No : LO/XYX/2022
Hal : Legal Opinion
Lampiran : -
Yth. Direktur Utama 02 Maret 2022
PT ABC
Jalan ..............................
LEGAL OPINION
No. Surat 001/...../2022
RENCANA AKUISISI PT ABC KEPADA PT XYZ
Yang bertanda tangan di bawah ini :
............................ advokat yang berkantor di Kantor Konsultan Hukum ......................
beralamat di ........................................................
Menyampaikan pendapat hukum berkaitan dengan RENCANA AKUISISI PT ABC
KEPADA PT XYZ.
I. POSISI KASUS
Duduk Perkara
PT ABC berencana untuk mengakuisisi saham PT XYZ yang merupakan
perusahan yang bergerak di bidang pertambangan batubara yang berlokasi di
Kalimantan Timur sebesar 60%, sisanya dimiliki oleh C (20%) dan D (20%).
Dokumen
Adapun dokumen yang telah kami terima dan diteliti sebagai berikut:
1. IUP Poduksi Pertambangan PT XYZ akan habis Pada 10 Desember 2022
2. Karyawan perusahaan PT XYZ belum mempunyai BPJS
3. Peraturan Perusahaan PT XYZ belum di daftarkan di Dinas Ketenagakerjaan
4. Gugatan wanpestasi oleh PT XXX Kepada PT XYZ (Gugatan Sebesar 5
Milyar)
5. Sengketa gugatan TUN atas tumpang tindih ijin IUP PT XYZ oleh D
6. Berkas pendukung lainnya
Dasar Hukum
Berkaitan dengan duduk perkara di atas, kamu mencatat sejumlah peraturan yang
berkaitan dengan akuisisi, Izin Usaha Pertambangan (IUP), BPJS
Ketenagakerjaan dan gugatan wanprestasi, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
4. Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan
Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan
Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
Dalam hal terjadinya pengambilalihan atau akuisisi, maka konsekuensi yang
timbul PT ABC tersebut secara yuridis meliputi:
1. Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Jo. Pasal 26, Undang-undangNomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas:
- Adanya perubahan anggaran dasar dan diberikan persetujuan oleh Menteri
Hukum dan HAM, serta dibuktikan dalam akta akuisisi/pengambilalihan
2. Pasal 125 ayat (3) UUPT:
- Pengambilalihan saham mengakibatkan berubahnya pengendalian terhadap
PT XYZ.
3. Berdasarkan Pasal 77 UU PT:
- Berubahnya struktur pengurusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS), sehingga dalam hal ini menimbulkan perubahan pengendalian
dalam perusahaan yang bersangkutan.
4. Pasal 163 Undang-UndangNomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan:
- Dalam ayat (1), apabila pekerja tidak ingin melanjutkan hubungan kerja
antara pengusaha dan pekerja akibat perusahaan diakuisisi, maka pengusaha
diperkenankan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi
sebagaimana tersebut dalam Pasal ini.
- Dalam ayat (2), apabila pengusaha tidak ingin melanjutkan hubungan kerja
antara pengusaha dan pekerja akibat perusahaan diakuisisi, maka pengusaha
diperkenankan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi
sebagaimana tersebut dalam Pasa lini.
5. Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2015
tentang Pedoman Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal:
- Dalam hal PMA atau PMDN melakukan perubahan modal perseroan yang
mencakup perubahan:
a. Jumlah modal dan presentasi kepemilikan saham
b. Nama pemegang saham
c. Negara asal pemegang saham
Wajib mengajukan perubahan izin prinsip dan harus memperoleh izin dari
Kemenkumham.
II. ANALISIS HUKUM
Berpangkal tolak dari Asas-asas Hukum, serta atas dasar Hukum Positif (lex
specialis dan lex generalis) Indonesia, maka dapat kami sampaikan beberapa
kelemahan dan keunggulan para pihak sebagai berikut:
Materi Kelemahan PT XYZ Keunggulan PT XYZ
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tidak Ada
Rencana Akuisisi
PT ABC Kepada akan habis, tinggal 9 bulan lagi
Karyawan belum mempunyai
PT XYZ
BPJS
Perusahaan belum mendaftarkan
Peraturan Perusahaan di
Dinas Ketenagakerjaan
Terdapat Sengketa Wanprestasi
yang diajukan oleh PT XXX
Kepada PT XYZ Senilai 5 Milyar
Terdapat sengketa TUN atas
tumpang tindih ijin IUP PT.XYZ
yang diajukan oleh D
Pendapat Hukum
1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi pertambangan PT XYZ akan
berakhir 10 Desember 2022
Berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP), secara hukum, IUP
sendiri tidak berpindah karena aspek hukum dan pengaturan yang berbeda. IUP
jika ingin dipindahkan maka harus dilakukan syarat-syarat administratif sesuai
ketentuan dalam Pasal 7A PP Nomor 24 Tahun 2012 tentang perubahan PP
Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara. Yang berpindah dari IUP hanyalah pengendalian
terhadapnya saja sebesar saham yang beralih. Oleh karena IUP juga bersifat
individual dan tercantum secara hukum atas nama siapa IUP itu dipegang, maka
IUP itu pun tidak secara otomatis beralih pemegangnya karena akuisisi saham
tidak mengubah badan hukum perusahaan terakuisisi atau dengan kata lain badan
hukumnya tetap berdiri sedangkan yang berubah hanyalah struktur pemegang
sahamnya saja.
Mengenai tanggung jawab hukum pihak pengakuisisi terhadap pihak
terakuisisi sebenarnya tidak mempunyai tanggung jawab hukum apapun, kecuali
memang dapat dibuktikan pihak pengakuisisi melakukan itikad yang buruk dalam
proses akuisisi maupun setelah akuisisi yang dapat merugikan pihak lain termasuk
pihak ketiga sehingga ia dapat dimintakan pertanggungjawaban langsung melalui
pengadilan atau cara lainnya. Sedangkan tanggung jawab hukum pihak terakuisisi
ia harus melakukan proses administratif kepada instansi terkait yaitu Kementerian
ESDM untuk memenuhi ketentuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 93 UU
Minerba. Selain itu, sama seperti halnya pihak pengakuisisi pihak terakuisisi dapat
digugat secara hukum jika memang dalam proses dan setelah akuisisi terdapat
cacat hukum atau perbuatannya dapat merugikan kepentingan pihak lain ataupun
pihak ketiga. Selain dapat digugat secara perdata maka perusahaan pemegang IUP
juga dapat dikenai sanksi administratif jika terbukti melanggar ketentuan yang
dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dan ayat (3) yaitu tidak memberitahukan
kepada pejabat berwenang dan akuisisi yang dilakukan bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut terdapat dalam pasal
151 ayat (2) UU Minerba yaitu berupa peringatan tertulis, penghentian sementara
sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan/atau
pencabutan IUP, IPR atau IUPK.
2. Karyawan perusahaan PT XYZ belum mempunyai BPJS
Pasca berlakunya UU BPJS Kesehatan sebagai produk turunan dari Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perusahaan diharuskan
mendaftarkan seluruh pekerjanya pada BPJS Kesehatan sesuai dengan amanat
perundang-undangan. Pemberlakuan ketentuan tersebut membuat perusahaan
menanggung beban finansial yang sangat besar karena harus menanggung beban
pembayaran dua skema pertanggungan kesehatan untuk pekerja.
Atas kondisi tersebut, PT ABC perlu mencantumkan Perjanjian Kerja
Bersama (PKB) dalam klausul akuisisi, khususnya bagian Pertanggungan
Kesehatan Pekerja dengan hanya memberlakukan BPJS Kesehatan sebagai
pertanggungan kesehatan pekerja yang diberlakukan di perusahaan.
3. Peraturan Perusahaan PT XYZ belum didaftarkan di Dinas
Ketenagakerjaan
Menurut Pasa1 108 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha yang
mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat
peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri
Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk. Dikarenakan Peraturan Perusahaan
pada PT XYZ belum didaftarkan di Dinas Ketenagakerjaan, maka menurut hemat
kami, peraturan perusahaan yang tidak diajukan pengesahannya oleh perusahaan
tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Selain itu, pelanggaran atas
ketentuan Pasal 108 ayat (1) UU Ketenagakerjaan juga mengakibatkan pengusaha
dapat dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 5 juta dan paling banyak
Rp 50 juta. Tindak pidana ini merupakan tindak pidana pelanggaran.
