sulawesi Utara
Nusa Tenggara Barat
Gorontalo
Bali
DI Yogyakarta
Kalimantan Utara
0 500 1000 2000 2500 3000
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Keberhasilan program pengendalian Filariasis dapat diketahui di antaranya dengan
melihat jumlah kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1%.
Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 236 kabupaten/kota (45,9%) yang merupakan wilayah
endemis Filariasis yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Dengan demikian, terdapat 6
provinsi yang tidak memiliki kabupaten/kota endemis sehingga provinsi tersebut ditetapkan
sebagai provinsi non-endemis Filariasis. Keenam provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, DI
Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara.
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 223
GAMBAR 6.53
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA
YANG BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1%
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
Indonesia 80,5
Gorontalo 100,0
Sulawesi Tenggara 100,0
100,0
Sulawesi Tengah 100,0
Kalimantan Utara 100,0
Kalimantan Timur 100,0
Kalimantan Selatan 100,0
100,0
Banten 100,0
Jawa Barat 100,0
Kepulauan Bangka Belitung 100,0
100,0
Lampung 100,0
Bengkulu 100,0
Sumatera Selatan 100,0
100,0
Jambi 94,4
Riau 90,9
83,3
Sumatera Barat 83,3
Sumatera Utara 75,0
Nusa Tenggara Timur 75,0
Kalimantan Tengah 66,7
66,7
Maluku Utara 62,5
Aceh
44,4
Sulawesi Barat 34,8
Sulawesi Selatan
Kalimantan Barat 0,0
Kepulauan Riau
Maluku
Jawa Tengah
Papua
Papua Barat
0 20 40 60 80 100 120
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Indikator keberhasilan pengendalian Filariasis yang telah ditetapkan Kementerian
Kesehatan yaitu jumlah kabupaten/kota endemis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria
menjadi <1%. Jumlah kabupaten/kota endemis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria
menjadi <1% sebanyak 190 kabupaten/kota pada tahun 2021. Dengan demikian capaian
indikator kinerja tersebut telah memenuhi target indikator yaitu 190 dari 236 kabupaten/kota
endemis. Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 provinsi yang seluruh
kabupaten/kotanya belum berhasil menurunkan angka mikrofilaria < 1% yaitu Papua Barat.
Upaya lain dari pengendalian penyakit Filariasis adalah Pemberian Obat Pencegahan
Massal (POPM) Filariasis. Pada tahun 2021 tidak semua provinsi melaksanakan POPM Filariasis
karena termasuk daerah non-endemis atau seluruh kabupaten/kota endemis di provinsi
tersebut sedang berada pada fase surveilans pasca POPM Filariasis. Sebanyak enam provinsi
224 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
merupakan daerah non-endemis dan pada 12 provinsi seluruh kabupaten/kota endemisnya
sedang menjalani surveilans pasca POPM Filariasis.
Pada tahun 2021 sebanyak 33 (13,9%) kabupaten/kota endemis Filariasis yang
seharusnya masih melaksanakan POPM Filariasis. Namun demikian, hanya 32 kabupaten/kota
yang melaksanakan POPM Filariasis di tahun 2021. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun
2020 yang sebanyak 74 kabupaten/kota. Penurunan jumlah ini disebabkan beberapa
kabupaten/kota endemis Filariasis sudah menyelesaikan putaran POPM Filariasis dan masuk
pada masa surveilans pasca POPM Filariasis. Selain itu, terdapat 1 kabupaten yang menunda
pelaksanaan POPM Filariasis karena sedang melaksanakan survei Midterm dan obat Ivermectin
untuk POPM belum tersedia.
GAMBAR 6.54
CAKUPAN POPM FILARIASIS
TAHUN 2011-2021
90 76,7 79,31
78,2 77,5
80 73,9
69,5 69,0
70 66,9 71,5
56,5
60
% 50
40
30 37,7
20
10
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Cakupan POPM Filariasis mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat dalam
berpartisipasi memutus rantai penularan Filariasis melalui pemberian obat pencegahan massal.
Selama periode tahun 2011 sampai 2019 tren cakupan penduduk minum obat Filariasis
di kabupaten/kota endemis yang masih melaksanakan POPM Filariasis cenderung meningkat.
Namun demikian, cakupan tersebut menurun menjadi 71,5% pada tahun 2021.
Pada tahun 2021, POPM Filariasis dilakukan di 28 kabupaten/kota menggunakan obat
Diethylcarbamazine (DEC) dan Albendazole. Sebanyak 4 kabupaten/kota menggunakan 3
macam kombinasi obat yaitu kombinasi DEC, Albendazole dan Ivermectine yaitu di Mamuju,
Biak Numfor, Kota Sorong dan Kota Pekalongan.
5. Malaria
Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mikroorganisme yang disebut
Plasmodium. Plasmodium menginfeksi manusia melalui vektor penular nyamuk Anopheles.
Bersama dengan HIV AIDS dan Tuberkolusis, pengendalian malaria menjadi bagian dari tujuan
Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai tujuan global yang harus dicapai sampai dengan
tahun 2030. Terkait dengan pengendalian Malaria di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah
menetapkan target program eliminasi malaria agar seluruh wilayah di Indonesia bebas dari
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 225
malaria selambat-lambatnya tahun 2030. Target ini sejalan dengan Keputusan Menteri
Kesehatan RI Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang “Eliminasi Malaria
di Indonesia”.
Pada tahun 2021, terdapat empat provinsi yang ditetapkan sebagai wilayah bebas
malaria, yaitu DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, dan Banten. Selain itu, terdapat tiga provinsi yang
seluruh kabupaten/kotanya belum berstatus eliminasi malaria, yaitu Maluku, Papua Barat, dan
Papua. Namun demikian, terdapat beberapa kabupaten di tiga provinsi tersebut yang memiliki
status endemis rendah. Dengan adanya intervensi yang efektif status tersebut bisa ditingkatkan
menjadi bebas malaria.
GAMBAR 6.55
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
Indonesia 67,5
Bali 0,0 22,7 100,0
Banten 0,0 100,0
Jawa Timur 0,0 20 100,0
DKI Jakarta 100,0
Jawa Barat 96,3
95,7
Aceh 94,7
Sumatera Barat 94,3
91,7
Jawa Tengah 87,5
Riau 85,7
83,3
Sulawesi Selatan 83,3
Kepulauan Bangka Belitung 80,0
78,6
Sulawesi Barat 73,3
Gorontalo 70,6
70,0
DI Yogyakarta 69,2
Kalimantan Tengah 64,7
63,6
Lampung 63,6
Sulawesi Tenggara 60,0
60,0
Bengkulu 57,1
Kalimantan Selatan 53,3
46,2
Sumatera Selatan 42,9
Jambi 40,0
40,0
Sumatera Utara
Kalimantan Utara 40 60 80 100
Nusa Tenggara Barat
Kepulauan Riau
Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Kalimantan Barat
Maluku Utara
Kalimantan Timur
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Maluku
0 120
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
226 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
Eliminasi malaria dapat diupayakan melalui peningkatan persentase konfirmasi
kesediaan darah dan persentase pengobatan standar. Pada gambar di atas dapat diketahui
bahwa pada tahun 2021 sebanyak 67,5% kabupaten/kota di Indonesa atau sebanyak 347
kabupaten/kota telah berstatus bebas malaria. Jumlah kabupaten/kota dengan status bebas
malaria pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 318
kabupaten/kota.
GAMBAR 6.56
PETA ENDEMISITAS MALARIA TAHUN 2021
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota berstatus
eliminasi malaria tersebar di wilayah Indonesia bagian barat. Sebagian besar kabupaten/kota
dengan status endemis tinggi terdapat Papua dan Papua Barat. Nusa Tenggara Timur dan
Kalimantan Timur masih memiliki 3 kabupaten dan 1 kabupaten berstatus endemis tinggi.
Penentuan stratifikasi endemisitas di antaranya ditentukan berdasarkan nilai API.
Wilayah endemis rendah jika API <1, endemis sedang jika API sebesar 1-5, dan endemis tinggi
jika API >5. Pada tahun 2021 terdapat 347 kabupaten/kota (67,5%) bebas malaria, 124
kabupaten/kota (24,2%) berstatus endemis rendah, 17 kabupaten/kota (3,3%) berstatus
endemis sedang, dan 26 kabupaten/kota (5%) berstatus endemis tinggi.
a. Angka Kesakitan Malaria
Morbiditas malaria dapat diketahui dengan menilai indikator Annual Parasite Incidence
(API) per 1.000 penduduk. Indikator ini diperoleh dengan menghitung proporsi antara pasien
positif malaria terhadap penduduk berisiko di wilayah tertentu. Indonesia berhasil menekan API
menjadi kurang dari 1 sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Namun demikian, pada
tahun 2021 API meningkat hingga 1,1 per 1.000 penduduk.
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 227
GAMBAR 6.57per 1.000 penduduk
ANGKA KESAKITAN MALARIA (ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API)
PER 1.000 PENDUDUK TAHUN 2011-2021
2
1,6 1,8 1,7
1,2 1,4
0,8 1,0 0,9 0,9 1,0 0,8 0,9 0,9 1,1
0,4
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Dari seluruh kasus malaria yang dilaporkan, sebanyak 95,8% di antaranya telah
terkonfirmasi laboratorium, sebanyak 68,6% diperiksa secara mikroskopis dan 31,4%
menggunakan Rapid Diagnostic Test (RDT).
