AKP

ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. PENDAHULUAN, KEBIJAKAN PUBLIK, PROSES DAN DINAMIKANYA
• Kebijakan Publik
Kebijakan publik adalah: “Serangkaian keputusan kebijaksanan yang diambil
seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam
masyarakat”. Kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public
policy, yaitu suatu aturan yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.
Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya. Seorang
pakar mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau
tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan
tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu bersama dipandang perlu untuk diatur maka
formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta
disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut
ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah
menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah
maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

• Mengapa Kebijakan Publik Muncul?
1. Ada masalah yang dihadapi, baik pemerintah maupun publik
2. Semakin tingginya tuntutan publik

• Studi Kebijakan Publik Memiliki Tiga Manfaat Penting
1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan
Ilmuwan dapat menempatkan kebijakan publik sebagai variabel terikat (dependent
variable), sehigga berusaha menentukan variabel pengaruhnya (independent
variable). Studi ini berusaha mencari variabel-variabel yang dapat mempengaruhi
isi dari sebuah kebijakan publik. Sebagai contoh : studi untuk menganalisis apa
dampak dari kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak yang dilakukan oleh
pemerintah?
2. Meningkatkan Profesionalisme Praktisi
Dengan mempelajari kebijakan publik para praktisi akan memiliki dasar teoritis
tentang bagaimanana membuat kebijakan publik yang baik dan memperkecil
kegagalan dari suatu kebijakan publik. Sehingga ke depan akan lahir kebijakan
publik yang lebih berkualitas.
3. Berguna untuk Tujuan Politik
Suatu kebijakan publik yang dibuat melalui proses yang benar dengan dukungan
teori yang kuat memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik.
Sebaliknya kebijakan publik tersebut dapat meyakin kepada lawan-lawan politik
yang tadinya kurang setuju. Kebijakan publik seperti itu tidak akan mudah dicabut
hanya karena alasan kepentingan sesaat dari lawan-lawan politik.

• Dalam studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan
Pertama dikenal dengan istilah policy analysis. Studi analisis kebijakan lebih

terfokus pada studi pembuatan keputusan (decision making) dan penetapan kebijakan
(policy formation) dengan menggunakan model-model statistik dan matematika yang
canggih.

Kedua political public policy. Lebih menekankan pada hasil dan outcome dari
kebijakan publik dari pada penggunaan metode statistik, dengan melihat interaksi
politik sebagai faktor penentu, di dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan,
kesejahteraan, dan lingkungan.

B. KONSEP DASAR KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Penting dan urgennya pendidikan bermutu bagi manusia sehingga mampu
menghasilkan sumber daya manusia manusia yang mampu memaksimalkan potensi diri
serta mampu mengelola sumber daya alam secara bijaksana. Mengingat banyak faktor
penentu mutu pendidikan, maka perlu perbaikan terus menerus, menentukan standar mutu,
perubahan kultur.

• Masalah – masalah yang dihadapi pendidikan INDONESIA
1. Belum meratanya fasilitas
2. Kemampuan literasi yang masih rendah
3. Jumlah tenaga kependidikan terampil masih terbatas
4. Masalah biaya pendidikan
5. Rendahnya semangat belajar
6. Kekurangan bahan ajar
7. Guru yang tidak sesuai dengan jurusan
8. Sistem zonasi yang dirasa kurang tepat
9. Kurikulum yang sering berubah2

• Definisi Kebijakan
Istilah kebijakan (policy) seringkali diterjemahkan dengan politik, aturan,

program, keputusan, undang-undang, peraturan, konvensi, ketentuan, kesepahaman,
dan rencana strategis lainnya. Definisi kebijakan dalam Tim Revisi Kamus Besar
Bahasa Indonesia (2008), kebijakan dimaknai sebagai kepandaian, kemahiran,
kebijaksanaan, juga di pandang sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi dasar
rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, juga kepemimpinan atau cara bertindak
pemerintah, organisasi dan/atau sebagai pernyataan cita-cita, tujuan (goal), prinsip
(maksud) sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.

• Definisi Kebijakan Pendidikan
Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus

berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi, dan distribusi sumber serta pengaturan

perilaku dalam ranah pendidikan. Definisi lain tentang Kebijakan Pendidikan
dikemukakan oleh Arif Rohman (2012: 86), yaitu: “keputusan berupa pedoman
bertindak baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus,
baik terperinci maupun longgar yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu
arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan
pendidikan”.

• Dasar dan Tujuan Kebijakan Pendidikan
Dasar kebijakan pendidikan ditinjau dari segi sosiologis, manusia adalah

makhluk yang dapat dididik dan proses pendidikan tersebut harus sesuai dengan hakikat
manusia. Terbentuknya rancangan kebijakan yang sesuai dengan tujuan kebijakan
(Irianto:29-32), yaitu: (1) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat, (2) tujuan
kebijakan dilihat dari tingkatan politisi, dan (3) tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan
ekonomi.

• Analisis Kebijakan Pendidikan
Analisis kebijakan pendidikan adalah prosedur yang menghasilkan informasi

kependidikan, menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan beberapa
alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis dalam rangka
memecahkan masalah kependidikan (Hanisy, 2013).

• Urgensi Analisis Kebijakan Pendidikan
1) Menjadi pertimbangan yang scientifik, rasional dan objektif bagi semua pembuatan

kebijakan,
2) Memungkinkan kebijakan didesain lebih sempurna guna mewujudkan tujuan berbangsa

dan bernegara yakni mencerdaskan manusia Indonesia,
3) Memungkinkan tersedia pedoman (panduan) yang komprehensif dalam pelaksanaan

dan evaluasi kebijakan pendidikan.
4) Memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi orang tua siswa

dan masyarakat. (Badjuri dan Yuwono, 2002)

Analisis kebijakan pendidikan yang dilaksanakan berfungsi:
1) mencapai ketertiban layanan pendidikan,
2) menjamin hak asasi setiap warga mendapatkan layanan pendidikan,
3) program kegiatan layanan pendidikan berjalan efektif,
4) aktor pendidikan dapat melaksanakan pendidikan,
5) tertib administrasi bisa diwujudkan, dan masih banyak fungsi lainnya.

• Karakteristik Kebijakan Pendidikan
1. Memiliki tujuan pendidikan
2. Informasi menjadi sumber utama kajian analisis kebijakan yakni keluaran hasil
penelitian.

3. Keluaran (output) analisis kebijakan berupa rekomendasi pilihan (opsional) keputusan
bisa juga dalam bentuk desain kebijakan.
Menurut pakar lain ada tambahan seperti memiliki aspek legal-formal, serta memiliki
konsep operasional

• Unsur-Unsur Pokok Kebijakan Pendidikan
Masalah global bersumber dari laporan OECD tahun 2018 yang mana

kemampuan membaca siswa meraih skor rata-rata 371 dari 487, kemampuan
matematika meraih skor rata-rata 379 dari 487, kemampuan sains meraih skor rata-rata
389 dari 489. Dan Indonesia berapa pada kuadran low

Berhasil atau tidaknya suatu kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor.
Faktor-faktor tersebut antara lain:
1. Kompleksitas kebijakan yang telah dirumuskan;
2. Kejelasan rumusan masalah dan alternatif pemecahan masalah;
3. Sumber-sumber potensial yang mendukung;
4. Keahlian pelaksanaan kebijakan;
5. Dukungan dari khalayak sasaran;
6. Efektifitas dan efisiensi birokrasi.

C. FORMULASI (PERUMUSAN) KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Formulasi kebijakan pendidikan ialah cara untuk memecahkan suatu masalah yang
dibentuk oleh pelaku kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dari sekian
banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik.

Tahap pembuatan kebijakan diantaranya ialah merumuskan masalah, penyusunan
agenda, formulasi kebijakan, adobsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian
kebijakan. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan pendidikan tersebut
ialah legislatif, eksekutif, administrator, partai politik, kelompok berkepentingan, ormas,
perguruan tinggi, dan tokoh perorangan.

1. Perumusan masalah
Menurut Dunn (2000:226) merupakan suatu proses dengan empat fase yang

saling tergantung yaitu pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah
dan pengenalan masalah. Perumusan masalah bisa dilakukan dalam beberapa tahapan,
antara lain: 1) fikirkan masalah pendidikan yang hendak diatasi, 2) tetapkan batasan
dari masalah pendidikan, 3) kumpulkan fakta dan informasi dari masalah pendidikan
yang akan diatasi, 4) rumuskan tujuan dan objektif yang relevan dengan masalah
pendidikan yang akan diatasi, 5) identifikasi payung terhadap masalah pendidikan yang
akan diatasi, 6) perhitungkan biaya dan manfaat dari masalah pendidikan yang akan
diatasi, 6) tinjau kembali rumusan masalah pendidikan yang telah disusun (Sofian, E.,
2001).

2. Penyusunan agenda
Tahap ini suatu masalah dapat masuk ke dalam agenda kebijakan harus

memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai
dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera
dilakukan. Di dalam perumusan masalah kebijakan dibantu dengan agenda setting,
nantinya akan diketahui ke arah mana kebijakan pendidikan itu dibuat oleh pemerintah,
apakah berpihak pada masyarakat atau penguasa.

3. Formulasi kebijakan
Tahap ini adalah tahap perumusan usulan-usulan kebijakan. Perumusan usulan

kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang
perlu untuk memecahkan masalah (Islamy, 2001: 92).

4. Adobsi kebijakan
Tahap ini merupakan tahap dimana dari banyaknya alternatif yang ditawarkan,

maka sampailah pada tahap kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari
mayoritas penyusun kebijakan. (Soenarko, 1998:179) menyatakan bahwa terhadap
suatu rancangan yang disepakati harus dipertimbangkan oleh pejabat pemerintah yang
berwenang apakah suatu keputusan yang diambilkan diterima atau tidak. Apabila tidak
diterima, maka berarti bahwa rancangan kebijakan tersebut harus dirumuskan kembali
(reformulated) atau memang ditolak sama sekali (rejected). Sebaliknya, apabila
rancangan itu diputuskan untuk dapat diterima, maka rancangan kebijakan tersebut lalu
disahkan dan selanjutnya diimplementasikan.

5. Implementasi kebijakan
Tahap ini merupakan tahapan pelaksanaan kebijakan oleh badan-badan

administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Implementasi kebijakan
pendidikan menjadi salah satu aktivitas atau kegiatan dalam proses kebijakan yang
menentukan apakah sebuah kebijakan bersentuhan dengan kepentingan stakeholder
pendidikan serta dapat diterima oleh masyarakat.

6. Penilaian kebijakan
Penilaian kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai

hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat
penting. Hal inilah yang sangat dibutuhkan oleh pembuat kebijakan dan masyarakat
luas, karena dengan mengetahui hasil dan dampak kebijakan tersebut akan dapat
dikenali tingkat efektivitas suatu kebijakan dan sebagai bahan masukan yang sangat
berguna dalam memperbaiki kebijakan-kebijakan yang telah ada atau perumusan
kebijakan baru.

D. LEGITIMASI DAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN
Legitimasi berasal dari kata “legitimacy” yang berarti memberi kuasa dan

kewenangan (otorisasi) pada dasar bekerjanya sistem politik, proses penyusunan
perencanaan, usul untuk memecahkan problema-problema yang tumbuh di masyarakat.

Selain itu, legitimasi juga berasal dari kata “legitimation” yang berarti suatu proses spesifik
di mana program-program pemerintah diotorisasikan atau diabsahkan (Hasbullah, 2015).

Ada beberapa tipe yang umum digunakan pemerintah dalam melegitimasi suatu
kebijakan, yaitu:
a. Legitimasi oleh lembaga legislatif sebagai perwujudan dari rakyat sebagai pemegang
legitimasi tertinggi dalam kehidupan bernegara.
b. Peraturan dan prosedur administrasi, dengan memberlakukan peraturan tertentu yang
ditetapkan oleh pemerintah.
c. Lembaga peradilan dengan maksud untuk melindungi warga negara yang berupa ketetapan
hukum.
d. Legitimasi oleh masyarakat dengan melalui proses secara langsung seperti referandum.

Dalam proses pelaksanaan legitimasi kebijakan pendidikan terdapat beberapa
permasalahan. Pertama, terdapat resistensi dari eks aktor kebijakan yang tidak menjadi
aktor lagi. Kedua, resistensi dari kelompok konservatif terhadap kebijakan yang baru saja
dirumuskan. Ketiga, sebagai akibat dari adanya resistensi kelompok konservatif dan eks
aktor kebijakan yang tidak lagi menjadi aktor, terbawa serta para pengikutnya. Keempat,
terdapat resistensi dari kelompok yang punya visi, persepsi dan kepentingan yang berbeda
dengan para perumus dan legitimator kebijakan.

Secara bahasa, kata komunikasi atau comunication dalam bahasa inggris berasal
dari bahasa latin communis yang berarti ‘sama’, comunico, communicatio atau
communicare yang berarti ‘membuat sama’ (to make common). Komunikasi kebijakan
pendidikan adalah sosialisasi atas rumusan-rumusan kebijakan pendidikan yang sudah
dilegitimasikan. Tugas para analisis kebijakan dalam hal ini adalah menyampaikan
alternatif atau gagasan kebijakan tersebut kepada semua pihak yang berhubungan agar
diperoleh suatu umpan balik mengenai keabsahan gagasan-gagasan yang diusulkan. Pihak-
pihak tersebut terdiri atas pembuat keputusan, para perencana, para peneliti dan para
pemikir, pelaksana, serta masyarakat luas.
Model Komunikasi Kebijakan Pendidikan :
a. Satu Arah (Komunikasi Aksi)
b. Model Komunikasi Dua Arah (Komunikasi Interaksi)
c. Model Komunikasi Multiarah (Komunikasi Transaksi)
Contoh Kasus Komunikasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pembebasan biaya sekolah bagi siswa sekolah negeri di Jembrana, tidak
ditemukan kebijakan dalam bentuk peraturan legal-formal untuk dijadikan sebagai dasar
hukum yang bersifat formal. Khususnya bagi pelaksanaan kebijakannnya. Dikemukan
oleh para responden,
bahwa proses kebijakannya adalah adanya “intruksi-intruksi” kepada Kepala Dinas,
danteruskejenjang administrasi ke bawahnya, hingga ke tingkat sekolah, dan disampaikan
secara langsung kepada masyarakat. Pada saat itu, kebijakan ini tidak mendapatkan
tanggaapan yang memadai DPRD. Kebijakan langsung dijalankan, dan diawasi secara
ketat. Bahkan ketiadaan kebijakan formal sebagai payung hukum, tidak menjadi isu politik
bagi DPRD saat itu. Setelah dua tahun berturut-turut kebijakan tersebut tidak ditentang,
maka pada akhirnya Bupati mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 24 tahun 2003
Tentang Pembebasan Iuran Wajib pada SD, SLTP, SMU, dan SMK Negeri di Kabupaten

Jembrana, yang ditanda-tangani pada 22 Januari 2003. Selanjutnya tahun 2006 diterbitkan
Perda No. 10/2006 tentang Subsidi Biaya Pendidikan pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
Negeri di Kabupaten Jembrana (Tillar, 2016).

E. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Implementasi kebijakan merupakan tahapan bersifat praktis berbeda dengan

formulasi rumusan masalah atau perumusan kebijakan sebagai tahapan yang bersifat teoretis
(Muhammad Jumhadi dan Warijo, 2008). Dalam konteks pendidikan implementasi
kebijakan merupakan proses yang tidak hanya menyangkut perilaku-perilaku badan
pengelola yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program kegiatan dan
menimbulkan kesadaran dan ketaatan kepada kelompok sasaran, melainkan juga
menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang secara langsung ataupun
tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam
program pendidikan Hasbullah (2015:92). Proses implementasi kebijakan pendidikan
merupakan sesuatu yang penting (urgen), bahkan dipandang jauh lebih penting dari
pembuatan kebijakan pendidikan, karena implementasi menjadi jembatan penghubung
perumusan kebijakan dengan hasil (outcome) kebijakan yang diharapkan.
Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan :
1. formulasi tujuan kebijakan pendidikan harus jelas termasuk kelompok sasaran; siapa yang
berperan; dan bagaimana kebijakan pendidikan harus dilaksanakan; dan
2. dana pendukung yang proporsional, karena tanpa dana kebijakan tidak akan pernah
sepenuhnya terealisir (Jusdin dan Rusdiyanto, 2013).

Dalam implementasi kebijakan, khususnya yang banyak melibatkan organisasi/instansi
pemerintah atau berbagai tingkatan struktur organisasi pemerintah sebenarnya dapat
dilihat dari tiga sudut pandang, yakni:
1) pemrakarsa kebijakan/pembuat kebijakan (the center atau pusat);
2) pejabat-pejabat pelaksana di lapangan (the periphery); dan

3) aktor-aktor perorangan di luar badan- badan pemerintahan kepada siapa program itu
ditujukan, yakni kelompok sasaran (target group).

Kerangka implementasi kebijakan pendidikan meliputi 10 tahap yaitu: 1) menentukan
tujuan dan jangka waktu pencapaiannya; 2) menentukan teori yang digunakan untuk
mengusulkan suatu perubahan; 3) mengidentifikasi sumberdaya dan strategi pertumbuhan
sumberdaya
yang berperan dalam kebijakan tersebut; 4) melakukan penilaian kebutuhan; 5)
mengidentifikasi pemimpin utama dalam perumusan kebijakan; 6) membuat sebuah
rencana komunikasi; 7) mengembangkan strategi politis yang akan digunakan; 8)
mengidentifikasi resiko kegagalan dan titik-titik yang rawan terjadi kegagalan; 9)
menentukan keberlanjutan; 10) menentukan strategi akhir.

• Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penerapan kebijakan pendidikan.
a. Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Pendidikan
b. Pengaruh Kondisi Negara Berkembang terhadap Penerapan Kebijakan Pendidikan
c. Pengaruh Pemerintah sebagai Pembuat Kebijakan terhadap Penerapan Kebijakan

Pendidikan
d. Pengaruh Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhadap Penerapan Kebijakan

Pendidikan
e. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Penerapan Kebijakan Pendidikan
• Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan

mencapai tujuan didasarkan pada tiga aspek, yaitu:
a. Tingkat kepatuhan birokrasi pendidikan terhadap birokrasi yang lebih tinggi di

atasnya atau tingkatan birokrasi pendidikan sebagaimana sudah diatur dalam undang-
undang,
b. Kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah yang dihadapi, serta
c. Dampak (manfaat) yang dikehendaki dari program pendidikan yang dilaksanakan
terarah.
• Implementasi kebijakan pendidikan dalam realitasnya tidak selalu berjalan
dengan baik, ada beberapa faktor yang menyebabkannya antara lain;

Faktor organisasi, suatu kebijakan dalam implementasinya memerlukan
keterlibatan dan dukungan banyak organisasi (aktor). Untuk itu perlu koordinasi dan
ketaatan (compliance) organisasi di bawah pada instansi yang lebih tinggi.

Faktor politik, sering disebiut sebagai faktor non teknis, mencakup: a) legislasi tentang
isu yang masih kabur sebagai akibat dari tujuan yang belum jelas. b) log-rolling,
dimaknai gagalnya implementasi kebijakan atau program yang disebabkan adanya
kesalahan saat proses legitimasi, proses bargaining yang dilakukan aktor perumus
kebijakan. Hal seperti ini mesti dihindari, para analis kebijakan pendidikan.

F. EVALUASI DAN PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Evaluasi kebijakan pendidikan merupakan suatu rangkaian aktivitas untuk
mengetahui suatu kebijakan pendidikan benar-benar sudah sesuai dengan kriteria-kriteria
yang telah ditetapkan sebelumnya serta dapat memberikan dampak nyata terhadap khayalak
sesuai dengan yang diinginkan. Sekaligus dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan atas
kebijakan pendidikan tersebut diimplementasikan. Tidak kalah pentingnya juga, kita bisa
mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kebijakan pendidikan itu, memberikan manfaat
atau menimbulkan kerugian, kegaduhan dan lainnya.

Aspek-aspek yang sering di evaluasi kebijakan pendidikan, antara lain 1) proses
pembuatan kebijakan, 2) konsekuensi dan dampak kebijakan serta efektivitas dampak
kebijakan. Evaluasi kebijakan pendidikan bisa diarahkan pada tiga komponen; 1)
administratif, yaitu mengukur prosedur kebijakan pendidikan secara administratif, biasanya
lebih pada aspek finansial; 2) yudisial; yaitu mengukur objek-objek hukum, yang mungkin
di langgar atau tidak di langgar; 3) politik, yaitu mengukur pertimbangan politik dari
kebijakan pendidikan itu.

Tujuan evaluasi kebijakan pendidikan, antara lain mengukur 1) apakah pengaruh
program terhadap masyarakat, misalnya kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS),
pendidikan gratis, 2) apakah program kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana
kebijakan, 3) apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar, apakah penggunaan bisa
dipertanggungjawabkannya, sehingga benar-benar semua standar sudah dipenuhi dalam
melaksanakan program tersebut, 4) mengidentifikasi dan menemukan, dimensi mana
program dari kebijakan yang jalan dan sebaliknya tidak jalan, 5) pengembangan staf
pelaksana program pendidikan, apakah staf mempunyai keterampilan dan kompetensi untuk
untuk bekerjaapakah para staf perlu menerima supervisi dan koreksi atas kelemahannya, 6)
memenuhi ketentuan Undang-undang dan produk peraturan lainnya

Masalah-masalah atau kendala yang sering dihadapi, diantaranya, 1) ketidakjelasan
tujuan kebijakan disebabkan oleh adanya kompromi yang dipaksakan pada langkah pertama
pembuatan kebijakan 2) cepatnya perkembangan masyarakat, 3) adanya hubungan masalah
satu dengan yang lainya, 4) subjektivitas masalah dari sudut pandang orang yang 5)berbeda
kendala psikologis, dari aktor pelaksana kegiatan 6) kendala ekonomis, 7) kurang
tersedianya data secara memadai, 8) kendala politis, 9) kurang tersedianya evaluator.

• Penelitian Kebijakan Pendidikan

Konsep penelitian kebijakan pendidikan adalah penelitian yang dilakukan
apabila sedang dan atau sudah selesai diimplementasikan kebijakan pendidikan.
Apabila sedang diimplementasikan kebijakan pendidikan yang diteliti, maka tujuannya
untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efesiensi dari kebijakan pendidikan
tersebut. Sedangkan jika dilakukan pada saat kebijakan pendidikan itu sudah selesai
diterapkan atau diimplementasikan, maka tujuannya untuk menilai kebijakan
pendidikan tersebut secara menyeluruh berhasil atau gagal, menemukan masalah yang
fundamental untuk diselesaikan bagi para pengambil kebijakan pendidikan.

• Sintesis Penelitian Kebijakan Pendidikan

Merupakan penelitian terapan dengan tujuan untuk mendalami masalah
pendidikan guna mendapatkan hasil segera dalam penyelesaian masalah pendidikan
yang memerlukan rekomendasi bagi para pengambil keputusan. Penelitian kebijakan
termasuk dalam bidang pendidikan dewasa ini berkembang dengan pesat, hal ini
dipengaruhi, antara lain: 1) makin banyaknya penyandang dana, baik instansi
pemerintah maupun swasta, 2) pengguna hasil studi yang makin variatif, 3) fokus
persoalan yang dikaji semakin umum dan memiliki bermacam-macam tipe dan
bentuknya, 4) penyelenggaraan penelitian kebijakan yang makin bervariasi, 5)
bervariasinya latar belakang peneliti, 6) adanya political will untuk melegalkan suatu
kebijakan, 7) makin terbatasnya kemampuan organisasi, terutama organisasi
pemerintah, untuk dapat menyelesaikan persoalan dengan dan olehnya sendiri,
sehingga memerlukan pihak expert melakukan, 8) makin tingginya harapan masyarakat
dan diikuti penyediaan anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk sektor pendidikan
semakin besar.

• Perbedaan penelitian kebijakan pendidikan, dengan analisis kebijakan
pendidikan

Analisis tentang kebijakan pendidikan setara atau dapat dipahami sebagai
persamaan dari riset kebijakan pendidikan, yaitu suatu riset mengenai satu kebijakan
pendidikan yang pernah ada. Sedangkan analisis kebijakan pendidikan adalah aktivitas
yang dilaksanakan sebelum perumusan kebijakan pendidikan. Hasil penelitian
kebijakan pendidikan merupakan salah satu sumber utama informasi untuk
implementasi analisis kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, analisis kebijakan
pendidikan pada dasarnya merupakan suatu media untuk diseminasi hasil penelitian
kebijakan pendidikan.

Dapat disimpulkan penelitian kebijakan pendidikan, diawali pemahaman menyeluruh
terhadap masalah pendidikan fundamental, seperti kualitas, pemerataan, pembiayaan,
kurikulum, evaluasi, sumber daya manusia, peserta didik, sarana dan prasarana,
lulusan, dan lain-lainnya, sebagaimana biasanya riset ilmiah tradisional lainnya,
mencari solusi dari masalah yang dihadapi yang relevan dengan teori yang sudah ada,
dilanjutkan dengan pelaksanaan penelitian untuk mencari alternatif pemecahan
masalah. Kegiatan akhir dari penelitian kebijakan pendidikan adalah pelaporan,
diikuti dengan rumusan rekomendasi pemecahan masalah untuk disampaikan kepada
pihak-pihak terkait dalam pembuatan kebijakan pendidikan.