Annual Report 2020

LAPORAN 2020
TAHUNAN

BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Barat

Jl. Moch. Toha 164 Email :[email protected]
Kota Bandung www.jabar.bpk.go.id
Jawa Barat

LAPORAN
TAHUNAN

Petunjuk Pengunaan Fitur Scan QR Code

Laporan Tahunan BPK Perwakilan Provinsi
Jawa Barat mempunyai layanan scan QR
code yang berisikan video, artikel website,
maupun tautan yang mengarahkan pemba-
canya tidak hanya melihat tayangan visual
teks tetapi juga fitur atraktif lainnya yang
lebih menarik.
Pembaca dapat mengakses fitur interaktif
dengan cara melakukan scan QR Code yang
terdapat dalam setiap halaman yang bertan-
da QR code dengan menggunakan per-
angkat yang mendukung.

Agus Khotib S.E., M.Si, Ak., CA, CSFA, CPA (Aust.)
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Pengantar Kepala Perwakilan

Alhamdulillahirobbil’alamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat

Allah SWT. Berkat izin-Nya, kita masih diberikan kesehatan, kemampuan, dan
kesempatan untuk berkarya bagi bangsa dan negara atas nama BPK.
Dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis BPK 2020 – 2024, BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan serangkaian program kegiatan.
Program tersebut diwujudkan dalam pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara, serta kegiatan pendukung dan penunjang pemeriksaan.
Laporan tahunan 2020 yang diterbitkan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat ini
merupakan media informasi kinerja Perwakilan selama tahun 2020. Capaian tersebut
tentunya tidak dapat diraih tanpa melalui kerja sama yang baik antara seluruh
jajaran pimpinan dan staf di lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Seperti halnya
tahun-tahun sebelumnya, Laporan Tahunan 2020 ini tidak hanya diharapkan dapat
memberikan gambaran tentang pencapaian Perwakilan selama tahun 2020, tetapi
juga menjadi motivator penggerak guna tercapainya kinerja yang lebih baik di tahun-
tahun mendatang. Utamanya, Perwakilan Provinsi Jawa Barat dapat semakin terpacu
untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan, serta
mewujudkan mutu kelembagaan BPK modern yang memanfaatkan sistem dan
teknologi informasi sesuai dengan Rencana Strategis BPK 2020 – 2024.
Dengan segala keterbatasan kemampuan yang ada, kami sampaikan Laporan
Tahunan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Semoga bermanfaat.

Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Agus Khotib

Laporan Tahunan-2020 1

Daftar Isi 1
2
PKeenpgalaanPtaerrwakilan Provinsi Jawa Barat 3
Daftar Isi 4
PPerorwfilaSkiinlagnkaPtrovinsi Jawa Barat 5
Nilai-Nilai Dasar
Badan Pemeriksa Keuangan 6
Lambang BPK 7
Rencana Strategis 8
Badan Pemeriksa Keuangan
BViasdi adnanPeMmiseiriksa Keuangan 9
BTuagdaasnPPoekmoekr,iFkusangKseiu, daanngaWnewenang 15
Pimpinan BPK
Sejarah Perwakilan Jawa Barat 17
PBeurdwaaykaiKlaenrjParovinsi Jawa Barat 19
PSterruwkatukrilaOnrgParonvisianssii Jawa Barat 21
Profil Pimpinan BPK Perwakilan
PGerarwfisakSiulamnbPerroDvianysai JMawanauBsaiarat 25
Peta Wlayah Pemeriksaan 31
33
Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat 35

Anggaran dan Realisasi Perwakilan 37
38
Sarana dan Prasarana Provinsi Jawa 39

Pendapat Hukum dan UJDIH
Pusat Informasi dan Komunikasi

2 Laporan Tahunan 2020

Profil Singkat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Video Profil Singkat BPK Perwakilan Provinsi
Jabar

LapoArnannuTaalhRuenpaonrt2-0220020 36

Integritas
Independensi

Profesionalisme

2 Annual Report-2016

Nilai-Nilai Dasar BPK

12 3

INTEGRITAS INDEPENDENSI PROFESIONALISME

Kami membangun nilai Kami menjunjung tinggi K a m i m em ban g un n ilai
integritas dengan bersikap independensi, baik secara profesionalisme dengan
jujur, objektif, dan tegas kelembagaan, organisasi, m e n e r a p k a n p r i n s i p
dalam menerapkan prinsip, maupun individu. Dalam kehati-hatian, ketelitian,
nilai, dan keputusan. semua hal yang berkaitan dan kecermatan, serta
dengan pekerjaan pemerik- berpedoman k e p a d a
saan, kami bebas dalam standar yang
s i k a p m e n t a l d a n berlaku.
penampilan dari gangguan
pribadi, ekstern, dan/atau
organisasi yang dapat mem-
pengaruhi independensi.