API pada tingkat nasional dan provinsi di tahun 2021 disajikan pada gambar berikut.
GAMBAR 6.58
ANGKA KESAKITAN MALARIA (API)
PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
Indonesia 1,12
Papua 7,56 80,05
Papua Barat 1,69 80 90
Nusa Tenggara Timur 0,61
Kalimantan Timur 0,45
0,28
Maluku 0,17
Sulawesi Utara 0,13
Sumatera Utara 0,13
Sulawesi Tenggara 0,10
0,10
Riau 0,07
Sulawesi Selatan 0,07
0,07
Maluku Utara 0,07
Kepulauan Bangka Belitung 0,06
0,06
Nusa Tenggara Barat 0,06
Kalimantan Selatan 0,05
Sulawesi Barat 0,04
Lampung 0,02
Kalimantan Tengah 0,02
Aceh 0,02
Kalimantan Utara 0,01
Gorontalo 0,01
Jawa Tengah 0,01
Sulawesi Tengah 0,01
Kepulauan Riau 0,01
Sumatera Barat 0,01
DKI Jakarta 0,00
Jambi 0,00
Bali 0,00
DI Yogyakarta 0,00
Jawa Timur 0,00
Jawa Barat
Kalimantan Barat
Sumatera Selatan
Banten
Bengkulu
per 1.000 penduduk 0 10 20 30 40 50 60 70
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
228 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan API
malaria tertinggi. Hal ini sejalan dengan banyaknya kabupaten/kota di provinsi tersebut dengan
status endemis tinggi.
Tingginya API di Provinsi Papua sebesar 80,05 per 1.000 penduduk yang jauh lebih besar
dibandingkan seluruh provinsi, dapat menggambarkan kontribusi yang signifikan terhadap API
di tingkat nasional. Sebanyak 91,2% provinsi di Indonesia telah mampu menekan API malaria
hingga kurang dari 1 per 1.000 penduduk.
b. Pengobatan Malaria
Pengobatan malaria yang terstandar dan dinilai efektif sampai saat ini masih
menggunakan Artemicinin-based Combination Therapy (ACT). Pemberian ACT dilakukan pada
24 jam pertama pasien panas dan obat harus diminum habis. Pemerintah menetapkan target
persentase pengobatan ACT sebesar 90%.
GAMBAR 6.59
PERSENTASE PENGOBATAN ACT MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021
INInDdOoNnEeSsiIaA 98,2
Maluku Utara 100,0
Sulawesi Barat
Target : 90% 100,0
Gorontalo 100,0
Jawa Timur
Jawa Tengah 100,0
Lampung 100,0
Bengkulu
Sumatera Selatan 100,0
Jambi 100,0
Riau
100,0
Sumatera Barat
Aceh 100,0
Nusa Tenggara Timur 100,0
Sulawesi Tenggara
Papua Barat 100,0
Kalimantan Selatan
Jawa Barat 100,0
DKI Jakarta
Sumatera Utara 99,8
Papua
Maluku 99,4
Nusa Tenggara Barat 99,4
Kalimantan Tengah
Sulawesi Selatan 99,3
Kepulauan Riau
99,2
Kep. Bangka Belitung
Sulawesi Tengah 99,1
DI Yogyakarta
Sulawesi Utara 98,9
Kalimantan Timur
Kalimantan Barat 98,2
Bali
Banten 98,0
Kalimantan Utara
97,8
0
97,7
97,6
97,4
97,1
96,4
96,0
95,7
90,6
76,5
72,7
65,2
54,5
20 40 60 80 100 120
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 229
Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar provinsi memenuhi target
90%, yaitu sebanyak 25 provinsi (73,5%). Terdapat empat provinsi dengan persentase kurang
dari 90%, yaitu Kalimantan Utara, Banten, Bali, dan Kalimantan Barat.
Data dan informasi lebih rinci tentang penyakit Malaria terdapat pada Lampiran 66.a,
66.b, dan 66.c.
6. Rabies
Rabies merupakan penyakit menular disebabkan oleh virus dari golongan Rhabdovirus.
Penyakit ini ditularkan melalui gigitan hewan penular seperti anjing, kucing, kelelawar, kera,
musang dan serigala. Selain bagi manusia, rabies dapat menyebabkan kesakitan dan kematian
bagi hewan penular tersebut.
Sampai dengan tahun 2021 terdapat 8 provinsi yang telah dinyatakan sebagai wilayah
bebas Rabies, yaitu yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah,
DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua Barat, dan Papua. Permasalahan Rabies dapat diketahui
melalui kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR), pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR), dan
kasus kematian (LYSSA). Kasus GHPR yang dilaporkan akan diarahkan untuk mendapatkan VAR.
Kasus yang GHPR yang mengalami kematian dan ditemukan adanya sero positif pada hewan
penularnya menjadi landasan penentuan daerah rabies.
GAMBAR 6.60
SITUASI RABIES DI INDONESIA
TAHUN 2011 – 2021
120000 137 160
100000
119 118 111 115 140
98 120
GPHR dan VAR 80000 99 100
108
LYSSA
60000 106.057 80
62
40000 84.740 69.136 73.767 80.403 68.721 74.245 80.868 82.634 40 60
74.331 54.059 59.541 57.889 45.311 51.581 57.887 56.797
40
57.257
20000 72.173 42.773 20
00
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
GPHR VAR LYSSA
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Berdasarkan grafik kecenderungan GHPR, VAR dan LYSSA yang disajikan di atas, kasus
GHPR tertinggi dilaporkan pada tahun 2019 sebesar 106.057 kasus. Kasus GHPR pada tahun
2021 menunjukkan penurunan menjadi 57.257 kasus. Kasus VAR yang dilaporan pada tahun
2021 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 56.797 menjadi 42.773
kasus. Berbeda dengan GHPR dan VAR, kasus kematian (LYSSA) meningkat dari 40 menjadi 62
kasus.
230 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
Kasus GHPR tertinggi paling banyak dilaporkan oleh Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur,
dan Sulawesi Selatan. Kasus GHPR harus segara mendapatkan tatalaksana, di antaranya dengan
pemberian VAR. Berikut ini disajikan persentase pemberian VAR terhadap kasus GHPR.
GAMBAR 6.61
PERSENTASE PEMBERIAN VAR PADA KASUS GHPR
DI INDONESIA TAHUN 2021
Indonesia 74,7
Maluku Utara 18,4 100,0
DI Yogyakarta 100,0
Kepulauan Riau 0,0 100,0
Nusa Tenggara Timur 100,0
Nusa Tenggara Barat 97,7
Sulawesi Tenggara 97,4
94,8
Bengkulu 93,6
Sumatera Selatan 92,8
91,9
Lampung 91,5
Kalimantan Selatan 89,5
89,1
Gorontalo 88,5
Kalimantan Timur 88,4
Kalimantan Tengah 88,0
Kalimantan Barat 85,5
82,2
Jambi 80,7
Banten 79,1
79,0
Riau 66,3
Sulawesi Barat 66,0
65,4
Maluku 60,4
Sumatera Utara 59,0
Sulawesi Selatan 54,8
49,7
Jawa Timur* 46,7
Sulawesi Tengah 32,3
Sulawesi Utara 40 60 80 100
Jawa Barat
Kalimantan Utara
Bali
Sumatera Barat
Kepulauan Bangka Belitung
Aceh
Jawa Tengah
DKI Jakarta
0 20
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Terdapat empat provinsi dengan capaian VAR 100%, yaitu Maluku Utara, DI Yogyakarta,
Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Aceh
memiliki persentase VAR terendah, bahkan di Provinsi DKI Jakarta tidak ada kasus GHPR yang
mendapatkan VAR. Provinsi Bali dan Sulawesi Selatan yang melaporkan kasus GHPR tertinggi
memiliki persentase 54,8% dan 79%. Dengan tingginya kasus GHPR di kedua provinsi tersebut,
diperlukan capaian VAR yang tinggi. Penatalaksanaan kasus yang efektif dan pemberian VAR
dapat mencegah kematian karena Rabies.
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 231
GAMBAR 6.62 GAMBAR 6.63
JUMLAH KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA) PROPORSI KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA)
DI INDONESIA TAHUN 2021 TERHADAP KASUS GHPR (%) DI INDONESIA
TAHUN 2021
Kalimantan Barat 13 Gorontalo 0,83
Nusa Tenggara Barat 10 Maluku 0,58
Sulawesi Utara 9 Nusa Tenggara Barat 0,54
Sulawesi Selatan 7 Kalimantan Barat 0,50
Maluku 6 Sulawesi Utara 0,45
Gorontalo 6 Sulawesi Barat 0,17
Nusa Tenggara Timur 4 Sumatera Selatan 0,17
Sumatera Utara 3 Sulawesi Selatan 0,14
Sumatera Selatan 2 Sumatera Utara 0,14
Sulawesi Barat 1 Sulawesi Tengah 0,06
Sulawesi Tengah 1 Nusa Tenggara Timur 0,04
0 3 6 9 12 15 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Provinsi Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara melaporkan kasus
kematian akibat Rabies tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Namun demikian, jika dilihat
berdasarkan proporsi LYSSA terhadap kasus GHPR, Provinsi Gorontalo, Maluku, dan Nusa
Tenggara Barat menempati posisi teratas dengan persentase di atas 0,5%. Jika dibandingkan
dengan persentase VAR terhadap kasus GHPR, Provinsi Gorontalo, Maluku, dan Nusa Tenggara
Barat memiliki persentase di atas 80%. Tingginya kematian di provinsi-provinsi tersebut bisa
diakibatkan keterlambatan penatalaksanaan kasus dan pemberian VAR.