4. Adanya sengketa gugatan wanprestasi yang diajukan oleh PT XXX kepada
PT XYZ dengan nilai gugatan sebesar 5 M
Ketentuan tentang wanprestasi dapat diterapkan apabila seseorang tidak
memenuhi prestasinya yang merupakan kewajibannya dalam suatu perjanjian. Hal
ini bila ia tidak mememuhi kewajibannya, terlambat memenuhi, atau memenuhi
tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Dapat dikatakan wanprestasi sebagai
prestasi buruk dalam suatu perjanjian. Dimana salah satu pihak tidak berprestasi
atau ingkar janji. Wanprestasi dapat terjadi baik dilakukan secara sengaja,lalai
ataupun karena adanya keadaan memaksa. Akibat dari wanprestasi pihak yang
dirugikan dapat menuntut pemenuhan perikatan, ganti kerugian, pembatalan
perikatan, peralihan resiko, ataupun bayar biaya perkara. Dalam permohonan
wanprestasi seseorang lebih ingin meminta pihak yang mengingkari janji untuk
memenuhi kewajibannya atau paling tidak mengganti biaya, kerugian, dan bunga
yang timbul akibat kelalaian.
5. Adanya sengketa gugatan TUN atas tumpang tindih ijin IUP PT XYZ, yang
diajukan gugatan oleh D
Tumpang tindih Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat mengakibatkan
ketidakjelasan pemberian izin dalam menentukan status operasional
pertambangan atau yang dikenal dengan istilah clean dan clear. Tumpang tindih
IUP juga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum sehingga tidak sejengkal
pun wilayah pertambangan dapat diolah.
III. KESIMPULAN
1. Berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Produksi
pertambangan PT XYZ akan berakhir 10 Desember 2022
Dapat disampaikan bahwa untuk IUP dengan masa kurang dari 1 tahun sangat
berbahaya untuk investasi, dimana IUP bisa ditolak perpanjangannya apabila
perusahaan tidak melengkapi syarat-syaratnya, oleh sebab itu bila dipandang
dari sudut investasi, maka ini menjadi suatu permasalahan yang besar, PT
ABC akan kesulitan mendapatkan ROI (Retrun of Investment) dalam waktu
yang singkat, karena masalah perizinan adalah masalah yang vital bagi
perusahaan produksi batubara.
2. Berkaitan dengan karyawan PT XYZ belum mempunyai BPJS
Perusahaan PT. XYZ seharusnya sudah mendaftarkan karyawannya kepada
BPJS. Hal ini dilakukan supaya para karyawan mendapatkan jaminan
kesehatan selama bekerja, mengingat medan kerja yang dilakukan sangat
berbahaya, Hal ini menunjukan PT. XYZ kurang bertanggung jawab atas
masalah kesehatan dan masalah kecelakaan kerja karyawannya.
3. Berkaitan dengan PT XYZ belum mendaftarkan Peraturan Perusahaan
di Dinas Ketenagakerjaan
Hal ini menunjukan bahwa PT.XYZ kurang bertanggung jawab terhadap
laporan kepada Dinas Ketenagakerjaan, mengingat peraturan ini diwajibkan
bagi sebuah Perseroan Terbatas (PT). Sebagai jaminan pada karyawan PT
XYZ, apabila terjadi kesalahpahaman, sengketa yang terjadi antara pihak
perusahaan dan karyawan maka Dinas Ketenagakerjaan yang menjadi
fasilitator atau penengah untuk menyelesaikan masalah.
4. Berkaitan dengan sengketa gugatan wanprestasi yang diajukan oleh
PT XXX dengan nilai gugatan sebesar 5 M
Sengketa tersebut kemungkinan membawa dampak kerugian sebesar 5 Milyar
atau tuntutan hukum yang lain pada PT. ABC ketika akan mengakusisi PT.
XYZ.
5. Berkaitan sengketa gugatan TUN atas tumpang tindih ijin IUP
Sengketa di TUN membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan dan
terlalu beresiko apabila PT. ABC mengakuisisi PT. XYZ karena managemen
yang baru akan terlibat langsung dalam sengketa tersebut, baik materi atau
imateri.
Berdasarkan hasil data yang kami kelola, temuan lapangan dan analisa kami,
maka kami memutuskan untuk Legal Opinion untuk Membatalkan Rencana akuisisi
tersebut karna banyaknya resiko yang timbul dari PT.XYZ yang sudah kami jelaskan
di atas. Demikian pendapat hukum (Legal Opinion) ini kami buat untuk digunakan
sebagai pertimbangan dalan melakukan tindakan hukum.
Surakarta, 2 Maret 2022
(................................)