Laporan Tahunan-2020 4

Lambang BPK

Lambang BPK
Periode 1993 s.d. Sekarang

BPK telah mengalami empat kali perubahan lambang di mulai pada periode pertama
pada tahun 1961 hingga terakhir pada tahun 1993. Pada lambang BPK terdapat tulisan Tri
Dharma Arthasanthosa. Tulisan tersebut bermakna misi BPK dalam mencapai tiga keberhasilan,
yaitu ketaatan dan ketertiban dalam administrasi keuangan, ekonomis, efisien dan efektif dalam
pencapaian sasaran program, guna terwujudnya pertanggungjawaban keuangan Negara yang
semakin sempurna.
Pemilihan Cakra, lambang senjata Betara Wisnu, merupakan gambaran harapan agar BPK
dapat menjadi institusi yang ampuh dalam menjaga pengelolaan keuangan negara,
sebagaimana senjata tokoh penting dalam pewayangan tersebut. Bunga teratai berkelopak tujuh
yang menopang cakra, dikenal sebagai Padsama. Tahta bunga teratai melambangkan kebersi-
han, kesucian dan keluhuran lahir batin, sedangkan tujuh buah kelopak teratai menggambarkan
landasan pelaksanaan tugas BPK (Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa) yang masing-masing
berjumlah tujuh butir. Tiga mata tombak melambangkan ruang lingkup pemeriksaan BPK,
yaitu ketertiban dan ketaatan dalam penguasaan dan pengurusan keuangan Negara, daya guna
(efisiensi) dan kehematan (ekonomis), serta keefektifan hasil program.

5 Laporan Tahunan-2020

Rencana Strategis BPK RI
2020-2024

Renstra BPK 2020–2024 merupakan dokumen awal setiap tugas dan tanggung jawab, nilai integritas
dalam tahapan perencanaan strategis BPK untuk dibangun dengan mengedepankan sikap yang
periode tahun 2020–2024 sebagai kelanjutan jujur dan objektif dalam menerapkan prinsip dan
Renstra BPK periode sebelumnya. Periode keputusan, serta nilai profesionalisme yang
penyusunan Renstra BPK 2020–2024 ini dikembangkan dengan menerapkan prinsip
menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk berpedoman kepada standar yang berlaku juga
memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan terus ditegakkan dan diperkuat. Selanjutnya,
pemeriksaan dan tata kelola organisasi selama lima sistem pengendalian mutu BPK di tingkat
tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga
pembangunan nasional dan merespon dampak semakin dioptimalkan untuk meningkatkan
bencana pandemi COVID-19. Hal ini merupakan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK.
langkah BPK agar hasil pemeriksaan BPK nantinya Renstra BPK 2020–2024 disusun dengan
dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan melibatkan seluruh jajaran di lingkungan BPK.
oleh lembaga perwakilan, pemerintah dan Oleh karena itu, keberhasilan dari Renstra BPK ini
pemangku kepentingan lainnya dalam rangka ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di
mencapai tujuan negara. lingkungan BPK untuk mengimplementasikannya
Sehubungan dengan hal di atas, BPK harus dan mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis
meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga serta target-target pengukurannya. Mari kita
mampu memberikan manfaat bagi para pemangku rapatkan barisan untuk melaksanakan
kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola implementasi Renstra BPK 2020-2024 demi
keuangan negara. Peningkatan kualitas dan kemajuan dan kejayaan BPK ke depan melalui
manfaat atas hasil kinerja BPK sangat diperlukan peran aktif dalam pemeriksaan untuk mewujud-
untuk mendapatkan kepercayaan dari pemangku kan tata kelola keuangan negara yang berkualitas
kepentingan. Nilai-nilai dasar BPK yaitu nilai dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.
independensi selalu dijunjung dalam pelaksanaan

“R e n s t r a B P K menjabarkan

rancangan atas rencana lima tahunan BPK dalam
rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran
strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasi-
lan.”

Laporan Tahunan-2020 6

Visi dan Misi BPK MISI

VISI Demi mewujudkan visi
sebagai tujuan atau cita-cita m a s a
“Menjadi Lembaga Pemeriksa d e p a n , B P K t e l a h menetapkan
Tepercaya yang Berperan Aktif misi 2020- 2025, yaitu:
dalam Mewujudkan Tata Kelola a. M e m e r i k s a t a t a k e l o l a d a n
Keuangan Negara yang Berkualitas
dan Bermanfaat untuk Mencapai tanggung jawab keuangan
Tujuan Negara” negara untuk memberikan
Visi ini merupakan penegasan rekomendasi, pendapat, dan
untuk optimalisasi mandat yang pertimbangan;
diterima oleh Badan pemeriksa b. M e n d o r o n g p e n c e g a h a n
Keuangan (BPK) korupsi dan percepatan
dari undang-undang Dasar 1945. penyelesaian ganti kerugian
Konstitusi tersebut mengamanat- negara;
kan agar BPK untuk menjalankan c. M e l a k s a n a k a n t a t a k e l o l a
pemeriksaan atas pengelolaan dan organisasi yang transparan dan
tanggung jawab keuangan negara berkesinambungan agar
secara bebas dan mandiri. menjadi teladan bagi
institusi lainnya.