7. Leptospirosis
Leptospirosis adalah penyakit menular yang disebabkan bakteri Leptospira sp. Penyakit
ini ditularkan melalui kontak langsung atau tidak langsung antara manusia dengan urine hewan
yang telah terinfeksi bakteri Leptospira. Tingginya biaya pemeriksaan laboratorium dan metode
diagnosis menyebabkan tidak semua kasus dapat terlaporkan.
Pada tahun 2021 ditemukan adanya 734 kasus Leptospirosis di Indonesia yang
dilaporkan oleh delapan provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta,
Jawa Timur, Banten, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Dari sejumlah kasus yang
dilaporkan tersebut, terdapat 84 kasus meninggal dengan Case Fatality Rate (CFR) sebesar
11,4%.
232 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
GAMBAR 6.64
SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA
TAHUN 2011 – 2021
1400 17,8 16,916,6 20
1200 18
jumlah kasus100012,1 11,8 13,3 11,4 16
2398009,4 9,1 2021 14
600 12
641400 7,4 2019 2020 10
519200 8
366 6
0 4
833 2
640 0
894
920
1.170
734
CFR (%)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kasus CFR
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Kasus Leptospirosis menurun dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 1.170 menjadi 734
kasus di tahun 2021. Sedangkan CFR meningkat dari 9,1% menjadi 11,4%. Meskipun CFR secara
nasional meningkat, namun rata-rata CFR dari provinsi yang melaporkan kasus cenderung lebih
rendah dibandingkan tahun 2020.
GAMBAR 6.65
JUMLAH KASUS LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA
TAHUN 2020 – 2021
450 422
400
350 265 312 8 33 11 15 01
Jawa 272 Banten
300 Tengah 192 Kalimantan Kalimantan
79 Utara Timur
250 209
200 DI Jawa Timur
Yogyakarta
150
100 55
50 15 14
0
DKI Jakarta Jawa Barat
2020 2021
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 233
Provinsi Jawa Timur, Banten, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur melaporkan
peningkatan kasus. Sedangkan Penurunan kasus yang signifikan terjadi di Provinsi DKI Jakarta,
Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.
Meskipun menunjukkan penurunan kasus, Provinsi Jawa Tengah melaporkan kasus
yang tinggi pada tahun 2021. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi penyumbang
terbesar terhadap seluruh kasus di Indonesia yaitu masing-masing sebesar 42,5% dan 36,1%.
Kasus dan kematian akibat Leptospirosis memerlukan upaya pengendalian yang selama
ini dilakukan melalui strategi sebagai berikut:
1. Penyediaan NSPK Pengendalian Leptospirosis,
2. Penyediaan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi,
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia baik melalui pelatihan, sosialisasi, orientasi
dan workshop,
4. Penguatan surveilans zoonosis berbasis laboratorium seperti Surveilans Sentinel
Leptospirosis di berbagai daerah seperti DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan
Jawa Timur.
5. Penguatan tata laksana sesuai standar dan prosedur,
6. Peningkatan sistem kewaspadaan dini dan respon cepat penanggulangan KLB,
7. Pengendalian faktor risiko secara terpadu yang terdiri dari lintas program dan lintas sektor
meliputi sektor kesehatan hewan dan kesehatan satwa liar,
8. Penyediaan logistik (Rapid Diagnostik Test).
8. Pengendalian Vektor Terpadu
Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit adalah semua kegiatan atau
tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor dan binatang pembawa penyakit
serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan
penyakit tular vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor
sehingga penularan vektor dapat dicegah. Pengendalian vektor dan binatang pembawa
penyakit merupakan upaya preventif yang paling efektif dalam rangka pencegahan penyakit
tular vektor dan zoonotik, karena penularan penyakit ini tidak akan terjadi apabila tidak ada
vektor dan binatang pembawa penyakit.
Kementerian Kesehatan menetapkan persentase kabupaten/kota yang memiliki 25%
pusesmas melaksanakan surveilans vektor sebagai indikator pengendalian vektor. Puskesmas
yang melaksanakan surveilans vektor yang dimaksud pada indikator tersebut adalah Puskesmas
yang melaksanakan surveilans nyamuk Aedes dan/atau nyamuk Anopheles secara rutin setiap
bulan yang dilaporkan melalui SILANTOR (Sistem Surveilans Vektor) berupa angka bebas jentik
dan index habitat nasional.
Target indikator ini pada tahun 2021 adalah sebanyak 80 kabupaten/ kota yang
memiliki 25% Puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor. Pada tahun 2021 sebanyak 131
kabupaten/kota memiliki 25% puskesmas melaksanakan surveilans vektor.
234 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
GAMBAR 6.66
PERSENTASE KABUPATEN/ KOTA MEMILIKI 25% PUSKESMAS MELAKSANAKAN
SURVEILANS VEKTOR DI INDONESIA TAHUN 2021
Indonesia 25,5
DI Yogyakarta 40,0 57,1 100,0
DKI Jakarta 32,3 100,0
30,0 60 88,6
Jawa Tengah 30,0 87,5
Sulawesi Selatan 23,7 75,0
23,1
Banten 21,4 80 100
Kepulauan Riau 20,0
20,0
Lampung 18,5
Sulawesi Tenggara 16,7
13,6
Maluku Utara 10,5
Kalimantan Timur 10,3
9,1
Jawa Timur 8,7
Kalimantan Selatan 7,1
Kalimantan Tengah 6,7
5,9
Kalimantan Utara 0,0
Nusa Tenggara Barat 0,0
0,0
Jawa Barat 0,0
Sulawesi Barat 0,0
Nusa Tenggara Timur 0,0
Sumatera Barat 0,0
0,0
Papua 0,0
Sumatera Utara
Aceh
Kalimantan Barat
Sulawesi Utara
Sumatera Selatan
Papua Barat
Maluku
Gorontalo
Sulawesi Tengah
Bali
Kepulauan Bangka Belitung
Bengkulu
Jambi
Riau
0 20 40
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua provinsi dengan capaian
100%, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Namun demikian, masih terdapat sembilan
provinsi yang belum memiliki kabupaten/kota dengan 25% puskesmas melaksanakan surveilans
vektor, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Riau, Papua Barat, Maluku, Kepulauan Bangka Belitung,
Jambi, Gorontalo, Bengkulu dan Bali.
Surveilans vektor merupakan dasar dari pengendalian vektor yang efektif dan efisien.
Apabila hasil surveilans menunjukan populasi kepadatan vektor tinggi melebihi angka baku
mutu yang diperbolehkan, maka harus segera dilakukan pengendalian vektor, sebelum terjadi
penularan penyakit pada manusia.
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 235
D. PENYAKIT TIDAK MENULAR
Penyakit tidak menular atau penyakit non-infeksi telah menjadi bagian dari beban ganda
epidemiologi di dunia sejak beberapa dekade terakhir. Berbeda dengan penyakit menular, penyakit
ini tidak disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti protozoa, bakteri, jamur, maupun virus.
Badan kesehatan dunia (WHO) mengestimasikan bahwa penyakit ini menyebabkan sedikitnya
terhadap 40 juta kematian tiap tahun di dunia. Jumlah tersebut setara dengan 70% kematian oleh
seluruh penyebab pada tingkat global.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular (PTM) yang mengacu pada klasifikasi internasional penyakit (International Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems) mengelompokkan penyakit ini berdasarkan
sistem dan organ tubuh menjadi 12 jenis penyakit yaitu:
1. Penyakit keganasan
2. Penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik
3. Penyakit sistem saraf
4. Penyakit sistem pernapasan
5. Penyakit sistem sirkulasi
6. Penyakit mata dan adnexa
7. Penyakit telinga dan mastoid
8. Penyakit kulit dan jaringan subkutanius
9. Penyakit sistem musculoskeletal dan jaringan penyambung
10. Penyakit sistem genitourinaria
11. Penyakit gangguan mental dan perilaku
12. Penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah.
Angka morbiditas penyakit tidak menular baik di tingkat global maupun nasional menujukkan
kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. WHO mengidentifikasi empat faktor
risiko utama yang berkontribusi terhadap peningkatan tersebut, yaitu konsumsi tembakau, kurangnya
aktivitas fisik, penyalahgunaan alkohol, dan diet yang tidak sehat. Kemunculan COVID-19 sebagai new-
emerging disease telah menyadarkan banyak pihak terhadap pentingnya pengendalian penyakit tidak
menular, karena penyakit ini merupakan salah satu komorbid yang berperan dalam meningkatkan
keparahan COVID-19.
Penanggulangan PTM diprioritaskan pada jenis penyakit yang menjadi masalah kesehatan
masyarakat dengan beberapa kriteria, yaitu tingginya angka kematian atau kecacatan, tingginya angka
kesakitan atau tingginya beban biaya pengobatan, dan memiliki faktor risiko yang dapat diubah.
Penanggulangan PTM melalui upaya kesehatan masyarakat terdiri dari upaya pencegahan dan
pengendalian. Upaya pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini
faktor risiko, dan perlindungan khusus yang menitikberatkan pada faktor risiko yang dapat diubah.
Faktor risiko yang dapat diubah meliputi merokok, kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat,
konsumsi minuman beralkohol, dan lingkungan yang tidak sehat. Upaya pengendalian dilaksanakan
melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.
236 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
1. Jumlah Kabupaten/Kota Melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU)
PTM di > 80% Puskesmas
Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian PTM di tingkat
nasional, sejalan dengan pendekatan global dan regional. Salah satu program yang telah dan
masih terus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan adalah Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak
Menular (PANDU PTM) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Hal ini sebagai upaya
dalam mendukung pencapaian target indikator Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024,
yaitu meningkatnya kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM, dan
mendukung pencapaian target SPM.
PANDU PTM di FKTP merupakan upaya pencegahan, pengendalian dan tatalaksana
Hipertensi dan Diabetes Melitus serta PTM lainnya yang dilaksanakan secara komprehensif,
terintegrasi dan berkelanjutan dengan pendekatan faktor risiko, menggunakan Algoritma
PANDU PTM dan Tabel Prediksi risiko PTM.
Algoritma Pandu PTM merupakan alur pikir dalam melakukan pelayanan terpadu PTM
di FKTP. Dalam algoritma dijelaskan tentang tahapan pelayanan bagi pengunjung puskesmas
yang berusia 15 tahun keatas. Tahapan diawali dari identifikasi faktor risiko hingga diagnosis
dan tata laksana yang dalam salah satu prosesnya menggunakan Tabel Prediksi Risiko PTM.
Sedangkan dalam kaitan dengan tatalaksana penyakit yang bersifat spesifik, PANDU PTM tetap
mengacu pada pedoman tata laksana penyakit yang berlaku.
Untuk memperkuat pelaksanaan PANDU PTM di daerah, Kementerian Kesehatan
menetapkan indikator Renstra yaitu jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan
terpadu (Pandu) penyakit tidak menular (PTM) di ≥ 80% puskesmas. Puskesmas Pandu PTM
adalah Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian PTM secara
komprehensif dan terintegrasi melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya
Kesehatan Perorangan (UKP). Kabupaten/Kota dinilai telah menyelenggarakan PANDU PTM bila
80% atau lebih Puskesmas telah melakukan PANDU PTM.
Sampai dengan tahun 2021, sebanyak 168 kabupaten/kota atau 32,7% dari 514
kabupaten kota yang melakukan pelayanan terpadu PTM di ≥ 80% puskesmas. Jumlah ini
meningkat dibandingkan tahun 2020 ketika hanya 13,6% kabupaten/kota yang telah
menerapkan PANDU PTM.
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 237
GAMBAR 6.67
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA
MELAKSANAKAN PANDU PTM DI > 80% PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2021
INInDdOoNnEeSsiIaA 32,7
Lampung 62,5 86,7
Kepulauan Bangka Belitung 60,0 85,7
80,0
Bengkulu 50,0 76,5
Sumatera Selatan 50,0
Sulawesi Selatan 47,1 80 100
Nusa Tenggara Barat 44,4
Kalimantan Barat 43,5
42,9
DKI Jakarta 42,1
Sulawesi Tenggara 40,0
36,8
Bali 35,7
Aceh 33,3
Kepulauan Riau 33,3
Sumatera Barat 33,3
Kalimantan Utara 31,8
Jawa Timur 25,0
Kalimantan Tengah 22,9
Sulawesi Barat 20,0
Gorontalo 20,0
Jawa Barat 18,2
Nusa Tenggara Timur 12,1
Riau 9,1
Jawa Tengah 7,7
Kalimantan Timur 7,7
Di Yogyakarta 0,0
Maluku 0,0
Sumatera Utara 0,0
Jambi 0,0
Sulawesi Tengah 0,0
Kalimantan Selatan
Papua
Papua Barat
Maluku Utara
Sulawesi Utara
Banten
0 20 40 60
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Terdapat lima provinsi yang tidak memiliki kabupaten dengan jumlah puskesmas
menerapkan PANDU PTM > 80%, yaitu Banten, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan
Papua. Sebanyak enam provinsi dengan capaian melebihi 50%, yaitu Provinsi Lampung, Kep.
Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.
Sebagain besar wilayah di Indonesia, yaitu 23 provinsi atau 67,6% dari seluruh provinsi masih
memiliki capaian kurang dari 50%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masih diperlukan
upaya untuk meningkatkan capaian indikator ini di sebagain besar provinsi.
238 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
2. Pengendalian Konsumsi Tembakau
Perilaku merokok merupakan salah satu faktor risiko yang diintervensi pada
pengendalian penyakit tidak menular. Salah satu upaya melindungi masyarakat dari paparan
asap rokok yaitu melalui pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan mendorong
terbentuknya peraturan dan kebijakan daerah serta implementasinya. Dengan indikator ini
diharapkan dapat mendorong terciptanya manusia Indonesia yang sehat, bebas dari paparan
asap rokok, berkualitas, dan produktif.
Untuk memperkuat implementasi KTR, Kementerian Kesehatan telah menetapkan
indikator Renstra yaitu jumlah kabupaten/kota yang menerapkan KTR. Sebanyak 321
kabupaten/kota (62,5%) telah menerapkan KTR sampai dengan tahun 2021. Jumlah tersebut
menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 285 kabupaten/kota.
GAMBAR 6.68
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
DI INDONESIA TAHUN 2021
INInDdOoNnEeSsiIaA 62,5
Kalimantan Selatan 23,1 100,0
Bali 16,7 100,0
10,3 100,0
Kepulauan Bangka Belitung 95,8
Sulawesi Selatan 90,0
Bengkulu 88,2
Sumatera Selatan 85,2
Jawa Barat 84,6
Sulawesi Tengah 84,2
Sumatera Barat 83,3
Gorontalo 80,0
Kalimantan Timur 75,0
Banten 72,7
Maluku 72,7
Jambi 71,4
71,4
Kalimantan Tengah 71,4
Kalimantan Barat 70,0
Kepulauan Riau 66,7
66,7
Nusa Tenggara Barat 60,0
Sulawesi Barat 60,0
Lampung 57,9
57,1
Kalimantan Utara 56,5
DI Yogyakarta 52,9
Jawa Timur 50,0
Jawa Tengah 45,5
Aceh 39,4
33,3
Sulawesi Tenggara 33,3
Maluku Utara
40 60 80 100
Nusa Tenggara Timur
Sumatera Utara
Sulawesi Utara
Riau
Papua Barat
DKI Jakarta
Papua
0 20 120
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 239
Gambaran distribusi provinsi menunjukkan tiga provinsi yang seluruh
kabupaten/kotanya telah menerapkan KTR, yaitu Kalimantan Selatan, Bali, dan Kepulauan
Bangka Belitung. Sebagain besar provinsi telah memiliki persentase melebihi 50%. Provinsi
Papua memiliki capaian terendah sebesar 10,3%.
Meskipun terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota menerapkan KTR di tingkat
nasional, namun jumlah ini belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 374
kabupaten/kota. Target yang tidak tercapai tersebut disebabkan belum semua pemerintah
daerah kabupaten/kota memprioritaskan penerapan KTR yang terbukti masih rendahnya
dukungan politis untuk penyusunan regulasi KTR. Upaya untuk meningkatkan capaian indikator
ini tetap dilakukan melalui pengawasan secara berkesinambungan dan dibentuknya satuan
tugas dalam implementasi kawasan tanpa rokok di daerah.
Selain penerapan KTR, pemerintah mengembangkan inovasi berupa Layanan Upaya
Berhenti Merokok (UBM). Layanan ini merupakan upaya promotif, preventif dan tatalaksana
pengendalian konsumsi rokok dengan membantu masyarakat untuk berhenti merokok dari
gejala putus nikotin yang dilaksanakan di FKTP, salah satunya di puskesmas. Puskesmas layanan
UBM adalah Puskesmas yang melaksanakan layanan konseling UBM dan melaporkan hasil
kegiatan melalui Sistem Informasi PTM. Strategi ini ditempuh untuk menurunkan prevalensi
perokok usia 10-18 tahun. Diharapkan, kabupaten/kota di Indonesia menyelenggarakan
layanan UBM di > 40% Puskesmas.
GAMBAR 6.69
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA
YANG MELAKSANAKAN LAYANAN UBM DI INDONESIA TAHUN 2021
Indonesia 74,0
Kalimantan Utara 50,0 60,0
Sulawesi Barat 60
Kepulauan Riau 28,6 42,9
26,3 40,9
Nusa Tenggara Timur 25,0 40,0
Nusa Tenggara Barat 24,2 38,5
37,5
Sulawesi Tengah 33,3
Banten
18,2
Gorontalo 17,1
Kepulauan Bangka Belitung 16,7
15,4
Sumatera Barat 11,1
Riau 10,0
10,0
Sumatera Utara 8,7
Jambi 8,3
7,1
Jawa Tengah 6,7
DKI Jakarta 6,7
5,9
Kalimantan Selatan 3,7
Bali 3,4
0,0
Maluku Utara 0,0
Kalimantan Timur 0,0
0,0
Aceh 0,0
Sulawesi Selatan 0,0
Kalimantan Barat 0,0
Sulawesi Utara
Lampung
Sumatera Selatan
Jawa Barat
Papua
Papua Barat
Maluku
Sulawesi Tenggara
Kalimantan Tengah
Jawa Timur
DI Yogyakarta
Bengkulu
0 10 20 30 40 50 70 80
Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
240 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
Pada tahun 2021, jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan layanan UBM di > 40%
Puskesmas ada sebanyak 74 dari 100 kabupaten kota yang ditargetkan, artinya jumlah tersebut
belum mencapai target indikator. Hal tersebut dikarenakan banyak daerah yang tidak
menjalankan layanan UBM di masa pandemi COVID-19 dan rendahnya kepatuhan pelaporan
kegiatan melalui SI PTM.
Sebanyak 79,4% atau 27 dari 34 provinsi telah menyelenggarakan layanan UBM
walaupun masih belum optimal. Provinsi dengan kabupaten/kota terbanyak yang
menyelenggarakan layanan UBM adalah Kalimantan Utara, namun disisi lain masih ada provinsi
yang belum melaksanakan layanan UBM atau tidak melaporkan kegiatan melalui SI PTM seperti
Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan
Bengkulu.
3. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara
Kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan dua kanker terbanyak di
Indonesia. Kedua jenis kanker ini memiliki angka kematian yang tinggi yang disebabkan
terlambatnya deteksi dini. Hampir 70 % pasien kanker dideteksi pada stadium lanjut. Hal ini
sangat disayangkan, karena kanker leher rahim dapat ditemukan pada tahap sebelum kanker
(lesi prakanker) dengan metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) atau papsmear. Deteksi dini
kanker payudara dilakukan dengan metode Periksa Payudara Klinis (SADANIS), yaitu
pemeriksaan klinis payudara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Angka kematian
dan tingginya biaya kesehatan dapat dikurangi dengan deteksi dini yang efektif.
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 241
GAMBAR 6.70
PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM (IVA)
DAN PAYUDARA TAHUN 2019-2021
Indonesia 6,83
Kep. Bangka Belitung 30,24
Sumatera Selatan
25,16
Nusa Tenggara Barat 23,22
Bali
18,82
Bengkulu 16,81
Lampung 14,31
DKI Jakarta 13,26
11,65
Jambi 11,31
Nusa Tenggara Timur 10,57
9,99
Sulawesi Selatan 7,97
Sumatera Barat 7,18
7,08
Riau 7,00
Kalimantan Selatan 6,91
Kalimantan Tengah 6,80
5,61
Sumatera Utara 4,68
Sulawesi Tengah 3,67
Kepulauan Riau 3,60
3,43
Banten 3,28
Jawa Timur 3,23
Jawa Barat 2,68
Kalimantan Barat 1,98
DI Yogyakarta 1,60
Maluku Utara 1,38
Jawa Tengah 1,33
Kalimantan Timur 1,14
Sulawesi Utara 1,08
Kalimantan Utara 0,57
0,56
Maluku 0,03
Gorontalo
Sulawesi Barat
Sulawesi Tenggara
Aceh
Papua Barat
Papua
0 5 10 15 20 25 30 35
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Sampai dengan tahun 2021, sebanyak 2.827.177 perempuan usia 30-50 tahun atau
6,83% dari sasaran telah menjalani deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara dengan
metode IVA dan SADANIS. Deteksi dini tertinggi dilaporkan oleh Provinsi Kep. Bangka Belitung
sebesar 30,24%, diikuti oleh Sumatera Selatan sebanyak 25,16%, dan Nusa Tenggara Barat
sebanyak 23,22%. Sedangkan, provinsi dengan cakupan deteksi dini terendah yaitu Papua
sebesar 0,03%, diikuti Papua Barat sebesar 0,56%, dan Aceh sebesar 0,57%.
Provinsi dengan cakupan deteksi dini yang rendah dikhawatirkan akan mengalami
peningkatan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim dan payudara. Oleh
karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan cakupan deteksi dini di wilayah dengan
cakupan yang masih rendah.
242 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
GAMBAR 6.71
HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM
DAN KANKER PAYUDARA PADA PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN
DI INDONESIA TAHUN 2019-2021
30.000 27.837
25.000
20.000 18.150
15.000
10.000 3.894 3.040
5.000
0 Benjolan Curiga Kanker Leher Curiga Kanker
IVA positif Rahim Payudara
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Deteksi dini IVA dan SADANIS menjadi landasan untuk menentukan rujukan bagi pasien
yang dicurigai memiliki kanker leher rahim maupun kanker payudara. Deteksi dini kanker leher
Rahim dan payudara memiliki empat kategori hasil, yaitu IVA Positif, Benjolan, Curiga Kanker
Leher Rahim, dan Curiga Kanker Payudara. Pada keempat hasil deteksi dini, IVA positif memiliki
jumlah tertinggi sebesar 27.837.
4. Desa Melaksanakan Posbindu
Posbindu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang berorientasi
kepada upaya promotif dan preventif dalam pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM)
dengan melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan
penilaian. Masyarakat dilibatkan sebagai agen pengubah sekaligus sumber daya yang
menggerakkan Posbindu sesuai dengan kemampuan dan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat.
Posbindu berperan dalam pengendalian PTM melalui deteksi dini dan skrining faktor
risiko penyakit tidak menular seperti pengukuran tekanan darah, pengukuran gula darah
sewaktu, deteksi dini kanker, pengukuran berat badan (BB), tinggi badan (TB), lingkar perut, dan
Indeks Massa Tubuh (IMT).
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 243
GAMBAR 6.72
PERSENTASE DESA MELAKSANAKAN POSBINDU DI INDONESIA TAHUN 2021
INInDdOoNnEeSsIiAa 66,4
DKI Jakarta 97,8
DI Yogyakarta 93,4
Nusa Tenggara Barat 92,9
Sulawesi Selatan 89,2
Kepulauan Bangka Belitung 88,0
Kalimantan Timur 83,4
Sumatera Barat 82,0
81,9
Jawa Timur 80,9
Lampung 80,1
78,5
Jawa Tengah 77,0
Kalimantan Selatan 74,3
73,6
Bali 73,2
Sumatera Selatan 71,7
Nusa Tenggara Timur 70,8
68,0
Gorontalo 67,5
Jawa Barat 67,2
Sulawesi Tengah 64,8
Kepulauan Riau 64,7
63,6
Aceh 63,5
Banten 60,4
Bengkulu 59,1
Sumatera Utara 57,0
51,0
Riau 40,5
Sulawesi Barat
29,0
Jambi 23,0
Kalimantan Barat 21,8
Kalimantan Tengah 21,1
Maluku Utara 5,3
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Maluku
Papua Barat
Kalimantan Utara
Papua
0 20 40 60 80 100 120
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Pada tahun 2021, dari 82.752 desa/kelurahan yang ditargetkan, sebanyak 54.986
desa/kelurahan di Indonesia yang memiliki Posbindu atau setara dengan 66,4% dari sasaran.
Provinsi DKI Jakarta memiliki capaian tertinggi sebesar 97,8% desa/kelurahan memiliki
Posbindu. Sedangkan Provinsi Papua memiliki persentase terendah sebesar 5,3%. Dari seluruh
provinsi, sebagain besar memiliki capaian di atas 50%. Seluruh provinsi dengan capaian kurang
dari 50% berada di wilayah timur Indonesia.
5. Deteksi Dini Gangguan Indera
Upaya penanggulangan gangguan indera dilaksanakan dengan mengutamakan upaya
promotif dan preventif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Sejalan dengan
enam pilar transformasi sistem kesehatan, khususnya untuk mewujudkan transformasi layanan
primer pada pengendalian penyakit tidak menular, maka upaya deteksi dini gangguan
penglihatan dan gangguan pendengaran merupakan program utama dalam rangka penemuan
244 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
kasus secara dini. Upaya ini dilakukan agar kasus yang ditemukan segera mendapatkan
intervensi atau penanganan dini untuk menekan angka kesakitan, kematian dan disabilitas
akibat gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran.
Sasaran program mengacu pada siklus hidup dan pendekatan keluarga, sehingga
pelaksanaan deteksi dini dilakukan terintegrasi dan berkolaborasi dengan berbagai lintas
program dan lintas sektor terkait. Di era desentralisasi, deteksi dini gangguan indera diharapkan
dapat dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan warganya.
Deteksi dini gangguan indera adalah kegiatan deteksi dini gangguan penglihatan dan
atau gangguan pendengaran yang dilaksanakan untuk seluruh kelompok umur pada sedikitnya
40% penduduk di kabupaten/kota. Data deteksi dini ganguan indera diperoleh dari pencatatan
dan pelaporan pada pelayanan kesehatan maupun dari kegiatan pengelola program di
Kemenkes dan lintas sektor.
Kegiatan deteksi dini gangguan penglihatan dan pendengaran menyasar semua
kelompok umur. Kegiatan ini ditetapkan melalui indikator Renstra yaitu jumlah kabupaten/kota
melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada > 40% penduduk. Pada tahun 2021, sebanyak
206 kabupaten/kota ditargetkan merealisasikan kegiatan ini.
Pada tahun 2021 terdapat 98 kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini gangguan
indera pada > 40% penduduk atau sebesar 47,6% dari kabupaten/kota target. Jumlah ini jauh
meningkat dibandingkan tahun 2020 ketika hanya 7 kabupaten/kota yang melaksanakan
deteksi dini. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kabupaten/kota tertinggi yang melaksanakan
deteksi dini, yaitu sebesar 24 kabupaten/kota. Terdapat 10 provinsi yang seluruh
kabupaten/kotanya belum melaksanakan deteksi dini pada > 40% penduduk, yaitu Riau, Jambi,
Bengkulu, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua
Barat, dan Papua. Sepuluh provinsi tersebut membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat
maupun daerah agar pada tahun-tahun berikutnya kegiatan deteksi dini gangguan indera dapat
dilaksanankan.
E. KESEHATAN JIWA DAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT
ADIKTIF LAINNYA (NAPZA)
1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Masalah
Kesehatan Jiwa Dan Penyalahgunaan NAPZA
Deteksi merupakan langkah awal yang penting untuk membawa orang yang sakit
mendapatkan pertolongan medis. Semakin cepat suatu penyakit terdeteksi, dalam hal ini
gangguan/penyakit jiwa, akan semakin cepat proses diagnosis dan semakin cepat pula
pengobatan dapat dilakukan sehingga diharapkan akan memotong perjalanan penyakit dan
mencegah hendaya (abnormalitas fungsi seseorang yang dikaitkan dengan perilaku) dan
disabilitas.
Deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahguna NAPZA di lakukan terhadap
seluruh kelompok usia dengan menggunakan instrumen Strengths and Difficulties
Questionnaire (SDQ) untuk anak usia 4-18 tahun dan/atau Self-Reporting Questionnaire (SRQ)
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 245
20 untuk usia diatas 18 tahun, serta Alcohol, Smoking and Substances Invovement Screening
Test (ASSIST) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau guru terlatih.
GAMBAR 6.73
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN
DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA DAN NAPZA
TAHUN 2021
Indonesia 63,6
Gorontalo 40,0 100,0
Kalimantan Utara 33,3 100,0
100,0
Jawa Timur 15,4 100,0
D I Yogyakarta 10,3 100,0
9,1 100,0
DKI Jakarta 7,1 100,0
Kepulauan Bangka… 5,9 100,0
93,3
Lampung 90,0
Aceh 90,0
88,9
Sulawesi Utara 88,9
Kalimantan Timur 88,2
Nusa Tenggara Barat 83,3
78,9
Bali 76,9
Jawa Barat 72,7
Sumatera Selatan 70,8
Sulawesi Barat 70,0
Sumatera Barat 63,6
Kalimantan Selatan 63,6
62,5
Jambi 57,1
Sulawesi Selatan 57,1
54,3
Maluku Utara
Maluku 60 80 100
Sumatera Utara
Banten
Kalimantan Barat
Kepulauan Riau
Jawa Tengah
Bengkulu
Riau
Sulawesi Tengah
Papua
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Tengah
Sulawesi Tenggara
0 20 40
Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022
Dari 380 kabupaten/kota yang ditargetkan pada tahun 2021 terdapat 327
kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa
dan penyalahgunaan NAPZA. Menurut provinsi, terdapat 8 provinsi yang seluruh
kabupaten/kotanya memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa
dan penyalahgunaan NAPZA yaitu Gorontalo, Kalimantan Utara, Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI
Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung dan Aceh. Namun masih terdapat 1 dari 34
246 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya belum memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan
deteksi dini kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA yaitu Provinsi Papua Barat.
2. Penyalahguna Napza yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi
Medis
Penyalahguna NAPZA mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis di fasilitas Institusi
Penerima Wajib Lapor (IPWL) yaitu puskesmas, rumah sakit umum, Badan Narkotika Nasional
(BNN), POLRI, RSJ/RSKO, dan LAPAS/RUTAN. Berdasarkan peraturan No.HK.01.07/Menkes.701
Tahun 2018 terdapat sebanyak 754 IPWL dengan sebaran sebagai berikut: puskesmas sebanyak
310, RSU sebanyak 180, BNN sebanyak 142, POLRI sebanyak 77, RSJ/RSKO sebanyak 33,
LAPAS/RUTAN sebanyak 12.
Pemerintah mentargetkan 10.000 orang penyalahguna NAPZA yang mendapat layanan
rehabilitasi medis pada tahun 2021 dan berhasil dicapai 10.149 penyalahguna NAPZA yang
mendapat layanan rehabilitasi medis dari 33 provinsi. Target dan capaian penyalahguna NAPZA
yang mendapat layanan rehabilitasi medis merupakan penjumlahan kumulatif dari tahun
sebelumnya.
3. Pelayanan Kesehatan Jiwa
a. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Layanan
ODGJ berat adalah orang yang didiagnosis oleh psikiater, dokter, psikolog klinis sebagai
penderita Skizofrenia atau Psikosis Akut dan harus mendapat layanan dan penanganan di
fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Klinik, RSU dengan Layanan Keswa, RSJ).
ODGJ berat mendapat pelayanan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan,
berupa: pemeriksaan kesehatan jiwa (wawancara psikiatrik dan pemeriksaan status mental),
memberikan informasi dan edukasi, tatalaksana pengobatan dan atau melakukan rujukan bila
diperlukan.
Berdasarkan laporan dari dinas kesehatan tahun 2021 Persentase ODGJ berat yang
mendapat layanan sebesar 65%. Dari 30 provinsi yang melaporkan, capaian yang diatas 100%
sebanyak 6 provinsi yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan
Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah.
b. Persentase Penderita Depresi Pada Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Mendapatkan
Pelayanan
Depresi merupakan salah satu gangguan mood yang ditandai dengan:
Gejala mayor (gejala utama):
1. Afek (perubahan perasaan) depresif;
2. Kehilangan minat;
3. Kehilangan energi yang ditandai dengan cepat lelah
4. Gejala minor (gejala tambahan):
5. Konsentrasi atau perhatian yang berkurang;
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 247
6. Harga diri maupun kepercayaan diri yang berkurang;
7. Rasa bersalah atau rasa tidak berguna;
8. Memiliki pandangan tentang masa depan yang suram serta pesimistis;
9. Gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri;
10. Tidur terganggu;
11. Nafsu makan berkurang;
Gejala tersebut berlangsung terus menerus selama kurun waktu minimal 2 minggu
(PPDGJ III). Dikatakan mengalami gangguan depresi apabila memenuhi kriteria 2 gejala mayor
ditambah dengan 3 gejala minor.
Secara umum, capaian indikator persentase penderita depresi pada penduduk di atas
15 tahun yang mendapat layanan pada tahun 2021 masih sangat rendah. Capaian seluruh
provinsi kurang dari 10%. Dari sebanyak 30 provinsi yang melapor indikator persentase
penderita depresi pada penduduk di atas 15 tahun yang mendapat layanan, tertinggi dicapai
Provinsi Lampung, Jambi, dan Sumatera Barat masing-masing sebesar 1,9%, 1,5%, dan 1,2%.
c. Persentase Gangguan Mental Emosional Pada Penduduk Diatas 15 Tahun yang
Mendapatkan Layanan
Gangguan mental emosional (GME) bukan diagnosis gangguan jiwa. GME adalah
perubahan dalam pikiran, perasaan dan perilaku yang dapat menganggu aktivitas sehari-hari,
tapi tidak dijumpai tanda dan gejala gangguan dalam daya nilai realita. Hendaya atau disfungsi
dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari juga tidak di temukan. Secara umum GME juga
dapat diartikan adanya tekanan emosional atau masalah kesehatan jiwa.
Berdasarkan laporan hasil Riskesdas 2018 diketahui prevalensi GME pada penduduk
Indonesia sebesar 9,8%. Hal tersebut menunjukkan masih tingginya masalah GME di Indonesia.
Prevalensi tertinggi terjadi pada kelompok usia > 75 tahun sebesar 15,8% dan terendah pada
usia 25 – 24 tahun sebesar 8,5%. Sedangkan menurut jenis kelamin prevalensi pada perempuan
(12,1%) lebih tinggi dibanding laki-laki (7,6%). Meskipun tidak menyebabkan kematian secara
langsung namun GME dapat mempengaruhi aktifitas sehari-hari yang berdampak terhadap
menurunnya produktifitas.
Secara umum, capaian indikator persentase GME pada penduduk di atas 15 tahun yang
mendapat layanan pada tahun 2021 masih sangat rendah. Capaian seluruh provinsi kurang dari
10%. Dari sebanyak 32 provinsi yang melapor indikator persentase GME pada penduduk di atas
15 tahun yang mendapat layanan, tertinggi dicapai Provinsi Lampung, Kepulauan Bangka
Belitung, dan Jambi masing-masing sebesar 2,5%, 2,0%, dan 1,9%.
F. DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana
dikategorikan menjadi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam
antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah
longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam antara lain
berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan, bencana sosial
248 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar
komunitas masyarakat dan teror.
Di Indonesia terjadi 450 krisis kesehatan selama tahun 2021. Jumlah kejadian krisis kesehatan
tahun 2021 menurun jika dibandingkan dengan kejadian tahun 2020, yaitu sebanyak 518 krisis
kesehatan. Pada tahun 2017 terdapat definisi baru untuk krisis kesehatan pada Sistem Informasi
Penanggulangan Krisis kesehatan, yaitu harus ada pernyataan kedaruratan oleh kepala daerah atau
jumlah populasi terdampak minimal 50 orang dan terdapat korban/pengungsi.
GAMBAR 6.74
PERSENTASE KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI BENCANA
DI INDONESIA TAHUN 2021
2
81
367
Bencana Alam Bencana Non Alam Bencana Sosial
Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2022
Di Indonesia kejadian krisis kesehatan akibat bencana alam merupakan yang paling
sering terjadi pada tahun 2021 dengan persentase 81,6%. Sisanya, sebanyak 18,0% bencana
non alam dan 0,4% bencana sosial.
Pada tahun 2021, banjir merupakan krisis kesehatan yang sering terjadi seperti tahun
sebelumnya. Frekuensi banjir sebanyak 208 kejadian (46,2%) dan meliputi 29 dari 34 provinsi
di Indonesia. Kejadian terbesar kedua selama tahun 2021 adalah angin puting beliung sebanyak
46 kejadian (10,2%) yang meliputi 15 provinsi.
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 249
GAMBAR 6.75
JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI DAN WAKTU KEJADIAN
DI INDONESIA TAHUN 2021
80
70 68
60
50 54
40 50 28 37 11 18 26 24 20 31 35
30 7 50 1150 10 7 6 04 20
20 0 10 9 0 0 9
1 0
10 7
00
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
Bencana Alam Bencana Non Alam Bencana Sosial
Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2022
Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah krisis kesehatan akibat bencana alam
tertinggi terjadi pada bulan Februari yang sebagian besarnya adalah banjir. Sedangkan jumlah
bencana non alam tertinggi di bulan Juni-Juli yang sebagian besarnya adalah kebakaran, hal ini
terjadi karena cuaca panas dan kering di musim kemarau. Selain itu, bencana sosial terjadi pada
bulan Juli dan September. Secara keseluruhan, jumlah bencana terbanyak terjadi di bulan
Februari dan terendah di bulan Juni.
GAMBAR 6.76
JUMLAH KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA ALAM DI INDONESIA
TAHUN 2021
250
208
200
150
100
50 1 12 0 20 26 0 46 45
9 0
0
GGBeaelnmojiprALamnebdBtgaaiuunnnsgmBaTTiPanaPaudGnatnnjiaGiesKaarnnauehhmgnnkBTLpLgeusaBao/ornuineBlnnBgBindnaggagauuassnAdjannioopammrinrrgigii
Tsunami
Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2022
250 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
Bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia tahun 2021 yaitu bencana banjir
208 bencana (46,2%) diikuti angin puting beliung 46 bencana (10,2%), dan banjir & tanah
longsor 45 bencana (10,0%).
GAMBAR 6.77
PERSENTASE KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA NON ALAM
DI INDONESIA TAHUN 2021
Wabah Penyakit
(Epidemi)
0,0%
Gagal
Teknologi
8,6%
Kejadian Luar Biasa Kebakaran
(KLB) - Keracunan 48,1%
30,9%
Kejadian Luar Biasa Kebakaran Hutan dan Lahan 0,0%
(KLB) - Penyakit Kecelakaan Transportasi Darat 3,7%
0,0% Kecelakaan Industri
1,2%
Kecelakaan Transportasi Laut-Udara 7,4%
Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2022
Bencana non alam yang paling sering terjadi di Indonesia pada tahun 2021 yaitu kebakaran
hutan 48,1% dari total bencana non alam dan diikuti oleh kejadian luar biasa (KLB)-Keracunan (30,9%)
dan gagal teknologi (8,6%).
Di antara ketiga jenis bencana, bencana sosial termasuk paling jarang terjadi dibandingkan
dengan jenis bencana lainnya. Pada tahun 2021 terjadi 2 bencana sosial yaitu aksi teror dan sabotase.
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 251
GAMBAR 6.78
JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021
Jawa Barat 73
Jawa Timur
Jawa Tengah 48
DKI Jakarta
Nusa Tenggara Timur 32
Aceh 28
Nusa Tenggara Barat 26
26
Banten
Kalimantan Barat 20
19
Sumatera Utara 18
Sulawesi Selatan
Kalimantan Selatan 18
16
Sulawesi Utara 16
Kalimantan Timur
Kalimantan Tengah 11
11
Sumatera Barat 11
Kepulauan Riau 11
Sulawesi Tengah 10
Sumatera Selatan 7
6
Papua 5
Sulawesi Barat 5
5
Riau
Lampung 4
4
Jambi 3
Maluku Utara 3
3
Maluku 2
Bali 2
2
Gorontalo 2
Sulawesi Tenggara 2
Kalimantan Utara 1
0
DI Yogyakarta
Bengkulu
Papua Barat
Kepulauan Bangka Belitung
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes, 2022
Pada tahun 2021, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang terbanyak mengalami kejadian
bencana yaitu sebanyak 73 kejadian, diikuti Jawa Timur dengan 48 kejadian dan Jawa Tengah dengan
32 kejadian bencana, sedangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada kejadian bencana.
Pada tahun 2020, Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah juga termasuk provinsi dengan kejadian
bencana terbanyak.
252 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
TABEL 6.1
JUMLAH KEJADIAN BENCANA DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN
TAHUN 2021
No Jenis Bencana Frekuensi Jumlah Provinsi Meninggal Luka Berat/ Luka Ringan/Rawat Pengungsi
Rawat Inap Jalan
1 Banjir 208 29 124 395.041
2 Letusan Gunung Api 1 1 51 178 35.702 10.400
3 Gempa Bumi 8 21 4.091
4 Gempa Bumi dan Tsunami 12 121 109.538
5 Tanah Longsor 0 7 304 10.637
6 Banjir Bandang 10 50
7 Kekeringan 20 120 4 27 3.392
8 Angin Puting Beliung 26 15 66 730 8.189
9 Gelombang Pasang/Badai 5 4
10 Banjir dan Tanah Longsor 0 7 20 77 329
11 Tsunami 46 15 106
0 92 3.012
9 90 583
45 14 42 74 5.563 94.990
0 3 35
5 134
Jumlah Bencana Alam 367 1 667 56.919 624.891
1
1 Kebakaran 39 13 14 133 8.152
2 Kebakaran Hutan dan Lahan 0 4 6
3 Kecelakaan Transportasi Darat 3 7 27 60 0
4 Kecelakaan Transportasi Laut-Udara 6 40 1 310 0
5 Kecelakaan Industri 1 225 6 30 940
6 Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit 0 2
7 Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan 2 4 625 1.477 0
8 Gagal Teknologi 25 4
9 Wabah Penyakit (Epidemi) 7 812 144 221 943
0
Jumlah Bencana Non Alam 81 817 2.231 10.035
1 Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial 2 1 1 128
2 Aksi Teror dan Sabotase 1 1 128
1.485 59.151 635.054
Jumlah Bencana Sosial 2
Indonesia 450
Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2022
Pada tahun 2021, kejadian bencana yang paling banyak menyebabkan korban meninggal adalah
bencana alam yaitu sebanyak 583 orang. Dari bencana alam tersebut, banjir dan gempa bumi
menyebabkan kematian terbanyak sebesar 124 dan 121 orang. Sedangkan, bencana yang paling
banyak menimbulkan luka berat/rawat inap yaitu bencana non alam sebanyak 817 dan luka ringan
sebanyak 2.231 orang. Dari bencana non alam tersebut, KLB keracunan menyebabkan luka
berat/rawat inap terbanyak sebesar 625 orang dan menyebabkan luka ringan terbanyak sebesar 1.477
orang. Bencana alam menyebabkan jumlah pengungsi paling banyak yaitu sebesar 624.891 pengungsi,
dimana 395.041 pengungsi diantaranya disebabkan karena banjir.
G. PELAYANAN KESEHATAN HAJI
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan,
pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah haji agar dapat menunaikan
ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran Agama Islam. Pembinaan, pelayanan dan perlindungan
yang diberikan kepada jemaah haji, bukan saja dari aspek umum dan ibadah, tetapi juga dari aspek
kesehatan jemaah haji itu sendiri.
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 253
Dalam rangka menjamin kesiapan jemaah sebelum keberangkatan, diperlukan adanya
kesiapan baik fisik, mental maupun spiritual. Sejak tahun tahun 2018, penyelenggaraan kesehatan haji
Indonesia mulai menerapkan konsep Istithaah yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji. Permenkes ini membawa
konsekuensi bahwa penyelenggaraan kesehatan haji mengedepankan pembinaan kesehatan untuk
memperkuat pelayanan dan perlindungan kesehatan haji. Untuk itu upaya pembinaan sudah harus
dilakukan sedini mungkin yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan awal. Berbagai faktor risiko
kesehatan dikendalikan melalui pembinaan kesehatan yang berjenjang sampai pada tahap penetapan
istithaah kesehatan jemaah haji di tingkat kabupaten.
Penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi dilaksanakan oleh Tim Kesehatan Haji
Indonesia (TKHI) dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Bidang Kesehatan yang
terdiri dari Tim Asistensi, Tim Manajerial, Tim Kuratif Rehabilitatif (TKR), Tim Promotif Preventif (TPP),
Tim Gerak Cepat (TGC), serta Tim Pendukung Kesehatan (TPK). PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan
dengan paradigma penguatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan pelayanan kesehatan
(kuratif) serta pola pendekatan deteksi dini kasus kesehatan dan pelayanan emergency respon.
Penyelenggaraan kesehatan haji dengan konsep tersebut merupakan konsep operasional kesehatan
haji yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 -2019.
1. PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI
Wabah penyakit COVID-19 yang awalnya hanya terjadi di Cina pada Desember 2019,
kemudian dalam waktu singkat menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia, sehingga
organisasi kesehatan dunia (World Health Organization/WHO) menetapkan status Pandemi
COVID-19. Hal itu menyebabkan pemerintah Arab Saudi pada tahun 2020 dan 2021 menutup
sementara pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah haji yang berasal dari luar negeri, ibadah haji
hanya dibolehkan untuk penduduk yang bermukim di wilayah Arab Saudi. Meski demikian,
pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menyiapkan kesehatan dan kebugaran jemaah haji
asal Indonesia selama status pandemi tahun 2020-2021 yang dilakukan dengan cara
pemeriksaan dan pembinaan kesehatan bagi jemaah haji.
Indikator penyelenggaraan kesehatan haji adalah cakupan hasil pemeriksaan dan
pembinaan kesehatan jemaah haji yang diinput ke dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu
Bidang Kesehatan (Siskohatkes) 1 bulan sebelum operasional haji. Pemeriksaan dan pembinaan
kesehatan jemaah haji telah dimulai pada awal tahun 2021. Menurut Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Haji, terdapat tiga tahapan
pemeriksaan kesehatan untuk jamaah haji. Setiap proses pemeriksaan dan pembinaan
kesehatan jamaah haji menuju istithaah dilakukan oleh tim penyelenggara kesehatan haji di
kabupaten/kota.
Pemeriksaan kesehatan tahap pertama merupakan pemeriksaan kesehatan yang
dilakukan kepada calon jamaah haji pada saat hendak mendaftar untuk memperoleh nomor
porsi. Pemeriksaan ini menjadi pemeriksaan dasar jamaah haji yang dapat dilaksanakan di
puskesmas atau klinik yang telah ditetapkan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan untuk
jamaah haji. Pemeriksaan tahap kedua dilakukan ketika jamaah haji berada dalam masa tunggu
dan dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum pemberangkatan, sedangkan pemeriksaan
254 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
tahap ketiga dilakukan untuk menetapkan status kesehatan jamaah haji laik atau tidak laik
terbang merujuk kepada standar keselamatan penerbangan internasional dan/atau peraturan
kesehatan internasional.
Pada tahun 2021 Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap 195.142
calon jemaah dengan capaian pemeriksaan 85%. Provinsi dengan capaian tertinggi adalah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 92% dan terendah adalah Kalimantan Utara dan
DKI Jakarta sebesar 78%. Capaian hasil pemeriksaan pertama jemaah haji berdasarkan tempat
pemeriksaan adalah sebagai berikut.
GAMBAR 6.79
CAPAIAN PEMERIKSAAN JEMAAH HAJI
MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2021
Indonesia 85%
Kep. Bangka Belitung 92%
Kalimantan Timur 90%
Riau 90%
DI Yogyakarta 90%
Bengkulu 89%
88%
Nusa Tenggara Barat 87%
Jambi 87%
87%
Jawa Tengah 87%
Sulawesi Tenggara 86%
Kalimantan Tengah 86%
86%
Sumatera Barat 86%
Aceh 86%
86%
Kepulauan Riau 85%
Kalimantan Selatan 85%
85%
Kalimantan Barat 85%
Sumatera Selatan 84%
84%
Sulawesi Barat 84%
Bali 84%
83%
Nusa Tenggara Timur 83%
Jawa Barat 82%
80%
Maluku Utara 80%
Papua Barat 80%
Banten 79%
79%
Sulawesi Selatan 78%
Lampung 78%
Sumatera Utara
Jawa Timur
Maluku
Sulawesi Tengah
Papua
Gorontalo
Sulawesi Utara
DKI Jakarta
Kalimantan Utara
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022
Pemeriksaan terhadap calon jemaah haji tahun 2021 dilakukan sejak enam sampai satu
bulan sebelum keberangkatan. Meski akhirnya tidak diberangkatkan, namun pemeriksaan
kesehatan tetap dilakukan. Data dan informasi lebih rinci mengenai pemeriksaan jemaah haji
terdapat pada Lampiran 64.c.
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 255
2. KONDISI JEMAAH HAJI INDONESIA
Jemaah haji Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 244.903 orang. Menurut kelompok
umur, sebagian besar jemaah berada pada kelompok umur 51-60 tahun, yaitu sebanyak 84.143
jemaah (34,4%).
GAMBAR 6.80
JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2021
>60 Thn ≤40 Thn
29,9% 10,7%
41-50 Thn
25,0%
51-60 Thn
34,4%
Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022
Gambaran jemaah haji menurut karakateristik umur menunjukkan bahwa persentase
terbanyak jemaah haji yaitu pada kelompok usia 51-60 tahun (34,4%), >60 tahun (29,9%), dan
41-50 tahun (25,0%). Kelompok populasi pra-usila (usia lanjut) dan usila merupakan kelompok
rentan terhadap kejadian kesakitan dan kematian selama penyelenggaran ibadah haji.
3. POLA MORBIDITAS DAN KEBUGARAN JEMAAH HAJI
Istithaah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan
yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat
dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan
Agama Islam. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan istithaah kesehatan haji
yang merupakan kegiatan terpadu, terencana, terstruktur, dan terukur, diawali dengan
pemeriksaan kesehatan pada saat mendaftar jemaah haji sampai masa keberangkatan ke Arab
Saudi.
Melalui implementasi istithaah, faktor risiko kesehatan dapat diketahui sejak dini
sehingga penanganan dapat dilakukan sejak dini. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan,
jemaah haji tergolong risiko tinggi (risti) jika memenuhi tiga kriteria, yaitu berusia ≥60 tahun
dengan penyakit, berusia <60 tahun dengan penyakit, dan berusia >60 tahun tanpa penyakit.
Selama masa pandemi COVID-19 tahun 2020 hingga tahun 2021, jemaah haji yang telah
mendapatkan gilirannya untuk diberangkatkan tetap melakukan pemeriksaan kesehatan di
fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar kondisi kesehatan
jemaah dapat terus terpantau. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, dapat dilihat distribusi
sepuluh penyakit terbanyak yang diderita oleh jemaah haji Indonesia pada tahun 2021.
256 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT
GAMBAR 6.81
10 PENYAKIT RISIKO TINGGI TERBANYAK PADA JEMAAH HAJI REGULER
TAHUN 2021
Dislipidemia 37%
Hipertensi 32%
Diabetes mellitus 16%
Penyakit Jantung Iskemik
6%
Obesitas 3%
Gagal Jantung 2%
1%
Asma 1%
Penyakit Kardiovaskuler 1%
1%
Tuberkulosis
Bronkhitis
0% 100%
Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022
Penyakit terbanyak yang diderita oleh jemaah haji Indonesia pada tahun 2021 yaitu
dislipidemia (37%), hipertensi (32%) dan diabetes melitus (16%). Penyakit lainnya seperti
penyakit jantung iskemik, obesitas, gagal jantung, dan asma, memiliki persentase dibawah 10%.
Selain berupaya untuk menekan angka kesakitan, pemerintah Indonesia melalui
Kementerian Kesehatan juga berupaya untuk melakukan pengukuran kebugaran jemaah haji.
Pada tahun 2021, terdapat 121.399 jemaah haji yang dilakukan pengukuran kebugaran dari
total seluruh jemaah haji reguler.
GAMBAR 6.82
PROPORSI PENGUKURAN KEBUGARAN JEMAAH HAJI REGULER
TAHUN 2021
Sangat Baik; Baik; 28,3%
2,3%
Kurang; Cukup;
16,5% 53,0%
Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022
Proporsi hasil pengukuran kebugaran terhadap jemaah haji diperoleh hasil sebanyak
53,0% jemaah memiliki status kebugaran cukup, 28,3% jemaah memiliki status kebugaran baik,
16,5% jemaah memiliki status kebugaran kurang baik, dan hanya 2,3% jemaah yang memiliki
status kebugaran sangat baik. Data dan informasi lebih rinci terkait penyelenggaraan ibadah
haji dapat dilihat pada lampiran 64.a-64.e.
Profil Kesehatan Indonesia 2021 | Bab VI. PENGENDALIAN PENYAKIT 257
Bab VII.
KESEHATAN
LINGKUNGAN
BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya
kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia,
biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya. Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta
tempat dan fasilitas umum, harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan, diantaranya
limbah (cair, padat, dan gas), sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan, vektor penyakit,
zat kimia berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi, air yang tercemar, udara yang
tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.
Menurut WHO, kesehatan lingkungan meliputi seluruh faktor fisik, kimia, dan biologi dari luar
tubuh manusia dan segala faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Kondisi dan kontrol
dari kesehatan lingkungan berpotensial untuk mempengaruhi kesehatan. Sedangkan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa
kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor
risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia,
biologi, maupun sosial.
Kualitas lingkungan yang sehat ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan Standar Baku
Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan
dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi air, udara, tanah,
pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit. Pemantauan dan
evaluasi terhadap penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dilakukan terhadap pelaksanaan
kewajiban mewujudkan media lingkungan yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan
dan Persyaratan Kesehatan yang dilakukan oleh setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung
jawab lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum.
Pencapaian tujuan penyehatan lingkungan merupakan akumulasi pelaksanaan kegiatan dari berbagai
lintas sektor, peran swasta dan masyarakat dimana pengelolaan kesehatan lingkungan merupakan
penanganan yang paling kompleks. Kegiatan tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang
lainnya yaitu dari hulu yang berasal dari kebijakan dan pembangunan fisik dari berbagai lintas sektor
ikut serta berperan (Perindustrian, Lingkungan Hidup, Pertanian, Pekerjaan Umum- Perumahan
Rakyat dan lainnya) hingga ke hilir yaitu dampak kesehatan. Kementerian Kesehatan sendiri fokus
kepada pengelolaan dampak kesehatan.
A. AIR MINUM
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan
Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses
pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kegiatan pengawasan
kualitas air minum meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis
hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi, dan tindak lanjut. Kegiatan yang sudah dilaksanakan
oleh Kementerian Kesehatan dalam pengawasan kualitas air minum adalah Inspeksi Kesehatan
258 Profil Kesehatan Indonesia 2021 | BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN