NATUNA KONFLIK Antara Negara Indonesia dengan Negara China Adib Aqilah Habsy Bintang Raissa Vashti
PRAKATA Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini. Serta rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan kontribusi dalam penyusunan karya ini. Tulisan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang suatu permasalahan atau fenomena yang menjadi fokus pembahasan. Melalui kata pengantar ini, penulis berharap pembaca dapat merasakan kebermanfaatan dan mendapatkan wawasan yang berharga dari isi tulisan ini. Terakhir, penulis menyadari bahwa keterbatasan dan kekurangan pasti ada dalam setiap karya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan di masa mendatang. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca.
KONFLIK NATUNA NATUNA Latar Belakang Kronologi Penyelesaian 01 02 03 04 Kesimpulan 05 Daftar Pustaka Kelas Sosiologi
LATAR BELAKANG Pulau Natuna merupakan pulau yang terdiri dari tujuh pulau dengan Ibu Kota di Ranai. Dahulu Kepulauan Natuna masuk dalam wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia. Namun setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menyerahkan kedaulatan pada Republik Indonesia yang berpusat di Pulau Jawa. Pada 18 Mei 1956, pemerintah Indonesia resmi mendaftarkan Kepulauan Natuna sebagai wilayah kedaulatan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kontraversi diawali dari Malaysia yang menyatakan bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Malaysia. Namun untuk menghindari konflik panjang, pada era konfrontasi (perang antara IndonesiaMalaysia) 1962-1966 Malaysia tidak menggugat status Natuna.
KRONOLOGI Pada tahun 2009, China melanggar Sembilan Titik ditarik dari Pulau Spartly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayahnya. Saat itu Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memprotes langkah China melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Di mana Nine Dash Line yang diklaim China sebagai Pembaruan peta 1947 yang otomatis membuat pemerintah Indonesia untuk ikut terlibat ke dalam konflik sengketa wilayah Laut China Selatan tersebut walaupun Indonesia tidak termasuk ke dalam Claimant state atas wilayah Laut China Selatan. .
Nine Dash Line merupakan garis putusputus yang dibuat sepihak oleh Tiongkok tanpa melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia salah satu negara yang terancam dirugikan akibat Sembilan Titik yang digambar China. Menurut Kementrian Luar Negeri, klaim China atas Natuna telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia.
DAMPAK SENGKETA KEPULAUAN NATUNA TERHADAP WILAYAH NEGARA INDONESIA 1. Roda Perekonomian Menjadi Tidak Stabil Roda perekonomian akan menjadi tidak stabil seiring dengan berlangsungnya sengketa yang telah terjadi. Tidak hanya negara yang terlibat sngketa tetapi juga berdampak pada negara-negara tetangga. Jika ekonomi tidak stabil, maka sudah tentu negara tidak akan berjalan dengan sempurna karena ekonomi merupakan suatu hal yang menyebabkan sebuah negara berjalan sepenuhnya. Kestabilan negara pun akan terganggu dan akan mengalami kerugian terhadap negara dari adanya sengketa. 2. Menyebabkan Perpecahan DuniDuniaa Perpecahan dunia timbul karena memiliki pandangan atau suatu masalah yang bersifat regional serta berbeda di setiap wilayah. Oleh sebab itu, setiap negara harus terus menciptakan perdamaian supaya kedepannya tidak lagi memicu adanya sengketa atau permasalahan lain antar negara serta agar dapat memenuhi hubungan diplomasi gang baik agar dapat dijadikan pedoman oleh setiap negara.
3. Merugikan Negara Dalam Bidang Politik Dengan adanya sengketa akan menimbulkan kerugian bagi negara dalam bidang politik sehingga akan memicu adanya pembatas. Dalam hal ini akan menciptakan lingkungan hubungan yang bersifat politik keras hingga kemungkinan tidak akan mampu menerima evolusi perdamaian yang diharapkan oleh setiap negara. 4. Menimbulkan Masalah Terhadap Hubungan Sosial Seperti yang diketahui adanya hubungan sosial sudah tentu dapat membangun suatu jalinan kerja sama antar negara. Hubungan kerja sama tersebut supaya dapat tercipta prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat antar negara, serta embangkitkan rasa saling mengerti antar negara di dalam mewujudkan perdamaian Seperti halnya China dengan Indonesia, apabila hubungan sosial ini tidak ada maka akan timbul masalah sama seperti dikucilkan dari kumpulan negara-negara, tidak mampu mencukupi sumber daya, kurangnya komunikasi dan informasi serta berdampak kerugian terhadap materiil sehingga juga berdampak pada bidang ekspor- impor.
Dalam menyelesaikan suatu sengketa yang dialami oleh suatu Negara, ada upaya yang dapat ditempuh penyelesaiannya diantaranya: 1. Upaya penyelesaian secara litigasi/melalui pengadilan 2. Dalam upaya penyelesaian ini dilakukan di dalam pengadilan dengan menghadapkan secara langsung kedua belah pihak yang bersengketa. Yang mana masing-masing memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan dan bantahan. 3. Upaya non-litigasi. 4. Upaya secara non-litigasi adalah suatu upaya penyelesaian yang sering disebut juga dengan alternatif penyelesaian sengketa. Berkaitan dengan sengketa yang melibatkan negara Indonesia dengan Cina terkait wilayah Laut Natuna Utara , tentunya perlu adanya upaya-upaya yang dapat dilakukan agar kedua belah pihak mengakhiri sengketa yang dipersengketakan itu berdasarkan upayaupaya penyelesaian yang dijelaskan diatas. Sebagai wilayah dan konflik dari Laut Natuna Utara, segala hal bisa membuat persoalan menjadi panas atau tegang tak kecuali urusan mengenai sebuah penamaan. PENYELESAIAN
Pulau Natuna merupakan pulau yang awalnya beribukota di Ranai, Kepulauan Riau. Setelah Indonesia merdeka maka pemerintah mendaftarkan Pulau Natuna sebagai wilayah kedaulatannya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Awal mula Konflik Natuna terjadi adalah saat Malaysia mengakui bahwa Pulau Natuna merupakan milik Malaysia. Akan tetapi, pada akhirnya Malaysia tidak menggugat hak atas Natuna. Setelah Malaysia, muncul China yang mengklaim bahwa Natuna merupakan hak maritim China, dimana (Nine Dash Line) sembilan garis putus-putus berjarak 200 hingga 2000 kilometer dari daratan China, lokasi Natuna sangat jauh tetapi Tiongkok mengklaim bahwa Natuna berada dalam wilayahnya. Karena klaim sepihak tersebut maka China dianggap melanggar Hukum Laut Internasional. China sangat menginginkan Natuna karena Natuna memiliki sumber daya yang sangat amat melimpah. Kemudian pada tahun 2016, kapal asing Tiongkok memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin pemerintah Indonesia, dan terjadi perubahan nama terkait Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara pada tahun 2017, penamaan Laut Natuna Utara termasuk dalam Zona Yurisdiksi Maritim Indonesia. Penamaan Laut Natuna merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk menegaskan kedaulatannya atas wilayah Laut Natuna bagian utara. KESIMPULAN
Solusi untuk konflik di Natuna bisa melibatkan diplomasi, dialog, dan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat. Langkah-langkah konkret bisa meliputi pembicaraan damai, kesepakatan bilateral atau multilateral, serta upaya untuk memperkuat kerja sama regional dalam menjaga stabilitas dan keamanan. Upaya-upaya seperti ini dapat membantu mengurangi ketegangan dan mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat. SOLUSI
NATUNA KONFLIK Antara Negara Indonesia dengan Negara China THANK YOU FOR READING THIS BOOK THANK YOU FOR READINGTHIS BOOK