MISI

7 Laporan Tahunan-2020

Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang

Tugas Pokok dan Fungsi

Team Management
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha
Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah,
dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Wewenang

Dalam melaksanakan tugas dan 4. Menetapkan jenis dokumen,
fungsinya, BPK RI memiliki 10 data, serta informasi mengenai
wewenang: pengelolaan dan tanggung jawab
1. Menentukan objek pemeriksaan, keuangan negara yang wajib
JONATHONmDerEeOncanakan dan melaAkNsaDnIaMkaAnRES disampaikan keSpIMadOaNBPTOKF; EL
Graphic Desigpneemr eriksaan, menentukaCnreatwivaekDteusignaer 5. M e n e t a pWkeab Dnesisgntear n d a r
Lipoirsacmingisepduimt. Adednonlyoaeranusnsitmeuaromnesetuto,tdcdcouaenrnsdupescectmmeuursereuanrsd.yi-kasjiakaanniLspoeirslracamtinpagiosmeprduaiemtn.-Adeonloerasnitearomseut,tccoupsnrsdeeuemstccteeueurlrsrauiaksdh.s- akano n Liskpoiuersacumlinatginasepgdsuaimit.nAddeonleoenransenitggearaaomrsneaut,tccounrsduesccteuursruasd. -
In rhoncus, lacupseidmruetrruimksgaraavnida; , nibh In rhoncus, lacus id rutrum gravPideam, niebrhintah InPrhuosnactu/sP, laecmuseidrriuntrtuamhgravida, nibh
accumsan lectu2s,.in Mrutreumm imnatsasa ukrneatvearl angan acdcaumn/saantaleuctus, in rutrum masDsaauernraavhal yang acwcuamjisban ledctiugsu, innrauktruamnmassa urna val
etinerolrluusstnr.euMcmaruimsruiasssifsneidsarneemuorttrokenaisnaauhntpvuemamcolPrteioresunmlaulussnaysafr.geeatMr,,nm.auguePnnriwtseiutimmnaoj.ierbrgiadnnitbiasehartiesnierkiolDrluusPastnnare.euMemcmorarulaiemserhuriahss-,sifsnearemurroensnantvueamclrtioesmlulusasfr.eddneMraaem.anglueaanrmittsruaaimnn;.gpgeumnegrijkaeitnerswolrlauusaastnr.bneuMcmkaruipemsruuieasssnaifsnenagremugerrolaensonnantlvueaamcalrtnioesmlulusasfr.eeMrm.auenritsuimn .
Lembaga Negara lainnya, Bank 6. Menetapkan kode etik
In d o n e s i a , B a d a n U s a h a pemeriksaan pengelolaan dan
Milik Negara, Badan Layanan tanggung jawab keuangan negara;
Umum, Badan Usaha Milik 7. Menggunakan tenaga ahli dan/
Daerah, dan lembaga atau badan atau tenaga pemeriksa di luar BPK
lain yang mengelola keuangan yang bekerja untuk dan atas nama
negara; BPK;
3. Melakukan pemeriksaan di 8. Membina jabatan fungsional
JONATHONteDmEpOat penyimpanan uAaNnDg IdMaAnRES Pemeriksa; SIMON TOFEL
Graphic Desigbnaerrang milik negara, dCireatteivme pDeastignaer 9. Memberi pWeerbtiDmesbigannegr an atas
Lipoirsacmingisepduimt. Adeodpnloaeeralnsnaitkeartsomaastenuat,taccaouunnrssduaeskchcteeauugrsriukaasde.t-auna,ngpaenLimpoirsabcnmiunegikgsepuaduraimta.nA,deonloerasnitearomseut,tccounSdrsdtuaeasncncteudursrauarsd. A- kuntaLiponirsascmiinPgiseepdumimt.eAdreoinlnoeratsnaithearaomsneut;,tccounrsduesccteuursruasd. -
In rhoncus, lacuss eidrruttraumpgeramvidae, rniibkh s a a n t eInrrhhoancdusa, lapcus id rutrum grav1id0a., niMbhemberi pInerhrotinmcusb, alancugsaidnrutarutmasgravida, nibh
accumsan lectups, ien rruhtruimt umanssga uarnna v-apl e r h i tauccunmgsaan nlec,tus, in rutrum masrsaanurcnaanvagl an sistaeccmumsapnelenctgues,nindrautlriuamnmassa urna val
tienerolrluusstnr.euMcmaruimsruiasssifsneakdsreumuoarrorefnrstanaanattnvuer-amc,slrlutioaesrmlupilaunsaestfrn.er,eMrtym.aaabuennrugiytskugaimntnui.-gnbgubjakewrtik,aabtienierrtaolrlaeunusnkstn,r.eeuMcmdnadreuiimsnarnuiasngs-sifsnearemurroensnantvueamclrtioesmlulusasfr.ePdieMrnm.eiamtuetnreeitseturirmnainpn. tkaPahenmoetieDnelrolerrlauushisetnr.nreuMcamPtarhuiaemsruimhasssifsneeasPremurerroubiensnnaesntvluetauamcalmtrthioes/mlulusasfr.eeMrm.auenritsuimn .
gan pengelolaan keuangan negara; Pusat/ Pemerintah Daerah.

6 Annual Report-2016 Laporan Tahunan -2020 8

Pimpinan BPK RI

Sesuai undang-undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan pemeriksa
Keuangan, BPK RI memiliki 9 (sembilan) anggota yang dipilih DPR.
Anggota BPK RI memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat
dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Untuk periode jabatan 2019-2024, pada 25 September 2019 Dewan
perwakilan rakyat (DPR) telah memilih 5 (lima) anggota BPK RI: Achsanul
Qosasi, Daniel Lumban Tobing, Harry Azhar Azis, Hendra Susanto dan
Pius Lustrilanang. anggota BPK RI terpilih tersebut, selanjutnya
bergabung dengan 4 (empat) anggota lain yang masa jabatannya belum
berakhir: Agung Firman Sampurna, Agus Joko pramono, Bahrullah Akbar,
dan Isma Yatun.

