NILAI-NILAI DASAR ANEKA BAGI PNS

NILAI-NILAI DASAR ANEKA BAGI PNS
Oleh Sadimah, S.Pd.SD

NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI NEGERI SIPIL

Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk memiliki nilai dasar sebagai
seperangkat prinsip yang menjadi landasan dalam menjalankan profesi. Nilai
dasar tersebut antara lain Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen
Mutu, dan Anti Korupsi, yang diakronimkan menjadi ANEKA. Kelima nilai dasar
tersebut berperan penting dalam menuntun ASN menjadi pelayan masyarakat
yang profesional untuk membantu mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.
Nilai-nilai dasar tersebut yaitu:
1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah Kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban
atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan
seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak
yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban.

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pertanggungjawaban yang harus
dicapai.Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau
institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya.Dengan
demikian kepercayaan masyarakat (public trust) kepada birokrasi akan
semakin menguat karena aparaturnya mampu berperan sebagai kontrol
demokrasi, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan serta
meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

a. Indikator dari nilai-nilai dasar akuntabilitas yang harus diperhatikan, yaitu
:
1) Kepemimpinan: Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke
bawah dimana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam
menciptakan lingkungannya.
2) Transparansi: Keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang
dilakukan oleh individu maupun kelompok/instansi.
3) Integritas: konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam
menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

4) Tanggung Jawab (responsibilitas) : kesadaran manusia akan tingkah
laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di
sengaja.tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan
kesadaran akan kewajiban.

5) Keadilan: kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu
hal, baik menyangkut benda atau orang.

6) Kepercayaan: Rasa keadilan akan membawa pada sebuah
kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas.

7) Keseimbangan: Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan
kerja, maka diperlukan keseimbangan antara akuntabilitas dan
kewenangan, serta harapan dan kapasitas.

8) Kejelasan: Pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab harus
memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan
hasil yang diharapkan.

9) Konsistensi: adalah sebuah usaha untuk terus dan terus melakukan
sesuatu sampai pada tercapai tujuan akhir.

2. Nasionalisme
Nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan

negara sendiri; sifat nasional; kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa
yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai,
mempertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan
kekuatan bangsa itu; semangat kebangsaan (Kamus Besar Bahasa
Indonesia).

Nasionalisme merupakan sikap yang meninggikan bangsanya sendiri
dan pandangan tentang rasa cinta terhadap bangsa dan negara.Dengan
nasionalisme yang kuat, maka setiap PNS memiliki orientasi berpikir
mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara.Nasionalisme
merupakan pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap
bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.PNS
dapat mempelajari bagaimana aktualisasi sila demi sila dalam Pancasila agar
memiliki karakter yang kuat dengan nasionalisme dan wawasan
kebangsaannya.

Ada lima indikator dari nilai-nilai dasar nasionalisme yang harus
diperhatikan, yaitu :

a. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2) Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara
pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbedabeda
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah
masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan
Yang Maha Esa.
6) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan
ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa kepada orang lain

b. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradap
1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi
setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama,
kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan
sebagainya.
3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
9) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat
manusia.

10)Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama
dengan bangsa lain.

c. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia
1) Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan
keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di
atas kepentingan pribadi dan golongan.
2) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa
apabila diperlukan.
3) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air
Indonesia.
5) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal
Ika.
7) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

d. Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan
1) Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia
Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama.
4) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat
kekeluargaan.
5) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai
sebagai hasil musyawarah.
6) Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan
melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi dan golongan.
8) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati
nurani yang luhur.

9) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara
moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan
persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

10)Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk
melaksanakan pemusyawaratan.

e. Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia
1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap
dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4) Menghormati hak orang lain.
5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri
sendiri.
6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat
pemerasan terhadap orang lain.
7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan
dan gaya hidup mewah.
8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau
merugikan kepentingan umum.
9) Suka bekerja keras.
10)Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi
kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11)Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang
merata dan berkeadilan sosial.

3. Etika Publik
Etika dapat dipahami sebagai sistem penilaian perilaku serta keyakinan

untuk menentukan perbuatan yang pantas, guna menjamin adanya
perlindungan hak-hak individu, mencakup cara-cara pengambilan keputusan
untuk membantu membedakan hal-hal yang baik dan buruk serta
mengarahkan apa yang seharusnya dilakukan sesuai nila-nilai yang dianut.
Beberapa indikator etika publik dalam pelayanan kepada masyarakat antara
lain :

a. Kebersamaan: dapat diartikan bagaimana individu menciptakan rasa
kebersamaan untuk menjalankan pelayanan kepada pelanggan.

b. Empati: dapat diartikan bagaimana individu memberikan rasa empati
kepada pelanggan tentang masalah/kesulitan yang dihadapi.

c. Kepedulian: dapat diartikan bagaimana individu peduli terhadap kesulitan
pelanggan dan mencoba mencari solusinya.

d. Kedewasaan: dapat diartikan bagaimana individu berpilaku dewasa
sesuai tugas/tupoksinya.

e. Orientasi organisasi: dapat diartikan bagaimana individu memperhatikan
orientasi dalam berperilaku kepada pelanggan.

f. Respek: dapat diartikan bagaimana individu berperilaku sopan dan
santun saat memberikan pelayanan.

g. Kebajikan: dapat diartikan bagaimana individu berberilaku baik sesuai
dengan norma yang berlaku saat melayani pelanggan.

h. Integritas: dapat diartikan bagaimana kesesuaian perkataan dan
perbuatan individu.

i. Inovatif: dapat diartikan bagaimana individu berinovasi dalam
memberikan pelayanan.

j. Keunggulan: dapat diartikan bagaimana individu memiliki keunggulan
tersendiri ketika memberikan pelayanan.

k. Keluwesan: dapat diartikan bagaimana individu menggunakan berbagai
cara/pendekatan dalam mengatasi persoalan untuk pelayanan yang baik.

l. Kearifan: dapat diartikan bagaimana individu bijaksana sesuai dengan
situasi dan kondisi saat melayani.