9 Laporan Tahunan-2020

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA., CFrA., CGCAE
Ketua BPK RI

Bidang Tugas
- Tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK;
- pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
secara umum bersama Wakil Ketua;
- Hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri;
- Memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif; dan
- Pembinaantugas Sekretariat Jenderal, Direktorat utama perencanaan,
Evaluasi, dan pengembangan pemeriksaan Keuangan negara,
Direktorat utama pembinaan dan pengembangan hukum pemeriksaan
Keuangan negara, Inspektorat utama, dan Badan pendidikan dan
pelatihan pemeriksaan Keuangan negara bersama dengan Wakil Ketua.

Dr. Agus Joko Pramono, m.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA
Wakil Ketua BPK RI

Bidang Tugas
- Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
secara umum bersama dengan Ketua;
- Proses Majelis Tuntutan perbendaharaan;
- Pengarahan pemeriksaan investigatif; dan
- Pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat utama perencanaan,
Evaluasi, dan pengembangan pemeriksaan Keuangan negara,
Direktorat utama pembinaan dan pengembangan hukum pemeriksaan
Keuangan negara, Inspektorat utama, dan Badan pendidikan dan
pelatihan pemeriksaan Keuangan negara bersama dengan Ketua.

8 Annual Report-2016 Laporan Tahunan -2020 10

Dr. Hendra Susanto, S.T., m.Eng., m.H., CFrA., CSFA
Anggota I BPK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I

Bidang Tugas
- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, Luar
Negeri, Perhubungan, Polri, HAM, Pemilu.

Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., m.Si., CFrA., CSFA
Anggota II BPK RI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II

Bidang Tugas
- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan
pembangunan nasional, Bank Indonesia, Perdagangan, Komisi
Pengawas Persaingan Usaha.

11 Laporan Tahunan-2020

Dr. Achsanul Qosasi, CSFA., CFrA
Anggota III BpK RI /Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III

Bidang Tugas
- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara lembaga negara, kesejahteraan rakyat,
kesekretariatan negara, aparatur negara, riset dan teknologi.

Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA
anggota IV BpK rI /pimpinan pemeriksaan Keuangan negara IV

Bidang Tugas
- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara bidang lingkungan hidup, pengelola sumber daya
alam dan infrastruktur.

8 Laporan Tahunan -2020 12

Prof. Dr. Bahrullah Akbar, m.B.A., CIPm., CSFA., CPA., CFrA
anggota V BPK RI /pimpinan pemeriksaan Keuangan negara V

Bidang Tugas
- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara bidang agama, dan urusan dalam negeri,
pengusahaan kawasan.
- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah Wilayah Barat (Sumatera dan Jawa).

Prof. Harry Azhar Azis, m.A., Ph.D., CSFA., CFrA
Anggota VI BPK RI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI

Bidang Tugas
- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara bidang kesehatan dan pendidikan.
- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah wilayah Timur (Bali, nusa Tenggara, Kalimantan,
Sulawesi, Maluku, dan papua).

13 Laporan Tahunan-2020

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA., CFrA
anggota VII BpK RI/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII

Bidang Tugas
- Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara yang meliputi Badan usaha Milik negara dan lembaga
lain yang dibentuk dan terkait dengan BUMN.

Laporan Tahunan-2020 14

Sejarah Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E dan Undang-Undang No. 15 Tahun
2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yang menyatakan bahwa
Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap
provinsi, maka BPK RI melakukan pembukaan Perwakilan di Provinsi Jawa Barat, yang berkedudu-
kan di Bandung. Dengan semakin meningkatnya luas lingkup pemeriksaan, pembukaan per-
wakilan dimaksud untuk meningkatkan mutu hasil pemeriksaan, serta untuk memperkuat peran
dan kinerja BPK RI sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa di Indonesia.
Pendirian BPK RI di Bandung adalah unsur Pelaksana BPK, yang berada di bawah AKN V dan ber-
tanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V. Peresmian
Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat pada tanggal 27 Januari 2006. Pembukaan dilaku-
kan oleh Ketua BPK Anwar Nasution. Peresmian dilakukan di gedung eks KASIPA II Bandung di
Jalan Surapati 12 Bandung. Status gedung adalah pinjam pakai.
Perwakilan BPK RI di Bandung mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat
serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut diatas, termasuk melaksanakan
pemeriksaan yang dilimpahkan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V.
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua BPK No. 06/K/I-XIII.2/10/2008 Tentang Nama Kantor Perwak-
ilan BPK RI maka nama kantor Perwakilan BPK RI di Bandung dirubah menjadi BPK RI Kantor Per-
wakilan Provinsi Jawa Barat. Dan pada tanggal 13 Januari 2009 nama Kantor Perwakilan Provinsi
Jawa Barat diubah menjadi BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dengan Keputusan Ketua BPK
No.01/K/I-XIII.2/1/2009 tentang Nama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indone-
sia

15 Laporan Tahunan-2020

SejaraPhroSviinngskiaJtaBwPaKBPaerarwtakilan

Perwakilan BPK RI di Bandung mempunyai
kt“ueguaasngmaenmdeariekrsaah pengelolaan dan tanggungjawab
pada Pemerintah Provinsi Jawa
Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat serta
BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas
tersebut diatas, termasuk melaksanakan pemerik-
saan yang dilimpahkan oleh Auditorat Utama Keuan-
gan Negara V.

Laporan Tahunan-2020 16

Budaya Kerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Video BuPdraoyvianKsierJjaawBaPBKarPaetrwakilan

17 Laporan Tahunan-2020

Pertengahan tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah merumuskan
Budaya Kerja yang disusun dengan identifikasi nilai-nilai dari seluruh pegawai tanpa
terkecuali yang kemudian dirumuskan dalam satu kata MANTES yang merupakan
singkatan dari kata :

KEMANDIRIAN
NETRALITAS

KUALITAS
KONSISTENSI

Laporan Tahunan-2020 18

Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

19 Laporan Tahunan-2020

BPKKegPieartwaankMileadniaPrWovoirnksiSJhoapw2a 0B2ar0at

Pandemic Wonn’t Stop Us

Pandemic Wonn’t Stop Us Pandemic Wonn’t Stop Us

Laporan Tahunan-2020 20

Profil Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Agus Khotib S.E., M.Si, Ak., CA, CSFA, CPA (Aust.)
Kepala Perwakilan

Lahir pada tanggal 30 Agustus 1968 . Menyelesaikan studi S-2 Akuntansi
pada Universitas Indonesia. Memulai karier di Badan Pemeriksa Keuan-
gan semenjak tahun 1989. Menjabat sebagai Kepala Perwakilan pada
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat dari November 2020 s.d. sekarang.

Ari Endarto S.E., M.Si., Ak.
Kepala Subauditorat Jawa Barat I

Lahir di Magelang, 08 Juni 1969 dan bergabung dengan BPK RI pada tahun 1996.
Pada tahun 1994 menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Dipenegoro dan Pascasarjana Program Studi Akuntansi Uni-
versitas Muhammadiyah Jakarta, 09 Desember 2009. Sekarang menjabat sebagai
Kepala Subauditorat Jawa Barat I pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

21 Laporan Tahunan-2020

Setyo Prayitno, S.E., M.M.

Kepala Subauditorat Jawa Barat II
Lahir di Magetan pada tanggal 25 Maret 1964. Menyelesaikan pendidi-
kan S-1 Manajemen di Universitas Taman Siswa pada tahun 1992 dan S-2
Manajemen di Universitas Budi Luhur pada tahun 2006. Memulai karier
di bpk pada atahun 1993 sebagai Administrasi Umum pada Sekretariat
Jenderal BPK RI di Jakarta. Sejak akhir bulan Januari 2018 menjabat seba-
gai Kepala Subauditorat Jawa Barat II.

Anthon Merdiansyah S.T., M.Ak.

Plt. Kepala Subauditorat Jawa Barat III
Lahir di Palembang pada tanggal 16 Mei 1981. Menyelesaikan
pendidikan S-1 Teknik Pertambangan di Institut Teknologi
Bandung (ITB) pada tahun 2004. Memulai karier di BPK pada ta-
hun 2007 sebagai Auditor Ahli Pertama pada Auditorat Utama
Keuangan Negara VII BPK RI. Sekarang menjabat sebagai
Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Plt. Kepala Sub-
auditorat Jawa Barat II di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Yayat Rahadiyat, S.E.

Kepala Sekretariat
Lahir di pada tanggal 19 November 1967. Menyelesaikan pendidikan S-1/
D4 Universitas Mercu Buana dengan jurusan Akuntansi. Memulai karier
di BPK pada tahun 1988. Sejak bulan Oktober 2020 menjabat sebagai
Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Laporan Tahunan-2020 22

Profil Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Dwi Hendianto, S.H.
Kepala Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Lahir di Jakarta pada 26 November 1976. Menyelesaikan pendidikan S-1
Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2000. Memulai karier di
BPK pada tahun 2003 sebagai Administrasi Umum di Biro Hukum dan
Perundang-undangan pada Sekretariat Jenderal BPK RI. Sekarang
menjabat sebagai Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala
Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Elli Harteli Dimyati, Dra, Ak

Kepala Subbagian Keuangan
Lahir di Bandung pada 08 April 1964. Menyelesaikan pendidikan
S-1 Akuntansi di Universitas Padjajaran pada tahun 1988. Memulai
karier di BPK pada tahun 1990 sebagai Administrasi Umum. Seka-
rang menjabat sebagai Kepala Subbagian Keuangan di BPK Per-
wakilan Provinsi Jawa Barat

Robinson Pardamean H. Aritonang, S.H., LLM. , C.L.A.
Kepala Subbagian Hukum

Lahir pada tanggal 30 Agustus 1981, dan bergabung dengan
BPK RI pada tahun 2005. Menyelesaikan pendidikan S2 pada
Jurusan Ilmu Hukum pada Tiburg University. Sekarang
menjabat sebagai Kepala Subbagian Hukum pada BPK
Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

23 Laporan Tahunan -2020

Anthon Merdiansyah S.T., M.Ak.

Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia
Lahir di Palembang pada tanggal 16 Mei 1981. Menyelesaikan
pendidikan S-1 Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Bandung
(ITB) pada tahun 2004. Memulai karier di BPK pada tahun 2007 seba-
gai Auditor Ahli Pertama pada Auditorat Utama Keuangan Negara VII
BPK RI. Sekarang menjabat sebagai Kepala Subbagian Sumber Daya
Manusia dan Plt. Kepala Subauditorat Jawa Barat II di BPK Perwakilan
Provinsi Jawa Barat.

Uceu Yuniarti, S.H.

Kepala Subbagian Umum dan TI
Lahir di pada tanggal 18 Juni 1979. Menyelesaikan pendidikan S-2
dengan jurusan Manajemen. Memulai karier di BPK pada tahun 2002.
Sejak akhir tahun 2020 menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum dan
TI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Laporan Tahunan-2020 24

Grafis Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan

Berikut merupakan data Bezzeting Subbagian
Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi
Jawa Barat per 31 Desember 2020. Jumlah Pega-
wai tetap sebanyak 181 orang, dengan jumlah
laki-laki 115 orang dan permpuan 66 orang

Laki-laki 115 Orang Perempuan 66 Orang

25 Laporan Tahunan -2020

Laporan Tahunan-2020 26

Grafis Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan

27 Laporan Tahunan -2020

Laporan Tahunan-2020 28

Kinerja Perwakilan
Provinsi Jawa Barat 2020

29 Laporan Tahunan-2020

Kepala BPKSPeerarwhaTkeilriamnaPJroavbiantsianJawa Barat

Bandung (5/11), Bertempat di Auditorium Lantai 5
Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah di-
laksanakan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan.
Jabatan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
tersebut beralih dari Arman Syifa, SST., M.Acc., Ak.,
CSFA kepada Agus Khotib, SE., M.Si., Ak., CPA (Aust.),
CSFA., CA. Sebelumnya, Agus Khotib merupakan
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten, sedangkan
Arman Syifa akan berpindah tugas dan menjabat se-
bagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Laporan Tahunan-2020 30

Peta Wilayah Pemeriksaan
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sesuai dengan Keputusan Badan
Pemeriksa Keuangan RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan
BPK RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. Sub Auditorat Jawa Barat I 2. Sub Auditorat Jawa Barat II

Bertugas memeriksa pengelolaan dan Bertugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan daerah pada tanggung jawab keuangan daerah pada
Pemerintah Pemerintah Kabupaten Garut, Kabupaten
Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupat- Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten
en Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan,
Cimahi, Kota Bandung, Kota Sukabumi dan Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cire-
Kabupaten Barat serta BUMD dan lembaga bon, Kota Cirebon dan Kabupaten Sume-
terkait di lingkungan entitas tersebut. dang serta BUMD dan lembaga terkait di

31 Laporan Tahunan-2020

3. Sub Auditorat Jawa Barat III 4. Sekretariat Perwakilan

Bertugas memeriksa pengelolaan dan Bertugas menyelenggarakan dan meng-
tanggung jawab keuangan daerah pada koordinasi dukungan administrasi, hukum,
pemerintah Kabupaten Subang, Kabu- hubungan masyarakat dan perpustakaan,
paten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, protokoler, serta sumber daya untuk
Kabupaten Karawang, Kabupaten Cian- kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwaki-
jur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, lan Provinsi Jawa Barat. Sekretariat Per-
Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota wakilan membawahi Subbag Humas dan
Bekasi dan Kota Depok serta BUMD dan Tata Usaha, Subbag SDM, Subbag Hukum,
lembaga terkait di lingkungan entitas. Subbag Keuangan, serta Subbag Umum

Laporan Tahunan-2020 32

Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Skor
(1) (2) (3) (4) (5)

Skor Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat 98,66

Meningkatnya 1. Pemenuhan Pengendalian dan 100% 77,68% 77,68
Pemeriksaan yang Perolehan Keyakinan Mutu 100%
Bermutu Tinggi Pemeriksaan 75% 100% 100
• Meningkatnya
Pemeriksaan 2. Tingkat Kesesuaian Hasil 75,62% 100,83
Berkualitas Pemeriksaan yang Memenuhi
• Meningkatnya Harapan Penugasan
Layanan
Pemeriksaan 3. Presentase Tindak Lanjut
Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan 100% 100,75% 100,75
Satuan Kerja dalam Pemeriksaan
Tematik Nasional

5. Tingkat Pemenuh Pemeriksaan dari 100% 100% 100
Para Pemangku Kepentingan 100% 100
4,61 92,20
6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan 100% 89,09 103,59
Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal 99,10% 104,32

7. Indeks Implementasi Nilai Sangat
Dasar BPK Memuaskan
(5,00)

8. Hasil Evaluasi AKIP A(86,00)

9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi 95%
dan Informasi

10. Tingkat Penerapan Manajemen 100% 125% 105
Pengetahuan
Memuaskan 3,59 94,47
11. Tingkat Kepuasan Para Peman- (3,80)
gku Kepentingan atas Kualitas
Komunikasi 100% 97,77% 97,77

12. Pemenuhan Jam Diklat
Pengembangan Kompetensi

13. Tingkat Kinerja Anggaran 87% 88,22% 101,40

33 Laporan Tahunan -2020

Bandung (5/11), Bertempat di Auditorium “Pencapaian skor
Ringkasan Laporan Kinerja BPK RI Perwaki-
lan Provinsi Jawa Barat merupakan perwu- kinerja BPK RI
judan akuntabilitas pencapaian kinerja yang Perwakilan
dicapai oleh Perwakilan Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat
yang memuat baik keberhasilan dalam men-
capai target kinerja yang ditetapkan maupun uadnatulakhT9a8h,u6n6”2020
belum tercapainya beberapa target kinerja
yang telah ditetapkan dalam upaya menca-
pai visi BPK, yaitu menjadi lembaga pemerik-
sa keuangan Negara yang kredibel dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk ber-
peran aktif dalam mendorong terwujudnya
tata kelola keuangan Negara yang akuntabel
dan transparan.

Pencapaian skor kinerja BPK RI Perwakilan
Provinsi Jawa Barat untuk Tahun 2020 adalah
98,66, dengan pencapaian sesuai target atau
melebihi target untuk 9 (sembilan) Indikator
Kinerja Utama yaitu: Tingkat Kesesuaian Hasil
Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penu-
gasan; Persentase Tindak Lanjut Rekomen-
dasi Hasil Pemeriksaan; Tingkat Pemenuhan
Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemerik-
saan Tematik Nasional; Tingkat Pemenuhan
Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentin-
gan; Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan
Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal; Hasil
Evaluasi AKIP; Tingkat Pemanfaatan Teknolo-
gi dan Informasi; Tingkat Penerapan Manaje-
men Pengetahuan; dan Tingkat Kinerja Ang-
garan.

Laporan Tahunan-2020 34

Anggaran dan Realisasi

Tahun Layanan Anggaran (Rp) Revisi ke-8 (Rp) Realisasi (Rp) %

2020

Pemeriksaan Keuangan 20.255.628.000,00 19.993.958.000,00 18.365.471.698,00 91,86
Negara dan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian
Negara

Sekretariat 1.408.776.000,00 1.374.581.000,00 1.365.141.008,00 99,31
Perwakilan

Sarana dan Prasarana 1.193.538.000,00 1.504.443.000,00 1.503.303.200,00 99,92
Internal 18.660.249.000,00 17.898.622.000,00 17.716.871.178,00 98,98
Perkantoran

Total DIPA 2020 41.518.191.000,00 40.771.604.000,00 38.950.787.084,00 95,46

Pagu anggaran Perwakilan Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2020 sebesar
Rp41.518.191.000,00. Namun karena adanya kebutuhan untuk penanggulangan
pandemi Covid-19, dan akibat perubahan status dan komposisi pegawai, maka
pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan Pagu
Anggaran sesuai dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perben-
daharaan Provinsi Jawa Barat Nomor S-2586/WPB.13/2020 tanggal 15 Desember
2020 perihal Pemberitahuan Pemuktahiran Data POK Revisi ke-8 (450799) Pagu
Anggaran TA 2020 menjadi Rp40.771.604.000,00 dengan realisasi sebesar Rp
38.950.787.084,00 atau 95,46% dari total anggaran.

35 Laporan Tahunan -2020

RangkaiTaanhPuenn2ye0ra2h0an(TLaHhPapSeImI)ester II

Laporan Tahunan-2020 36

Sarana dan Prasarana Perwakilan

Berikut ini adalah Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Posisi Per Tanggal 31 De-
sember 2020 Tahun Anggaran 2020. Nilai Barang Milik Negara Perwakilan
Provinsi Jawa Barat sebesar Rp225.921.002.896,00 yaitu (Nilai awal Barang Milik Negara
Rp279.094.647.961,00, dikurangi Akumulasi Penyusutan Rp53.173.645.065,00).

Akun Neraca Nilai BMN (Rp) AKM. Penyusutan Nilai Netto

Barang Konsumsi 121.430.800,00 0 121.430.800,00
Bahan untuk Pemeliharaan 82.500,00
Persediaan Lainnya 82.500,00 0 36.634.093,00
Tanah 166.781.792.000,00
36.634,093 0 1.317.833.239
56.654.634.624,00
166.781.792.000,00 0 165.764.808,00
605.008.592,00
Peralatan dan Mesin 33.755.743.204,00 32.437.909.965,00 202,368,637,00
00,00
Gedung dan Bangunan 61.436.757.632,00 4.782.123.008,00 35,453,603,00
00,00
Irigasi 223.287.000,00 57.522.192,00 225.921.002.896,00

Jaringan 14.274.310.457,00 13.669.301.865,00

Aset Tetap Lainnya 202.368.637 0

Software 444.277.033,00 444.277.033,00

Lisensi 236.357.407,00 200.903.804,00

Aset Tetap yang tidak digunakan 1.581.607.198,00 1.581.607.198,00
dalam oprasi pemerintah 53.173.645.065,00

TOTAL 279.094.647.961,00

37 Annual Report-2020

Pendapat Hukum Perwakilan dan UJDIH

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat melalui Subbagian Hukum, memberikan
pendapat hukum terkait hasil pemeriksaan BPK dan permasalahan bidang keuangan
daerah/keuangan daerah yang dipisahkan. Pemberian pendapat hukum dilakukan
terhadap temuan pemeriksaan dan/atau permasalahan bidang keuangan daerah/keuan-
gan daerah yang dipisahkan yang dimintakan pendapat hukum oleh Kepala Perwakilan/
tim pemeriksa/pengendali teknis dari Subauditorat kepada pihak Subbagian Hukum.
Pendapat hukum yang telah dibuat selama tahun 2020 diantaranya sebagai berikut :
a. Pendapat hukum terkait pekerja penerima upah pada Pemerintah Kabupaten Bogor.
b. Pendapat hukum terkait pemberian tunjangan daerah Bupati dan Wakil Bupati
Tasikmalaya TA 2019.

Unit Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum (UJDIH)

UJDIH adalah suatu sistem PerwakilanJPDrIovHinBsPi KJawa Barat
pendayagunaan bersama peraturan
perundang-undangan dan bahan do- “Sejak tahun 2015, UJDIH
kumentasi hukum lainnya secara tertib, Perwakilan Provinsi Jawa
terpadu dan berkesinambungan serta Barat telah mendapat
merupakan sarana pemberian pelayanan kategori Zona Hijau.”
informasi hukum secara mudah, cepat
dan akurat di
lingkungan BPK RI.
UJDIH Perwakilan Provinsi Jawa Barat me-
miliki tugas menghimpun bahan pustaka
hukum dan peraturan perundang-un-
dangan, diantaranya telah menghimpun
Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Dae-
rah serta buku-buku yang diterima dari
UJDIH BPK RI Jakarta, yang terdiri dari :
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,
Peraturan BPK, Petunjuk Teknis,
Kompilasi Pendapat Hukum, Kompilasi
Tulisan Hukum. Sejak tahun 2015,
UJDIH Perwakilan Provinsi Jawa Barat
telah mendapat kategori Zona Hijau.

Laporan Tahunan-2020 38

Pusat Informasi dan Komunikasi Perwakilan Jawa Barat

1. Pelayanan Infomasi Publik

Pelayanan
Informasi

Publik

Pengaduan Permintaan
Masyarakat, Informasi,
4 Aduan, 3% 133 Pemohon, 97%
2. Leading Topic

a. Permintaan Informasi

121
Permintaan
5
Permintaan

7
Permintaan

Laporan Informasi Publik Non-Laporan
Hasil Lainnya Hasil

Pemeriksaan Terkait BPK Pemeriksaan

39 Annual Report-2020

b. Pengaduan Masyarakat

3 Aduan 1 Aduan

Permasalahan terkait Permasalahan lain-lain
penyimpangan keuangan tidak terkait dengan

negara/daerah kewenangan BPK
( 3 Aduan) (1 Aduan)

Tanggapan Terhadap Permintaan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

No. Kategori Jumlah Trash Belum Presentase
Ditanggapi Ditanggapi

1. Permintaan Informasi 133 0 0 100%
100%
2. Pengaduan Masyarakat 4 00

Laporan Tahunan-2020 40

Laporan Permintaan Informasi

Berikut ini adalah Laporan Rekapitulasi Data Permohonan Informasi ke Pusat Informasi
dan Komunikasi (PIK) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Permintaan Informasi Publik

1. Klasifikasi Pemohon 55 41%
Mahasiswa 4 3%
Instansi (APH, Kanwil, BPKP) 0%
25%
Parpol 0 8%
23%
Perseorangan 33
91%
Media 11 9%
LSM 30
14%
2. Data yang Dimohonkan 121 12%
LHP 47%
28%
Non LHP 12
100%
3. Mekanisme Permohonan 0%

Surat 18
Datang Langsung 16

Web 62

Email 37
4. Pemenuhan Data yang Dimohonkan

Dipenuhi 4. Pemenuh Data yang Dimohonkan 133
Ditolak 0

41 Laporan Tahunan-2020

Laporan Pengaduan Masyarakat

Berikut ini adalah Laporan Pengaduan Masyarakat ke BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020

Pengaduan Masyarakat

1. Pemberi Aduan 2 50%
Individu 50%
0%
Badan Hukum 2
25%
Kelompok Orang 0 25%
50%
2. Mekanisme 0%

Web 1 25%
Email 1 50%
0%
Surat/PO Box 2 0%
0%
Datang Langsung (PIK) 0 25%

3. Topik Pengaduan 75%
0%
Permohonan Pemeriksaan 1 25%

Informasi Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah 2

LHP 0

Kepegawaian/SDM 0

Informasi BPK yang Dipublikasikan 0
Lain-lain 1

4. Jenis Pemeriksaan 3
Pemeriksaan

Non-Pemeriksaan 0

Lain-lain 1

Laporan Tahunan -2020 42

Family Gathering Upacara Peringatan HUT BPK RI
BPK Jabar

Family Gathering
BPK Jabar

FamiBlPyKGJaatbhaerring Upacara Peringatan HUT BPK RI

Januari

Kaleidoskop

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Family Gathering
BPK Jabar

Family Gathering
BPK Jabar
Upacara Peringatan HUT BPK RI

Diklat LKPD Diklat LKPD

Penyerahan LHP

Februari

Kaleidoskop

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Diklat LKPD Penyerahan LHP
Penyerahan LHP

Pengarahan Anggota V BPK PeresmianHRaseinbovBaPsKi Masjid Baitul
Jabar

Peresmian Cafe Mandiri BPK

Kunjungan Anggota V BPK Peresmian Cafe Mandiri

Maret

Kaleidoskop

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Peresmian Cafe Mandiri
oleh Anggota V BPK