4. Komitmen Mutu
Komitmen mutu adalah janji pada diri kita sendiri atau pada orang lain

yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai.
Komitmen mutu merupakan pelaksanaan pelayanan publik dengan
berorientasi pada kualitas hasil, dipersepsikan oleh individu terhadap produk/
jasa berupa ukran baik/ buruk.Bidang apapun yang menjadi tanggungjawab
pegawai negeri sipil semua mesti dilaksanakan secara optimal agar dapat
memberi kepuasan kepada stakeholder.
a. Nilai-nilai Komitmen Mutu:

1) Efektivitas: dapat diartikan dengan berhasil guna, dapat mencapai
hasil sesuai dengan target. Sedangkan efektivitas menunjukkan
tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik
menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efektivitas organisasi
tidak hanya diukur dari performans untuk mencapai target (rencana)
mutu, kuantitas, ketepatan waktu dan alokasi sumber daya,
melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan
pelanggan.

2) Efisiensi: dapat dihitung sebagai jumlah sumberdaya yang digunakan
untuk menghasilkan barang dan jasa. Tingkat efisiensi diukur dari
penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran dalam melaksanakan
kegiatan. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan
baku, uang dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah
keluaran tertentu.

3) Inovasi: dapat muncul karena ada dorongan dari dalam (internal)
untuk melakukan perubahan, atau bisa juga karena ada desakan
kebutuhan dari pihak eksternal misalnya permintaan pasar. Inovasi
dalam layanan publik harus mencerminkan hasil pemikiran baru yang
konstruktif, sehingga akan memotivasi setiap individu untuk
membangun karakter dan mindset baru sebagai aparatur
penyelenggara pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk
profesionalisme layanan publik yang berbeda dengan sebelumnya,
bukan sekedar menjalankan atau menggugurkan tugas rutin.

4) Orientasi mutu: mutu merupakan salah satu standar yang menjadi
dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Mutu menjadi salah satu
alat vital untuk mempertahankan keberlanjutan organisasi dan
menjaga kredibilitas institusi. Orientasi mutu berkomitmen untuk
senantiasa melakukan pekerjaan dengan arah dan tujuan untuk
kualitas pelayanan sehingga pelanggan menjadi puas dalam
pelayanan.

5) Adaptasi: dapat diartikan bagaimana pegawai mengadaptasi dari
program atau organisasi lain untuk meningkatkan mutu
organisasinya.

6) Pelayanan sepenuh hati: dapat diartikan bagaimana pegawai
memberikan pelayanan sepenuh hati kepada pelanggan.

7) Perbaikan berkelanjutan: dapat diartikan bagaimana
pegawai/organisasi melakukan suatu perbaikan setelah melihat
situasi dan kondisi yang ada di unit kerjanya.

5. Anti Korupsi
Korupsi berasal dari bahasa latin “corruption” (Fockema Andrea: 1951)

atau “corruptus” (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya dikatakan
bahwa “corruption” berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa latin yang
lebih tua. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah “coruption,
corrupt” (Inggris), “corruption” (Perancis) dan “corruptive/korruptie” (Belanda).
Korupsi secara harafiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan,
ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Korupsi sering disebut dengan kejahatan luar biasa karena dampaknya
dapat menyebabkan kerusakan yang luar biasa baik dalam ruang lingkup
pribadi, keluarga, masyarakat dan kehidupan yang lebih luas. Kerusakan
tersebut tidak hanya terjadi dalam kurun waktu yang pendek, namun dapat
berdampak secara jangka panjang. Korupsi menurut UU No. 20 Tahun 2001
didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum dengan maksud
memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara. menurut UU No. 31/1999 jo No.
UU 20/2001, terdapat 7 kelompok tindak pidana korupsi yang terdiri dari: (1)
kerugian keuangan negara, (2) suap-menyuap, (3) pemerasan, (4) perbuatan
curang, (5) penggelapan dalam jabatan, (6) benturan kepentingan dalam
pengadaan, dan (7) gratifikasi. Semua jenis tersebut merupakan delik-delik
yang diadopsi dari KUHP (pasal 1 ayat 1 sub c UU no.3/71)
a. Nilai-Nilai Anti Korupsi

Adapun Nilai-nilai dasar anti korupsi adalah meliputi:
1) Kejujuran

Jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan
tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting dalam
kehidupan pegawai, tanpa sifat jujur pegawai tidak akan dipercaya
dalam kehidupan sosialnya.
2) Kepedulian

Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan
menghiraukan.Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang pegawai
dalam kehidupan di tempat kerja dan di masyarakat.
3) Kemandirian
Kondisi mandiri dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri
yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan
tugas dan tanggung jawabnya
4) Kedisiplinan
Disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan
5) Tanggung Jawab
Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu perbuatan yang
salah baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab
tersebut berupa perwujudan dan kesadaran akan kewajiban
menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan.
6) Kerja Keras
Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan, dimana kemauan
menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan,
tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian,
ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan dan pantang mundur.
7) Sederhana
Gaya hidup sederhana dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup
sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua
kebutuhannya. Prinsip hidup sederhara merupakan parameter
penting dalam menjalin hubungan antara sesama karena prinsip ini
akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak,
egosi dan juga menghindari dari keinginan yang berlebihan.
8) Keberanian
Nilai keberanian dapat dikembangkan dan diwujudkan dalam bentuk
berani mengatakan dan membela kebenaran, berani mengakui
kesalahan, berani bertanggungjawab dan lain sebagainya.
9) Keadilan
Adil berarti adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak.